“Silahkan Operasi Militer, Itu Hanya Sikap Kekesalan”

Jayapura – Tak ingin banyak pihak yang memberikan penilaian keliru dan tidak-tidak terhadap dirinya, Ketua DPR Papua Deerd Tabuni akhirnya memberikan klarifikasi atas pernyataan sebelumnya yang menyebutkan dirinya mempersilahkan TNI/Polri melakukan operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya, menyusul terus terjadinya aksi-kasi penembakan di Puncak Jaya.

Dia mengatakan, ada semacam misundertanding dalam pernyataannya sebelumnya sebagaimana yang dimuat harian Bintang Papua edisi, Selasa (11/2).

Dia tidak menampik bahwa dalam wawancara dengan wartawan itu ada keluar kalimat yang mengesankan mempersilahkan TNI dan Polri melakukan operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya’, tapi pernyataan itu hanya sebagai ungkapan kekesalan dia selaku Ketua DPRP atas apa yang terus terjadi di Tanah Kelahirannya Puncak Jaya tersebut.

“Jadi saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mempersilahkan TNI/polri melakukan operasi militer di Puncak Jaya, pernyataan itu hanya sebagai sikap kekesalan saya saja, sebab selama ini kita sudah menghimbau agar pasukan TNI dan Polri dikurangi dari Puncak Jaya, tapi kenyataannya terus diperkuat ke sana, ini membuat kita tidak bisa masuk lagi, jadi ini yang membuat saya kesal,”

katanya kepada Bintang Papua via Hpnya dari Jakarta tadi malam Rabu, (12/2).

Deerd Tabuni menegaskan, secara pribadi maupun kelembagaan tidak pernah bermaksud mengijinkan aparat keamanan baik TNI maupun Polri, melakukan operasi militer di Puncak Jaya dalam rangka menumpas kelompok sipil bersenjata. Sebaliknya, DPRP malah meminta, agar pasukan TNI dan Polri dikurangi atau bahkan ditarik, agar masyarakat tidak ketakutan dan mengungsi, agar bisa mengikuti pelaksanaan Pemilu Legislatif dan presiden.

“Jadi saya tegaskan sekaligus mengklarifikasi, bahwa tak ada maksud baik secara pribadi maupun kelembagaan DPRP, mempersilakan pasukan menggelar operasi di Puncak Jaya,” ujar Deerd Tabuni lagi.

Yang saya katakan, lanjutnya, pasukan yang kini cukup banyak di Puncak Jaya, hanya membuat masyarakat ketakutan dan mengungsi sehingga harus ditarik, karena jangan sampai pelaksanaan pesta demokrasi baik Pileg maupun Pilpres terkendala, sebab banyak masyarakat yang mengungsi ke daerah lainya karena takut, seperti ke Timika, Nabire Wamena dan daerah lainnya. “Mengapa pasukan makin diperkuat ke sana yang membuat trauma bagi rakyat, padahal kita sudah minta dikurangi, jadi itu yang membuat saya kesal,” tambahnya.

Sambung Ketua DPRP, menyelesaikan persoalan di Puncak Jaya hanya dengan jalur diplomasi. “DPRP tetap mengedepankan langkah dialog, guna menyelesaikan persoalan disana, bukan dengan cara kekerasan atau operasi militer,” imbuhnya.

Jadi, sekali lagi, tegasnya, DPRP tidak bermaksud mempersilahkan operasi militer dilaksanakan di Puncak Jaya, “DPRP malah meminta operasi apapun tidak boleh dilakukan di Puncak Jaya, selain hanya dengan dialog dan pendekatan kemanusiaan,” tukasnya.

Sebagai Ketua DPRP dan pribadi, Deerd Tabuni menyatakan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat khususnya Puncak Jaya atas berita atau kabar yang sudah berkembang.

“Itu sikap kekesalan saya, karena saya sama sekali tidak pernah menyetujui adanya operasi militer di Puncak Jaya, sebab, hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan baru,” tandasnya.

Deerd Tabuni juga meminta pemberitaan itu diklarifikasi, karena dirinya banyak mendapat kecaman terutama dari sesama anggota DPRP. “Saya mohon berita itu diklarifikasi, kalau tidak saya akan tuntut wartawannya,” ancamnya.

Salah seorang anggota DPRP yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi A Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta HAM, Julius Miagoni ketika menghubungi Bintang Papua, memprotes pernyataan Ketua DPRP Deerd Tabuni yang mengizinkan operasi militer digelar di Puncak Jaya. “Sebagai anggota DPRP, saya bersama sejumlah rekan lainnya, tak mengerti dengan kebijakan ketua, yang mengizinkan operasi militer di Puncak Jaya, sebab, seharusnya DPRP sebagai representasi rakyat, wajib melindungi rakyat,” ucapnya.

Sebagai pimpinan DPRP, mestinya dalam memberikan pernyataan juga harus lebih dulu berkoordinasi dengan anggota, karena setiap keputusan parlemen harus kolegal, apalagi ini menyangkut operasi militer. “Bisa tidaknya dilakukan operasi militer kan harus ada keputusan politik, jadi kalaupun pernyataan Pimpinan demikian, dasarnya apa, kan tidak pernah sidang membahas hal itu,”ucapnya.

