Separatis, Yang Jual Disebut Apa?

Jayapura, Jubi – Dua pimpinan gereja di Papua mempertanyakan sikap TNI/Polri terhadap oknum-oknum anggota dua insitusi keamanan negara ini yang terlibat jual beli senjata.

“Saya tahu di mana OPM (Organisasi Papua Merdeka) berada, dukungan persenjataannya pun saya tahu. Kalau saya mau, sekali tumpas selesai,” ucap Mayjen TNI Christian Zebua, Pangdam XVII Cendwasih, 19 September 2014. (Baca Ketika Jenderal TNI Mengaku Tahu Pemasok Senjata OPM)

Sebelumnya, tanggal 8 Agustus 2014, pihak yang mengklaim diri panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VII, Erin Enden Wanimo menyatakan, memanasnya situasi di Lanny Jaya, Papua saat itu lantaran gagalnya transaksi amunisi pihaknya dengan oknum aparat kepolisian di wilayah itu.

“Kondisi Lanny Jaya sehingga seperti sekarang ini berawal dari perjanjian jual beli amunisi dengan seorang anggota polisi namanya Rahman. Dia mau jual 1.000 amunisi ke kami. Kami lalu janjian untuk ketemu di suatu tempat,” kata orang yang mengklaim diri Erin Ende Wanimbo kepada Jubi melalui telpon seluler. (Baca Kata OPM, Lanny Jaya Memanas Akibat Transasksi Amunisi)

Tak lama kemudian, Gubernur Papua, Luka Enembe pun angkat bicara. Gubernur Papua ini mengatakan, selama amunisi masih terus diperjualbelikan (beredar) secara bebas di beberapa wilayah pegunungan tengah Papua, maka wilayah Papua tak akan aman.

“Saya mau katakan siapa yang mensuplai amunisi? Tapi itu jelas bukan institusi, tapi person. Yang jelas, saya sudah laporkan masalah ini ke presiden dan Panglima TNI Moeldoko,” kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, 30 Oktober tahun lalu. (Baca Lukas Enembe: Soal Jual Amunisi, Saya Sudah Lapor Presiden)

Dua hari sebelum pernyataan Gubernur Enembe, Kepala Kepolisian (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal (Pol) Yotje Mende mencopot Kapolsek Nguda, Papua paska penangkapan transaksi oknum polisi, Briptu TJ yang bertugas di Polsek Nduga dengan kelompok bersenjata di Wamena, Jayawijaya, Minggu, 26 Oktober. (Baca Oknum Polisi Jual Amunisi, Kapolsek Nduga Dicopot)

Awal bulan Februari 2015, Pomdam XVII Cenderawasih sudah menetapkan Serma S’dan Sertu M sebagai tersangka kasus jual beli amunisi ke kelompok bersenjata. Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan di Jayapura, kemudian mengakui kedua anggota Ajendam XVII itu selain sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini juga lagi diproses pemberhentian tidak dengan hormat. Selain dua anggota TNI ini, tiga anggota lainnya juga diproses untuk kasus yang sama. (Baca Serma S dan Sertu MM Tersangka Jual Beli Amunisi). Namun Sertu M, yang kemudian diketahui sebagai Sertu Murib dibebaskan dari tuduhan terlibat jual beli amunisi ini karena tidak terbukti. (Baca Pangdam : Sertu Murib Dibebaskan Tidak Terbukti Jual Amunisi)

Kasus jual beli senjata dan amunisi ini dipertanyakan oleh dua pimpinan gereja di Papua, Benny Giay (Ketua Sinode Gereja Kemah Injili/Kingmi) dan Dorman Wandikbo (Presiden Sinode Gereja Injili di Indonesia/GIDI) dalam Diskusi Publik di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Jumat (22/5/2015).

“TNI bersembunyi di belakang itu (separatisme). Separatisme ini mesti dianalisa datang dari mana dan siapa yang melahirkan ini. Antara bulan Agustus sampai November tahun lalu hampir setiap minggu TNI/Polri menjual senjata dan amunisi ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ini saya anggap sebagai upaya TNI/Polri untuk memelihara konflik di Papua,”

kata Benny Giay.

Ia yakin, ada upaya dari pihak tertentu yang ingin memelihara separatisme tetap eksis dan bertambah kencang karena sudah terbukti TNI/Polri bisa jual senjata dan amunisi.

“Kalau yang beli senjata disebut separatis, yang jual senjata yaitu anggota TNI-POLRI disebut apa?” tanya Pendeta yang juga antropolog ini.

Hal yang sama dikatakan Presiden Sinode GIDI. Pendeta Dorman Wandikbo dengan tegas mengatakan TNI/POLRI bertanggung jawab atas penjualan senjata di Papua. “Jangan semua mengambinghitamkan separatisme,” kata Pendeta Wandikbo.

Lanjut Wandikbo, anggota TNI/Polri seringkali bermain dengan kelompok yang disebut-sebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh Polisi namun mengaku sebagai anggota OPM.

