Hendak Gelar Aksi, Sejumlah Pengurus KNPB Ditangkap

Massa KNPB ketika menggelar aksi di Jayapura

Jayapura – Pagi ini (26/11/2013) lagi – lagi Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua, Resort Kota Jayapura menangka sejumlah aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ketika hendak menuju Expo Waena untuk menggelar demo damai. Penangkapan terhadap sejumlah aktivis KNPB ini terjadi persis didepan gapura Universitas Cendrawasih ( Uncen ), Waena, Kota Jayapura, Papua.

“Pagi tadi, anggota dan pengurus KNPB ditangka. Ones Suhun, Frenky Yali, Ogram Wanimbo, Bonsa Mirin, Konoru Wenda, Asa Aso, Sam Lokobal. Jumlah mereka yang ditangkap ada tujuh orang,”

ungkap Tonny Kobak, salah satu pengurus KNPB kepada media lokal 100 meter dari lokasi kejadian.

Hingga berita ini dinaikan, aparat kepolisiaan sedang melakukan pengamanan tempat penangkapan sejumlah aktivis KNPB, dengan menyiagakan sejumlah personil Polisi bersentaja lengkap, disertai dengan sejumlah mobil dalmas, satu baracuda dan Water Canon. Pengamanan ini membuat arus lalulintas keluar masuk kampus terganggu, seperti yang diberitakan oleh sala satu media lokal Papua (www.tabloidjubi.com).

Tonny menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia kepada sejumlah aktivis KNPB ini sangat tidak beralasan dan penangkapannyapun dilakukan tanpa melakukan negosiasi terlebih dahulu. Proses penangkapannyapun menurut Tonny tidak sesuai dengan prosedur hokum yang ada.

“Polisi menghadang kami, lalu mengatakan bahwa kalian bukan orang Indonesia, lalu mereka dipukul tanpa negosiasi dan dinaikan kedalam mobil dalmas secara paksa.”

Ungkapnya

Perlakukan Polisi terhadap anggota KNPB sangatlah tidak manusiawi, menurut Tonny,

“mereka dipukul dan ditarik dengan cara yang tidak manusiawi”

tuturnya.

Penangkapan ini, menurut Tonny, tidak menghalangi semangat kami untuk Demo

“ kami sedang membangun kekuatan untuk bergabung dengan teman – teman di Expo, kekuatan massa ada di sana”

tuturnya.

Ditempat dan waktu yang berbeda, Wim Medlama, Juru bicara KNPB menyatakan bahwa agenda aksi ini adalah untuk mendukung Perjuangan Papua Merdeka di luar negeri.

“Aksi besok guna mendukung misi kunjungan, MSG ke Papua, Peluncuran kantor OPM, Kantor Kampanye Sorong sampai Samarai, Peresmian Kantor OPM, pertemuan IPWP dan ILWP di Mosby, ibu kota PNG”.

tuturnya

November 26, 2013 0

Skotlandia Hendak Tinggalkan Inggris Raya

Tidak mau ikut mewarisi utang Inggris.

GLASGOW – Perdana Menteri Skotlandia, Alex Salmond mengungkapkan cetak biru kemerdekaan dari Inggris Raya. Pemisahan diri itu akan ditentukan lewat referendum 18 September 2014.

“Masa depan Skotlandia kini berada di tangan orang Skotlandia sendiri,” kata Salmond seraya memperlihatkan dokumen cetak biru setebal 670 halaman di Glasgow, Selasa (26/11).

Referendum akan menentukan apakah perserikatan dengan Inggris, yang sudah berumur 306 tahun, berakhir atau berlanjut. “Masa depan kami tidak akan ditentukan oleh saya, tidak akan ditentukan oleh lawan, tidak akan ditentukan oleh media, tapi akan ditentukan oleh rakyat,” ujarnya.

Dokumen itu menjabarkan secara terperinci berbagai hal terkait pemisahan diri, seperti mata uang, sistem perpajakan, perawatan anak, dan kesejahteraan rakyat. Salmond, yang juga mengetuai Partai Nasional Skotlandia (SNP), bertekad membangun “negara yang lebih makmur dan adil”, yang terbebas dari “warisan utang” Inggris.

Dia yakin tujuan itu bisa tercapai karena Skotlandia punya cadangan minyak dan gas yang melimpah. Sumber daya alam itu diyakini cukup untuk menghidupi rakyat Skotlandia hingga 50 tahun ke depan. Setelah masa itu, dia percaya Skotlandia sudah punya sumber daya energi terbarukan dan tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil.

Salmond mengatakan Skotlandia merdeka akan bertanggung jawab atas keuangannya sendiri, termasuk penentuan pajak dan pengelolaan pendapatan dari tambang minyak dan gas di Laut Utara. Namun, Skotlandia akan tetap menggunakan mata uang pound sterling dan mengakui monarki Inggris. Negara itu juga akan mempertahankan keanggotaannya di Uni Eropa dan NATO.

“Kami punya rakyat, kemampuan, dan sumber daya yang dapat menjadikan Skotlandia negara yang lebih berhasil,” kata Salmond. Pernyataan ini disampaikannya di Pusat Ilmu Pengetahuan Glasgow yang terletak di tepian Sungai Clyde. Kawasan itu pernah menjadi pendorong perekonomian Skotlandia lewat industri perkapalannya.

Buku putih kemerdekaan Skotlandia diungkapkan ke depan publik 10 bulan sebelum jadwal referendum. Penentuan pendapat rakyat nanti akan diikuti sekitar lima juta orang pemilih. Salmond berharap usulannya bisa diterima lebih banyak orang.

