endera BK dan PBB diturunkan aparat TNI Polri sore tadi – 05 Apr 2014 (Jubi/Indrayadi)
Jayapura, 5/4 (Jubi) – Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di perbatasan RI-PNG di wilayah Skow, Kota Jayapura, dikabarkan menurunkan Bendera Merah Putih dan menggantikannya dengan bendera Bintang Kejora (BK), Sabtu (5/4). KSB yang diperkirakan berjumlah sekitar 40 orang itu juga menembaki tower perbatasan dan membakar papan reklame di sekitar pos TNI Skow.
Juru Bicara Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Infantri Arh Riskan Hidayathulo membenarkan adanya aksi tersebut. Ia mengatakan, kelompok itu diperkirakan membawa sebanyak enam pucuk senjata api.
“Ya kelompok separatis membakar Papan reklame dan menurunkan merah putih, lalu menaikkan bendera Bintang Kejora. Mereka kabur ke wilayah PNG,” kata Hidayathulo kepada wartawan via selulernya, Sabtu (5/4).
Menurutnya, salah seorang anggota Unit Intel Kodim 1701 Jayapura, Serma Tugiono, terkenan serpihan kaca tower yang ditembak. Serma Tugiono sudah dibawa ke RS Marthen Indey, Jayapura, untuk diobati.
“Anggota TNI dan Polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok itu. Bendera Bintang Kejora yang dinaikan ke tower sudah diturunkan,” ujarnya.
Dari pantaian Jubi, bendera Bintang Kejora diturunkan oleh aparat keamanan Indonesia sekitar pukul 15.00 WP.
Juru Bicara Polda Papua Kombes Pujo Sulistyo mengatakan, kelompok sipil bersenjata itu berupaya menggangu perekonomian di sekitar perbatasan.
“Mereka merusak dan membakar tempat cucian mobil, lalu mengibarkan Bendera Bintang Kejora,” kata Pudjo.
Menurutnya, setelah mengetahui adanya aksi tersebut Kapolres Kota Jayapura Alfred Papare beserta anggotanya mendatangi lokasi kejadian dan sempat mengamati aksi kelompok itu dari kejauhan.
“Kelompok bersenjata menembaki tower perbatasan, hingga kacanya pecah. Serpihan kaca tower melukai tangan dan kaki Kapolres serta pelipis Serma Tugino. Setelah beraksi, para pelaku kabur menuju wilayah PNG. Tapi situasi sudah bisa dikendalikan,”
ujarnya. (Jubi/Indrayadi)
Penulis : Indrayadi TH on April 5, 2014 at 19:47:46 WP Editor : Oyos Saroso HN, JUBI
JAYAPURA – Adanya desakan dari Parlemen Uni Eropa, agar Pemerintah Indonesia segera menggelar dialog damai Papua – Jakarta sebagaimana diungkapkan Ketua Umum Badan Pelayanan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) di Tanah Papua, Socratez Sofyan Yoman (Jumat 4/4), mendapat tanggapan dari Pengamat Hukum Internasional FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung.
Ia mengatakan, keputusan parlamen Uni Eropa tentang penyelesaian persoalan Papua harus dan wajib melalui dialog damai Papua – Jakarta dan juga meminta pembukaan ruang demokrasi serta pembebasan Tapol dan Napol Papua, itu merupakan bentuk peningkatan intervensi internasional terhadap masalah Papua dalam skala yang semakin tinggi dan semakin mengkhawatirkan.
“Bagi saya, sikap Parlamen Uni Eropa tidak jelas dan memiliki tujuan ganda,” tandasnya kepada Bintang Papua, di Kampus FISIP Uncen Waena, Jumat, (5/4).
Ditandaskan demikian, karena pada akhir Januari 2014 lalu, Uni Eropa baru menandatangi Momerandum Of Understanding (MoU) Komprehensif Partnership Atau Perjanjian Kerjasama Komprehensif dengan Pemerintah Indonesia dalam segala bidang.
Komprehensif Partnership ini merupakan jenis pernjanjian tertinggi dalam hubungan internasional yang terjadi karena adanya rasa saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai kedaulatan masing-masing negara.
