AMP : Rakyat Papua Tuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri

Sejumlah Massa Aksi di Yogyakarta Saat Membentangkan Bendera Bintang Kejora, Pada Peringatan Hari Aneksasi ( 1 Mei 2013 )

Surabaya – Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis agar rakyat Papua bisa menikmati hasil kekayaannya sendiri. Selain itu, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih yang tak kunjung selesai.

“Kami mendesak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk berikan kebebasan bagi orang Papua secara menyeluruh,”

kata juru bicara demo damai Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Agus Dogomo, ketika dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (1/5) siang.

Selain itu, puluhan pemuda dan pelajar yang teragabung dalam demo damai AMP, menuntut, segera tarik militer organik maupun non-organik dari tanah Papua.

“Sebab menjadi biang masalah di Papua adalah pihak TNI dan Polri. Jadi kami menuntut agar segera ditarik dari tanah Papua,”

kata Agus.

Lanjut Agus, berbagai persoalan yang terjadi di tanah Papua, salah satunya adalah adanya perusahan asing. Menurut Agus, adanya perusahaan asing akan memperpanjang penderitaan rakyat Papua dan orang Papua akan termaginalkan di atas tanahnya sendiri.

“Hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perubahan milik kaum imperialis seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco dan perusahaan asing lainnya,”

pintahnya.

Perlu diketahui, demo damai AMP ini secara serentak dilaksanakan di berbagai kota studi di Indonesia, salah satunya di kota studi di Bandung. Press realease yang dikirim ketabloidjubi.com, demo damai di Bandung menuntut agar NKRI memberikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri bagi orang Papua dan segera tarik militer (TNI-Polri) organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. (Jubi/Ones Madai)

May 1, 2013,17:12,TJ

May 1, 2013 0

Dukung Pendirian Kantor Free West Papua Campaign, AMP Gelar Diskusi dan Memasang Spanduk Dukungan

Dukungan AMP Atas Berdirinya Kantor Free West Papua Campaign. ( Doc: AMP )

Yogyakarta – Puluhan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) hari ini ( kemarin,28-04-2013 ) menggelar Diskusi dan Nonton Bareng di Asrama Mahasiswa Papua ” Kamasan I ” Yogyakarta.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dari Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) atas didirikannya Kantor “Free West Papua Campaign” di Oxford, United Kingdom. Dego yang juga selaku koordinator kegiatan ini menyebutkan bahwa

” Kami sebagai Mahasiswa Papua, yang merupakan tulang punggung dari perjuangan bangsa Papua, sangat senang dan bangga atas didirikannya Kantor Free West Papua Campaign ini, dan kami berharap dengan adanya kantor Free West Papua Campaign ini, maka perjuangan bangsa Papua aka lebih jelas dan dapat menjadi perhatian dunia Internasional akan permasalahan yang ada di Papua”.

Ketika ditanyai bentuk dukungan yang diberikan oleh AMP atas berdirinya kantor Free West Papua Campaign ini, Dego mengatakan bahwa

” Sejak pagi tadi, kami telah melakukan pemasangan spanduk dan poster yang bertuliskan dukungan dari kami atas didirikannya Kantor Resmi Free West Papua Campaign di depan Asrama Mahasiswa Papua ” Kamasan I “, selain itu, kami juga telah mengirimkan surat resmi dari AMP yang pada intinya surat itu berisikan ucapan selamat, dukungan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, atas berdirinya kantor ini”.

“Selain itu, kami juga melakukan dikusi seputar kilas balik dari perjalanan Free West Papua Campaign dan juga diskusi seputas hari Anegsasi, yang jatuh pada tanggal 1 Mei, diskusi ini dibawakan oleh Rinto Kogoya (Ketua Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Papua). Diskusi ini bertujuan agar kami para generasi penerus perjuangan bangsa Papua, dapat mengerti dan memahami seputar perjalanan Free West Papua Campaign, dan juga untuk lebih mendalami tentang seputar sejarah Anegsasi yang terjadi pada 1 Mei 1963”,

lanjut Dego.

Setelah melakukan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran film dan nonton bareng, film yang diputarkan adalah sebuah film yang dibuat dari sebuah kisah nyata tentang : SeediqBale, aktor utama (MonaRudao). Mona Rudao telah menjadi bagian dari budaya populer Taiwan, memasuki buku, manga, dankarakternya mengambil bagian dari protagonis dalam 2011 Taiwan (Baca: http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Rudao)

Ini sedikit tentang Mouna Rudao pada tahun (1882-1930) adalah anak seorang kepala suku pribumi Taiwan dari Seediq. Ia menggantikan ayahnya sebagaikepala desa Mahebo dan menjadi salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dari wilayah Wushe.