Dalam jajak pendapat yang digelar surat kabar Sunday Times, hanya 38 persen warga Skotlandia mendukung rencana kemerdekaan. Sebanyak 47 persen menolak dan 15 persen lainnya belum menentukan pendapat. Dengan banyaknya massa mengambang, masa depan Skotlandia belum bisa diprediksi.

Dorong Pertumbuhan

Salmond, yang partainya menguasai parlemen, menjadikan masalah ekonomi sebagai alasan utama merdeka. Jika dalam referendum nanti rakyat mendukungnya, kemandirian Skotlandia akan dimulai pada 24 Maret 2016, bertepatan dengan peringatan Akta Perserikatan 1707.

Dia berjanji memangkas pajak perusahaan hingga 3 persen untuk mendorong investasi dan pertumbuhan industri. Kebijakan itu diharapkan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Kementerian Keuangan Inggris yang menyebutkan, kemerdekaan bakal membuat pembayar pajak Skotlandia keluar biaya tambahan hingga 1.000 pound per tahun hingga akhir dasawarsa ini. Salmond mematahkan laporan itu dengan janji rakyat akan membebani rakyat dengan kenaikan pajak.

Pemerintah Inggris mengatakan rencana SNP memerdekakan Skotlandia, tapi tetap menggunakan pound sebagai mata uang perserikatan dan tetap menggunakan layanan Bank of England untuk hubungan ekonomi dengan negara lain di Inggris Raya, tidak akan berjalan.

“Seperti yang selalu dikatakan pemerintah, terkait masalah kemerdekaan, ide mata uang perserikatan tidak mungkin diwujudkan,” kata juru bicara Perdana Menteri David Cameron.

Langkah Skotlandia menuju kemerdekaan dicermati secara internasional dan bisa menjadi contoh buat bangsa lain yang ingin berpisah dari negara induk. Salah satunya adalah Catalonia yang 80 persen rakyatnya menghendaki kemerdekaan dari Spanyol. (AFP/BBC)

Sumber : AFP/BBC

27 Nopember 2013 17:04 Henri Loedji Eropa SINAR HARAPAN

Skotlandia Hendak Tinggalkan Inggris Raya was originally published on PAPUA MERDEKA! News

November 26, 2013 0

Liput Aksi KNPB, Polisi Larang Wartawan Ambil Gambar

Jayapura — Aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung pertemuan IPWP dan ILWP serta kampanye Sorong to Samarai di Port Moresby, ibukota Papua Nugini yang digelar di Jayapura, Selasa (26/11/13) berakhir ricuh.

Kontributor majalahselangkah.com, Hendrikus Yeimo, dari tempat kejadian melaporkan, aksi massa dihadang polisi ketika hendak mau pulang ke Perumnas 3 Waena.

“Tadi setelah massa melakukan aksi di Ekspo dan pulang ke Perumnas 3, mobil polisi masuk tengah-tengah massa aksi, polisi juga menembakkan gas air mata ke arah aksi massa. Setelah itu, massa aksi dikejar aparat serta dipukul. Beberapa orang ditangkap, tapi sementara ini saya belum bisa pastikan jumlahnya,”

kata Yeimo melalui telepon selulernya.

Wartawan media lokal maupun nasional yang yang sedang meliput jalannya aksi KNPB tak luput dari teror dan intimidasi. Bahkan polisi melarang untuk mengambil gambar saat kericuhan dan pengejaran terhadap massa aksi terjadi.

“Polisi larang kami wartawan untuk ambil gambar dan periksa kami punya Id Card. Mereka juga suruh kami hapus foto-foto yang kami ambil sebelumnya,”

tuturnya menceritakan.

“Misel Gobai, wartawan Suluh Papua dapat pukul di kepala. Tapi untungnya pakai helm, jadi tidak terlalu parah.”

Saat meminta konfirmasi, Kabid Humas Polda Papua, Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik mengatakan, awalnya aksi berjalan aman, tetapi polisi mengambil tindakan karena massa aksi keluar dari anjungan Expo.

“Mula-mula aksi berlangsung aman, tetapi massa demo keluar anjungan saat melewati jembatan Ekspo, mereka juga aniaya pendatang dan korban ada di rumah sakit,”

tulisnya dalam pesan singkat.(AE/MS)

Selasa, 26 November 2013 13:31,MS

November 26, 2013 2

Di Timika, Gabungan TNI/Polri Tangkap 31 Orang Papua

Orang Papua ingin Papua Merdeka. Foto Ilustrasi demonstrasi rakyat Papua menuntut Self Determination bagi bangsa Papua. Ist.

Timika — Sebanyak 31 orang Papua di Timika ditangkap oleh gabungan Polisi dan TNI di taman makam Jenderal Kelly Kwalik, hari ini, Selasa (26/11/13) sekitar pukul 08:15 waktu Papua.

Menurut informasi yang diterima Victor Yeimo, ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebagaimana yang disebarkannya, Polisi juga menangkap Ketua KNPB Wilayah Timika, Steven Itlay dan Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Abihud Degey, saat memimpin aksi damai dari masyarakat Papua yang menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.