Dirinya mencurigai adanya kepentingan lain yang jauh lebih besar yang dimiliki Uni Eropa dalam menekan Indonesia soal Papua. Bukan soal Uni Eropa peduli dengan masalah Papua, tetapi soal Indonesia menjamin kepentingan ekonomi Uni Eropa di Indonesia demi ekonomi Uni Eropa di Indonesia demi mendukung pemulihan ekonomi negara-negara Uni Eropa yang belum bisa keluar dari krisis ekonomi Tahun 2008 lalu.
Tetapi bukan berarti Pemerintah Indonesia harus mengabaikan permintaan Uni Eropa untuk melakukan dialog damai dengan masyarakat Papua. Terkait dengan masalah Papua, pemerintah sudah harus melihat dialog damai Papua – Jakarta sebagai kunci utama solusi masalah Papua, bukan pendekatan kesejahteraan dalam konsep Otsus Plus.
Baginya, keliru kalau menyimpulkan Otsus Plus kado Istimewa buat Papua. Sejak kapan orang Papua diperlakukan istimewa dalam republik ini? Otsus Papua yang sudah berlaku, dan Otsus Plus yang merupakan bentuk revisinya, bukanlah karena kebaikan hati Jakarta bagi orang Papua. Tetapi karena ribuan nyawa anak Papua telah mati dibunuh selama tahun-tahun integrasi dengan NKRI.
Dengan demikian, jika ada orang Papua yang kampanyekan Otsus Plus itu kado istimewa Presiden SBY buat Papua, dirinya berpikir bahwa orang tersebut berlebihan, tidak tahu pergulatan batin banyak masyarakat Papua dan tidak memiliki rasa kemanusiaan.
“Itulah wajah sesungguhnya dari para pengkhianat bangsa Papua. Tidak pernah Pemerintah di negara ini memandang orang Papua itu istimewa, Otsus plus itu bentuk ketidakpercayaan Presiden SBY terhadap pejabat dan elit politik Papua yang tidak tahu mengelola kekuasaan dengan benar,”
tukasnya.
Baginya, seharusnya pejabat dan elit politik Papua malu dengan ide Otsus plus Presiden SBY. Tetapi karena pejabat dan elit Papua sudah tidak punya rasa malu jadi begitu bangga sekali dengan konsep Otsus Plus. Dan tidak memikirkan dampaknya yang menjadi korban adalah rakyat Papua, sebab Otsus Plus bukan pro rakyat, tetapi pro elit dan pejabat pemerintah. Sehingga wajar kalau semua orang di Papua tidak terlalu mendukung Otsus plus, namun semua mendukung dialog damai Papua – Jakarta untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di Tanah Papua.
Dirinya hanya menghimbau dan berharap banyak pemerintah pusat memberikan ruang untuk berdialog dengan Papua. Tinggalkan dulu Otsus Plus, kedepankan dialog Papua sebagai kebijakan utama Presiden SBY sebelum mengakhiri masa jabatannya. Itupun kalau Presiden SBY bertekad penuh menyelesaikan masalah Papua. Lepas dari NKRI dan menjadi negara sendiri, silakan saja lanjutkan kebijakan Otsus Plus. Dunia internasional akan langsung intervensi masalah Papua ketika Otsus Plus diimplementasikan. Intervensinya dalam bentuk apa? Masalah Papua akan langsung masuk agenda PBB dan diputuskan secara unilateral mengikuti skenario kasus kemerdekaan Kosovo Tahun 2008 lalu.(Nls/don/l03)
Bendera BK dan PBB saat berkibar di batas RI-PNG (Jubi/Indrayadi)
Jayapura, 5/4 (Jubi) – Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, S.IK, terkena serpihan kaca akibat tembakan Kelompok Bersenjata saat kontak tembak di perbatasan RI-PNG.
Wartawan Jubi yang meliput di perbatasan RI-PNG melaporkan Kapolresta Jayapura, AKBP. Alfred Papare terkena pecahan kaca akibat tembakan kelompok bersenjata dalam kontak tembak yang terjadi sejak pukul 09.00 WP, Sabtu (5/4).
“Beliau sedang berdiri dekat Tower batas. Ada tembakan ke arahnya. Mengenai kaca dan pecahan kaca itu mengenai beliau. Sekarang beliau sudah dievakuasi.” kata Indrayadi saat melaporkan situasi terakhir di perbatasan RI-PNG.
Dilaporkan juga, seorang anggota TNI terkena tembakan dan sudah dievakuasi.
