Mengapa Orang di Demta Paling Vokal dengan Aspirasi M?
Ditulis oleh redaksi binpa   
Senin, 04 April 2011 16:00

Oleh: Jimmy Fitowin*

Dari Catatan sejarah  administrasi Pemerintah, Distrik Demta yang merupakan salah satu Distrik di wilayah pembangunan II Kabupaten Jayapura, adalah Distrik tertua di kawasan Mamberamo-Tami atau yang sering dikenal dengan sebutan Tabi. Sekitar Tahun 1916 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah kawasan Kota kecil di pesisir pantai utara Kabupaten Jayapura, yang pada masa itu masih mencakup wilayah Mamta. Kota kecil yang akhirnya diberi nama Distrik Demta Kota itu menjadi pusat administrasi Pemerintah Hindia Belanda sebelum akhirnya dibentuk pula Distrik-Distrik lain di tanah Tabi yang kini meliputi wilaya Kab/Kota Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya.

Distrik Demta pada awalnya dihuni oleh warga lokal yang dikenal dengan suku Jouwari dan Yokari, juga mereka hidup berdampingan dengan warga non Papua lainnya yang sebagian besar berkewarganegaraan China dengan sangat rukun. sayangnya Distrik Sulung itu kini masuk dalam peta merah milik intelegen NKRI untuk terus di awasi dan di mata-matai. Itu setelah rentetan raport merah tergores disana terkait operasi dan sepak terjang “Papua Merdeka”. Ya sebut saja latihan pasukan OPM, penyerangan terhadap mobil patrol aparat, penemuan dokumen-dokumen penting dan senjata laras panjang di salah satu tempat persembunyian, serta rentetan pengibaran Bintang Kejora hingga yang terakhir terjadi di rumah adat Kampung Ambora itu semua terjadi di wilayah tersebut. Saat ini jangan coba-coba banggakan keberhasilan otsus disana, termasuk juga pembangunan pada sector-sektor yang lain yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan Provinsi maupun, APBN, serta sumber dana lain. Seharusnya Pemerintahpun malu untuk mengatakan bahwa ada upaya proses percepatan pembangunan disana. Ada beberapa bukti yang bisa ditemui disana, terutama sekali adalah jalan. Ya, jalan sejauh 20 KM dari Demta menuju Kampung Berap Distrik Nimboran 90 persen berpotensi terjadi kecelakaaan.

Masyarakatpun telah jenuh untuk meminta Pemerintah merehap jalan karang tersebut menjadi permanen. Kadang dari pihak Pemerintah berdalih itu adalah asset Provinsi, sementara dari Provinsi menjawab seharusnya dishering dengan Pemerintah Kabupaten, sementara pihak lain menjawab itu jalan perusahaan sehingga Pemerintah enggaan memperbaikinya. Korbanpun berjatuhan, terakhir warga kampung Ambora yang harus kehilangan kepalanya karena terjun bersama truc tengki di turunan curam memasuki Distrik Demta. Ternyata bukan jalan saja yang menjadi tangisan masyarakat, Listrikpun pasang surut, kadang menyala kadang tidak, apalagi yang di Kampung-Kampung yakni Muris, Ambora, Yaugapsa, Kamdera, dan dan si bungsu Muaif. Pengelola Generator mengeluh bahwa stok bahan bakar menipis, padahal kebutuhan listrik sangat diharapakn sekali oleh masyarakat. Dari kejahuan masyarakat hanya menelan ludah menyaksikan listrik di pelabuhan perusahaan Sinar Mas ON selama 24 jam diatas tanah adat mereka yang direbut oleh Sinar Mas memanfaatkan kelemahan intelektual masyarakat adat. Dari sisi ekonomis mereka diperas habis-habisan dengan sumber daya alam biota laut mereka oleh para tengkulak bermulut manis. Tidak sedikit para ibu rumah tangga yang masak tanpa bumbu dan garam karena keterbatasan financy.