Mereka, 31 orang yang ditangkap, telah dibawa ke Pos Polisi, Mile-32. Nama mereka adalah:
1 . Steven Itlay
2 . Abihud Degey
3 . Billy Hagawal
4 . Dony Mote
5 . Petrus Bobii
6 . Bony Bora
7 . Yulianus Edoway
8 . Paulus Doo
9 . Martinus Pekey
10 . Paulina Pakage
11 . Agustin Pekey
12 . Sony Ukago
13 . Daniel Kotouki
14 . Seprianus Edoway
15 . Argenes Pigay
16 . Menase Dimi
17 . Timotius Kossay
18 . Welius Kogoya
19 . Demianus Kogoya
20 . Kasianus Kamke
21 . Aduart Suruan
22 . Melianus Gobay
23 . Pais Nasia
24 . Makson Kotouki
25 . Maria Piligain
26 . Markus Entama
27 . Yustinus Pigome
28 . Sior Heselo
29 . Semuel Edoway
30 . Agus Itlay
31 . Yakonias Womsiwor

“Masyarakat dan aktivis terus diintimidasi, ditangkap dan dibunuh hanya karena ekspresi mereka untuk menuntut hak-hak mereka secara damai di Papua Barat. Tekanan dan perhatian dari semua pihak sangat dibutuhkan,”

komentar Victor Yeimo menanggapi penangkapan dan penahanan terhadap aktivis dan masyarakat Papua pendemo damai ini.(MS/BT)

Selasa, 26 November 2013 09:45,MS

November 26, 2013 0

Lagi, 16 Anggota KNPB Ditangkap Polisi

Jayapura — Aparat keamanan dari Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jayapura kembali melakukan penangkapan terhadap 16 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan dibawa ke Polresta Jayapura untuk diinterogasi.

Aktivis KNPB ditangkap di depan Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen), Abepura, Jayapura, Senin (25/11/2013) siang, ketika sedang membagikan selebaran tentang rencana aksi untuk memberikan dukungan terhadap pertemuan IPWP dan ILWP di PNG serta kampanye Sorong to Samarai yang akan digelar besok di taman Imbi Jayapura kota.

Penangkapan itu disesalkan juru bicara KNPB, Wim Rocky Medlama. Kata dia, aparat kepolisian tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena anggota KNPB tidak melakukan tindakan anarkis sebelum ditangkap, melainkan mereka hanya membagikan selebaran surat pemberitahuan kepada masyarakat Papua.

“Kami menyesalkan penangkapan tadi, hanya pembagian selebaran baru mereka ditangkap. Apa dasar hukumnya? Tidak ada undang-undang yang melarang untuk pembagian selebaran,”

ujar Wim.

Kata dia, apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah suatu tindakan pembungkaman terhadap ruang demokrasi di atas tanah Papua dan itu sangat disesalkan karena tidak memunyai dasar hukum yang kuat.

Wim menilai ada rencana aparat untuk mengganggu aksi yang akan digelar besok. Namun, kata dia, penangkapan itu tidak akan melunturkan semangat untuk melakukan aksi damai.

“Penangkapan ini kan tindakan pra psikologi, tapi kami tidak takut dengan polisi, kami ada untuk itu dan kami tetap akan turun besok,” ungkapnya.

Kapolresta Jayapura, AKBP. Alfred Papare, ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu ada aksi penangkapan terhadap anggota KNPB.

“Saya tidak tahu soal itu, tidak ada penangkapan,”

tulisnya melalui pesan singkat.

Dikabarkan, anggota KNPB yang ditangkap dipulangkan setelah diperiksa di Polresta Jayapura kurang lebih selama 4 jam. Sementara selebaran yang mereka bawa disita aparat sebelum dipulangkan. (MS/Hendrikus Yeimo)

Senin, 25 November 2013 21:53,MS

November 25, 2013 0

Kutuk Resolusi PBB No. 2504, Aksi AMP di Solo Sempat Ricuh

Solo – Puluhan Massa Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] kembali menggelar aksi long marc di sepanjang Jl. Salamet Riyadi hingga bundaran Gladak pada hari ini, Selasa 19/11/2013, dalam aksi kali ini, puluhan massa AMP meneriakan yel – yel Papua…..Merdeka, Papua….Merdeka, Papua…..Merdeka, selain itu, sejumlah massa aksi juga mengecat wajah mereka dengan motif Bendera Bintang Kejora dan juga sambil membawa Poster – poster tuntutan dan foto – foto korban kekerasan Militer Indonesia di Papua. massa aksi AMP juga memampang sebuah Spanduk tuntutan dengan baground Bintang Kejora yang bertuliskan Thema aksi ” Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat ” serta empat tuntutan AMP, yaitu : 1).Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua, 2).Tutup Seluruh Perusahaan Asing Milik Negara – Negara Imperialis ; Freeport, BP, dll, 3).Tarik Militer (TNI-POLRI) Organik dan Non-Organik Dari Seluruh Tanah Papua.

Pada awal start, aksi ini berjalan lancar dan aman – aman saja, namun ketikan massa aksi mendekati titik akhir aksi, massa aksi dicegat oleh kesatuan kepolisian Surakarta yang memalang jalan dan hendak merebut spanduk tuntutan yang dibawa oleh massa aksi dengan alasan spanduk tersebut bermotif Bendera Bintang Kejora dan itu melanggar Hukum Indonesia menurut kepolisian yang memalang jalan tersebut, namun upaya kepolisian tersebut mendapatkan perlawanan dari massa aksi yang tidak bersedia menyerahkan spanduk tuntutan telah dibawa. Akhirnya bersitegang antara aparat Kepolisian Surakarta dan massa aksi pun tidak terhindarkan, aksi tarik menarik spandukpun terjadi antara massa aksi dan kepolisian, kepolisian menyatakan bahwa mereka akan membiarkan AMP meneruskan aksinya jika spanduk yang dibawa oleh massa AMP ini diserahkan kepada pihak Kepolisian, namun massa AMP tetap melakukan perlawanan dan terus mempertahankan spanduk yang dibawa oleh massa aksi, yang mengakibatkan kericuhan dan saling dorong antara Polisi dan massa AMP berlanjut hingga satu jam lebih.

