1 Desember, Jangan Ada Pengibaran ‘BK’

Deer TabuniJAYAPURA — Ketua DPRP Deer Tabuni, S.E., M.Si., menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua yang tersebar di 29 Kabupaten/Kota, agar jangan melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora (BK) pada tanggal 1 Desember yang disebut-sebut sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat.

“Mari kita maknai HUT Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember mendatang dengan damai dan indah melalui doa syukur,”

imbuh Deer Tabuni di ruang kerjanya, Kamis (28/11).

Karena, kata Deer Tabuni, bila ada pengibaran Bintang Kejora nanti akan berhadapan dengan pihak keamanan. Tapi, pihak keamanan juga harus duduk bersama agar bisa mengayomi masyarakat Papua sekaligus menjadikan Tanah Papua sebagai tanah damai tanpa ada perbedaan apapun.

Deer Tabuni mengatakan, pihak masyarakat membantu Kapolda dan Kapolres seluruh Tanah Papua bersama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian sesuai misi dan visi Gubernur dan Wagub Papua yakni Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Untuk itu Ketua DPRP menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk menghindari hal-hal yang dianggap melanggar tindak pidana.

“Pengibaran Bintang Kejora tak boleh dilakukan di Tanah Papua, karena akhirnya menelan korban jiwa, “

kata Deer Tabuni.

Ditambahkan Deer Tabuni, pihaknya juga menghimbau kepada KNPB agar tak melakukan aksi demo pada 1 Desember. Apalagi Kapolda telah menegaskan tak mentolerir dan tak memberikan izin demo bagi siapapun.

“Kegiatan seperti demo, lalu tempatnya, acaranya berlangsung dimana dan apakah pengibaran Bintang Kejora bisa dilakukan atau tidak. Itu semua harus ada izin dari pihak keamanan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan,”

ujar Deer Tabuni, seraya menambahkan, kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar dan aman apabila ada izin dari pihak keamanan. (Mdc/don/l03)

Jum’at, 29 November 2013 02:13, Binpa

November 29, 2013 0

OPM KEMBALI BERAKSI

Sulistyo Pudjo HJAYAPURA — Kelompok TPN/OPM kembali beraksi di Kabupaten Puncak Jaya. Tidak segan-segan dalam sehari, kelompok separatis sipil bersenjata ini melakukan aksinya di tiga tempat yang berbeda.

Tiga peristiwa beruntun yang terjadi Kamis (28/11),masing-masing, pembakaran mobil bersama sopirnya yang menewaskan sopir bernama David (39) di Kampung Urunikime, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya.

Kemudian seorang Tukang Ojek bernama Mustakim, warga Jalan Gapura Hom Hom dibacok dan mengalami luka bacok di kepala dan dua jari tangan kiri putus.
Sebelumnya dilaporkan, anggota Koramil Ilu bernama Sersan Wendi menderita luka serius pada bagian kepala, setelah diduga ditembak Kelompok TPN/OPM di Pasar Ilu, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Kamis (28/11) sekitar pukul 10.00 WIT. Korban dari Ilu dievakuasi ke RS Marthen Indey, Jayapura, untuk menjalani operasi mengeluarkan peluru yang tertinggal di kepala korban.

Kabid Humas Polda Papua Sulistyo Pudjo H, S.I.K., ketika dikonfirmasi semalam membenarkan pihaknya telah menerima laporan ketiga kejadian yang diduga dilakukan kelompok TPN/OPM tersebut.

Ketiga kejadian itu antara lain, pemalangan dan pembakaran mobil Strada Nopol N 8680 AT warna silver bersama sopirnya. Akibatnya, korban (sopir) ditemukan tewas di dalam mobil dengan jasad terbakar tanpa kaki.

Ditanya pelaku dari kelompok TPN/OPM pimpinan Goliat Tabuni, dikatakan Kabid, pihaknya belum mengetahui motif dari pelaku, dari serangkaian peristiwa tersebut. Tapi pihaknya tengah melakukan penyidikan guna mengungkap siapa dan kelompok mana pelakunya.

Kronologis kejadian, pada Rabu (27/11) terdapat 10 kendaraan Strada kembali dari Mulia menuju Ilu membawa bahan makanan. Selanjutnya, 8 kendaraan lanjut menuju Ilu, 2 kendaraan berhenti di Ilu. Pada pukul 14.55 WIT 2 kendaraan strada membawa barang berangkat dari Ilu menuju Mulia, tapi dihadang TPN/OPM berjumlah 6 orang dan mobil itu dibakar sehingga sopir David tewas.

Sementara itu, kata Kabid, kendaraan kedua yang dikemudikan Riko balik kanan ke Ilu. Pukul 13.30 WIT jenazah dievakuasi ke Puskesmas Ilu.
Sebelumnya dilaporkan, anggota Koramil Ilu bernama Sersan Wendi menderita luka serius pada bagian kepala, setelah diduga ditembak Kelompok TPN/OPM di Pasar Ilu, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Kamis (28/11) sekitar pukul 10.00 WIT. Korban dari Ilu dievakuasi ke RS Marthen Indey, Jayapura, untuk menjalani operasi mengeluarkan peluru yang tertinggal di kepala korban.

