ayapura – Salah satu usulan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintahan di Tanah Papua adalah penyelenggaraan referendum untuk menentukan nasib masyarakat lokal jika nantinya UU ini tidak berjalan efektif.
“Pasal 299 yang krusial, tapi ini masih draft masih akan ada supervisi,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe kepada wartawan di Hotel Sahid Papua, Rabu (15/1) siang.
Pasal 299 ayat 2 RUU itu mengatakan apabila UU ini tidak dijalankan pemerintah secara konsisten dan tidak berdampak signtifikan bagi peningkatan taraf hidup, dan kesejahteraan orang asli Papua, maka atas prakarsa MRP dapat diselenggarakan referendum yang melibatkan warga lokal di Tanah Papua untuk menentukan nasib mereka.
Dengan demikian, tatanan hukum di Papua nantinya diatur oleh Peraturan Daerah Istimewa (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Adapun undang-undang RI mengacu pada undang-undang pemerintahan di Tanah Papua. “Mau tidak mau semua pasal dalam draf harus diterima oleh pemerintah pusat,” kata Lukas.
Lukas mengatakan, RUU yang terdiri dari 50 Bab 315 pasal ini telah dilakukan supervisi sebanyak 15 kali. “Selanjutnya draft hasil supervisi akan diserahkan secara simbolis kepada DPR Papua, pada Kamis (16/1) untuk diparipurnakan,” kata Lukas.
Setelah itu, lanjut Lukas, bersama seluruh Bupati se-Papua dan Papua Barat, tim asistensi dan tim ahli akan menyerahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta pada 20 Januari mendatang.
Menurut Lukas, rombongan dari Papua yang membawa draft ini akan diterima dalam rapat kebinet terbatas. Setelah diserahkan, Presiden akan memanggil Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dilakukan supervisi.
“Setelah diserahkan kepada Presiden, tugas selanjutnya kita di Jakarta akan mengurus ini karena melibatkan antar lembaga, kementerian dan DPR RI,” kata Gubernur.
Gertakan Ulangan
Sebelumnya Pada 18 Juni 2010, MRP, dan Dewan Adat Papua (DAP) pernah menyampaikan aspirasi referendum bagi masa depan Papua kepada DPRP. Hasil musyawarah mereka menghasilkan 11 rekomendasi yang selanjutnya diserahkan kepada kepada Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Daerah dan DPRP.
Musyawarah MRP dan Masyarakat Adat Papua dihadiri tujuh wilayah adat di seluruh Tanah Papua. Dalam keputusan bersama mereka menganggap keberadaan Otsus Papua dianggap gagal memahami situasi politik di Tanah Papua. Atas dasar itu,seluruh peserta Musyawarah dan komponen politik yang hadir menyerukan kepada MRP dan DPRP segera mengembalikan Otsus ke pemerintah pusat.
English: Coat of arms of Republic of West Papua Bahasa Indonesia: Lambang Republik Papua Barat Русский: Герб Республики Западное Папуа (Photo credit: Wikipedia)
Usai berkunjung ke Papua Barat 13 Januari 2014, pertemuan singkat empat menteri luar negeri negara-negara pasifik yang juga bagian dari Melanesian Spearhead Groub (MSG), Lukas Enembe selaku Gubernur Papua menerima kunjungan tersebut. Misi yang digagas Indonesia dengan menuangkannya dalam bentuk kerjasama ekonomi (join statemen ekonomi), salah satunya adalah tidak mengganggu wilayah kedaulatan masing-masing.
Menanggapi hal itu, seluruh rakyat Papua dan Papua Barat menolaknya. Bagi mereka, seharusnya, MSG berkunjung ke Papua terkait resolusi KTT-MSG yang mana menegasikan penentuan nasib sendiri West Papua. Bahkan, ketemu dengan mereka yang punya aplikasi ke MSG. Hal serupa juga dinyatakan oleh negara Vanuatu yang merupakan corong kemerdekaan Papua Barat saat ini, sehingga menarik diri dari misi tersebut.
Walau kehadiran menlu MSG seolah-olah pro-Pemerintah pusat dan daerah, tetapi, mereka (pejuang Papua) masih punya amunisi politik yang mendapat dukungan penuh dari jajaran negara Vanuatu.
Perlu diketahui, delegasi MSG selama berkunjung, seluruh biaya ditanggung negara Indonesia. Sehingga apa yang mereka lakukan selama di Papua dan Indonesia, sesuai dengan pemberi dana. Kecuali, kedatangan mereka didukung oleh suatu badan independen. Bagaimanapun juga, empat menlu MSG yang hadir ke Papua, seluruh pembiayaan perjalanan ditanggung Indonesia sebagai negara pengundang. Sehingga, ketika ruang dialog yang di inginkan orang Papua agar delegasi bertemu dengan komponen yang bersebrangan dengan Indonesia, tak realisasi. Ya, kemauan Jakarta (pusat) tak mau memakai dana negara bagi kepentingan menyambungkan persoalan Papua. Mereka fokus pada upaya kerjasama ekonomi saja.
Sampai saat ini, kementerian politik, hukum dan keamanan, sebagai pihak yang menjalankan misi ini, belum membuka berapa nilai uang negara yang digunakan.
Sebenarnya, dikatakan empat menteri luar negeri tidak benar. Karena Kanaky Sosialis masih menunggu referendum pada September tahun ini. Sehingga, yang berstatus menlu pada misi ini hanyalah tiga menlu (PNG, FIJI dan Salomon). Namun, konteks Melanesian Spearhead Groub, seluruh anggota dalam groub ini disebut menteri luar negeri negara-negara MSG termasuk Sosialis Kanaky. Inilah pengartian sesungguhnya dari delegasi tersebut.