Melihat situasi yang tidak menguntungkan untuk massa AMP, dimana aparat kepolisian yang hadir jumlahnya lebih banyak dan terlihat beberapa anggota kepolisian yang telah mengokang senjata yang mereka bawa, akhirnya massa aksi AMP bersepakat untuk membentuk bundaran tepat di tempat pemalangan yang dilakukan kepolisian dan melakukan orasi – orasi politik di dalam lingkaran massa yang dibuat oleh massa aksi. dalam orasi – orasinya, massa AMP tetap meneriakan yel – yel Papua Merdeka….Papua Merdeka…., sambil mengkritisi kinerja kepolisian Surakarta yang jelas – jelas telah melanggar UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat di muka umum, serta membungkam ruang demokrasi bagi Mahasiswa Papua yang hendak menyampaikan aspirasinya.

Massa AMP melakukan orasi – orasi politiknya tepat didepan balikade yang dilakukan kepolisian hampir 2 jam lebih, lalu melakukan pembacaan sikap didalam lingkaran massa aksi, sambil tetap membentangkan spanduk yang sebelumnya dilarang untuk dibentangkan oleh kepolisian. Setelah melakukan pembacaan sikap, massa AMP memanjatkan doa bersama dan kemudian membubarkan barisan dan menuju titik penjemputan untuk kembali ke tempat tinggal.

Dari informasi yang disampaikan langsung dari lokasi menyebutkan bahwa, aksi ini merupakan aksi gabungan dari Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] Komite Kota Solo, dan Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] Komite Kota Yogyakarta, beserta para mahasiswa Papua lainnya yang datang dari wilayah Semarang dan Sala Tiga. Selain itu, aksi ini sendiri dilakukan oleh AMP sebagai bentuk penyikapan atas Resolusi PBB no 2504 tentang hasil Pepera 1969.[rk]

November 19, 2013 0

Flotilla unsettles Indonesia’s occupation of West Papua

As we sat around a campfire in Brisbane, Kevin Buzzacott held up a bottle of water collected from the springs near Lake Eyre — a vast salt encrusted plain, which except in times of rare floods is bone dry. The inner city park in Brisbane where we met was one of the many stops the West Papua Freedom Flotilla made in its journey over August and September from Australia to the Indonesian colony of West Papua. The rapt audience of black, white and indigenous activists that night included 30 people who would later board two small yachts on the last leg of the land and sea convoy.

Buzzacott spoke of a source in the north, on the border between West Papua and Papua New Guinea, that sends water surging thousands of kilometers south through a network of subterranean capillaries that later springs up in the desert. “This water has come to the Arabana people as a blessing from the land of the Papuans,” said Buzzacott, an Aboriginal elder from Lake Eyre. “I want to take it back to the people of West Papua and say thank you,” said Buzzacott.

But to take the water back to West Papua involved an act of courage and defiance. This risky venture, an initiative of indigenous Australian Aboriginal elders and West Papuan refugees, was designed to build solidarity and shine a light on the Indonesian government’s ongoing occupation of West Papua. It was also a creative experiment employing ritual and ceremony as a form of third-party nonviolent intervention.

When I met the activists in Brisbane, the Indonesian government had not only refused the group permission to conduct a “cultural exchange” in West Papua, they had readied their air force, three naval patrol boats and sent thousands of troops to the south of the country to thwart the flotilla. Bob Carr, Australia’s foreign minister at the time, threatened that the Australian citizens on board would not receive any consular assistance in the event they were arrested by the Indonesian authorities.

Buzzacott and the other activists refused to back down. “We know we could have been arrested or even shot,” said Ronny Kareni, a young West Papuan activist and musician who was a key organizer of the flotilla. “But we want to know how far we can push both the Australian government and the Indonesian government.”

“Push” might be putting it too mildly. When the Indonesian government refused the activists entry, the organizers of the flotilla issued their own Aboriginal “passports” and West Papuan “visas” in a symbolic challenge to state-centric notions of sovereignty. The flotilla activists spoke openly about the need for human rights monitoring in West Papua and the West Papuans’ right to independence.

Awakening solidarity through song and ceremony

Back around the campfire in Brisbane, Buzzacott spoke about how Aboriginal people, Torres Strait Islanders, Papua New Guineans and West Papuans were once united.

His is a longer view reaching back to the last ice age more than 10,000 years ago when Australia and New Guinea were connected by a land bridge. He spoke of the shared flora and fauna — the kangaroo, cassowary, cuscus and echidna — as well as the shared stories and long forgotten ceremonies that once connected the “bow and arrow” people with the “woomera people,” a tool used by Aboriginal people to extend the range and velocity of the spear. He then reached down into a bag and pulled out some ash collected from various Aboriginal tent embassies around Australia. He placed ash on our skin and poured water over our hands, symbols of peace and recognition of our connection to the earth. He spoke of love, music and the healing power of fire — of campfires where stories have been told for over 50,000 years.

Buzzacott then told his own story about meeting Jacob Rumbiak 10 years ago. Rumbiak, a senior West Papuan leader and former political prisoner living in exile in Australia, told Buzzacott how the West Papuans were facing slow motion genocide. Rumbiak’s story resonated with Buzzacott. He was shocked and disturbed to hear that colonialism was still continuing; that violent racism is still a reality — that the West Papuans face helicopter gunships, arrest and torture by the Indonesian army and police simply for wanting to be free — and that the influx of Indonesian migrants is turning indigenous West Papuans into a minority in their own land. As he and Rumbiak’s friendship grew, the idea of the Freedom Flotilla, a voyage of indigenous solidarity, took root.

