Pangdam Coba Redam Isu Penyerangan 1 Mei

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua (Jubi/Levi)

Jayapura – Pangdam XVII/Cenderawasih akan terus mencoba meredam isu yang beredar, pada 1 Mei mendatang akan ada penyerangan yang dilakukan kelompok bersenjata.

“Ada isu yang mengatakan, 1 Mei nanti mereka akan melakukan suatu gerakan dan penyerangan, tapi kita coba redam itu. Masa sih sesama saudara saling menyerang, tapi kalau mereka ganggu kita pasti akan merespon dengan keras bersama polisi. Tak akan saya biarkan rakyat atau prajurit terganggu, itu sudah pasti,”

kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua kepada wartawan usai melakukan pertermuan dengan Komisi I DPR RI, Sasana Karya Kantor Gubernur Papua-Jayapura, Senin (22/4).

Menurut dia, dengan adanya isu penyerangan itu, pihaknya sudah coba komunikasikan, kalau memang ada beda paham silahkan, namun jangan sampai harus saling membunuh.

“Kalau mereka dengan bersenjata, pasti saya hantam dan tumpas. Saya tidak akan biarkan rakyat atau prajurit terganggu,”

tambahnya.

Saat ditanya dari kelompok mana yang akan melakukan penyerangan, ujar Pangdam, media lebih banyak tahu, karena ada ditulis.

“Saya sebenarnya tidak terlalu serius menanggapi itu, biasalah saudara-saudara kita mungkin tidak merasa puas, tapi intinya kita siap mengantisipasi itu,”

tegasnya.

Menyinggung soal Kasus Sinak, jelas Pangdam, masalah ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian dan pelakunya sudah kami tangkap, karena memang negara kita ini adalah negara hukum.

“Siapapun tidak boleh melanggar hukum. Jangankan mereka bersenjata, panglimapun tidak boleh melanggar hukum, ada konsekuensinya kalau melanggar hukum dan itu harus tegas. Saya dan Kapolda tegas menangani itu, tidak akan bermain-main,”

ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Pangdam menyampaikan, dengan adanya pertemuan dengan DPR RI, dirinya berharap Komisi I bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Papua.

“Soal Papua, sebenarnya tidak seperti apa yang kadang-kadang disuarakan di Jakarta. Pasalnya masyarakat kita tidak ada kok yang menyatakan diri mau merdeka dan sebagainya. Inikan hanya elit-elit tertentu saja. Masyarakat kita pada dasarnya senang kok dengan kesejahteraanya meningkat. Jadi mulai tingkat kabupaten/kota kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan, sementara TNI menciptakan kondisi aman,”

katanya.

Sekadar untuk diketahui, perayaan 1 Mei atau hari kembalinya Papua ke pangkuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) rencananya akan dipusatkan di wilayah Sorong, Papua Barat. Dimana perayaan itu akan dilakukan oleh Gubernur Papua Barat beserta perangkatnya dibantu oleh jajaran TNI. (Jubi/Alex)

April 22, 2013,16:03, TJ

April 22, 2013 0

AMP Tolak Gagasan Dialog Dua Pihak

Jayapura – Aliansi Mahasiswa Papua menolak gagasan dialog, dari Pemerintah Provinsi Papua dan Jaringan Damai Papua sebab dialog bukan solusi bagi rakyat bangsa Papua.

“Ada alasan kenapa tolak dialog sebab Pemerintah Provinsi Papua bukan organisasi yang melawan Indonesia, tapi perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia sehingga tidak tepat Pemerintah Provinsi Papua terjun dalam isu dialog,”

ungkap Rinto Kogoya, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua ke tabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (19/4).

Alasan kedua Aliansi Mahasiswa Papua tolak dialog, yaitu Jaringan Damai Papua tidak dapat merangkul semua organisasi perlawanan di Papua termasuk organisasi sayap militer TPN-OPM.

“Hanya kelompok TPN-PB, AMP dan KNPB yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua sehingga akan tetap berjuang dan diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri,”

katanya.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Papua mendesak Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengakui kesalahan sejarah atas bangsa Papua dan berani menyelenggarakan penentuan act of free choice (penentuan nasib sendiri) secara lebih demokratis.

“Selama rakyat Papua tidak diberi kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kesejahteraan tidak terwujud dan adanya pelanggaran HAM atas rakyat Papua,”

ujar Rinto.

