DPRP Minta Pembayaran Tanah Ulayat Harus Transparan

JAYAPURA – Komisi I DPR Papua, membidangi pemerintahan, politik hukum dan HAM meminta kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat pemilik hak ulayat agar transparan atau terbuka lebar dalam pembayaran tanah.

Pasalnya, proses pembayaran tanah selama ini masih banyak ditemukan permasalahan hingga saling mengklaim hanya karena masalah pembayaran tanah akibat kurang transparansi antara Pemerintah dan masyarakat pemilik hak ulayat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni usai melakukan pertemuan dengan sejumlah masyarakat Nafri terkait pembayaran lokasi RSUD Abepura dan masyarakat Namblong, Kabupaten Jayapura, pada Rabu (3/6/2015).

“Kami sudah melakukan pertemuan dan hasil meminta kepada masyarakat agar mengumpulkan semua dokumen yang sudah dibayar yang selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak eksekutif, legislatif serta masyarakat, khususnya bagi yang memiliki tanah untuk duduk secara bersma-sama,” kata Elvis didampingi Wakil Ketua, Orwan Tolly Wonne, anggota Tan Wie Long dan Kusmanto.

Menurutnya, mengenai lokasi RSUD Abepura dari hasil pertemuan terungkap jikalai DIPA sudah ada. Namun yang menjadi persoalan hanya karena anak dan bapak saling menggunggat sehingga kini belum ada penyelesaian hingga di pengadilan negeri.

“Dana dari Dipa untuk pembayaran lokasi RSUD tapi khawatir untuk pembayarannya karena konflik yang terjadi antara masyarakat adat itu sendiri belum selesai. Padahal, keluarga sendiri yang saling mengklaim,” katanya.

Untuk itu, pihaknya selaku perwakilan rakyat akan memfasilitas agar mereka bisa dihadirkan untuk diselesaikan dan pemerintah menyiapkan anggaran untuk diserahkan langsung. “Apakah melalui pemerintah langsung atau bagaimana sistim pembayarannya. Yang jelas permasalahan sudah harus selesai,” katanya.

Dikatakannya, Rumah Sakit yang berada di daerah Abepura yang juga sebagai rumah sakit rujukan, harus diselesaikan karena tempat itu merupakan tempat untuk bisa menyelamatkan orang dari berbagai penyakit yang dialami masyarakat. “Mereka harus duduk bersama untuk menyelesakan itu dan tidak ada satupun yang tidak hadir,” cetusnya.

Ditempat yang sama, Tan Wie Long menyatakan, bahwa Komisi telah melakukan dua agenda pertemuan. Dimana, pertama melakukan hearing yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi tanah adat suku Nafri yang mana, lokasi adalah RSUD Abepura.

Dalam pertemuan tersebut, kata Along, dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Kepala Suku Marhabia tidak melibatkan anak-anak terkait pembayaran lokasi RSUD Abepura tersebut, sehingga kini jadi persoalan untuk menerima ganti rugi tanah tersebut. “Dana dari pemerintah sudah ada, tapi Pemerintah bingung mau diserahkan ke siapa,” katanya.

Untuk itu dalam waktu dekat, Komisi I akan memanggil pihak-pihak kepala Suku bersama keluarga dan pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut. “Kami ingin agar mereka bersatu, sepikiran sehingga ketika dilakukan pembayaran tidak ada keributan. Harus mengedepankan masalah adat,” ujarnya. (loy/don/l03)

Source: BinPA, Kamis, 04 Jun 2015 17:23

June 4, 2015 0

OPM Klaim Bertanggung Jawab Penembakan di Mulia

Jayapura – Kelompok Bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) mengklaim bertanggung jawab, atas peristiwa penembakan di Kampung Usir Distrik Mulia Puncak Jaya, Selasa 25/5 lalu. Bahkan, OPM menegaskan, penembakan itu bagian dari perang terbuka dengan Indonesia.

Pengakuan itu diungkapkan Pimpinan OPM Lany Jaya Puron Wenda. Ia mengatakan, kelompoknyalah yang menyerang warga sipil di Mulia. “Itu kelompok saya, mereka masuk Mulia serang warga sipil,”ujar Puron melalui telepon selulernya, Senin (1/6).

Menurut Puron, aksi itu sebagai bukti nyata perang terbuka dengan Indonesia. “Ya, itu bagian dari perang terbuka yang sudah kami nyatakan,”ujarnya.