 Tidak sedikit pula remaja dan pemuda yang putus pendidikan karena tidak ada biaya studi dan terpaksa harus membantu orang tua mereka untuk mengadu nasib di telaga raksasa (laut) yang diberikan Tuhan sejak dari semula, yang sewaktu-waktu bisa mengancam nyawa mereka. Pemerintah mencoba menjawab mereka melalui peningkatan sumber daya manusia dengan menghadirkan SMA Negeri Demta. Entah ini ide siapa sekolah itu dibangun 7 kilometer disisi selatan Demta dan berada di kawasan hutan belantara, tanpa ada rumah dinas guru yang mungkin bisa membuat para pahlawan tanpa jasa itu betah bersama siswa disitu. Jangan heran kalau para gurupun seperti kapal selam yang timbul tenggelam. Pendidikanpun tidak berjalan maksimal, alias kocar-kacir pengayaan yang dilakukan untuk 53 murid kelas XI siswa SMA memanfaatkan ruang belajar di SD Inpres Demtapun tidak berjalan dengan baik karena para guru jarang hadir. Kepsekpun takut menegur karena jangan sampai sang guru benar-benar menghilang hingga nanti keadaan bisa tambah fatal. Sementara itu musibah alam tidak sedikit yang memporak-porandakan perumahan dan membuat warga lari kocar-kacir ketakutan.

Kampung Kamdera, dan Muaif adalah 2 kampung yang selalu menjadi makanan empuk air pasang tsunami. Ketika rakyat membutuhkan bantuan, paling-paling yang dikirim ke Kampung yang terkena musibah hanya kelambu, supermi, obat-obatan ringan serta sedikit sambutan dan pesan dari pejabat Pemerintah oleh yang mewakili, yang sudah pasti biaya perjalanan dinasnya itu melambung tinggi nilainya dari bantuan yang diberikan. Warga hanya gigit jari dan mendengar di sejumlah media masa yang berkoar-koar mempublikasikan kepedulian Pemerintah mengirimkan bantuan puluhan hingga ratusan juta rupiah serta logistic dan obat-obatan bagi yang terkena musibah di Riau, Serui, Teluk Wondama, dan lainnya.

Dengan perasaan yang hancur mereka kembali membangun 2 jembatan kayu mereka yang putus diterjang tsunami dengan cara swadaya apa adanya yang penting mereka bisa melintas di atasnya. Kini ketika mereka diperhadapkan dengan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah, mereka bingung? “kami diwajibkan memilih, tapi memilih pun nasib kami tetap begini, tidak pilihpun nasib kami tetap sama”. Sehingga jangan heran kalau doktrin aspirasi Papua Merdeka itu begitu subur tumbuh dalam sanubari mereka, sebagai solusi akhir untuk keluar dari penderitaan mereka.**

* Penulis adalah Wartawan  SKHU Bintang Papua
4 April 2011

papua-politics

Mengapa Orang di Demta Paling Vokal dengan Aspirasi M?
Ditulis oleh redaksi binpa   
Senin, 04 April 2011 16:00

Oleh: Jimmy Fitowin*

Dari Catatan sejarah  administrasi Pemerintah, Distrik Demta yang merupakan salah satu Distrik di wilayah pembangunan II Kabupaten Jayapura, adalah Distrik tertua di kawasan Mamberamo-Tami atau yang sering dikenal dengan sebutan Tabi. Sekitar Tahun 1916 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah kawasan Kota kecil di pesisir pantai utara Kabupaten Jayapura, yang pada masa itu masih mencakup wilayah Mamta. Kota kecil yang akhirnya diberi nama Distrik Demta Kota itu menjadi pusat administrasi Pemerintah Hindia Belanda sebelum akhirnya dibentuk pula Distrik-Distrik lain di tanah Tabi yang kini meliputi wilaya Kab/Kota Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya.

