Adat Tidak Punya Protab tentang Penanganan Kepolisian NKRI di Tanah Papua

Secara khusus menanggapi pernyataan Ketua LMA Papua Lenis Kogoya berikut:

“Kepolisian hanya melaksanakan tugasnya yaitu melindungi rakyat jadi mereka sudah bertindak sesuai dengan adat, kasih dan budaya,”

maka dengan ini saya selangku Pemangku Adat dan Alam Papua, dari Komando Barisan Operasi Khusus menyampaikan pesan singkat dan telapon kepada redaksi PMNews dengan pesan-pesan sebagai berikut:

Pertama bahwa dalam adat Papua tidak pernah mengenal yang namanya “Prosedur Tetap Penanggulangan demonstrasi orang Papua di Tanah Papua oleh NKRI“, dan juga tidak pernah ada produk hukum adat Papua menyangkutnya.

Yang kedua, selain itu, secara tegas dinyatakan bahwa “adat” di manapun dia berada, di Jawa, di Selandia Baru, di Afrika, di New Guinea, tidak mengatur prosedur tetap penanganan keamanan oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian ialah bagian dari masyarakat modern, tidak ada kaitannya dengan masyarakat adat dan hukum adat. Oleh karena itu, media SuluhPapua.com supaya berhenti menyebarkan berita-berita yang menyesatkan tentang LMA dengan pernyataan-pernyataan yang merusak pemahaman orang Papua tentang adat dan peraturan-peraturan dalam adat.

Berita SuluhPapua.com seharusnya menyampaikan catatan-catatannya tentang apakah pernyataan oknum yang menamakan diri sebagai Ketua LMA itu benar-benar dia Ketua LMA Papua atau tidak, dan apakah ada Protab Hukum Adat Papua yang disusun oleh LMA Papua berjudul “Penanganan Kondisi Keamanan Papua oleh Kepolisian NKRI”. Kalau seandainya yang dimaksud ialah hukum NKRI yang diterapkan ke atas tanah dan bangsa Papua, maka harus dikatakan sesuai Protab Kepolisidan NKRI, bukan protab adat, rujukannya bukan kepada hukum adat, apalagi Hukum Adat Papua.

Hukum Adat Papua jelas-jelas dan pasti memihak kepada aspirasi dan perjuangan bangsa Papua, adat tidak pernah menentang rakyat dan bangsa yang punya adat itu sendiri, apalagi membenarkan teror, intimidasi dan penangkapan serta pembunuhan oleh kaum lain.

Yang ketiga, LMA Papua sejak pendiriannya oleh Alm. Dortheys Hiyo Eluay bertujuan untuk membela dan mempertahankan kehadiran dan kejayaan NKRI di Tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai. Oleh karena itu, kami mohon semua orang Papua agar tidak tertipu oleh orang-orang Papua yang mengatas-namakan Adat atau masyarakat Adat atau hukum adat, karena adat bukanlah prosedur tetap, bukan politik dan tidak adat hubungannya dengan negara. Adat mengurus makan dan minum, hidup dan mati, sopan-santun, tatakeramah berperilaku di dalam interkasi antar umat manusia, bukan diantara kaum terjajah dan pihak penjajah, bukan antara kepolisian dan rakyat sipil, dan seterusnya.

Adat bukan milik NKRI, adat bukan milik Lenis Kogoya, adat bukan untuk dipolitisir, Adat Papua tidak mengatur prosedur tetap penangangan demonstrasi dan kegiatan-kegiatan publik masyarakat Papua oleh Polisi Penjajah Indonesia. Adat berakar di dalam tanah-air, berkarya untuk tanah air, bersahabat dan bercengkrama dengan alam-sekitar di tanah airnya sendiri, mulai sejak sebuah makhluk terlahir ke muka Bumi, sampai kembali lagi ke perut Bumi.

Yang dilakukan Lenis Kogoya bersama NKRI ialah politik adu-domba atau devide et impera, politik sangat murahan dan tidak berbobot, sebuah bentuk premanisme politik yang memalukan bagi Masyarakat Adat maupun bagi sebuah negara-bangsa modern.

Salam untuk Semua,

Atas nama Alam dan Adat Papua, New Guinea, negeri yang tidak rakus, ramah, damai dan kaya akan budaya karena adatnya yang kental dengan alamnya.