Kasus lainnya Kata Kabid, Kamis (28/11) sekitar pukul 07.00 WIT seorang Tukang Ojek bernama Mustakim, warga Jalan Gapura Hom Hom yang mengantar penumpang menggunakan sepeda motor ke Kali Wouma, tiba di TKP korban dibacok sehingga mengalami luka bacok di kepala dan dua jari tangan kiri putus. Saat ini korban masih dirawat di RSUD Wamena.

Sementara itu, Juru Bicara Kodam 17 Cenderawasih Kolonel Infantri Lismer Lumban Siantar saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. “Benar, seorang anggota Babinsa Koramil Illu atas nama Sersan Wandi Ahmad ditembak orang tak dikenal, ketika sedang melaksanakan tugas di sekitar Pasar Illu,”ujarnya.

Kronologis kejadian, kata dia, anggota Koramil itu sedang melaksanakan tugasnya di Pasar Illu, yakni memantau aktivitas pasar. Lalu, tiba-tiba seseorang diduga dengan menggunakan senjata apai laras pendek mendekatinya dan menembak dibagian wajah. “Seseorang tanpa diduga menembak anggota kami dari samping kiri, hingga wajahnya tembus,”ucapnya. (mdc/jir/l03)

Jum’at, 29 November 2013 02:17, Binpa

November 29, 2013 0

Kepala UP4B: Tanpa Ada Keberpihakan Pembangunan di Papua Tidak Bisa Berjalan

Kepala UP4B bersama Wakil Bupati, Letjen (Purn) Bambang Darmono bersama Wakil Bupati Kepulauan Yapen saat melakukan pertemuan di Gedung Silas Papare, Rabu (27/11) kemarin. MANOKWARI – Kepala Unit Perecepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Letjen (Purn) Bambang Darmono, mengungkapkan, untuk bisa melakukan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat harus dibutuhkan bukti yang nyata melalui pembinaan yang realitas dengan memberikan diskriminatif positif (keberpihakan).

Keberpihakan yang dilakukan oleh UP4B, menurut Darmono, salah satunya melakukan pembangunan infrastrukutur jalan, pengembangan SDM, peningkatan pendidikan, kesehatan dan juga peningkatan perekonomian di wilayah Papua dan Papua Barat.

“Saya tegaskan bahwa tanpa adanya keberpihakan di tanah ini, maka pembangunan di Tanah Papua tidak akan bisa berjalan,”

ungkap Darmono dalam kunjungannya di Kepulauan Yapen sekaligus melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen di Gedung Silas Papare, Rabu (27/11) kemarin sekaligus memantau perkembangan jalan yang dibangun oleh TNI di wilayah Kepulauan Yapen dan wilayah Manokwari.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati, Frans Sanadi S.Sos, M.B.A., Ketua DPRD, Yotam Ayomi, Dandim 1709/Yawa, Letkol Inf. Dedi Iswanto, Wakapolres Kepulauan Yapen, Kompol. T. Ananda, S.P., dan sejumlah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Darmono mengungkapkan bahwa keberpihakan yang satu-satunya dilakukan adalah Otsus yang pada hakekat utamanya adalah percepatan, namun dirinya tidak ingin masuk pada ruang disposisi Otsus Plus tersebut karena itu merupakan sebuah kewenangan yang diberikan kepada wilayah.

“Otsus itu hakekat utamanya adalah percepatan pembangunan, sebab di akhir Otsus itu kondisi Papua harus sejajar dengan Provinsi lain yang ada di seluruh Indonesia. Apakah dia kondisi SDM maupun kondisi lainnya itu karena merupakan amanah Undang-undang,” katanya.

Darmono kembali menegaskan, bahwa UP4B diberikan 5 tugas oleh Presiden diantaranya, untuk melakukan koordinasi, untuk menjalankan sinkronisasi, untuk menjalankan pengendalian, dan evaluasi, serta semua proses perecepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Dengan lima tugas yang diberikan itu, maka UP4B bukan badan yang memiliki ototritas dari Pemerintah untuk melakukan pelaksanaan program atau mengekesekusi program, akan tetapi UP4B sebuah unit percepatan pembangunan untuk mengkoordinasi semua percepatan pembangunan yang ada di Papua dan Papua Barat, yang kemudian melakukan evaluasi dan pengendalian sejauh mana pembangunan tersebut.

Untuk itu, apapun yang dilakukan oleh UP4B selalu dibatasi pada tugas yang diberikan oleh Presiden sehingga dalam pelaksanaan program itu ada di kementerian kelembagaan.

“Jadi, tanggung jawab sepenuhnya atas program yang dilakukan merupakan tanggung jawab dari Kementerian kelembagaan bukan UP4B,”

tukasnya.
Khusus di Kabupaten Yapen, Darmono mengemukakan, masyarakat sangat merindukan pengembangan berbagai sumber daya yang ada, bahkan sudah 40 tahun jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen itu sangat dirindukan, sehingga adanya UP4B mencoba untuk menerobos untuk melakukan proses percepatan pembangunan dengan tujuan dapat mengembangkan dan meningkatkan SDM, pendidikan dan kesehatan serta berbagai perekonomian lainnya.

