Sentani, Jubi – Puluhan Pemuda Adat Papua (PAP) dari Jayapura, pekan lalu bertolak ke Jakarta dengan tujuan melakukan aksi demo damai di Istana Presiden, Jakarta.
Tuntutan utama mereka adalah meminta Pemerintah Pusat untuk menutup aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT.Freeport Indonesia di Timika Papua, dan merekontruksi ulang Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Tahun 2001 yang telah berjalan selama lima belas tahun di Papua.
Decky Ovide, Ketua PAP mengatakan salah satu point penting dalam aspirasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat adalah segera merekontruksi ulang UU Otsus Tahun 2001 di Papua.
“Setelah melalui perenungan yang panjang, kita memahami bahwa UU Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Papua tahun 2001 sama sekali tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di papua,” ujar Decky yang dihubungi melalui telepon selularnya, Sabtu (5/3/2016)
Decky menegaskan, UU Otsus Papua perlu direkontruksi ulang secara keseluruhan, karena menurutnya otonomi yang diberikan secara khusus kepada masyarakat Papua dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak berfungsi. Dirinya bahkan mengklaim penerapan Otsus belum sempurna.
“Yang jelas hanya uangnya, tetapi kemana?” tanyanya.
UU Otsue, lanjutnya, harus ditinjau kembali setiap pasal dan ayat yang termuat didalamnya. Pendidikan, kesehatan yang dijanjikan secara gratis belum terlaksana sampai saat ini. Belum lagi ekonomi, infrastruktur pembangunan. Semuanya tidak berjalan dengan baik sampai saat ini,” tegasnya.
Lanjutnya, aksi yang dilakukan pihaknya ini membuat Pemerintah Pusat berjanji melakukan evaluasi terhadap penerapan UU Otsus di Papua termasuk penggunaan dana yang telah diberikan.
“Evaluasi terhadap UU Otsus oleh pemerintah pusat, diberikan waktu selama tiga bulan. Dalam evaluasi tersebut harus melibatkan pemerintah Provinsi Papua dan seluruh tokoh masyarakat Papua. Untuk Papua hanya dua solusinya, rekonstruksi ulang UU Otsus atau negoisasi Otsus Plus,” ujarnya.
Tuntutan PAP yang nyaris sama dengan pernyataan Gubernur Papua beberapa waktu lalu ingin mengembalikan Otsus ke Pemerintah Pusat, membuat beberapa pihak menuding Gubernur Papua terlibat dalam aksi demo PAP ini.
“Saya tidak ada kaitannya dengan aksi demo tutup Freeport atau kembalikan Otsus itu. Itu bukan urusan saya sebagai gubernur,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe singkat. (Engel Wally)
JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Tokoh Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, menilai penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat justru dapat mempercepat Papua Merdeka.
“Kalau Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) ditolak, untuk apa Indonesia menjadi anggota MSG? Dengan alasan-alasan seperti ini Indonesia semakin memberikan legitimasi dan kekuatan lobby-lobby ULMWP di dunia Internasional. Akibatnya, Indonesia sendiri mempercepat Papua Merdeka,” kata Socratez dalam pesan singkat yang dikirim ke satuharapan.com, hari Jumat (26/2).
Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) itu juga menilai, bahwa “memang sangat berat dan rumit bagi pemerintah Indonesia menghadapi masalah Papua.”
Dia mencontohkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan awal kemenangan bagi Pemerintah Indonesia. “Tapi sayang, pasal demi pasal dan ayat demi ayat yang dalam UU Otsus itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh bahkan kenyataannya Otsus telah gagal total.”
Untuk memperbaiki itu, kata Socratez, pemerintah provinsi Papua sudah mengajukan Otsus Plus tapi itu juga ditolak pemerintah.
“Permintaan untuk smelter dibangun di Papua juga tidak digubris Jakarta. Lebih parah lagi penembakan 4 siswa di Paniai 8 Desember 2014, yang dilakukan aparat keamanan tidak ditangkap dan diadili pelakunya.”
Lebih lanjut, Socratez yang berada di Jayapura, menilai lebih fatal lagi bagi pemerintah Indonesia yang menolak Tim Pencari Fakta dari Pasific Island Forum (PIF) ke Papua dan menolak menerima kunjungan ketua MSG PM Salomon Islands untuk pertemuan dengan Indonesia sebagai anggota MSG.
“Pemerintah Indonesia jangan persalahkan rakyat Papua tapi introspeksi diri baik-baik demi kebaikan Indonesia,” katanya.