Bahkan, lanjut Puron Wenda kelompoknya juga sudah melayangkan tantangan perang ke Dandim Wamena. “Saya sudah janji dengan Dandim Wamena akan baku tembak,”singkanya.

Yang jelas, tambah Puron, perang terbuka ini dilancarkan, karena Presiden Jokowi mengklaim Ppaua sudah aman. “Presiden turun ke Papua, dia bilang aman tapi buktinya ada pertumpahan darah,”tukasnya.

Puron Wenda juga mengklaim sudah mempersatukan semua kelompok OPM. “Saya sudah persatukan OPM, baik itu pimpinan Leka Telenggen di Yambi, Militer Murib di Ilaga dan Goliat Tabuni di Tingginambut, untuk bersama-sama lawan Indonesia,”paparnya.

Puron mengungkapkan, mereka bertemu dan bersatu beberapa waktu lalu di Ilaga. “Kami adakan pertemuan beberapa waktu lalu di Ilaga Puncak,”kata Puron tanpa menyebut dengan jelas hari dan tanggalnya.

Mengenai kelompok Yambi, ujar Puron, dipimpin Mati Telenggen 22 tahun dan Leka Telenggen 30 tahun. “Yambi itu kampung saya, Mati Telenggen dan Leka Telenggen adalah komandan Pos TPN OPM di sana,’’jelasnya.

Adapun jumlah senjata yang dimilik mereka, sebanyak 16 pucuk laras panjang dan 2 pucuk laras pendek FN. “Mereka punya anggota banyak ada sekitar 50 an orang, senjata api sekitar 16 pucuk jenis SSI, AK Moting, Moser, AK 47 M16 dan FN,”terang Puron.

Sebagian besar senjata itu adalah hasil rampasan dari TNI/Polri. “Kami rampas itu dari TNI/Polri, senjata yang baru dari Pos Polisi Kulirik beberapa waktu lalu,”paparnya.

Ditanya kenepa menyerang warga sipil, Puron menegaskan, karena itulah bagian dari perang terbuka yang dilancarkan. “Warga sipil jadi target, karena Presiden klaim Papua aman, jadi kita hajar sipil, pengusaha kios kah, tukang ojek kah, buruh bangunan kah, PNS kah yang penting pendatang,”tandasnya. (jir/don/l03)

Source: BintanPapua.com, Rabu, 03 Jun 2015 03:31

June 3, 2015 0

AMP Seruhkan Agar Mahasiswa Papua Tidak Terpengaruh Pemberitaan Media Idonesia

Massa AMP saat Kibarkan Bendera di Yogyakarta (Dok.AMP)

Yogyakarta,02/06/2015- Dalam beberapa minggu terakhir, marak pemberitaan diberbagai media cetak, online dan elektronik nasional Indonesia maupun lokal, terkait ultimatum yang katanya dikeluarkan oleh pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Puron Wenda dan Enden Wanimbo, yang menyatakan perang kepada militer Indonesia (TNI-Polri). Berikut pernyataan TPN-PB yang dirilis oleh Viva.co.id, “Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua,” ujar Pimpinan OPM di Kabupaten Lanny Jaya, Puron Wenda, Jumat 22 Mei 2015. (Baca: ‘Sinyal Perang’ dari Tanah Papua Muncul Lagi).

Menanggapi ramainya pemberitaan di media yang memberitakan terkait pernyataan yang katanya dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dengan tegas mengeluarkan pernyataan dan seruan kepada seluruh mahasiswa Papua yang berdomisili di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatra dan daerah-daerah lain di Indonesia, agar tidak perlu terpengaruh dengan pemberitaan tersebut, sebab sampai saat ini, terkait pemberitaan tersebut tidak jelas sumbernya.

” Kami seruhkan kepada kawan-kawan mahasiswa Papua yang sedang menimbah Ilmu di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatra dan daerah-daerah lain, agar tidak terpengaruh dengan pemberitaan yang dikeluarkan oleh media kolonial, sampai saat ini kami sendiri masih mengecek kebenaran terkait pemberitaan tersebut, tetapi dari informasi yang berhasil kami dapatkan dari sumber yang terpercaya menyatakan bahwa terkait pemberitaan tersebut tidak jelas sumbernya, sehingga mahasiswa tidak perlu terpengaruh”.

Kata Jefry W, Ketua AMP, saat dihubungi PMNews, via seluler.