“Yang jelas, percepatan pembangunan yang kita lakukan pada hakekatnya untuk mempercepatan pelaksanaan pembangunan dan saya mencoba bagaimana konsep tugas ini bisa dikembangkan untuk bisa melanjutkan pembangunan terutama infrastruktur jalan,”ujarnya.

Sementara itu, kepada wartawan, kata Darmono dalam kunjungan di Papua, khusus di daerah Kepulauan Yapen untuk melihat sejauh mana persiapan dari para prjurit TNI yang akan mengerjakan sebagian jalan UP4B di wilayah Papua, Papua khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Disamping itu, dalam kunjungannya juga ingin mendengar langsung bagaimana rencana TNI dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jalan itu, sekaligus mendengar langsung respon dari masyarakat terkait pekerjaan yang dilakukan oleh TNI. Namun secara umum, menilai bahwa semuanya harus membutuhkan proses untuk melakukan sosialisasi karena masyarakat sedang menunggu dan mendukung progres dari pada pembangunan yang dilakukan sekarang ini.

Sementara dalam kunjungannya di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari-Provinsi Papua Barat, Darmono mengemukakan, bahwa pihaknya untuk meyakinkan bahwa proyek ini harus jadi. “Apapun buat saya itu hal yang lumrah, karena dalam sebuah proses itu pasti banyak dinamika, yang paling penting endingnya bakal berhasil dengan baik. Saya tegaskan, bahwa TNI bukan main proyek dalam mengerjakan jalan ini, akan tetapi karena kurang dana maka, bagaimana caranya mempersempit agar pembangunan bisa berjalan, sehingga salah satunya dimafaatkan TNI untuk membantu melakukan percepatan pembangunan ini,” pintanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Frans Sanadi, S.Sos M.B.A., mengakui, Kabupaten Kepulauan yang terletak di pesisir tanah Papua sangat terkendala proses perecepatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) karena transportasi sangat sulit ditempuh.

Apalagi menurutnya, daerah distrik Angkaisera Kota Serui dan distrik Akasera Manawi serta distrik Kasiwa sangat sulit dijangkau ketika terjadi musim gelombang atau musim angin.

“Salah satu contoh, ada orang sakit tidak bisa tertolong ketika terjadi gelombang, padahal apabila menggunakan kendaraan darat sangat cepat mendapat pertolongan,”

katanya.

Oleh sebab itu, dengan koordinasi yang terus menerus dengan UP4B akhirnya ditahun 2012-2013 akhir ini UP4B melalui Pepres yang dikatakan tadi oleh Pak Kepala UP4B, Darmono, maka kita mendapat tiga ruas jalan pembangunan di daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang cukup sulit pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu, di daerah Pantura atau di daerah pantai Utara.

Dia mengungkapkan, dengan koordinasi yang terus menerus dengan UP4B akhirnya ditahun 2012-2013 akhir mendapatkan perhatian serius, terutama kepada Kepala UP4B karena telah melakukan terobosan baru untuk melakukan ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini.

“Dengan kehadiran UP4B di Papua, khusus di Kepulauan Yapen yang didukung oleh TNI dan Marinir kami berharap ruas jalan dari Serui sampai di Ansus dan beberapa ruas jalan yang dibangun bisa terjangkau pada pertengahan tahun 2014 mendatang,”
katanya.

Pada dasarnya, ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah bersama masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Pusat dan khusus bapak Bambang Darmono sebagai Kepala UP4B yang telah memberikan perhatian besar bagi masyarakat yang ada di Kabupaten ini.

“Kehadiran beliau merupakan sesuatu penghargaan yang luar biasa bagi pemerintah dan masyarakat Kepulauan Yapen karena beliu telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat serta SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen ini,”

ujarnya.

Kedepan, Sanadi berharap agar di masa-masa yang akan datang lebih ditingkatkan kebersamaan, dan kepada masyarakat diimbau bisa memberikan dukungan secara positif setiap proses pembangunan di Kabupaten ini, sehingga jalan lingkar Kepulauan Yapen diharapkan bersama bisa terwujud pada waktunya.

Di tempat terpisah, Dandim 1709/Yawa, Letkol Inf. Dedi Iswanto menjelaskan, bahwa pembangunan ruas jalan oleh UP4B yang dijalankan oleh TNI secara kodim 1709/ Yawa mendapatkan lima ruas, diantaranya ruas di Yapen Utara, Roseberi-Poom dan Roseburi-Aubeba, Randawaya-Dawai, kemudian ruaas Geesa-Barapati, dan ruas Wapoga-Botawa.

“Jadi, kalau dari sasaran yang ada ini, maka kodim sampai saat ini secara umum tidak ada kendala, dan masyarakat begitu suka dan antusiasnya atas pembangunan ketika TNI yang akan bekerja. “Masyarakat dengan suka cita membantu kami untuk mengerjakan pembangunan ruas jalan ini,” ujarnya.(loy/don/l03)

Kamis, 28 November 2013 18:54, Binpa

November 28, 2013 0

“Tak Ada Papua di Luar NKRI”

Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H.JAYAPURA — Indonesia adalah juga milik warga Papua. Tak ada Papua di luar wilayah NKRI. Tak ada ide maupun pemikiran apa pun yang dilakukan kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan pengibaran bendera bukan merah putih akan ditindak tegas. Demikian antara lain diungkapkan Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H., ketika melakukan kunjungan kerja ke Polda Papua, Jayapura, Rabu (27/11).