Untuk itu, ketua DPRP harus mengklarifikasi pernyataannya. “Stateman itu harus diklarifikasi, karena semakin menciptakan kondisi yang tidak baik di Puncak Jaya,” imbuhnya.

Kenius Kogoya Ketua Komisi E DPRP yang berasal dari daerah pemilihan Puncak Jaya, juga menyesalkan pernyataan Deerd Tabuni, jika hal itu benar. “Kalau itu benar, kami anggota sangat sesalkan, karena DPRP sebagai wakil rakyat seharusnya berkewajiban melindungi rakyat, bukan menyerahkan rakyat untuk“ ucap Kenius Kogoya.

Jadi, secepatnya, pernyataan itu harus diklarifikasi, karena sudah sangat meresahkan terutama masyarakat di Puncak Jaya. “Klrifikasi harus segera, jangan sampai menimbulkan ketidakpastian,” tuturnya. (don/jir/don/L03)

Kamis, 13 Februari 2014 08:06, BinPa

Matius Murib: Penangkapan Tinus Telenggen Diragukan

JAYAPURA — Tokoh HAM Papua Matius Murib menegaskan pihaknya sangat meragukan penangkapan salah seorang yang diduga anggota OPM sebagai pelaku serangkaian aksi penembakan di Puncak Jaya bernama Tinus Telenggen, oleh Tim Khusus Reskrim Polres Puncak Jaya dan Gabungan Brimob Polda Papua menangkap Tinus Telenggen di Kompleks Perumahan Sosial, Kota Baru, Kampung Pagaleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya Selasa (28/1) lalu.

Sebab Tinus Telenggen juga diduga kuat melakukan penyerangan Mapolsek Pirime sejak 27 November 2012 hingga menyebabkan Ipda Rofli Takubessi, Brigpol Jefry Rumkorem dan Briptu Daniel Makuker tewas.

Matius Murib mengatakan kepada Bintang Papua di Abepura, Senin (10/2), pihaknya memberikan apresiasi khusus kepada Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., PhD, yang telah membuktikan kemampuannya berhasil menangkap seseorang yang diduga pelaku serangkaian aksi penembakan di Puncak Jaya. Tapi di sisi lain pihaknya meragukan yang bersangkutan benar-benar pihak yang paling bertanggungjawab dalam konflik bersenjata selama ini. Sebab, Tinus Telenggen adalah anak sekolah umur belasan tahun.

“Dalam struktur OPM dia sebagai apa. Apa dia paling bertanggungjawab. Jangan sampai salah tangkap. Itu keraguan saya,” ujar Matius Murib.

Ironisnya lagi, tukas Matius Murib, Kapolda selalu membuat statement, apabila kejadian penembakan terjadi di Puncak Jaya, maka pihak yang paling bertanggungjawab adalah Goliat Tabuni.

Matius Murib menambahkan, pihaknya menghimbau kepada Kapolda agar tak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap tersangka Tinus Telenggen, antara lain hak-hak dia harus diberikan sebagaimana mestinya seperti makanan, kesehatan serta yang lebih penting yakni hak hukumnya. “Dia harus didampingi Penasehat Hukumnya. Tak boleh diproses tanpa didampingi Penasehat Hukum. Ini tak boleh. Hak hukumnya harus diberikan,” tandas Matius Murib.(Mdc/don/l03)

Kamis, 13 Februari 2014 07:43, BinPa

Gelar Konfrensi Pers, AMP Kutuk Tindakan Brutal TNI – POLRI di Puncak Jaya dan Yapen

Yogyakarta – Berkaitan dengan penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Kab.Puncak Jaya dan Yapen beberapa waktu terakhir, yang hingga mengakibatkan ketakutan dan trauma yang mendalam kepada rakyat sipil yang berada di daerah-daerah yang terkena dampak penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI, untuk menyikapi situasi itu, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta menggelar konfrensi pers pada hari ini (rabu,12 Februari 2014) bertempat di Asrama Mahasiswa Papua Jl. Kusumanegara No.119 Yogyakarta.

Dalam konfrensi pers yang digelar ini, Aliansi Mahasiswa Papua menegaskan mengutuk tindakan brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya dan Yapen yang telah mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban. Dan juga menyatakan agar Pemerintah Indonesia untuk segerah menarik seluruh militernya baik organik maupun non organik dari Puncak Jaya-Yapen dan seluruh tanah Papua.

Menurut AMP, keberadaan militer Indonesia (TNI-POLRI) di Papua hanya menibulkan ketakutan dan trauma bagi rakyat Papua, sebab selama ini TNI-POLRI selalu menyikapi persoalan Papua dengan tidakan-tindakan represif dan kekerasan, tanpa mendahulukantindakan persuasif.

” Keberadaan TNI-POLRI di Papua justru akan menambah masalah dan menimbulkan masalah baru, sebab merekalah yang selalu mencari-cari masalah, mereka selalu menggunakan kekuatan persenjataan mereka untuk menyiksa dan menyakiti rakyat sipil yang jelas-jelas tidak mengetahui akar persoalan yang sesungguhnya”

tegas Telius, selaku sekertaris AMP kota Yogyakarta.

Selain itu juga dalam konfrensi pers ini Telius menambahkan bahwa

“apa yang dilakukan TNI-POLRI terhadap rakyat sipil di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanah Papua sangat tidak bisa ditolerir, sebab sebab tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan pelanggaran HAM berat, namun sangat disayangkan karena hingga saat ini para pemerhati HAM dan Komnas HAM belum mengambil sikap yang tegas mengenai kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Papua”,

tegas Telius.

