Setelah Dubes AS, Kini Giliran Duta Besar Inggris ke Papua

Rabu, 20 Januari 2016, 08:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID — Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengunjungi Provinsi Papua untuk menemui para pejabat pemerintahan dan beberapa universitas.

“Senang bisa melakukan kunjungan saya yang ke dua ke wilayah ini sejak menjabat sebagai Duta Besar,” katanya di Jayapura, Rabu.

Menurut Moazzam, pihaknya berada di Papua untuk membahas beberapa isu demi kepentingan bersama seperti perubahan iklim, pendidikan dan pembangunan.

“Dalam agenda kali ini, saya sangat senang bisa mengunjungi Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Universitas Papua (Unipa), di mana kami ingin mempromosikan kerja sama pendidikan dengan Inggris dan mengajak lebih banyak lagi masyarakat Papua untuk belajar di Inggris, termasuk beasiswa Inggris Chevening,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Inggris mendukung secara penuh integritas teritori dan kedaulatan Indonesia. Inggris mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia.

“Kami juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam menanggulangi masalah-masalah di Papua,” katanya lagi.

Dia menambahkan, Inggris berharap bisa menyaksikan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah bangsa ini.

Selama kunjungan ini Dubes Inggris akan bertemu dengan Gubernur dan Kapolda Papua serta pejabat lainnya.
Setelah mengunjungi Jayapura, ia juga akan mengunjungi wilayah lain di Provinsi Papua.

Sumber : Antara

January 20, 2016 1

Benny Wenda Tolak Bekerja Sama dengan BIN

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia Minggu, 03/01/2016 19:11 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Benny Wenda, pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat yang dituding Kapolri menjadi dalang penyerangan Polsek Sinak, menolak bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia yang berencana melakukan “pendekatan lunak” terhadapnya, seperti juga yang dilakukan terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka Din Minimi.

Benny juga mengkritik perkataan Kepala BIN Sutiyoso yang menyebut jika dia menolak bekerja sama, BIN akan menyiapkan “pendekatan lain” yang hingga kini masih rahasia dan tidak dapat diungkapkan. Benny menganggap ucapan itu sebagai ancaman.

“Saya tahu bahwa ancaman ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti saya, tetapi saya menolak untuk diintimidasi oleh pihak berwenang Indonesia yang menempati negara saya, membunuh warga, dan kemudian mencoba memaksa saya untuk ‘bekerja sama’ dengan skema mereka,” ujar Benny dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (3/1).

Benny menyatakan, dia sekarang tinggal di pengasingan setelah kabur usai ditangkap dan disiksa di Papua Barat karena memimpin aksi kemerdekaan yang damai. Benny tinggal di Inggris setelah diberi suaka politik oleh negara itu pada tahun 2003.

Kini Benny mempertanyakan metode apa yang akan coba diterapkan kepadanya agar dia mau bekerja sama dengan otoritas Indonesia.

“Apakah pemerintah Indonesia mengancam dengan melanggar hukum Inggris dan menuntut saya dengan tuduhan palsu sekali lagi? Atau apakah ‘metode lainnya’ itu akan melibatkan pengiriman tentara Indonesia untuk datang dan membunuh saya di Inggris?”

ujar Benny.

“Jika BIN ingin saya ‘bekerja sama’, maka mereka harus membiarkan rakyat Papua Barat untuk menggunakan hak dasar kami untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan yang damai seperti dijanjikan kepada kami pada 1962,”

ujar Benny.

Benny, pada tahun 2002, ditangkap polisi atas sangkaan terlibat dalam peristiwa penyerangan ke kantor polisi di Abepura, Jayapura, setahun sebelumnya. Ia kemudian melarikan diri dari Lapas Abepura, dan menjadi eksil di Inggris hingga kini.

Sejak saat itu, Benny terus mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua. Dia meminta pemerintah RI mengizinkan warga Papua untuk memutuskan akan memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Kepala BIN Sutiyoso berharap Benny Wenda dapat bersikap kooperatif dengan pemerintah RI seperti Din Minimi.