“Kami mengharapkan kedepan tak ada lagi niatan-niatan oleh sekelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari NKRI,”

tegas Kapolri didampingi Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Dikatakan, mengibarkan bendera merah putih karena merah putih ada di dalam dada semua warga Indonesia. Apalagi dengan kondisi kini begitu besar perhatian Presiden untuk membangun Papua, antara lain melalui pembentukan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) untuk bersama membangun Papua dan untuk meningkatkan infrastruktur yang ada.

Sementara itu terkait pengamanan 1 Desember yang diperingati sebagai HUT OPM, khususnya di Puncak Jaya, Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis S ditempat yang sama menerangkan pihaknya melakukan razia, melakukan tindakan kepolisian, patroli serta pendekatan Community Policing (Polisi Masyarakat) yakni melakukan penggalangan dengan semua kelompok masyarakat di Mulia, agar masyarakat, TNI /Polri aman.

Disentil kenapa tak dilakukan penggalangan masyarakat di wilayah Tingginambut, dia mengatakan, situasinya belum memungkinkan.

Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H., mengatakan pihaknya turun ke wilayah Papua, bahkan kunjungan kerja pertama setelah dilantik menjadi Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Drs. Timiur Pradopo beberapa waktu lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan Polri sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu.

Ditanya rencana pembentukan Polda Papua Barat, kata Kapolri, pembentukan Polda Papua Barat belum tentu dilakukan tahun 2014, karena masih harus mengajukan anggarannya.

Dikatakan, pihaknya telah mempunyai pembentukan Polda baru. Pasalnya, setiap daerah pemekaran harus dibentuk satuan Kepolisian yang ada di Pronvinsi maupun Kabupaten/Kota mengikuti struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah. Tapi juga tergantung APBN untuk membangun kantor, perumahannya, sehingga agak terlambat untuk mengikuti pemekaran daerah yang selama ini terjadi baik ibukota Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

“Sehingga itu bagian masukan tentu ini terkait dengan anggaran yang kita miliki kedepan. Kalau anggarannya ada kalau perlu segera kita bangun. Tapi kalau anggarannya belum ada tentu juga kita tak bisa,”tegas Kapolri.

Ketika kunjungan kerja ke Raja Ampat yang itu juga Polres pemekaran. Setelah Polresnya dibangun ada perumahan Kapolres dan Wakapolres. Tapi menjadi persoalan anggota yang bekerja, ternyata tak ditampung di perumahannya dia tinggalnya di Sorong akhirnya pulang-balik setiap minggu, karena untuk kepentingan keluarga.

“Kalau membawa keluarga juga ndak ada di tempatnya. Mau kost tapi kostnya juga mahal,”

tukas Kapolri.

Kata Kapolri, inilah yang menjadi persoalan sehingga kalau perlu membangun perumahannya dulu, rumahnya Kapolres, rumahnya Wakapolres, rumahnya anggota. Kantornya belum dibangun rumahnya sudah ada. Rumahnya bisa digunakan kantor sementara. Masih perlu dilakukan evaluasi. (Mdc/don/l03)

Source: Kamis, 28 November 2013 18:59, Binpa

November 28, 2013 0

Mayat Pria Berbaju Loreng Ditemukan di Belakang Ekspo

Mayat Pria Saat Berada di RS Bhayangkara Polda PapuaJAYAPURA – Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di Danau Sentani, tepatnya di Belakang Ekspo, Jalan Gelanggang II, Kelurahan Waena, Distrik Heram. Mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang nelayan bernama Erens Modouw (33) warga Belakang Ekspo, Jalan Gelanggang II, Kelurahan Waena, sekitar pukul 09.00 WIT.

“Ya, benar. Pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang hendak mengambil jaring ikan dengan menggunakan perahu sampan yang juga merupakan warga sekitar situ,”

ujar Kapolsekta Abepura Kompol Decky Hursepunny didampingi Wakapolsekta Abepura Iptu Frits Orlando Siagian dan Kanit Reskrim Polsekta Abepura Iptu Subur Hartono saat dikonfirmasi Bintang Papua, Rabu (27/11) kemarin sore.

Kapolsekta Decky demikian sapaan akrabnya menceritakan, awalnya saksi melapor ke Pos Patmor Ekspo, sehingga melapor ke Polsekta Abe. Dan, begitu mendapat laporan dia bersama beberapa anggota langsung meluncur ke lokasi kejadian.

“Dari hasil keterangan saksi di lokasi kejadian, awalnya mayat tersebut mengapung di tengah danau, sehingga saksi meminta bantuan kepada warga sekitar danau untuk mengevakuasi mayat ke pinggir danau,”

katanya.