“Saat ini, yang memimpin pasukan adalah Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Hinsa Siburian.” kata Indrayadi menerangkan situasi di perbatasan.
Menurutnya, tembakan berasal dari tiga titik lokasi di wilayah PNG, termasuk dari arah bawah Tower perbatasan Wutung. Saat melaporkan situasi terakhir, sekitar pukul 13.15 WP, wartawan Jubi ini mengatakan masih terdengar beberapa kali tembakan.
Akibat kontak tembak ini, sejumlah wartawan yang berencana meliput Pemilu warga Indonesia di Vanimo, terpaksa terhenti di Pos TNI Perbatasan RI-PNG.
“Teman-teman ada di pos TNI dekat pasar Wutung.” kata Indrayadi, menerangkan posisi wartawan lainnya. (Jubi/Victor Mambor)
Odo Tevi (tengah) saat masih menjabat sebagai Gubernur Bangk Vanuatu (IST)
Jayapura, 4/4 (Jubi) – Duta Besar Vanuatu untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru dilantik, Odo Tevi, meyakinkan pemerintah dan rakyat Vanuatu, ia akan memperjuangkan isu Papua Barat di PBB, selain isu kepulauan Matius dan Hunter serta perubahan iklim.
Dilansir dari dailyvanuatu.com, dihadapan Kepala Negara, Iolu Abil, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Edward Natapei, Pejabat Luar Negeri dan Pejabat Senior Vanuatu, Tevi berjanji akan menjaga momentum yang telah dbangun oleh pemerintah Vanuatu saat ini dengan PBB di New York.
“Saya akan bekerja sama Perdana Menteri Moana Karkas dan menjaga momentum dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas apa yang dicita-citakan Vanuatu, seperti isu Papua Barat , masalah HAM dan Perubahan Iklim, terutama dalam berkaitan dengan efek yang telah di negara-negara yang lebih kecil di Kepulauan Pasifik,”
kata Duta Besar Vanuatu yang baru diangkat tak lama setelah menerima surat dari Kepala Negara dan bersumpah setia yang dihadapan Jaksa Agung Vanuatu, Ismail Kalsakau, Kamis (3/4)
“Saya bersumpah bahwa PBB akan mendengar suara Vanuatu berulang-ulang pada masalah ini (Papua, HAM dan perubahan iklim-red).”
tambah Tevi yang menggantikan Donald Kalpokas.
Presiden Abbil, Kepala Negara Vanuatu dalam pernyataan singkatnya mengatakan ia memiliki setiap keyakinan dan kepercayaan pada Duta Besar Tevi. Menurutnya, Tevi memiliki kualitas , nilai dan kepercayaan untuk pekerjaan yang akan ia lakukan di New York .
“Citra negara ini akan tercermin dalam pekerjaan Anda. Kita tidak ingin Anda terlibat dalam penjualan paspor dan isu-isu terkait.”
Presiden Abbil memperingatkan Tevi. (Jubi/Victor Mambor)
Jayapura, 4/4 (Jubi) – Alvares Kapissa dan Yali Wenda, dua mahasiswa Universitas Cendrawasih (Uncen) yang ditangkap polisi sejak Rabu (2/4) kemarin karena memimpin demonstrasi pembebasan Tahanan Politik Papua, mengaku luka berat karena disiksa polisi. Bukan hanya itu, keduanya mengaku juga disetrum.
“Kita di atas truk, ditendang, dipukul dengan rotan, senjata, tameng dipakai untuk tindis-tindis (menindih-red) kita,”
ungkap Yali Wenda kepada tabloidjubi.com di Waena, Jayapura, Jumat (4/4) petang.
Masih di atas truk itu juga, ungkapnya lagi, dia bersama Alvares disetrum bergantian sampai tiba di Polresta.
“Sampai di sana sekitar setengah jam, kami berdua duduk saja dalam keadaan kesakitan,”
kata mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (FISIP) Uncen itu.
Selanjutnya, kata dia, polisi meminta melepas jas almamater yang mereka pakai dan sudah penuh noda darah, lantas menggantinya dengan baju baru yang sudah disediakan.
Polisi mencuci jas almamater kuning itu dan mengembalikannya pada saat keduanya akan keluar.