Maraknya pemberitaan terkait pernyataan yang katanyat dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB ini, membuat panik mahasiswa Papua yang sedang menimbah ilmu di luar Papua, dan bahkan ada beberapa mahasiswa Papua yang memutuskan pulang kembali ke Papua lebih awal, sebelum adanya liburan akhir semester. Menanggapi hal itu, Jefry W, kembali menyeruhkan kepada mahasiswa Papua yang ada diluar Papua agar tetap tenang untuk melakukan aktifitas seperti biasanya, serta menyesalkan pemberitaan yang dilakukan oleh media Indonesia, yang nyata-nyatanya bertujuan untuk memprofokasi dan untuk memenuhi kepentingan militer Indonesia di tanah Papua,

“sekali lagi kami seruhkan agar kawan-kawan mahasiswa Papua agar tetap tenang, dan menjalankan aktifitas seperti biasanya, sebab pemberitaan media ini tidak jelas sumbernya, bisa saja mereka mengklaim kalau pernyataan tersebut dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB, padahal itu hanyalah rekayasa mereka, untuk memenuhi ambisi militer Indonesia yang ingin seenaknya di Papua. Media Indonesia sengaja lakukan pemberitaan ini, agar militer kembali melakukan penambahan pasukannya ke Papua dengan alasan untuk melakukan pengamanan di sana. Untuk itu, saya harap kawan-kawan bisa membaca situasi dengan baik, sebelum mengambil keputusan, kami yakin betul kalau pemberitaan tersebut hanyalah permainan intelejen Indonesia untuk memecahkan kosentrasi rakyat Papua, yang sedang fokus mendukung United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), untuk menjadi anggota MSG, sehingga Intelejen negara ini bermain, dengan menciptakan isu untuk memecah perhatian kita, untuk itu, kami himbau agar kawan-kawan tetap tenang dan fokus pada agenda rakyat West Papua, dalam mendukung ULMWP menjadi anggota MSG”.

tegas Jefry.

“Kami (AMP) telah mendirikan posko Papua Zona Darurat di 3 kota yaitu Surabaya, Yogyakarta dan Bogor sebagai pusat informasi, sehingga jika kawan-kawan mahasiswa Papua yang butuh informasi terkait hasil pembacaan kawan-kawan AMP dan updatan informasi yang falid dari tanah air West Papua, kawan-kawan bisa datang ke posko yang sudah kami dirikan, sebab posko ini kami dirikan sebagai pusat informasi dan berdasarkan situasi Papua yang saat ini dalam keadaan darurat, namun bukan karena maraknya pemberitaan media yang tidak jelas sumbernya”.

Lanjut Jefry mengakhiri.[PMNews]

June 3, 2015 0

Agustus, MRP Serahkan Teknis Dialog Lokal ke JDP

JAYAPURA – Ketua MRP Provinsi Papua Timotius Murib mengajak seluruh komponen masyarakat di Papua untuk tidak alergi dengan kata dialog, bahkan MRP mengajak seluruh komponen untuk mendukung Dialog yang sedang digagas oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk yang digagas tokoh-tokoh masyarakat Papua dengan para penggagas Dialog Jakarta – Papua yang dimediasi Jaringan Damai Papua ( JDP).

Dikatakan, dipastikan sebelum Dialog Jakarta – Papua digelar, akan digelar Dialog lokal Papua pada bulan Agustus 2015 mendatang.

Menurut Ketua MRP, versi Dialog yang disampaikan Presiden dengan rakyat Papua tentu berbeda, namun ada tokoh tokoh masyarakat dan tokoh adat yang selama ini melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan untuk menyelenggarakan Dialog sebagaimana diinginkan Presiden.

MRP sendiri menyerahkan sepenuhnya tahapan Dialog ke Jaringan Damai Papua (JDP), untuk mengatur semua hal-hal teknis terkait Dialog yang dimaksud.