Distrik Demta pada awalnya dihuni oleh warga lokal yang dikenal dengan suku Jouwari dan Yokari, juga mereka hidup berdampingan dengan warga non Papua lainnya yang sebagian besar berkewarganegaraan China dengan sangat rukun. sayangnya Distrik Sulung itu kini masuk dalam peta merah milik intelegen NKRI untuk terus di awasi dan di mata-matai. Itu setelah rentetan raport merah tergores disana terkait operasi dan sepak terjang “Papua Merdeka”. Ya sebut saja latihan pasukan OPM, penyerangan terhadap mobil patrol aparat, penemuan dokumen-dokumen penting dan senjata laras panjang di salah satu tempat persembunyian, serta rentetan pengibaran Bintang Kejora hingga yang terakhir terjadi di rumah adat Kampung Ambora itu semua terjadi di wilayah tersebut. Saat ini jangan coba-coba banggakan keberhasilan otsus disana, termasuk juga pembangunan pada sector-sektor yang lain yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan Provinsi maupun, APBN, serta sumber dana lain. Seharusnya Pemerintahpun malu untuk mengatakan bahwa ada upaya proses percepatan pembangunan disana. Ada beberapa bukti yang bisa ditemui disana, terutama sekali adalah jalan. Ya, jalan sejauh 20 KM dari Demta menuju Kampung Berap Distrik Nimboran 90 persen berpotensi terjadi kecelakaaan.

Masyarakatpun telah jenuh untuk meminta Pemerintah merehap jalan karang tersebut menjadi permanen. Kadang dari pihak Pemerintah berdalih itu adalah asset Provinsi, sementara dari Provinsi menjawab seharusnya dishering dengan Pemerintah Kabupaten, sementara pihak lain menjawab itu jalan perusahaan sehingga Pemerintah enggaan memperbaikinya. Korbanpun berjatuhan, terakhir warga kampung Ambora yang harus kehilangan kepalanya karena terjun bersama truc tengki di turunan curam memasuki Distrik Demta. Ternyata bukan jalan saja yang menjadi tangisan masyarakat, Listrikpun pasang surut, kadang menyala kadang tidak, apalagi yang di Kampung-Kampung yakni Muris, Ambora, Yaugapsa, Kamdera, dan dan si bungsu Muaif. Pengelola Generator mengeluh bahwa stok bahan bakar menipis, padahal kebutuhan listrik sangat diharapakn sekali oleh masyarakat. Dari kejahuan masyarakat hanya menelan ludah menyaksikan listrik di pelabuhan perusahaan Sinar Mas ON selama 24 jam diatas tanah adat mereka yang direbut oleh Sinar Mas memanfaatkan kelemahan intelektual masyarakat adat. Dari sisi ekonomis mereka diperas habis-habisan dengan sumber daya alam biota laut mereka oleh para tengkulak bermulut manis. Tidak sedikit para ibu rumah tangga yang masak tanpa bumbu dan garam karena keterbatasan financy.

 Tidak sedikit pula remaja dan pemuda yang putus pendidikan karena tidak ada biaya studi dan terpaksa harus membantu orang tua mereka untuk mengadu nasib di telaga raksasa (laut) yang diberikan Tuhan sejak dari semula, yang sewaktu-waktu bisa mengancam nyawa mereka. Pemerintah mencoba menjawab mereka melalui peningkatan sumber daya manusia dengan menghadirkan SMA Negeri Demta. Entah ini ide siapa sekolah itu dibangun 7 kilometer disisi selatan Demta dan berada di kawasan hutan belantara, tanpa ada rumah dinas guru yang mungkin bisa membuat para pahlawan tanpa jasa itu betah bersama siswa disitu. Jangan heran kalau para gurupun seperti kapal selam yang timbul tenggelam. Pendidikanpun tidak berjalan maksimal, alias kocar-kacir pengayaan yang dilakukan untuk 53 murid kelas XI siswa SMA memanfaatkan ruang belajar di SD Inpres Demtapun tidak berjalan dengan baik karena para guru jarang hadir. Kepsekpun takut menegur karena jangan sampai sang guru benar-benar menghilang hingga nanti keadaan bisa tambah fatal. Sementara itu musibah alam tidak sedikit yang memporak-porandakan perumahan dan membuat warga lari kocar-kacir ketakutan.