Dia melanjutkan, dia dan rekannya itu berbaring sekitar satu jam di sel. Tak lama dari situ ada dokter perempuan yang datang membersihkan luka-luka keduanya, termasuk menjahit telinga Yali yang sobek tanpa bius.
Keesokannya, sekitar pukul 08.00 – 11.00 WIT, keduanya kembali dimintai keterangan. Dan baru pada pukul 12.00 dibebaskan.
Bekas Setrum Pada Punggung Yali (Jubi/Aprila)
Alvares Kapissa, menambahkan, dia diciduk oleh Kabagops Polresta sebelum sempat mengatakan apapun, sebelum akhirnya diangkut ke truk. Dia juga mengaku dipukuli di bagian wajah oleh satu orang anggota polisi berpakaian preman.
“Waktu akan dipaksa naik dengan didorong, seorang polisi memegang kemaluan saya sambil ditendang. Jari-jari kaki diinjak dengan sepatu. Luka kecil di kaki Yali yang kelihatan, polisi bilang ini luka ka? Langsung mereka tusuk dengan bambu dan putar-putar luka itu. Saya juga disetrum bergantian dengan Yali,”
ungkap Alvares yang tercatat sebagai mahasiswa fakultas kedokteran Uncen itu.
Alvares membantah pernyataan polisi yang mengatakan keduanya ditahan setelah terjadi pelemparan kepada polisi. Menurutnya, dia bermaksud kordinasi dengan polisi karena truk yang disediakan pihak universitas untuk mengangkut mahasiswa yang hendak berdemo ada di sekretariat BEM Uncen. Namun belum sempat dia berbicara, polisi langsung membekapnya dan menaikkan mereka di atas truk polisi. Di atas truk itu, kata Alvares, ada sekitar 10 orang polisi yang memukul keduanya.
” Setelah saya di atas truk baru ada yang lempar. Kita juga tidak tau siapa yang lempar-lempar itu. Jadi mereka tahan kami dulu baru ada yang lempar. Bukan karena ada yang lempar, akhirnya mereka tangkap kami.”
kata Alvares.
Kedua mahasiswa ini dilepaskan dari tahanan polisi karena tidak terbukti melakukan pelemparan kepada polisi. (Jubi/Aprila)
JAYAPURA [PAPOS] – Pasca diberlakukannya Undang-undang Minerba, berdampak pada produksi PT. Freeport Indonesia mengalami penurunan sangat signitifikan yakni 50 persen.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Bangun Manurung mengaku, selain berdampak pada menurunnya produksi Freeport, juga berpengaruh langsung pada kontraktor yang menghentikan pegawainya.
“Turunnya produksi Freeport berpengaruh pada pajak tambang khsusunya pada penerimaan fiskal daerah, terutama Kabupaten Mimika. Karena 90 persen ekonomi Kabupaten Mimika bersumber dari Freeport, selain itu pajak yang masuk ke provinsi Papua tahun ini,” kata Bangun Manurung.
Dikatakannya, apabila produksi PT. Freeport sudah normal. Maka keadaan akan segera kembali seperti semula, itu jika sudah ada pabrik smalter yang bisa menampung seluruh produksi PT. Freeport
Ditanya mengenai pembangunan Smalter, Pemprov Papua menginginkan pembangunan Smalter tetap di Papua. Karena dari sisi perekonomian sangat menguntungkan dan bisa menyedot tenaga kerja.
“Namun yang menjadi persoalan adalah infrastruktur kita sangat tidak siap, terutama ketersediaan pasokan listrik,” tandasnya.
Diakuinya, sampai saat ini Freeport masih mempertimbangkan beberapa hal terutama menyangkut perkonomian. Serta adanya rencana kerjasama dengan PT. Antam.
“Kita berharap ada solusi terbaik buat Papua tanpa mengurangi kebijakan yang mau dibuat untuk mengurangi dampak pemberlakuan UU Minerba, ya kita harap tidak terlalu membuat goncangan terlalu besar di Papua, tapi kita sebagai bagian dari pemerintah menginginkan semua bisa berjalan lancar sesuai rencana pusat,”
Alfares Kapisa saat memeriksakan lukanya di RS Dian Harapan (Jubi/Aprila)
Jayapura, 3/4 (Jubi) – Dua mahasiswa yang ditangkap polisi sejak Rabu (2/4) kemarin karena memimpin demonstrasi pembebasan Tahanan Politik Papua luka berat karena disiksa polisi.