Dia menjadi terkenal karena telah melakukan pemberontakan Wushe di tempat yang sekarang Nantou pada tahun 1930 terhadap pemerintah kolonial Jepang.Para Taiwan memandangnya sebagai pahlawan untuk melaksanakanpemberontakan dan sekarang dia adalah salah satu tokoh di New koin DolarTaiwan.

Inti dari filem ini adalah semangat dari Mounado melawan penjajah jepang atas Perampasan Tanah Wilayah adat Taiwan, untuk menjaga dan menghormati Alam dan leluhur mereka. Kemudian Mouna berani membagun kerja sama dengan suku-suku lain untuk melawan musuh mereka yakni Penjajahan Jepang. film ini sengaja kami putarkan pada saat ini, agar dapat memberikan motivasi dan semangat atas memperjuangkan HAK – HAK Bangsa Papua demi terus mempertahankan Tanah Leluhur kita.

Selain itu, AMP berencana menggelar aksi penyikapan atas

” 50 Tahun Pendudukan Secara Ilegal Yang Dilakukan Indonesia di Atas Tanah Papua Sejak 1 Mei 1963 – 1 Mei 2013″,

Aksi penyikapan ini rencananya akan digelar di Yogyakarta. Dan untuk itu, AMP mengajak seluruh Elemen Rakyat Papua yang Berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, untuk dapat terlibat dan ikut serta mengambil bagian dalam aksi ini. (RK)

April 29, 2013 0

Gubernur Dinilai Keliru

Jayapura – Terkait pernyataaan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang meminta masyarakat tidak melakukan aksi demo tanggal 1 Mei sebagai peringatan hari aneksasi Papua oleh pemerintah RI, mendapat pro kontra dari berbagai pihak. Sekretaris Komisi A DPR Papua Julius Miagoni menganggap Gubernur keliru karena membatasi hak demokrasi warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

“Apa yang disampaikan gubernur sangat bertentangan dengan azas demokrasi, karena berupaya membungkam kebebasan berekspresi warga Papua, dan jelas itu keliru,”ujar Miagoni kepada Bintang Papua, Jumat 26 April.

Menurutnya, di era demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya, asalkan tidak anarkis atau melenceng dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku. “Semestinya pemerintah bertugas mengawal aspirasi masyarakat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan malah mencoba membungkamnya,”kata dia.

Gubernur, lanjutnya, jangan membatasi ruang demokrasi masyarakat. Kegiatan penyampaian aspirasi adalah bagian dari demokrasi. “Peringatan 1 Mei bagi masyarakat Papua kan bukan kali ini saja dilaksanakan, tapi sudah sejak Indonesia Papua masuk Indonesia, jadi bukan hal baru,”imbuhnya.

Lanjut dia, masyarakat Papua akan kecewa bila gubernur melarang pelaksanaan aksi pada 1 Mei sebagai peringatan hari aneksasi. “Masyarakat pasti kecewa, dan kalaupun diperingati bukan papau langsung lepas dari NKRI,”tandasnya.

Bila alasannya telah banyak perubahan yang terjadi di Papua dan pemerintah pusat sangat perhatian, tentu itu harus diakui. Tapi bukan lantas itu bisa meredakan keinginan masyarakat Papua untuk memperjuangkan hak politiknya,”tegasnya.

Sumbangan negara ke Papua besar sehingga membatasi peringatan 1 Mei tidak relevan. Bukan hanya pusat yang berkontrubusi ke Papua, Papua juga memberikan kontribusi yang besar ke pusat. Banyak kekayaan alam Papua yang diberikan kepada negara. Harusnya semua pihak harus berpikir bagaimana dialog bisa dilakukan.

“Bukan persoalan makan minum, tapi ini masalah sejarah. Orang Papua merasa hak politiknya dirampas. Sehinggga nuraninya untuk menggali kebenaran itu terus terpatri,”tegasnya.