Uncle Kev, as he is affectionately known by the activists, is not the only one who yearns to re-establish connections. In a movement that historically has been riven by disunity, the vision of reuniting ancient ties and diverse tribes strikes a chord with West Papuan activists from inside the country as well. West Papuan activist Silas, whose name has been changed to protect his identity, told me that his people, the Malind Anim who live in the vast savannah in the southern part of West Papua, speak of the Malkai, the people of Papua New Guinea and the Torres Strait, as relatives. He recounted when cultural exchanges took place between the Malind Anim, the Malkai, and Aboriginal and Torres Strait Islander peoples from Australia at the turn of the 20th century. These ancient exchanges may have been interrupted by the vagaries of colonialism but the links forged by them are still sung about in song. He wants to reawaken these connections and harness the energy of solidarity to propel his country to freedom.

In the Malind language these songs, and the dances that accompany them, are called Nggatzi. The entire Australian Aboriginal and Melanesian region, from Sorong in the northwest of West Papua to Samurai in the southern part of Papua New Guinea onwards to the island of Tanna in the south of Vanuatu, is knitted together by song. “We sing each other’s songs,” said Silas, “and in this way we come to know and connect with each other.”

Departing on Indonesian Independence Day

The Pog and Trudy departing Cairns on August 17, 2013. (WNV/West Papua Freedom Flotilla collection)

After leaving Brisbane the flotilla headed north to Cairns. The planned itinerary was to hug the coast to the Torres Strait Islands, an archipelago administered by Australia and situated between the Australian mainland and Papua New Guinea. Papua New Guinea is an independent democratic state situated on the eastern half of the island of New Guinea. The western half of the island of New Guinea is West Papua, which has been occupied by the Indonesian government since 1963. From Horn Island in the Torres Strait the boats then planned to travel to Merauke, on the southern coast of West Papua. The entire distance from Cairns to Merauke is approximately 900 nautical miles.

On August 17, Indonesia’s Independence Day, the flotilla departed Cairns. Around the same time Ronny Kareni traveled to Vanuatu to elicit support for the Papuan cause from the five Melanesian countries, Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, Kanaky (also known as New Caledonia, a colony of France) and Vanuatu.

The Indonesian government was not impressed. Instead of celebrating the country’s achievements, news about Indonesian Independence Day was dominated by the flotilla’s impeding arrival, how Indonesia intended to respond, ongoing human rights violations in West Papua — home to Indonesia’s longest running separatist conflict — and why the Indonesian government continues to ban foreign media from traveling to the territory. The flotilla catalyzed news stories in places as far away as Ghana and mesmerized people across the Pacific.

In response the Indonesian government urged the Australian government to stop the flotilla. While Carr lambasted the members of the flotilla in the media, in the end the Australian government failed to do anything of substance. The only thing the Australian Foreign Ministry did was write a mild letter to Isabella Brown, one of the organizers, pointing out that their actions were “high risk” and advising the participants in the flotilla to avail themselves of the Australian Department of Foreign Affairs’ online travel advice service. It was the diplomatic equivalent of a green light.

When the flotilla arrived in the Torres Strait Islands they received the same mild departmental advice again. However, the activists were not breaking any law and the Australian government did not mobilize either the police or navy to stop the boats. One of the participants on the boats, Tully Star, an activist from Melbourne, told me in an interview by phone that the only contact she had with the Australian authorities during her time on Trudy, a 30-foot ketch, was a visit from Australian Customs who boarded the yacht to ensure that people had the requisite safety gear and that it was all in working order. “No one has tried to stop us,” said Star. “In fact, Customs has been quite willing to facilitate us leaving the country.”

The Indonesian government’s ire also failed to raise any reaction from the Papua New Guinean government. The flotilla sailed within sight of Papua New Guinea but their government did not respond. Privately, members of the government told Kareni, who had also traveled to Papua New Guinea to organize support, that they supported what he and the flotilla members were doing.

A secret ceremony

worshippers who attended the prayer service at the Maranatha church hall, Sorong on the 3rd of July 2013. Four of the organizers of this church service at the Maranatha church hall in Sorong on July 3, including Yohanis Goram, the photographer and a customary leader and director of an environmental NGO, were later arrested and charged with treason. (WNV/Yohanis Goram)

Four of the organizers of this church service at the Maranatha church hall in Sorong on July 3, including photographer Yohanis Goram, a customary leader and a director of an environmental NGO, were later arrested and charged with treason. (WNV/Yohanis Goram)

Before the flotilla left Horn Island in the Torres Strait bound for West Papua they held a press conference. The West Papuans and organizers of the flotilla knew what they were doing was dangerous. By the time the group had arrived in the Torres Strait, four West Papuans inside the country had already been arrested by the Indonesian police and charged with treason, which could result in 20-year prison sentences, simply for organizing a church service to pray for safe passage for the flotilla. Despite this repression, West Papuan activists inside the country urged the flotilla to continue with their journey.

Jacob Rumbiak, Kevin Buzzacott, Ronny Kareni, Isabella Brown, and Amos Wainggai — a West Papuan activist and former refugee — told the press what was by then global news: One of the boats, the Pog, would continue to travel to West Papua while the other boat, Trudy, returned to mainland Australia because the safety of those on board could not be guaranteed. The activists reiterated their desire to open a dialogue with the Indonesian authorities about their intentions and advised the growing network of supporters on how they could track the flotilla’s position via the flotilla’s website. A pulsating light showed the Pog tracking towards West Papua, however, the organizers concealed part of their real plan from the public.