“Kami dipukul tidak seperti manusia. Tubuh kami penuh dengan darah. Tengah malam baru dokter dari kepolisian masuk kasih mandi, membersihkan darah dan luka.”
kata Alfares Kapisa, salah satu dari dua mahasiswa yang ditangkap polisi kemarin, kepada Jubi, Kamis (3/4) malam saat memeriksakan lukanya di Rumah Sakit Dian Harapan, Waena.
Alfares bersama Yali Wenda dilepaskan oleh polisi di Polresta Jayapura sekitar pukul 14.00 WP. Keduanya ditahan polisi karena dianggap melanggar kesepakatan dengan polisi dalam melakukan aksi demonstrasi kemarin.
“Kami tidak keluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) karena saat ini sedang masa kampanye, Kami izinkan mereka lakukan aksi karena sebelumnya minta izin lakukan mimbar damai saja bukan longmarch,”
kata Kapolres Jayapura Kota, Ajun Komisaris Besar (Pol) Alfred Papare, Rabu (2/4) petang.
Yali Wenda telinganya harus dijahit 3 jahitan akibat pukulan polisi (IST)
Menurut dia, kedua korlap itu ditahan untuk diperiksa karena massa aksi hendak melakukan aksi long march di depan auditorium Universitas Cendrawasih (Uncen), Abepura. Polisi punya waktu memeriksa keduanya selama 1 x 24 jam sejak ditangkap.
Namun bukannya diperiksa, kedua aktivis mahasiswa ini malah disiksa oleh polisi selama masa penahanan mereka yang cuma 1 x 24 jam itu. Keduanya dipukul dengan popor senjata, rotan dan ditendang menggunakan sepatu.
Seorang warga yang secara kebetulan berada di Polresta Jayapura, kemarin, mengaku melihat kedua mahasiswa itu diturunkan dari truck polisi yang membawa keduanya sudah dalam keadaan tubuh penuh bekas pukulan.
“Kasihan, muka mereka sudah hancur, berdarah, waktu diturunkan dari truck polisi. Saya juga sempat lihat seorang polisi di ruang tahanan bertanya kepada rekannya sambil menunjukkan popor senjata yang dipegangnya. Mungkin itu kode mereka untuk bertanya, dipukul pakai senjata atau tidak.”
kata warga Distrik Jayapura Selatan ini.
Wajah Alfares, saat dijumpai di RS Dian Harapan terlihat lebam karena bekas pukulan. Bagian bawah matanya bengkak. Di pelipis matanya tampak bekas darah yang sudah mengering.
“Dokter paksa kami ganti baju untuk hilangkan barang bukti. Kami dipukul dari kaki sampai kepala. Semua badan kami dipukuli. Kepala saya bocor. Saya rasa tulang rusuk saya patah.”
kata Alfares sambil menunjukkan luka dan bekas darah di kepalanya.
Markus Haluk, aktivis HAM Papua yang menjenguk Alfares menambahkan telinga Yali Wenda yang ditangkap bersama Alfares harus dijahit sebanyak tiga jahitan.
“Sekarang mereka setengah mati untuk duduk. Makan juga masih sulit. Tubuh mereka masih gemetaran.”
tambah Haluk.
Terkait aksi dan penangkapan Alfares dan Yali ini, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen, Yoan Wanbipman mengatakan BEM Uncen telah menyurati Kapolda Papua untuk melakukan pertemuan. Pertemuan antara mahasiswa, dosen, dan aparat kepolisian ini rencananya akan dilakukan Jumat (4/4) besok. (Jubi/Victor Mambor)
Protes di London, Inggris. Foto: Helen Saunders/Survival
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH — Hari ini, 2 April 2014, 100 orang demonstan meminta pembebasan segera terhadap tahanan politik di Papua dalam sebuah demonstrasi damai di luar Kedutaan Besar Indonesia di London, Inggris yang diselenggarakan TAPOL, Survival Internasional dan Amnesty Internasional Inggris.
Dalam keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com malam ini mengatakan, demonstran meminta partai politik dan kandidat Presiden Indonesia untuk mendukung pemenuhan hak berdemokrasi di Papua dalam menghadapi pemilihan umum nasional untuk calon legislatif, minggu depan. Demonstrasi serupa juga diselenggarakan di Skotlandia, Belanda, Australia, Selandia Baru, Australia, dan Papua.