“Setelah sering transaksi senjata, mereka (TNI/Polri) mengawasi, mereka (TNI/Polri) tangkap, mereka (KKB) masuk penjara, lalu mereka (TNI/Polri) naik pangkat. Kemudian OPM dijadikan objek, kambing hitam,”

ujar Wandikbo.

Secara terpisah, menanggapi pernyataan kedua pimpinan gereja di Papua ini, Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya menyatakan TNI tidak pernah melakukan penjualan senjata atau pun amunisi di Papua. “Sebagai institusi tidak,” katanya, dikutip CNN Indonesia, Jumat (22/5) malam.

Fuad menambahkan penjualan senjata atau amunisi itu kemungkinan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Adanya jual beli senjata atau amunisi di Papua karena adanya permintaan. “Ada yang perlu senjata atau amunisi, lalu ada yang perlu uang,” tuturnya.

Fuad menegaskan, jika oknum-oknum yang menjual senjata atau amunisi itu ternyata dari TNI, maka akan diberi hukuman yang tegas. “Sudah pasti akan dipecat. Kalau undang-undangnya oknum TNI yang menjual senjata atau amunisi itu boleh dihukum mati, pasti kami hukum mati,” tegasnya. (Victor Mambor)

Source:TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Victor Mambor on May 23, 2015 at 12:39:14 WP [Editor : -]

May 23, 2015 0

OPM Tebar Teror, Polri Siaga

Puron Wenda, Enden Wanimbo dan Pasukan Mereka (bintangpapua.com)

JAYAPURA – Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo, yang bermarkas di Lanny Jaya Papua, menebar teror. Teror itu dalam bentuk ancaman akan melancarkan perang terbuka terhadap TNI-Polri dan masyarakat non Papua.

“Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di Tanah Papua,”ujar Enden Wanimbo melalui telepon selulernya, Jumat 22 Mei.

Perang terbuka ini, kata Enden, untuk menyatakan ketegasan bahwa perjuangan Papua Merdeka tetap menjadi harga mati, dan menolak segala bentuk dialog. “Sekaligus juga menyikapi pernyataan Presiden Jokowi, bahwa Papua sudah aman, itu tidak benar,”tegasnya.

Menurut Enden, guna mendukung aksi perang terbuka, kelompoknya saat ini sudah mengumpulkan berbagai senjata dan amunisi. “Persenjataan sudah kami persiapkan untuk melancarkan perang terbuka,”tandasnya.

Sementara hal senada juga dikatakan Puron Wenda, bahwa pernyataan Presiden RI Jokowi, yang mengatakan Papua sudah aman tidak benar. “Presiden katakan Papua aman itu tidak benar, Komando OPM siap perang, kami tak mau dialog yang diatur-atur Indonesia. yang suka tipu-tipu,”ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, kelompoknya sedang menyiapkan persenjataan. “Persenjataan sedang dikumpulkan untuk dimulainya perang terbuka, sekarang tinggal tunggu komando maka perang dimulai,”tegasnya.

Dalam perang terbuka atau yang dinamai revolusi total dari Sabang sampai Merauke, kelompok OPM Puron Wenda dan Enden Wanimbo akan berupaya mengusir Indonesia dari Papua.

Ia juga mengatakan, bahwa semua gerakan mereka adalah gerakan Politik untuk kemerdekaan Papua. “Kami bukan kelompok kriminal, kelompok pengacau, kelompok kecil, tapi kami pejuang kemerdekaan Papua,”jelasnya.

Enden Wanimbo juga mengajak wartawan asing untuk masuk ke Papua, guna menyaksikan secara langsung aksi yang akan mereka lancarkan. Wartawan Internasional, nasional harus ada kebebasan untuk ambil berita di Papua,”pungkasnya.

OPM Sebar Teror, Polisi Siaga

Sementara itu, menyikapi ancaman OPM tersebut, Polda Papua meminta seluruh jajarannya untuk siaga dan waspada. “Kami minta Polres khususnya yang selama ini dianggap rawan untuk siaga dan waspada, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dari ancaman kelompok-kelompok yang selama ini kerap mengacau,”ujar Juru Bicara Polda Papua Kombes Patrige Renwarin, Jumat 22 Mei di ruang kerjanya.

Memang, lanjut dia, ancaman serang dari kelompok bersenjata sudah kerap dilontarkan, namun untuk kali ini diminta keseluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan. “Sudah sering mereka ancam, tapi kami tidak meresponnya dengan langkah represif, hanya antisipatif dan preventif,”terangnya.

Ancaman yang dilontarkan kelompok bersenjata itu, jelas ingin menciptakan keresahaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu waspadai sedini mungkin. “Kami menganalisis sejauh mana ancaman yang dilancarkan, yang jelas tujuannya membuat masyarakat resah,”ucapnya.