“Justru dengan Dialog kita bisa temukan solusi. Seluruh masyarakat dan para pihak duduk sama-sama di suatu tempat, maka dengan duduk sama-sama, akan ada jawaban, Dialog yang diinginkan bapak Presiden seperti apa, konteks masyarakat seperti apa. Prinsipnya MRP menyerahkan sepenuhnya proses Dialog baik lokal Papua maupun ke tingkat lebih tinggi sepenuhnya ke Jaringan Damai Papua”,

ujar Timotius Murib baru baru ini di hadapan Wartawan.(Ven/don/l03)

Source: BinPa, Senin, 01 Jun 2015 09:11

June 1, 2015 0

Inggris Tak Mendukung Pandangan Benny Wenda

JAYAPURA – Kedutaan Besar (Dubes) Inggris, Moazzam Malik menyatakan, Pemerintahan Inggris tidak pernah mendukung gerakan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menyuarakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kebijakan pemerintah saya, jelas mendukung Indonesia yang bersatu dan kami tidak mendukung kelompok OPM dan kami juga mendukung aspirasi semua masyarakat, termasuk hak proses demokrasi, kesejahteraan, dan proses pertumbuhannya. Kami tidak mendukung trend tersebut,” kata Moazzam kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Yotje Mende, pada Kamis (28/5).

Menurutnya, kunjungan pertama yang dilakukan ke Papua untuk melihat sendiri bagaimana situasi yang nyata di Papua dan Papua adalah salah satu Provinsi yang penting sekali untuk masa depan Indonesia.

“Walaupun ada beberapa masalah disini yang harus diatasi, tetapi saya percaya pemerintah baru Jokowi berkomitmen untuk mengatasi masalah disini dengan sering berkunjung ke Papua,” katanya.

Disinggung Tokoh OPM, Benny Wenda yang saat sedang berada di Inggris, Moazzam Malik menyatakan, Pemerintah Inggris tidak pernah mendukung terhadap pandangan Benny Wenda. “Tidak mendukung pandangan itu, tapi kami mendukung pendapat dari Indonesia,” katanya.

Dia menandaskan, selama dia (Benny Wenda) tidak melanggar peraturan bisa bebas mengeluarkan pendapat. Namun segala Visi Misi atau pandangan dari Benny Wenda tidak pernah disetujui oleh Pemerintah Inggris.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Yotje Mende menegaskan, Benny Wenda merupakan DPO Polda Papua. “Dia DPO kita, kalau dia datang ke Indonesia pasti akan kita tangkap,” tegasnya.

Ia mengatakan, Benny Wenda yang saat ini sudah masuk penduduk inggris namun kewargaan negara Indonesia belum dicabut, sehingga yang bersangkutan masih resmi warga negara indonesia (WNI).

“Selama ini ia melakukan perhatian di Papua melalui jalur inernet dengan cara memprovokasi agar menjadi bahan mereka untuk disampaikan kepada Pemerintah Indonesia. Itu dipersilahkan. Tapi ketika menginjak Indonesia kami segera tangkap,” tandasnya. (Loy/don/l03)

Source: BinPa, Jum’at, 29 Mei 2015 09:13

May 29, 2015 0

Pelapor Khusus PBB : Jurnalis Asing Bebas ke Papua, Untungkan Papua

Surabaya, Jubi/Antara – Pelapor Khusus PBB mengenai Situasi HAM Palestina, Prof Dr Makarim Wibisono MA-IS MA, menilai kebijakan Presiden Joko Widodo membebaskan jurnalis asing untuk meliput Papua itu justru akan sangat menguntungkan Papua.

“Kalau dilarang justru akan memunculkan pemberitaan yang keliru tentang Papua, tapi kalau dibuka bebas akan membuat jurnalis asing bisa melihat fakta dan perubahan di sana,”

katanya setelah berbicara dalam debat publik bertajuk ‘Pengungsi Rohingya dan Respons ASEAN’ di Auditorium Fisip Unair Surabaya, Rabu (27/5/2015).

Dalam “diskusi reboan” yang juga menampilkan dosen HI Fisip Unair Baiq Wardhani MA PhD itu, Prof Makarim yang juga guru besar luar biasa pada Hubungan Internasional (HI) Fisip Unair Surabaya itu menyatakan kebebasan jurnalis asing meliput Papua itu juga memaksa pemerintah untuk lebih siap.

“Kalau orang asing bisa meliput Papua secara bebas, maka pemerintah pun tidak akan main-main dalam membangun Papua, sehingga dampaknya akan justru mendorong kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.

Dampak lebih lanjut, katanya, kalau masyarakat Papua sejahtera, maka obsesi masyarakat Papua untuk merdeka itu akan hilang, apalagi Papua merdeka itu tidak menguntungkan Papua dan Indonesia, melainkan menguntungkan negara lain.