December 7, 2013 1

“Demo Papua Merdeka Jangan Dilarang”

Kapolda Papua Irjenpol Drs. M. Tito Karnavian, MA.PhD: Dasar hukum kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. Unjuk rasa yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, tentu telah melanggar UU.

TPN-OPM_lagiiiKETUA Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman mengatakan, pelarangan atas unjuk rasa berbau ‘Papua Merdeka’, sejatinya telah membekukan ruang berdemokrasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Bila dibatasi, justru akan makin memperkeruh persoalan Papua.

“Akar persoalan Papua, atau perjuangan rakyat Papua bukan hal yang baru, perjuangan ini menyangkut ideologi, sehingga disini butuh pendekatan ideologi, kalau polisi melarang, itu bukan jalan yang bijaksana, justru hanya akan memperkeruh masalah dan menumbuhkembangkan benih-benih nasionalisme Papua,”

katanya kepada Suluh Papua, di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, pelarangan berdemo telah memperdalam ideologi Papua.

“Saya harap, Polisi kembali belajar sejarah bangsa Papua, sejarah sejak Pepera 1969, pemerintah juga harus sadar bahwa orang Papua bukan bodoh, Polisi telah salah menilai kami,”

tegasnya.

Baginya, orang Papua berjuang untuk sebuah harga diri. Bukan berdemo menuntut penurunan harga Bahan Bakar Minyak atau korupsi. “Orang Papua tidak urus korupsi dan tidak urus BBM, ini suatu penghinaan yang luar biasa kalau dibilang berdemo sebaiknya untuk BBM atau korupsi, kalau korupsi, silahkan anda (polisi) mengurusnya,” ucapnya.

Yoman menegaskan, sebagai pemimpin umat dan rohaniawan, dirinya mendengar langsung suara umat dan tak bisa menyembunyikannya.

“Saya tidak bisa menyembunyikan, umat Tuhan sudah hampir 50 tahun berjuang untuk nasib sendiri, walaupun nyawa menjadi taruhan, walaupun mereka diculik dan dipenjarakan, tapi idelogi mereka tidak pernah dipenjara. Mengapa ada anak-anak yang baru lahir 1990an telah berjuang melawan Indonesia, itu artinya ada masalah, ini persoalan status politik, pelanggaran HAM berat, kegagalan pembangunan dan Otsus, itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri,”

paparnya.

Pelarangan terhadap unjuk rasa para aktivis dan warga Papua menyuarakan kebebasan, selayaknya dihentikan. “Di luar negeri, bendera Bintang Kejora berkibar dimana mana, itu telah memperkenalkan Papua, jadi, untuk menyelesaikan masalah Papua, butuh dialog damai, dialog yang jujur, setara antara pemerintah Indonesia dengan Papua difasilitasi pihak ketiga, silahkan polisi urus BBM, korupsi dan lain-lain, intinya penjahahan di Papua harus diakhiri,” ulas Yoman.

Ia meminta pemerintah dan kepolisian membuka kesempatan bagi warga Papua menuangkan aspirasi. “Demo Papua Merdeka harus diberikan ruang, harus dihargai, bukan dilarang-larang,” pungkasnya.

Sebelumnya Kapolda Papua Irjenpol Drs. M. Tito Karnavian, MA.PhD mengungkapkan, dasar hukum kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. Sehingga jika sebuah unjuk rasa bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, tentu telah melanggar UU.

“Tugas kita untuk memfasilitasi supaya penyampaian pendapat berjalan lancar, tapi harus dipahami pula bahwa ada pembatasan terkait materi demo, khususnya KNPB yang jelas-jelas bertentangan dengan UU karena mengarah pada perpecahan keutuhan dan persatuan bangsa, track record mereka juga selama menggelar aksi (kerap) meresahkan masyarakat,”

jelas Kapolda saat menggelar coffe morning dengan insan pers di Jayapura, belum lama ini.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998, lanjutnya, bahwa setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan moral dan etika yang berlaku di masyarakat umum, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pawai, demo, mimbar bebas dan lain lain tentang pemberantasan korupsi, rencana kenaikan BBM, tak ada masalah karena tak melanggar batasan. Tapi bila demo mengangkat isu kemerdekaan, jelas melanggar, seharusnya adalah menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,”

kata Kapolda.