“(Pendekatan lunak) sudah kebijakan pemerintah, tapi bukan satu-satunya. Kalau dia tidak mau, tentu ada cara lain,” kata mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus itu.

Singgung Jokowi

Selain soal BIN, kunjungan Presiden Jokowi pekan ini ke Papua Barat juga disinggung Benny. Ia menuding kunjungan itu sebagai upaya untuk melegitimasi “pendudukan militer” Indonesia di Papua Barat.

“Baik dia (Jokowi) dan polisi atau militer Indonesia tidak diterima di Papua Barat. Kunjungan itu hanya untuk terus menindas kami dan mengeksploitasi sumber daya alam kami,” kata Benny, melemparkan tuduhan.

Benny berpendapat pemerintah Indonesia tengah berupaya mengalihkan isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Dalam kunjungannya ke Papua yang bertepatan dengan pergantian tahun, Jokowi meninjau langsung sejumlah pembangunan infrastruktur di provinsi paling timur Indonesia itu, mulai bandara, jalan, sampai rel kereta.

Jokowi juga menyambangi Kenyam di Kabupaten Nduga yang masuk kategori zona merah, yakni wilayah dengan keamanan rawan. Di kota itu, Jokowi meninjau pembangunan ruas jalan Kenyam-Batas Batu sepanjang 39,9 kilometer. Jalan itu dibangun untuk mempercepat pembangunan Papua dan untuk menurunkan harga sandang pangan yang mahal.

Lihat juga:Benny Wenda Bantah Tudingan Kapolri Dalangi Penyerbuan Polsek Sinak
(agk)

January 4, 2016 2

Dubes AS Sebut Papua Sangat Penting Bagi Amerika

Rabu, 20 Januari 2016, 09:15 WIB, Red: Andi Nur Aminah

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Roberth O Blake menyebut bahwa Papua sangat penting bagi Amerika. Karena itu, pihaknya melakukan kunjungan kerja di Bumi Cenderawasih itu.

“Dubes AS mengatakan kepada kami bahwa Papua itu penting bagi Amerika, makanya dia merasa penting untuk berkunjung ke tanah Papua,” kata Ketua Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Yuliano Languwuyo di Kota Jayapura, Papua, Rabu (20/1).

Dubes Blake, kata Yuliano, ingin mendengar bagaimana situasi politik dan HAM di tanah Papua selain perkembangan lainnya.

“Kami menyampaikan situasi politik di 2014 hingga 2015. Kami sampaikan situasi HAM di tanah Papua tidak ada perubahan walaupun di pertengahan 2014 orang bilang kita akan mempunyai pimpinan sipil yang kami harapkan,”

katanya.

Namun, harapan kekuasaan militerisme itu akan turun jika angka kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan militerisme juga turun. Namun, ternyata kenyataan itu tidak juga terjadi, meski orang sipil berkuasa,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Yuliano mengatakan kepada Dubes Blake bahwa pengaruh militerisme masih dominan, terutama kepada investor besar di Papua, yaitu Freeport dan BP di Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Di mana terlihat pemakaian militerisme sangan besar di dua perusahaan itu guna menjaga area investasi. Dan, itu berdampak buruk kepada masyarakat Papua juga kepada masyarakat yang tinggal sekitar perusahaan karena militer benar-benar menjaga daerah tambang,” katanya.

Yuliano mengutip penjelasan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, yang mengatakan perusahaan Freeport dan BP memberikan pelatihan tentang apa itu HAM kepada TNI dan polisi. Dengan harapan, mereka punya perspektif soal HAM sehingga dalam penanganan pengamanan tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

Pertanyaan itu kami sampaikan kepada Freeport, tapi kami tak mendapat jawaban dan Dubes Blake mempertanyakan balik, “Apakah itu merupakan hal yang penting? Dan, kami bilang itu penting baik polisi dan militer,” katanya.

Mengenai berbagai kekerasan yang terjadi di Papua, dia mengatakan, Dubes Blake mengaku tahu soal kekerasan yang terjadi di Papua.

“Dubes juga bertanya bagaimana pendapat soal Presiden Jokowi? Kami katakan Presiden Jokowi orang yang baik, tapi pemerintahan sekarang masih dikontrol oleh militer. Pak Frits Ramandey juga menyatakan kepada Dubes Blake untuk merekomendasikan kepada pemerintahan Jokowi agar menyelesaikan kasus Paniai dan kekerasan lainnya di Papua,”

katanya.