“Jadi, kalau kita mampu mengelola Papua hingga masyarakatnya senang, maka obsesi untuk merdeka itu tidak akan pernah ada. Tapi, kalau kita salah dalam mengelola Papua, maka jurnalis yang ada di sana akan menyebarluaskan ke seluruh dunia dan citra kita akan tercoreng,”

katanya.

Sebelumnya (26/5), Direktur Utama Perum LKBN Antara Saiful Hadi mengusulkan adanya sanksi tegas untuk para jurnalis, termasuk dari luar negeri, yang menyajikan berita bias serta tidak berimbang tentang keadaan di tanah Papua.

“Perlu sanksi tegas bagi jurnalis, termasuk berasal dari luar negeri, yang menyajikan pemberitaan tentang Papua berdasarkan fakta yang direkayasa,” katanya dalam Seminar Nasional bertema ‘Peluang, Tantangan dan Hambatan Atas Terbukanya Papua bagi Jurnalis Asing’ di Wisma Antara, Jakarta.

Menurut dia, bentuk sanksi tersebut harus dibahas bersama dengan Dewan Pers agar seluruh pewarta dan termasuk jurnalis asing, dapat menjaga profesionalitas dalam pemberitaan mereka.

Terkait permasalahan sanksi tersebut, Dewan Pers akan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan jurnalistik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (hak jawab dan hak koreksi). (*)

Source: TJubi.com, Diposkan oleh : Admin Jubi on May 28, 2015 at 11:11:08 WP [Editor : Victor Mambor] Sumber : Antara

May 28, 2015 0

Kapolda: Tangkap Pelakunya, Hidup Atau Mati

JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua menyiapkan sebanyak 70 personil Brimob untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok sipil bersenjata (KSB), Yambi pimpinan Tengahmati Telenggen yang diduga keras sebagai pelaku penembakan terhadap 6 warga sipil di kampung Usir, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Selasa (26/5/2015) malam.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi mengatakan, penembakan terhadap enam warga sipil di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu diperkirakan sebanyak 18 orang. Namun, usai melakukan penembakan langsung melarikan diri ke hutan sekitar distrik Mulia, namun karena medan yang begitu sulit membuat aparat kepolisian dan TNI sulit melakukan pengejaran.

“Kami perbantukan sebanyak 70 Anggota Brimob untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok KSB tersebut dibantu TNI,” kata Kapolda Papua kepada wartawan usai melakukan rapat internal dengan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaa, pada Rabu (27/5/2015) di Mapolda Papua.

Menurutnya, penembakan terhadap warga sipil oleh kelompok sipil bersenjata pimpinan Tengahmati Telenggen merupakan pelanggaran hukum, sehingga mereka harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

“Kejadian ini pelanggaran hukum dan kelompok Tengahmati harus bertanggung jawab. Kita akan kejar dan anggota brimob yang ada diatas sudah diperintahkan Kapolres menangkap hidup atau mati,” tegasnya.

Kata dia, kelompok KSB pimpinan Tengahmati dengan jumlah 18 orang tersebut merupakan kelompok kecil dengan menggunakan senjata sekitar 10 pucuk.

“Kita kejar terus, namun tetap waspada sebab mereka pegang senjata. Bagi saya permasalahan ini terakhir dan kita tidak akan menyerah, mereka harus cari dan ditindak tegas,”

tegas Kapolda .

Dalam pengejaran anggota KSB tersebut, anggota TNI siap membantuk kepolisian dan diminta kepada masyarakat Puncak Jaya untuk tetap membantu pihak kepolisian. Namun tetap waspada karena kelompok ini sudah tidak melihat dari aspek masyarakat atau TNI/Polri “Jika kelompok ini berada di tengah masyarakat segera laporkan kepada aparat keamanan karena aksinya selalu sama ratakan,” mintanya.

Jenderal Bintang dua ini, mengkhwatirkan, jika kelompok ini berkeliaran di Puncak Jaya tidak memandang buluh masyarakat dari mana, Apakah TNI, Polri maupun warga sipil biasa atau orang asli di Puncak Jaya. “Kami minta segera memberikan informasi jika berbaur di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Dia juga memerintahkan kepada anggotanya untuk dilakukan penangkapan dan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. “

Mereka merupakan DPO kita, dan kita akan cari. Kemudian kami mengimbau kepada mereka agar menyerahkan diri. Percuma mereka melawan dan melawan karena kita dengan TNI selalu berkomitmen bahwa NKRI adalah harga mati,”

katanya.