Lebih lanjut, Kapolsekta Decky mengatakan jasad pria tersebut mengenakan celana pendek kain warna hitam dan memakai baju loreng bertuliskan SNIPER. Ciri – ciri gemuk, pendek dan berwajah bulat. Hingga sore hari aroma menyengat sudah keluar dari tubuh pria yang diperkirakan berusia 23 s/d 25 tahun ini.

“Kami perkirakan korban tewas pada Rabu (27/11) sekitar pukul 02.00 WIT, atau belum cukup 24 jam, dilihat dari kondisi tubuhnya yang mengenaskan,”

sambungnya.

Kapolsekta Decky mengatakan, baik dari hasil identifikasi sementara, hasil visum dan hasil foto rongent di RS Bhayangkara Polda Papua tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan apalagi luka tembak pada tubuh mayat pria tersebut. Namun, petugas akan tetap melakukan penyelidikan.

“Kami tetap akan melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan alat bukti dan semua saksi yang mengetahui kejadian tersebut,” tandasnya.

Pasca ditemukannya jasad pria malang tersebut langsung dibawa ke RS Bhayangkara Polda Papua untuk divisum. Sementara polisi berharap bila ada yang kehilangan anggota keluarga dapat melapor ke Polsekta Abepura.

Ketika disinggung terkait demo KNPB yang berakhir rusuh, kata Kapolsekta Decky bahwa mayat pria itu tidak ada kaitannya dengan kerusuhan KNPB, Selasa (26/11) siang lalu di depan Mega Waena.

Dengan tidak adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan, sehingga pihaknya dapat memastikan bahwa jasad pria itu tidak terkait dengan pengejaran massa pendemo KNPB.

Berdasarkan pantauan Bintang Papua pada saat mengevakuasi mayat pria itu ke RS Bhayangkara Polda Papua itu terlihat beberapa tokoh seperti mantan anggota Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib, S.H., Direktur RSUD Abepura yang juga Direktur UP2KP drg. Aloysius Giay, M.Kes., mengikuti jalannya proses visum dan foto rongent yang dilakukan pihak medis di RS Bhayangkara Polda Papua.

Sementara itu berdasarkan informasi yang diperoleh Bintang Papua diketahui mayat pria itu bernama Meus Kipka (23 s/d 25) warga Pos 7, Sentani, Kabupaten Jayapura dan sekitar pukul 20.00 WIT sanak keluarga telah mendatangi RS Bhayangkara Polda Papua guna melihat kondisi dari mayat pria tersebut.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, S.I.K., ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (27/11) membenarkan pihaknya telah menerima laporan kasus penemuan mayat di Danau Sentani tepatnya di Gelanggang 2, Kelurahan Waena, Rabu (27/11) pukul 09.00 WIT. Sesosok mayat pria tanpa identitas tersebut ditemukan seorang nelayan bernama Erens Modouw (33).

Pasca penemuan mayat, dikatakan Kapolres, pihaknya masih melakukan penyelidikan identitas korban. Namun, setelah dilakukan otopsi tim medis RS Bhayangkara, tak ditemukan kekerasan fisik pada tubuh korban.

“Kami masih menunggu kehadiran keluarga korban untuk mengambil jenazah korban,”

kata Kapolres. (mir/mdc/don/l03)

Sumber: Kamis, 28 November 2013 18:57, Binpa

November 28, 2013 0

Polda Papua Tegaskan Tak Akan Beri Izin KNPB Demo

Jayapura – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua, pada hari ini, Rabu,27/11/2013, menegaskan kepada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk segerah menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan selama ini. Kepolisian juga menekankan bahwa Kepolisisan tidak akan pernah memberikana izin kepada KNPB untuk melakukan aksi demo.

“Saya tegaskan kepada Komite Nasional Papua Barat (KNPB), segerah menghentikan langkah-langkah yang cenderung dengan kekerasan. Apapun bentuk, niat dan keinginan mereka untuk melakukan aktivitas dengar pendapat, tidak akan pernah diberikan izin, atau rekomendasi untuk melaksanakannya, karena kita tau tujuan dari organisasi ini dan keinginan mereka sudah jelas, ingin membentuk negara, memisahkan diri, dan sebagainya,”

tegas Wakapolda Papua, Selasan (26/11) malam di Mapolres Jayapura Kota, seperti yang diberitakan tabloidjubi.com

Wakapolda mengatakan bahwa, sangat disayangkan organisasi KNPB ini tidak terdaftar, sehingga untuk membubarkan mereka, pemerintah tidak punya kewenangan.

” Tapi ini nanti jadi bahan untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak pernah sesuatu yang positif, selalu berdampak merugikan masyarakat yang tidak tahu menahu dan tidak boleh dibiarkan terus – menerus seperti itu,”

katanya.

Pihaknya menhimbau kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, karena sesungguhnya prediksi Polisi dalam demo kemarin, selasa (26/11) dampaknya tidak akan terjadi seperti ini. ” Kami minta kepada masyarakat juga ikut membantu untuk memberikan informasi-informasi atau input-input berkaitan dengan rangkaian kegiatan ini, kita punya tanggung jawab bersama untuk mengamankan, melindungi masyarakat bersama, menjaga ketentraman dan kenyamanan wilayah”, ujarnya.