Kampung Kamdera, dan Muaif adalah 2 kampung yang selalu menjadi makanan empuk air pasang tsunami. Ketika rakyat membutuhkan bantuan, paling-paling yang dikirim ke Kampung yang terkena musibah hanya kelambu, supermi, obat-obatan ringan serta sedikit sambutan dan pesan dari pejabat Pemerintah oleh yang mewakili, yang sudah pasti biaya perjalanan dinasnya itu melambung tinggi nilainya dari bantuan yang diberikan. Warga hanya gigit jari dan mendengar di sejumlah media masa yang berkoar-koar mempublikasikan kepedulian Pemerintah mengirimkan bantuan puluhan hingga ratusan juta rupiah serta logistic dan obat-obatan bagi yang terkena musibah di Riau, Serui, Teluk Wondama, dan lainnya.

Dengan perasaan yang hancur mereka kembali membangun 2 jembatan kayu mereka yang putus diterjang tsunami dengan cara swadaya apa adanya yang penting mereka bisa melintas di atasnya. Kini ketika mereka diperhadapkan dengan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah, mereka bingung? “kami diwajibkan memilih, tapi memilih pun nasib kami tetap begini, tidak pilihpun nasib kami tetap sama”. Sehingga jangan heran kalau doktrin aspirasi Papua Merdeka itu begitu subur tumbuh dalam sanubari mereka, sebagai solusi akhir untuk keluar dari penderitaan mereka.**

* Penulis adalah Wartawan  SKHU Bintang Papua
4 April 2011

papua-politics

JAYAPURA—Momen 1 Mei kemarin merupakan hari integrasi Papua ke NKRI yang oleh kelompok tertentu menyebutnya hari Aneksasi Papua Barat  ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengingat 1 Mei kemarin bertepatan hari Minggu, maka perayaannya diundur satu hari, yakni 2 Mei hari ini dalam bentuk aksi damai oleh kelompok Pro Merdeka (pro M).  Ribuan massa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) didukung berbagai komponen, seperti faksional pergerakan perjuangan Papua Barat, direncanakan turun jalan (maksudnya: menggelar aksi demo damai) di Kantor DPR Papua dan Kantor Gubernur, Jayapura, Senin (2/5) pukul 08.00 WIT    Wakil Ketua KNPB Mako Tabuni yang dihubungi Bintang Papua semalam membenarkan rencana aksi demi damai guna memperingati Hari Aneksasi Banga Papua Barat kedalam NKRI.
Dia mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI melalui DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua untuk meluruskan Perjanjian New York (New York Agreement) dan meninjau kembali Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang sangat merugikan Bangsa Papua Barat baik dari aspek politik maupun hukum.

Dijelaskan, aksi demo damai tersebut direncanakan  diikuti massa pergerakan perjuangan Papua Barat yang datang dari Manokwari, Sorong, Biak, Merauke, Sarmi, Keerom dan lain lain.
Menurut dia, aksi demo damai tersebut dengan Titik Kumpul di Sentani di  Makam Theys, Titik Kumpul Abepura di Depan Kantor Pos Abe serta Titik Kumpul Jayapura di Taman Imbi mulai pukul 08.00 WIT.  

Ditanya apakah pihaknya telah  mengantongi  izin resmi dari aparat kepolisian terkait aksi demo damai, dia menandaskan, pihaknya telah mendapatkanizin resmi dari Kepolisian setempat kerena aksi demo ini adalah aksi damai untuk menyampaikan aspirasi  Bangsa Papua Barat kepada pemerintah RI melalui DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua. 

Dia menandaskan, tanggal 1 Mei 1963 adalah Aneksasi Banga Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah awal pembunuhan embrio berbangsa dan  bernegara bagi rakyat Papua Barat.