Ditandaskannya, jika mereka ingin memisahkan diri maka kita akan tetap melawan mereka, sehingga diminta untuk menyerahkan diri. Namun apabila tidak, maka akan dilakukan operasi penegakan hukum. “Kami juga lebih mengedepankan operasi intelejen setiap hari,” pungkasnya. (loy/don/l03)

Source: BinPaa, Kamis, 28 Mei 2015 08:02

May 28, 2015 0

Penembakan di Puncak Jaya 1 Tewas, 5 Luka

JAYAPURA – Kota Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya memanas. Enam warga sipil dilaporkan ditembaki oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KSB). Satu orang warga sipil tewas dan lima orang lainnya luka akibat penembakan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya-Papua, pada Selasa (26/5/2015) malam sekitar pukul 23.00 WIT

Keenam korban penembakan tersebut, diantaranya Pengga Enumbi (31 thn) mengalami luka tembak pada bagian kepala mengakibatkan korban meninggal, Suryanto Tandi Payung (26 thn) mengalami luka tembak bagian pantat sebelah kiri, Alfret Tandi Payung (28 thn) mengalami luka tembak pada bagian lengan kanan, Yulianus Tandidatu ( 32 thn) mengalami luka tembak bagian tangan kiri, Yogi Rerang (21 thn) mengalami luka tembak pada bagian lengan kiri atas, Marten Tandi Payung (39 thn) mengalami luka tembak bagian lengan kanan atas.

Juru bicara Polda Papua, Kombes Pol. Rudolf Patrige mengatakan, peristiwa penembakan yang diduga dilakukan KSB tersebut, terjadi ketika korban sedang duduk di ruang tamu sambil main kartu, lalu tiba-tiba terjadi rentetan tembakan ke dalam rumah dari luar melalui jendela, mengakibatkan 5 orang luka dan 1 orang meninggal dunia.

“Mendapat informasi itu, anggota Polres Puncak Jaya dan TNI langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Kelima korban langsung divekuasi ke RSUD Mulia, sementara korban meninggal dunia diserahkan ke pihak keluarga,”

katanya.

Usai mendapat perawatan di RS Mulia, 4 dari 5 korban penembakan KSB itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura untuk mendapat perawatan intensif.

“Ke empat orang korban penembakan itu dievakuasi dari RS Mulai, Puncak Jaya menuju RS Jayapura menggunkan pesawat Trigana dengan No Penerbangan PK-YPX, tiba di Bandara Sentani satu unit Ambulans milik Perhubungan Udara Bandara Sentani siapkan untuk membawa korban ke RSUD Dok II Jayapura,”

jelasnya.

Ia menjelaskan, korban yang dievakuasi ke Jayapura yakni, Suryono Tandipayung (26 thn), Alfret Tandipayung (28 thn), Yulius Tandidatu (32 thn), dan Marthen Tandipayung (39 thn ). “Keempat orang itu mengalami luka tembak di bagian tangan dan paha, setelah diberondong peluru yang diduga kelompok Yambi mantan anak buah Goliat Tabuni saat duduk-duduk bermain kartu dirumah salah satu korban,” katanya.

Di tempat terpisah, Panglima Kodam XVII/Cendrawasih, Mayjen TNI Fransen G. Siahaan menyesalkan terjadinya penembakan yang mengorbankan masyarakat sipil. “Ini merupakan tindakan kejam,” ujar Pangdam saat dikonfirmasi, Rabu pagi.

Ia mengemukakan, bahwa penembakan yang dilakukan terhadap enam orang warga sipil tersebut, merupakan kelompok Yambi. “Dari kejadian ini 1 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya terluka dan untuk saat ini dirawat di RSUD Mulia. Kemungkinan besar akan dievakuasi ke Jayapura hari ini,” ujar Pangdam.

Pangdam menegaskan, kejadian itu merupakan kriminal dan menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. “Bila polisi meminta kami (TNI) turut serta dalam pengejaran, maka kami (TNI) siap membantu,” ujar Pangdam. (loy/don/l03)

Source: Penembakan di Puncak Jaya 1 Tewas, 5 Luka, Kamis, 28 Mei 2015 08:04

May 28, 2015 1

Menko Polhukam : BIN akan Pantau Jurnalis Asing

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno – thepresidentpost.com

Jakarta, Jubi/Antara – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan, aparat Badan Intelijen Negara (BIN) akan memantau pergerakan jurnalis asing yang akan melakukan peliputan di Papua.