Pekan lalu, demonstrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kota Jayapura, berujung anarkis. Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Papua Barat dan juru bicara KNPB Wim Rocky Medlama, masuk daftar pencarian orang Polda Papua. “Kami mencari dan ingin minta keterangan dari dua orang yang sudah dimasukkan DPO itu,” kata Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw.

Berdasarkan laporan, Buchtar Tabuni dan Wim Rocky Medlama dituding paling terlibat dalam mengorganisasikan massa KNPB ketika berdemo di Expo-Waena.

Pada saat unjuk rasa berlangsung, lanjut mantan Kapolresta Jayapura itu, massa KNPB telah melukai sejumlah warga, merusak fasilitas umum serta meresahkan warga Kota.

“Saya harap kedua orang ini bisa segera datang untuk memberikan keterangan terkait demo pekan kemarin,”

katanya.

Sementara itu, pada Rabu dini hari, satu korban yang berprofesi tukang ojek meninggal di RS Dian Harapan setelah enam hari menjalani masa kritis akibat trauma senjata tajam di beberapa bagian tubuh. (JR/R4/L03)

Sabtu, 07-12-2013, SuluhPapua.com

December 7, 2013 0

Nelson Mandela Wafat

Jakarta – Ucapan belasungkawa terus mengalir dari berbagai petinggi negara. Selain dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama, giliran Perdana Menteri Inggris David Cameron memberikan ucapan belasungkawa. Cameron menilai sosok pemimpin kulit hitam pertama Afrika Selatan ini sebagai legendaris dan pahlawan global.

“Nelson Mandela adalah sebuah legenda dalam hidup dan kini dalam kematian, sosok pahlawan pahlawan global sejati,”

ucap Cameron seperti dilansir AFP, Jumat (6/12/2013).

“Sebuah cahaya besar telah pergi meninggalkan dunia,”

imbuhnya.

Dia menilai, seluruh dunia akan berkabung mengenang kepergian tokoh perjuangan segregasi rasialis di Afrika Selatan.

“Di seluruh negara yang dicintainya mereka akan berkabung terhadap seorang pria yang merupakan perwujudan dari kasih karunia,”

kenangnya.

Nelson Mandela meninggal, Jumat (6/12/2013) hari ini, karena penyakit infeksi paru-paru yang diidapnya. Nelson Mandela terus berjuang mesti dalam kondisi kritis. Putri Mandela menyebut ayahnya masih memiliki semangat berjuang, meski secara kasat mata terlihat tak berdaya di ranjang.

Mandela terus menjalani perawatan medis di kediamannya di Johannesburg selama penyakit yang diidapnya menyerang dirinya. Sebelum dirawat di rumah, Mandela menghabiskan waktu selama 3 bulan dirawat intensif di rumah sakit.

(ahy/kha)

Jumat, 06/12/2013 05:54 WIB, Andri Haryanto – detikNews

December 6, 2013 0

PM Abbot: Mandela Lebih Dikenang Sebagai Pemimpin Moral

Jakarta – Sosok perjuangan Nelson Mandela melawan segregasi rasialis di Afrika Selatan mengilhami banyak kalangan dan negarawan di belahan dunia lain. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menilai Mandela adalah tokoh besar abad terakhir.

“Nelson Mandela adalah salah satu tokoh besar Afrika, bisa dibilang salah satu tokoh besar dari abad terakhir, “

kata Abbott dalam pernyataannya di Radio Fairfax, dan dilansir AFP, Jumat (6/12/2013).

“Dia adalah seorang pria yang benar-benar hebat. Selamanya akan dikenang sebagai lebih dari seorang pemimpin politik, dia adalah seorang pemimpin moral,”

kata Abbott.

Menurut Abbott, sebagian hidup Mandela diisi demi perjuangan melawan pemisahan kelompok rasial di Afrika Selatan. Perjuangan tersebut tak ayal berujung dijebloskannya Mandela ke penjara selama 27 tahun.

“Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya berdiri melawan ketidakadilan apartheid,”

kenang Abbott.

Perlawanan Mandela terhadap ketidakadilan serta kehidupannya yang sederhana tentu patut menjadi teladan para pemimpin di belahan negara manapun.

Mantan perdana menteri Australia Malcolm Fraser , antara tokoh-tokoh internasional pertama yang mengunjungi Mandela di penjara sebagai ketua Commonwealth Kelompok Eminent Persons pada tahun 1986 , mengatakan kematiannya adalah kerugian bagi dunia .