Jokowi Tolak Bertemu PM Solomon
Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat.
Hal itu diungkapkan Sogavare di Noumea, New Caledonia, pada hari Jumat (19/2), dalam pertemuan dengan para pejabat dari Front de Liberation Nationale Kanak et Sosialis (FLNKS). Ini merupakan perjalanan 13 hari Sogavare sebagai Ketua MSG di ibu kota MSG. Sedangkan FLNKS merupakan anggota MSG.
“Perjalanan saya saat ini ke ibu kota MSG seharusnya telah berakhir di Jakarta,” kata Sogavare kepada rekan-rekan FLNKS seperti dikutip solomonstarnews, hari Senin (22/2).
“Ini adalah untuk membahas kemungkinan mengatur pertemuan antara Indonesia dan anggota United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), yang menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat.”
Tapi Sogavare mengatakan: “presiden Indonesia telah mengindikasikan dirinya tidak tertarik untuk membahas masalah Papua Barat.”
Keputusan dari presiden Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa Indonesia menjadi anggota MSG jika tidak mau bekerja sama dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian MSG.
“Namun demikian, pemerintah Kepulauan Solomon di bawah kepemimpinan saya dan MSG di bawah pimpinan saya akan terus mengejar isu Papua Barat,” kata Sogavare.
Acheh Media – Turki dan Swedia sudah berkomitemen mendukung Kemerdekaan Aceh. Komitmen ini terkait jasa Aceh (cq. ZN ABD) membantu Konflik SwediaTurki. Turki mendukung kemerdekaan Aceh juga terkait romantisme Kejayaan negara Islam masa lalu, Turki dan Aceh, yang mesra akan diwujudkan Kembali.
Cina bahkan sudah sepakat akan mendapat konsesi sebagai kontraktor utama Eksplorasi Migas di Seumelu, Aceh, yang cadangannya diperkiarakan mencapai 358 miliar barel, terbesar di Dunia. Kemerdekaan Papua akan diikuti oleh Kemerdekaan Aceh.
Rencana ini sudah disepakati Gubernur Aceh – PM Australia di Canberra medio 2014 lalu. NKRI bisa bubar..! Bubarnya NKRI dan munculnya 56 negara baru di eks RI sesuai dengan tujuan “Clinton Programm’ 1998 lalu. Ingat selama Partai Demokrat berkuasa, RI akan diobokobok oleh AS. Negara ASEAN juga menerapkan Standar Ganda. Di satu pihak secara resmi menolak diinsintergasi RI tapi dibelakang mereka setuju dengan rencana itu.
Hal ini biasa dalam dunia diplomatik. RI yang besar dan kuat akan menjadi ancaman bagi negaranegara ASEAN lain. Mereka ingin RI dalam kondisi lemah dan terpecahbelah. Namun jangan sampai terjadi Gejolak Kawasan. Memecah Indonesia menjadi 56 Negara Merdeka tanpa gejolak adalah PR terbesar RRC, AS, Eropa, Australia, Israel dan ASEAN. Apakah berhasil..?
Apakah konspirasi global berhasil memecah RI menjadi 56 negara baru yang berdaulat tanpa terjerumus dalam gejolak politik dan militer yang berdarah-darah? Atau bisa jadi RI akan terpecahbelah meniru nasib negara-negara Balkan dengan gejolak politik militer yang memakan korban jiwa hampir satu juta Jiwa mati sia-sia?
Satusatunya pilar kekuatan RI yang masih Solid adalah TNI. Pilar Utama Indonesia yang lain adalah Islam. Tapi Islam sudah dihancurkan, berantakan. Tak Solid lagi. Sementara Rakyat RI sudah tak jelas jiwa patriotisme dan nasionalismenya. Mati bersama Ideologi Pancasila akibat Reformasi Kebablasan & Media Fitnah. Karakter Bangsa Indonesia kini acak kadut. Menuhankan materialisme, hedonisme dan liberalisme.
JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP), Pendeta Socratez Sofyan Yoman, meminta rakyat Papua untuk memaafkan pernyataan yang dilontarkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Luhut Binsar Pandjaitan yang mereka rasakan sangat menyakitkan.
Menurut dia, meskipun pernyataan Luhut merupakan bentuk penghinaan kepada orang asli Papua, dia mengimbau rakyat Papua tetap memegang Firman Tuhan untuk mengampuni musuh.