Aliansi Mahasiswa Papua menilai, Pemerintah Indonesia melakukan pendudukan di Papua sehingga semua aspek kehidupan rakyat Papua terhambat.

“Kalaupun kesejahteraan jadi persoalan di Papua sehingga orang Papua minta merdeka. Kami yakin Papua bisa lebih sejahtera, adil dan demokratis jika Papua sudah merdeka,”

tutup Rinto. (Carol/Jubi)

April 19, 2013,18:22,TJ

April 19, 2013 0

Gen. TRWP Amunggut Tabi: Gen. Nggoliar Tabui Menelepon Lukas Enembe, Apa Artinya?

Kalau Nggoliar Tabuni Mau Mengubur Senjata Demi Kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, Gen. TRWP Mathias Wenda Menyatakan: “Anak-Anak Saya Harus Paham Mengapa Bapak Berjuang Untuk Merdeka!”

General TRWP (Tentara Revolusi West Papua) Mathias Wenda lewat Secretariat-General Office, Leut. Gen. Amunggut Tabi menyatakan “memang Gen. Tabuni telah menelepon akan mengubur senjata, tetapi itu tidak berarti pengangkatan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua sebagai harga yang dibayar untuk semua pengorbanan nyawa, tenaga, dana dan darah orang Papua selama hampir setengah abad.”

Berikut wawancara PMNews dengan Leut. Gen. Amunggut Tabi, Secretary-General of West Papua Revolutionary Army (WPRA atau TRWP – Tentara Revolusi West Papua) menanggapi pernyataan Gubernur Papua, terkait pernyataaan Nggoliar Tabuni lewat Telepon untuk mengubur senjata.

PMNews: Selamat pagi Jenderal. Kami hendak mengkomunikasikan perkembangan terkahir di Tanah Air, di mana Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan Leut. Col. TRWP Nggoliar Tabuni menyatakan akan mengubur semua amunisi dan senjata menyusul pemilihan dan pelantikan Lukas Enembe sebagai Gunernur Provinsi Papua.

Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi (TRWP): Selamat Pagi dan selamat buat rekan Lukas Enembe yang telah menjadi Gubernur Kolonial NKRI di Provinsi wilayah Jajahan NKRi bernama Provinsi Papua. Saya secara pribadi sebagai Amunggut Tabi tidak menyonggung tentang Lukas Enembe sebagai seorang pribadi, tetapi saya berbicara sebagai pejabat negara West Papua, mewakili aspirasi murni bangsa Papua bertentangangan dengan aspirasn NKRI yang diwakili oleh rekan dan sedarah-daring saya, Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua.

PMNews: Kami dari PMNews minta supaya memperjelas kedudukan dan posisi antara TRWP, TPN/OPM dan Gubernur Papua.

TRWP: OK, terimakasih. PMNews, anda sekalian. TRWP ialah saya sendiri. TPN/OPM atau TPN PB ialah yang diwakili oleh Nggoliar Tabuni menurut Media NKRI, atau media Papindo seperti http://www.tabloidjubi.com, http://www.papuapos.com, http://www.bintangpapua.com dan http://www.cenderawasihpos.com

Kami paham dengan sadar bahwa media Papua seperti http://www.tabloidjubi.com dan http://www.bintangpapua.com menginginkan berita-berita seperti yang mereka siarkan. Itu tidak menjadi masalah dan kami sangat mendukung. Itu tidak berarti bahwa kami mengundurkan diri, karena kami berdiri terlepas dari pengaruh NKRI dan kami tidak tunduk kepada aturan dan kemauan NKRI.

Kami mohon http://www.papuapost.com menyiarkan berita-berita otentik dari Tentara Revolusi West Papua dan Kampanye Papua Merdeka (Free West Papua Campaign) DI LUAR BINGKAI NKRI, bertentangan dengan perjuangan orang-orang Papua-Indonesia seperti Lukas Enembe.

Kami dari TRWP menerima tanggapan dari Gen. Tabuni bahwa ia menyerah dan akan menguburkan senjatanya. Akan tetapi itu tidak berarti memerintahkan Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP, Gen. TRWP Mathias Wenda untuk menyatakan setuju atua sejalan dengan apa yang dinyatakan Gen. tabuni.