Dengan harapan yang sama, Kapolres Jayapura Kota, AKBP Alfred Papare, agar tidak ada korban lainnya dalam aksi demo.

” Kedepan tidak ada korba-korban yang jatuh, akibat aksi demo, terutama yang dilakukan oleh KNPB,”

kata Alfred, seperti yang diberitakan tabloidjubi.com

November 27, 2013 0

KNPB Didesak Hentikan Kekerasan

Paulus WaterpauwJAYAPURA — Polda Papua menyampaikan penyesalannya terhadap aksi kerusuhan, ketika demo KNPB mendukung pendirian kantor perwakilan OPM di Port Moresby ibukota Papua New Guinea (PNG) di Expo, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Selasa (26/11).

Penyesalan itu diungkapkan Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw didampingi Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, S.IK., ketika menyampaikan keterangan di Mapolres Jayapura Kota, Selasa (26/11).

Agar tak terjadi lagi korban material maupun korban jiwa dalam waktu mendatang, terang Wakapolda, pihaknya mendesak KNPB segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan timbulnya korban material maupun jiwa, khususnya warga sipil yang tak ada kaitannya dengan peristiwa tersebut.

Dikatakan, pihaknya menyampaikan kepada KNPB untuk tidak melakukan aksi demo, karena aparat keamanan tidak akan pernah memberikan izin. Apabila KNPB tetap ngotot demo, maka aparat akan menindak tegas dengan melakukan pembubaran paksa dan proses hukum.

“Kami paham tujuan kalian untuk memisahkan diri dari NKRI, tapi tak boleh mengganggu Kamtibmas,”tegas Wakapolda.

Langkah-langkah hukum terhadap pendemo, Wakapolda menambahkan, pihaknya telah menahan 28 aktivis KNPB di Mapolres Jayapura Kota, guna proses hukum lebih lanjut.

Ditanya tentang Ketua Umun KNPB Buchtar Tabuni dan Juru Bicara KNPB Wim Rocky Medlama, Wakapolda mengatakan, pihaknya segera memanggil Buchtar Tabuni untuk mempertanggungjawabkan aksi demo tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak Lapas Abepura terkait status Buchtar Tabuni, karena sebelumnya yang bersangkutan terlibat kasus pengerusakan dan penghasutan ketika demo KNPB beberapa waktu lalu,” ujar Wakapolda.

Kata Wakapolda, pihaknya juga menyita sejumlah senjata tajam, senjata api dan bom molotov yang ditemukan di rumah penduduk dan di Asrama Mahasiswa Rusunawa, Waena. Masing-masing 1 baju loreng milisi, 2 unit TV, 3 lembar bendera Bintang Kejora, 1 buku IPWP dan Pengadilan Makarm 1 kartu keluarga, 1 KTP, 1 Laptop merk Axio, 1 botol besar bom molotov, 2 botol kecil bom molotov, 6 unit HP, 3 buah korek gas, 1 tas, 1 dompet wanita, 3 pisau, 3 parang, 2 sabit, puluhan busur dan anak panah, 1 bendera KNPB bertuliskan Lawan, 1 spaduk bertuliskan Kami rakyat Papua Barat menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Vanuatu untuk Membawa Masalah Papua Barat ke Forum PBB

“Kami menghimbau kepada warga untuk menjalankan aktivitasnya seperti biasa,”

imbuh Wakapolda.

Sementara itu, Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, S.IK., menyatakan tak ada korban jiwa di kubu KNPB, karena semua korban jiwa telah didata di RS Dian Harapan dan RS Bhayangkara. Namun dari pihak Kepolisian menderita cedera di bahu setelah terkena lemparan batu dari massa KNPB.

“Tim medis RS Dian Harapan menyampaikan 4 korban telah dirawat, sedangkan Syamsul Ma’arif (korban penusukan) berhasil dioperasi selama empat jam karena mengalami perdarahan,” tutur Kapolres. (Mdc/don/l03)

Rabu, 27 November 2013 06:36, Binpa

November 27, 2013 0

Pemerintah RI dengan PNG Belum Temui Kata Sepakat

Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai dan stafnya, sedangkan Pemerintah PNG di wakili oleh Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, Jack Aria bersama jajarannya, saat meninjau lokasi pembangunan Tugu Monumental di Perbatasan RI-PNGJAYAPURA – Pembahasan mengenai lokasi pembangunan Tugu Monumental di Perbatasan RI-PNG yakni Wutung antara Pemerintah Indonesia dengan PNG, belum menemui kata sepakat. Hal itu tercermian dalam pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah RI yang diwakili Konsulat RI di PNG dan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai dan stafnya dengan Pemerintah PNG yang diwakili Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, Jack Aria bersama jajarannya, Selasa (26/11), kemarin.

Meski demikian, pertemuan berikutnya akan dilanjutkan setelah kedua belah pihak melaporkan kepada pimpinannya masing-masing mengenai pokok permasalahan yang menjadi kendala dalam penundaan kesepakatan dimaksud.

Kepala BPKLN Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, mengatakan, yang namanya pembahasan antar dua negara, itu pembahasannya memakan waktu lama (bertahun-tahun) baru menemui kata sepakat, sehingga disini tergantung bagaimana diplomasi yang dibangun secara baik dengan pemerintah PNG.