Akibatnya, ujar dia,  nasib masa depan rakyat Papua Barat benar benar terancam  kepunahan (genocide) dari atas Tanah Warisan Leluhurnya. Yang ada dan dinikmati oleh rakyat Papua adalah dibunuh, dibantai, digusur, diperkosa hak dan martabat, diskriminasi, marginalisasi dan cucuran darah dan air mata oleh kejahatan keamanan negara RI. Sadar tak dasar martabat dan harga diri kita diinjak injak.

Semua demi kepentingan negara negara kapitalisme yang lebih mengutamakan emas,k kayu, munyak dan seluruh kekayaan alam yang ada diatas Tanah Papua dan manusia Papua (Ras Melanesia) yang  Allah ciptakan segambar dan serupa Allah. Supaya setiap manusia dapat hidup saling menghargai hakl setiap suku bangsa.

“Maka mari datang bergabung kita tunjukan harga diri kita  sebagai anak negeri Bangsa Papua Barat. Nasib negeri ini ada padamu kini untuk menentukan ribuan nasib anak cucu kedepan,” ujarnya. (mdc/don)

Minggu, 01 Mei 2011 16:32

history, papua, neo-colonialism

Ditulis oleh (rhy/aj/acowar  

Sekda Keerom,Drs.Yerry F.Dien saat mengangkat bendera sebagai dimulainya lomba Lari MarahtonARSO – Salah satu kegiatan menyambut hari kembalinya Irian Jaya Barat Ke Pangkuan Negara Kesatuan Republin Indonesia (NKRI) 1 Mei  2011, di Kabupaten Keerom diselenggarakan lomba lari 10 kilometer.

Lomba tersebut diikuti mulai dari berbagai kalangan, seperti  TNI, Polri dan Masyarakat. Dari pantuan Bintang Papua, terlihat ada juga dari kalangan anak-anak yang juga ikut berbartisipasi dalam lomba lari tersebut, baik laki-laki maupun perempuan.

Lomba  lari 10 K  yang mengambil Star di kilometer 9, Arso 1 dan finish di Halaman Kantor Bupati Keerom, dibuka oleh Sekda Keerom,Drs.Yerry F.Dien, yang dalam sambutannya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk selalu menjalin persatuan dan kesatuan untuk membagun Kabupaten Keerom.

“Diharapakan kepada masyarakat agar dapat saling bersatu padu demi tercapainya Kabupaten Keerom yang sejahterah,” harapnya. (rhy/aj)

Minggu, 01 Mei 2011 17:18

history, papua

Written by Eka/Papos  

SENTANI [PAPOS]-Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Irian Barat yang saat ini diganti nama menjadi Papua resmi berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesi [NKRI] atau menjadi bagian NKRI, sehingga sejarah itu, terus dikenang dan diperingati setiap tahun oleh masyarakat Papua.

Meskipun sejarah itu, dikenang setiap tahun, namun sebagaian masyarakat Papua tidak mengakui sejarah tersebut, bagi mereka sejarah tersebut di rekayasa. Seperti disampaikan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd kepada wartawan di Sentani beberapa hari lalu.

Menurut Forkorus Yaboisembut, sejarah tersebut harus diklarifikasi, sebab dinilai cacat hukum. “Bagi kami anak bangsa Papua, masuknya Papua ke NKRI bukan berintegrasi tetapi dianeksasi atau kata lain penggabungan politik secara paksa, oleh Bangsa Indonesia melalui operasi Trikora dengan penuh intimidasi. Oleh sebab itu, jika bangsa Indonesia memperingati 1 Mei sebagai hari berintegrasinya Papua ke NKRI, maka masyarakat Papua memperingatinya sebagai hari Aneksasi Papua ke NKRI,“ujar Forkorus Yaboisembut.

Dikatakan, bagi orang Papua yang tau betul sejarah tanggal 1 Mei itu, bukan hari berintegrasi Papua ke NKRI tapi Aneksasi bangsa Papua ke NKRI oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1963.