“BIN akan memantau pergerakan jurnalis asing yang diduga ditunggangi untuk mengganggu stabilitas keamanan di Papua,” kata Tedjo usai Seminar Nasional tentang Peluang, Tantangan, dan Hambatan Atas ‘Terbukanya Papua bagi Jurnalis Asing, di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Menurut dia, aparat intelijen sudah memiliki data dan pemetaannya tentang jurnalis asing tersebut.

Kendati demikian, aparat tidak akan mengawasi atau mengawal secara langsung para jurnalis asing yang melakukan peliputan. Jurnalis asing itu diharapkan melapor setiap akan melakukan peliputan di Papua, sehingga bila terjadi sesuatu pemerintah tak disalahkan.

“Kita tidak ingin disebut memata-matai jurnalis asing yang bekerja mencari berita. Tetapi, kita tidak ingin terjadi sesuatu kepada jurnalis asing. Kalau melakukan peliputan di daerah konflik diharapkan melapor. Jangan sampai jurnalis asing yang melakukan tugas jurnalistiknya hilang di Papua, maka pemerintah Indonesia akan disalahkan,”

ujarnya.

Tedjo pun mempersilakan jurnalis asing untuk meliput di Papua asalkan beritanya berimbang dan tidak menimbulkan konflik.

Kebijakan Presiden Joko Widodo tentang keterbukaan bagi jurnalis ading di Papua merupakan kebijakan strategis. Bahkan, pernyataan Presiden Jokowi akan menimbulkan citra positif bagi Indonesia di mata Internasional.

“Ini dapat mengubah citra masyarakat Internasional tentang Papua yang selama ini seringkali dicitrakan secara negatif, seperti kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ini bisa dibuka, bahwa di Papua tak terjadi demikian,”

kata Menko Polhukam. (*)

Source: Diposkan oleh : Admin Jubi on May 26, 2015 at 20:25:11 WP [Editor : Victor Mambor] Sumber : Antara.com, TJ.

May 26, 2015 1

Kecewa dengan Gubernur dan DPRP

JAYAPURA – Menyusul adanya Surat Menteri Dalam Negeri RI No “161.97.2104/SJ tertanggal 27 April 2015 perihal penetapan Perdasus No 6 Tahun 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Papua, dengan memerintahkan kepada Gubernur Papua sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan kembali substansi materi Perdasus No 6 Tahun 2014 tentang keanggota DPRP melalui pengangkatan periode 2014-2019, ditanggapi Ketua Barisan Merah Putih (BMP) RI wilayah Provinsi Papua, Ramses Ohee.

Ia mengharapkan semua komponen masyarakat Papua untuk bersatu mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP untuk segera merealisasikan kursi adat di DPRP yang sudah diberikan negara kepada rakyat Papua, sesuai Keputusan MK No 116/PUU-VII/2009.

Dirinya selaku orang tua kesal, karena hak orang asli Papua yang diakui oleh negara tidak diseriusi Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP, karena seolah-olah hak 14 kursi yang diberikan negara, bukan untuk orang asli Papua.

Terutama Gubernur Papua, Lukas Enembe, selaku wakil Pemerintah Pusat menjelaskan keputusan negara ini kepada rakyat Papua, dan duduk bersama DPRP dan MRP untuk membahas aturannya dengan baik yang melibatkan semua komponen masyarakat, setelah itu baru disahkan menjadi Perdasus.

Sebagaimana 9 kursi adat yang sudah dinikmati oleh rakyat Papua Barat. Itu dikarenakan gubernurnya, DPRPnya dan MRP nya serius menyelesaikan hak adat rakyat Papua itu.

“Selama ini terkesan kita rakyat Papua, terutama Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP mempermainkan keputusan negara tersebut. Harusnya, Gubernur Lukas Eneme dan DPRP bertanggungjawab penuh atas keputusan MK ini, malah meninggalkannya dan memperjuangkan hal lain. 14 kursi ini tidak belum jadi, karena Gubernur, DPRP dan MRP tidak pernah duduk sama-sama dan sejalan bahas 14 kursi ini, dan berikan penjelasan yang baik kepada rakyat Papua bahwa kenapa 14 kursi ini belum direalisasikan,”

ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di kediamannya, Jumat, (22/5).