Kami dari TRWP mendengar ada komunikasi harmonis antara TPN PB Gen. Nggoliar Tabuni dengan NKRI yang diwakili oleh Guernur Papua, Lukas Enembe, tetapi itu tidak berarti bahwa segala pengorbanan, penderitaan dalam berbagai bentuk selama ini, sejak tahun 1960-an dikorbankan dengan sengaja hanya gara-gara Lukas Enembe dan Kelemen Tibal, yang dua-duanya orang gunung Papua menjadi Gubernur dan Wakil Gunernur Papua. Kalau Nggoliar Wenda meminta orang Gunung Menjadi Gubernur, maka silahkan, itu hak Jenderal TPN PB, tetapi bagi Gen. TRWP Mathias Wnda, pengangkatan Lukas Enembe sebagai Gubernur ataupun Presiden NKRI itu tidak akan merubah apalagi menghentikan perjuangan Papua Merdeka untuk merdeka dan berdaulat di luar bingkai NKRI.

April 18, 2013 1

NRPB Klaim Papua Barat Jadi Topik Utama

JAYAPURA – Agustinus Waipon, yang mengaku sebagai Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB) versi ‘Presiden’ Yance Hembring, mengkalaim persoalan Kemerdekaan Papua Barat saat ini menjadi topik pembicaraan utama dalam pertemuan Federasi Negara-Negara Rumpun Malanesia atau yang dikenal dengan nama kumpulan mereka sebagai Melanesian Spearhead Group (Kelompok Ujung Tombak Malanesia), yang Sekretariatnya berkedudukan di Port Vila Papua New Guinea.

Dijelaskan, pernyataan tersebut juga telah dilansir oleh media lokal Pacnews Port Villa atau Web Sitenya, IRUT.Melanesia Group. MSG Full Yang intinya, direncanakan Papua Barat dimasukkan sebagai anggota Federasi Negara-Negara Rumpun Malanesia, yang kemudian selanjutnya masalah Papua Barat akan dibahas lebih jauh mengenai persoalan memisahkan diri dari NKRI.

“Jadi masalah Papua Barat sekarang ini bukan lagi menjadi masalah lokal, melainkan sudah menjadi masalah dunia,”

ungkapnya kepada Bintang Papua, via ponselnya, Rabu, (17/4).

Kemudian, selanjutnya, masalah Papua Barat juga kini sedang dibahas di PBB, sebagaimana dalam dokumen tentang Matter concerning the status of Irian Jaya (Masalah mengenai status Irian Jaya), yang sudah lebih dulu masuk ke PBB pada 27 Mei 2002 silam) untuk dijadikan bahan sebagai On Submission of United Nations General Assembly for an Advisory Opinion (Pada penyerahan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk pendapat penasihat), yang difasilitasi oleh Agent For the United Nations( Agen untuk Perserikatan Bangsa-bangsa), Peter Wagner .

Dari penjelasan dokumen itu, menyatakan, Orang Papua Barat memiliki cerita kecamatan dan dekolonisasi yang berbeda dari Indonesia. Papua Barat memiliki sejarah Kecamatan yang terpisah dari Indonesia dan kerajaan berbagai yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tanah Papua (The West Papuan people have a different pre-colonial and decolonization story than Indonesia. West Papua has a separate pre-colonial history from Indonesia and the various empires of which it was a part).

Dan dalam sejarah kolonial, Indonesia dijajah oleh Belanda pada tahun 1602, tetapi Papua Barat tidak di jajah sampai tahun 1828. Satu adalah Occupnized oleh Jepang pada tahun 1942, dan diberi kemerdekaan oleh Jepang tahun 1944, meski di Belanda tidak mengakui kemerdekaan hingga 1949, yang pada gilirannya memerdekakan Papua Barat, setelah Indonesia membawa masalah Irian Barat ke PBB.

“Dalam dokumen itu juga menegaskan, Independence must be available as an option to exercise the right to self determination atau Kemerdekaan harus tersedia sebagai pilihan untuk melaksanakan hak untuk penentuan diri,”

jelasnya.

Juga, dalam dokumen tersebut menegaskan secara mendalam bahwa, Indonesia melanggar hukum internasional ketika ia gagal melakukan apa yang disebut “Act of Free Choice” sebagai pemilihan yang populer di bawah prinsip satu orang, satu suara (Khususnya saat pemaksaan Papua Barat Integrasi ke Indonesia).