“Yang terkasih orang-orang Asli Papua di mana saja. … Jenderal Luhut Pandjaitan menghina orang asli Papua. Yoo…kita pegang Firman Tuhan: Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat” tulis Socratez dalam pesan singkat yang dikirim ke satuharapan.com, hari Jumat (26/2).
Socratez yang berada di Jayapura menceritakan pengalaman orang-orang Papua yang pernah dihina oleh Jenderal Ali Murtopo pada tahun 1969. Dia mengatakan saat itu orang Papua yang mau merdeka diminta untuk meninggalkan tanah Papua juga. Menurut dia, penghinaan tersebut terulang kembali seperti disampaikan Luhut pada pekan lalu.
“Tahun 1969 Jenderal Ali Murtopo pernah menghina orang Papua: ‘Kalau orang Papua mau merdeka minta Amerika cari satu pulau di bulan dan tinggal di sana.’ Setelah 47 tahun, pada 2016 ini dari bangsa yang sama, Jenderal Luhut Pandjaitan menghina orang asli Papua. ‘Orang Papua yang mau merdeka pindah saja di Pasifik dari tanah Papua.”
“Jadi, apakah orang asli Papua hanya terima terus penghinaan dari bangsa Indonesia? Kejahatan dan penghinaan ini harus dilawan. Kita punya harga diri dan kehormatan sebagai pemilik tanah pusaka Papua. …kita pegang Firman Tuhan: ‘Ampunilah mereka sebab penjajah tidak tahu apa yang penjajah perbuat’,”
tulisnya.
“Terimakasih Pak Luhut…”
Pada kesempatan terpisah, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih (BEM FISIP Uncen) Jayapura, Papua, menyampaikan ucapan “terimakasih” kepada Luhut Binsar Pandjaitan atas pernyataannya ‘Pergi Saja Sana ke Melanesia, Jangan Tinggal di Indonesia!’
Ketua BEM Fisip Uncen, Yali Wenda mengatakan, baru kali ini seorang Menkopolhukam Republik Indonesia dengan sejujurnya dan tanpa ragu mengatakan pernyataan seperti itu.
“Kami sebagai generasi penerus bangsa Papua Barat, ras Melanesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Luhut Pandjaitan karena baru kali ini seorang Menkopolhukam Republik Indonesia yang dengan sejujurnya dan tanpa ragu mengatakan pernyataan seperti itu,”
kata Yali Wenda hari Selasa (24/02) di kampus Uncen, sebagaimana dikutip mahasiswanews.com.
Menurut Yali, dari pernyataan tersebut sangat jelas Luhut Pandjaitan telah membedakan orang Papua.
“Tetapi kami rakyat Papua sesunguhnya bangsa Papua Barat dan ras Melanesia. Maka, kami menyatakan sikap, bahwa tak lama lagi kami orang Papua akan berpisah dengan NKRI. Tinggal waktu mainnya saja,” katanya.
Sementara itu, Samuel Womsiwor, Biro Hukum Fisip Uncen Jayapura, seperti dilansir tabloidjubi mengungkapkan, pihaknya meminta kepastian jelas kepada Indonesia, apa maksud orang Papua meninggalkan Indonesia. Artinya, kapankah Pemerintah Indonesia yang berkuasa di atas tanah Papua meninggalkan negeri milik orang Melanesia di West Papua.
“Jika Indonesia menggangap kami bukan bagian dari Indonesia, maka kapan Indonesia menerima tawaran dialog yang ditawarkan Melanesian Spearhead Group (MSG) melalui wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)?”
tanya Samuel.
Rekan lainnya, Muel Alue menambahkan, bahwa ULMWP merupakan wadah persatuan dan resmi milik seluruh rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke.
Sebelumnya, menanggapi itu, Anggota Komisi I Bidang Politik, Hukum dan HAM, DPR Papua, Ruben Magay mengatakan, Luhut Pandjaitan salah besar dan keliru memberi pernyataan itu. Pasalnya, Tanah Papua adalah tanah milik orang asli Papua yang adalah salah satu bangsa turunan ras Melanesia.
“Menkopolhukam itu siapa? Dia salah besar usir orang (asli) Papua ke luar dari Papua. Dia bilang ke Melanesia itu maksud dia kemana? Melanesia itu ya orang Papua itu sendiri dengan apa yang Tuhan sudah kasih yaitu tanah Papua dan alamnya,”
tegas Magay.
