Inda Marlina Rabu, 30/11/2011 21:23 WIB
AMATUS DOUW tak akan pernah melupakan kekejaman militer yang membuat hidup orangtuanya berakhir.
Mereka menyiksa Pius Douw—sang bapak— setelah ditangkap di Kampung Widimei, Kabupaten Paniyai, Nabire karena terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1998. Pius dipukuli dengan gagang senjata. Ditendang. Namun ini juga tak cukup.Mereka merampas hewan ternak babi dan ayam milik keluarga Amatus. Pius hanya bertahan selama 2 tahun dalam penyiksaan hingga akhirnya meninggal pada September 2000.
Josephine Pekey—sang istri—sudah lebih dulu meninggal dengan nasib sama buruknya, pada Agustus 1996. Josephine dipukul. Ditendang dengan sepatu laras.“Mama sering menyediakan makanan saat kami berkumpul,” ujarnya pada saya. “Kami sekeluarga adalah pendukung OPM. Bapak dulunya adalah kepala suku di Kampung Widimei.”Akhir Oktober, saya mewawancarai Amatus di sebuah siang yang dingin di kawasan Footscray, pinggiran kota Melbourne, Australia.
Amatus juga membawa kawannya, Florentinus Pirimapun, salah satu anggota Tentara Pembebasan Nasional OPM—sebuah gerakan yang ingin merdeka dari Indonesia sejak 1965—dan sempat keluar-masuk hutan di Merauke. Keduanya berusia di awal 30-an dan kini bersekolah di Melbourne dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu pembangunan komunitas internasional serta matrikulasi bahasa Inggris.Amatus berasal dari keluarga yang berkecukupan di Paniyai. Tubuhnya lebih kecil dibandingkan Florentinus, yang memiliki badan tinggi dan tegap, yang berasal dari sebuah keluarga sederhana di Merauke.
Kesan saya, Florentinus agak pendiam. Namun mereka memiliki cita-cita yang sama: kemerdekaan untuk Papua. Pada periode 1998-2000, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)—organisasi sipil yang memfokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Jakarta— mencatat maraknya pelanggaran oleh aparat TNI maupun kepolisian. Ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.Kontras mencatat minimal tiga bentuk pelanggaran yang dominan selama 3 tahun di Papua, yakni pembunuhan, penahanan tanpa alasan hukum dan penyiksaan.
Pada 1998 pula, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri karena tekanan besar masyarakat sampai demonstrasi berdarah di Jakarta.
Salah satunya dikenal sebagai peristiwa Semanggi. Bacharuddin Jusuf Habibie kemudian menggantikannya. Namun kekerasan tak juga berakhir.
Khusus Papua sendiri, organisasi itu melaporkan sebanyak 146 kasus pelanggaran HAM terjadi pada akhir 2000.Telegram Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Jakarta untuk Departemen Luar Negeri pada 29 Februari 1968 membeberkan bahwa tentara bukanlah hal yang baru dalam sejarah Papua.
Dokumen tersebut menjelaskan sedikitnya 10.000 pasukan telah ditempatkan di sejumlah wilayah di Papua yang dulunya dikenal sebagai Irian Barat.
Namun ironinya justru tak membantu masyarakat. Penarikan akhirnya dilakukan dalam rangka reformasi besar-besaran.
“Sebanyak sepuluh ribu tentara tidak dibutuhkan di sana,” tulis telegram tersebut. “Mereka hanya menjadi beban, terutama pada perekonomian Irian Barat .”Kabel itu juga mengungkap bagaimana Papua bisa masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ada rekayasa dalam pemungutan suara yang kelak dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada Juli-Agustus 1969.
