Jika DOP Papua Diteruskan, Gubernur Pilih jadi Warga Negara Australia

Jayapura, 15/4 ( Jubi) – Pemekaran, kata Gubernur Papua, bukan solusi untuk menjawab persoalan dasar di Papua, justru sebaliknya akan membawa dampak yang buruk bagi rakyat asli Papua.

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menyatakan keinginannya untuk menjadi warga negara Australia, jika Pemerintah Pusat meloloskan permohonan pemekaran sejumlah daerah otonom baru ( DOB ) di Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, ketika melakukan pertemuan terbatas dengan para Bupati/Walikota se- Papua, yang berlangsung di Hotel Aston, tadi malam.

“Kalau sampai terjadi banyak pemekaran di Provinsi Papua, maka saya memutuskan lebih baik menjadi warga negara Australia, karena saya tidak ingin melihat persoalan dan dampak yang terjadi dari pemekaran itu. Saya tidak mau dengar dan ikuti perkembangan Papua nanti. Lebih baik saya tidak tahu,”

ungkap Gubernur Papua.

Gubernur Papua terlihat cukup prihatin dengan banyaknya usulan pemekaran Daerah Otonom Baru yang diperjuangkan oleh orang-orang Papua dari sejumlah daerah di Papua, bahkan dirinya tidak habis pikir, sampai daerah yang sudah tidak layak dimekarkan, masih saja diperjuangkan oleh warga di daerah tersebut untuk tetap dimekarkan.

Karena menurut Gubernur Papua, pemekaran bukan solusi untuk menjawab persoalan dasar di Papua, justru sebaliknya akan membawa dampak yang buruk bagi rakyat asli Papua.

“Orang Papua hanya sedikit orang, jadi kalau kalian mekarkan Kabupaten, itu sama saja membuka ruang bagi orang dari luar untuk datang ke Papua dan menguasai Papua,” tandas Gubernur.

Menurut Gubernur, jika melihat kondisi rakyat Papua saat ini, usulan pemekaran daerah otonom baru di Papua akan mengancam eksistensi orang asli papua di atas tanahnya sendiri.

“Menurut saya pemekaran itu sama dengan kematian. Bapak-Bapak Bupati bisa terjemahkan sendiri bahasa saya ini,” ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Albert/Jubi )

April 15, 2014 4

Rekonstruksi Pembunuhan Bigpol Levianus Ayomi DIduga Hanya Rekayasa

Merauke, Jubi (15/4)— Prarekonstruksi terhadap pembunuhan anggota polisi di Pospol Trikora, Brigadir Polisi (Brigpol) Levianus Ayomi beberapa waktu lalu oleh Polres Merauke, diduga hanya suatu rekayasa semata yang dilakukan Polres Merauke. Akasannya, banyak kejanggalan yang terjadi saat para pelaku memerankan adegan penikaman.

Dugaan itu dikatakan Uskup Agung Merauke, Mgr Nicolaus Adi Seputra, MSC, saat ditemui tabloidjubi.com di Sekretariat Keuskupan Selasa (15/4).

Menurutnya, berdasarkan keterangan beberapa saksi mata saat pelaksanaan rekonstruksi, pelaku atas nama TK, sepertinya masih mencari-cari sasaran penikaman. Begitu juga pemadaman stop contact. Para pelaku, masih mencari-cari tempat lagi. Juga beberapa kejanggalan lain.

Berdasarkan sejumlah kejanggalan itu, kata Uskup, pada tanggal 8 April 2014 lalu,dirinya bersama Aloysius Dumatubun datang ke Polres sekaligus meminta izin kepada Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sri Satyatama agar bertemu mereka yang katanya sebagai pelaku pembunuhan Brigpol Ayomi.

“Saya menyampaikan kepada Kapolres bahwa saya ingin membantu polisi mengungkap kebenaran siapa pelaku pembunuhan anggota polisi itu. Kami ingin mendengar secara langsung dari mulut mereka sendiri. Jadi, perlu didengar apakah benar mereka pelakunya atau bukan. Akhirnya, saya diizinkan bertemu mereka,”

ujar Uskup.

Awalnya, lanjut Uskup, pertemuan dilakukan bersama FP. Saat ditanya, dia mengaku bahwa dirinya termasuk pelaku dalam kasus pembunuhan Ayomi.