Sejumlah tokoh Papua bertemu dengan Dubes AS Robert Blake yang dikemas dalam acara makan malam bersama di Restoran Yougwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (19/1) malam.

Terlihat tokoh Papua yang bertemu, di antaranya Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Ketua LSM Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Septer Manufandu, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay, dan Ketua Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Papua Yuliana Languwuyo.

Sumber : Antara

January 3, 2016 1

Benny Wenda Bantah Tudingan Kapolri Dalangi Penyerbuan Polsek

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia Minggu, 03/01/2016 18:07 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda, menampik tuduhan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti bahwa kelompoknya berada di balik penyerbuan terhadap Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan tiga polisi.

Benny, dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (3/1), menyebut tudingan Kapolri itu kekanak-kanakan dan konyol.

“Badrodin Haiti dengan kekanak-kanakan menyalahkan saya atas kematian tiga polisi Indonesia di Papua Barat yang jelas tidak memiliki hubungan apapun dengan saya. Saya sungguh-sungguh membantah tuduhan konyol yang termasuk dalam gelombang kebohongan dan propaganda terbaru yang disebarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi pelaku yang sebenarnya,”

ujar Benny, menuding balik Kapolri.

“Polisi Indonesia tahu betul saya tinggal 9.000 mil (14.484 kilometer) jauhnya dari Indonesia –di pengasingan di Inggris, dan saya seorang pemimpin kemerdekaan yang sepenuhnya menjunjung perdamaian,”

kata Benny.

Benny menyatakan selalu menganjurkan solusi damai untuk Papua Barat sehingga semua warga Papua Barat mampu memenuhi hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan.

Benny ragu Kapolri benar-benar meyakini bahwa Benny yang bertanggung jawab atas serangan di Polsek Sinak.

“Namun, jika dia meyakini (saya pelakunya), dia sangat terkena delusi. Sikap saling tunjuk ini sangat tidak profesional dan dengan sengaja mengambinghitamkan pemimpin yang damai, sementara polisi sendiri memiliki impunitas dan melenggang lolos setelah membunuh warga Papua Barat,”

tutur Benny.

Benny merujuk kepada kasus pembantaian empat siswa sekolah di Paniai, Papua Barat, pada 2014 lalu yang sampai sekarang pelakunya belum juga ditemukan.

“Mengapa setelah lebih dari satu tahun berlalu, pemerintah Indonesia masih belum dapat menemukan pelaku pembantaian siswa di Paniai, tetapi dalam waktu 24 jam segera menyalahkan saya atas kematian polisi Indonesia?”

kata Benny.

“Adakah keadilan atas pembantaian Paniai? Tidak. Adakah keadilan setelah dua remaja pria Papua Barat ditembak di Timika pada 28 September? Tidak. Adakah keadilan atas empat warga Papua Barat yang ditembak dan disiksa hingga tewas di Yapen pada 1 Desember? Tidak,” ujar Benny.

“Lagi dan lagi, warga Papua Barat dibantai oleh pihak berwenang Indonesia, tetapi pelakunya tak pernah mendapatkan keadilan,” kata Benny.

Sebelumnya, Kapolri mengatakan kelompok Benny Wenda berada di balik penyerangan Polsek Sinak. Kelompok Benny juga dituding Badrodin menembak pesawat rombongan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw saat hendak mendarat di Sinak.

“Saat Kapolda akan melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal, dilakukan penembakan. Itu masih dilakukan oleh kelompok yang sama, yakni kelompoknya Benny Wenda,”

kata Badrodin.

Benny, pada tahun 2002, ditangkap Kepolisian atas sangkaan terlibat dalam peristiwa penyerangan ke kantor polisi di Abepura, Jayapura, setahun sebelumnya.

Belum sempat mendapat putusan hakim, Benny kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura menuju Papua Nugini. Ia kemudian terbang ke London, Inggris, dan mendapatkan suaka di negara itu.