Dijelaskan, mengenai masalah ini, kedua tim yang dinamai Team Task Force, yang mana Task Force RI diketuai dirinya sendiri, sedangkan Task Force PNG diketuai Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pokok di lapangan mengenai pembangunan tugu dimaksud.

“Tugas tim ini adalah menyelesaikan hal-hal yang menyangkut di lapangan, seperti pembangunan tugu bagaimana, kemudian persoalan lokasi tanah dengan warga setempat, yang kita semua tahu bahwa lokasi tanah ini masih milik warga Wutung,” ungkapnya kepada Bintang Papua usai kegiatan The First Meeting Of The Joint Technical Working Group Task Force On The Constructions Og The Skouw-Wutung-Border Plaque Monument, di Kantor Balai Imigrasi Perbatasan RI-PNG Moso, Distrik Muara Tami, Selasa, (26/11).

Diakuinya, pertemuan pertama kemarin (Selasa, 26/11) berjalan cukup alot, karena dari Pemerintah PNG meminta pengertian Pemerintah Indonesia terhadap lokasi yang sama-sama (RI-PNG) tentukan pertama di Tahun 2011 lalu, ditinjau ulang, mengingat Pemerintah PNG sedang membangun bangunan dan lainnya di wilayah perbatasan itu, dan di sini Pemerintah PNG mengkuatirkan jika dibangunan tugu itu akan mengganggu aktifitas pelintas batas.

Apalagi mengingat, dengan dibangunnya tugu monumen tersebut, itu menandai dibukanya akses langsung aktifitas lintas negara, tidak seperti sekarang yang hanya batas pada wilayah perbatasan semata.

Dengan adanya permintaan Pemerintah PNG dimaksud, tentunya penetapan kesepakatan lokasi awal pembangunan tugu ditunda, dan masalah tersebut dilaporkan kembali ke Pemerintah Pusat (RI), karena ada dua lokasi baru yang ditawarkan Pemerintah PNG, yakni, lokasi tawaran pertama 100 meter dari tanda batas ke wilayah NKRI, dan lokasi kedua yang ditawarkan pemiliki hak ulayat yaitu di daerah yang pemandangan obyek wisatanya bagus, yakni tepat berdekatan dengan tugu batas MM1.

“Jadi ini kami laporkan ke pemerintah pusat kita masing-masing, dan rencana pertemuan lanjutan awal tahun 2014, dan kami harapkan semuanya berjalan dengan baik, karena memang dasar kita adalah kerjasama yang baik,”

pungkasnya.(nls/don/l03)

Rabu, 27 November 2013 06:31, Binpa

November 27, 2013 0

Hadapi 1 Desember di Keerom Digelar Rapat Lintas Sektoral

KEEROM–Kapolres Keerom AKBP. Pasero,S.H.,M.H., mengungkapkan untuk pengamanan 1 Desember yaitu peringatan Hut Kemerdekaan Papua, maka Polres Keerom dan TNI serta jajaran Pemda Kabupaten Keerom telah melaksanakan rapat lintas sektoral yang dipimpin langsung Bupati Keerom Yusuf Wally, S.E.,M.M., di Aula Polres Keerom.

Rapat ini guna menghimpun atau mengkoordinasikan rencana pengamanan 1 Desember tersebut.

“Jadi pada hari ini kita baru saja melakukan rapat koordinasi lintas sektoral guna mengamankan Kabupaten Keerom terkait dengan menjelang 1 Desember ini, dimana dalam lintas sektoral tersebut dipimpin Bupati Keerom yang melibatkan semua unsur keamanan yang ada di Kabupaten Keerom,”

ungkapnya kepada Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Selasa (26/11).

Menurutnya, pihaknya akan melakukan rapat terakhir pada tanggal 30 November mendatang, guna memantapkan pengamanan untuk Kabupaten Keerom, dimana untuk kegiatan yang nantinya akan dilakukan seperti penggalangan aparat keamanan dari TNI/Polri, dan satpol PP, serta ada juga razia –razia serta patroli gabungan setiap malam yang akan dilakukan.

“Masih ada satu kali rapat terakhir untuk memantapkan persiapan pengamanan terkait dengan 1 Desember yang nantinya kami akan lakukan penggalangan kekuatan gabungan dari TNI/Polri dan ada beberapa yang nantinya akan disiagakan didaerah –daerah yang dianggap rawan,”

jelasnya.

Selain itu juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan cepat percaya dengan isu–isu yang berkembang dilapangan sebab menjelang 1 Desember ini banyak isu berkembang dan belum pasti ada kebenaran dalam isu tersebut, sehingga jika memang masih dalam isu sebaiknya masyarakat tidak terprovokasi.” Kami harap masyarakat bisa menjalankan aktifitas rutinnya seperti biasanya, jangan mendengar isu yang tidak bertanggung jawab, dan kita perlu ada kerukunan dalam bermasyarakat, dan polisi sebagai mitra masyarakat akan sangat mendukung hal tersebut,” tuturnya.