“Saya tanya kembali sampai tiga kali dan meminta untuk menjawab dengan sesungguhnya sesuai hati nurani. Dari situ, dengan polos mengaku, tidak tahu apa-apa dan dirinya hanya menyerahkan diri karena kasus percobaan pemerkosaan,”

tandasnya.

Berikutnya, jelas Uskup, AB yang ditanya. AB mengaku tidak tahu-menahu kasus pembunuhan tersebut. Saat kejadian, ia sedang mengikuti acara 40 malam di Jalan Natuna. “Saat itu, saya ditangkap dan pertanyaan yang mengarah kepada pembunuhan korban Ayomi. Bahkan, saya ditempeleng serta ditendang di salah satu rusuk serta kaki diinjak sampai luka,” kata Uskup menirukan pengakuan AB.

Lebih lanjut Uskup mengaku, setelah dua orang itu didengar keterangan, dia pun bertanya kepada TK dengan pertanyaan yang sama. TK mengaku tidak melakukan tindakan tersebut. TK mengaku memang pada tahun 2004 lalu dia pernah membunuh orang juga. Sejak itu, setiap ada kasus baru, namanya selalu dibawa-bawa, termasuk dalam kasus tewasnya Brigpol Ayomi. TK pun mengalami nasib serupa dengan dianiaya oknum anggota Polres Merauke.

Begitu juga dengan beberapa pelaku lain yang sudah ditangkap dan diamankan. Misalnya YT yang saat kejadian, sesuai pengakuan keluarga, sedang berada di Onggaya bersama salah seorang kakaknya mengambil pasir. Sehingga saat kejadian tidak berada di tempat.

Intinya, lanjut Uskup, saat kejadian para pelaku yang telah ditangkap dan diamankan Polres Merauke, berada di rumah masing-masing dan ada yang di tempat lain. Dengan demikian, mereka tidak terlibat secara langsung. “Saya tidak hanya mendengar keterangan dari mereka yang diduga pelaku. Tetapi bertemu secara langsung bersama isteri maupun keluarga mereka di rumah ,” tegasnya.

Uskup kembali menegaskan, dirinya juga kurang sependapat dengan tindakan yang dilakukan oknum anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap para pelaku. Seharusnya, mereka diperlakukan secara manusiawi. Jadi, ketika mereka diperiksa pun, dengan ketakutan dan stres. Sehingga terpaksa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Padahal, tidak seperti demikian.

Secara terpisah Kapolres Merauke, AKBP Sri Satyatama yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, dalam bertindak dengan menangkap para pelaku, atas dasar hukum sesuai keterangan para saksi maupun alat bukti lain. “Ya, silakan saja para tersangka menyangkal. Kebenaran akan kita lihat saat putusan di pengadilan nanti,” ujarnya.

Kapolres mengayakan, kewajiban polisi adalah mengumpulkan alat bukti lain agar bisa membawa kasus dimaksud ke kejaksaan hingga pengadilan. “Jadi, kalau ada anggapan bahwa kami merekayasa kasus itu, sangatlah naif. Lagi pula, jumlah pelaku yang ditangkap, sudah empat orang,” tegasnya.

Kapolres membantah adanya enganiayaan selama proses pemeriksaan terjadap para tersangka. Namun, Kapolres mengakui setelah penangkapan memang ada pelaku yang sempat dipukul anak buahnya. “Karena mereka berusaha melarikan diri. Proses pemeriksaan juga tidak dipaksakan,” katanya sambil menambahkan, para pelaku didampingi pengacara, Efrem Fangohoy, S.H. (Jubi/Frans L Kobun)

April 15, 2014 0

Revisi UU Minerba: Nyata, Freeport dan Newmont Dilindungi SBY

Jakarta (SULPA) – Revisi UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara melalui PP No.1/2014 dan Permen ESDM No.1 tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2014 di rumah pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas Bogor, sengaja dibuat untuk melindungi kepentingan jayanya Freeport, Newmont dan pemegang KK tambang asing lain.

Hal tersebut di sampaikan Erwin Usman dari Indonesia Mining and Energy Studi (IMES) Jakarta Salasa (14/1/2014) kemarin.

Menurut Erwin, dua peraturan tersebut, memberi kelonggaran pada kartel pertambangan global tersebut tetap bisa ekspor mineral, tanpa kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam negeri.