Sejak saat itu hingga kini, Benny yang masuk daftar pencarian orang alias menjadi buron Kepolisian RI terus mengunjungi sejumlah negara untuk mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua.

Benny meminta pemerintah RI mengizinkan warga Papua untuk memutuskan akan memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Badan Intelijen Negara terdahulu, Marciano Norman, mengatakan kelompok pimpinan Benny Wenda bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional yang mendukung kelompok separatis di berbagai negara.

January 1, 2016 1

BIN Akan Dekati Tokoh Separatis Papua Benny Wenda

Abraham Utama, CNN Indonesia Rabu, 30/12/2015 09:02 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Intelijen Negara akan menerapkan pendekatan lunak (soft approach) kepada seluruh kelompok ekstremis dan separatis yang melawan pemerintah Republik Indonesia. Hal itu juga berlaku bagi Benny Wenda, tokoh Organisasi Papua Merdeka yang menjadi eksil di Inggris dan disebut Polri sebagai dalang penyerangan terhadap Polsek Sinak tiga hari lalu.

“Itu (pendekatan lunak) sudah kebijakan pemerintah, tapi bukan satu-satunya. Kalau dia tidak mau, tentu ada cara lain,” ujar Kepala BIN Sutiyoso di Jakarta.

Melalui pendekatan lunak itu, BIN berharap Benny Wenda dapat kooperatif seperti kelompok separatis Aceh pimpinan Nurdin Ismail alias Din Minimi, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka.

Jika Benny Wenda menolak untuk bekerja sama, metode lain disiapkan. Metode itu menjadi rahasia BIN dan Sutiyoso tak dapat membeberkannya.

Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus yang pensiun dari dunia kemiliteran dengan pangkat letnan jenderal itu hanya berkata, pemerintah RI harus mengambil kebijakan tertentu untuk menjamin keamanan seluruh masyarakat Indonesia.

Tahun 2002, Kepolisian menangkap Benny dengan sangkaan terlibat dalam peristiwa penyerangan ke kantor polisi di Abepura, Jayapura, setahun sebelumnya.

Belum sempat mendapatkan putusan hakim, Benny melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura menuju Papua Nugini. Ia kemudian terbang ke London, Inggris, dan mendapatkan suaka dari negara itu.

Sejak saat itu hingga kini, Benny yang masuk daftar pencarian orang alias menjadi buron Kepolisian RI terus mengunjungi sejumlah negara untuk mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua.

Benny meminta pemerintah RI mengizinkan warga Papua untuk memutuskan akan memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

December 31, 2015 1

‘Perang Politik Tak Akan Usai Hingga Jakarta Beri Hak Papua’

Prima Gumilang, CNN Indonesia Rabu, 30/12/2015 07:07 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan penyerangan kelompok bersenjata di Papua bukan hal baru, termasuk yang terjadi di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak. Penyerbuan tiga hari lalu itu mengakibatkan tiga polisi tewas.

“Percuma bicara banyak. Akar persoalan belum diselesaikan. Perang politik ini, baik bersenjata atau gerilya, tak akan pernah berakhir, bahkan bisa lebih masif, sampai Jakarta memberikan hak kepada bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri,”

kata Ketua KNPB Victor Yeimo kepada CNN Indonesia, Rabu (30/12).

Perlawanan bersenjata, ujar Victor, wajar terjadi pada bangsa terjajah. Berbagai penyerangan di Papua pun ia sebut sebagai perang kemerdekaan.

“Ini perang kemerdekaan. Sudah lazim dilakukan di negara-negara yang belum bisa menentukan nasib sendiri. Angkat senjata melawan kolonial itu hal biasa. Kami kan berada di atas tanah kami sendiri. Hak menentukan nasib diatur oleh Undang-Undang di Indonesia dan internasional,”

kata Victor.

Meski demikian, ujar Victor, perang antara Tentara Nasional Papua Barat dengan TNI-Polri tak boleh melibatkan warga.

“Pengedropan militer dan Brimob yang besar-besaran di Papua tidak kemudian mengorbankan rakyat sipil yang tak bersalah,” kata Victor.