“Kita bisa belajar dari teladannya. Dia meninggalkan warisan yang semua pemimpin berikutnya harus berusaha untuk meniru,” kata Mantan PM Australia Malcolm Frasher.

(ahy/kha)

Jumat, 06/12/2013 06:15 WIB, Andri Haryanto – detikNews

December 6, 2013 0

Brimob Disersi Jadi Pelatih OPM?

Wakapolda Papua Brigjen Paulus WaterpauwJAYAPURA – Salah seorang anggota Brimob Jajaran Polda Papua dikabarkan desersi dari pelaksanaan tugasnya, bergabung dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan kabar menyebutkan Brimob Disersi tersebut menjadi pelatih tembak OPM. Hanya saja kabar itu dibantah Polda Papua.

“Kabar mengenai adanya anggota Brimob yang bergabung dengan kelompok OPM sama sekali tidak benar, namun kalau ada yang disersi atau meninggalkan tugas, bisa jadi ada,”

ujar Wakapolda Papua Brigjen Paulus Waterpauw, Rabu 4 Desember.

Menurutnya, anggota yang desersi pun hanya beberapa orang.

”Memang kami akui ada yang desersi, tapi itu bisa dihitung jari, mereka juga sedang dicari untuk kembali ke kesatuannya,”

kata dia.

Issu atau rumor terkait adanya anggota yang desersi, sambungnya, sudah beredar sejak tahun lalu, tapi setelah di inventarisir hanya dua orang yaitu di Paniai. “Indikasinya memang ada 2 orang anggota Polri yang desersi di Paniai, tapi bukan bergabung dengan OPM,”ucapnya.

Sebelumnya, issu atau rumor tentang sejumlah anggota Brimob Polda Papua bergabung dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Matias Wenda, yang bermarkas di Viktoria Perbatasan RI-PNG, merebak. Mereka bergabung, untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Salah satu warga Kabupaten Keerom yang namanya enggan disebut mengatakan, ada salah satu anggota Brimob aktif berinisial SW bergabung dengan OPM pimpinan Matias Wenda. Kemudian dia dipercaya menjadi pelatih atau pembina para militer OPM di Viktoria.

Kelompok Matias Wenda, Yan Korari dan Lambert Pekikir diduga memiliki persenjataan jenis Mozer, AK 47 dan M16. (jir/don/l03)

Kamis, 05 Desember 2013 11:00, Binpa

December 6, 2013 0

1 Anggota “Raja Cyclop” Dipastikan Tewas Tertembak

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.SiSENTANI – Meski pihak kepolisian menyatakan masih akan mengecek kebenaran tentang informasi adanya korban yang tewas dalam penyergapan ‘Raja Cyclop’ di Yongsu, namun data terkini memastikan adanya 1 orang tewas dalam kontak senjata antara aparat dengan kelompok Raja Cyclop tersebut.

Korban diketahui bernama Eduar Okoseray di bawah pimpinan Adrianus Apeseray selaku mantan Kepala Kampung Yongsu. Korban dipastikan tewas tertembak dalam kasus kontak senjata dengan anggota Kepolisian Resort Jayapura di Markas “Raja Cyclop” Kampung Yongsu Spari, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura tanggal 29 November lalu.

Eduar Okoseray selaku Sekretaris Kampung Yongsu, yang tewas ditembus timah panas yang diduga dari pihak kepolisian itu, berdasarkan penyampaian dari salah satu Pendeta setempat selaku Ketua Majelis, yang mengurus pemakaman korban.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., membenarkan adanya salah satu dari kelompok Raja Cyclop meninggal akibat kontak senjata pada tanggal 29 November lalu, dan korban tersebut masih berstatus Sekretaris Kampung Yongsu.
“Memang dari penyampaian pendeta setempat yang melakukan pemakaman bahwa dari kelompok mereka yang bernama, Eduard Okoseray meninggal karena terjadi kontak senjata saat dilakukan penyergapan terhadap kelompok yang kerap selama mengintimidasi masyarakat setempat,” kata Bupati kepada wartawan di ruang Tamu Bupati Jayapura, Rabu (4/12) kemarin.