Forkorus mengatakan bagi bangsa Papua tanggal 1 Mei dirayakan sebagai hari aneksasi bangsa Papua ke Indonesia, sehingga mungkin tidak dirayakan seremonial tetapi bangsa Papua mengheningkan cipta sejenak sambil berdoa kepada Tuhan terhadap nasib dan perjuangan Bangsa Papua selanjutnya untuk menuntut hak-hak politiknya kedepan agar kembali sebagai sebuah bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.

Untuk itu, DAP tetap memberingati hari tersebut dengan persi DAP, sehingga dihimbau kepada semua Bangsa Papua untuk merenung sebentar dan berdoa kepada Tuhan memohon campur tangannya guna eksistensi perjuangan bangsa Papua.

Ketika disinggung tentang perjuangan DAP dalam memperjuangan hak-hak Poitik bangsa Papua. Forkorus mengatakan bahwa perjuangan tetap berjalan dan saat ini sedang dilakukan gerakan-gerakan diluar Negeri oleh National Parlemen West Papau [NPWP] dan Internationa Parlemen West Papua [IPWP], direncanakan bakal ada sebuah agenda penting yang akan dilakukan oleh kedua organsiasi perjuangan itu di luar Negeri guna kemajuan Papua.[eka]

Saturday, 30 April 2011 00:00

history, papua, annexation, neo-colonialism

Namun bagi Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd sejarah tersebut harus diklarifikasi khususnya bagi anak bangsa Papua, karena masuknya Papua ke Indonesia bukan berintegrasi tetapi dianeksasi (penggabungan politik secara paksa) oleh Indonesia melalui operasi Trikora dengan penuh intimidasi. Oleh sebab itu Forkorus menegaskan jika bangsa Indonesia memperingati 1 Mei sebagai hari berintegrasinya Papua ke NKRI maka pihaknya dan masyarakat Papua memperingatinya sebagai hari Aneksasi Papua ke NKRI. “Bagi kami orang Papua 1 Mei itu bukan hari berintegrasi Papua ke NKRI tapi kami memperingatinya sebagainya dengan hari Aneksasi bangsa Papua oleh Indonesia pada tahun 1963,” ujar Forkorus.

Dan untuk memperingatinya Forkorus mengatakan mungkin tidak dilakukan seremonial yang muluk-muluk tetapi Forkorus menghimbau kepada semua ‘bangsa Papua’ untuk bisa mengheningkan cipta sejenak sambil berdoa kepada Tuhan terhadap nasib dan perjuangan Bangsa Papua selanjutnya untuk menuntut hak-hak politiknya agar diluruskan kembali sebagai sebuah bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Tidak ada seremonial peringatan HUT Aneksasi yang muluk-muluk tapi saya himbau kepada semua bangsa Papua untuk merenung sebentar dan berdoa kepada Tuhan memohon campur tangannya guna eksistensi perjuangan bangsa Papua, untuk mengembalikan hak-hak Politinya,” ujar Forkorus.

Disinggung terkait sepak terjang DAP terkait perjuangan hak-hak Politik bangsa Papua Forkorus mengatakan bahwa perjuangan tetap berjalan dan saat ini sedang dilakukan gerakan-gerakan diluar Negeri oleh National Parlemen West Papau dan Internationa Parlemen West Papua, yang direncanakan bakal ada sebuah agenda penting yang akan dilakukan oleh kedua organsiasi perjuangan bangsa Papua itu di luar Negeri. (jim/don)