Tiga metode perlawanan

Gerakan perlawanan di Papua memiliki tiga metode, yakni perjuangan sipil, militer, dan diplomasi. Jalur sipil misalnya ditempuh KNPB yang memediasi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa kekerasan.

Di luar KNPB, ada kelompok lain yang juga menempuh perjuangan sipil. Mereka saat ini mulai menyatukan arah. “Semua masih dimediasi oleh KNPB,” kata Victor.

Namun, menurut Victor, metode sipil ini kerap dibatasi oleh TNI dan Polri.

“Kami tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Konsekuensinya, kekerasan militer terjadi. Jadi ada sambung-menyambung antara gerakan sipil dengan militer,” ujar Victor.

Kelompok-kelompok dominan yang menempuh perlawanan bersenjata di Papua antara lain kelompok militer Moris, Puron Wenda, dan Yambi.

“Mereka semua ada di bawah pimpinan Goliath Tabuni,” kata Victor.

Goliath Tabuni ialah Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ia memimpin perang gerilya di Puncak Jaya.

Semua kelompok bersenjata tersebut, kata Victor, memiliki komando teritorial masing-masing dan punya kadar ancaman sama bagi pemerintah Republik Indonesia. Hal yang membedakan hanya pada situasi dan kesempatan saat mereka menyerang.

Perlawanan di Papua, ujar Victor, sudah berlangsung sebelum wilayah itu ‘dianeksasi’ Indonesia. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang mendasari bergabungnya Papua dengan Indonesia dianggap sejumlah pihak tak sesuai dengan praktik hukum internasional, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Alih-alih satu orang memiliki satu suara, Pepera memakai sistem satu suara terdiri dari banyak orang. Pepera bukannya melibatkan seluruh rakyat Papua, namun orang-orang yang dipilih berdasarkan musyawarah. Mereka ini kemudian disebut diintimidasi oleh militer.

Kelompok Benny Wenda

Kasus penyerangan terakhir di Polsek Sinak, disebut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti didalangi oleh kelompok Benny Wenda. Selain menyerbu Polsek, kelompok itu juga disebut menembak pesawat rombongan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw yang hendak mendarat di Sinak.

“Saat Kapolda akan melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal, dilakukan penembakan. Itu masih dilakukan oleh kelompok yang sama, yakni kelompoknya Benny Wenda,” kata Badrodin.

“Ada indikasi penyerangan itu dilakukan oleh kelompok TPN,” ujar Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

TPN yang ia maksud ialah Tentara Pembebasan Nasional Nasional Organisasi Papua Merdeka di mana Benny bergabung.

Benny Wenda yang tinggal di London kini merupakan Kepala Perwakilan OPM di Inggris. Dia tokoh penggerak referendum kemerdekaan Papua.

Oktober 2002, Benny melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura. Dia menyelundup ke perbatasan Papua Nugini sebelum terbang ke Inggris dan mendapatkan suaka dari negara itu.

“Saya sebenarnya tidak ingin melarikan diri. Tapi saya tidak bersalah. Saya membela masyarakat saya. Pemerintah Indonesia tiga kali mencoba membunuh saya di penjara,” ujar Benny di Sydney, Australia, Mei 2003.

“Jika saya tetap di tempat itu, saya akan terbunuh. Salah satu pemimpin pergerakan, Theys Elluay, dibunuh Kopassus tahun 2001. Setahun kemudian, saya menjadi target mereka karena saya salah satu penggagas gerakan,”

ucap Benny.

Kepala BIN terdahulu, Marciano Norman, mengatakan kelompok pimpinan Benny Wenda bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional yang mendukung kelompok separatis di berbagai negara.

December 30, 2015 1

Kapolri: Penyerangan di Papua Akibat Kelalaian Polisi

Prima Gumilang, CNN Indonesia Selasa, 29/12/2015 18:00 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti menilai kasus penyerangan di Markas Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, disebabkan karena kelalaian anggota kepolisian. Menurutnya, para gerilyawan selalu mencari kelengahan pihak lawan.

“Namanya juga gerilya, cari kelengahan. Siapa yang lengah itu yang jadi sasaran mereka,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/12).