Julius Miagoni melanjutkan, ini bukan persoalan senag atau tidak, tapi DPR Papua sebagai refresentasi rakyat, harus mengontrol pemerintahan. “Ini bagian dari tugas saya mengawasi pemerintah,”tukasnya. (jir/don/l03)

Sabtu, 27 April 2013 00:24, Binpa

Worrying statements from security forces on West Papua rally

April 27, 2013 0

Jelang 1 Mei, TNI – POLRI Perketat Penjagaan di Papua

Ilustrasi TNI (subpokjerman.wordpress.com)

Jayapura – Seribu personil dari gabungan TNI dan Polri akan ditempatkan pada tempat-tempat yang dianggap berpeluang mengumpulkan masa tanggal 1 Mei 2013 mendatang dengan tindakan persuasif. Tempat-tempat tersebut antara lain, Perumnas III Waena, Abepura dan Expo Waena.

Kapolresta Jayapura, AKBP, Alfred Papare kepada wartawan mengatakan fokus tempat-tempat dimaksud untuk mengantisipasi dari rencana aksi demo.

“Tindakan kita seperti persuasif, kalau memang tidak diindahkan (kita) membubarkan,”

ungkap Papare usai memantau pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Puncak di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis, (25/4).

Papare juga menambahkan bahwa tanggal 1 Mei akan dilakukan kegiatan pawai keliling kota Jayapura memperkenalkan poster-poster pahlawan asal Papua yang melibatkan SKPD, veteran, pejabat provinsi maupun Kota Jayapura.

Pawai keliling kota Jayapura masing-masing lewat jalan Ahmad Yani, Percetakan, Porasko, belok Taman Imbi dan langsung dilanjutkan dengan pawai keliling kota dengan kendaraan roda 4, melewati kantor Gubernur, wilayah Jayapura Utara, dan dilanjutkan ke Abepura dan balik ke Taman Imbi. (Jubi/Roberth Wanggai)

April 25, 2013,20:33,TJ

April 25, 2013 0

Yona Wenda Nyatakan Mendukung Dialog Jakarta – Papua

Jayapura – Menurut Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Yona Wenda, masukanya wilayah Papua Barat melalui Pepera 1969 ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi akar masalah di Papua.

“Cara Papua masuk ke dalam wilayah NKRI menjadi persoalan besar. Tahun 2013 ini genap aneksasi dan kekerasan RI di Papua yang ke 50 tahun,”

ujar Yona Wenda di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (23/4).

Konflik yang sudah menelan 50 tahun ini, belum pernah ada solusi yang tepat. Solusi yang diambil malah menambah masalah yang hendak diselesaikan. Solusi pendekatan keamanan melahirkan korban berjatuhan. Penegakan hukum mengiring banyak orang ke penjara. Situasi ini berlangsung di masa pemerintahan orde baru.

Di jaman reformasi, pemerintah Jakarta berbenah diri atas desakan keinginan orang Papua keluar dari NKRI dengan menerapkan UU Otonomu Khusus (Otsus) Papua. Otsus Papua belum mampu menjawab persoalan. Penolakan pun terjadi pada tahun 2005 dan kemudian pada tahun 2011 melalui musyawarah MRP dengan masyarakat adat Papua.

Secara tersirat, pemerintah Indonesia mengakui kegagalan itu dengan menggulirkan UP4B. UU ini kemudian mendapat sorotan banyak orang. Banyak orang kuatir sama nasibnya dengan Otsus.

“Implemtasi UP4B pasti sama dengan Otsus,”

kata ujar almarhum Mako Tabuni dalam satu orasi di halaman kantor MRP.

Sambil menolak dengan satu kekuatiran, banyak orang Papua bertanya-tanya solusi selanjutnya.

“Apa solusi kalau semua ini gagal?”

tanya drg. Aloisius Giay, Ketua LMA Pengunungan Tengah Papua dalam acara peluncuran buku berjudul Mati atau Hidup karya Markus Haluk, Senin (23/4) lalu.

Namun ada satu solusi yang ditawarkan, yakni ada yang menginginkan ruang dialog antara Jakarta dan Papua. Keinginan dialog itu makin jelas dengan menunjuk lima juru ruding orang Papua melalui Konfersi Dialog Jakarta-Papua yang dimotori Jaringan Damai Papua di Auditorium Uncen di Tahun 2012 lalu. Kini lima juru ruding itu mendapat dukungan penuh dari TPN-OPM.

“Kami sudah sepakati dan kami dukung,”

tegas Yona.

Menurut Yona, pihak TPN-OPM mendukung penuh karya Jaringan Damai Papua untuk terselenggarakannya dialog Jakarta Papua.

