Demo KNPB di Ekspo Waena Memperingati HUT IPWP ke-5 dan menyambut hasil pidato PM Vanuatu, dijaga Ketat Aparat Kepolisian.JAYAPURA – Janji Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akan melakukan aksi demo setelah Idul Adha, diwujudkan Rabu (15/10), kemarin. Aksi ini, dalam rangka memperingati HUT International Parlementary West Papua (IPWP) ke-5 yang tepatnya jatuh pada Selasa (15/10) lalu dan juga menyambut hasil pidato dari Perdana Menteri (PM) Vanuatu di Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu di Amerika Serikat (AS).
Awalnya, aksi demo ini sebenarnya dipusatkan di Makam Theys Hiyo Eluay, mendapatkan pengawalan ketat dan pemblokiran dari aparat keamanan baik TNI/Polri.
Dengan demikian, aksi demo ini hanya dilakukan di depan Museum Taman Budaya Ekspo, Waena, diikuti massa aksi demo KNPB berjumlah ratusan orang yang dijaga ketat aparat keamanan.
Hal itu diungkapkan Penanggung Jawab Aksi Demo yang juga merupakan Ketua PNWP Buchtar Tabuni didampingi Ketua I KNPB Agus Kossay, Juru Bicara (Jubir) KNPB Wim Rocky Medlama serta sejumlah pengurus KNPB lainnya, usai menggelar aksi demo di depan Museum Taman Budaya Ekspo, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Rabu (16/10) kemarin sore.
Buchtar Tabuni sangat menyayangkan dan merasa sangat keberatan dengan surat pemberitahuan yang telah dilayangkan pihaknya (KNPB) kepada pihak kepolisian tentang aksi demo yang akan dilaksanakan di Lapangan Makam Alm. Theys Hiyo Eluay yang tidak diberikan ijin.
“Kami sangat keberatan dengan surat pemberitahuan yang telah kami layangkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan aksi demo damai yang tak diberikan ijin oleh aparat kepolisian tersebut,” kesalnya.
Lanjut Buchtar yang juga merupakan Ketua PNWP mengakatan, aksi tersebut dalam rangka memperingati HUT IPWP ke-5 yang jatuh pada 15 Oktober 2013 lalu, namun karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1434 H, maka aksi demo damai itu pihaknya undur sehari sehingga dilaksanakan Rabu (16/10) kemarin pagi.
Kata Buchtar, aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri telah memasang tenda tenda di Lapangan Makam Alm. Theys Hiyo Eluay dan itu merupakan suatu bentuk kegiatan untuk menggagalkan apa yang akan dilakukan pihaknya tersebut.
Maka untuk menghindari gesekan-gesekan maupun benturan-benturan dengan TNI/Polri, sehingga massa aksi demo KNPB dialihkan aksi demo damai dalam bentuk mimbar bebas di depan Museum Taman Budaya Ekspo ini.
“Jadi, tujuan kami adalah memberikan ucapan terimakasih kepada Perdana Menteri (PM) Vanuatu Moanan Kalosil Carcasses yang telah menyampaikan pidato tentang kemanusiaan dan penentuan nasib sendiri (Self Determination) bagi Bangsa Papua Barat dalam Sidang Umum PBB pada 28 September lalu. Selain itu juga, kami rangkai dengan memperingati HUT IPWP ke-5 yang jatuh Selasa (15/10) lalu,” jelasnya.
Ia mengatakan, bahwa Ketua Umum Pusat IPWP Andrew Smith telah melakukan pertemuan dengan beberapa partai yang ada di Kerajaan Inggris, yang mana membahas permasalahan Papua yang terjadi saat ini. Sehingga aksi hari ini (kemarin) akan kami laporkan kepada tuan Andrew Smith di Kerajaan Inggris.
Ketika wartawan Koran ini menanyakan terkait diijinkannya jurnalis asing masuk ke Papua, Buchtar menyampaikan bahwa itu merupakan hal-hal yang wajar atau sah-sah saja.
“Namun kami baik dari KNPB maupun PNWP tak akan pernah memberikan informasi tentang permasalahan Papua saat ini kepada jurnalis asing yang nantinya akan masuk ke Papua, dikarenakan kami akan mengikuti prosedur dan ketentuan-ketentuan terlebih dahulu yang mana nantinya akan berpihak kepada NKRI,” tukasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, salah satu pengurus KNPB dalam orasinya menyampaikan, bahwa rakyat Papua Barat tetap satu komando dan satu tujuan untuk melakukan aksi demo bersama KNPB bahwa Papua hari ini (kemarin) telah dibungkam dan ditindas diatas tanahnya sendiri.