Untuk itu, menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanaha Papua yang marak terjadi yang dilakukan oleh militer Indonesia (TNI-POLRI), maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap “Mengutuk Tindakan Brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya, Yapen dan Seluruh tanah Papua”, dan menuntut :

1. Hentikan Penyisiran Brutal TNI-POLRI Terhadap Rakyat Sipil Papua, dan Tarik Seluruh Militer (TNI-POLRI), Organik Maupun Non Organik Dari Seluruh Tanah Papua.

2. Hentikan Eksplorasi dan Tutup Seluruh Perusahaan Milik Kaum Imperealis dan Kapitalis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco, Antam dll.

3. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Penyelesaian Persoalan Papua.

 

 

 

 

 

 

 

Pasca Kontak Senjata, Situasi Yapen Masih Mencekam

Serui (03/02/2014) – Pasca saling tembak yang terjadi antara militer Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ( TPN-PB) di Kabupaten Yapen beberapa hari lalu (01/02/2013-red), situasi di Kabuten Yapen, tepatnya di Distrik Angkaisera hingga saat ini masih mencekam akibat ulah TNI-POLRI yang melakukan operasi secara membabi buta di daerah tersebut.

Dari sumber yang kami dapatkan di lokasi kejadian menyebutkan bahwa

“TNI – POLRI sedang melakukan operasi secara membabi buta di sini, mereka memperlakukan rakyat sipil bagai binatang, dan banyak rakyat sipil yang memilih mengungsi ke hutan – hutan untuk menyelamatkan diri, serta seluruh aktivitas masyarakat dibuat lumpuh oleh mereka”

tutur SY dari lokasi kejadian.

SY menambahkan,

“masyarakt disini sangar ketakutan akibat tindakan brutal yang dilakukan TNI-POLRI dan untuk itu, kami mohon dukungan doa dan advokasi dari seluruh rakyat Papua dan dari setiap orang yang peduli akan penegakan Hak Asasi Manusia”,

tambahnya.(rk)

Lagi, Perang Suku di Mimika

Sulistyo Pudjo HartonoJAYAPURA “ Perang suku yang melibatkan sejumlah suku di Kabupaten Mimika, Sabtu (1/2) lalu kembali terjadi, hingga mengkibatkan belasan orang yang terlibat perang mengalami luka-luka.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik., saat dikonfirmasi Bintang Papua membenarkan adanya perang suku di Jayanti, Kabupaten Mimika, Papua. “Perang suku tersebut melibatkan sejumlah suku di Mimika, pada Sabtu (1/2) pagi dan mengakibatkan belasan orang luka-luka di lokasi perang tepatnya di Jayanti, Mimika,” ujarnya.

Pudjo menjelaskan, perang suku tersebut dipicu perebutan tanah hak ulayat di Mimika. Untuk itu, pihak kepolisian akan menggelar pertemuan di Polres Mimika dengan menghadirkan sejumlah lembaga masyarakkat adat serta Plt. Bupati Mimika.

“Dari informasi Polres setempat, perang suku tersebut dipicu perebutan tanah hak ulayat dan kini kami masih menunggu pertemuan hari Senin di Polres dengan menghadirkan Lemasko, Lemasmos dan Lembaga Adat lain dengan Plt Bupati Mimika,”

katanya.

Untuk mengantisipasi perang susulan, Pudjo mengklaim kepolisian setempat telah menyiagakan satu Pleton Brimob dan satu Pleton Dalmas dilokasi untuk antisipasi provokasi dari kedua belah pihak. “Dari informasi terakhir, kedua belah pihak sudah menarik diri, karena tidak ada korban,” tegasnya. (loy/don/l03)

Senin, 03 Februari 2014 01:59, BintangPapua.com

Enhanced by Zemanta

Baku Tembak di Yapen, 1 OPM Tewas

Unofficial Morning Star flag, used by supporte...
Unofficial Morning Star flag, used by supporters of West Papuan independence (Photo credit: Wikipedia)

Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Pudjo Sulistyo Hartono, S.Ik.JAYAPURA –Aksi baku tembak antara kelompok bersenjata yang diduga keras TPN/OPM dengan aparat keamanan gabungan TNI-Polri, terjadi di daerah Sasawa Kabupaten Yapen Papua, Sabtu 1 Febuari sekitar pukul 10.30 WIT. Satu anggota kelompok bersenjata tewas, sedangkan dua aparat keamanan tertembak.

Selain menewaskan satu anggota OPM, aparat juga berhasil mengamankan barang bukti milik Yohasua, berupa senjata rakitan laras panjangan yang digunakan melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan, serta berhasil mengamankan sebanyak 11 orang TPN-OPM lainnya yang saat itu melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Kombes (Pol) Pudjo Sulistyo Hartono, S.Ik., saat dikonfirmasi Bintang Papua, membenarkan telah terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut.

Dijelaskan, terjadinya kontak senjata oleh aparat TNI-Polri dan kelompok Kriminal Bersenjata tersebut karena mendapat informasi bahwa KKB melakukan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) di kawasan Sasawa Kepulauan Yapen, yang diduga dibawah pimpinan Fernando Warobai.