Lanjut Erwin, klaim pemerintah akan ada syarat-syarat teknis dan seterurnya bagi Freeport & Newmont, hanyalah tipu-tipu atau penyesatan ke publik.

Adapun terhadap industri nasional (BUMN, BUMD, Koperasi, swasta nasional menengah-kebawah) sengaja dimatikan, tegas Erwin.

Syarat-syarat ketat diberlakukan dalam peraturan itu untuk bisa ekspor atau tetap operasi, yang sudah didesain, hanya kartel tambang asing yang punya modal kuat yang bisa jalankan itu.

Dengan demikian, terkonfirmasi kembali, bahwa benar jika berhadapan dengan kartel korporasi asing perampok SDA Nusantara maka pemerintahan SBY tak punya nyali atau masih tunduk tertindas.

“Mental SBY dan elit bangsa ini, SEOLAH REPUBLIK INI BUBAR JIKA TAK ADA FREEPORT DAN NEWMONT,” ungkap Erwin.

Soal UU Minerba ini, sekali lagi, bukan soal bangun smelter atau tidak. Bukan itu, tapi ini soal pemihakan pada industri nasional yang sengaja dimatikan versus kartel korporasi asing penjarah SDA Indonesia yang terus dilindungi pemerintah, disini masalahnya, tegasnya

Untuk Erwin menghimbau, kepada kaum buruh dan kekuatan nasionalis bersatulah, nasionalisasi tambang asing jalankan pasal 33 UUD 194.

(D/JAC/R2)

Wednesday, 15-01-2014, SULUHPAPUA.com

April 15, 2014 0

KSB Naikkan Bintang Kejora di Wutung

JAYAPURA[PAPOS]-Aksi Aksi penyerangan yang dilakukan KSB aparat TNI di perbatasan terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Tampak anggota TNI sedang melakukan pemeriksaan terhadap warga yang melintas di perbatasan Wutung-PNG. yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Wilayah Perbatasan Wutung-PNG, tampaknya semakin menjadi. Sebelumnya dua kali terjadi penyerangan terhadap Pos Perbatasan yakni pada Rabu (9/4/2014) dan Sabtu (5/4/2014).

Kali ini kelompok sipil bersenjata (KSB) nekad menaikkan bendera bintang kejora (BK) di atas tebing yang berhadapan dengan Pos Satgas TNI di perbatasan Wutung-PNG, Kamis (10/4/2014) sekitar pukul 06.00 WIT.

Informasi yang diperoleh dilapangan menyebutkan, selain KSB tersebut menaikkan bendera Bintang Kejora diatas tebing, mereka juga membakar bendera merah putih yang dipasang atau dikibarkan di tebing tersebut.

Tidak hanya membakar bendera merah putih, KSB yang berjumlah sekitar 12 orang itu, juga sempat mengeluarkan tembakan sebanyak 3 kali ke arah Pos Satgas TNI. Tembakan KSB tersebut, juga sempat dibalas dengan tembakan yang dikeluarkan anggota TNI.

“ Memang betul pada Kamis pagi sekitar pukul 05.30 WIT, Pos Satgas di perbatasan sempat diserang oleh KSB yang diduga merupakan kelompok yang sama yang melakukana penyerangan di perbatasan beberapa hari lalu,”

ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol ARH. Riskas Hidayatullah.

Dalam aksi penyerangan itu, anggota TNI yang bertugas di perbatasan, sempat melakukan balasan tembakan ke arah KSB tersebut, termasuk melakukan pengejaran ke hutan, namun KSB berhasil melarikan diri.

Dari penyerangan ini, aparat TNI yang bertugas di perbatasan berhasil mengamankan situasi di wilayah tersebut, sehingga kondisinya kembali kondusif. Terkait dengan aksi KSB ini, aparat TNI di perbatasan terus meningkatkan kesiapsiagaan dari upaya-upaya yang dilakukan KSB yang ingin menganggu keamanan di wilayah perbatasan. [nur]

April 10, 2014 0

Pileg di Distrik Mulia Diwarnai Kontak Senjata: Satu orang Tewas

Jayapura, 9/4 (Jubi) – Proses pencoblosan di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya diwarnai kontak senjata antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata (KSB) di Kampung Puncak Senyum, Rabu (9/4).Salah satu dari kelompok tersebut tewas tertembak.