Dan pada akhirnya, kedepannya setelah status Papua Barat masuk sebagai keanggotan MSG, giliran berikutnya, daerah Melanesian seperti Maluku, NTT, NTB terikut didalmnya. Sebab, zona dagang dan politik semacam ini sudah marak berdiri dibelahan dunia. Sebut saja, ALBA di Amerika Latin maupun UNI Afrika.
Tuntutan Papua medeka sekarang harus berhadapan dengan regulasi ekonomi internasional yang menjadi barometer dunia. Adanya APEC, G-77, AFTA, TPPA dan MSG. Asia-Pasifik pun dipersiapkan bahkan mempersiapkan diri menyambut berlakunya pasar bebas Asian-Pasifik. Sudah nampak polemik tersebut. Geliat yang terjadi di Papua juga merupakan ekses dunia pula. Pertarungan hegemoni ideologi kapitalis versus sosialis, tak luput dari oriestasi masa kini, termasuk bumi Papua Barat. Adanya perlombaan menancapkan kepentingan ekonomi, memicu eskalasi politik regional dan internasional.
Sampai proses ini, pada akhirnya, pertarungan ekonomi dan perjuangan Papua Merdeka, terus bertolak belakang. Dimana perjuangan mewujudkan negara Papua Barat sebagai satu wilayah politik yang sejajar dengan negara-negara dunia. Apa yang terjadi dengan kehadiran delegasi menteri luar negeri melanesia, merupakan pola lama yang terus dipakai dalam mengatasi masalah Papua. Cara kasi uang sebagai bentuk suap, kerjasama ekonomi demi mengalihkan tuntutan demokrasi dan hak asasi Manusia, budaya dan politik kedaulatan.
Pemerintah Indonesia tentu mengangap bahwa babak baru Papua paska kunjungan empat menlu MSG adalah bagaimana pemerintah Indonesia mengatasi persoalan tuntutan kemerdekaan dalam zona dagang dunia. Sebab, dunia saat ini bergaining pada konteks market. Sementara gerakan Papua Merdeka menilai bahwa aplikasi kemerdekaan dilaihkan kedalam bentuk kerjasama ekonomi, bentuk pelecehan nyata bagi cita-cita pemenuhan hak, yang terus dilakukan oleh penguasa Indonesia yang notabene menjunjung tinggi mukadimah konstitus Republik Indonesia “Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa, Maka dari itu Penjajahan harus di hapuskan”.
Ketua Komisi A, DPRP Papua, Ruben Magai, S.Ip. Foto: Dok MS
Jayapura — Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang menangani bidang Hukum, HAM, dan Hubungan Luar Negeri, Ruben Magai meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Kepolisian Derah (Kapolda) Papua, dan Kepala Kepolisian Kota (Polresta) Jayapura membebaskan Markus Haluk Cs yang ditangkap polisi pagi tadi, Senin, (13/1/14) di taman Imbi, depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Berkenaan dengan penangkapan aktivis HAM di depan kantor DPRP Papua pukul 09.50 atas nama Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI), Markus Haluk dan Direktris Yahamak, Yosepha Alomang yang sementara ditahan di Polresta Jayapura, berkaitan dengan kedatangan tim MSG di tanah Papua, segera keluarkan dari tahanan sebelum terjadi sesuatu, kata Ruben dalam keterangan tertulisnya yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com siang ini.
Ketika dikonfirmasi, Kapolres Jayapura, Alfred Papare mengatakan, Rombongan Markus tidak memberikan izin.
“Markus Haluk dan kawan-kawan ditahan karena memimpin aksi dan melanggar Undang-Undang. Mereka dimintai keterangan, jangan terpengaruh dengan sms-sms,”
kata Kapolres.
Diketahui, saat ini delegasi MSG diterima gubernur Enembe bersama beberapa pejabat diantaranya, Kapolda Papua, Wakapolda Papua, Wakil Gubernur dan Pangdam. (GE/HY/MS)
llustrasi demontrasi rakyat Papua di DPRP. Foto: Ist
Jayapura — Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI), Markus Haluk; Direktris Yahamak, Yosepha Alomang; dan Ketua Parlemen Jalanan, Yusak Pakage dan puluhan orang lainnya pagi tadi, Senin, (13/1/14), pukul 0930 waktu Jayapura ditangkap polisi di taman Imbi, depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Pantauan reporter majalahselangkah.com di lapangan, Markus Haluk dan Yosepha ditangkap pukul 09:50 waktu Jayapura. Puluhan lainnya ditangkap menyusul. Hingga berita ini ditulis, mereka yang ditangkap itu diamankan di Polresta Jayapura.
Demontrasi digelar oleh Panitia Bersama NRPB, WPCL, PNWP, KNPB, dan oraganisasi-organisasi perjuangan serta organisasi pemuda dan mahasiswa Papua untuk menyambut kedatangan para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Anggota Melanesia atau Melanesia Spearhead Group (MSG) hari ini di Jayapura.
Demontrasi Panitia Bersama meminta delegasi MSG untuk harus bertemu dengan rakyat Papua dan para tahanan politik yang hingga kini berjumlah 70 orang itu. Dikutip majalahselangkah.com sebelumnya, delegasi MSG dijadwalkan hanya akan bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe dan DPRP Papua.
Walaupun terjadi penangkapan, aksi demontrasi masih berlangsung dan masa dari berbagai arah masih berdatangan.