On September 12, the cultural exchange took place in two small aluminum dinghies at a secret location just off the coast of West Papua. Several Malind Anim from Merauke were there. Also present was Yacob Mandobayan, a young man who would later be forced to flee for his life along with six others, including a pregnant woman and a child, after the Indonesian security forces conducted house-to-house searches for flotilla organizers. Also representing the West Papuans were Elieser Awom, a former political prisoner and now Minister of Defense for the National Federal Republic of West Papua, a coalition of West Papua resistance groups who supported the flotilla, and Frans Kapissa, a university lecturer.

The ceremony was captured on video and circulated around West Papua. As the sacred water and ash was exchanged Kapissa thanked the members of the flotilla. “This ancient tie between Aboriginal peoples and us that was broken has been restored. We hope that your support will continue for always.” Buzzacott, speaking through tears told the West Papuans that “we are going to struggle all the way.” As the two boats pulled away at the conclusion of the cultural exchange the cry of “Papua Merdeka,” or Free West Papua, rang out across the waters.

Making West Papua an international problem

In West Papua grievances have gone unaddressed for decades. Under the current Indonesian President Susilo Bambang Yudhuyono state violence in West Papua has festered. Yudhuyono’s approach in West Papua has been to ignore or deny the problem. Nonviolent attempts by West Papuans to express their aspirations for independence have been criminalized.

The conflict and violence in West Papua has to become an international problem before the international community can be expected to take action. The West Papua Freedom Flotilla has made a valuable contribution to that process, particularly in Melanesia, a sub-region of the vast Pacific. Shortly after the flotilla concluded the Prime Minister of Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil, spoke in support of international action for West Papua at the United Nations General Assembly.

The West Papua Freedom Flotilla posed a dilemma for both the Australian and Indonesian governments. If they did nothing the flotilla would reinvigorate solidarity in the region. If they responded violently or threatened violence, as the Indonesian government ended up doing, they would expose the reality of the occupation and the suppression of the Papuans’ right to freedom of expression. By publicly putting their bodies on the line and maintaining strict nonviolent discipline the flotilla activists created a win-win situation for the movement, although not one without costs.

These personal costs, however, are ones the West Papuans are increasingly willing to pay. “We need to take action otherwise we will disappear. In 20 years our people will be less than 30 percent of the population. We are dying under the barrel of a gun,” Kareni told me. This is not rhetoric. According to Dr. James Elmslie, in the 1960s West Papuans made up 96 percent of the population of West Papua. Currently their numbers are less than 50 percent.

Of course there are also lessons learned. There could have been more preparation and training in nonviolent action; more contingency planning about how to support activists involved in the flotilla inside the country; greater representation from other resistance groups and from different parts of Papuan society; and a willingness to follow through and illegally enter West Papua, thereby bringing the flotilla to a dramatic climax. Importantly, the activists also could have avoided talking about independence in order to attract even greater third party support.

“With this journey we are testing the waters” said Ronny Kareni. “We knew exactly when we had to stop and we have learned a lot. But this action is just the beginning.” As he sat cradling a guitar, with his characteristic smile and laugh, he continued: “There will be other flotillas and other exchanges and these will be even bigger. I imagine a Melanesian flotilla.”

When I raise the possibility of a bigger flotilla of boats and ships traveling to West Papua from the Melanesian countries with Silas he smiled. “Of course” he said. “The song has already been sung.”

—

This story was made possible by our members. Become one today.

November 19, 2013 0

Pangdam: Papua Sangat Kondusif

AYAPURA [PAPOS] – Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian I Zebua, MM menyampaikan wilayah Papua adalah daerah sangat kondusif, aman dan damai. Hal ini, dibuktikan dengan adanya aktivitas pemerintahan dan perekonomian serta aktivitas masyarakat yang berjalan selama 1 x 24 jam, tetap aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

Hal tersebut ditegaskan Pangdam saat memberikan materi pada Kegiatan Kebhaktian Kebangunan Rohani (KKR) Papua Dipulihkan yang diselenggarakan Korem 172/PWY di Aula Makorem 172/PWY Padang Bulan, Jumat (15/11) kemarin.

Menurut Pangdam, bukti lain bahwa Papua sangat kondusif adalah, dengan semakin meningkatkan kondisi iklim investasi di Papua sejak beberapa tahun ini.

Tidak hanya itu, belakangan ini juga, Papua juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan sejumlah ivent nasional, dan semua kegiatan tersebut berlangsung aman dan normal.

“Papua adalah Tanah yang diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain, khususnya keunggulan sumber daya alamnya,”

ujar Pangdam didepan puluhan peserta seminar KKR.

Yang berkembang saat ini di Papua menurut jenderal bintang dua ini adalah, adanya pandangan pro kontra terkait dinamika pemekaran daerah otonomi baru (DOB) serta adanya otonomi khusus (Otsus) plus.

Pro dan kontra pemekaran DOB ini bagi Pangdam, merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari dinamika politik dan demokrasi, karena pada intinya apa yang diharapkan pemerintah maupun masyarakat itu, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

“Kami bagian dari alat Negara tugas pokoknya adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia serta mempertahankan dan menegakkan kedaulatan NKRI. Karena ini, melalui seminar KKR ini tentunya memberikan harapan untuk ikut berkontribusi dan mendukung pemerintah untuk terciptanya suatu wilayah yang selalu diberkati Tuhan, yakni wilayah yang penuh dengan kedamaian dan cinta kasih,”

demikian Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian I Zebua, MM. [nur]

Jum’at, 15 November 2013 23:29, Ditulis oleh M.Nur/Papos

November 19, 2013 1

“Jangan Sepelekan Negara-Negara MSG”

English: Papua Indonesia Flag (Photo credit: Wikipedia)

JAYAPURA – Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh proposal yang diajukan oleh negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG) yang ingin berkunjung ke Papua. Hal ini terkait dengan penolakan pemerintah terhadap negara-negara MSG, yang dapat berakibat pada semakin kencangnya seruan untuk memasukkan Papua sebagai anggota MSG.