Komandan Kodim 1714/PJ, Letnan Kolonel (Inf) A. Risman via seluler menuturkan kontak tembak terjadi di kampung puncak senyum antara Tim yonif 751 yang dipimpin Kapten (Inf) Syaikoni dengan kelompok sipil bersenjata.

“Kelompok dari Pilia sekitar 10 orang dan seorang bernama Wakanio Enumbi dari kelompok itu tewas,” kata Risman, Rabu (9/4).

Selain menembak mati salah satu dari kelompok tersebut, pihaknya juga berhasil menyita satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V5 dan amunisi sebanyak 17 butir.

“Korban tewas diduga terlibat penyerangan Polsek pirime, penembakan anggota brimob di Wandegobak dan merampas senjata api Arsenal milik Brimob di Wandegobak, korban sebelumnya juga telah masuk daftar DPO (Daftar Pencarian Orang),”

ujar Risman.

Kapolda Papua, Inspektur Jendral (Pol) Tito Karnavian membenarkan penembakan tersebut. Menurutnya itu terjadi saat anggota TNI yang berjaga di satu pos melihat ada warga yang membawa senjata api.

Melihat hal itu, anggota TNI hendak mendatangi warga tersebut. Namun, dikatakan Tito, warga tersebut langsung menembaki anggota yang kemudian dibalas oleh anggota,.

“satu anggota kelompok itu tewas dan yang lainnya melarikan diri,” kata Tito, Rabu (9/4) kemarin.

Namun begitu, Tito mengaku tidak mengetahui pasti jumlah kelompok tersebut. “Saya dapat informasi dari Kapolres bahwa yang meninggal ini juga terlibat dalam penyerangan sebelumnya di Puncak Jaya kasus yang lama dan disita juga satu senjata api,” ujar Tito.

Sementara itu, Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, menilai insiden itu tidak berpengaruh pada jalannya pemilihan umum. Dia juga telah berkomunikasi dengan KPU Puncak Jaya dan mendapat informasi bahwa situasi pada saat pencoblosan aman terkendali.

“Bunyi letusan senjata mungkin itu sudah biasa bagi mereka,sekalipun nyawa taruhannya,” kata Arisoy, Rabu (9/4).

Dari data kepolisian yang diberikan Kabid Humas Polda Papau, Komisaris Besar (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono kepada sejumlah jurnalis melalui Blackberry Masengger (BBM). mengatakan korban tewas itu bernama Wakanio Enumbi, diduga terlibat kasus penembakan terhadap anggota Brimob pada 3 Desember 2011 di kali Semen Puja, penembakan Kapolsek Mulia, Ajun Komisaris (Pol) Dominggus Awes pada 24 November 2012 di Puncak Jaya, juga terlibat aksi penembakan di Tolikara (10/9/2012), penembakan Polsek Pirime (27/10/2012) dan penembakan Brigadir dua (Pol) Sukarno (28/1/2012) di Mulia, Puncak Jaya. (Jubi/Indrayadi TH)

April 9, 2014 0

Diam-DIam Pemerintah dan Freeport Tandatagani Kontrak

Jayapura, 7/4 (Jubi) – 51 persen saham yang diminta pemerintah pada Freeport menjadi isapan jempol. Freeport hanya memberikan 30 persen saja.

Pemerintah Indonesia dikabarkan secara diam-diam melakukan renegosiasi kontrak kerja dengan Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia. Situs berita kontan.co.id melansir pemerintah akan kembali memperpanjang kontrak Freeport dan Vale. Yakni dua kali 10 tahun atau 20 tahun, sesuai dengan permintaan dua perusahaan itu. Ini artinya, kontrak karya Freeport tidak akan habis di tahun 2021 tapi hingga tahun 2041. Begitu pula dengan Vale, kontraknya tidak akan habis pada tahun 2025 tapi akan diperpanjang hingga 2045,

Sabtu, 5/4 lalu, R. Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui pemerintah akan mengabulkan permohonan perpanjangan kontrak Freeport dan Vale.

“Para pengusaha ini minta kepastian perpanjangan karena telah membenamkan dana investasi besar. Ini poin titik temu kami,” ujar Sukhyar seperti dilansir kontan.co.id.

Padahal beberapa hari sebelumnya, media massa memberitakan renegosiasi antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport belum selesai. Bahkan, isu Freeport ini diharapkan menjadi komoditi para tokoh yang berani maju jadi calon presiden (capres). Jokowi pun, mendapatkan pertanyaan ini di lapangan PTC, Entrop Jayapura ketika berkampanye, menolak untuk memberikan jawaban.