“Kota Jayapura dipadati aparat polisi dan militer dengan senjata lengkap tetapi aksi masih berlanjut dan rencananya akan bermalam di kantor DPRP sampai delegasi MSG bertemu rakyat Papua,”
kata sumber majalahselangkah.com dari tempat aksi. (GE/HY/TBR/MS)
Pesawat Fokker 100, PK-TWN milik PT. Transwisata Prima Aviation (IST)
Jayapura, 13/1 (Jubi) – Delegasi negara-negara Melanesia yang direncanakan mengunjungi Papua tiba di Jayapura hari ini (13/1) sekitar pukul 05.20 WIT, menggunakan pesawat milik PT. Transwisata Prima Aviation.
seperti yang diagendakan, Menlu Fiji H.E. Ratu Inoke Kubuabola, Menlu Papua New Guinea Mr. Hon Rimbink Pato dn Menlu Kepulauan Solomon Mr. Hon Soalaoi Clay Forau dan perwakilan FLNKS tiba di Bandara sentani, Jayapura hari ini, Senin (13/1). Kedatangan delegasi negara-negara Melanesia ini disambut oleh Pangdam XVII/cenderawasih, Kapolda Papua, Danlanud Jayapura, Bupati Jayapura dan para Muspida Kabupaten Jayapura serta tamu undangan lainnya. Namun tak tampak dalam delegasi ini Joe Natuman, Utusan Khusus Vanuatu untuk Dekolonisasi, seperti yang diberitakan sebelumnya oleh media ini.
Dari informasi yang dikumpulkan Jubi, delegasi ini terbang ke Jayapura menggunakan pesawat yang tidak dischedulekan untuk terbang secara reguler ke Papua. Delegasi ini tiba dengan menggunakan pesawat Fokker-100 milik PT. Transwisata Prima Aviation. Pesawat beregister PK-TWN ini diterbangkan melalui bandara Halim Perdana Kusuma melalui Ambon, sebelum tiba di Jayapura dengan membawa 33 orang dengan 9 orang crew.
Setibanya di bandara, Delegasi bersama Muspida langsung menuju Swiss Bell Hotel, tempat para menteri luar negeri negara-negara Melanesia ini direncanakan menginap selama 2 hari kunjungan mereka di Papua. Selama dua hari, delegasi ini akan bertemu Gubernur Papua dan DPRP dalam rangka promosi ekonomi dan pembangunan. (Jubi/Victor Mambor)
Bendera Negara-Negara Melanesia yang Sudah Merdeka Saat ini (dari tabloidjubi.com)
Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRP Mathias Wenda lewat Secretary-General Lt. Gen. Amunggu Tabi mengirimkan pesan-pesan singkat ke Crew PMNews dengan pesan berjudul: Menindaklanjuti Kunjungan para Menlu MSG Hari ini, Diplomasi di Melanesia perlu diteruskan dengan motto: “Let us Do It in Melanesian Way” bukan hanya diwarnai oleh motto: “Let us Do It Because We are Melanesians.”
Mendapatkan pesan itu, PMNews menelepon MPP TRWP dan menanyakan penjelasan lebih lanjut. Dalam penjelasan per telepon Gen. Tabi menyatakan
karena identitas, hargadiri dan martabat kita sebagai orang Melanesia hanya terorientasi kembali saat kita berdiplomasi lewat koridor, mekanisme dan jalur-jalur diplomasi ke-Melanesia-an” Kalau tidak begitu, diplomasi bangsa Papua pasti gagal, karena NKRI lebih duluan berjuang melawan penjajah, lebih duluan merdeka serta punya negara dan di atas semua ini, dia lebih duluan tahu menjajah pula. Jadi kekuatan Indonesia jangan kita anggap remeh.
Berikut petikan wawancara.
Papua Merdeka News (PMNews): Selamat pagi. Masih terlalu pagi, tetapi kami mendapat SMS tadi malam menyangkut kedatangan para Menlu MSG hari ini. Kami mau minta penjelasan lebih lanjut. Apakah bisa?
Tentara Revolusi West Papua (TRWP): Kami sangat harapkan untuk mendapat telepon ini supaya bisa kami jelaslah lebih lanjut.
PMNews: Pertama minta penjelasan tentang dua kalimat dalam bahasa Inggris tadi supaya kami umum bisa paham maknanya.
TRWP: Oh ya. Pertama, “Let us Do it in Melanesian Way” artinya kita jangan lupa diri bahwa kita ini orang Melanesia, dan bahwa orang tua kita sudah tahu berdiplomasi dari sejak nenek-moyang kita dan kita sebagai satu keluarga Besar Melanesia masih memiliki budaya diplomasi Melanesia itu masih hidup dan merakyat secara baik di seluruh kawasan Melanesia sampai hari ini, bahkan sampai besok-pun. Jadi, selain diplomasi yang telah berhasil dengan melamar West Papua ke MSG dan ditindak-lanjuti dengan kunjungan ini, kita perlu topang keberhasilan ini dengan pendekatan-pendekatan ke-Melanesia-an.
Artinya yang kedua ialah bahwa jangan kita terbatas melihat mereka yang datang semua orang Melanesia jadi kita sama-sama orang Melanesia menentang NKRI.
Kita perlu ingat bahwa mereka yang datang itu sama-sama dengan NKRI mereka adalah anggota berbagai lembaga internasoinal, termasuk resmi di dalam MSG, APEC, mungkin juga ASEAN dan mereka semua sama-sama sesama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka dalam konteks hubungan internasional adalah sahabat, negara tetangga, negara berkembang, negara-negara nob-blok. Sedangkan kita orang Papua bukan anggota dari semua ini. Secara rumpun kita sama, tetapi secara hukum internasional mereka sama-sama satu barisan. Jadi kita jangan terlalu berat menginjak kaki diplomasi kita di bingkai “Melanesia” saja tetapi kita harus perluas bingkai itu ke ruang “ke-Melanesia-an” sehingga komunikasi politik dan diplomasi dapat menembus ke alam sadar dan alam bawah sadar, alam logika dan alam darah, daging dan nafas.
PMNews: Seperti biasanya dalam wawancara sebelumnya. Kami semakin tidak mengerti maksudnya. Bisa dijelaskan lebih praktis?
TRWP: OK, to the point untuk kasus kunjungan yang sedang berlangsung sekarang, ya. Pertama, kita harus sambut mereka yang datang dengan menaikkan Upcakan Syukur kepada Tuhan, dan menyampaikan terimakasih kepada Papua New Guinea, PNG, Solomon Islands, Vanuatu dan Kanaky.