“Atas informasi itu, aparat keamanan yang dipimpin langsung Kapolres dan Dandim langsung menuju ke lokasi dengan menggunakan darat dan laut lalu tiba-tiba di berondong dengan senjata,” jelasnya pekan kemarin.

Dari kontak senjata yang berlangsung selama beberapa menit itu, anggota polri bernama Briptu Robert salah satu anggota Pol Air Polres Yapen mengalami luka tembak di bagian lutut dan Praka Hashim salah satu anggota Kodim Yapen mengalami luka serpihan rekoset di bagian punggung, dan Marlon Bonay salah satu warga sipil yang bertugas sebagai Motoris mengalami luka tembak di bagian pinggang.

“Dari kontak senjata itu juga, aparat keamanan berhasil menewaskan satu dari kelompok mereka bernama, Yohasua Arampay (38), yang selanjutnya aparat keamanan berhasil menguasai lokasi kejadian sehingga langsung melakukan penyisiran di lokasi tersebut,”

paparnya.

Usai menguasai lokasi kejadian, aparat keamanan berhasil mengamankan sebanyak 11 orang Kelompok Kriminal Bersenjata tersebut dan berhasil menyita barang bukti berupa, , senjata api rakit sebanyak 13 buah, senjata laras panjang sebanyak 11 buah, dua pucuk senjata laras pendek, dua buah sangkur, dua buah bom Dopis, dua buah Busur, 20 anak Panah, satu Tombak, satu buah Hanphone, sejumlah pakaian loreng, dua bua bendera Bintang Kejora, sejumlah Bama dan obat-obatan lainnya.

Pudjo menandaskan, situasi paska terjadi penembakan tersebut situasi dan kondisi di daerah Kepulauan Yapen mulai kondusif, dan aktifitas masyarakat berjalan lancar, namun aparat keamanan terus melakukan pengamanan untuk menghindari adanya balasan dari kelompok mereka.

“Situasi sekarang aman saja, sementara kesebelas orang yang sudah diamankan kini masih dalam pemeriksaan oleh penyidik Reskrim Polres Kepulauan Yapen, dan kemungkinan mereka akan dibawa ke Mapolda Papua untuk diperiksa lebih lanjut,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam pres release dari Pendam XVII/Cenderawasih yang di diterima Bintang Papua, Minggu (2/2) kemarin menyebutkan, patroli gabungan TNI-Polri berhasil menggagalkan kegiatan latihan militer KKB di wilayah Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah pimpinan Fernando Warobai di Kampung Sasawa Distrik Kosiwo Kabupaten kepulauan Yapen tersebut.

Setelah mendapat informasi bahwa di kampung Sasawa Distrik Yapen Barat telah berlangsung latihan militer yang dilakukan oleh kelompok KKB wilayah Yapen Barat, maka aparat gabungan TNI-Polri bergegas melaksanakan patroli gabungan untuk melakukan penyergapan, yang dipimpin langsung oleh Dandim 1709/YW Letkol Inf Dedi Iswanto dan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Anwar Narsim.

Setibanya di perbatasan Kampung Mariarotu dan Kampung Kanawa tepatnya, di sungai Semboi Tim Patroli gabungan TNI-Polri mendapat gangguan tembakan dan selanjutnya terjadi kontak tembak yang menyebabkan kelompok KKB mundur kearah Pantai.

Setelah keadaan dapat dikuasai oleh Tim Patroli gabungan TNI-POLRI selanjutnya Patroli gabungan melakukan penyisiran dan berhasil menemukan Gapura bertuliskan “Anda memasuki Zona Merah” serta satu buah bendera Bintang Kejora.

Selanjutnya, tim gabungan melakukan penyisiran di tepi pantai dengan menggunakan Speed boat lalu tiba-tiba mendapat gangguan tembakan kembali dari kelompok KKB dan terjadi kontak tembak yang mengakibatkan Praka Nur Hasim anggota Kodim 1709/YW luka ringan (lecet/goresan dipinggang kanan bagian belakang) dan Briptu Robert Anggota Polres Yapen luka tembak di paha kanan luar serta satu orang masyarakat, sopir Speed Boat luka lecet.

Ketika menguasai lokasi kejadian, aparat mendapat 1 orang anggota KKB tewas di tempat atas nama Yohasua Arampayai serta senjata rakitan Laras Panjang 15 Pucuk, Pistol rakitan 3 Pucuk beserta puluhan amunisi senjata, bendera Bintang Kejora 2 lembar, pakaian Loreng 22 buah, Dokumen kegiatan Konsolidasi, Struktur TNP/B dan Konferensi I standarisasi Pertahanan Nasional serta 10 (sepuluh) orang anggota KKB ditangkap dan diamankan di Polres Kepulauan Yapen untuk menjalani pemeriksaan. (loy/don/l03)

Senin, 03 Februari 2014 02:21, BintangPapuacom

Enhanced by Zemanta

Aktivitas Warga Kosiwo Belum Normal Pasca Penembakan Yapen

Fotret penembakan dan korban serta senjata dan alat – alat perang maupun bendera Bintang Kejora semuanya telah disita oleh aparat keamanan di Kepulauan Yapen (Foto Parlindungan)

Timika, 3/2 (Jubi)  —   Hingga kini situasi keamanan terkendali, namun aktivitas masyarakat khususnya di Distrik Kosiwo dan Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, masih sangat mencekam. Kegiatan normal masyarakat tidak berjalan seperti biasanya, pasca insiden penembakan, pada Minggu (2/2) kemarin.