Hasil keputusan Pepera menyatakan Irian Barat memilih menjadi bagian dari Indonesia. Menteri Luar Negeri saat itu, Adam Malik, mempercayai cara terbaik untuk mempengaruhi masyarakat di sana adalah melalui kepala suku.Adam juga menyarankan dukungan dari 60 kepala suku dapat diperoleh melalui pemberian bantuan kepada mereka beserta sukunya, termasuk, mengundang mereka ke Sukarnapura—nama ibukota sebelum diganti Jayapura —satu demi satu untuk berbicara kepada gubernur. Sementara kabel diplomatik Kedutaan Besar Jakarta ke Departemen Luar Negeri pada 28 Mei 1968—yang memuat perjalanan konsuler ke Irian Barat—menegaskan tentang kebohongan Jakarta.
Dokumen itu memaparkan para misionaris, pegawai PBB dan ‘separatis’ menganggap Indonesia tak akan pernah memberikan keinginan Irian Barat untuk merdeka.
“ akan mengatur pemungutan suara yang memastikan pilihan akan jatuh pada penggabungan ,” demikian bunyi kabel tersebut.Amatus mengetahui penyimpangan itu.Kini Papua semakin bergolak. Ada penempatan militer. Pelanggaran HAM dan kepentingan bisnis. Ketika kuliah di Universitas Negeri Papua, Manokwari, sejumlah dosennya khawatir saat berbicara soal hak-hak orang Papua.
Rektor juga melarang aktivitasnya. Amatus akhirnya dicopot dari posisi Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi Pembangunan.
Namun masalah ini tak membuatnya surut. Dia tetap saja mengkritik persoalan Papua melalui demonstrasi dalam peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2002.“Beberapa gereja dan organisasi sipil mendukung protes terhadap masalah pelanggaran HAM,” ujarnya. “Namun setelahnya, banyak mahasiswa yang dijadikan target. Beberapa teman yang terlibat tiba-tiba menghilang, mungkin dibunuh atau diculik.”Bagaimana dengan Florentinus?Dia tak seberuntung Amatus soal pendidikan. Florentinus putus sekolah saat berumur 12 tahun atau ketika duduk di kelas I SMP karena latar belakang kemiskinan.
Orangtuanya hanya bertani ubi. Dia pun memutuskan untuk membantu keluarganya dengan berburu babi, rusa dan buaya. Pada pertengahan 2005,
Florentinus bergabung dengan OPM—yang sudah dikenal lama dalam lingkungannya— dan mulai keluar-masuk hutan di Merauke.Dia menilai organisasi itu berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak orang Papua. Tanah mereka. Florentinus tak hanya diajari memegang senjata: busur, tombak, parang dan senapan tua, tapi juga bertahan hidup. Kelompok yang pergi kota untuk makanan harus cerdik betul, karena nyawa taruhannya. Jika tak dapat makanan, terpaksa mereka berpuasa.“Saya sudah biasa tak makan tiga sampai empat hari,” ujar Florentinus, menepuk-nepuk perutnya sambil tertawa. “Kami juga bisa makan apa pun yang ada di hutan.”“Bagaimana caranya mendapatkan uang?”“Uang terkadang dari saudara yang bekerja di kota. Mereka punya simpati saja.”Militer Indonesia, menurut Florentinus, biasanya dengan mudah mengenali wajah anggota OPM dari muka.
Cukup dengan melihat jenggot atau jambang yang panjang dan tak terurus. Itu mengapa mereka harus hati-hati saat turun ke kota. Apalagi, suasana di Papua semakin memanas dengan didatangkannya lebih banyak pasukan militer.Laporan akhir 2005 oleh Human Rights Watch (HRW)— organisasi yang memfokuskan penelitiannya pada HAM dan berbasis New York—menemukan meningkatnya pelanggaran HAM di Papua dengan semakin meluasnya pemindahan paksa, penculikan, pembakaran dan penahanan semena-mena terhadap masyarakat sipil.
HRW juga mencatat terjadinya aksi sweeping serta kekerasan yang brutal untuk mengejar para militan.“Di Merauke, tentara Komando Pasukan Khusus secara rutin menangkapi orang Papua secara ilegal dan memukulinya,” ujar Brad Adams, Direktur Eksekutif HRW. “Di Jayapura, para penjaga penjara menyiksa para narapidana.”Amatus tengah berada di Manokwari, sedangkan Florentinus di dalam hutan Merauke . Keduanya bertemu dalam perjalanan mencari suaka politik ke Australia pada Januari 2006.