Ditambahkan, untuk 1 Desember ini pihaknya menjamin keamanan masyarakat, dan apabila ada indikasi kecurigaan masyarakat akan hal–hal yang mengganggu keamanan masyarakat, maka masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak berwajib yang terdekat, guna dapat ditindaklanjuti. (rhy/don/lo2)
Baca 8 kali

Rabu, 27 November 2013 08:08, Ditulis oleh redaksi binpa

November 27, 2013 0

Skotlandia Hendak Tinggalkan Inggris Raya

Tidak mau ikut mewarisi utang Inggris.

GLASGOW – Perdana Menteri Skotlandia, Alex Salmond mengungkapkan cetak biru kemerdekaan dari Inggris Raya. Pemisahan diri itu akan ditentukan lewat referendum 18 September 2014.

“Masa depan Skotlandia kini berada di tangan orang Skotlandia sendiri,” kata Salmond seraya memperlihatkan dokumen cetak biru setebal 670 halaman di Glasgow, Selasa (26/11).

Referendum akan menentukan apakah perserikatan dengan Inggris, yang sudah berumur 306 tahun, berakhir atau berlanjut. “Masa depan kami tidak akan ditentukan oleh saya, tidak akan ditentukan oleh lawan, tidak akan ditentukan oleh media, tapi akan ditentukan oleh rakyat,” ujarnya.

Dokumen itu menjabarkan secara terperinci berbagai hal terkait pemisahan diri, seperti mata uang, sistem perpajakan, perawatan anak, dan kesejahteraan rakyat. Salmond, yang juga mengetuai Partai Nasional Skotlandia (SNP), bertekad membangun “negara yang lebih makmur dan adil”, yang terbebas dari “warisan utang” Inggris.

Dia yakin tujuan itu bisa tercapai karena Skotlandia punya cadangan minyak dan gas yang melimpah. Sumber daya alam itu diyakini cukup untuk menghidupi rakyat Skotlandia hingga 50 tahun ke depan. Setelah masa itu, dia percaya Skotlandia sudah punya sumber daya energi terbarukan dan tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil.

Salmond mengatakan Skotlandia merdeka akan bertanggung jawab atas keuangannya sendiri, termasuk penentuan pajak dan pengelolaan pendapatan dari tambang minyak dan gas di Laut Utara. Namun, Skotlandia akan tetap menggunakan mata uang pound sterling dan mengakui monarki Inggris. Negara itu juga akan mempertahankan keanggotaannya di Uni Eropa dan NATO.

“Kami punya rakyat, kemampuan, dan sumber daya yang dapat menjadikan Skotlandia negara yang lebih berhasil,” kata Salmond. Pernyataan ini disampaikannya di Pusat Ilmu Pengetahuan Glasgow yang terletak di tepian Sungai Clyde. Kawasan itu pernah menjadi pendorong perekonomian Skotlandia lewat industri perkapalannya.

Buku putih kemerdekaan Skotlandia diungkapkan ke depan publik 10 bulan sebelum jadwal referendum. Penentuan pendapat rakyat nanti akan diikuti sekitar lima juta orang pemilih. Salmond berharap usulannya bisa diterima lebih banyak orang.

Dalam jajak pendapat yang digelar surat kabar Sunday Times, hanya 38 persen warga Skotlandia mendukung rencana kemerdekaan. Sebanyak 47 persen menolak dan 15 persen lainnya belum menentukan pendapat. Dengan banyaknya massa mengambang, masa depan Skotlandia belum bisa diprediksi.

Dorong Pertumbuhan

Salmond, yang partainya menguasai parlemen, menjadikan masalah ekonomi sebagai alasan utama merdeka. Jika dalam referendum nanti rakyat mendukungnya, kemandirian Skotlandia akan dimulai pada 24 Maret 2016, bertepatan dengan peringatan Akta Perserikatan 1707.

Dia berjanji memangkas pajak perusahaan hingga 3 persen untuk mendorong investasi dan pertumbuhan industri. Kebijakan itu diharapkan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Kementerian Keuangan Inggris yang menyebutkan, kemerdekaan bakal membuat pembayar pajak Skotlandia keluar biaya tambahan hingga 1.000 pound per tahun hingga akhir dasawarsa ini. Salmond mematahkan laporan itu dengan janji rakyat akan membebani rakyat dengan kenaikan pajak.

Pemerintah Inggris mengatakan rencana SNP memerdekakan Skotlandia, tapi tetap menggunakan pound sebagai mata uang perserikatan dan tetap menggunakan layanan Bank of England untuk hubungan ekonomi dengan negara lain di Inggris Raya, tidak akan berjalan.

“Seperti yang selalu dikatakan pemerintah, terkait masalah kemerdekaan, ide mata uang perserikatan tidak mungkin diwujudkan,” kata juru bicara Perdana Menteri David Cameron.

Langkah Skotlandia menuju kemerdekaan dicermati secara internasional dan bisa menjadi contoh buat bangsa lain yang ingin berpisah dari negara induk. Salah satunya adalah Catalonia yang 80 persen rakyatnya menghendaki kemerdekaan dari Spanyol. (AFP/BBC)

Sumber : AFP/BBC

27 Nopember 2013 17:04 Henri Loedji Eropa SINAR HARAPAN

November 27, 2013 0