Peneliti LIPI, Cahyo Pamungkas juga menyesalkan pernyataan Luhut.
“Pesan-pesan yang disampaikan Pak Luhut menambah luka bagi orang Papua karena pesan yang disampaikan Pak Luhut pernah dikatakan almarhum Ali Murtopo, kalau mau merdeka orang Papua pergi saja ke bulan. Dan ini menambah luka bagi orang Papua. pernyataan Luhut tidak bijaksana,”
kata dia dalam wawancara dengan satuharapan.com.
Tanggapi Isu ULMWP
Pada pekan lalu, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu kemunculan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua yang bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).
Kelompok ini mewacanakan diri ingin menyatukan negara-negara kawasan Melanesia dan memerdekakannya sebagai sebuah negara baru.
“Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi,” ujar Luhut di Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, hari Jumat (19/2), seperti dilansir oleh kompas.com.
Luhut menegaskan, keberadaan mereka adalah ancaman. Namun, Pemerintah Indonesia tidak gentar atas keberadaan gerakan tersebut.
Gerakan semacam itu, kata Luhut, didasari oleh kesenjangan ekonomi yang tinggi. Dia pun menyoroti pemerintah setempat yang dianggap tidak mampu mengatur keuangan daerah untuk pembangunan dengan baik.
“Rp 52 triliun untuk otonomi khusus Papua itu sudah. Tapi hampir 60 persen pemimpin-pemimpin di Papua itu meninggalkan tempatnya. Bagaimana dia mau me-manage dengan baik? Manajemen mereka yang tidak baik,”
ujar Luhut.
Oleh karena itu, mantan Kepala Staf Presiden itu mendorong agar pejabat di Papua tidak terlalu sering meninggalkan daerahnya. Mereka diharapkan bisa menyalurkan dengan baik dana otonomi khusus yang sudah dialirkan oleh pemerintah pusat.
Editor : Eben E. Siadari
Penulis: Melki Pangaribuan 18:40 WIB | Jumat, 26 Februari 2016
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia selama ini berusaha untuk menolak dan menghindari internasionalisasi masalah Papua. Padahal, pada kenyataannya masalah Papua termasuk aspirasi untuk merdeka sudah menjadi masalah internasional sejak lama. Oleh karena itu sulit menghindari sorotan dunia internasional atas masalah ini.
Hal ini dikatakan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Kumolo, dalam wawancara dengan satuharapan.com di Jakarta (24/2).
“Internasinalisasi masalah Papua sudah ada sejak dahulu bahkan persoalaan Papua bukan persoalaan nasional tetapi persoalaan internasional,” kata Cahyo, yang banyak melakukan kajian tentang Papua.
Menurut dia, masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Status Papua dilaksankan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal itu sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua.
Lalu peristiwa Trikora, yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat, juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua.
“Ketika beberapa tokoh OPM melarikan diri ke luar negeri, ke Belanda, Papua Nugini dan Australia, itu sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliementarians for West Papua) di Inggris pada tahun 2008. Kemudian KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2015, itu juga merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua,” kata Cahyo.
Ia mengakui ada perbedaan pendapat mengenai kadar internasionalisasi masalah Papua saat ini. “Ada yang bilang belum ada apa-apa, karena negara di Pasifik masih terlalu kecil dan ada juga yang berpendapat ini adalah masalah yang serius,” kata dia.
Namun, menurut Cahyo, MSG merupakan kelompok beranggotakan negara-negara yang merdeka. Anggota MSG sendiri merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Isu ini bisa saja dibawa ke forum yang lebih tinggi,” kata Cahyo.
“Meskipun MSG hanya bagian dari Pasifik Selatan, saya menduga mereka memiliki jaringan yang kuat dengan negara yang besar seperti Australia, Amerika Serikat. Kita tidak boleh menyepelekan mereka dan kita tidak boleh memandang mereka tidak memiliki kekuatan politik,” kata Cahyo.
TEMPO.CO, Wamena: Tokoh masyarakat Papua Pater John Djonga dipanggil sebagai saksi oleh pihak kepolisian terkait dengan peresmian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada 15 Februari lalu. Oleh pihak kepolisian, peresmian kantor ULMWP dituding sebagai tindakan makar. John Djonga sendiri hingga saat ini belum memenuhi pemanggilan tersebut.
Menurut juru bicara ULMWP, Markus Haluk, bahwa Pater John diundang untuk memimpin ibadah atau liturgi, pemberkatan air di kantor ULMWP.