Florentinus mengatakan kelompoknya membatalkan aksi penyerangan militer ke Merauke, setelah pemimpin mereka tutup usia pada akhir 2005.
Joseph Makonama, Komandan Operasi Batalyon XII Sota, Merauke meninggal karena sakit. Mereka pun berpencar. Ada yang kembali ke hutan. Ada yang ingin mencari kerja ke kota. Bagi Florentinus, informasi tentang rencana pencarian suaka politik saat itu sudah tersebar, walaupun di tengah rimba.
Ini karena setiap kelompok memiliki jaringan yang menyebarkan perkembangan situasi terakhir. Akhirnya, 43 orang bertekad mengarungi Selat Torres ke Australia, dengan perahu berukuran 25 meter dan bermesin tunggal.
Amatus dan Florentinus di antaranya. Ada sembilan perempuan, termasuk anak-anak, dan sisanya laki-laki dewasa dan mulai uzur. Saat itu adalah 14 Januari 2006. Malam pekat. Angin berhembus kencang. Ombak besar. “Hari kedua, ombak tinggi sekali dan air laut memasuki perahu. Yang muda, mulai timba-timba air,” kata Florentinus.“Kami sudah tak punya harapan hidup. Air sudah sempat sepinggang saya,” lanjut Amatus. “Mesin juga mendadak mati. Anehnya, anak-anak kecil tak ada yang menangis.”Mereka sempat terombang-ambing. Tenda perahu rusak. Makanan tak punya. Namun menjelang pagi pada hari keempat, mesin perahu kembali hidup.
Laut juga mulai bersahabat. Amatus mengatakan mereka akhirnya mengikuti arah terbang burung maupun ikan di laut untuk menemukan daratan. Sekitar pukul 05.00 pagi waktu Australia, mereka mendarat di Semenanjung Cape York, Queensland. Awalnya, sebagian mereka ragu, apakah ini benar-benar sampai ke Australia.
Ada yang berpikir di Timor Leste. Papua New Guinea. Atau justru… kembali lagi ke Indonesia. Empat orang kemudian berenang ke tepian untuk memecahkan masalah. Akhirnya, mereka yakin telah tiba di Australia. Mereka juga sangat lapar.Orang-orang kapal itu selamat di Cape York.Pihak imigrasi datang memberikan makanan dan pakaian. Ada helikopter dan kapal yang mendekat. Mereka diwawancarai soal identitas dan alasan perjalanan mereka.
Mereka akhirnya ditampung sementara dalam sebuah rumah di Brisbane, ibukota Queensland. Setelah beberapa hari di sana, otoritas Australia membawa para penumpang perahu tersebut ke Christmas Island Immigration Detention Centre—yang berlokasi 2.600 kilometer dari barat laut Australia namun dekat sekali dengan Pulau Jawa yakni 360 kilometer—dan tinggal selama 3 bulan. Mereka mendapatkan visa sementara selepasnya. Amatus maupun Florentinus bahkan memperoleh visa permanen pada 2009. Kini mereka tinggal bersama dengan menyewa rumah di kawasan Clifton Hill, Melbourne. Meneruskan kuliah dan setia mengampanyekan kemerdekaan Papua. Tahun ini akan menjadi masa terakhir untuk Amatus berada di kampus. Dia akan mengikuti acara wisuda tahun depan.
Namun sejak 2009, Amatus mendirikan International Forum for West Papua (Info WP), organisasi yang melakukan advokasi tentang kemerdekaan Papua. Dia juga menjadi koordinator utama lembaga tersebut.Mereka rajin melobi politisi di Australia. Berkampanye di pelbagai forum internasional, salah satunya di Pacific Island Forum pada awal September lalu.