“Saya kira itu nanti setelah pileg. Nanti setelah pileg,” ujar Jokowi kepada wartawan di Lapangan Karang PTC Entrop, Jayapura, Sabtu sore (5/4).

Sehari sebelumnya, Jumat (5/4) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengatakan pada media massa, belum ada kesepakatan antara pemerintah dan Freeport mengenai divestasi tersebut. “Kalau cuma mau segitu (20%) ya renegosiasi berhenti dan kontraknya cuma sampai 2021,” kata Sukhyar di Jakarta, Jumat (4/4), menyinggung divestasi 20 persen saham yang ditawarkan Freeport Indonesia kepada pemerintah dari 51 persen yang diinginkan pemerintah Indonesia.

Hanya berselang sehari kemudian, ternyata diketahui bukan hanya kontrak yang diperpanjang, beberapa poin juga telah disepakati. Divestasi adaah salah satu poin yang disepakati oleh para pihak. Pemerintah menjilat ludahnya sendiri. 51 persen saham yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, menjadi isapan jempol belaka. Alasan yang diberikan oleh pemerintah, Freeport memiliki tambang bawah tanah (underground), sehingga kewajiban divestasinya hanya 30 persen saja. Sementara PT. Vale Indonesia wajib melepas 40% sahamnya lantaran bisnisnya sudah terintegrasi dari hulu dan hilir.

Mengenai tambang bawah tanah ini, Vice President Corporate Communications PTFI, Daisy Primayanti kepada Jubi menjelaskan pada tahun 2013 Freeport tidak membayar dividen PTFI kepada semua pemegang saham (termasuk kepada perusahaan induk PTFI dan Pemerintah RI). Hal ini menurut Daisy dikarenakan beberapa faktor, antara lain volume penjualan tembaga dan emas yang lebih rendah karena kadar bijih yang rendah, gangguan operasi tambang, penurunan harga komoditas global, dan penggunaan arus kas untuk investasi sekitar 1 Miliar US Dollar, guna mendukung pengembangan tambang bawah tanah yang pada tahun 2017 dan selanjutnya akan menjadi tumpuan kegiatan penambangan PTFI.

“Proyek tambang bawah tanah ini akan memakan biaya investasi signifikan sekitar 15 Miliar US Dollar selama sisa umur tambang. Selain itu arus kas juga digunakan untuk menjaga keberlanjutan tingkat poduksi saat ini,” papar Daisy.

Sedangkan soal kontrak kerja, Daisy mengaku belum mengetahui apakah prosesnya sudah mendekati final atau belum.

“Saya belum dengar bahwa proses tersebut sudah mendekati final.” tulis Daisy lewat pesan singkatnya kepada Jubi, Senin (7/4).

Pelepasan saham PT Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia ini, menurut Sukhyar akan dilakukan lewat replacement cost, yakni harga saham dihitung berdasarkan investasi perusahaan. Tidak melalui bursa saham. Pemerintah pusat jadi pihak pertama yang harus mendapat penawaran. Ia juga optimis, renegosiasi kontrak akan rampung sebelum pergantian pemerintahan. (Jubi/Victor Mambor)

April 7, 2014 0

Saya Bertanggungjawab atas Baku Tembak di Perbatasan West Papua – PNG

Mendengar peristiwa yang ramai disiarkan di Tanah Papua belakangan ini tentang peristiwa baku tembak dan pengibaran Bendera Negara West Papua Sang Bintang Kejora di Kantor Perbatasan West Papua – PNG menggantikan Bendera Kolonial NKRI Sang Merah-Putih, maka PMNews menyempatkan diri menelepon langsung ke Gen. TRWP Mathias Wenda untuk meminta penjelasan apakah penyebutan namanya dan pasukannya benar atau tidak.

Dalam balasan singkat tanpa panjang-lebar menyapa seperti biasanya, Gen. berbintang empat ini menyatakan,

“Ya, itu saya yang perintahkan. Saya bertanggungjawab penuh kepada bangsa Papua maupun kepada masyarakat internasional atas peristiwa ini. Sudah diserukan berminggu-minggu orang Papua jangan ikut Pemilu penjajah, jadi semua orang Papua supaya dengar. Kalau tidak dengar, kekacauan akan terus berlanjut,”

katanya.