Jumat, 29 April 2011 16:20

papua, history

VIVAnews — Bendera bintang kejora — simbol separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM)– berkibar di Lapangan Timika Indah di depan Kantor DPC Partai Demokrat, Timika Papua, Rabu 6 April 2011. Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan, bendera separatis itu ditemukan pertama kali oleh warga masyarakat. ”Bendera bintang kejora berkibar di sebatang tiang yang tingginya 2,30 meter tepat di depan DPC Partai Demokrat, kediaman Saudara Piter Magai, anggota DPRD Kabupaten Mimika,” kata dia, Kamis 7 April 2011. Bendera separatis itu ditemukan oleh seorang warga, Geri Randobkir yang hendak memperbaiki motornya di bengkel depan Lapangan Timika Indah. Ia terkejut saat menjumpai bintang kejora berukuran 2 x 1 meter berkibar. Ia lalu memberitahukan temuannya itu ke rekannya, dan keduanya lantas lapor ke Polsek Mimika Baru. Saat ini polisi telah minta keterangan empat saksi. Bintang kejora sebelumnya sempat berkibar Sabtu 20 November sekitar pukul 11.00 WIT, tepat sehari sebelum kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jayapura. Bintang kejora biasanya marak dikibarkan di Papua jelang dan saat peringatan ulang tahun OPM 1 Desember. Pada November 2010 lalu, polisi memperingatkan, bagi siapapun yang mengibarkan bendera separatis akan ditembak di tempat. Selain pengibaran bintang kejora, Rabu 6 April 2011 juga diwarnai insiden penembakan yang kembali terjadi di areal tambang PT Freeport Tembagapura, Papua. Penembak misterius beraksi, memberondong mobil Freeport yang melintas di Jalan Kali Kopi mile 37, Wilayah Tanggul Timur. Dua orang terluka dalam peristiwa itu. (eh) Laporan: Banjir Ambarita| Papua • VIVAnews

Oleh : Aulia Asep Ralla | 26-Apr-2011, 14:50:57 WIB KabarIndonesia – Dalam mewujudkan kondisi aman dan damai di Indonesia, upaya secara menyeluruh untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan separatisme yang telah terjadi dibeberapa di Indonesia masih menjadi keprihatinan nasional dan internasional. Upaya untuk mengatasi separatis menjadi sangat penting tatkala keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi sebuah harga yang tidak dapat ditawar tawar lagi. Salah satu penanggulangan separatis yang dianggap berhasil selama ini adalah proses penanggulangan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka diberikan kesempatan untuk ikut proses pemilihan kepala daerah di Provinsi NAD yang dapat berlangsung secara aman, damai, dan demokratis. Hal ini mengindikasikan bahwa konflik separatisme di Aceh sudah berakhir. Pelaksanaan butir-butir kesepahaman Helsinki secara konsisten menjadikan seluruh komponen masyarakat termasuk tokoh-tokoh yang selama ini memiliki idiologi yang berbeda, saling bahu membahu membangun daerah Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, penyelesaian kasus separatisme di Papua secara simultan terus dilakukan dengan intensif. Upaya penarikan pasukan militer (TNI) di Papua telah menunjukkan keberhasilan dengan indikator semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Namun, kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) perlu diwaspadai dengan baik. Pada saat ini permasalahan separatis di Papua berupaya menempuh langkah strategis, baik melalui lobi-lobi internasional maupun pendekatan dengan pemangku kepentingan (stake holder) di Papua. Di samping itu, pemerintah juga melakukan counter propaganda guna meluruskan dan meletakkan permasalahan Papua secara jernih dan objektif serta dapat dimengerti masyarakat internasional bahwa penyelesaian masalah Papua melalui Otonomi Khusus dalam kerangka NKRI merupakan solusi terbaik. Hal ini dianggap berbagai kalangan telah berhasil mengubah pandangan sejumlah anggota parlemen negara-negara Barat, khusunya Amerika Serikat yang selama ini selalu mendiskreditkan Pemerintah Indonesia dan cenderung mendukung gerakan separatis Papua. Karenanya, kita berharap agar penyelesaian Papua harus dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, penegakan hukum serta penyelesaian pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua, dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselesaikan dengan segera. Kekecewaan masyarakat Papua dan masyarakat lainnya yang ada di Indonesia perlu diobati dengan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan dan sebanyak mungkin mengakomodasi aspirasi yang berkembang pada masyarakat Papua. (*) Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com Berita besar hari ini…!!! Kunjungi segera: www.kabarindonesia.com