Badrodin mengatakan, siapapun bisa menjadi sasaran penyerangan tersebut, baik TNI, Polri, maupun masyarakat. Semua itu tergantung kebutuhan para gerilyawan.

“Kalau kepentingannya senjata kan dia menyerangnya polisi atau TNI, tapi kalau kepentingannya merampas motor bisa saja dari masyarakat sipil,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada seluruh jajarannya yang bertugas di Papua agar taat pada standar operasional prosedur. Polisi yang bertugas di Papua, kata Badrodin, memiliki resiko yang cukup tinggi.

“Itu harus disadari anggota Polri yang bertugas di sana,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat penyerangan tersebut, beberapa personel kepolisian sedang melaksanakan Hari Raya Natal. Kantor Polsek hanya diisi lima petugas. Kondisi itu mudah dibaca pihak lawan.

“Papua seringkali yang keluar dari SOP, yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, biasanya lengah,” katanya.

Badrodin memastikan bahwa pelaku penyerangan adalah kelompok Organisasi Papua Merdeka.

Dia menyatakan, konflik bersenjata yang terjadi di Papua adalah masalah politik. Karena itu aksi yang dilakukan OPM tidak bisa dikaitkan dengan undang-undang terorisme.

“Kita kenakan kejahatan umum, seperti penembakan,” katanya.

Penyerangan kelompok sipil bersenjata ke Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, menewaskan tiga anggota Polri. Pesawat rombongan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw juga ditembaki saat hendak mendarat di Sinak.

“Saat Kapolda akan melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal, dilakukan penembakan. Itu masih dilakukan oleh kelompok yang sama, yakni kelompoknya Benny Wenda,” kata Badrodin. (obs)

December 29, 2015 1

Kapolri Sebut Benny Wenda Dalang Penyerbuan Polsek di Papua

Abraham Utama, CNN Indonesia Selasa, 29/12/2015 11:25 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan kelompok Benny Wenda berada di balik penyerangan Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan tiga polisi. Kelompok itu pula, kata Badrodin, yang menembak pesawat rombongan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw saat hendak mendarat di Sinak kemarin.

Lihat juga:Kronologi Suara Tembakan Saat Pesawat Kapolda Hendak Mendarat
“Saat Kapolda akan melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal, dilakukan penembakan. Itu masih dilakukan oleh kelompok yang sama, yakni kelompoknya Benny Wenda,” kata Badrodin.

Polri menuding Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. “Ada indikasi penyerangan itu dilakukan oleh kelompok TPN,” ujar Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Lihat juga:Kronologi Kelompok Bersenjata Serbu Polsek Sinak Papua
Benny Wenda, tokoh penggerak referendum kemerdekaan Papua sekaligus Kepala Perwakilan Organisasi Papua Merdeka pada kantor perwakilan OPM di London, Inggris, kini menjadi tertuduh.

Penggerak referendum Papua

Penyerangan sekelompok orang bersenjata terhadap Markas Polsek Sinak Papua hanya satu dari pelbagai kekerasan yang tak kunjung usai di provinsi paling timur Indonesia itu.

Peristiwa itu bagian dari gejolak keamanan sejak pemerintah Republik Indonesia merangkul Papua Barat melalui Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969.

Papua –dan Aceh– menghendaki referendum setelah pemerintah RI mengizinkan rakyat Timor Timur menghelat referendum pada 1999.

Kala itu Benny merupakan pemimpin Dewan Musyarawah Masyarakat Koteka. Lembaga tersebut menunjang kinerja Dewan Presidium Papua (PDP) dalam bernegosiasi dengan pemerintah pusat tentang aspirasi rakyat Papua.

Periode 1999 hingga 2001 merupakan bulan madu antara warga Papua dengan pemerintah RI yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Presiden keempat itu mengizinkan pengibaran Bendera Bintang Kejora, pelaksanaan Kongres Papua yang melahirkan PDP, serta penggunaan kembali istilah Papua untuk menghapus nama Irian Jaya.
Lihat juga:Rentetan Aksi Penyerbuan Polsek Sinak Papua
Selanjutnya pergantian rezim mengubah peta dialog antara pemerintah pusat dan Papua. Ketua PDP Theys Hiyo Eluay tewas pada November 2001. Penyidikan Kepolisian Daerah Papua serta keputusan pengadilan militer menunjuk anggota Komando Pasukan Khusus sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan Theys.