Lebih lanjut katanya,

“PAPUA MERDEKA itu harga mati! Orang Papua ikut Pemilu NKRI setiap lima tahun terus-menerus itu maksudnya apa? Maksudnya berjuang dalam hati? Berjuang dalam doa? Berjuang tanpa bekerja dan tinggal pangku tangan baru minta Amerika Serikat dan Eropa turunkan kemerdekaan dari luar? Mana bukti orang Papua mau merdeka? Hanya mengemis dialogue ke Jakarta? Hanya mengemis UU Otsus, Otsus Plus kalau tidak referendum? Siapa yang ajar kamu main politik murahan seperti itu?”

PMNews selanjutnya bermaksud menanyakan kronologi insiden dan keterangan lanjutan, akan tetapi dengan sangat meminta maaf, sang Jenderal meminta supaya komunikasi untuk sementara diputuskan dan akan dilanjutkan beberapa hari kemudian.

Dari cara berkomunikasi Sang Jendera Rimbaraya New Guinea, yang dijuluki beberapa pejabat di Papua New Guinea sebagai Bapak Melanesia ini PMNews mendapatkan kesan Gen. TRWP Mathias Wenda pada saat menerima telepon masih dalam perjalanan. Oleh karena itu PMNews memutuskan hubungan telepon dimaksud.

April 6, 2014 5

Menlu RI – PNG Diharapkan Jalin Koordinasi Pasca Insiden Perbatasan

Perbatasan PNG West Papua — Aparat keamanan RI saat berkordinasi dengan aparat keamanan PNG (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura, 6/4 (Jubi) – Pasca insiden di perbatasan wilayah RI dan PNG, Sabtu (5/4) kemarin. Panglima Kodam (Pangdam) XVII Cenderawasih, Mayor Jendral (TNI) Christian Zebua berharap ada komunikasi antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Negara PNG.

“Saya sarankan kepada menteri pertahanan agar kementerian luar negeri mengadakan pembicaraan dengan pihak PNG. Seperti apa penyelesaian masalah-masalah warga Negara Indonesia termasuk mereka yang berbeda paham yang ada di PNG, agar hubungan baik antara PNG dan Indonesia tidak terganggu,”

kata Pangdam dalam laporannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman melalui teleconference yang digelar, Minggu (6/4) siang tadi di Makodam XVII Cenderawasih.

Soal gangguan yang terjadi kemarin sekitar pukul 15.00 waktu Papua, lapornya, bendera Bintang Kejora yang berada di lokasi wilayah RI sudah diturunkan.

“Butuh waktu atau proses, karena pihak yang bersenjata ada juga pihak yang tidak bersenjata. Sehingga kami coba sedikit lebih sabar dengan memisahkan mereka dari rakyat tidak bersenjata,” ujar Pangdam

Sebelumnya, saat bendera Bintang Kejora diturunkan, pasukan yang dipimpin langsung Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVII Cenderawasih, berusaha menekan kelompok bersenjata dan melakukan pengejaran. Namun kelompok tersebut berhasil melarikan diri ke arah Negara PNG.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) TNI, Jenderal TNI Budiman melalui teleconference itu, tidak menyinggung persoalan kelompok-kelompok pengacau keamanan kepada Kodam XVII Cenderawasih.

Dalam peristiwa Sabtu (5/4) kemarin seperti diberitakan media ini, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Hinsa Siburian mengatakan kelompok bersenjata itu seolah memancing aparat untuk melakukan tindakan tegas, dengan menaikkan bendera di batas RI.

“Namun, pasukan kami ini disiplin, terkendali, jadi personil tidak melakukan tindakan membabi buta,” kata Siburian, Sabtu (5/4).

Pernyataan ini cukup menjelaskan mengapa Kapolresta Jayapura, Ajun Komisaris Besar (Pol) Alfred Papare bersama beberapa aparat polisi dan TNI, hanya memantau kejadian dari sekitar Tower saja. Kelompok ini kemudian melepaskan tembakan ke arah Tower hingga melukai Kapolresta dan seorang anggota TNI.

“Tembakan itu mengenai kaca dan Kapolresta terkena serpihan kaca. Ada anggota Kodim di situ juga ikut terkena serpihan,” ujar Siburian.

Siburian juga mengaku aparat keamanan telah mencoba untuk bernegosiasi agar kelompok itu membubarkan diri.

