JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih (Fisip-Uncen) Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, semua orang Papua Ras Melanesia tidak boleh menerima begitu saja perubahan UU Otsus ke UU Pemerintahan Papua yang inkonstitusional dalam prosesnya, karena tidak sesuai dengan amanat UU Otsus Papua. Disamping pula sebelum adanya dialog damai dan bermartabat antara Jakarta dengan Papua, karena agenda dialog juga bicara soal evaluasi Otsus Papua.

“Saya ajak tolak karena seluruh pasal-pasal regulasinya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi khusus seorang staf kepresidenan,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Selasa, (4/6).

Dengan demikian, tim asistensi yang dibentuk Gubernur Papua untuk menyiapkan drafting Otsus Plus usulan masyarakat Papua akan kembali mubasir dan mengaburkan uang rakyat Papua dengan percuma. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, RUU Pemerintahan Papua tetap dipaksakan untuk segera di Papua.

Menurutnya, UU Pemeritahan Papua sesungguhnya tidak bertujuan mensejahterakan orang Papua, tetapi lebih bertujuan menyelamatkan kepentingan kapitalis ekonomi dan politik global Amerika Serikat dan Australia melalui kaki tangan mereka yakni Pemerintah Indonesia di wilayah selatan khususnya di perbatasan RI-PNG yang hari ini wilayah perbatasan ini telah mengagetkan dunia, karena ditemukan cadangan sumber daya alam (SDA) terbesar di dunia seperti emas, tembaga, batu bara, bahan-bahan tambang mineral lainnya dan ThThorium.

“Wilayah perbatasan ini telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan Negara-negara APEC dan Negara-negara kekuatan ekonomi baru seperti China dan Jepang serta Korea Selatan untuk saling memperebutkan hak mengeksploitasi SDA yang ada di perbatasan RI-PNG tersebut,” jelasnya.

Lanjutnya, saat ini APEC mulai terusik dengan terbentuknya blok ekonomi dan perdagangan bersama Negara-negara serumpun Melanesia atau Melanesia Spearhead Groups (MSG). China hadir sebagai sponsor utama MSG dan kondisi ini semakin menakutkan Amerika Serikat karena dalam situasi yang bersamaan, kelompok masyarakat Papua yang berjuang di luar negeri, khususnya di wilayah pasifik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua, telah membentuk lembaga politik yang bernama West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk mendaftarkan diri Papua sebagai anggota sah MSG dalam forum MSG di Nomea, Kaledonia baru pada Juni 2013 mendatang.

Menurutnya, apabila Papua sudah masuk menjadi anggota MSG, keuntungan bagi orang Papua pun, kalau WPNCL sudah terdaftar di keanggotaan MSG, maka kedudukan WPNCL di Tanah Papua akan memiliki posisi tawar yang kuat dengan pemerintah pusat dan pihak investor asing. Keberadaan WPNCL akan memiliki bargaining position yang cukup kuat untuk menentukan siapa yang boleh berinvestasi dan tidak boleh berinvestasi.

“China akan mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik yang kuat untuk ikut terlibat dalam pertarungan perebutan pengaruh ekonomi di perbatasan RI-PNG, apabila Papua masuk dalam anggota MSG. Jadi kita harus rakyat Papua cerdik merespon dengan baik posisi Papua ada dimana dalam perabutan lahan ekonomi di pasifik,” jelasnya.

“Selama ini rakyat Papua sebagai pemilik SDA hanya dijadikan penonton dari eksploitasi tambang yang dilakukan PT.Freeport di Timika dan PT.Aneka Tambang di Yahukimo yang mana salah satu komisionernya adalah Felix Wanggai selaku Staf Khusus Presidenan SBY, perusahaan mineral ini adalah wakil Kapitalis Global Amerika dan Australia di Papua, mereka terusik kepentingan ekonominya selama ini dengan adanya upaya masyarakat Papua sebagai bagian anggota sah blok ekonomi MSG,” sambungnya.

Oleh sebab itu, melalui UU Pemerintahan Papua atau draf Otsus plus itu diharapkan mereka masih biasa mempertahankan dominasi ekonomi mereka di Papua dan pasifik serta menghambat Papua masuk menjadi anggota ekonomi MSG. Karena itu semua orang papua harus terbuka pikirannya dan mari mendukung Papua masuk dalam blok perdagangan ekonomi Negara-negara serumpun malanesia dan tolak diterapkannya UU Pemerintahan Papua sebelum pemerintah pusat datang duduk berbicara dengan orang Papua dalam forum dialog Jakarta-Papua. (nls/don/l03)

Sumber: Rabu, 05 Jun 2013 06:22, Binpa

Related articles

• Special Autonomy “Plus” not answering problems of Papua
• Mahasiswa dan Prodem Jakarta Tolak Grasi untuk Tapol Papua
• Diplomatic Steps By WPNCL Under International Mechanisms
• GE-13: What’s Going On? Another Berlin Airlift from East Malaysia in the works