Kalau para menteri yang datang itu melanggar atau tidak sesuai dengan keputusan rapat MSG baru-baru lalu di Noumea, dan kalau Vanuatu melakukan protes dan tidak mengirimkan Menlu-nya, dan setelah mereka datang dan NKRI sendiri mengatakan kedatangan mereka untuk melakukan hubungan bisnis antara West Papua dengan negara-negara Melanesia, maka jangan kita kebakaran jenggot.
Kita harus mengiyakan dan menyatakan,
“Ya betul. Indonesia betul, orang-orang Melanesia ini datang untuk bisnis dengan kita. Mereka tidak datang untuk bicara atau dukung Papua Merdeka. Jadi biarkan mereka datang sekarang. Kali ini NKRI silahkan undang, tetapi setelah kami bangun hubungan, besoknya NKRI tidak perlu undang karena mereka datang ke orang-orang mereka sendiri, ke kampung asal-usul mereka sendiri, ke penjaga dusun mereka sendiri yang mereka tinggalkan 50.000 tahun lebih waktu itu. Jadi, NKRi tidak perlu mengundang mereka lagi.
Itu yang dimaksud oleh Rt. Hon Powes Parkop, MP, Gubernur DIK Port Moresby, bahwa jangan kita orang Papua di pulau New Guinea lihat pendekatan pemerintah PNG saat ini dengan kacamata negativ terus. Politik sekarang ialah “politics of engangement”, politik untuk memulai melihatkan pihak lain dalam suatu kegiatan (bisnis, dialog, politik, apa saja.)
Sasarannya ialah menyambung kembalihubungan antar orang Papua atau antar orang Melanesia yang telah begitu lama terputus karena isolasi geografis, karena penjajahan, karena dekolonisasi dan karena neo-kolonialisme. Saat ini West Papua dikunjungi sebagai salah satu dari Negara-negara Melanesia yang masih diduduki dan dijajah pihak asing, dalam hal ini NKRI. Komunikasi lintas Melanesia terputus.
Selama itu pula komunikasi antara negara-negara Melanesia dengan negara Indonesia tidak pernah terjadi dalam kaitannya dengan orang Melanesia di Tanah Papua bagian Barat. Topik yang umumnya dibahas hanyalah basa-basi dan demi “gentlemen’s agreement” seperti perdagangan bebas, penanaman modal dan kerjsama bisnis. Karena itu menang harus ada komunikasi, ada kunjungan timbal-balik, ada saling menyapa dan saling menegur, saling bertanya tentang isu-isu dan soal-soal apa saja antara NKRI dan negara-negara Melanesia. Selama ini NKRI dan negara-negara Melanesia hadir di forum-forum regional dan internasional membicarakan hal-hal yang tidak prinsipil, tidak dari hati ke hati. Jangankan menyebut soal HAM, menyebut nama “West Papua”-pun tidak pernah, hukumnya jadi “haram” dalam politik di kawasan Pasifik Selatan.
Itulah sebabnya Rt. Hon Powes Parkop, MP menyerukan agar kita (maksudnya negara-negara Melanesia) jangan berlama-lama berlaku seperti anjing dan kucing atau kucing dan tikus. Kita ini manusia beradab, kita harus “enganged” dalam berbagai kesempatan dan tempat, di berbagai peristiwa di semua lapisan berkomunikasi dan bertukar pendapat dan aspirasi. Untuk itu kita harus mulai di satu titik.
Untuk memnjelaskan maksud beliau, dan saya sebagai orang Melanesia, saya carita satu mob tahun 80-an, yang berjudul: “Bisa makan cicak ka?” Mob ini berisi cerita tentang dua pemuda Papua: gadis dan remaja Papua yang selama sekolah di SMP mereka berkirim surat, dan suratnya penuh dengan kata-kata mutiara yang dikutip dari buku-buku kata mutiara yang mereka beli di toko-buku. Mereka tidak pernah bertatap-muka, mereka hanya saling memandang dari jauh. Setelah sampai masuk ke SMA yang sama, mereka punya kesempatan saling bertemu. Pada pertemuan pertama, mereka berdua sama-sama bingung mau bicara tentang apa, siapa yang mulai bicara dan bagaimana caranya memulai pembicaraan tentang cinta. Mungkin sekitar 5 menit berlalu, tidak ada yang berani memulai cerita “cinta”. Tiba-tiba dua ekor “cecak” jantan dan betina berkelahi di langit-langit kelas di mana mereka duduk, dan jatuh “Buuup!” tepat di tengah-tengah meja di mana mereka dua duduk membisu. Keduanya kaget, tetapi si pemuda lebih duluan curi kesempatan. Belum satu detik setelah cecak jatuh, dia langsung tanya si gadis, “Bisa makan cicak ka?” Lalu si gadis membalas, “Baru ko?”
Jadi, pertanyaan ini tidak punya makna apa-apa. Dan kalau ditanyakan kepada si pemuda ini, dia tidak bisa menjelaskan kenapa ini pertanyaan keluar dari mulutnya. Tetapi satu hal yang pasti dia akan jawab, “Ini pemicunya, sehingga kami menjadi ‘engaged’ dalam percakapan lanjutan tentang cinta …” Kejatuhan cecak inilah yang Rt. Hon Powes Parkop, MP katakan sebagai “politics of engagement”. Harus ada sesuatu dimulai, mesti ada pemicu yang menggiring (men-engage) NKRI dan orang Papua (penghuni pulau New Guinea) untuk mulai berkomunikasi sebagaimana manusia beradab dan negara demokratis. Pemicu itu tidak harus yang terpenting dan yang dipuji oleh semua pihak. Ia mungkin yang dihujat oleh orang Papua di Timur dan Barat pulau New Guinea, tetapi Indonesia harus di-“enganged” dalam hubungan antar kedua bangsa “bangsa Papua dan bangsa Indonesia”. “Bangsa Papua” atau “orang Papua” di sini semua orang penghuni pulau terbesar kedua di dunia: New Guinea.