“Mereka sengaja lakukan ini di perbatasan, jadi kalau mereka sudah lewati perbatasan, maka kami tidak bisa kejar,” kata Siburian.

Dalam Situs kodam17cenderawasih.mil.id, disebutkan aparat keamanan gabungan TNI/Polri yang bertugas mengamankan lokasi kontak tembak tersebut merupakan aparat teritorial dan pasukan pengamanan perbatasan, yang terdiri dari personel Polsek Muara Tami, Yonif (Bataliyon Infanteri) 751/Raider, dan Satgas (Satuan Tugas) Pamtas (Pengamanan Perbatasan) RI-PNG Yonif 642/Kapuas. (Jubi/Indrayadi TH)

April 6, 2014 0

10 Jam Bintang Kejora Berkibar di Batas, Nama Mathias Wenda Muncul Lagi?

Bintang Kejora West Papua — Detik-detik aparat gabungan TNI Polri berhasil menguasai lokasi pengibaran bendera BK (Bintang Kejora) di batas Negara RI – PNG (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura, 5/4 (Jubi) – Berkibar sejak pagi, baru sekitar pukul 15.00 BK (Bintang Kejora) yang berkibar di teras Negara RI dapat diturunkan. Dalam waktu yang terbilang cukup lama ini terjadi baku tembak.

Ratusan aparat keamanan TNI dan Polri yang telah bersiaga di batas RI dan PNG, sejak satu jam setelah didapatkan informasi berkibarnya bendera BK sekitar pukul 05.30 WP, harus melalui kontak tembak dengan Kelompok Bersenjata sebelum berhasil menurunkan Bintang Kejora. Sekitar pukul 15.00 WP barulah bendera tersebut berhasil diturunkan dengan mengerahkan Tim Khusus Polda Papua di backup TNI.

Dari pantauan Jubi, KSB (Kelompok Sipil Bersenjata) diperkirakan berjumlah 20-40 orang. Mereka diduga menggunakan enam pucuk senjata api. Di lokasi bendera dikibarkan, kelompok ini melakukan Waita (tarian perang) sambil membawa senjata. Kelompok bersenjata itu memancing aparat untuk masuk dalam lokasi kibarnya bendera BK. Namun, aparat gabungan yang notabene persenjataannya tujuh kali lipat dari KSB harus sabar menunggu waktu yang tepat untuk mempersempit ruang gerak KSB.

Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Hinsa Siburian kepada sejumlah jurnalis menuturkan kelompok bersenjata itu seperti memancing aparat untuk melakukan tindakan tegas karena mereka naikkan bendera di batas RI.
“Namun, pasukan kami ini disiplin, terkendali, jadi personil tidak melakukan tindakan membabi buta,” kata Siburian, Sabtu (5/4).

Pernyataan ini cukup menjelaskan mengapa Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare bersama beberapa aparat polisi dan TNI hanya memantau kejadian dari sekitar Tower saja, meskipun dipancing oleh kelompok pengibar BK. Kelompok ini kemudian melepaskan tembakan ke arah Tower hingga melukai Kapolresta dan seorang anggota TNI.

“Tembakan itu mengenai kaca dan Kapolresta terkena serpihan kaca. Ada anggota Kodim disitu juga yang bersama bapak Kapolresta terkena serpihan,” ujar Siburian.

Siburian juga mengaku aparat keamanan telah mencoba untuk bernegosiasi agar kelompok itu membubarkan diri.

“Mereka sengaja lakukan ini di perbatasan, jadi kalau mereka sudah lewati perbatasan, maka kami tidak bisa kejar,” kata Siburian.

Situs kodam17cenderawasih.mil.id menyebutkan aparat keamanan gabungan TNI/Polri yang bertugas mengamankan lokasi kontak tembak tersebut merupakan aparat teritorial dan pasukan pengamanan perbatasan, yang terdiri dari personel Polsek Muara Tami, Yonif (Bataliyon Infanteri) 751/Raider, dan Satgas (Satuan Tugas) Pamtas (Pengamanan Perbatasan) RI-PNG Yonif 642/Kapuas.

Sedangkan Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono mengklaim kelompok bersenjata tersebut berupaya mengganggu perekonomian antar Negara RI dan PNG.
“Ini upaya yang sangat luar biasa untuk melakukan delegetiminasi program-program pemerintah,” kata Pudjo, Sabtu (5/4) petang tadi.