Di Jayapura, sekitar pukul 10:00 pagi hari ini, polisi melepaskan tembakan kepada peserta aksi damai yang meminta pembebasan terhadap tahanan politik Papua. Polisi menyebut mereka “monyet” dan dua orang telah ditangkap. Laporan awal mengindikasikan bahwa dua orang yang ditahan di Polresta Jayapura mengalami penyiksaan dan tidak diperbolehkan menemui pengacara hukum mereka.
Di London pukul 13:00 masing-masing demonstran memrepresentasikan 76 orang tahanan politk yang saat ini berada di balik jeruji di Papua yang secara simbolik diborgol dan ditutup mulutnya untuk menunjukkan pembungkaman kebebasan berekspresi di Papua.
Pendemo dan mantan tahanan politik Burma, Ko Aung menyatakan,
“Saya menghabiskan enam tahun di penjara untuk menyerukan perlawanan atas ketidakadilan di Burma. Sekarang saya berdiri di sini untuk memberikan solidaritas kepada kawan-kawan di Papua yang mengalami hal yang sama.”
Meskipun kepedulian internasional tentang situasi politik dan HAM di Indonesia telah meluas, namun partai politik di Indonesia tetap tidak memiliki agenda yang ditawarkan untuk situasi damai di Papua. Beberapa demonstran menantang para kandidat Presiden untuk memberikan perhatian dan menjelaskan kebijakan mereka terhadap Papua.
Para demonstran mengangkat plakat yang berisi: “Jokowi, wartawan asing boleh masuk Papua?” dan “Bakrie, maukah bebaskan tapol Papua?”
Kasus yang dilaporkan berupa penyiksaan dan perlakukan buruk dalam tahanan berjumlah tiga kali lipat dibandingkan tahun 2012, sementara kasus yang melibatkan penolakan akses kepada pengacara atau pengadilan yang tidak adil berjumlah dua kali lipat dibandingkan tahun 2012.
Surat itu menunjukkan bahwa terungkapnya peningkatan besar dalam tindakan penangkapan yang bernuansa politik ‘sangat mengganggu dalam masa menjelang pemilihan umum nasional Indonesia minggu depan. Minimnya ruang demokrasi di Papua berarti bahwa Pemilu hampir tidak relevan untuk banyak orang Papua.’
Tahanan politik Papua Dominikus Surabut hari ini mengirimkan pesan dari penjara Abepura ke seluruh para demonstran, yang menyatakan: Kebebasan dan demokrasi tidak bisa dibunuh dan dipenjarahkan, sebab rohnya absolut, tak bisa seseorang atau Negara manapun bisa gagalkan. Kepada para pekerja HAM dan Demokrasi dunia, kita tidak bisa berdiam membisu, tetapi kita terus kepalkan tangan dan jiwa kita secara bersama-sama menyelamatkan dan menempatkan berdemokrasi pada tempatnya.
Surabut ditahan pada 19 Oktober 2011 dan saat ini menjalani tiga tahun hukuman di penjara karena keikutsertaannya dalam pertemuan politik secara damai di Jayapura.
Berdasarkan perkembangan pemantauan bersama yang dipublikasi oleh Papuan Behind Bars, tahanan politik di Papua sering disiksa dan dipaksa untuk mengakui kesalahan. Banyak dari mereka dipukuli dan menjadi subjek dari tindakan kejam dan merendahkan martabat seperti digunduli, dipaksa untuk saling berkelahi atau tidak diberikan makan atau pengobatan yang layak.
Pembatasan pada organisasi internasional dan media asing yang bekerja di Papua Barat berarti bahwa banyak pelanggaran terjadi dalam rahasia, dan pelaporan yang independen adalah hampir mustahil. Ini adalah masalah serius di wilayah yang dikenal menjadi tuan rumah dari salah satu konsentrasi tertinggi pasukan keamanan di dunia.
“Jika Indonesia tidak memiliki hal yang disembunyikan di Papua, mengapa mereka tidak memperbolehkan jurnalis dan organisasi internasional datang ke Papua?,”
ujar Paul Barber, koordinator TAPOL dalam keterangan itu.
“Tujuh puluh enam tahanan politik di Papua tidak dapat disembunyikan dari dunia,”
ujar Paul.