Itu maksud pertama dengan pernyataan tadi. Kemudian…
PMNews: Mohon maaf. Sekali lagi, minta maaf! Kami harus hentikan di sini. Waktu sudah pagi dan para tamu sudah pasti mendarat. Kami akan lanjutkan wawancara sebentar siang atau malam atau sore.
Jayapura, 11/1 (Jubi) – Sekretariat Melanesia Spearhead Group (MSG) menyatakan keberatannya untuk terlibat dalam undangan Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Indonesia dan Papua, karena menganggap kunjungan ke Indonesia, termasuk ke Papua sudah melenceng dari resolusi para pemimpin negara-negara MSG di Noumea, Kaledonia Baru, bulan Juni tahun lalu.
Sumber Jubi di sekretariat MSG, mengatakan kunjungan negara-negara yang tergabung dalam MSG ke Indonesia bersifat Multilateral, bukan kunjungan MSG seperti keputusan dalam resolusi pemimpin MSG di Noumea, tahun lalu.
“Kunjungan ke Indonesia untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Ini lebih bersifat kunjungan multilateral, bukan kunjungan dari sebuah entitas bernama Melanesia Spearhead Group. Tema kunjungan ternyata diluar resolusi yang diambil oleh pemimpin MSG di Noumea, tahun lalu.”
kata sumber ini, Sabtu (11/01).
Karena maksud dan tujuan yang berbeda dari resolusi MSG ini, lanjut sumber ini, Sekretariat MSG telah menyatakan keberatan mereka. Sekretariat MSG juga tidak menghadiri pertemuan teknis tentang kunjungan ini, yang dihadiri oleh para Mentri Luar negeri dari Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Fiji. Sedangkan Mentri Luar Negeri Vanuatu juga tidak menghadiri pertemuan ini. Vanuatu hanya mengirimkan Hon Joe Natuman (Vanuatu special envoy for decolonisation) untuk hadir.
Berbeda dengan informasi sebelumnya yang diterima dari Mentri Luar Negeri vanuatu, Joe Natuman mengatakan bahwa para Mentri Luar Negeri dari Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Fiji ini juga akan mengunjungi provinsi Papua. Delegasi ketiga negara ini dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Papua dan DPRP pada tanggal 13 Januari di Jayapura. Namun Natuman menambahkan, bahwa kunjungan ke Papua ini hanya untuk bertemu dengan pemerintah provinsi dan DPRP saja, tidak dengan elemen masyarakat sipil seperti pihak Gereja, Masyarakat Adat atau Tahanan Politik.
“Vanuatu masih menunggu kabar terakhir mengenai agenda di Papua dari ketua MSG, Victor Tutugoro. Jika pertemuan hanya dilakukan dengan orang-orang pemerintah saja, besar kemungkinan Vanuatu akan menolak untuk terlibat.”
kata Natuman, saat dihubungi Jubi (11/1).
Kepala Misi Papua Barat di Vanuatu, Andy Ayamiseba, membenarkan kunjungan para Mentri Luar negeri dari tiga negara Melanesia ini. Menurut Andy Ayamiseba, ia telah bertemu dengan Pemerintah vanuatu dan Sekretariat MSG, Jumat (10/1) di Port Villa, vanuatu.
“sekretariat MSG menolak kunjungan ini karena tidak sesuai dengan jiwa resolusi dari MSG leaders meeting. Mereka tidak mengikuti MSG technical staff. Tiga Menlu yang lain datang dengan team departemen luar negeri mereka, terkecuali Menlu Vanuatu. Vanuatu menolak hadir dengan alasan yang sama.”
Marinus YaungJAYAPURA – Pengamat Politk dari Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, menegaskan bahwa pelaku penembakan di Mulia, Puncak Jaya, bukanlah kelompok TPN-OPM sebagaimana yang ramai diberitakan saat ini.
“Penembakan warga sipil dan pesawat di Puncak Jaya bukan dari kelompok TPN-OPM pimpinan Goliat Tabuni. Karena pimpinan TPN-OPM di wilayah pegunungan tengah sudah memahami perkembangan masalah Papua di dunia internasional dewasa ini, jadi mereka tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang akan menjadi blunder politik bagi perjuangan diplomasi internasional masalah papua,”
terangnya kepada Bintang Papua, Kamis (9/1).
Ia pun menegaskan bahwa mereka yang melakukan penyerangan terhadap pos polisi dan mengambil 8 pucuk senjata serta menembak warga sipil dan pesawat Susi Air adalah kelompok kriminal pimpinan ‘JP’, seorang tokoh muda garis keras dalam perjuangan Papua merdeka, yang pernah ia jumpai di satu kota di PNG tahun kemarin.
“JP dan seorang temannya yang warga negara asing, merupakan otak dibalik semua kasus kekerasan di Puncak Jaya dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini. Kelompok kriminal JP ini kebanyakan anak-anak muda yang berumur belasan tahun sampai 30-an tahun. Mereka tersebar di beberapa kabupaten di pegunungan tengah dan juga di dalam Kota Jayapura. Dalam jaringan tubuh OPM sendiri, sekarang ini muncul banyak kelompok perlawanan, dimana kelompok ini dapat digolongan dalam 3 kelompok berdasarkan tujuan dan motivasi perlawanan mereka,”
ujarnya.