Hal ini diakui oleh Sadar Parlindungan, warga Kepulauan Yapen melalui akun facebooknya kepada tabloidjubi.com, Senin (3/2),  sekaligus menjelaskan, bahwa penembakan terjadi di Kampung Sasawa di Distrik Kosiwo, pada Minggu (2/2) kemarin.

Dikatakan Sadar, operasi aparat keamanan kemarin (Minggu, 2/2) mengakibatkan 1 korban tewas dari masyarakat sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka baik dari masyarakat mau pun TNI/POLRI.

Sementara itu,  Juru Bicara Polda Papua, Kombes Pujo Sulistyo mengatakan kontak senjata terjadi ketika aparat gabungan TNI mendatangi lokasi kejadian guna membubarkan sekelompok orang yang disebutkan oleh Polisi sebagai kelompok bersenjata yang sedang menggelar Konfrensi Tingkat Tinggi.

“Ada informasi, kelompok itu sedang menggelar KTT, lalu aparat keamanan di Pimpin Kapolres dan Dandim Yapen langsung menuju lokasi. Namun setibanya disana, langsung diberondong tembakan, sehingga baku tembak pecah,”

jelasnya.

Kontak senjata selama beberapa menit itu melukai Briptu Robert Danunan anggota Polisi Air Polres Yapen dan Praka Hasim anggota Kodim Yapen.

“Briptu Danunan terkena tembakan di lutut sedangkan Praka Hasim di punggung dan Marlon Bonay warga sipil motoris yang bawa aparat keamanan terkena peluru dipinggang,”

ucapnya.

Menurutnya, anggota kelompok  bersenjata yang tewas bernama Yohasua Arampay (38). Setelah baku tembak, aparat gabungan berhasil menguasai lokasi, dan mengamankan 11 orang yang dituduh sebagai kelompok kriminal bersenjata. “Ada sebelas orang yang diringkus, saat ini sedang diperiksa,” kata Kabidhumas.

Lanjut Kabdhumas barang bukti yang berhasil disita adalah 13 senpi rakitan TDR, 11 Senpi laras panjang dan 2 pendek. 2 sangkur. 2 dopis (bom ikan), 2 busur. 20 anak panah,1 tombak, 1 hp. Pakaian loreng, 2 bendera bintang kejora serta bahan makanan dan obat-obatan. (Jubi/Eveerth)

 on February 3, 2014 at 20:33:21 WP,TJ

Kontak Senjata Di Yapen, Satu Orang Tewas

Ilustrasi Penembakan Papua

Jayapura 2/1 (Jubi) – Seorang yang diduga anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM)  bernama Yohasua Arampayai (38) tewas tertembak dalam kontak senjata dengan TNI dan Polri di kawasan Sasawan Kepulauan Yapen-Kabupaten Kepulauan Yapen, Sabtu (1/2) pagi sekitar pukul 10.30 waktu Papua.

Akibat kontak senjata tersebut aparat kemanan TNI/Polri mengamankan sebanyak 11 orang yang diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Bersama 11 orang ini polisi mengklaim mendapatkan senjata api rakitan sebanyak 13 pucuk, senjata api laras panjang sebanyak 11 pucuk,  dua pucuk senjata api laras pendek, dua senjata tajam jenis sangkur (parang sabit), dua peledak rakitan jenis bom Dopis, dua Busur, 20 anak Panah, satu tombak, satu unit telepon genggam, sejumlah pakaian loreng, dua buah bendera bergambarkan Bintang Kejora, sejumlah Bama (bahan makanan) dan obat-obatan lainnya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Pudjo Sulistyo Hartono membenarkan telah terjadi kontak senjata antara TNI/Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa terjadinya kontak senjata antara aparat TNI/Polri dan kelompok yang disebut Kriminal Bersenjata tersebut karena mendapat informasi bahwa kelompok itu melakukan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) di kawasan Sasawa Kepulauan Yapen.

“Atas informasi itu, aparat keamanan yang dipimpin langsung oleh Kapolres dan Dandim langsung menuju ke lokasi dengan menggunakan jalan darat dan laut . Namun tiba-tiba di berondong  dengan senjata,”

kata Pudjo, Minggu (2/2).

Akibat kontak senjata yang berlangsung selama beberapa menit itu, lanjut Pudjo, seorang anggota Polri bernama Briptu Robert salah satu anggota Pol Air Polres Yapen mengalami luka tembak dibagian lutut dan Praka Hashim salah satu anggota Kodim Yapen mengalami luka serpihan rekoset di bagian punggung dan Marlon Bonay salah satu warga sipil yang bertugas sebagai Motoris mengalami luka tembak di bagian pinggang.

“Dari kontak senjata itu juga, aparat keamanan berhasil menewaskan satu dari kelompok mereka bernama Yohasua Arampay (38). Selanjutnya aparat keamanan berhasil menguasai lokasi kejadian sehingga langsung melakukan penyisiran di lokasi tersebut,”

ujarnya.