Pater John Djonga adalah seorang pastor kelahiran Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebagai seorang pemimpin agama, peraih penghargaan “Yap Thiam Hien” 2009 ini keluar masuk hutan Papua untuk menemui umat. Lantas, bagaimana pendapat Pater John Djonga tentang masyarakat Papua, terutama aspirasi politiknya? Berikut cuplikan wawancara wartawan TEMPO Maria Rita dengan Pater John Djonga Desember tahun lalu.
Video dan Reporter: Maria Rita
Editor: Ngarto Februana
Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak permintaan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare (kiri) yang akan membahas isu Papua Barat. (Foto: news.godsdirectcontact.net/arrl.org)
NOUMEA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat.
Hal itu diungkapkan Sogavare di Noumea, New Caledonia, pada hari Jumat (19/2), dalam pertemuan dengan para pejabat dari Front de Liberation Nationale Kanak et Sosialis (FLNKS). Ini merupakan perjalanan 13 hari Sogavare sebagai Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) di ibu kota MSG. Sedangkan FLNKS merupakan anggota MSG.
“Perjalanan saya saat ini ke ibu kota MSG seharusnya telah berakhir di Jakarta,” kata Sogavare kepada rekan-rekan FLNKS seperti dikutip solomonstarnews, hari Senin (22/2).
“Ini adalah untuk membahas kemungkinan mengatur pertemuan antara Indonesia dan anggota United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), yang menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat.”
Tapi Sogavare mengatakan: “presiden Indonesia telah mengindikasikan dirinya tidak tertarik untuk membahas masalah Papua Barat.”
Keputusan dari presiden Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa Indonesia menjadi anggota MSG jika tidak mau bekerja sama dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian MSG.
“Namun demikian, pemerintah Kepulauan Solomon di bawah kepemimpinan saya dan MSG di bawah pimpinan saya akan terus mengejar isu Papua Barat,” kata Sogavare.
Selama bertemu di Noumea, juru bicara FLNKS, Victor Tutugoro, mengatakan kepada Sogavare bahwa isu Papua Barat merupakan agenda yang harus dikejar dengan semangat MSG.
“Kami sedang mencari pemerintahan Anda untuk menjadi tuan rumah dialog antara pemerintah Indonesia dan ULMWP sehingga mereka dapat duduk tatap muka dan membahas masalah Papua Barat,” kata Tutugoro kepada Sogavare.
“Sangat penting bahwa ULMWP disediakan dengan platform mengangkat isu-isu secara langsung kepada pemerintah Indonesia,” tambahnya.
Sogavare berterima kasih kepada Tutugoro karena mengangkat isu tersebut bersama dia, dan meyakinkan bahwa hal tersebut merupakan niatnya untuk membawa Indonesia dan ULMWP untuk berdialog.
“Masalah Papua Barat adalah jantung hati pemerintah dan rakyat Kepulauan Solomon,” kata Sogavare.
Dia berterima kasih kepada FLNKS atas dukungan mereka untuk pengakuan terhadap ULMWP di MSG untuk status pengamat pada KTT Pemimpin MSG ‘di Honiara tahun lalu.
Sogavare mengatakan pentingnya masalah ini bagi pemerintah Kepulauan Solomon telah dimanifestasikan dalam penunjukan seorang utusan khusus untuk Papua Barat pada tahun lalu. Namun, ia mengatakan utusan khusus tersebut telah “menyeberangi lantai” untuk bergabung dengan Independent Group di parlemen dan pemerintah sekarang dalam proses penunjukan tenaga pengganti untuk memajukan isu Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri.
HarianPapua.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyampaikan pembukaan kantor gerakan pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena beberapa hari lalu adalah sebagai pancingan untuk aparat.
Selain untuk menunjukan eksistensi para penggerak ULMWP, Luhut menyebut hal ini memang sengaja dilakukan agar aparat keamanan mengambil tindakan keras yang akhirnya memancing perhatian publik.
“Yang ada di Wamena itu mereka berharap supaya ada tindakan represif dari pemerintah dan aparat keamanan, tapi tidak (direpresi) kami biarin saja,”
kata Luhut, Jumat (19/2) dikutip Vivanews.
Luhut juga mengatakan kelompok-kelompok yang ingin menunjukan eksistensi ini harus disikapi hati-hati karena ketika aparat keamanan salah mengambil tindakan, masalah HAM akan dibawa-bawa seperti yang selama ini dilakukan.