Selain meningkatkan kewaspadaan, sambungnya, Polisi juga akan menggalang kelompok masyarakat baik itu masyarakat, adat dan agama untuk bersama-sama mencipatakan rasa aman dengan memberikan pemahaman kepada kelompok bersenjata itu, bahwa ancaman yang dilontarkan hanya akan meresahkan dan merugikan masyarakat Papua. “Kami akan coba berkoordinasi dengan tokoh adat, masyarakat dan agama, agar menjadi garda terdepan memberikan pemahaman kepada kelompok bersenjata itu, bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan lagi,”pungkasnya.

Mengenai akan ada penambahan pasukan di daerah yang dianggap rawan terutama lokasi markas kelompok OPM pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo, Patrige menyatakan, hingga kini belum perlu dilakukan. “Yang penting antisipasi, waspada tapi kalau memang ada Polres atau Polsek yang perlu penambahan personil tentu akan kami kirim,”tandasnya.
Kelompok OPM Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang bermarkas di Lany Jaya menebar teror akan melancarkan perang terbuka terhadap TNI-Polri dan masyarakat non Papua. Perang terbuka sebagai komitmen perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Kelompok Puron Wenda ini pernah menyerang Polsek Pirime tahun 2012. Tiga anggota Polisi tewas dan sejumlah senjata api berhasil dirampas. Sejumlah aksi penembakan juga kerap dilancarkan kelompok ini. Polda Papua bahkan sudah menetapkan anggota kelompok Puron Wenda cs sebagai Daftar Pencarian Orang. (jir/don/l03)

Source: Sabtu, 23 Mei 2015 02:12, OPM Tebar Teror, Polri Siaga

May 23, 2015 0

Terima Demo KNPB, DPRP Dukung MSG

JAYAPURA — Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyatakan mendukung sepenuhnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) membawa West Papua menuju Melanesia Spearhead Group (MSG) atau gabungan negara-negara rumpun Melanesia, ketika menerima aspirasi rakyat Papua yang disampaikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyusul ratusan orang yang menggelar aksi demo damai di Halaman Kantor DPRP, Jayapura, Kamis (21/5).

Ketika memasuki Halaman Kantor DPRP, massa pendemo mengibarkan bendera Bintang Kejora lambang perjuangan ‘bangsa’ Papua Barat serta membentang spanduk. Massa pendemo menggelar demo simpatik sekaligus mendapat pendampingan dari aparat Polresta Jayapura dan Polda Papua.

Ketua Komisi I DPRP Elvis Tabuni, SE., yang didampingi sejumlah Anggota DPRP antara lain Nasson Utti, SE., Kusmanto, Natan Pahabol, Matea Mamayao, Januarius Dou menjelaskan, pihaknya mendukung sepenuhnya ULMWP membawa West Papua menuju MSG, yang sedang berlangsung di Port Villa, Vanuatu.
Menurut Elvis Tabuni, pihaknya juga menyampaikan terimah kasih kepada rakyat Papua Barat terkait aspirasi yang menuntut agar pemerintah Indonesia membuka ruang demokrasi termasuk membuka akses bagi jurnalis asing dan lembaga-lembaga internasional ke Papua.

“Kami segera menyampaikan aspirasi rakyat Papua kepada pemerintah pusat, untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Setelah menyampaikan sejumlah orasi, Jubir Nasional DPP KNPB Bazoka Logo didampingi Sekretaris Umum DPP KNPB Agus Kosay menyerahkan aspirasi rakyat Papua kepada Ketua Badan Komite ULMWP Romario. Selanjutnya ia menyerahkan kepada Elvis Tabuni sebagai bagian dari aspirasi rakyat bangsa Papua untuk menindaklanjuti dalam lembaga legislatif.

“Atas nama Allah orang Papua, atas nama tulang putih yang gugur demi tanah ini, atas nama mereka yang ada di hutan –belantara, yang ada di Pulau-Pulau, di gunung, yang ada dibalik jeruji besi di Indonesia, kami menyerahkan aspirasi ini,”

tandas Romario.

Romario mengutarakan, pihaknya menuntut pemerintah segera membuka ruang demokrasi dan akses jurnalis asing ke Papua. “Rakyat Papua secara resmi mengundang jurnalis asing dan lembaga-lembaga internasional ke Papua,” katanya.

Bazoka Logo menyampaikan pihaknya melakukan dukungan Papua Barat masuk MSG yang tengah melakukan uji materi termasuk bagaimana caranya bergabung dengan MSG.

“Kami juga minta DPRP menyampaikan kepada pemerintah NKRI memberikan kebebasan bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi,”

tegas Logo.

Diutarakan Bazoka Logo, pihaknya juga minta kepada Kapolda dan Pangdam agar membebaskan sejumlah anggota KNPB, yang ditangkap aparat dibeberapa wilayah di Papua seperti Manokwari, Nabire dan Biak.

“Kalau memang NKRI menjunjung tinggi demokrasi segera membebaskan mereka, yang ditahan karena mengumandangkan demokrasi dan HAM di Papua,” kata Logo. Dari 75 orang yang ditahan 73 orang telah dibebaskan, 2 orang masih ditahan.