Informasi terakhir yang didapat tabloidjubi.com dari pihak aparat keamanan, tiga orang dari kelompok bersenjata ini berhasil dirobohkan sniper dari Tim Khusus Polda Papua. Namun, ketiga korban tersebut berhasil dibawa masuk ke arah hutan PNG oleh rekan-rekannya.

Saat terjadi kontak tembak ini, sekitar pukul 06.30 WP, seorang yang mengaku bernama Danny Wenda menghubungi Jubi melalui nomor telepon PNG.

“Hari ini Sabtu, 5 April 2014 Pukul 05:00 dini hari tadi, telah dikibarkan Bendera Bintang Kejora dan Bendera UN di Wutung, Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea oleh TRWP [Tentara Revolusi West Papua], dibawah pimpinan Gen. Mathias Wenda [Panglima Tertinggi Komando Tentara Revolusi West Papua]. Kontak senjata antara TNI dan TWPB sedang berlangsung.”

kata pria yang mengaku asal pegunungan tengah Papua dan bermukim di Vanimo ini.

Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, juga menduga kelompok Matias Wenda adalah pihak yang melakukan kontak tembak dengan aparat keamanan Indonesia ini. Melaluai situs kodam17cenderawasih.mil.id disebutkan tim gabungan TNI/Polri melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga merupakan pimpinan Mathias Wenda Kelompok Matias Wenda ini diduga berupaya menciptakan situasi yang tidak kondusif menjelang Pemilu Legislatif 2014 di wilayah Jayapura.

Matias Wenda sendiri sudah tidak pernah terdengar aktivitas bersenjatanya dalam 2-3 tahun belakangan ini. (Jubi/Indrayadi)

April 6, 2014 0

AI Tuding Aparat Keamanan Mengkriminalisasi Aktivitas Politik Damai Di Papua

Jayapura, 4/4 (Jubi) – Penyiksaan dan penganiayaan oleh aparat kepolisian Jayapura terhadap dua aktivis mahasiswa, Alfares Kapissa dan Yali Wenda, disebutkan oleh Amnesty Internasional (AI) sebagai praktek sangat mengerikan dan merupakan kejahatan di bawah hukum internasional.

“Pihak berwenang Indonesia terus menggunakan undang-undang untuk mengkriminalisasi aktivitas-aktivitas politik damai di Papua,”

kata Josef Benedict, juru kampanye Amnesty Internasional, melalui rilis Akepada Jubi (4/4).

Amnesty International, kata Josef, telah mendokumentasikan kasus-kasus pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekerasan yang tidak perlu atau berlebihan, sebagaimana juga penyiksaan dan penganiayaan terhadap beberapa aktivis politik yang beraktifitas secara damai selama penangkapan, penahanan, dan interogasi oleh aparat keamanan di Papua.

“Kejadian ini merupakan pengingat terkini atas berlanjutnya penggunaan penyiksaan dan penganiayaan oleh aparat keamanan Indonesia.”

kata Josef .

Meski ada janji yang terus menerus dinyatakan pihak berwenang Indonesia untuk membawa para pelaku mempertanggungjawabankan tindakannya, tambahnya, seringkali tidak ada penyelidikan yang independen.

“Dan mereka yang bertanggung jawab jarang dibawa ke muka hukum di depan sebuah pengadilan yang independen.”

ujar Josef.

Amnesty International menyerukan sebuah investigasi yang dipimpin oleh pihak sipil yang independen dan imparsial, dilaksanakan terhadap tuduhan-tuduhan pada pihak berwenang di Indonesia ini dan hasilnya harus diumumkan kepada publik. Dan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini harus dibawa ke muka hukum dan para korban diberikan reparasi.

Seperti diberitakan media ini, dua mahasiswa, Alfares Kapissa dan Yali Wenda diduga disiksa atau dianiaya setelah mereka ditangkap pada 2 April 2014 karena memimpin demonstrasi menyerukan pembebasan tahanan-tahanan politik Papua. Keduanya mengaku polisi menendang dan memukul mereka dengan popor senjata selama ditahan oleh polisi. Keduanya dilepas sehari setelahnya. (Jubi/Victor Mambor)

Benny Mawel on April 5, 2014 at 01:07:29 WP,TJ

April 5, 2014 0