Dari kelompok itu, lanjutnya, ada yang berjuang untuk ideologi Papua merdeka, dimana jumlah kelompok ini sudah semakin berkurang. Lalu ada kelompok yang berjuang untuk cari makan, uang dan kedudukan dalam lingkaran kekuasaan dengan menjual perjuangan Papua merdeka dan terakhir kelompok kriminal yang muncul karena tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Kelompok ketiga yang muncul saat ini di papua bagaikan munculnya cendawan atau jamur di musim hujan. Sangat banyak tapi mereka memiliki garis komando yang jelas. Untuk wilyah pegunungan dibawah koordinasi ‘JP’ dan untuk wilayah kota atau pantai di bawah koordinasi sekelompok orang. Ada sejumlah Tokoh-tokoh masyarakat yang menurut saya dapat mendamaikan situasi di sana,tetapi sampai hari ini para tokoh masyarakat ini masih belum di dekati pemerintah dan bahkan mereka sendiripun tidak mau berinisiatif bertemu pemerintah untuk selesaikan konflik Puncak Jaya,”
kata dia.
Ia menambahkan, sebaliknya, kalau ketua DPRP, MRP dan Gubernur Papua mau tampil untuk selesaikan konflik Puncak Jaya, justru mereka ini adalah tokoh-tokoh yang dinilainya tidak disukai oleh TPN-OPM sendiri.
“Lebih baik tokoh-tokoh yang dipercaya oleh OPM sajalah yang mengambil langkah-langkah menyelesaikan masalah Puncak Jaya. Selama tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya OPM tidak mau bicara dengan pemerintah, selain hanya mau bicara lewat forum dialog damai Papua-Jakarta, maka kasus konflik dan kekerasan tak akan pernah bisa diselesaikan,”
English: Coat of arms of Republic of West Papua Bahasa Indonesia: Lambang Republik Papua Barat Русский: Герб Республики Западное Папуа (Photo credit: Wikipedia)
Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M Tito Karnavian M.A., Ph.D., saat bersalaman dengan sejumlah Pejabat teras usai melakukan pertemuan di ruang Raputama, Jumat (10/1) kemarin. JAYAPURA – Sebelum kedatangan 5 menteri luar negeri (Menlu) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Papua dalam waktu dekat, Kapolda Papua. Irjen (Pol) Drs. M Tito Karnavian M.A., Ph.D., menggelar tatap muka dengan Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Hinca Siburian mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Crhistian Zebua di ruang raputama, Mapolda Papua, Jumat (10/1) petang.
Dalam pertemuan tertutup yang dipimpin langsung Kapolda dengan dihadiri sejumlah pejabat teras di Mapolda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih berlangsung kurang lebih empat jam tersebut. Selain membahas kedatang MSG, juga membahas tentang peristiwa di daerah Kabupaten Puncak Jaya dan di daerah Timika.
Juru bicara Polda Papua, Kombes (Pol) Pudjo Sulistyo S.IK., menjelaskan, bahwa dalam pertemuan salah satu utama yang dibahas terkait rencana kedatangan lima Menlu MSG ke Indonesia, terutama di Papua yang rencana, kedatangan mereka belum bisa dipastikan.
Kedatang MSG ke Papua, kata Kabid Humas, berdasarkan hasil komunikasi yang sudah dilakukan pada bulan Juni lalu oleh MSG, termasuk Indonesia, sehingga dari rencana tersebut akan datang ke Indonesia dan juga akan datang ke Papua, yang rencananya akan berkunjung di Jayapura, Manokwari dan Sorong.
“Tujuan utama MSG datang ke Papua untuk mengecek pengamanan dan serta perkembangan di Papua maupun di Papua Barat, hanya saja masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Jakarta tentang jadwal kedatangan mereka ke Papua,” ujarnya.
Apakah kedatangan mereka membahas isu di Papua yang selama ini berteriak untuk merdeka, Kabid Humas mengemukakan bahwa kedatangan mereka tidak lain melihat pembangunan yang ada di tanah Papua.
“Memang itu isu yang terungkap selama ini, namun kedatangan mereka hanya untuk melihat perkembangan pembangunan, yang mana seluruh stakeholder, baik masyarakat Papua asli maupun pendatang yang lama di Papua diberikan kesempatan yang sama untuk diberikan pembangunan, terutama dalam bidang bidang pendidikan, kebudayaan, agama, ekonomi komunikasi dan lain sebagainya,”
ujarnya.
Juga Disikapi Kelompok Organisasi Papua Merdeka
Rencana kedatangan delegasi Foreign Ministers Mission (FMM) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Papua Barat juga turut disikapi rakyat Papua Barat dan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM).
Juru Bicara TPN OPM, Jonah Wenda, mengatakan, beberapa hari terakhir, pihaknya mendapat informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya bahwa delegasi Foreign Ministers Mission (FMM) Melanesian Spearhead Group (MSG) atau Misi Para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Melanesia, telah diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Papua dan Indonesia (Jakarta).
Undangan ini merupakan hasil kesepakatan yang telah dituangkan kedalam Komunike Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG di Noumea pada 21 Juni 2013 lalu. Dimana pada point 20 dan 21 Komunike KTT MSG disebutkan bahwa delegasi FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji akan mengunjungi Jakarta dan kemudian ke Papua dalam Tahun 2013 berdasarkan undangan dari pemerintah Indonesia.
“Kunjungan delegasi FMM-MSG dimandatkan untuk menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua. Namun, hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan rencana kunjungan delegasi FMM-MSG. Kami sendiri mendapat informasi bahwa pada 12 Januari 2014, delegasi FMM-MSG akan tiba di Jakarta. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak mengijinkan delegasi FMM-MSG untuk mengunjungi Papua. Jika delegasi FMM-MSG tidak mengunjungi Papua, maka upaya untuk menyoroti persoalan HAM di Papua tidak akan berjalan secara maksimal,” ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Aula P3W Padang Bulan Sosial, Jumat, (10/1).