Usai aksi demo damai, massa pendemo kembali ke rumah masing-masing menumpang sejumlah truk yang difasilitasi Satlantas Polresta Jayapura. (Mdc/don/l03)

Sumber: Terima Demo KNPB, DPRP Dukung MSG, Jum’at, 22 Mei 2015 08:39

May 22, 2015 0

Dukung ULMWP Masuk MSG, AMP Kibarkan Bintang Kejora Di Yogyakarta

Massa AMP saat Kibarkan Bendera di Yogyakarta (Dok.AMP)

Yogyakarta,21/05/2015- Ratusan massa mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], hari ini (Kamis,21/05-red) kembali menggelar aksi damai di kota Yogyakarta. Dalam aksinya kali ini, mahasiswa Papua yang datang dari berbagai kota di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta ini menuntut kepada pemerintah Indonesia dibawa rezim Jokowi-JK, agar tidak ikut campur dalam upaya pendaftaran West Papua sebagai anggota Melanesia Sperhead Group (MSG) yang sedang diupayakan oleh organisasi perjuangan Papua United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), yang merupakan organisasi representatif bangsa Papua.

Aksi yang digelar oleh ratusan mahasiswa Papua ini, dimulai dari Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan I” yang terletak di Jl.Kusumanegara, dan diakhiri di Titik Nol KM kota Yogyakarta. Dalam pernyataannya lewat orasi dan spanduk yang dibawa massa aksi, AMP menyatakan dukungannya kepada ULMWP untuk menjadi anggota MSG,

“kami Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan dukungan kami kepada ULMWP untuk menjadi bagian dari MSG, sebab kami bangsa Papua adalah bagian rumpun Melanesia, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima ULMWP menjadi anggota MSG”,

teriak koordinator lapangan lewat pengeras suara, saat long march.

Dalam aksi kali ini juga, AMP menyatakan sikap, mengutuk tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh militer Indonesia (TNI-Polri) yang ada di Papua, dimana militer Indonesia dengan semena-mena membubarkan dan mengkap puluhan aktivis Papua, saat menggelar aksi yang sama, di sejumlah kota di Papua.

“Kami dengan tegas mengutuk tindakan aparat militer Indonesia yang anti terhadap demokrasi, dimana militer Indonesia dikabarkan telah membubarkan aksi damai yang dilakukan oleh rakyat Papua, serta menangkap puluhan aktivis, hanya kamrena menyuarakan aspirasinya, Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara Demokrasi, namun nyatanya, Indonesia tidak mampu menunjukan itu di Papua, sehingga Indonesia sangat tidak pantas menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi”,

tegas sala satu orator dalam aksi kali ini.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari satuan Brimob Polda DIY dan juga dari Polresta kota Yogyakarta. Meskipun aksi terpantau mendapatkan pengawalan yang sangat ketat, sebelum membacakan pernyataan sikap, massa Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dengan semangat yang menggebu-gebu, mengibarkan Bendera BINTANG KEJORA, ditengah-tengah Titik Nol KM, kota Yogyakarta, aparat kepolisian yang ada dilokasi seakan-akan terhipnotis, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa, ketika bendera Bintang Kejora dikibarkan oleh massa aksi selama kurang lebih 7 menit, ketika bendera duturunkan, barulah terlihat para intel mulai merapat ke barisan massa aksi, seakan-akan mereka baru sadar bahwa ada pengibaran bendera Bintang Kejora. Video Pengibaran Bendera Dapat Di Lihat Di Sini

Namun aparat dan Intel yang berusaha untuk masuk ke barisan massa tidaka dapat masuk, dikarenakan massa aksi yang telah melakukan bordir dengan sangat ketat. Setelah itu, barulah Koordinator umum aksi, membacakan pernyataan sikap, dan kemudian aksi diakhiri dengan doa, kemudian massa aksi kembali melakukan long march menuju asrama Kamasan, dengan kawalan ketat aparat.

May 21, 2015 0

Bukan OPM, Marsel Diminta Dibebaskan

JAYAPURA – Marsel Muyapa (25), warga Kalibobo, Jalan Jayanti RT 15/RW 04, Nabire sekaligus seorang sopir angkutan umum jurusan Nabire-Dogiyai-Deiyai dan Paniai yang saat ini ditahan di Polda, diminta dibebaskan.

Pasalnya, Marsel adalah bukan bagian dari TPN/OPM tetapi hanya seorang sopir yang ikut ditembak dan ditangkap oleh Timsus dan Satgas Brimob Polda Papua, ketika mobil yang dikendarainya disewa Kelompok OPM di Wilayah Paniai Jhon Salmon Yogi dan Yulianus Nawipa pada tanggal 30 April 2015 Pukul 10.45 WIT di Kampung Sanoba Atas Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Permintaan ini disampaikan Keluarga korban Marsel Mayupa masing-masing Melianus Gobay dan Kornelia Muyapa didampingi Pembela HAM Matius Murib kepada wartawan di Jayapura, Rabu (20/5).