“Jadi, hari ini (kemarin) sudah terbukti bahwa KNPB dan seluruh rakyat Papua Barat serta dunia internasional sudah mengetahui adanya tentang pembungkaman dan penindasan oleh orang asli Papua (OAP),” tegasnya.
Ia mengatakan, bahwa masalah Papua ‘Merdeka’ bukanlah masalah pejabat-pejabat yang ada di Papua baik itu bupati, walikota maupun gubernur tapi masalah Papua ‘Merdeka’ adalah masalah ideology rakyat Bangsa Papua Barat.
“Hari ini (kemarin) kita telah berjuang bersama-sama demi tanah Bangsa Papua Barat yang dikoordinir oleh KNPB dan PNWP. Maka itu kami menolak adanya NKRI diatas tanah ini, sebab kami sudah Merdeka dan sudah bisa menentukan nasib sendiri (Self Determination),” ujarnya.
“Kami tidak memerlukan pihak kepolisian buat memfasilitasi setiap aksi demo damai yang akan kami lakukan, sebab kami tidak mau menerima uang haram dan uang yang selalu memeras orang asli Papua,” katanya dengan nada keras.
Ia mengatakan, bahwa orang asli Papua tidak meminta Otsus karena Otsus merupakan sumber malapetaka bagi orang asli Papua salah satunya contohnya adalah banyaknya beredar minuman keras (Miras) dan virus mematikan HIV/AIDS.
“Dimana, orang Indonesia yang merupakan ras Melayu tidak pernah membutuhkan orang asli Papua melainkan hanya membutuhkan emas atau SDA yang ada di Papua,” ungkapnya.
Senada dengan hal itu, Ketua PRD Kaimana Muhammad Urika mengucapkan terimakasih kepada Ketua IPWP Andrew Smith dan negara-negara yang ada di dunia karena bendera Bintang Kejora telah berkibar di PBB yang sederajat satu tiang dengan bendera-bendera lain yang ada di dunia ini.
Senada dengan hal itu juga, salah satu anggota KNPB Ucak Logo dalam orasinya mengatakan, bahwa Papua ‘Merdeka’ itulah tujuan dari rakyat Papua Barat untuk dpaat hidup sejahtera dan terbebas dari segala penindasan penjajah NKRI diatas Tanah Bangsa Papua Barat.
“Dimana, aksi demo yang memperjuangkan Papua ‘Merdeka’ itu bisa memperkuat posisi Papua Barat di PBB maupun di dunia internasional, sehingga seluruh dunia bisa menilai dan juga bisa menegur segala tindakan penindasan maupun kekerasan yang dilakukan oleh penjajah NKRI tersebut,” tegasnya.
Sementara ditempat yang sama, Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, S.IK., melalui Wakapolres Jayapura Kota Kompol Kiki Kurnia mengatakan, pihaknya sangat berharap kepada massa aksi demo untuk mematuhi peraturan UU yang ada diatas negara Indonesia ini.
Lanjutnya, Otsus dan kesejahteraan di Papua sudah bisa dilihat bahwa yang menjadi pejabat seperti gubernur yang ada di Papua adalah orang asli Papua.
“Kami tidak pernah melakukan pembungkaman atau penindasan terhadap masyarakat Papua Barat melainkan yang kami dalam hal ini kepolisian lakukan adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat banyak dan terlebih khususnya kepada masyarakat asli Papua,” tukasnya.
Berdasarkan pantauan Bintang Papua di lapangan juga membawa sejumlah spanduk maupun pamflet yang bertuliskan segera hentikan pengdropan aparat militer baik organik maupun non organik diseluruh wilayah Papua Barat, rakyat Papua Barat mengucapkan terimakasih kepada PM Vanuatu yang membawa masalah Papua Barat dalam Sidang PBB dan mendesak PBB segera meninjau ulang status politik Papua Barat Tahun 1969 yang dinilai telah cacat hukum dan moral.
Tepat pukul 13.30 WIT aksi demo ini ditutup dengan ibadah doa yang dibawakan oleh Pdt. Timotius Idie dan ratusan massa aksi demo pun membubarkan diri dengan tertib. (Mir/don/l03)
Kamis, 17 Oktober 2013 06:38, BintangPapua.com