Dijelaskannya, sebelum Komunike KTT MSG ditandatangani, Pemerintah Vanuatu danpimpinan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) sangat khawatir dengan sikap Pemerintah Indonesia yang akan menutupi semua kasus pelanggaran HAM yang mereka lakukan terhadap rakyat Papua Barat. Kekhawatiran tersebut Nampaknya akan segera terbukti, yang mana pemerintah Indonesia masih bersikap tertutup dan membatasi kunjungan delegasi FMM-MSG ke Papua Barat.
Pada dasar itu, mengacu pada situasi yang berkembang seperti dipaparkan diatas, maka pihaknya mengeluarkan pernyataan, berupa, (1) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada rakyat Papua Barat, terkait rencana kunjungan delegasi FMM-MSG ke Jakarta maupun Papua. (2). Menyarankan delegasi FMM-MSG yang berkunjung ke Papua agar bertemu dengan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Papua Barat. (3) Menyarankan delegasi FMM-MSG yang berkunjung ke Papua untuk bertemu dan mendengar langsung kesaksian dari para korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
“Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menghimbau kepada seluruh rakyat Papua Barat agar mempersiapkan mobilisasi umum dalam rangka menyambut delegasi FMM-MSG. Tata cara penyambutan harus dilakukan sesuai dengan tradisi sopan-santun adat dan budaya Melanesia,”
bebernya.
Lanjutnya, jika Pemerintah Indonesia Gentelmen, harus terbuka untuk delegasi datang ke Papua lihat kondisi yang ada, bahwa ini Pemerintah Indonesia sudah 50 tahun membangun Papua dan ini hasil pembangunannya. Tetapi bila tertutup, berarti itu ada sesuatu yang disembunyikan.
Ditempat yang sama, Ketua Panitia Penjemputan Delegasi FMM MSG, Pdt. Benny Jantewo, menandaskan, soal ketidakjelasan kedatangan delegasi FMM MSG, itu pihaknya mempertanyakan kepada Pemerintah Indonesia, bagaimana konsekuen dengan niat baik Pemerintah Indonesia, karena kesepakatan KTT Nomea itu delegasi MSG datang ke Papua atas permintaan Pemerintah Provinsi Papua.
“Mau tanya Jakarta konsekuen ataukah tidak atas permintaan mereka di KTT Nomea. Kami berterima kasih Pemerintah Indonesia yang mana waktu pertemuan di Nomea ada pertemuan untuk hadir, ini sesuatu yang bagus, karena mau keterbukaan, cuma kami kecewa, karena waktu 6 bulan lalu Juni 2013-23 Desember 2013, ini sudah lewat baru muncul pernyataan bahwa mau ke Papua, ini jelas tidak ada konsekuensi atas permintaan sendiri dalam forum resmi negara-negara di MSG,”
paparnya.
Meski demikian, namun, jika pada 12 Januari 2014 delegasi FMM MSG ini benar-benar hadir, maka harus ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan pihaknya selaku masyarakat adat yang sudah siapkan diri untuk penyambutan kedatangan delegasi Menteri Luar Negeri MSG itu. Akan tetapi bila belum ada kepastian, maka pada Senin, (13/1) pihak akan bertemu Gubernur, DPRP, MRP, Kapolda Papua dan Pangdam, untuk mencari tahu kepastian kedatangan para delegasi, karena apapun Gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan tujuan kedatangan MSG ke Papua sehubungan dengan pelanggaran HAM.
“Kami masyarakat adat sebagai korban HAM tidak bisa kerja sendiri, juga Pemerintah Indonesia bekerja sendiri-sendiri, tapi kita semua bekerja sama-sama untuk melihat masalah ini secara bersama-sama pula. Kesepakatan Nomea kan itu atas undangan Pemerintah Indonesia, maka penyambutan perlu kita siapkan, supaya kehadiran mereka delegasi menjadi ragu. Kerjasama itu perlu supaya situasi dilapangan tidak terjadi kendala, ini perlu yang kita bicara agar rakyat tidak menjadi soal,”
katanya lagi.
Ditandaskannya, pada situasi akhir-akhir ini, persoalan seperti ini sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak lain sehingga menghalangi para korban HAM untuk hadir memberikan kesaksian dalam pertemuan kedatangan FMM-MSG tersebut.
Menurutnya, harusnya korban pelanggaran HAM perlu didengar kesaksian para korban HAM tidak hanya untuk delegasi MSG, tapi juga harus didengar Pemerintah Indonesia juga, Polda dan Kodam juga harus dengar, karena yang melakukan pelanggaran HAM adalah pihak Polisi/TNI. Dengan kata lain semua harus terbuka saja, siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus pelanggaran HAM itu, apalagi persoalan HAM ini sudah memicu sampai di dunia internasional.
“Kita harus terbuka dan main kucing-kucingan dan sembunyi-sembunyi , ini kan perjuangan kami. Kapolda pernah menyatakan larangan senjata boleh, tapi perjuangan damai boleh dilaksanakan jadi ini bagian kami, jadi kenapa kita tidak sama-sama luruskan masalah, siapa benar dan siapa yang salah,”
tukasnya.
Untuk penyambutan sendiri, pihaknya akan menyambut para delegasi dengan adat budaya Malanesia. Tarian adat dan suling bambu, tambur di Bandara Sentani, dan itu sebuah penghormatan terhadap saudara-saudara sesama Malanesia di Pasifik Selatan yang tidak dibayangkan akan datang ke Papua.
Tentunya kedatangan para delegasi tersebut untuk melihat pembangunan di era Otsus dan sebelumnya, apakah selama ini Pemerintah Indonesia betul-betul membangun Papua ataukah tidak. Dan jika protokoler Pemerintah Provinsi Papua setuju, maka para delegasi diarahkan untuk survei dari Kemiri sampai Pasir 2, Distrik Jayapura Utara untuk melihat pembangunan, apakah ada pemberdayaan ekonomi orang asli Papua, apakah ada Mall orang asli Papua, apa ada bengkelnya, rumah makannya, atau masih jualan pinang di pinggir jalan.