Sementara itu terkait ancaman-ancaman selanjutnya yang berpotensi terus dilakukan kelompok ini, Luhut menegaskan negara tidak boleh takut karena Indonesia merupakan negara berdaulat.
“Ah apa ancaman-ancaman. Ini negara berdaulat jangan ancam-ancam, macam-macam saja,” katanya.
JAYAPURA, KOMPAS.com — Gubernur Papua Lukas Enembe mengklaim, dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat tidak bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Lukas dalam pidatonya dalam acara pelantikan kepala daerah untuk enam kabupaten di Aula Sasana Krida, Kota Jayapura, Papua, Rabu (17/2/2016).
Lukas menyebutkan, pihaknya selalu disalahkan pemerintah pusat karena tak optimal dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus). Akibatnya, banyak pejabat yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Sebenarnya, dana otsus yang diberikan pemerintah pusat hanya bernilai kecil. Di wilayah pegunungan, uang sebesar Rp 100 miliar hanya dapat membuat dua jembatan,” kata Lukas.
Mantan Bupati Puncak Jaya itu mengatakan akan menggelar rapat kerja bersama semua kepala daerah di 23 kabupaten kota di Papua untuk mengevaluasi manfaat dana otsus pada bulan Maret.
“Dalam rapat ini, kami akan mengambil keputusan apakah tetap menggunakan dana otsus atau mengembalikannya ke pusat,” ujar Lukas.
Menurut Lukas, sesungguhnya Papua dapat maju apabila diberi kesempatan mengelola sumber daya alamnya secara mandiri karena berlimpah.
“Tanpa dana otsus pun, kami masih merasakan manfaat dari kekayaan alam di Papua,” katanya.
Sementara itu, Bupati Merauke Frederikus Gebze mengatakan bahwa rencana pembahasan dana otsus dalam rapat kerja bersama semua kepala daerah merupakan ide bagus.
“Dengan adanya pembahasan dan evaluasi, kami dapat mengambil kesimpulan sejauh mana implementasi dana otsus dapat mengakomodasi segala permasalahan di setiap daerah di Papua,” kata Frederikus.
Tahun ini, dana otsus yang diterima Pemprov Papua sekitar Rp 5 triliun. Sebesar 80 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk 23 kabupaten dan kota di Papua.
Penulis : Fabio Maria Lopes Costa
Editor : Laksono Hari Wiwoho
“Kita sebetulnya lebih memperdulikan orang-orang Papua, atau Sumber Daya Alamnya?” –Viktor Mambor, Redaktur Jubi
PAPUA semakin sering dibicarakan. Tetapi hanya bahan mainan, tanpa kesungguhan dan derajat kemendesakan. Papua boleh banjir kebijakan, tetapi kering kejujuran dan penyelesaian.
Satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak diakui kehendak politiknya adalah Papua. Dan Papua adalah salah satu bagian sejarah Indonesia yang gelap dari pengetahuan banyak orang.
Pada 26 Februari 1999, kelompok 100 Papua, dipimpin oleh Tom Beanal, bertemu Presiden B. J. Habibie untuk menegaskan kehendak merdeka. Sebulan sebelumnya, presiden memberikan opsi Referendum pada Timor Leste. Kini Timor Leste sudah merdeka, dan Papua masih terus menuntut kemerdekaan. Tetapi negara sudah menganggapnya final, tanpa pernah ada pertandingan final yang fair. Berbagai kehendak politik orang Papua hanya dianggap angin lalu.
Sebagian orang-orang Papua telah sejak awal menuntut kemerdekaan sebelum diintegrasikan ke wilayah Indonesia—tanpa menghilangkan kenyataan orang-orang yang juga setuju berintegrasi dengan Indonesia. Faktanya, hingga saat ini, Bintang Kejora terus menjadi simbol kekuatan pembebasan orang-orang Papua. Tak sedikit yang rela berkorban hidup demi berkibarnya bendera itu. Tanpa pengakuan ini, selamanya moncong senjata dan ketidakadilan menjadi makanan pokok yang diberikan negara pada Papua.
Dialog selalu digadangkan sebagai solusi. Dialog tidak membunuh, demikian Muridan Widjojo menegaskan. Tetapi kematian datang semakin cepat, baik oleh senjata maupun oleh penyakit-penyakit yang dibiarkan tanpa penanganan sungguh-sungguh.