Organisasi internasional dan mekanisme PBB semakin menanyakan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi di Papua yang tidak dapat diterima. Pada November 2012, Working Grup PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang mengeluarkan pendapat bahwa penahanan terhadap Filep Karma, selama 15 tahun penjara karena mengibarkan bendera Bintang Kejora adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.
Pada Mei 2012, pada sesi Laporan HAM Berkala Universal (Universal Periodic Review) Indonesia pada Dewan HAM PBB di Jenewa, Pemerintah Indonesia menerima rekomendasi untuk mengundang pelapor khusus PBB tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, Frank La Rue.
Meskipun kunjungan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2013, namun kunjungan tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Pada Mei 2013, Ketua Komisi HAM PBB, Navi Pillay menyampaikan situasi kritis terhadap serangan kebebasan berekspresi yang terus berlanjut di Papua.
TAPOL menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan tuduhan kepada aktivis politik Papua dengan tuduhan kriminal, meminta pembebasan tanpa syarat terhadap tahanan politik, memenuhi standar internasional mengenai perlakuan terhadap tahanan dan memperbolahkan akses terbuka bagi internasional jurnalis, organisasi HAM dan humaniter.
TAPOL juga meminta para kandidat Presiden untuk membuat agenda setting tentang pelaksanaan HAM, termasuk pembebasan tahanan politik tanpa syarat sebagai pemenuhan hak dasar dan berdemokrasi bagi orang-orang Papua.
Diketahui, berdasarkan update terbaru yang dipublikasi oleh Papuans Behind Bars, terdapat setidaknya 76 orang tahanan politik di Papua yang dipenjara hingga akhir Februari 2014.
Orang Papua di Balik Jeruji adalah satu proyek kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam rangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah gagasan kelompok bawah dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.
Penangkapan politik didefinisikan oleh Papuan Behind Bars berupa penangkapan-penangkapan yang tampaknya bermotif politik dan dapat mencakup penangkapan yang terjadi dalam konteks politik seperti demonstrasi atau berbagai wadah yang digunakan oleh orang-orang maupun organisasi yang secara aktif berpolitik; penangkapan terhadap orang-orang yang aktif dalam politik atau kerabat mereka, penangkapan terhadap orang-orang karena dugaan keterlibatan politik mereka; penangkapan terhadap kegiatan politik seperti menaikkan bendera atau terlibat dalam kegiatan perlawanan sipil; penangkapan massal, dan penangkapan yang bermotif politik dengan tuduhan kriminal yang direkayasa. (Yermias Degei/MS)
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH — Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jayapura menangkap 2 mahasiswa Papua, Alfares Kapisa (25) dan Yali Wenda (20) dalam sebuah demonstrasi damai yang digelar Solidaritas Mahasiswa Peduli Tapol (Tahanan Politik) Papua di depan Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen) Waena, Jayapura, Rabu (02/04/14).
Demonstrasi digelar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jayapura dalam rangka meminta pembebasan 76 Tapol Papua yang mendekam di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di tanah Papua.
Alfares Kapisa, mahasiswa Kedokteran Uncen dan rekannya Yali Wenda ditangkap dalam pembubaran paksa oleh polisi yang bersenjata lengkap di depan Gapura Uncen sekitar pukul 10:30 waktu setempat.
Selanjutnya, dua mahasiswa Papua ini dibawa ke Polresta Jayapura untuk diinterogasi.
“Kami sedang berada di Polresta. Mereka dua (Alfares Kapisa dan Yali Wenda:red) sedang diinterogasi. Alfares mendapat intimidasi sampai luka-luka di pipi kiri. Kucuran darah membuat jas almamaternya penuh dengan darah. Demikian juga Yali Wenda luka-luka di kepala,”
kata aktivis HAM Papua, Elias Petege kepada majalahselangkah.com sore tadi melalui telepon selulernya.
Tidak Ada Akses untuk Bertemu
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Olga Helena Hamadi dan Pendeta Dora Balubun telah berada di Polresta sekitar pukul 18:30 waktu setempat atas permintaan rekan-rekan dan orang 2 mahasiswa itu. Tetapi, kedatangan mereka sia-sia. Mereka tidak mendapatkan akses untuk menemui 2 mahasiswa itu.