Namun menurut Bupati Awoitauw bahwa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sudah sesuai prosedur dan tindak yang benar, sebab kelompok tersebut sudah sering membuat masyarakat resah, sehingga dengan adanya informasi yang terima oleh kepolisian maka, mereka mencoba untuk menghindari kelompok itu untuk tidak melakukan ancaman-ancaman kepada masyarakat setempat.

“Kejadian itu, mungkin karena waktu penyisiran yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada sedikit perlawanan dari kelompok yang dipimpin oleh Adrianus Apeseray selaku mantan Kepala Kampung Yongsu, sehingga dari kontak senjata itulah, Eduard Okoseray terkena tembak,”

jelasnya.

Kebenaran itu, menurut Bupati, disampaikan langsung oleh Pendeta setempat selaku Ketua Majelis yang mengurus pemakaman korban, yang mana sejak itu masyarakat semuanya telah mengungsi akibat peristiwa yang sebelumnya dilakukan kelompok tersebut.

Bupati Awoitauw menjelaskan, sampai saat ini masyarakat yang berjumlah 65 kepala Keluarga (KK) dan 215 jiwa mengungsi ke daerah lain. Diantaranya, Kampung Dormena, Depapre, Sentani, Waena, Dok 9 dan Padang Bulan.

Namun untuk mengantisipasi itu, Pemerintah Daerah sedang melakukan penanganan agar masyarakat yang mengungsi bisa kembali ke Kampungnya guna melakukan aktivitas seperti biasanya.

Dikatakan, penanganan yang dilakukan terhadap masyarakat ini, Pemerintah sudah menyiapkan bantuan sosial mulai hari Sabtu kemarin lalu, dan sekarang sudah ada posko baik di Kampung Dormena maupun di Kampung Yongsu itu sendiri.

“Posko ini dalam rangka pemulihan dan pengembalian masyarakat, juga kepada dinas P dan P sudah kita komunikasikan untuk bagaimana ada anak-anak yang mengungsi ini bisa ikut ujian susulan dan minggu depan ini sudah ada belajar dengan baik,”

katanya.

Alasan detail masyarakat mengungsi, lanjut Bupati Awoitauw, karena mereka diancam kelompok tersebut, sehingga pihak kepolisian mencoba mendatangi agar kelompok ini tidak melakukan pengancaman terhadap masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Selama ini mereka mengintimidasi masyarakat dengan menggunakan senjata rakitan.

Bahkan, diakuinya, masyarakat sebenarnya di Kampung Yongsu Spari sangat banyak, namun karena kelompok tersebut mereka memiliki senjata, dan Bom Molotov, akhirnya masyarakat mengkhawatirkan sehingga masyarakat mengungsi. “Kelompok itu ada lima orang, dan kita berharap mereka bisa kembali,” katanya.
Mengenai rumah yang dibakar, lanjut Bupati, ada sebanyak tiga unit rumah milik yang dibakar oleh kelompok tersebut. Mereka melakukan pembakaran karena mereka mencurigai bahwa warga ini selalu menjadi penghubung kepada pihak kepolisian.

Untuk itu, pihaknya akan berusaha mengembalikan masyarakat ke kampungnya agar aktivitas mereka bisa berjalan dengan normal, sekolah juga bisa berjalan apalagi dalam menyongsong perayaan Natal dan Tahun baru 2014 mendatang.

“Kita ingin daerah kita tenang, dan kami pemerintah daerah sendiri tetap mengupayakan memperhatikan kampung tersebut agar mereka terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan,”

harapnya. (Loy/don/l03)

Source: Kamis, 05 Desember 2013 11:06, Binpa

December 6, 2013 0

Berduka-Cita Sedalam-Dalamnya atas Wafatnya Nelson Mandela pada 05 Desember 2013 di Johannesburg, Afrika Selatan

TENTARA REVOLUSI WEST PAPUA (West Papua Revoutionary Army)
MARKAS PUSAT PERTAHANAN
koteka@papuapost.com; info@freewestpapua.org
=======================================================

Perihal: Ucapan Turut Berduka Cita
Disampaikan Kepada:
1. Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma
2. Rakyat Afrika Selatani
3. Keluarga dan anak curu yang ditinggalkan
4. Bangsa Kulit hitam di seluruh dunia
5. Bangsa kulit putih di seluruh dunia

Dengan menundukkan kepada ke Bumi, menggangkat hati ke langit, kami segenap perwira dan pasukan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dari Rimba Raya New Guinea dengan ini menyatakan

BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA

atas wafatnya Bapak Moralitas kemanusiaan manusia semesta: Nelson Mandela pada tadi larut malam (dinihari) 05 Desember 2013 di tempat kediaman, Johannesburg, Republik Afrika Selatan.