Juni 2002, Kepolisian akhirnya menangkap Benny. Ia dituduh menyerang kantor polisi dan membakar dua toko di Abepura, Papua, pada 7 Desember 2000. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mencatat, seorang polisi tewas dan tiga orang lainnya mengalami luka akibat peristiwa yang kini disebut sebagai pemicu Peristiwa Abepura.

Kejadian yang kemudian disidangkan di pengadilan hak asasi manusia berat itu membebaskan dua perwira tinggi Polri dari seluruh dakwaan. Di sisi lain, Benny menghadapi ancaman pidana penjara selama 25 tahun.

Jadi eksil di Inggris

Satu bulan setelah persidangan pertamanya, Oktober 2002, Benny melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura. Ia menyelundupkan diri ke perbatasan Papua dan Papua Nugini sebelum akhirnya terbang ke Inggris dan mendapatkan suaka dari pemerintah setempat.

“Saya sebenarnya tidak ingin melarikan diri ketika itu, tapi saya tidak bersalah. Saya membela masyarakat saya. Pemerintah Indonesia tiga kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap saya di penjara,” ujar Benny pada forum TEDx di Sydney, Australia, Mei 2003.

Saat menjadi pembicara pada forum yang digagas lembaga nirlaba internasional itu, Benny menuturkan keputusan melarikan diri dia ambil di menit-menit terakhir.

“Saya berpikir, jika saya tetap di tempat itu, saya akan terbunuh. Salah satu pemimpin pergerakan, Theys Elluay, dibunuh Kopassus tahun 2001. Setahun kemudian, saya menjadi target mereka karena saya adalah salah satu penggagas gerakan,” ucapnya.

Kini Benny hidup di Inggris bersama istri dan anak-anaknya. Ia berkeliling dunia mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua.

Dalam usahanya, Benny didampingi Jennifer Robinson, seorang advokat yang bergiat pada isu hak asasi manusia. Jennifer dikenal atas advokasinya terhadap Julian Assange pada kasus WikiLeaks.
Lihat juga:Lambert: RI Duduk untuk Aceh, Kenapa dengan Papua Tak Berani?
Di Indonesia, Polri memasukkan nama Benny pada Daftar Pencarian Orang. Ia menjadi buron. Benny, menurut Badan Intelijen Negara, sesungguhnya tidak memiliki dukungan kuat di dunia internasional.

“Mereka (kelompok yang dipimpin Benny) bersinergi dengan LSM-LSM yang memang mendukung kelompok-kelompok separatis di manapun juga,” kata Marciano Norman saat masih menjabat sebagai Kepala BIN.

Apapun, di tengah sorotan Kepolisian dan badan telik sandi terhadapnya, Benny belum berhenti menuntut kemerdekaan Papua.

September 2014, Benny berada di Glasgow, menyaksikan warga Skotlandia menjalankan pemungutan suara untuk menentukan masa depan negara mereka, tetap bergabung dengan Kerajaan Inggris atau memerdekakan diri.

Sebagaimana terekam pada video berjudul Benny Wenda from West Papua on Scottish Independence yang diunggah akun IndependenceLive ke situs Youtube, Benny sempat berpidato dan menyanyikan sebuah lagu di Glasgow kala itu.

“Hari ini saya menyaksikan penentuan nasib sendiri oleh masyarakat Skotlandia. Suatu saat, Anda juga akan menyaksikan referendum bagi masyarakat Papua Barat,” kata Benny, yakin. (agk)

December 29, 2015 1

Lekhaka Telenggen Klaim Bertanggungjawab Atas Penyerangan Polsek Sinak

Admin Jubi Dec 29, 2015

Sinak, JUBI — Lekhaka Telenggen (Leka Telenggen) yang mengaku sebagai pimpinan Kelompok bersenjata di kabupaten Puncak membenarkan peristiwa penembakan yang terjadi di Polsek Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Papua dilakukan oleh anggotanya.