Bukan itu saja, Rakyat Papua Barat berhak secara hukum internasional untuk berdiri sebagai negara independen yang berdaulat. Alasannya, sebagaimana dalam point hukum internasional, bahwa, pertama, hukum internasional menyediakan hak umum untuk kemerdekaan dan tekad diri. Kedua, integrasi Papua Barat ke Indonesia adalah ilegal karena itu pada ekspresi kehendak rakyat Papua Barat. Dengan demikian, Papua Barat masih bebas diri pemerintahan wilayah berhak atas semua hak dekolonisasi yang disediakan oleh hukum internasional, termasuk kemerdekaan. Akhirnya, terlepas dari legalitas dari 1969 ‘tindakan pilihan bebas, warga Papua Barat tetap orang-orang dengan penentuan diri. Pengadilan Internasional harus memerintah di bawah hukum internasional Papua Barat punya hak untuk membentuk sebuah negara merdeka.

Ditambahkan, berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Forum Negara-Negara Rumpun Malanesia dan ‘document Matter concerning the status of Irian Jaya’ maka dirinya menilai, Papua Barat bisa terjadi perubahan hidup hanya melalui Merdeka, sebab jika masih di bawah jajahan bangsa lain tidak akan terjadi perubahan hidup. Sebagaimana dulunya Indonesia dijajah selama 350 tahun dibawah jajahan pemerintah kerajaan Belanda tidak ada perubahan hidup setelah Indonesia merdeka barulah terjadi perubahan rakyat RI rasa bahagia dan rasa sejatera.

“Jadi selama rakyat Papua Barat masih dibawah jajahan NKRI, rakyat Papua Barat tetap dibawah kemiskinan dan tetap dibawah penderitaan, siapapun yang jabat di tanahy Papua baik Gubernur/bupati/walikota, tidak bisa bangun Negeri Papua Barat, hanya Papua Barat bisa bangun dirinya sendiri melalui kemerdekaan sebagai sebuah Negara,”

tandasnya.

“Gubernur terpilih tidak bisa rubah Papua, hanya janji-janji belaka saja, terbukti dana otsus selama ini hanya dihabiskan para pejabat Indonesia yang ada di Papua. Siapapun yang jadi gubernur tidak bisa bangun Papua Barat selama masih dibawah kekuasaan bangsa lain,”

sambungnya.(nls/don/l03)

Rabu, 17 April 2013 21:14, BP

April 17, 2013 0

New Zealand Dukung Integritas Teritorial Indonesia di Papua

JAYAPURA [PAPOS] – Pemerintah Negara New Zealand melalui Duta Besar David Taylor mendukung integritas territorial Indonesia bagi Papua dengan mengedepankan pendekatan ekonomi yang dianggap cukup baik dalam menyelesaikan bentuk permasalahan yang terjadi di Tanah Papua.

Hal ini terbukti dari ditindaklanjutinya kerjasama Program Polisi Masyarakat [Polmas] antara Negara Indonesia dalam hal ini Kepolisian Polda Papua dengan Kepolisian New Zealand sejak tahun 2009-2010, di mana David Taylor didampingi Sekretaris III, David Theacher mengadakan pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen (Pol) Drs. Tito Karnavian dan Wakapolda Papua, Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw beserta pejabat utama Polda Papua, sekitar pukul 08.00 – 10.00 Wit di ruang kerja Kapolda Papua, Senin (15/4).

“Pertemuan itu lebih kepada pembahasan Program Polmas antara Negara New Zealand dengan Negara Indonesia dalam hal ini Polisi Polda Papua sejak tahun 2009 – 2010 yang telah disepakati. Ke depan bersama akan dilakukan semacam pelatihan training of traner, di mana cara mendekatkan Polri dengan masyarakat dan juga untuk memperbaiki tingkat pelaporan yang baik dari masyarakat kepada Polri,” ucap David Taylor Dubes New Zealand di damping Sekretaris III, David Theacher usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua.

Menurut David, Program Polmas ini baru berjalan pada tahun ini selama 3 tahun kesepakatan. Nantinya akan ada 2 polisi dari Negara New Zealand yang akan ditempatkan di Provinsi Papua dibantu dengan instruktur-instruktur dari New Zealand yang datang secara bergantian di Papua dengan nilai bantuan sekitar Rp 20 Milliar lebih.

David mengutarakan, tujuannya semata-mata untuk lebih mendekatkan Polisi dengan masyarakat melalui Program Polmas tersebut. “Kami yakin Program Polmas ini akan berjalan di Papua sebab sebelumnya, Kapolda Papua Tito Karnavian pernah menyelesaikan Pendidikan di New Zealand dan merupakan teman lama kami. Atas itulah kepemimpinannya sebagai Kapolda Papua, Program Polmas ini bisa berjalan di Provinsi Papua,” ungkapnya.