Dikatakan Pudjo, pasca kontak senjata tersebut kini kondisi daerah Kepulauan Yapen mulai kondusif dan aktifitas masyarakat berjalan lancar. Namun aparat keamanan terus melakukan pengamanan untuk menghindari adanya balasan dari kelompok yang baku tembak dengan aparat keamanan.

“Situasi sekarang aman saja, sementara kesebelas orang yang sudah diamankan kini masih dalam pemeriksaan oleh penyidik Reskrim Polres Kepulauan Yapen dan kemungkinan mereka akan dibawa ke Mapolda Papua untuk diperiksa lebih lanjut,”

katanya.

Sementara itu, dari Press Realese dari Kodam XVII Cenderawasih di wakili Penerangan Kodam melalui surat elektronik (email) kepada Jubi, menyatakan bahwa Patroli gabungan TNI-POLRI berhasil menggagalkan kegiatan latihan militer GSP/B di wilayah Yapen Barat Kabupaten kepulauan Yapen pimpinan Fernando Warobai pada 01 Februari 2014 di kampung Sasawa Distrik Kosiwo Kabupaten kepulauan Yapen.

Setelah mendapat informasi bahwa di kampung Sasawa Distrik Yapen Barat telah berlangsung latihan militer yang dilakukan oleh kelompok GSP/B wilayah Yapen Barat maka aparat gabungan TNI-POLRI melaksanakan patroli gabungan untuk melakukan penyergapan. Patroli gabungan dipimpin langsung oleh Dandim 1709/YW Letkol Inf Dedi Iswanto dan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Anwar Narsim.

Setelah tiba di perbatasan Kp Mariarotu dan Kp Kanawa tepatnya di sungai Semboi Tim Patroli gabungan TNI-POLRI mendapat gangguan tembakan dan selanjutnya terjadi kontak tembak yang menyebabkan kelompok GSP/B mundur kearah Pantai. Setelah keadaan dapat dikuasai oleh Tim Patroli gabungan TNI-POLRI selanjutnya Patroli gabungan melakukan penyisiran dan ditemukan Gapura bertuliskan

“Anda memasuki Zona Merah “

serta satu bendera Bintang Kejora.

Setelah sampai di kawasan KP Sasawa melakukan penyisiran di tepi pantai dengan menggunakan Speed boat tiba-tiba mendapat gangguan tembakan kembali dari kelompok GSP/B dan terjadi kontak tembak yang mengakibatkan Praka Nur Hasim anggota Kodim 1709/YW luka ringan (lecet/goresan dipinggang kanan bagian belakang) dan Aipda Robert anggota Polres Yapen luka tembak dipaha kanan luar serta satu orang masyarakat sopir Speed Boat luka lecet.

Setelah kontak tembak kelompok GSP/B melarikan diri selanjutnya Tim Patroli gabungan TNI-POLRI melaksanakan penyisiran dan mendapatkan 1 Orang anggota GSP/B tewas ditempat atas nama Yohasua Arampayai serta senjata rakitan Laras Panjang 15 Pucuk, Pistol rakitan 3 Pucuk beserta puluhan amunisi senjata, bendera Bintang Kejora 2 lembar, pakaian Loreng 22 buah, Dukumen kegiatan Konsolidasi, Struktur TNP/B dan Konferensi I standarisasi Pertahanan Nasional serta  10 (sepuluh) orang anggota GSP/B ditangkap dan diamankan di Polres Kepulauan Yapen untuk menjalani pemeriksaan.

Selanjutnya korban yang terkena luka ringan akibat tembakan dirawat di KSA Kodim 1709/YW dan sampai saat ini kondisinya baik sedangkan korban tewas dari kelompok GSP/B di evakuasi menuju RSUD Kabupaten Serui. (Jubi/Indrayadi TH)

  on February 2, 2014 at 19:23:02 WP,TJ

Presiden GIDI, Karobanak. D. Wandikbo: SESALKAN TINDAKAN TNI/POLRI DI PUNCAK JAYA DAN SANGSI HUKUMAN MATI BAGI GERAKAN PAPUA MERDEKA.

Presiden GIDI; Karobanak D. Wandikbo

Jayapura, 30/1(Jubi)-President Gereja Injil di Indonesia (GIDI) Dorman Wandikbo (Karobanak) sangat menyesalkan atas tindakan aparat TNI/POLRI terhadap anggota jemaatnya. Terutama saat aparat melakukan penyisiran di Puncak Jaya pasca pengambilan delapan pucuk senjata milik polisi di Distrik Kulirik, Puncak Jaya, Papua.

“Sangat menyesalkan peristiwa itu terjadi  Minggu (26/1). Saat jemaat sementara beribadah, dan tiba-tiba tentara masuk hentikan dan suruh keluar. Semua panik. Saat panik itu, satu persatu anggota jemaat keluar sambil  merayap,” tutur Dorman (Karobanak) kepada tabloidjubi.com di kantor Pusat GIDI, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (30/1).

Menurut Karobanak, tindakan aparat ini membuktikan bahwa negara ini tidak menghargai Gereja hingga para pemimpinnya. ”Mereka meginjak-injak gereja. Tidak lagi menghargai pemimpin gereja, padahal Injil yang lebih dulu berada di Papua,” katanya.

Jikalau aparat  TNI menghargai Gereja lanjut dia, mestinya  tindakan harus dengan alamat yang  jelas dan  tindakan mereka tidak jelas dan salah. “Orang yang merampas senjata itu arah larinya jelas. Mengapa mereka (TNI/POLRI) ada di gereja? Apa tujuannya?” tanya Karobanak.