Syarat dialog tak mau atau dihindari jadi bahan diskusi. Bagaimana mau berdialog jika tidak ada kebebasan di Papua? Bagaimana bisa berdialog bila tidak ada pengakuan bahwa Papua MEMANG memiliki masalah kebangsaan, dan NKRI harga nyawa adalah sumber masalahnya?
Pembebasan beberapa Tapol adalah satu-satunya tindakan berbeda di era pemerintahan ini. Tetapi rehabilitasi tidak ada. Kenapa banyak orang-orang Papua menjadi tahanan politik? Mengapa persoalan politiknya tidak pernah mau dibicarakan? Bukankah disanalah letak kegagalan pendekatan ‘pembangunan’ itu? Bukankah dari sanalah sumber kecurigaan, stigma dan ketakutan terhadap separatisme berasal? Tidakkah bangsa Indonesia, seharusnya, sudah bisa lebih dewasa karena sudah punya pengalaman menangani Aceh dan Timor Leste? Kenapa memelihara paranoia?
Kenapa ‘khawatir’ dengan aspirasi itu dan berpikir: kalau merdeka nanti akan lebih buruk; orang-orang Papua akan berkelahi satu sama lain; orang Papua tidak mampu mengurusi perkara mereka sendiri. Kenapa bertindak sebagai hakim? Kenapa Papua tidak boleh merdeka, jika kenyataannya negara tidak sanggup memenuhi kehendak dan cita-cita orang-orang Papua? Tidakkah orang Papua boleh mencoba peruntungan lainnya? Tidakkah Indonesia merdeka dalam keadaan jauh lebih miskin dari Papua saat ini?
Tapi baiklah jika negara menganggap NKRI harga mati, dan kita begitu sayang Papua berpisah dari Indonesia.
Bila demikian, mengapa meningkatnya kematian dan penyakit yang sudah bisa disembuhkan di Papua tidak mengkhawatirkan banyak orang? Mengapa BPS tidak mendata (percepatan) kematian orang-orang Papua asli? Mengapa lebih banyak orang-orang Papua asli menghuni penjara-penjara Papua? Mengapa lebih banyak orang-orang Papua asli yang tidak bisa sekolah? Mengapa setelah puluhan tahun tidak bertambah signifikan jumlah orang-orang Papua yang menjadi sarjana ahli, selain sarjana-sarjana pemerintahan dan tentara?
Hasil puluhan tahun ‘pembangunan’ di Papua justru menurunnya populasi orang Papua asli yang kini tinggal berjumlah 1.7 juta jiwa, berbanding 1.980 juta jiwa pendatang.
Mengapa para pejabat Papua asli juga tidak banyak yang menganggap persoalan ini mendesak? Mengapa celah-celah di dalam UU Otsus, walau banyak kekurangan di sana sini, tidak digunakan untuk mengatasi kematian, melindungi yang tersisa dan menegakkan keadilan?
Kini, sedikitnya 677.000 hektar hutan telah, sedang, dan akan dialihfungsikan menjadi HPH dan perkebunan, terutama Sawit, serta pertambangan di Sorong, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Fak Fak. Jumlah itu hanya yang tercatat dan dapat dideteksi. Di Merauke, seluas 2,5 juta hektar sudah diperuntukkan bagi proyek MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate) dan 1,2 juta hektar untuk Kawasan Sentra Produksi Pertanian. Belum terhitung jutaan hektar yang sudah lebih dulu diduduki PT. Freeport Indonesia.
Lahan seluas MIFEE diduduki oleh 33 perusahaan. Sementara lahan lainnya diduduki oleh kelompok-kelompok korporasi nasional dan internasional, seperti Musim Mas Group milik Bachtiar Karim; Raja Garuda Mas Group milik Sukanto Tanoto; Sinar Mas Group milik Eka Tjipta Widjaja; Salim Group milik Anthony Salim; Rajawali Group milik Peter Sondakh; Austindo Nusantara Jaya Group (ANJ) milik George Tahija; Perusahaan Kayu Lapis Indonesia; Medco Group; Korindo Group; Tadmax; Pacific Interlink; The Lion Group; Noble Group; Carson Cumberbatch; PTPN II Arso; dan Yong Jing Investment.
Dalam banyak kasus, perusahaan sudah mengantongi izin dan hak pengelolaan tanah hutan tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat. Perusahaan sering menggunakan cara-cara ‘tipu-tipu’ atau intimidasi, melibatkan oknum aparat pemerintah dan keamanan maupun lembaga perantara berasal dari warga setempat. Sangat mudah bagi perusahaan menciptakan konflik dalam masyarakat dengan cara memecah-belah mereka menjadi pro dan kontra demi keuntungan perusahaan (Pusaka: 2015).