Kemudian, perlu bertemu dengan dengan Komnas HAM Papua untuk melihat dan mendengar langsung pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Dan dalam era Otsus ini akan ada yang mengamanatkan bahwa perlindungan terhadap orang asli Papua. Dalam rangka perlindungan itu diarahkan paling tidak MSG bertemu dengan KPA Provinsi Papua dengan rumah sakit bahwa berapa orang asli Papua yang menjadi korban HIV/AIDS, ini supaya jelas bahwa kedepannya Papua ini jelas ataukah tidak, ini terbuka saja, karena rakyat Papua ingin tidur diatas tanah ini, bukan untuk hancur.(loy/Nls/don/l03)
TIMIKA – Aparat gabungan TNI dan Polri terus mengantisipasi kemungkinan adanya serangan balasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di kawasan Tanggul Timur, Kali Kopi, pasca tewasnya dua anggota kelompok itu saat kontak tembak dengan aparat pada Kamis (9/1).
Kapolres Mimika AKBP Jermias Rontini bersama Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Rafles Manurung kepada wartawan di Timika, Jumat (10/1/2014), mengatakan hingga kini aparat gabungan TNI dan Polri masih terus bersiaga di lokasi kejadian.
“Anggota masih ada di lokasi untuk mengontrol area sekitar itu sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya serangan balasan oleh mereka,” kata Rontini.
Aparat juga mempertebal pengamanan di area perlintasan kendaraan dari wilayah dataran rendah menuju Tembagapura yang selama ini rawan terjadi aksi teror penembakan oleh KKB.
Dalam kontak tembak antara tim patroli gabungan TNI dan Polri dengan KKB di sekitar mil 39 Tanggul Timur, Kali Kopi, Kamis (9/1), dua anggota KKB ditemukan tewas.
Satu jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Mimika pada Jumat petang untuk dilakukan otopsi oleh tim dokter. Sementara satu jenazah lainnya masih tergeletak di seberang sungai, tak jauh dari jenazah korban pertama ditemukan.
Upaya evakusi jenazah korban kedua mengalami kesulitan lantaran medan yang berat. Identitas kedua korban hingga kini belum diketahui secara pasti. Pihak kepolisian masih menunggu kedatangan keluarga korban.
“Sesuai prosedur, kami menunggu keluarganya kalau memang ada. Sejauh ini belum ada yang mengaku,” kata Rontini.
Menurut Rontini, barang bukti yang ditemukan di lokasi kontak tembak berupa sepucuk senjata api laras panjang jenis AR 15 merupakan senjata api standar yang biasanya digunakan oleh aparat.
Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah senjata api tersebut hasil rampasan dari aparat TNI atau Polri.
“Kami belum bisa telusuri karena identifikasi nomor senjata api membutuhkan proses,” jelasnya.
Aparat juga menyita enam lembar surat perintah operasi dari dalam tas yang ditemukan di lokasi kontak tembak. Enam lembar surat tersebut berlogo Tentara Pembebasan Papua Barat Markas Komando Daerah Papua III Pegunungan Tengah di Timika berisi perintah operasi kepada anggota KKB untuk menyuplai bahan kebutuhan pokok dan lainnya.
“Dari dokumen yang ditemukan, terlihat jelas pergerakan mereka dalam menyusun kekuatan, menyuplai bantuan bahan makanan untuk kepentingan operasi mereka,” kata Dandim 1710 Mimika Letkol Inf Rafles Manurung.
Polres Mimika akan menindaklanjuti temuan surat perintah operasi tersebut untuk mengidentifikasi nama-nama anggota KKB sebagaimana yang tertera dalam enam lembaran surat tersebut.
“Ini bukti kami untuk identifikasi lebih lanjut guna melengkapi penyidikan kasus ini. Yang jelas mereka ini berkelompok dan jumlahnya cukup banyak. Nama-nama dalam surat itu cukup banyak,”
kata Kapolres Mimika Jermias Rontini.
Yang Tertembak Kelompok “Jhon Beanal”
Anggota OMP yang tewas tertembak saat kontak senjata antara tim gabungan TNI/Polri, di kawasan tanggul Timur yang masuk dalam wilayah operasional PT. Freeport, Selasa malam berasal dari kelompok “Jhon Beanal” alias Jhon Botak.
Wakapolda Brigjen Pol. Paulus Waterpau mengaku, anak buah Jhon Beanal itu tertembak saat kontak senjata terjadi dan saat ini , jenazah sedang diupayakan untuk dievakuasi karena saat peristiwa itu terjadi sudah larut malam dan turun hujan.
“Kami masih menunggu laporan terakhir tentang evakuasi jenazah, anggota GPK, sehingga belum dapat diketahui nama korban,” aku Brigjen Pol Waterpauw.
Dikatakan, selain menembak mati anggota GPK, tim gabungan juga mendapat satu pucuk senjata jenis M 16 dari tangan korban.
Senjata tersebut, saat ini sudah diamankan, jelas Waka Polda Papua seraya menambahkan, kawasan tanggul timur atau yang lebih dikenal dengan nama kali kopi itu selama ini diketahui menjadi tempat persembunyian kelompok tersebut.
Anggota kelompok Jhon Beanal atau Jhon Botak berkekuatan sekitar 10 hingga 20 orang dengan jumlah senjata sekitar empat pucuk.
Kontak senjata terjadi, saat tim gabungan melakukan patroli kemudian ditembaki sehingga terjadi baku tembak selama sekitar 10 menit, kata Waka Polda Papua Brigjen Pol Waterpauw.
Menurutnya, dari laporan yang diterima walaupun terjadi baku tembak namun tidak mengganggu kegiatan operasional PT. Freeport, maupun warga sipil yang bermukim disekitar kali kopi.
Lokasi kontak senjata cukup jauh dari jalan sehingga tidak menganggu lalu lintas maupun kegiatan masyrakat. (ant/don/l03)