“Kita mau perudingan atau dialog itu pegertian dalam bahasa Inggris. Bedanya istilah saja. Kalau dialog yang diperjuangkan itu demi adanya ruang dialog, kami mendukung. Sehingga harap pemerintah Indonesia buka ruang dialog. Jakarta perlu membuka ruang dialog dengan lima juru ruding yang ditunjuk orang Papua,”

katanya.

Tapi kata Yona, jika pemerintah Indonesia membuka ruang dialog, pihak TPN-OPM tidak akan pernah terlibat.

“TPN-OPM menyerahkan semua itu kepada lima juru ruding. Kami ini keamanan sifatnya hanya pemantau saja. Saya juga menolak dialog yang diwacanakan Gubenur Papua, Lukas Enembe. Mau dialog dengan OPM ini harus jelas, OPM yang mana? OPM ini kan bisa diciptakan,”

tegasnya.(Jubi/Mawel)

April 24, 2013,21:02,TJ

April 24, 2013 0

KNPB Serukan Peringatan 1 Mei Sebagai Pendudukan Ilegal Indonesia Di Tanah Papua

Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada seluruh rakyat Papua, baik diluar maupun yang ada diatas tanah Papua agar mengenang dan memperingati 50 tahun pendudukan kolonial Indonesia di Papua dalam bentuk Aksi Damai, Ibadah dan atau Mimbar Bebas di Gereja atau di Lapangan Terbuka, pada tanggal 1 Mei 2013 mendatang.

Dilansir dari website resmi KNPB, tanggal 1 Mei 1963 disebutkan bahwa Indonesia secara ilegal menduduki wilayah Papua. Dengan demikian, pada 1 Mei 2013 nanti, tepat sudah 50 tahun atau setengah abad lamanya Indonesia menganeksasi Papua kedalam NKRI. Hari itu Rakyat Papua mengenangnya sebagai hari awal penderitaan bangsa Papua.

Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo dalam seruan KNPB tersebut mengatakan selama 50 tahun ini, bangsa Papua meratapi hidup penuh penderitaan dalam kekuasaan penjajah Indonesia. Diatas negeri emas, anak negeri mati terkurap busung lapar. Migran luar (pendatang) seakan-akan menjadi penghuni, penguasa dan pemilik tanah Papua, sedang kami yang hitam keriting terpinggir, terpojok, terkucil, tertindas, terperangkap dalam rantai penguasa dan pendatang diatas tanah pusaka milik bangsa Papua.

“Cukup sudah! Kami bukan bangsa budak, kami bangsa bermartabat. Kami tidak butuh Indonesia di Papua. Orang Papua tidak pernah mengundang apalagi menghendaki Indonesia untuk menginjakan kakinya diatas tanah Papua pada 1 Mei 1961. Kami tidak pernah berintegrasi dalam Indonesia, tetapi Indonesia menganeksasi bangsa Papua dengan paksa dibawah todongan senjata. Karena itu, pendudukan Indonesia diatas tanah Papua adalah ilegal sesuai hukum internasional dan berstatus PENJAJAH diatas tanah Papua.”

kata Yeimo. (Jubi/Victor Mambor)

April 24, 2013,12:10,TJ

April 24, 2013 0

Seruan KNPB Peringati 1 Mei 2013

Massa Rakyat Papua pada aksi KNPB tahun 2012 lalu. Foto: Dok MS

Jayapura — Badan Pengurus Pusat, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyeruhkan kepada rakyat Papua untuk memperingati 50 tahun bangsa Papua intergerasi ke dalam Indonesia pada 1 Mei 2013 mendatang.

“Rakyat Papua, baik di luar maupun yang ada di atas tanah Papua agar segera mobilisasi massa rakyat Papua untuk mengenang dan memperingati 50 tahun pendudukan kolonial Indonesia di Papua dalam bentuk Aksi Damai, Ibadah dan atau Mimbar Bebas di Gereja atau di Lapangan Terbuka, pada tanggal 1 Mei 2013,”

tulis KNPB pada website resminya, Selasa, (23/04/14).

Seruan yang diketahui ketua umum KNPB, Victor F. Yeimo itu meminta rakyat untuk memperingati 1 Mei 2013 dengan dua tema utama. Pertama,

“50^th Indonesian Illegal Occupation in West Papua”

dan kedua, Indonesia Annexed West Papua Illegally; We Need the Right of Self-Determination.