Di samping itu, dengan progam ini juga diharapkan bisa membantu memperbaiki kualitas pembangunan yang berada di Indonesia terlebih lagi di Provinsi Papua ini yang tentunya akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2013 ini bantuan yang akan diberikan Pemerintah New Zealand berupa program beasiswa bagi Indonesia, terutama untuk pelajar yang berada dari Papua. Sedikitnya 10 mahasiswa telah mengecap pendidikan di New Zealand. “Kami akan mempersiapkan program bahasa Inggris di Surabaya yang baru akan dimulai dan di tutup 20 April mendatang,” kata David.

Beasiswa yang akan diberikan Pemerintah New Zealand tahun 2013 ini ia belum tahu berapa jumlahnya, namun sekarang ini masih dibuka pendaftaran hingga 20 April mendatang. “Sekarang ini telah ada 4 pelajar dari Papua yang mengikuti pelatihan Bahasa Inggris di Surabaya, yang mana tahun sebelumnya, telah terdaftar 600 pelajar dari Indonesia termasuk pelajar dari Papua dan jumlah itu akan bertambah semakin banyak lagi,” tambahnya.

Disinggung adanya dukungan Negara New Zealand terhadap pergerakan Kemerdekaan Papua, David Taylor mengutarakan hal itu dianggap lumrah. Bukan hanya Negara New Zealand melainkan negara –negara di luar negeri juga ada yang ikut yang mendukung. Memang tak dipungkiri bahwa ada 1 atau 2 orang warga Negara New Zealand memberi dukungan terhadap pergerakan kemerdekaan Papua tetapi kebijakan resmi Pemerintah New Zealand adalah mendukung territorial Indonesia bagi Papua, ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan, Kapolda Papua, Irjen (Pol) Drs. Tito Karnavian. Negara New Zealand sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di Papua. Diimbangi dengan cara pendekatan kesejahteraan kemasyarakatan yang dilakukan pihak Polda Papua saat ini.

Jadi upaya-upaya dalam pengungkapan kasus, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah pendekatan melalui Binmas namun bila belum juga membuahkan hasil maka langkah terakhir adalah upaya paksa yang nantinya akan tertuang dalam komuniti polisi. Cara seperti itu dianggap telah berhasil di Negara New Zealand sehingga akan diterapkan juga di Provinsi Papua yang akan diikuti seluruh polisi yang ada di Polres-Polres di Papua.

Pelatihan utama akan dilakukan di Sekolah Polisi Negara[SPN] di Jayapura. Sedangkan untuk file project komuniti akan dimulai dari perkotaan Jayapura dan daerah pegunungan di Provinsi Papua. Dari itulah nanti akan dievaluasi keuntungan dan kelemahannya apa. Bila dilanjutkan, apakah pada daerah lain yang lebih luas lagi.

“Itulah 2 Program inti yang disampaikan Dubes New Zealand kepada Polda Papua selama 3 tahun yang menurut rencana akan rampung pada bulan Juli namun mulai bekerja pada Bulan September dan Oktober mendatang ,” tukasnya. [tom]

Source: Selasa, 16 April 2013 01:56, Ditulis oleh Tom/Papos

April 16, 2013 0

Tak Ada Penyelundupan 36 Butir Peluru di Tigi Barat

Warga Distrik Tigi Barat saat pertemuan (Jubi/Markus You)

Deiyai — Masyarakat di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Senin (15/4) kemarin dibuat tegang lantaran tersiarnya isu bahwa seseorang telah menyelundupkan amunisi berupa 36 butir peluru. Isu penyelundupan itu dicium pihak keamanan. Aparat gabungan Polri dan TNI diturunkan ke Kampung Tenedagi untuk menyita dan mengungkapnya. Namun isu itu tak terbukti.

Kepala Kampung dan Tokoh Gereja bersama masyarakat setempat justru kaget dengan isu yang disebarkan oknum tertentu. Mereka kepada aparat keamanan yang tiba di Tigi Barat dengan segala peralatan perang, katakan, tidak ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh warga kampung.

“Kemarin situasinya memang sempat tegang, tapi isu itu sebetulnya sangat tidak benar. Kami justru kaget dengar isu penyelundupan amunisi, wah siapa dan kapan, sedangkan disini selama ini aman-aman saja,”

ungkap Amos Agapa, Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Selasa (16/4) siang.