Menurutnya, kalau TNI/POLRI mau tahu dan mencari informasi tentang kebenaran, keberadaan pelaku, mestinya datang saja dengan pakaian biasa atau pakaian preman. Dikatakan mereka bisa tanya langsung ke masyarakat,  tokoh agama. “Cara itu etika yang baik,” katanya.

“Mengapa masyarakat yang korban? Cara ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mereka dari dulu sampai sekarang berperilaku begitu. Mereka lihat orang Papua seperti biadab,” tegas Karobanak.

Kalau mau menyelesaikan persoalan, ingin mengembalikan delapan pucuk senjata, menurut Karobanak, pemimpin TNI/POLRI harus Negosiasi dengan Pemda setempat. “Beri waktu kepada Pemda. Pemerintah undang pemimpin Gereja, tokoh adat dan masyarakat. Kalau semua ini tidak berhasil, sampai kita menghadapi satu kebuntuan, silahkan TNI ambil reaksi,” katanya.

Semua proses ini tidak jalan lanjut dia dan  TNI/POLRI segera mengambil tindakan.”Bicara dulu dengan Gereja, pemerintah, adat juga tidak. Mereka langsung mengambil tindakan. TNI dan Polri tidak punya hati untuk Papua. Mereka anggap orang Papua biadab,”tegas Karobanak.

Sebelumnya, seorang warga Puncak Jaya yang mengaku bernama, Ely Tabuni mengatakan kepada tabloidjubi.com bahwa beberapa warga, jemaat Gereja di Kulirik, dianiaya aparat TNI. Kepada tabloidjubi.com, Ely menceritakan kalau telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan kepada warga yang sedang beribadah di Gereja Dondobaga, Kulirik, sekitar pukul 08.00 WIT.

“Pada saat itu, mereka sedang merazia warga yang diduga anggota OPM yang ada dalam gereja. Beberapa dari aparat itu sempat memukul dan mengusir warga yang tak terima adanya gangguan dalam ibadah itu. Beruntung ada aparat lain yang berhasil menghentikan aksi kekerasan rekannya,” katanya, Senin (27/1).

Ely menambahkan, aparat kemudian mengamamankan dua orang warga dalam gereja itu yakni Tenius Telenggen dan Tigabur Enumbi untuk dibawa ke Polres setempat.

Setelah beberapa hari kemudian  Bapak Presiden GIDI Pdt D. Wandikbo (Karobanak) menambahkan mengenai penggeledahan dan penyisiran yang di lakukan oleh aparat, terlebih khusus terhadap semua anggota jemaat yang di indikasi sebagai anggota OPM lalu di tangkap sewenang-wenang tersebut, Karobanak menambahkan bahwa “Kalau bicara hukuman mati, saya (Karobanak) mau tanya, apakah perjuangan Papua Merdeka itu teroris? Bicara Hukuman mati itu adalah teroris. Mereka itu bukan bunuh delapan orang, hanya delapan  pucuk senjata bagaimana sampai bicara hukum mati, ”tutur Wandikbo (Karobanak) kepada tabloidjubi.com di kantor Pusat GIDI, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua,Kamis (30/1).

Perjuangan Papua Merdeka, menurut Karobanak, bukan teroris, bukan kriminal melainkan perjuangan menuntut hak yang melekat pada orang Papua yang tidak bisa diganggugat. “Papua merdeka itu hak dasar orang Papua,” tutur Karobanak. “Orang Papua minta merdeka bukan karena penderitaan, kelaparan dan kemiskinan, tapi mau lepas karena ideologi yang harus kita pahami,”tegas Karobanak.

Karena itu, menurut Karobanak, Yemiter Talenggen yang dituduh tidak layak dihukum mati. Apalagi yang bersangkutan belum terbukti keterlibatannya hingga kepemilikan senjata. Kalau pun terbukti, menurut Karobanak, Yemiter Talenggen tidak bisa dihukum mati kalau bicara ajaran Agama. “Saya tahu Bapak Wakapolda itu anak Tuhan jadi tahu firman Tuhan. Saya pikir TNI/POLRI perlu belajar pengampunan,”tuturnya.

Sebelumnya Wakapolda Papua, Paulus Paterpau mengatakan Yemiter Talenggen dihukum mati saja karena yang bersanggkutan meresahkan masyarakat, menyebabkan korban warga sipil dan militer. (Jubi/Mawel).

PRESIDEN GIDI, D. WANDIKBO (KAROBANAK): SESALKAN TINDAKAN TNI/POLRI DI PUNCAK JAYA DAN SANGSI HUKUMAN MATI BAGI GERAKAN PAPUA MERDEKA.

Presiden GIDI; Karobanak D Wandikbo.

Jayapura, 30/1(Jubi)-President Gereja Injil di Indonesia (GIDI) Dorman Wandikbo (Karobanak) sangat menyesalkan atas tindakan aparat TNI/POLRI terhadap anggota jemaatnya. Terutama saat aparat melakukan penyisiran di Puncak Jaya pasca pengambilan delapan pucuk senjata milik polisi di Distrik Kulirik, Puncak Jaya, Papua.