“Proposal yang diajukan oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk masukkan Papua menjadi anggota pada sidang MSG di Nomea bulan Juni lalu,akan segera terealisasi apabila pemerintah Indonesia mengabaikan kesepakatan negara anggota MSG tentang peninjauan kembali proposal WPNCL sebelum mereka diundang untuk melihat situasi dan kondisi terkinipembangunan di Papua dalam era Otsus,”terangnya via telepon seluler kepada Bintang Papua, Senin (18/11).

Ia mengatakan, rupanya pemerintah Indonesia secara sepihak memutuskan mengundang delegasi Solomon saja yang datang ke Papua. Tindakan ini dianggap sebagian besar negara MSG sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan di Noumea. Sehingga kalau sampai akhir bulan November ini tidak ada undangan dari pemerintah Indonesia,maka proposal WPNCL akan diterima dan tahun depan WPNCL akan ditetapkan menjadi anggota forum MSG.

“ Maka melalui media ini saya meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengundang negara MSG datang ke Papua,karena langkah ini menurut hemat saya akan sangat mempengaruhi keputusan diterima atau tidaknya proposal WPNCL. Bahkan saya berani menjamin bahwa akhir dari kunjungan delegasi MSG, seluruh negara MSG akan meminta kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia. Kenapa demikian? Contoh paling sederhana saja bahwa kantor Gubernur Papua di dok 2 adalah kantor Gubernur termegah dan terbaik di seluruh negara-negara anggota MSG. Saya sekali lagi meminta keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah isu Papua merdeka di Pasifik Selatan,”ungkapnya.

Untuk itu, sekali lagi ia mengingatkan pemerintah untuk tidak meremehkan sikap ketersinggungan Negara Vanuatu dan Kaledonia Baru terhadap undangan dari Indonesia yang hanya kepada negara kepulauan Solomon.

“Karena mereka akan terus mendorong proses politik yang sama ke PBB terkait WPNCL. Organisasi Internasional ini akan melakukan tindakan yang sama dengan memutuskan Papua menjadi negara merdeka secara unilateral tanpa perlu mendapat persetujuan dari negara Indonesia,”

katanya.

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia, terutama departemen luar negeri RI sudah tahu bahwa strategi diplomasi invisible hand adalah diplomasi subversif yang telah merusak dan mengancam integrasi bangsa sejak jaman Presiden Soekarno sampai hari ini.

“Dunia internasional selalu menggunakan cara-cara subversi untuk mengancam integrasi bangsa. Cara subversi adalah menggunakan negara-negara kecil di pasifik sebagai kaki dan tangan menjalankan kepentingan mereka untuk menghancurkan Indonesia. Maka kalau pemerintah Indonesia sudah menunjukkan pengaruh yang kuat di pasifik selatan,maka jangan merusak kepercayaan yang sudah didapat dari negara MSG. Undang mereka segera dan lihat apakah masalah Papua masih akan terus berkibar di pasifik selatan atau akan segera berakhir,”

tandasnya.(art/don/l03)

Selasa, 19 November 2013 03:09, Binpa

November 19, 2013 0

Pemerintah Australia Dukung Penegakan Hukum di Papua

Dubes Australia goyang yospan bersama pejabat utama Polda Papua di kediaman Kapolda Papua (18/11)Jayapura – Senin (18/11) kemarin, Duta Besar Australia, YM Gregg Moriaty bertemu dengan Kapolda Papua, Irjen Pold Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Dalam kunjungannya ke Polda Papua Dubes Australia didampingi sejumlah staff, antara lain, Brigadir Jhond Longhim Gould Head of Australia Defence Staff (HADS), Mr. Jean B. Carcasso (Ministre Conselor/Bid Propam), Mrs. Adelle Neary (Second Secretary (Political) and visi division Office, Mrs. Cassandra H. (Second Secretary (Economic)), Mr. Perarco Chawan Koretje (Director Of Decentralination, Poverty Reduction and Purel Development (Bid Propam)), Mr. Jhon Theoloft Weohan (Deputy Program Director For Papua and West Papua (AIPD) dan Federal Agust Benjamin Koster (CPP Licism Officer).

Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP SULISTYO PUDJO. H, S.I.K., dalam pressreleasenya yang diterima Bintang Papua, mengatakan, dalam pertemuan Kapolda Papua dengan Dubes Australia itu, ada hal-hal penting yang disampaikan. Antara lain perkembangan pembangunan di Papua, perkembangan situasi keamanan di Papua, termasuk juga kondisi investasi di Papua.

Menurut Kabid Humas, soal Perkembangan pembangunan di Papua. Dikatakan, Kedutaan Australia mengamati bahwa pembangunan di Papua sangat pesat tentu saja sebagai akibat berbagai instrumen negara mampu bekerja dengan baik khususnya Polri dalam membina keamanan di Papua makin baik dan berimbas pada meningkatnya kegiatan pembangunan di Papua.

Sedangkan Perkembangan situasi keamanan di Papua, dikatakan mengenai masalah kamtibmas di Papua, Dubes Australia menyampaikan akan meningkatkan dan akan memperkuat kerja sama keamanan antara Australia dengan Polri. Pemerintah Australia akan bekerjasama dan saling membantu dalam berbagai tindakan Kepolisian khususnya menyangkut aspek yang mengganggu keamanan dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan.