Sebelumnya, melalui pesan singkat beredar isu penyelundupan amunisi. Katanya, ada warga Kampung Tenedagi menyimpan 1 magasin berisi 36 butir peluru. Tak disebutkan jenis peluru dan senjatanya.

Kepala Distrik Tigi Barat, Fransiskus Ign. Bobii, S.Ap saat dikonfirmasi tabloidjubi.com, menegaskan, isu ditiupkan oknum tak bertanggungjawab. Ia bahkan menyesalkan isu tersebut, karena berdampak ketegangan di tengah masyarakat Tigi Barat.

“Selama ini daerah kami aman. Tidak pernah ada gerakan tambahan, apalagi sampai masyarakat bikin organisasi terlarang. Jadi, semua komponen mengutuk keras pelaku penyebar SMS bohong terkait isu penyelundupan amunisi di Tenedagi,”

tutur Frans.

Menyikapi isu tersebut, Kepala Distrik bersama para tokoh melakukan koordinasi dengan semua pihak. Termasuk Muspida. Selain memberi rasa aman warga, juga untuk mengecek kebenaran isu penyelundupan amunisi yang disebarkan oknum tertentu.

Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terkait isu penyelundupan amunisi, kata Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Amos Agapa, mulai Senin malam warga bersama aparat kampung membuat pos penjagaan di pintu masuk Tigi Barat.

“Wilayah Tigi Barat dan umumnya Deiyai selama ini aman-aman saja. Jadi, jangan ada oknum pengacau di daerah ini,”

ujar Marselus Badii, Wakil Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat.

Selain karena santer dengan isu penyelundupan amunisi, kehadiran aparat keamanan di distrik itu juga turut menegangkan situasi. Walaupun kehadiran aparat TNI dan Polri di sana untuk menjalankan tugas pengamanan. Dengan usaha baik dari semua pihak, situasi kembali normal.

“Kami koordinasikan dengan Muspida, dan situasi sudah aman, sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa,”

kata Frans Bobii. (Jubi/Markus You)

April 16, 2013,22:11,TJ

April 16, 2013 0

Lukas Enembe : Dialog Jakarta – Papua Soal Kesejahteraan

Jayapura – Terkait aspirasi dari berbagai pihak untuk melanjutkan upaya dialog Jakarta-Papua, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dalam program 100 hari kerja pemerintahannya akan terus mewujudkan aspirasi itu. Salah satunya, dengan berkomunikasi secara langsung ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Lukas, dialog yang ditawarkan pemerintah Provinsi Papua bersama dengan pemerintah pusat, lebih khusus mengenai masalah kesejahteraan. Sehingga dirinya juga berharap, agar sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat mengganti makna kata dialog dengan kata lain, agar bisa lebih diterima pemerintah pusat.

“Kata dialog itu kan sesungguhnya yang saya ikuti, Jakarta merasa telinganya panas kalau bicara kata dialog. Mungkin kita bisa perhalus kah? Negara juga tidak melihat dialog sebagai suatu untuk penyelesaian masalah Papua. Negara lebih mementingkan soal kesejahteraan. Tujuannya baik, tapi nama dialog itu yang harus diperhalus, bisa kita katakan duduk di para-para kah, duduk bersama kah, atau mungkin kata itu dihaluskan dulu,”

kata Lukas ke wartawan di Kota Jayapura, Selasa (16/4).

Lukas menambahkan, pihak Jaringan Damai Papua (JDP) dan sejumlah LSM akan dilibatkan dalam pembahasan kesejahteraan bagi rakyat Papua, setelah pihaknya bersama dengan DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan sejumlah perguruan tinggi bertemu dengan Presiden SBY pada 29 April 2013 nanti.

Menurut Lukas, rumusan tentang kesejahteraan rakyat Papua terus digodok. Sebab menurutnya, permasalahan di Papua ada, karena pemerintah tak serius untuk mengurus tentang kesejahteraan tersebut.

Sebelumnya JDP dan sejumlah LSM lainnya mendesak dalam program 100 hari pemerintahan pasangan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal atau yang dikenal sebagai Lukmen, mengupayakan tentang dialog Jakarta-Papua. (Jubi/Levi)

April 16, 2013,19:07,TJ

April 16, 2013 0

Dubes New Zeland : Semua Pihak Harus Duduk Bersama

Dubes New Zeland Bersama Kapolda Papua. (Jubi/Arjuna)

Jayapura – Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor beraudiensi dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian dan jajarannya, Senin (15/4). Dalam audiensi itu sejumlah hal menjadi topik pembahasan.