Kepada majalahselangkah.com, melalui pesan singkatnya, Olga mengatakan,
“Katanya Kasat tidak ada di tempat. Lalu, saya telepon Kapolres, tapi katanya mereka lagi periksa jadi belum bisa ketemu. Saya jadi heran juga, padahal mereka dua ini tidak di rutan, ada kemungkinan 2 mahasiswa ini dapat pukul.”
“Kami tidak dberi akses bertemu, jadi kami pulang. Padahal, kami datang ke sini atas permintaan teman-temannya dan orang tua 2 mahasiswa ini,”
kata Olga.
Terkait penangkapan dan pembatasan akses ini, majalahselangkah.commenghubungi Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs Sulistyo Pudjo, tetapi telepon tidak aktif. Terpaksa, majalalahselangkah.commengirimkan pesan singkat untuk konfirmasi, tetapi hingga berita ini ditulis belum ada balasan.
HIngga berita ini ditulis, Alfares Kapisa dan Yali Wenda masih ditahan di Polresta Jayapura. (Yermias Degei/MS)
Regina Muabuay,Keluarga Korban Penyanderaan Mamberamo (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 1/4 (Jubi) – Eni Tan, Staf pada Kesbangpol Provinsi Papua Barat yang juga Ketua Umum Kerukunan Keluarga Besar Pejuang Pembebasan Irian Barat, mengungkapkan bahwa kasus oenyanderaan 17 Orang di Speedboat pada 9 Maret 2009 lalu di Kabupaten Mamberamo adalah konspirasi.
“Kasusnya saya baru tahu pada 17 November 2011 saat saya berada di Jakarta. Saya kerja di Kesbangpol, jadi waktu kita bicara soal MRP. Pasada satu orang yang datang, namanya Leon Sayori. Dia ini membawa dua surat,”
ungkap Eni kepada tabloidjubi.com di Kotaraja, Jayapura, Selasa (1/4).
Lanjutnya, surat yang pertama berasal dari Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Demianus Kiukiu yang isinya minta bantuan kepada Panglima OPM di Wilayah Mamberamo dengan imbalan uang untuk membeli senjata.
Sedangkan surat yang kedua berasal dari Jhoni Yogi, Dimema dan Jopari. Surat tersebut ditujukan untuk Presiden yang isinya meminta agar Demianus tidak dijadikan Bupati, karena banyak janji yang belum ditepati. Demianus juga dikatakan sebagai pihak yang melakukan berbagai peristiwa pengibaran.
“Dengan dua surat ini, tanggal 18 malam saya disuruh Pak Widianto, Dirwasnas Kesbangpol, atas ijin lisan Mendagri untuk berangkat ke Papua. Sebelum saya berangkat, sempat berbicara via telepon dengan Niko Aronggear Patay yang selanjutnya pada tanggal 19 malam, saya bertemu Nico Aronggear Patay,”
kata Eni lagi bersemangat.
Dari mereka inilah, Eni mengaku jadi tahu peristiwa penyanderaan ini, lalu dirinya mulai menjumpai keluarga korban maupun saksi-saksi untuk mengumpulkan data hingga hari ini.
“Jadi, dari data yang kita himpun itu, sudah dinyatakan bahwa itu konspirasi dan sudah sampai ke Menkopolhukam yang kemudian membentuk tim investigasi. Bahkan sekarang Polda Papua punya tim investigasi sendiri yang sudah dibentuk,”
tutur Eni.
Menurutnya, tiga kapolda lalu tidak terlalu meperhatikan masalah ini karena terlibat dalam konspirasi ini. Pak Tito saya pertemukan langsung dengan keluarga korban dengan tujuan Kapolda ini bisa tahu secara langsung peristiwa ini.
Regina Mabuay, kakak dari Ishak Petrus Mabuay yang kala itu menjabat Kepala Bagian (Kabag) Umum Kabuten Mamberamo Raya yang juga salah satu korban hilang mengatakan, lima tahun telah berlalu, namun hingga kini belum ada titik terang keberadaan adiknya.
“Selama ini kami sudah melakukan berbagai upaya, tapi hingga kini belum ada kejelasan dimana saudara kami berada. Kami harap polisi segera mengungkap kasus hilangnya rombongan itu. Kami juga melihat ada indikasi jaringan yang cukup kuat agar kasus ini tak terungkap,”
kata Regina kepada tabloidjubi.com, belum lama ini. (Jubi/Aprila)