Satu Korban Tewas, Satunya Lagi Belum Ditemukan

JAYAPURA- Musibah longsor kembali terjadi di areal Wet Muck di UG Panel 2 North,Tambang Freeport Tembagapura, Papua, Senin 18 April sekitar pkl 23:00 WIT. Longsor itu menimbun dua alat berat dan dua operatornya ikut tertimbun longsor.   Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono, mengatakan, longsor terjadi saat aktivitas penambangan berjalan. ”Kegiatan tambang sedang berjalan di lokasi, tiba-tiba terjadi longsor dan tanah menimbun sebuah loader dan rockbreaker. Dua operatornya ikut tertimbun,”ujar Wachyono, Selasa 19 April.  Lanjutnya, upaya pencarian langsung dilakukan tim SAR perusahaan, dengan menyingkirkan tanah longsoran di atas alat berat. ”Tadi pagi sekitar pukul 02.26 WIT, satu jenazah berhasil ditemukan di dalam kabin loader, sedangkan seorang lagi masih dicari,”singkatnya.  Korban yang berhasil ditemukan bernama OBET TATOGO dengan nomor ID 895707 dan berhasil dievakuasi ke RS Tembagapura. Sedangkan seorang lagi, bernama HAMDANI  dengan nomor ID 266194 belum ditemukan. ”Upaya pencarian di dalam longsoran masih terus dilakukan,”ucapnya. Sementara Lokasi longsor saat ini telah diamankan oleh Safety Dept Perusahaan Freeport, dan Polisi langsung ke TKP untuk ikut Melakukan olah TKP.

Tim SAR Freeport Kesulitan Cari Korban Longsor

Tim Search and Rescue (SAR) PT Freeport Indonesia mengalami kesulitan mencari salah satu korban longsor tambang bawah tanah DOZ di area Panel 2 Nort, Tembagapura, Mimika, Papua.

Kapolsek Tembagapura, AKP Sudirman saat dihubungi dari Timika, Selasa, mengatakan kondisi medan yang tertutup material longsoran berupa bebatuan bercampur lumpur dan pasir menyulitkan petugas untuk segera menemukan Hamdani, karyawan PT Freeport yang bekerja sebagai operator alat berat pada tambang bawah tanah (under ground). “Petugas mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan satu korban lagi karena material longsor menutupi seluruh terowongan,” jelas Sudirman.

Ia mengatakan, bencana longsor yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIT tersebut mengakibatkan rekan Hamdani, Obet Tatogo meninggal dunia.

Jenazah Obet yang ditemukan tim SAR PT Freeport pada Selasa pagi sekitar pukul 02.26 WIT telah dievakuasi ke RS Tembagapura. Saat ditemukan, Obet berada dalam kabin loader yang dikemudikannya.

Kedua korban, kata Sudirman, bekerja sebagai operator alat berat (loader dan rockbreaker) di dalam tambang bawah tanah DOZ PT Freeport.

Sebelumnya, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait membenarkan telah terjadi kecelakaan industrial di area Panel 2 Nort tambang bawah tanah DOZ.

“Hingga saat ini satu pekerja telah dinyatakan meninggal dunia dan satu pekerja lainnya sementara dalam proses pencarian dan evakuasi oleh personel UG Mine Rescue dan Petugas K3,” ujar Ramdani.

Ia mengatakan, inspektur tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah dihubungi untuk melakukan investigasi atas kejadian tersebut.

Akibat kejadian tersebut, menurut Ramdani, untuk sementara waktu operasi tambang DOZ dihentikan guna keperluan investigasi dan pembersihan material longsoran. Secara keseluruhan, katanya, operasional tambang PT Freeport tetap berjalan normal. “PT Freeport sangat berduka atas meninggalnya salah satu karyawan kami tersebut dan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada keluarga. Kami berharap upaya pencarian dan evakuasi akan dilakukan dengan selamat,”harap Ramdani.(jir/binpa/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…:longsor-di-areal-freeport-dua-karyawan-tertimbun&catid=25:headline&Itemid=96