Australia mencermati situasi Indonesia khususnya Papua dan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa di karenakan selama kepemimpinan Kapolda Papua Irjen Pol Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., situasi di Papua sangat kondusif berbagai kejadian konflik horizontal dan vertikal berkurang sangat signifikan.

Mengenai Kondisi investasi di Papua, Kedutaan Australia menekankan dukungan keamanan yang sangat penting untuk memastikan iklim investasi makin membaik di Papua.

Pemerintah Australia mendukung bahwa masalah di Papua khususnya menyangkut insurgency di tangani dengan cara-cara penegakkan hukum. Selain itu kedatangan Dubes Australia di Polda Papua tidak membicarakan masalah politik tetapi mengecek program-program bantuan dan kerja sama Australia dan Indonesia yang ada di Papua.

Sementara itu Kebijakan Kapolda Papua mensikapi masalah Papua dibagi menjadi masalah konflik horizontal yaitu masalah antara masyarakat adat, antara masyarakat adat dan pendatang. Masalah sehubungan dengan konflik pertanahan dan masalah sebagai akibat Pemilukada.

Sementara masalah vertikal yaitu konflik antar masyarakat dengan pemerintah. Khususnya menyangkut masalah kelompok bersenjata dan non kelompok bersenjata yang memiliki keinginan merdeka.

Sedangkan Kebijaksanaan yang diambil Kapolda Papua adalah pendekatan soft approach di kedepankan daripada pendekatan hard approach.
Kesimpulan dari pertemuan itu lanjut Kabid Humas adalah

Masalah integritas Papua di bawah NKRI, Pemerintah Australia sangat menghormati perjanjian Lombok (Lombok Treaty) antara pemerintah Australia dan Indonesia, yang mana itu adalah kebijakan PM baru Anthony John “Tony” Abbott dari Australia via Ambassador dan tidak ada satu kata pun bahwa Papua keluar dari NKRI;”Kata PM Anthony John “Tony” Abbott.

Adapaun Kalimat dari Perjanjian Lombok antara lain
1. Menekankan saling menghormati dan menghargai kedaulatan negara lain
2. Menekankan ada saling bekerjasama, di mana kedua negara saling bekerjasama dalam menghadapi situasi masa depan yang makin dinamik

3. Menekankan di mana kedua negara saling memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, budaya dan keamanan sesuai dengan kepentingan bersama dan hubungan baik antar kedua negara.

Australia Dukung Program Prioritas di Papua

Sebelum ke Polda Dubes Australia YM Greg Moriaty didampingi Staf Kedubes Mrs Adelle Neary, dan Departemen Army (Atase/Departemen Pertahanan dan Keamanan) Australia, Raymond Press, bertemu Pemerintah Provinsi Papua, yang diterima Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen, yang juga didampingi oleh Karo Humas dan Protokoler Setda Provinsi Papua, F.X. Mote, S.H., M.Si., Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, Suzana Wanggai, Karo Pemerintahan Setda Papua, Sendius Wonda, dan Kepala Distamben Provinsi Papua, Bangun Manurung. Pertemuan yang berlangsung tertutup kurang lebih 1 jam.

Plt Sekda Herry Dosinaen, mengatakan, kedatangan Dubes Australia YM Greg Moriaty didampingi Staff Kedubes Mrs Adelle Neary ini, dan rombongannya itu, tidak lain untuk bekerjasama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Hal dimaksud, juga bagian dari tindaklanjut dari beberapa tahun lalu, dimana Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia telah datang ke Papua untuk melakukan kerjasama khususnya dalam memberikan perhatian kepada masyarakat di Papua.

Untuk kerjasama dalam bidang kesehatan, lebih fokus terhadap pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan di Papua, diantaranya HIV/AIDS dan lainnya di Papua, sedangkan untuk bidang pendidikan belum ada pembicaraan secara detail, apakah dalam bentuk bantuan peningkatan SDM atau beasiswa.

Diakuinya, sebelumnya juga bertemu dengan tamu dari Hawai, yang membicarakan kerjasama dalam bidang pendidikan terutama pendidikan dasar yang saat ini bersama dengan Rektor Uncen sedang membahas di Uncen Jayapura.

“Bahkan, utusan dari Hawai ini akan melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Kota Jayapura dan beberapa hari lagi akan digelar pertemuan dengan utusan dari Hawai,”

jelasnya kepada wartawan usai pertemuan tersebut di ruang kerjanya, Senin, (18/11).

Ditegaskannya, apakah bantuan itu dalam bentuk fresh money atau peningkatan SDM? Sekda Herry Dosinaen mengungkapkan bahwa kerjasama itu akan pada fokus peningkatan SDM dan tentunya akan didukung dengan financial.

Disinggung soal apakah membicarakan banyaknya warga Papua yang meminta suaka ke Australia? Sekda Herry Dosinaen menegaskan tidak membicarakan hal tersebut, tetapi lebih pada kerjasama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

“Jadi, mereka mendukung sepenuhnya Pemerintah Indonesia dan mendukung pembangunan prioritas yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua dalam bingkai NKRI,”

tukasnya.

Senada dengan itu, secara singkat, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai menandaskan, kedatangan rombongan Australia, Honolulu dan Hawai ke Papua adalah untuk melakukan kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Bidang kesehatan, mereka lebih fokus terhadap permasalahan HIV/AIDS. Sementara di bidang pendidikan mereka ingin melihat program beasiswa untuk wilayah Indonesia timur khususnya Papua yang sudah berjalan lama, apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Diharapkan kedepannya ada penigkatan dalam memberikan beasiswa bagi rakyat Papua menempuh pendidikan,” pungkasnya.(don/nls/don/l03/@dv)

Selasa, 19 November 2013 03:08, Binpa