Di dalam lansekap inilah pendekatan keamanan dan kesejahteraan terus diulang-ulang sebagai solusi Papua. Setiap pemerintahan menjanjikan dan membuat kebijakan yang menurutnya lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.
Lalu dalam hal apa janji Jokowi pada Papua lebih baik dari program-program UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) era SBY? Mantan Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur UP4B, Ferrianto H Djais, mengatakan bahwa kesalahan pembangunan di Papua karena tidak seusai dengan kebutuhan masyarakat; fokus infrastruktur tidak melibatkan masyarakat asli sehingga masyarakat Papua hanya jadi penonton.
Pada Maret 1949, Van Eechoud, pejabat Belanda di Papua, menolak laporan memorandum rahasia yang dibuat Komisi Studi Nieuw Guinea tentang potensi ekonomi di Papua. Ia menolak anggapan bahwa secara ekonomis orang Papua belum mampu membangun infrastruktur demi pembangunan ekonomi. Menurutnya orang Papua tidak malas dan bodoh. Banyak orang berpaham dangkal dalam melihat Papua dan tidak memahami persoalan akulturasi yang dihadapi mereka. Pendidikan untuk meningkatkan keterampilan yang paling dibutuhkan, karena mereka juga menginginkan kehidupan yang lebih baik. (Meteray: 2012)
Lima puluh tiga tahun sudah Papua diintegrasikan ke dalam NKRI, bagaimana mungkin pengetahuan sederhana dari pejabat kolonial seperti Eechoud tidak dimiliki pengambil keputusan di negara Indonesia merdeka?
Program-program infrastruktur yang menjadi kebanggaan pemerintah Jokowi telah membuat orang-orang Papua mati rasa. Tentu orang-orang Papua membutuhkan jalan yang menghubungkan antar kampung/distrik/kabupaten/propinsi. Tetapi mengapa jalan-jalan hanya dibangun di jalur-jalur perusahaan? Mengapa jalan-jalan yang sudah ada pun hanya untuk lalu lalang mobil dan truk perusahaan?
Tol laut macam apa yang sedang disiapkan pemerintah agar bisa membawa Mama Mama memasarkan hasil kebun seperti pisang, kasbi, talas dan pinang? Hingga saat ini hasil-hasil kebun masyarakat Teluk Wondama dibawa dengan kapal penumpang biasa ke Manokwari, berganti kapal untuk lanjut ke Biak demi membawa pulang uang beberapa ratus ribu saja—yang habis untuk biaya perjalanan dan ongkos angkut-angkut. Apakah kapal-kapal itu yang disebut tol laut?
Mengapa tak kunjung dibangun pasar bagi Mama Mama Pedagang Asli Papua? Ketika pembangunan 1 pasar saja tak berhasil dalam satu tahun, harus menunggu berapa puluh tahun lagi agar sekolah dan pusat layanan kesehatan berdiri di kampung-kampung? Mengapa 1200 orang begitu cepat datang untuk Ekspedisi NKRI tapi tak ada yang bisa tinggal di kampung untuk mengobati orang?
Mengapa tidak mengakui ada pelanggaran HAM di Tanah Papua? Mengapa tidak punya keinginan melakukan penyelidikan dan peradilan terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak 1960-an? Di empat wilayah saja: Biak, Manokwari, Paniai, dan Sorong, terdapat 749 jenis kejahatan HAM terhadap 312 laki-laki dan 56 perempuan yang berhasil dihimpun. Belum termasuk 4146 korban jiwa lainnya selama operasi militer 1977-1978 di sekitar Wamena, Pegunungan Tengah, Propinsi Papua.
Kejahatan HAM di Papua adalah kenyataan, bukan kendaraan politik untuk minta merdeka, seperti tuduhan jahat Komisi I DPR, Tantowi Yahya. Mengapa Jokowi masih saja diam seribu bahasa atas puluhan ribu pusara tanpa nama itu?
Lalu, masih sajakah Anda tidak rela jika semua ini telah dan sedang mengeraskan perjuangan orang-orang Papua untuk merdeka? Dan tidakkah itu jauh lebih baik ketimbang menunggu hingga punah dari tanahnya sendiri?***
Papua Merdeka News 