Dikatakan, pihaknya mewakili keluarga, masyarakat, gereja, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang berdomisi di 4 Kabupaten masing-masing Nabire-Dogiyai-Deiyai dan Paniai.

Menurut Melianus Gobay, pihak keluarga Marsel Muyapa menolak perlakuan dari Timsus dan Satgas Polda Papua yang melakukan penembakan dan menyatakan Marsel Muyapa tergolong dalam TPN/OPM.

Karenanya, pihak keluarga memohon agar polisi membebaskan Marsel Muyapa dengan alasan sebagai berikut. Pertama, Marsel Muyapa bukan salah satu anggota TPN/OPM. Kedua, Marsel Muyapa adalah seorang sopir angkutan umum yang melayani masyarakat jurusan Nabire-Dogiyai-Deiyai dan Paniai.

Ketiga, semua masyarakat yang ada di 4 Kabupaten mengetahui dia adalah seorang sopir yang setia melayani. Keempat, untuk itu jika terjadi apa-apa terhadap Marsel Muyapa maka pihak keluarga akan menuntut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kelima, dengan demikian harapan keluarga, masyarakat, gereja, tokoh pemuda, tokoh masyarakat memohon agar pihak yang terkait untuk segera membebaskan Marsel Muyapa.

Sementara itu, Matius Murib menegaskan, pihaknya merasa prihatin terkait tindakan Polisi setelah menangkap, menembak dan menjadikan korban Marsel Mayupa sebagai tersangka. Lebih ironis lagi, luka tembak di bagian paha kiri korban Marsel Muyapa masih meregang. Tapi dipaksakan diperiksa dan ditahan di Mapolda Papua.

Menurut pengakuan korban, tambah Matius Murib, ketika ditangkap ia berusaha mengangkat kedua tangannya sembari menyampaikan kepada Timsus dan Satgas Brimob bahwa dirinya hanya seorang sopir yang melayani masyarakat dan tak punya kaitan dengan kegiatan lain. Tapi ternyata ia ditembak juga.

Karenanya, cetus Matius Murib, pihaknya sangat meragukan profesionalisme Polisi, karena tindakan yang dilakukan di luar prosedur yang seharusnya digunakan. Pasalnya, jika menangkap seseorang seharusnya ada dugaan masalahnya atau seseorang yang dinyatakan DPO.

“Kalau didalam sebuah mobil ada penumpang yang lain dipisahkan dong yang targetnya saja ditembak, Dalam situasi perang sekalipun jika orang sudah angkat tangan ndak boleh ditembak. Ini bukan situasi perang kenapa ditembak,”tegas Matius Murib.

Karenanya, tutur Matius Murib, pihaknya menganjurkan koreksi internal Polri dalam melaksanakan operasi apapun harus prosedural sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SPO) yang ada di Polri.

“Kalau bisa cukup diarahkan kepada target operasi bukan justru warga yang tak tahu-menahu dijadikan korban,”paparnya. (mdc/don/l03)

Source: Kamis, 21 Mei 2015 03:58, Bukan OPM, Marsel Diminta Dibebaskan

May 21, 2015 0

Dukung West Papua Masuk MSG, AMP Akan Gelar Aksi Damai Berturut-Turut

Massa AMP saat menggelar Aksi damai di Yogyakarta. (19/05/2015)

Yogyakarta, 19/05/2015- Hari ini, puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] komite kota Yogyakarta dan Solo, kembali melakukan aksi damai dalam bentuk mimbar bebas di depan Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan I”, yang terletak di Jl. Kusumanegara, kota Yogyakarta. Dalam pernyataannya yang disampaikan oleh juru bicara aksi kepada PMnews saat dikonfirmasi, AMP kali ini menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan mahasiswa Papua kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) yang memperjuangkan pendaftaran West Papua sebagai anggota MSG, yang keputusannya akan diumumkan pada tanggal 21 mei 2015 mendatang.

Dalam orasi-orasi politik yang disampaikan secara bergantian oleh massa AMP, terdengar teriakan yel-yel Papua Merdeka…Papua Merdeka…Papua Merdeka…, dan juga ada yel-yel lain seperti MSG…Yes, Indonesia…No, serta beberapa yel-yel lainnya yang secara terus-menerus disuarakan oleh massa yang aksi. Selain menyatakan dukungan terhadap aplikasi yang diajuakan oleh ULMWP ke MSG, AMP juga menuntut pemerintah Indonesia dibawa rezim Jokowi-JK, untuk segera membuka ruang demokrasi di seluruh tanah Papua, dan membuka ruang bagi jurnalis asing untuk dapat meliput di Papua, serta juga mengutuk tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh militer Indonesia (TNI-Polri), dalam aksi damai yang digelar oleh rakyat Papua, pada 1 Mei 2015 lalu di sejumlah kota di Papua. Selain itu, dalam aksi kali ini mass AMP membentangkan dua buah spanduk yang berbunyi “Hak

Aby Douw, selaku ketua Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta ketika dihubungi PMnews menyatakan bahwa, AMP kota Yogyakarta dan Solo, serta beberapa kota lain akan melakukan aksi serentak hingga tanggal 21 mei mendatang.