Teladan perjuangannya menentang diskriminasi berdasarkan warna kulit (apartheid) di Afrika Selatan secara konsisten dan tanpa kompromi yang dirayakan dengan kompromi besar-besaran dan tanpa ampun setelah memperoleh dukungan umat manusia di dunia dan kemenangan atas perjuannya merupakan pelajaran terbesar yang telah dicatatnya dalam riwayat peradaban umat manusia semesta.

Biarlah pelajaran hidupnya menjadi bagian dari perjuangan dan revolusi yang kita lakukan, di mana masih ada penjajahan, diskriminasi dan tindakan-tindakan yang melecehkan, meremehkan, merendahkan dan meniadakan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas di muka Bumi.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 06 Desember 2013
————————————-

Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

Mathias Wenda, Gen. TRWP
NBP:A.001076

December 6, 2013 0

KNPB Minta Polda Segera Cabut DPO

Sekjend KNPB Ones Suhuniap didampingi salah satu anggota KNPB Assa Asso ketika menggelar jumpa persJAYAPURA – Ditetapkannya dua pentolan aktivis Papua Merdeka, yakni Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni dan Juru Bicara (Jubir) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wim Rocky Medlama, mendapatkan tanggapan dari dua aktivis KNPB .

Tanggapan itu datang dari Sekjend KNPB Ones Suhuniap didampingi salah satu anggota KNPB Assa Asso ketika menggelar jumpa pers, di Halte Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Selasa (3/12) kemarin sore.

Sekjend KNPB Ones Suhuniap meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua segera menarik Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Ketua PNWP Buchtar Tabuni dan Jubir KNPB Wim Rocky Medlama.

“Kami menilai hal ini tak wajar, dikarenakan fakta di lapangan sangatlah berbeda dan juga kami menilai pihak Polda Papua mengeluarkan DPO kepada dua rekan aktivis kami dianggap sebagai suatu skenario belaka untuk membunuh kedua teman kami tersebut,”

kata Ones demikian sapaan akrabnya.

Selain itu, Ones mengatakan seharusnya Polda Papua melihat persoalan yang terjadi di lapangan, jangan Polda Papua hanya mengeluarkan DPO saja tapi harus bertanggung jawab terhadap salah satu anggota KNPB atas nama Matius Tengket yang tewas dibunuh oleh aparat.

“Kami meminta kepada pihak Polda Papua segera menyelidiki satu per satu anggota Polresta Jayapura Kota yang saat itu sedang melaksanakan tugas di lapangan, karena aktor penyebabnya kejadian adalah Wakapolres Jayapura Kota beserta anggotanya,”

pintanya.

Ia mengklaim bahwa selama ini anggota Polresta Jayapura Kota yang selalu arogan di lapangan, sehingga hal itu membuat terjadinya korban jiwa dan harta benda.

“Maka itu kami meminta kepada Komnas HAM untuk membuat surat permohonan ke dunia internasional sebagai suatu wujud prihatin atas pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Papua, sehingga dunia internasional dapat turun untuk menghentikan kasus tersebut. Supaya biar jelas siapa penyebabnya dan jangan cuma mau menyudutkan kami (KNPB) saja,”

‘pintanya lagi.

Ia mengatakan, bahwa pihak Polda Papua dan Polresta Jayapura Kota beserta anggotanya untuk melihat persoalan tersebut secara mendetail dan mereka harus bersama – sama untuk bertanggung jawab kepada setiap korban dari rakyat sipil seperti yang dialami Matius Tengket.

“Kami mendesak kepada pihak Polda Papua segera menghapus (menarik) DPO terhadap dua rekan kami. Sebetulnya Buchtar Tabuni maupun Wim R. Medlama tidak bersalah dan aksi demo yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan Undang – Undang (UU) yang berlaku di negara Indonesia ini,”

desaknya.

“Kalau aparat tidak bubarkan kami secara paksa, pasti tidak akan terjadi korban jiwa dan apabila Polda Papua tidak mencabut DPO tersebut, maka kami akan meminta kepada dunia internasional untuk menyelesaikan masalah di Papua dan juga untuk melakukan penyelidikan,”

tegasnya.