Di tulis di sana, 1 Mei 1963, Indonesia secara ilegal menduduki wilayah Papua. Pada 1 Mei 2013 nanti, tepat sudah 50 tahun atau setengah abad lamanya Indonesia menganeksasi Papua kedalam NKRI. Pada tanggal itu, Indonesia akan berpesta pora merayakan kejayaannya membunuh, memperkosa, merampas, mencuri, dan menguasai tanah dan manusia Papua. Sedangkan rakyat Papua akan memperingatinya sebagai hari kedukaan nasional. Hari dimana Rakyat Papua mengenangnya sebagai hari awal penderitaan bangsa Papua.

“Selama 50 tahun, bangsa Papua meratapi hidup penuh penderitaan dalam kekuasaan penjajah Indonesia. Di atas negeri emas, anak negeri mati terkurap busung lapar. Migran luar (pendatang) seakan-akan menjadi penghuni, penguasa dan pemilik tanah Papua, sedang kami yang hitam keriting terpinggir, terpojok, terkucil, tertindas, terperangkap dalam rantai penguasa dan pendatang di atas tanah pusaka milik bangsa Papua,”

tulis KNPB pusat dalam seruan itu.

Lebih lanjut ditulis,

“Cukup sudah! Kami bukan bangsa budak, kami bangsa bermartabat. Kami tidak butuh Indonesia di Papua. Orang Papua tidak pernah mengundang apalagi menghendaki Indonesia untuk menginjakan kakinya diatas tanah Papua pada 1 Mei 1961. Kami tidak pernah berintegrasi dalam Indonesia, tetapi Indonesia menganeksasi bangsa Papua dengan paksa dibawah todongan senjata. Karena itu, pendudukan Indonesia diatas tanah Papua adalah ilegal sesuai hukum internasional dan berstatus PENJAJAH diatas tanah Papua.”

(GE/MS)

Rabu, 24 April 2013 00:56,MS

April 24, 2013 1

Menjelang 1 Mei, Polres Jayapura Perketat Penjagaan

Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare (Jubi/Levi)

Jayapura – Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare megatakan, dalam rangka peringatan kembalinya Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1 Mei mendatang, pihak Kepolisian telah mempersiapkan sebanyak kurang lebih 1000 personil untuk pengamanan.

“Mereka akan disiagakan di beberapa titik, seperti Expo Waena, Perumnas Tiga Waena dan daerah Yapis Dok Lima Jayapura, serta Lingkaran Abepura,”

ungkap Alfred ke tabloidjubi.com di Kantor Walikota Jayapura, Selasa (23/4).

Selain pengamanan, kata Alfred, aparat keamanan baik dari TNI/Polri di Kota Jayapura akan melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan seperti razia siang dan malam.

“Pada prinsipnya kita tak memberikan ijin ke siapapun masyarakat untuk menggelar acara dalam peringatan 1 Mei itu,”

jelasnya.

Kegiatan sosial yang lain seperti Parade di Taman Imbi dan pawai Walikota Jayapura. Sampai hari ini, Kota Jayapura sejuah ini aman. Peringatan hari kembalinya NKRI ini juga memperlihatkan kepada masyrakat Papua siapa yang menjadi pahlawan nasional asal Papua. (Jubi/Sindung)

April 24, 2013,00:01,TJ

April 24, 2013 0

Buku Mati Hidup Orang Papua Diluncurkan

Suasana Peluncuran Buku Mati Atau Hidup karya Markus Haluk (Jubi/Mawel)

Jayapura – Buku berjudul ‘Mati atau Hidup: Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua’ karya Markus Haluk diluncurkan. Buku ini merupakan rekaman kekerasan negara di Papua sejak 2008-2012.

Markus Haluk mencatat 12 jenis kekerasan Negara di Papua.

“Saya catat ada 12 jenis kekerasan. Pembunuhan, penagkapan, Pemenjarahan, penolakan suaat izin aksi, penghadangan aksi, pembubaran demontrasi, pembatasan jurnalis asing masuk ke Papua,”

kata Markus dalam sambutannya dalam pembukaan peluncuran buku yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura, Selasa (23/4).

Empat orang membedah buku Mati atau Hidup ini. Keempat orang tersebut masing-masing Yorris Raweyai anggota DPR RI, Benny Giyai intelektual Papua, Yosepha Alomang aktivis HAM Perempuan Papua dan Victor Mambor ketua Aliansi Jurnalis Indepen (AJI) Biro Kota Jayapura.