Salah satunya terkait permasalah yang ada di Papua selama ini. Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penuh integritas teritorial Indonesia atas Papua dan setuju pendekatan pemerintah pusat, serta daerah yang mengedepankan aspek ekonomi, guna memperbaiki masalah di Bumi Cenderawasih.

“Namun kami menolak segala bentuk kekerasan dan kejahatan, karena tak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya semua pihak duduk bersama berunding mencari solusi untuk masalah yang ada di Papua. Itu adalah pendekatan yang kami ambil,”

kata H.E. David Taylor.

Selain itu menurutnya, jika ada yang mengklaim perjuangan Papua merdeka mendapat sokongan dana dari pihak luar negeri, itu hal yang lumrah. Pergerakan kemerdekaan dimanapun pasti ada dukungan di luar negeri.

“Saya yakin ada satu, dua orang di New Zeland yang mendukung pergerakan kemerdekaan Papua. Tapi kebijakan resmi pemerintah New Zeland adalah mendukung integritas teritorial Indonesia di Papua. Isu-isu di Papua yang menjadi perhatian pemerintah New Zeland, yakni pembangunan. Pemerintah New Zeland bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah memperbaiki kwalitas pembangunan melalui program bantuan dari Pemerintah New Zeland,”

ujar H.E. David Taylor.

Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua untuk menghadapi masalah di Papua.

“Jadi semua upaya termasuk upaya paksa menghadapi kekerasan disamping dengan cara yang soft. Cara tegas itu dilakukan dengan cara penegakan hukum. Untuk polisi sendiri saya sudah sampaikan kebijakan penegakan hukum dengan cara keras adalah upaya terakhir,”

kata Tito.

Dikatakan Kapolda Papua, upaya pertama polisi, tetap mengedapkan fungsi Binmas dan Polisi Masyarakat. New Zeland sendiri salah satu negara yang sangat berhasil melakukan Communitty Police atau Polisi Masyarakat serta berhasil melakukan asimilasi antar pendatang dan lokal atau Inggris dengan Suku Mauri.

“Jadi Communitty Police nanti pertama akan dilakukan dengan cara latihan. New Zeland akan memberikan pelatihan dam difokuskan di SPN Pasir Dua atau di tempat. Kita undang Polisi dari setiap Polres untuk ikut latihan itu. Itu akan sudah didiskusikan Juli mendatang tapi akan mulai September sampai Oktober. Ini selama 3 tahun dengan jumlah anggaran Rp 20 miliar lebih,”

kata Tito Karnavian.(Jubi/Arjuna)

April 15, 2013,17:41, TJ

April 15, 2013 0

WPNCL Lanjutkan Lobby Status West Papua di MSG

Pertemuan delegasi WPNCL, FLNKS dan MSG di Kanaky, New Caledonia (Dok. MSG)

Kanaky – Mendapatkan Keanggotaan Penuh di MSG telah tujuan utama dalam aplikasi WPNCL. Untuk mencari dukungan di antara semua negara MSG, delegasi Papua Barat mengunjungi Noumea, Kanaky (Kaledonia Baru) minggu ini sebagai bagian dari tur politik resmi di wilayah Melanesia.

Delegasi terdiri dari Dr Otto Ondawame-Wakil Ketua WPNCL, Mr Barak T. Sope Maautamate, mantan Perdana Menteri Vanuatu dan penasehat WPNCL dan Hon. NATO Taiwia Ejate Anggota Parlemen.

Delegasi ini disambut hangat oleh Eksekutif FLNKS (National Kanak Socialist Liberation Front). Mereka menyampaikan aplikasi resmi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group kepada Eksekutif FLNKAS dan Mr Victor Tutugoro.

Delegasi WPNCL bertemu dengan Eksekutif FLNKS dan Salah satu ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Mr Victor Tutugoro pada Kamis 11 April 2013 di Noumea, Kaledonia Baru.

“MSG hanya untuk rakyat Melanesia dan Gerakan Pembebasan di dalamnya, kepemimpinan FLNKS akan sangat senang untuk menyambut WPNCL sebagai anggota baru dalam keluarga Melanesia kami. Kami membuka hati kami dan mengulurkan tangan untuk menerima Anda (Papua Barat) untuk kembali ke keluarga Melanesia.”

kata Executive FLNKS.

FLNKS sejak tahun 2011 memang menentang statuts Pemerintah Indonesia sebagai pengamat di MSG karena berbagai peristiwa pembunuhan orang Papua di masa lalu dan yang masih terus terjadi di Papua Barat.