Selain itu, Ones juga meminta kepada jurnalis (wartawan) asing untuk segera ke Papua guna meliput konflik yang berkepanjangan di Papua.

“Dan, secara tidak langsung kami menilai kondisi di Papua hingga saat ini adalah darurat militer, dikarenakan aktivis KNPB maupun tokoh – tokoh politik Papua Merdeka merasa sudah tidak aman padahal kami lakukan perjuangan dengan cara damai,”

tukasnya. (Mir/don/l03)

Rabu, 04 Desember 2013 14:41, Binpa

December 5, 2013 0

Mahasiswa Papua di Pulau Jawa-Bali Mentuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri

Banner Tuntutan Mahasiswa Papua di Surabaya, 1 Desember 2013

Menyusul berbagai aksi, pertunjukan film, diskusi dan demonstrasi di berbagai kota studi di seluruh pulau Jawa dan Bali, termasuk melompat masuk pagar Konsulat Australia di Bali, kini seluruh komponen mahasiswa Papua, dikoordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi dengan tema menuntut NKRI mengembalikan kedaulatan bangsa Papua yang telah dirampok di kota Surabaya, Jawa Timur.

Aksi mahasiswa Papua dilakukan seperti biasa, diwarnai dengan orasi-orasi, tarian-tarian adat dan teriakan-teriakan “Papua Merdeka”. Para mahasiswa juga menghias diri dengan hiasan khas Papua dan mengenakan pakaian Adat, pakaian pembeda jatidiri Papua: Koteka dan Sali.

Demonstrasi dan tuntutan kali ini menjadi istimewa karena mulai tanggal 1 Desember 2013, bendera Bintang Kejora secara resmi berkibar di Kantor Gubernur DKI Port Moresby, yang menandakan tabir merah, yang selama ini dipasang oleh NKRI dengan ancaman, suap dan pembayaran menggunakan perempuan Indonesia kepada pejabat sipil, kepolisian dan militer Papua New Guinea sampai kepada pertukaran anak dengan para pejabat PNG terbukti tidak mampu menghapus jatidiri dan hargadiri bangsa Papua, dari Sorong sampai Samarai.

Menyusul peluncuran “Sorong – Samarai Campaign” bulan lalu yang dipimpin Fred Mambrasar, kini kita menyaksikan pengibaran Bendera Bintang Kejora di sebuah Kantor Pemerintahan dari negara yang sudah merdeka dan berdaulat di kawasan saudara-saudara serumpun Melanesia, menyusul even-even yang sama kita saksikan terjadi berulangkali di Republik Vanuatu. Kampanye Sorong-Samarai kali ini tidak sekedar gaung, ia benar-benar terbukti memasuki kantor-kantor pemerintahan negara tetangga West Papua: Papua New Guinea.

Dukungan dan aksi yang dilakukan mahasiswa Papua se Jawa-Bali tahun ini secara khusus dan tegas menuntut NKRI untuk memberikan kesempatan kepada bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Dan tuntutan mereka bahwa referendum ialah solusi yang paling tepat, paling demokratis dan bermartabat.

December 4, 2013 0

LMA Papua: Polda Sudah Bertindak Sesuai Adat

Beberapa waktu terakhir, keamanan dinilai belum maksimal. Terjadi gangguan di sejumlah tempat yang berujung pada kontak fisik.

Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Lenis Kogoya kepolisian daerah (Polda) Papua sudah bertindak sesuai prosedur adat dalam melindungi masyarakat.

“Kepolisian hanya melaksanakan tugasnya yaitu melindungi rakyat jadi mereka sudah bertindak sesuai dengan adat, kasih dan budaya,”

katanya kemarin.

Menurut dia, tindakan kepolisian dalam mengamankan oknum pengganggu kemanan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka (polisi: red) hanya ingin melindungi warga dari kelompok yang ingin merusak atau menggangu keamanan masyarakat.

“Itulah pekerjaan mereka. Jadi, tidak bisa kita salahkan,”

katanya.

Pemerintah, kata Ketua LMA, tidak menjalankan perannya . sedianya pemerintah merangkul masyarakat yang ingin memisahkan diri, membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok yang beseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (D/CR5/R5)

Selasa, 03-12-2013, SuluhPapua.com