“Kami akan tetap menggelar aksi damai di kota-kota se Jawa dan Bali mulai hari ini, hingga pada tanggal 21 mei mendatang, pada intinya aksi serentak yang kami lakukan ini adalah merupakan bentuk dukungan dari kami mahasiswa Papua, terhadap apa yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Papua yang tergabung dalam ULMWP. Sebab apa yang dilakukan oleh ULMWP merupakan agenda bangsa Papua, sehingga kami sebagai bagian dari Bangsa Papua dan juga tulang punggung bangsa akan tetap berada di barisan massa pemuda dan Mahasiswa Papua, guna memberikan dukungan kami dalam segala upaya yang dilakukan untuk membebaskan bangsa Papua dari segalah bentuk ketertindasan dan penjajahan yang terjadi selama ini”.

tegas Aby.

Selain di kota Yogyakarta, dari informasi yang berhasil dihimpun PMnews menyebutkan bahwa aksi dengan isu dan tuntutan yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa Papua di sejumlah kota lain, seperti di Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Bogor dan Jakarta.

May 19, 2015 0

O’Neill Berharap Gubernur Enembe dan Atururi Berpartisipasi di MSG

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter O’Neill berharap Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat, Abraham Atururi bisa mewakili rakyat Papua dalam forum-forum Melanesia Spearhead Group (MSG).

Berbicara di Lowy Institute, Sydney hari Jumat (15/5/2015) pekan lalu, O’Neill menegaskan orang yang sah untuk mewakili rakyat West Papua saat ini adalah pemimpin yang dipilih dan itu adalah gubernur di provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kami ingin suara yang satu di MSG untuk Papua Barat. Namun banyak kelompok yang mewakili berbagai kepentingan. Satu-satunya orang yang sah untuk mewakili rakyat West Papua saat ini adalah pemimpin yang dipilih dan itu adalah gubernur provinsi,”

kata O’Neill dalam forum tersebut.

Diwawancarai usai forum tersebut oleh ABC, O’Neill berharap bisa melakukan pendekatan yang sama dengan yang pernah dilakukan untuk Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), kelompok pro kemerdekaan Kanaki di Kaledonia baru.

“Karena itu kami ingin pemimpin yang representatif, yang dipilih oleh orang West Papua untuk datang dan berpartisipasi dalam forum MSG,” kata O’Neill.

Namun O’Neill mengaku hingga saat ini PNG tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Papua Barat.

“Kami tidak memiliki hubungan langsung dengan masalah ini, selain persoalan masyarakat di perbatasan. Karena itu hal ini sangat penting dan saya pikir ini adalah langkah besar yang dilakukan oleh presiden Indonesia untuk membuka peluang proses ini dimulai. Saya pikir kita harus mengambil keuntungan dari peluang ini dan dialog dengan mereka harus terus dilakukan dan melihat bagaimana kelanjutannya,”

lanjut O’Neill. (Victor Mambor)

Diposkan oleh : Victor Mambor on May 18, 2015 at 12:26:24 WP [Editor : -]
Sumber : TabloidJubi.com

May 19, 2015 1

11 Perkerja Jalan Disandera di Lanny Jaya ukuran huruf Cetak Email Jadilah yang pertama!

JAYAPURA – Sebanyak 11 orang Karyawan PT. Timur Laut Papua yang bekerja pada pembangunan jalan antara Kabupaten Lanny Jaya – Kabupaten Tolikara, Papua disandera masyarakat kampung Bunom, Distrik Milimbo, Kabupaten Lanny Jaya pada Minggu 10 Mei 2015.
Dari data yang diperoleh Bintang Papua, aksi penyanderaan itu terjadi Minggu (10/5/2015) malam yang dilakukan kepala kampung Bunom, Distrik Milimbo, kabupaten Lanny Jaya dan masyarakat lainnya.

Kemudian, Senin (11/5) Tim negosiasi terdiri dari Wonikmu Kogoya (Anggota DPRD Lanny Jaya), Timutius Kogoya (Kepala Distrik Milimbo) dan Alfred (Kontraktor PT. Timur Laut Papua) berangkat ke kampung Bunom guna menjemput para karyawan yang ditahan oleh Gerius Wenda.

Tim negosiasi berhasil membawa 11 orang karyawan PT. Timur Laut Papua pada Senin pukul 23.00 Wit dan langsung dibawa ke Camp PT. Timur Laut Papua untuk menjaga alat-alat berat dan kendaraan lainnya.

Esok harinya, Selasa (12/5) dinihari sekitar pukul 03.00 WIT, Tim negosiasi beserta 11 Karyawan PT. Timur Laut Papua berangkat menuju Kota Wamena untuk seterusnya dievakuasi ke Jayapura.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Yotje Mende membenarkan peristiwa itu. “ Ya.. benar kejadian itu ada, tetapi bukan penyanderaan lah,” katanya, usai sertijab Dir Tahti dan Kapolres di Aula Rastra Samara Mapolda Papua kemarin.