Aktif dalam demonstrasi publik. Dan terakhir, tetap berkomunikasi dengan para militan. Florentinus sendiri menjabat sesuai latar belakang pengalamannya sebagai tentara pembebasan, koordinator pertanahan keamanan Info WP.“Sejak dalam kandungan, orang Papua adalah OPM,” ujar Florentinus pada saya. “Dari Sorong sampai Merauke tujuannya sama saja, ingin merdeka.”Amatus juga tak lepas dalam mencermati perkembangan Papua. Ini terutama pasca kematian sembilan orang pada Kongres Rakyat Papua III—yang dihadiri sekitar 2.000 peserta—pada 19 Oktober 2011 akibat penembakan brutal aparat.
Belum lagi soal mogok kerja PT Freeport Indonesia—perusahaan terbesar tambang milik Amerika Serikat dan hadir pada sekitar 1967— sebulan sebelumnya, yang tetap melibatkan pihak keamanan.Peranan militer selalu dominan dan tak pernah berubah. “Pemerintah di seluruh dunia harus mengutuk atas kekerasan yang dilakukan aparat militer Indonesia,” papar Amatus dalam pernyataan resminya.
“Ini adalah hak kami untuk menentukan masa depan. Pemerintah Indonesia sudah memaksa kami selama hampir 50 tahun.”International Crisis Group (ICG)—organisasi yang berbasis di Brussels dan memfokuskan pada penanganan konflik—menilai Presiden Yudhoyono sebenarnya dapat mengambil langkah sederhana untuk penanganan Papua.
Memerintahkan aparat kepolisian menghentikan penembakan sebagai kontrol massa. Namun, ICG justru menyindir sikap presiden yang meminta menterinya untuk menjelaskan penembakan di kongres ke Amnesty International.
Penghentian penggunaan peluru terhadap pekerja maupun demonstrator, ujar Sidney Jones Penasihat Senior ICG, akan menurunkan angka kematian, meredam temperatur politik, sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tak hanya bisa sekadar ngomong. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2008 yakni Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, mengatakan terdapat empat masalah Papua yang menjadi sumber konflik selama ini.
Pertama, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua terkait dengan pembangunan ekonomi sejak 1970.
Kedua, kegagalan pembangunan walaupun pemerintah pusat memberikan otonomi khusus sejak 2001.
Ketiga, kontradiksi Jakarta-Papua soal identitas politik dan sejarah, dan keempat, pelanggaran HAM negara pada masa lalu. LIPI menawarkan empat penyelesaian melalui rekognisi, paradigma baru pembangunan, dialog sejarah Papua hingga jalan rekonsiliasi.Penelitian yang dikerjakan pada 2004-2006 itu juga menuturkan bagaimana program otonomi khusus tidak membawa perubahan, sedikitnya dalam tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, maraknya korupsi dan tidak adanya transparansi anggaran daerah oleh para elit di Papua juga diungkapkan dalam laporan itu.
Khusus soal pembangunan, LIPI merekomendasikan paradigma yang baru, dengan lebih meningkatkan partisipasi orang-orang Papua.“Ini akan meyakinkan Indonesia dan ke-Indonesiaan menjadi bagian dari pelayanan publik serta fenomena sosial,” demikian seperti tertuang dalam kesimpulan eksekutif. “Secara bertahap ini akan membantu orang Papua merasa nyaman dan bangga menjadi bagian dari Indonesia.”Kami akhirnya berpisah sementara di Flinders Street Station sore itu. Saya menuju tempat tinggal— sebuah apartemen sewa—di kawasan Carlton Place, sekitar 15 menit dari stasiun menggunakan tram.
Amatus dan Florentinus juga kembali ke Clifton Hill. Waktu sudah menujukkan hampir pukul 06.00 tetapi Melbourne belum juga gelap. Tetapi setidaknya buat saya, hari itu semakin dingin. (Izf/Bsi) (anugerah.perkasa@bisnis.co.id)