Para pembedah buku melihat isi buku dari prepektif masing-masing. Yoris Raweyai melihat dari sisi sejarah perjalanan kekerasan di Papua.

“Kekerasan yang terekam di dalam buku ini adalah persoalan klasik yang menjadi keprihatinan orang Papua,”

ujarnya.

Benny Giyai lebih menyoroti petingya sikap optimism orang Papua untuk keluar dari kekerasan yang tak berujung ini.

“Kita harus optimis membangun Papua baru,”

tuturnya.

Aktivis perempuan Papua, Mama Yosepha Alomang berharap, kekerasan yang terekam dalam buku ini memperlihatkan pemerintah Indonesia tidak mempunyai hati untuk orang Papua.

“Pemerintah tidak punya hati,”

tegasnya. Peresiden, Kapolri serta Panglima diharap membangun Papua dengan hati.

Semntara itu, ketua Aliansi Jurnalis Independen Biro Kota Jayapura, Victor Mambor mengatakan, peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah tugas jurnalis untuk medorong. Namun, media di Papua tidak murni.

“Banyak media di Papua yang memberikan ruang yang bukan jurnalis. Ini menjadi persoalan,”

katanya.

Bukan hanya jurnalis lokal, lanjut dia, jurnalis asing pun tidak mendaptkan izin masuk meliput di Papua tanpa alasan.

”Tidak ada hukum jurnalis Asing masuk ke Papua namun faktanya mereka sulit ke Papua,”

ujarnya. Sekalipun yang ke Papua dideportasi, liputanya diawasi pihak lain. (Jubi/Mawel)

April 23, 2013,23:35,TJ

April 23, 2013 0

TPN– PB : 1 Mei Akan Diperingati dengan Aksi Damai

JAYAPURA – Momen 1 Mei yang akan diperingati sebagai hari kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan diperingati dengan berbagai aksi damai serentak di seluruh Tanah Papua. Hal ini ditegaskan Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional – Papua Barat (TPN – PB), Jonah Wenda ketika menggelar jumpa pers, di Matos Hotel Abepura, kemarin siang Selasa (23/4).

Menurut Jubir TPN – PB, Jonah Wenda, aksi damai yang akan dilakukan itu adalah untuk mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar segera meyelesaikan berbagai persoalan atau konflik yang selama ini terjadi harus lewat berunding (dialog) dengan juru runding Bangsa Papua Barat yang dimediasi oleh negara pihak ketiga, karena jika tidak diselesaikan melalui berunding (dialog) maka persoalan- persoalan dan konflik – konflik akan terus terjadi di Tanah Papua. “Pada saat tertentu rakyat itu bangkit dan melakukan perlawanan.

Oleh sebab itu, kami dari TPN – PB minta kepada Jakarta dalam hal ini Pemerintah RI agar rakyat Papua Barat bisa duduk dan bicara. Dimana juga pada tanggal 1 Mei mendatang pasti ada banyak kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan seperti mungkin dilakukan dnegan aksi – aksi damai,” katanya.

Lanjutnya, jika Pemerintah RI terus menutup diri dan memaksakan situasi dengan pembangunan seperti Otonomi Khusus (Otsus) maupun Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), maka dengan keyakinan dari dirinya bahwa sampai kapanpun Papua tidak akan pernah aman atau selesai dari segala persoalan – persoalan yang terjadi selama ini.

Ditambahkan, jika Pemerintah RI ingin mengadakan dialog dengan TPN – OPM, maka harus melalui beberapa orang yang telah ditunjuk yakni 5 Juru Runding dari Bangsa Papua barat, yaitu 1. DR. Jhon Ottow Ondawame, 2. DR. Rex Rumakie, 3. Octo Motte, 4. Leonni Tagahama dan 5. Benny Wenda.

“Jadi, kami melihat tiba – tiba kalau ada yang bilang dirinya dari TPN – OPM itu sangat lucu. Yaitu, TPN – OPM ini dalam tanda kutip, karena TPN – OPM bisa dibangun oleh siapa saja. ‘Makanya kalau Ko (kamu) bilang mereka itu TPN – OPM harus tahu yang mana betul – betul bicara untuk perdamaian, jangan hanya orang yang bicara untuk kepentingan sesaat atau karena jabatan saja,”katanya.(mir/don/l03)

Selasa, 23 April 2013 21:24, Binpa

April 23, 2013 0