Ia mengungkapkan, kasus tersebut terjadi lantaran ada kesalah pahaman dengan kepala desa setempat. Dimana, dari informasi ada rencana pergantian kepala Kampung, yang mana Gerius Wenda kepala Kampung Bunom akan diganti, sehingga melakukan aksi protes pergantian tersebut dengan penyanderaan kepada 11 karyawan perusahaan kontraktor jalan yang sedang bekerja di kampung tersebut. “ Itu hanya karena salah paham saja,” ucap Kapolda Yotje. (loy/don/l03)

Source: Rabu, 13 Mei 2015 11:05, BintangPapua.com

May 15, 2015 0

Jokowi Beri Deadline 2 Hari Kasus Paniai

JAYAPURA – Ada perkembangan terbaru soal penanganan kasus kekerasan yang menewaskan empat orang pelajar di Paniai akibat rekena peluru pada 8 Desember 2014 lalu.

do memberikan deadline waktu selama dua hari ke kapolda Papua untuk mendapatkan jawaban dari Polda Papua tentang perkembangan kasus kekerasan tersebut. “Saya barusan di telepon Kapolda kalau beliau mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo agar kasus di Paniai dibuka kembali dan menuntas kasus tersebut. Perintah itu Presiden akan mendapat jawaban dalam waktu dua hari,” kata Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Yotje Mende pada saat memberikan paparan dalam acara Hut Yayasan Kemala Bhayangkari di Mapolda Papua, pada Selasa (12/5) kemarin.

Berdasarkan instruksi itu, kata Kapolda Yotje, pihaknya turun langsung ke Paniai, pada Rabu (13/5) hari ini bersama Kasat Brimob, Dir Krimum, Dir Intel, Dir Intel, Irwasda. “Kasus Paniai ini sudah masuk ke ranah dalam dunia Internasional, sehingga saya minta kepada Kapolres Paniai AKBP Leonardus Nabu agar ikut di lokasi di daerah Paniai tersebut,” katanya.

Pada kesempatan itupula, Kapolda Yotje berharap agar seluruh staf di Polda Papua mendukung dalam penuntasan kasus kekerasan di Paniai tersebut. “Ini jadi beban kita semua, sehingga dalam waktu dua hari ini bisa segera membuat laporan perkembangan kepada Presiden dalam penuntasan kasus tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Kapolda Yotje meminta kepada semua jajaran agar penanganan kasus di Papua tidak lagi diberlakukan secara represif melainkan dilakukan secara persuasif. “Ini perintah dari pak Presiden sehingga sekarang lebih memberlakukan pendekatan, pencegahan dan pembinaan,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya meminta agar membatasi operasi penegakkan hukum dakan tetapi lebih mengutamakan operasi intelejen. “Aman matoa yang akan dilaksanakan nanti harus lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan seperti yang disampaikan bapak Presiden,” harapnya.

Sementara itu kepada wartawan, Kapolda Yotje mentatakan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan berangkat ke Paniai bersama Direktur Reskrim Umum Polda Papua, guna membuka kembali kasus penembakan yang terjadi kepada masyarakat di daerah tersebut. “Masalah kasus Paniai akan kembali dibuka penyidikannya dengan mengecek senjata-senjata Polisi dan anggota yang bertugas disana,” katanya.
Namun Kapolda berharap masyarakat juga mau menjadi saksi untuk memberikan keterangan-keterangan terkait dengan kejadian itu. “Masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan keterangan terkait dengan kejadian itu, jadi kita harap masyarakat mau menjadi saksi,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong anggotanya bertugas dengan baik dan profesional dalam menyidiki kasus penembakan itu. “Saya minta anggota bertugas dengan profesional, tidak perlu takut dengan situasi, mereka harus bekerja dengan profesional dan tidak terprovokasi dan takut dengan situasi yang ada di daerah itu,” katanya.

Kapolda Yotje berharap kepada masyarakat untuk mau memberikan keterangan dan bisa menunjukkan barang bukti yang dibutuhkan. “Saya akan minta berbagai pihak untuk dapat memberikan keterangan dan bukti yang lain agar kasus itu bisa terungkap,” tambahnya.
Pihak Polda juga akan berupaya kepada pihak korban agar mau membongkar jenazah agar diotopsi, karena masih ada dua jenazah yang proyektil masih tertinggal. “Ketika proyektil itu didapatkan dan dapat diperiksa, jadi dari situ kita tahu jenis proyektil itu siapa punya dari senjata jenis apa dan siapa yang punya senjata seperti itu,” tandasnya.

Pengungkapan kasus ini selama ini sulit dilakukan karena masyarakat tidak mau dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Selama ini kita masih berandai-andai karena di wilayah ini banyak yang punya senjata ada polisi, ada sipil bersenjata ada TNI. “Jadi selama ini kita belum punya fakta yang nyata, jadi kita tidak bisa menentukan siapa pelakunya, karena kasus ini tidak bisa berandai-andai,” tegas Kapolda.