“Saya siap bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Saya dan anggota sedang was-was di markas kami untuk mengatispasi serangan balik,” kata Lekhaka, saat dihubungi Jubi, Senin (28/12/2015).

Menurutnya, anggotanya melakukan penyerangan Polsek Sinak Minggu (27/12/2015) sekitar pukul 23.00 malam. Penyerangan ini menewaskan 3 anggota polisi yakni Bripda Rasyid (32), Bribda Armansyah (37), dan Bripda Ilham (37) dan dua lainnya mengalami luka.

“Kami juga mengambil tujuh pucuk senjata api, dua AK 47, dua SS1, tiga Mouser dan satu peti amunisi,” ujar Lekakha.

Lekhaka Telenggen kerap dituding sebagai pelaku kekerasan bersenjata di Kabupaten Puncak maupun Kabupaten Puncak Jaya. Padat Januari 2014, ia dituding sebagai pelaku penembakan iring-iringan mobil aparat keamanan dari Kompi E Yonif 751 Rider yang di pimpin Letnan Satu Infanteri Alafa di Pintu Angin, Mulia, Puncak Jaya. Ia juga dituding sebagai pelaku penyerangan yang menewaskan dua anggota Brimob di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak pada awal Desember 2014.

Baca Setelah Ayub waker Dituding Polisi, Kini Giliran Lekhaka Telenggen

December 29, 2015 1

Kronologi Kelompok Bersenjata Serbu Polsek Sinak Papua

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia Senin, 28/12/2015 12:16 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Markas Besar Kepolisian RI menyatakan penyerangan terhadap Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari belasan orang bersenjata. (Simak Fokus: SIAPA TEMBAK POLISI PAPUA?)

Berikut kronologi penyerbuan yang terjadi sekitar pukul 20.45 WIT seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Harsono dan Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Patridge Renwarin:

–     Anggota Polsek Sinak sedang menonton televisi di ruang jaga sembari bercengkerama.
–     Kelompok penyerang yang diduga berjumlah 15 orang berjalan kaki dari arah hutan.
–     Terdengar suara tembakan dari honai di belakang Mapolsek Sinak.
–     Kelompok penyerang masuk dari bagian belakang Markas Polsek Sinak.
–     Seorang warga yang sudah empat tahun membantu di Polsek Sinak, DK, membuka pintu belakang Mapolsek Sinak.
–     Kelompok penyerang menyelinap lewat pintu belakang dan langsung menyerang polisi.
–     Tiga polisi tewas, yakni Briptu Ridho, Bripda Arman, dan Bripda Ilham. Sementara dua rekan mereka, Briptu Suma dan Bripda Rian, mengalami luka tembak. Kelima polisi yang menjadi korban ini ada di ruang jaga saat penyerbu masuk.
–     Kelompok penyerang merampas dua puncuk senapan AK-47, dua senapan SS1, tiga mouser, dan satu peti amunisi dari Polsek Sinak.
–     Kelompok penyerang kabur.
–     Para anggota Polsek Sinak dievakuasi ke Komando Rayon Militer (Koramil) yang berjarak sekitar 100-150 meter dari Polsek Sinak, termasuk tiga jenazah polisi yang tewas.
–     Anggota Koramil dan Batalyon Infanteri 751/Raider menuju Polsek Sinak dan berjaga di sana.

Suara tembakan dari honai di belakang Polsek Sinak, menurut Kombes Patridge, diduga menjadi semacam kode bagi DK untuk membuka pintu belakang Polsek.

“Dari analisis kami, DK sudah bekerja sama dengan kelompok bersenjata itu,” kata Patridge.

Hal tersebut diamini oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono. Di Markas Besar TNI AD di Jakarta, Mulyono meminta semua prajurit di Papua untuk berhati-hati.

DK yang berkhianat disebut Mulyono merupakan tenaga bantuan operasi di Polsek Sinak. “Dia dipelihara Kepolisian untuk membantu. Tapi mungkin ingkar, kami lengah, dan dia memberitahukan kondisi kami kepada orang (kelompok bersenjata),” kata dia.

Saat ini Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw telah berada di Sinak untuk mengecek langsung kondisi di sana.

December 28, 2015 1