Baginya, jika gubernur dan DPRP tidak punya itikad baik, maka dalam waktu dekat ini pihaknya tetap mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Inspres, demi kebaikan rakyat Papua, dan sebagai wujud nyata pertahanan nasional, serta bahwa Papua benar-benar bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai persetujuan PBB tertanggal 19 November 1969 bahwa Papua didalam NKRI. Itu harga mati.

Terkait dengan pernyataan banyak pihak, diantaranya pakar hukum Ferry Kareth dan mantan anggota DPRP mengenai 14 kursi itu, dirinya menegaskan, Ferry Kareth tidak boleh mengeluarkan pernyataan di media lagi, karena Ferry Kareth adalah sosok yang pernah menyusahkan rakyat Papua dengan tidak memproses keputusan MK dimaksud.

Termasuk pernyataan DPRP juga salah dalam melihat makna putusan MK itu. Pasalnya disini 14 kursi harus memiliki fraksi sendiri di DPRP yang khusus membicarakan hak-hak adat orang asli Papua, bukan berbicara melalui kursi Parpol atau gabungan fraksi yang dicampurkan antara utusan Parpol dan adat.

“Dengan segala kerendahan hati, kami berjuang untuk anak asli Papua duduk di kursi adat DPRP, supaya memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, sebab selama ini apa yang kami bicarakan di DPRP lewat kursi Partai Politik (Parpol) tidak didengar, mereka berjalan dengan maunya sendiri-sendiri dan maunya Parpol,”

tukasnya.

Ditegaskannya, dirinya sudah menyurati Presiden Jokowi yang isinya meminta Jokowi segera menerbitkan PP untuk mengeksekusi hak adat di parlemen bagi rakyat Papua, namun jika tidak ada PP, maka Papua bukan bagian dari NKRI.

Ditempat yang sama, Ketua BMP Perwakilan Papua wilayah DKI Jakarta, Willem Frans Ansanay, SH., M.Si, menandaskan, mensikapi polemik 14 kursi yang akibat dari tarik ulur antara kepentingan-kepentingan yang ada di Papua.

Melihat hal itu, dirinya meminta kepada semua pemangku kepentingan untuk memahami Papua secara komprehensif, yakni Tanah Papua seperti apa, manusia yang mendiaminya seperti apa, dan apa persoalan yang sangat fundamental di Papua, sehingga Papua memiliki karakteristik khusus yang di back up oleh UU Otsus Papua.

“Membangun Papua, tidak bisa dipahami secara parsial, karena ada kepentingan-kepentingan sesat, pemahaman yang sempit tentang tata kelola pemerintahan dan kurang memahami sosial kultural yang ada di Papua,”

terangnya.

Papua dipahami dalam NKRI, sebagai bagian yang utuh bahwa Papua adalah bagian yang utuh dari wilayah NKRI, yang dilegitimasi oleh hukum dunia Internasional, yang kemudian Indonesia berkewajiban membangun Papua. Tahapan Indonesia membangun Papua, kita semua tahu di era pemerintahan orde baru, Papua mengalami degradasi pembangunan yang selanjutnya hal yang sama dialami daerah lain, yang akibatnya terjadi reformasi yang melahirkan tuntutan ekstrim, yang sebagiannya sudah mencapai hasil, seperti Provinsi Timur-Timor yang sekarang menjadi suatu negara didalam kedaulatannya sendiri.

Sementara itu, Papua, dan Aceh termasuk dalam permintaan ekstrim kepada NKRI supaya memiliki kedaulatan sendiri. Termasuk Borneo dan Riau.

Untuk itu, apa yang menjadi persoalan bangsa ini harus dilihat secara utuh, karena dampaknya Papua juga terkena imbasnya, yang pada giliran diterbitkannya UU Otonomi Daerah (Otda) 1969 dan Tahun 2001 UU Otsus diterbitkan pada masa Pemerintahan Mega Wati Soekarno Putri, sebagai alat (UU) kelengkapan negara dalam membangun Papua kedepannya. Namun, apa yang terjadi UU Otsus dalam implementasinya mengalami hambatan, khusus menyangkut 14 kursi itu yang saat ini menjadi polemik.(Nls/don/l03)

Source: Sabtu, 23 Mei 2015 02:05, Kecewa dengan Gubernur dan DPRP

May 23, 2015 0