Kapolda berharap dalam lawatannya ke Paniai dalam waktu dekat ini, akan dapat menemukan jalan keluar dalam pengungkapan kasus yang menewaskan 4 orang itu. “Mudah-mudahan kita kesana semua bisa kita lihat dan diteliti senjata yang dipakai anggota, ada yang jenis revolver ada juga SS1 dan jenis lainnya,” tambahnya. (Loy/don/l03)

Source: Jokowi Beri Deadline 2 Hari Kasus Paniai, Rabu, 13 Mei 2015 11:07,

May 13, 2015 0

ULMWP : Jokowi ke PNG, Tekanan untuk O’Neill

Jayapura, Jubi – Kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Papua Nugini (PNG) pekan ini merupakan usaha terbaru Jakarta untuk memberikan tekanan pada anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) agar tidak mendukung aplikasi Papua Barat sebagai anggota negara-negara Melanesia ini.

Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) mengatakan diplomasi Indonesia ini berkaitan dengan pertemuan MSG pada 21 Mei mendatang. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota MSG ini, akan dibahas permohonan keanggotaan Papua Barat yang disampaikan oleh ULMWP pada tanggal 5 Februari 2015. Namun, pertemuan para pemimpin MSG ke-20 bulan Juli di Honiara nanti adalah event yang bertugas membuat keputusan akhir pada setiap aplikasi keanggotaan.

ULMWP, lanjut Mote mengantisipasi upaya Presiden Indonesia Widodo ke Port Moresby yang diduga mencoba membuat perpecahan antara Perdana Menteri PNG Peter O’Neill dengan sesama anggota MSG. Indonesia, yang merupakan anggota pengamat dari MSG, menentang keanggotaan Papua Barat dari organisasi sub-regional ini.

“Pada bulan Februari lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji dalam upaya lain untuk menekan dukungan pada Papua Barat,” kata Mote saat dihubungi di Suva, Fiji, Senin (11/5/2015).

Sebelum kunjungan Presiden Widodo untuk Papua Nugini ULMWP menyatakan terima kasih kepada PNG.
“Dari satu Melanesia kepada yang lain, saya berterima kasih kepada Perdana Menteri O’Neill untuk ekspresi baru-baru ini atas dukungan bagi rakyat Papua Barat dan berbicara atas nama kami. Papua Nugini adalah kakak kami di Melanesia dan di Pasifik,” tambah Octovianus Mote.

ULMWP juga menyinggung perjalanan Presiden Widodo ke Papua Barat pekan lalu yang melibatkan lebih dari 6.000 personel keamanan.

Secara terpisah, dari Inggris, Benny Wenda, mendesak Perdana Menteri O’Neill menekankan kepada Presiden Widodo bahwa situasi HAM di Papua Barat tetap serius. Ratusan ditangkap selama demonstrasi damai pada tanggal 1 Mei di Papua Barat menggambarkan bahwa tindakan kekerasan yang sistematis terhadap kebebasan berekspresi masih terus terjadi.

“ULMWP, terutama menekankan perlunya keadilan atas pembunuhan empat anak sekolah yang tidak bersenjata di Paniai, Desember 2014. Mereka yang tewas dilaporkan ditembak oleh tentara dari Batalyon 753 Arga Vira Tama (AVT) Nabire. Meskipun bukti sangat kuat, investigasi oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia telah gagal untuk mengidentifikasi pelaku,” ujar juru bicara ULMWP ini.

Mengomentari kekejaman aparat keamanan ini Benny Wenda menekankan Presiden Joko Widodo masih belum memenuhi janjinya yang dibuat selama kunjungan bulan Desember tahun lalu ke Papua Barat untuk mengadili para pembunuh dalam penembakan di Paniai. Kurangnya tindakan pemenuhan keadilan ini merusak kunjungan terakhirnya ke Papua Barat. Para pembunuh pergi bebas dan ia melindungi dirinya dengan kehadiran militer yang besar selama kunjungannya.

“Kami orang Papua masih berkabung atas korban di Paniai,” tambah Wenda.

ULMWP, menurut Mote akan mengingatkan semua negara anggota MSG bahwa Papua Barat telah memenuhi kewajibannya untuk berdiri di atas satu suara untuk Papua Barat dengan membentuk payung ULMWP dalam pertemuan koordinasi pada bulan Desember 2014 lalu.

“ULMWP mendukung penuh hasil pertemuan para pemimpin MSG tahun 2013 lalu yang secara tegas menyebutkan MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana diatur dalam mukadimah konstitusi MSG,” tegas Mote. (Victor Mambor)

Source: ULMWP : Jokowi ke PNG, Tekanan untuk O’Neill, Diposkan oleh : Admin Jubi on May 11, 2015 at 23:50:12 WP [Editor : Victor Mambor]
Sumber :

May 12, 2015 0