Selanjutnya, seperti diberitakan media lokal negara-negara di kepulauan Pasifik, Delegasi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan akan melakukan perjalanan ke Honiara pada 23 April 2013 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Pejabat Pemerintah lainnya untuk melobby pemerintah Kepulauan Solomon, terkait aplikasi keanggotaan MSG yang diajukan WPNCL.(Jubi/Victor Mambor)

April 14, 2013, 09:17, TJ

April 14, 2013 0

“Jenderal Jangan Baku Ancam”

Jayapura -Terkait pernyataan Kapolda Papua Tito Carnavian yang akan menjadikan OPM pimpinan Goliath Tabuni Dalam Daftar Pencarian Orang, karena diduga terkait kasus penghadangan dan penembakan 8 prajurit TNI dan 4 warga Sipil di Sinak Puncak Papua, mendapat tanggapan dari Goliath Tabuni. Ia berang dan mengancam memerintahkan anggotonya menembak Kapolda. Situasi itu mendapat perhatian DPR Papua dan meminta kedua belah pihak saling menahan diri dan tidak saling mengancam.

“DPRP minta Jenderal Tito dan ‘Jenderal’ Goliath tidak saling baku ancam, sebaiknya menahan diri. Sebab, kondisi itu bisa memperkeruh situasi yang bisa menimbulkan konflik,,”ujar Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai, Senin 8 April.

Lanjutnya, bila kedua belah pihak saling berkeras, masyarakat akan menjadi korban. Untuk itu, sebaiknya dicari solusi menghindari potensi konflik. “Kalau Polisi bersikeras dengan sikapnya, OPM juga demikian, maka situasi akan kacau, dan ujung-ujungnya masyarakat yang akan jadi korban,”terangnya.

Sebaiknya, sambung Ruben Magai, Kapolda jangan langsung menetapkan Goliath Tabuni sebagai DPO, tanpa memiliki bukti hukum yang konkrit dia terlibat dalam tindak kriminal. “Mestinya Polisi mengungkap fakta dulu, bukan langsung tetapkan DPO tanpa punya bukti kuat,”singkatnya.

Ruben menambahkan, hal aneh juga jika Polda langsung menetapkan Goliat Tabuni sebagai DPO, tanpa bukti hukum yang kuat namun hanya dengan asumsi. “Goliath kan memperjuangkan ideologinya yakni Papua Merdeka, jadi ini kasus politik bukan tindak kriminal,”imbuhnya.

Karena ini kasus Politik seharusnya yang dikedepankan cara dialog daripada angkat senjata yang buntutnya hanya melahirkan kekerasan . “Kalau berkaitan dengan Politik ya selesaikan dengan dialog seperti yang selalu didorong Jaringan Papua Damai,’’tandasnya.

Ia juga meminta Polisi jang terlalu mudah menuding seseorang bertanggung jawab pada sebuah peristiwa kekerasan tanpa mengusut secara tuntas. “Ungkap dulu secara terbuka, kalau memang ada bukti, baru tetapkan sebagai pelaku kriminal bukan main tuduh,’’tandasnya.

Sikap main tuduh, akhirnya hanya akan membuat orang Papua selalu mencurigai Negara selalu merekayasa setiap peristiwa yang terjadi. “Kalau terus main tuding, orang Papua jadi sadar, situasi politik sengaja diciptakan Negara. Dan tentu mereka tidak akan tinggal diam, karena siapapun kalau haknya dirampas pasti melawan,’’kata dia.
Anggota DPR RI Diaz Wijanggen menadaskan hal senada, semestinya pemerintah pusat dalam menyelesaiakn persoalan Papua harus mengedepankan dialog, bukan asal tuding dan mengancam. ‘’Duduk bersama dialog bahas apa masalahnya dan cari solusinya, bukan malah main tuduh dan ancam,’’pungkasnya.

Diaz sangat menyayangkan Kapolda Papua yang berencana menetapkan Jenderal Goliath Tabuni dalam Daftar Pencarian Orang tanpa memiliki bukti yang akurat. ‘’Sangat sayangkan Kapolda langsung tetapkan DPO, jelas nanti aka nada perburuan. Apa kalau nanti Goliath dibunuh persoalan akan selesai,’’tanya dia..(jir/don/l03)

Rabu, 10 April 2013 16:56, Binpa

April 10, 2013 0