“Sangat menyesalkan peristiwa itu terjadi  Minggu (26/1). Saat jemaat sementara beribadah, dan tiba-tiba tentara masuk hentikan dan suruh keluar. Semua panik. Saat panik itu, satu persatu anggota jemaat keluar sambil  merayap,” tutur Dorman (Karobanak) kepada tabloidjubi.com di kantor Pusat GIDI, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (30/1).

Menurut Karobanak, tindakan aparat ini membuktikan bahwa negara ini tidak menghargai Gereja hingga para pemimpinnya. ”Mereka meginjak-injak gereja. Tidak lagi menghargai pemimpin gereja, padahal Injil yang lebih dulu berada di Papua,” katanya.

Jikalau aparat  TNI menghargai Gereja lanjut dia, mestinya  tindakan harus dengan alamat yang  jelas dan  tindakan mereka tidak jelas dan salah. “Orang yang merampas senjata itu arah larinya jelas. Mengapa mereka (TNI/POLRI) ada di gereja? Apa tujuannya?” tanya Karobanak.

Menurutnya, kalau TNI/POLRI mau tahu dan mencari informasi tentang kebenaran, keberadaan pelaku, mestinya datang saja dengan pakaian biasa atau pakaian preman. Dikatakan mereka bisa tanya langsung ke masyarakat,  tokoh agama. “Cara itu etika yang baik,” katanya.

“Mengapa masyarakat yang korban? Cara ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mereka dari dulu sampai sekarang berperilaku begitu. Mereka lihat orang Papua seperti biadab,” tegas Karobanak.

Kalau mau menyelesaikan persoalan, ingin mengembalikan delapan pucuk senjata, menurut Karobanak, pemimpin TNI/POLRI harus Negosiasi dengan Pemda setempat. “Beri waktu kepada Pemda. Pemerintah undang pemimpin Gereja, tokoh adat dan masyarakat. Kalau semua ini tidak berhasil, sampai kita menghadapi satu kebuntuan, silahkan TNI ambil reaksi,” katanya.

Semua proses ini tidak jalan lanjut dia dan  TNI/POLRI segera mengambil tindakan.”Bicara dulu dengan Gereja, pemerintah, adat juga tidak. Mereka langsung mengambil tindakan. TNI dan Polri tidak punya hati untuk Papua. Mereka anggap orang Papua biadab,”tegas Karobanak.

Sebelumnya, seorang warga Puncak Jaya yang mengaku bernama, Ely Tabuni mengatakan kepada tabloidjubi.com bahwa beberapa warga, jemaat Gereja di Kulirik, dianiaya aparat TNI. Kepada tabloidjubi.com, Ely menceritakan kalau telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan kepada warga yang sedang beribadah di Gereja Dondobaga, Kulirik, sekitar pukul 08.00 WIT.

“Pada saat itu, mereka sedang merazia warga yang diduga anggota OPM yang ada dalam gereja. Beberapa dari aparat itu sempat memukul dan mengusir warga yang tak terima adanya gangguan dalam ibadah itu. Beruntung ada aparat lain yang berhasil menghentikan aksi kekerasan rekannya,” katanya, Senin (27/1).

Ely menambahkan, aparat kemudian mengamamankan dua orang warga dalam gereja itu yakni Tenius Telenggen dan Tigabur Enumbi untuk dibawa ke Polres setempat.

Setelah beberapa hari kemudian  Bapak Presiden GIDI Pdt D. Wandikbo (Karobanak) menambahkan mengenai penggeledahan dan penyisiran yang di lakukan oleh aparat, terlebih khusus terhadap semua anggota jemaat yang di indikasi sebagai anggota OPM lalu di tangkap sewenang-wenang tersebut, Karobanak menambahkan bahwa “Kalau bicara hukuman mati, saya (Karobanak) mau tanya, apakah perjuangan Papua Merdeka itu teroris? Bicara Hukuman mati itu adalah teroris. Mereka itu bukan bunuh delapan orang, hanya delapan  pucuk senjata bagaimana sampai bicara hukum mati, ”tutur Wandikbo (Karobanak) kepada tabloidjubi.com di kantor Pusat GIDI, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua,Kamis (30/1).

Perjuangan Papua Merdeka, menurut Karobanak, bukan teroris, bukan kriminal melainkan perjuangan menuntut hak yang melekat pada orang Papua yang tidak bisa diganggugat. “Papua merdeka itu hak dasar orang Papua,” tutur Karobanak. “Orang Papua minta merdeka bukan karena penderitaan, kelaparan dan kemiskinan, tapi mau lepas karena ideologi yang harus kita pahami,”tegas Karobanak.

Karena itu, menurut Karobanak, Yemiter Talenggen yang dituduh tidak layak dihukum mati. Apalagi yang bersangkutan belum terbukti keterlibatannya hingga kepemilikan senjata. Kalau pun terbukti, menurut Karobanak, Yemiter Talenggen tidak bisa dihukum mati kalau bicara ajaran Agama. “Saya tahu Bapak Wakapolda itu anak Tuhan jadi tahu firman Tuhan. Saya pikir TNI/POLRI perlu belajar pengampunan,”tuturnya.

Sebelumnya Wakapolda Papua, Paulus Paterpau mengatakan Yemiter Talenggen dihukum mati saja karena yang bersanggkutan meresahkan masyarakat, menyebabkan korban warga sipil dan militer. (Jubi/Mawel).

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny