Menkopolhukam Giring Sejumlah Menteri Bahas Papua

Jubi Menkopolhukam — Suasana Pertemuan Menkopolhukam, Para Menteri dengan Muspida dan bupati serta walikota se Papua (Jubi/Mawel)

Sentani, 10/4 (Jubi) – Dalam kunjungan kerja, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Republik Indonesia membawa sejumlah menteri dari Jakarta ke Provinsi Papua untuk mengikuti pelantikan Gubernur Papua, Selasa (9/4). Usai acara, para menteri ini digiring untuk menyampaikan sejumlah desain pembangunan tentang Papua.

“Saya membawa sejumlah menteri ke Papua untuk menunjukan perhatian khusus dalam pembangunan di Papua,” kata Menkopolhukam, Djoko Suyanto dalam pertemuan dengan Muspida Provinsi Papua, Bupati dan walikota se Papua, di Hotel Travellers Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (10/4).

Para menteri yang dibawa menkopolhukan masing-masing menteri perekonomian, menteri kesehatan, menteri pendidikan, menteri Pekerjaan Umum, menteri Perhubungan dan staf khusus Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri lingkungan hidup serta staf ahli presiden. Selain itu, Panglima TNI dan Kapolri juga ikut bersama rombongan Menteri.

Para menteri itu menyampaikan sejumlah program afirmativ action untuk Papua. Ada tiga program utama pembangunan Papua yang disampaikan yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Setelah menteri mengatakan, program pembangunan ke Papua selalu menurut Jakarta untuk itu para bupati dan walikota yang hadir diberi kesempatan menyampaikan keluhan pembangunan daerahnya masing-masing.

Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, atas nama bupati kawasan pengunungan tengah menuturkan, kementerian perhubungan membantu perluasan bandara Wamena, penyediaan pesawat perintis, dan subsidi tiket pesawat. “Kalau kementerian perhubungan menyediakan kapal perintis, mengapa tidak menyediakan pesawat perintis bagi rakyat di pengunungan?” tanya Wetipo.

Di bidang kesehatan, Wempi meminta pemerintah pusat bersama menteri kesehatan membangun Poltekes (Polik Teknik Kesehatan) di wilayah Pengunungan Tengah. Selain itu, meningkatkan status RSUD Wamena. “RSUD Wamena ini rumah bersifat sakit rujukan kabupaten Pengunungan Tengah. Dengan demikian, perlu mendapat perhatian khusus,” ujarnya.

Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw mewakili bupati kawasan wilayah Tabi mengatakan, selama ini ada kesenjagan di birokrasi pemerintah dan adat. “Wilayah Tabi ini adatnya sangat kuat sehingga terjadi pertentangan dengan pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Mathius Awoitauw, program PNPM Mandiri kalau bisa memiliki aturan hukum tesendiri. Kemudian, program yang tidak bersinegeri dengan program pemerintah daerah diperhatikan. “Selama ini, PNPM Mandiri masuk dengan programnya sendiri sehingga menjadi masalah,” tuturnya.

Sementara itu, kelompok kiri, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak semua tawaran program pembangunan itu. KNPB menilai itu hanyalah program kepentingan politik Jakarta. “Kami tetap tidak memberi masukan atas semua itu. Karena, itu kontrak keptingan politik Jakarta. Rakyat Papua mau solusi referendum,” tegas Wim Medlama, juru bicara KNPB. (Jubi/Mawel)

Penulis : Benny Mawel | April 10, 2013 | 19:47, TabloidJubi.com
Editor : MUSA ABUBAR

April 10, 2013 0

Baltazar Kambuaya: Papua Masih Dinilai “Merah”

Sentani,10/4 (Jubi) – Mentri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Baltazar Kambuaya menilai, tak ada keseriusan selama ini dalam menangani situasi sosial ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan di Papua. Sebanya, orang asli Papua didokma berada di lokasi ‘merah.’

Hal ini dikemukakan Baltazar saat menyampaikan pernyataannya dalam pertemuan Menkopolhukam dan para mentri lainnya serta penentu kebijakan se Papua, di Hotel Travellers Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (10/4).

Menurutnya, rakyat Papua akan terus berada di area berbahaya jika masalah yang melilit wilayah tertimur ini tak ditangani secara khusus dan serius. “Kalau masalah di Papua tidak diseriusi, maka kita akan terus berada di area merah,” katanya.

Lanjut dia, orang Papua tidak boleh terus berada di area merah. Sebaliknya, harus keluar dari itu. “Kita harus mengahiri,” tegasnya di depan para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur dan wakil Gubernur Papua dan Bupati dan Walikota se Papua.

Bagi dia, solusi untuk mengatasi masalah Papua adalah otonomi khusus. “Kita seharusnya keluar dari area merah, karena sejak otonomi khusus diberikan, semua kewenangan dan uang berada dalam kendali penentu kebijakan di daerah,” ujarnya.

Sekarang menjadi pertanyaan, otonomi khusus yang memberikan kewenangan khusus itu tidak membawa orang Papua keluar dari masalah. “Mengapa hari ini kita terus berada di area merah? Sementara, penentu kebijakan dan pembuat semua keputusan adalah orang Papua,” tuturnya.

Dia menuturkan, kewengan melalui otonomi khusus inilah yang merupakan peluang emas bagi orang Papua untuk mengahiri penderitaan yang dialami selama ini. “Kita bisa akhiri keberadaan kita di area merah dengan kewenagan yang ada,” tuturnya lagi.

Untuk mengahiri semua itu, kata dia, para pemimpin birokrasi Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus duduk bersama dan mengambil tindakan yang tepat. “Mari kita ambil keputusan dan tindakan yang tepat untuk keluar dari area merah,”ujarnya. “Kalau masalah tidak selesai, kita seperti apa? ”tanya Kambuaya. “Solusi pa? Bagi kami Referendum adalah solusi terbaik untuk Papua,” tegas Wim Medlama. (Jubi/Mawel)

Penulis : Benny Mawel | April 10, 2013 | 20:13, TabloidJubi
Editor : MUSA ABUBAR

April 10, 2013 0

Satto: TPN-OPM Tidak Ada Jabatan Jubir

Jayapura – Pemberitaan hasil Jumpa Pers dengan orang yang mengaku Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional (TPN), Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh berbegai media lokal dan nasional selama ini diklarifikasi Kepala Staf Umum (KSUM) TPN-OPM, Mayjen Teryanus Satto.

Dalam pernyataannya seperti dilangsir situs resmi TPN-OPM, wpnla.net, 6 April lalu Mayjen Teryanus Satto menyatakan, dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di bawah kepemimpinan Jenderal Goliat Tabuni, dalam memberikan informasi kepada publik melalui media cetak maupun elektronik lokal maupun nasional, tidak melalui seorang Juru Bicara, hal ini disebabkan karena dalam struktur tidak terdapat jabatan/job dengan sebutan Juru Bicara.

Ditulis pula, dalam memberikan informasi melalui media cetak, elektronik baik itu media masa lokal, nasional maupun internasional akan dilakukan melalui kepala staf umum TPN-OPM, asisten VII bidang penerangan Markas Pusat, Kepala Bidang Penerangan di tingkat Markas Besar Angkatan Darat TPN-OPM atau Kepala Unit Penerangan Komando Daerah Pertahanan (KODAP).

Dalam pernyataan tersebut pada bagian akhir dituliskan, TPN-OPM tidak bertanggung jawab sebagian atau seluruh isi pemberitaan di media masa yang dilakukan oleh oknum yang mengaku diri sebagai Juru Bicara TPN-OPM di bawah komando Jendral Goliat Tabuni. (AE/MS)

Selasa, 09 April 2013 23:18, MS

April 9, 2013 0

Bunuh Pejuang Papua, Tidak Selesaikan Masalah

Jayapura, 8/4 (Jubi) – Anggota DPR RI asal Papua, Diaz Gwijangge menegaskan dirinya tak setuju jika pimpinan tertinggi OPM, Goliat Tabuni dinyatakan DPO. Membunuh para tokoh pejuang Papua tak akan menyelesaikan masalah.

“Saya tak setuju jika Goliat Tabuni dikatakan DOP agar dia bisa dibunuh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh pejuang Papua Merdeka seperti They Eluay, Keli Kwalik hingga Mako Tabuni dibunuh, tapi masalah tidak selesai. Meski para pejuang ini meninggal, isu Papua merdeka tetap ada,”

kata Diaz Gwijangge, Senin (8/4).

Menurutnya, tidak ada yang memaksa orang Papua berteriak merdeka. Itu adalah ideologi politik orang Papua sendiri, sehingga penyelesaiannya juga harus dengan cara politik. Lewat dialog atau apapun namanya yang penting kedua pihak duduk bersama.

“Kita tidak usa baku tipu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Timor Leste. Jika Aparat melalukan hal-hal tersebut, maka bisa dikata ada genoside di Papua. Jadi saya pikir Kapolda harus jeli melihat masalah ini. Jangan langsung menuding dan menjadikan sesorang DPO. Ada prosedur yang harus dilakukan. Negara harus menjamin hak hidup setiap orang. Yang bisa mengambil nyawa manusia hanya Tuhan, bukan manusia,” ujarnya.

Dikatakan, menyelesaikan masalah Papua harus tuntas. Tidak hanya sepotong-sepotong. Apalagi sudah ada etika yang baik dari orang asli Papua untuk selesaikan masalah Papua. Jaringan Damai Papua (JDP) sudah mendorong dialog, itu harus segera direspon baik oleh pemerintah RI dan melibatkan mereka yang dikatakan OPM untuk dialog.

“Aceh dan Papua statusnya sama. Tidak ada bedanya. Bahkan GAM Aceh bisa dikatakan peralatan dan struktur mereka tertata baik. Lalu kenapa Aceh bisa diselesaikan lewat perjanjian Helsinkin. Lalu Papua tidak bisa? Berarti ada diskriminasi,”

kata dia lagi.

Selain itu dikatakan, ada dua kebijakan pemerintah yang keliru di Papua. Orang Papua diberikan Otsus tapi ternyata dalam penerapannya pusat tidak konsisten. Pusat juga memberikan pemekaran seenaknya untuk Papua dan ini kerap menimbulkan konflik antara sesama orang asli Papua.

“Jadi harusnya pemerintah dan orang asli Papua duduk bersama untuk dialog. Bahkan jika perlu ada pihak ketiga seperti GAM lalu. Kenapa Papua tidak bisa begitu, sementara Aceh bisa? Pemerintah seolah tidak serius menyeselesaikan masalah Papua sehingga terus terjadi kekerasan,”

ujar Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)
Penulis : Arjuna Pademme | April 8, 2013 | 17:30, TabloidJubi.com
Editor : CUNDING LEVI

April 8, 2013 0

Bunuh Pejuang Papua, Tak Akan Selesaikan Masalah

Anggota DPR RI Asal Papua, Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)

Jayapura – Anggota DPR RI asal Papua, Diaz Gwijangge menegaskan dirinya tak setuju jika pimpinan tertinggi OPM, Goliat Tabuni dinyatakan DPO. Membunuh para tokoh pejuang Papua tak akan menyelesaikan masalah.

“Saya tak setuju jika Goliat Tabuni dikatakan DOP agar dia bisa dibunuh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh pejuang Papua Merdeka seperti They Eluay, Keli Kwalik hingga Mako Tabuni dibunuh, tapi masalah tidak selesai. Meski para pejuang ini meninggal, isu Papua merdeka tetap ada,”

kata Diaz Gwijangge, Senin (8/4).

“Kita tidak usa baku tipu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Timor Leste. Jika Aparat melalukan hal-hal tersebut, maka bisa dikata ada genoside di Papua. Jadi saya pikir Kapolda harus jeli melihat masalah ini. Jangan langsung menuding dan menjadikan sesorang DPO. Ada prosedur yang harus dilakukan. Negara harus menjamin hak hidup setiap orang. Yang bisa mengambil nyawa manusia hanya Tuhan, bukan manusia,”

ujarnya.

“Aceh dan Papua statusnya sama. Tidak ada bedanya. Bahkan GAM Aceh bisa dikatakan peralatan dan struktur mereka tertata baik. Lalu kenapa Aceh bisa diselesaikan lewat perjanjian Helsinkin. Lalu Papua tidak bisa? Berarti ada diskriminasi,”

kata dia lagi.

“Jadi harusnya pemerintah dan orang asli Papua duduk bersama untuk dialog. Bahkan jika perlu ada pihak ketiga seperti GAM lalu. Kenapa Papua tidak bisa begitu, sementara Aceh bisa? Pemerintah seolah tidak serius menyeselesaikan masalah Papua sehingga terus terjadi kekerasan,”

ujar Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)

April 8, 2013, 17 : 30, TJ

April 8, 2013 1

RATUSAN warga dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Minta Suaka di Malaysia

[Assalamu’alaikum]
RATUSAN warga dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dikabarkan melarikan diri ke negara tetangga, Malaysia. Mereka –katanya– meminta suaka kepada pemerintah setempat, karena merasa takut atas digelarnya operasi terpadu dengan diberlakukannya Darurat Militer sejak 19 Mei lalu.

Menyimak berita tersebut terasa ada yang menarik dan ganjil. Menarik, karena kabar itu baru muncul sekarang. Padahal operasi terpadu di Provinsi NAD sudah digelar oleh pemerintah sejak beberapa bulan lalu. Jika mereka memang melarikan diri, kapan dan dari mana mereka meninggalkan Aceh. Jumlah sekitar 300 atau 400 orang bukanlah hitungan yang kecil. Jika mereka berangkat sekaligus ataupun berangsur-angsur, aparat keamanan di NAD pasti sudah mendeteksinya.

Ganjil, sebab situasi dan kondisi keamanan di hampir seluruh Provinsi NAD kini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan digelarnya berbagai kegiatan menyambut peringatan HUT ke-58 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa hari belakangan ini.

Selain itu, para “pengungsi” tersebut berusaha mencari suaka di Kantor Badan Urusan PBB (UNHCR) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari cara dan langkah yang mereka lakukan, terlihat di sini bahwa para “pengungsi” berupaya menarik masalah itu menjadi sesuatu yang harus “ditangani” oleh PBB. Warga yang mengaku masyarakat Aceh itu juga –terlihat– berusaha mempolitisasi masalah tersebut agar menarik perhatian internasional.

Padahal, kita semua tahu bahwa pemerintah menggelar operasi terpadu, justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada masyarakat NAD dari tangan-tangan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Gerakan Separatis Aceh (GSA). Dengan digelarnya operasi terpadu itu, seharusnya masyarakat merasa bersyukur, merasa aman, tenteram, dan bukan malah melarikan diri ke luar negeri.

Tapi semua itu sudah terjadi. Untuk itu, seyogyanya pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah “larinya” ratusan warga Aceh itu ke Malaysia. Pemerintah harus cepat tanggap melakukan penelitian –jika rumor itu benar– dengan melakukan kerja sama dengan aparat terkait di Malaysia. Dari hasil penelitian itu dapat diketahui secara persis siapa sebenarnya para peminta suaka itu.

Pemerintah Malaysia pun pasti akan terbuka menerima permintaan bantuan atau kerja sama dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian terhadap warga Aceh yang dikabarkan meminta suaka tersebut. Jika Pemerintah Malaysia menemukan indikasi negatif dari mereka yang “melarikan diri” itu, diharapkan segera ada tindakan konkret. Selama ini, pemerintahan dari negara tetangga itu terkenal cukup tegas terhadap para “pendatang haram.” Mereka yang terbukti memasuki Malaysia secara ilegal, pasti dideportasinya.

Kasus minta suakanya para warga NAD itu –sekali lagi jika benar– harus pula menjadi pelajaran semua pihak, baik di Pusat dan di Daerah. Antisipasi dini haruslah dilakukan, agar masalah-masalah seperti itu tidak terulang kembali dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja menunggu kesempatan untuk menyudutkan Indonesia.***

Sumber: Harian Umum Pelita, 6 April 2013

April 7, 2013 0

Dua Pihak Dijadikan Indikasi Pelaku Penembakan Di Papua

Jayapura – Sejumlah kasus penembakan di Papua yang menelan banyak korban bisa terindikasi pada dua pihak sebagai pelakunya, yaitu diduga pertama kalau bukan TNI/Polri berarti ddugan selanjutnya dari kelompok TPN/OPM.

“Pelaku penembakan mempunyai motif dan tujuan berbeda. Selama ini TPN selalu menyatakan sikap bertanggungjawab jika penembakan dan jelas sasaran mereka siapa. Tapi kalau ada penembakan dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab, itu merupakan skenario,”

kata Rinto Kogoya, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua kepada tabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (5/4).

Tapi, lanjut dia, ketika itu merupakan skenario berarti bermuatan kepentingan.

“Yang punya kepentingan dari skenario adalah dugaan TNI/POLRI dengan tujuan mendapatkan dana operasional karena keterbatasan dana yang dianggarkan pemerintah,”

ujar Rinto.

Menurutnya, tidak hanya supaya mendapat kucuran dana dari suatu skenario penembakan, tapi ada target yang diincar dari skenario yaitu menjadi sasaran individu atau kelompok organisasi.

Sejauh ini opini publik menyangkut sejumlah kasus penembakan di Papua ibarat bola liar, sasaran tuduhan kepada TPN/OPM, kalau bukan TNI atau Polri. Tapi kenyataannya tidak melakukan investigasi independen secara mendalam untuk mengungkap pelaku penembakan. Puluhan nyawa jadi korban akibat peristiwa penembakan misterius belakangan ini.

“Sekarang butuh keberanian media untuk memberitakan pelaku kasus penembakan sesuai fakta. Media dapat mendukung opini publik,”

katanya.(Carol/Jubi)

April 5, 2013, 20 : 24, TJ

April 5, 2013 0

Hubungan RI-Vanuatu Putus, Perdana Menteri Vanuatu Dorong West Papua di MSG

Vanuatu – Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Moana Carcasses Kalosil mengatakan dirinya akan membekap dan mendorong West Papua untuk didaftarkan sebagai anggota tetap dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG). Kepada Radio New Zealand international hari ini (5/4), Moana juga mengatakan bahwa peningkatan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua akan diumumkan secara nasional dalam pernyataan rencana 100 hari kerja di kantor.

“Sudah waktunya untuk mengakui perjuangan West Papua, seseorang harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Kita tidak bisa hanya menutup mata dan menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di sana, karena ada banyak masalah hak asasi manusia terjadi di sana. Kami ingin Papua Barat menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group – ini adalah sesuatu yang kita akan melobi”,

kata Koloran kepada radio RNZI.

Moana Carcasses Kalosil yang juga merupakan anggota dari International Parliamentarians for West Papua (IPWP) mengatakan Pemerintahannya akan mengakhiri atau memutuskan perjanjian yang dibuat antara pemerintah sebelumnya dengan Indonesia di mana Vanuatu menerima bantuan dari Kepolisian dan Militer Indonesia. Bukan saja itu, Moris juga mengatakan bahwa akan membentuk unit khusus pada Departemen Luar Negeri yang berfokus pada masalah West Papua.(wd)

Moana Kalosil bersama Benny Wenda dan Ketua ILWP Melinda Jankie saat Peluncuran IPWP di London

Moana Kalosil, Andy Ayamiseba, Otto Ondowame & Paula Makabory

April 05, 2013, knpbnews

April 5, 2013 1

Hingga Akhir Maret 2013 Terdapat 40 Tapol Dalam Penjara Papua

Jakarta — Papuans Behind Bars (Orang Papua di Balik Jeruji), sebuah proyek tentang tahanan politik di Papua Barat melaporkan hingga akhir Maret 2013 terdapat 40 Tahanan Politik Papua dalam penjara di Papua.

Dalam laporan itu menulis, sepanjang Maret terdapat peningkatan pelaporan terkait penangkapan sewenang-wenang, penahanan, penyiksaan dan pelecehan terhadap warga sipil di Papua Barat. Terdapat penangkapan di Sarmi, Manokwari dan Paniai.

“Terjadi peningkatan dalam bulan Maret. Sebelumnya, pada Februari Tahanan Politik Papua berjumlah 35 orang. Pada Maret naik menjadi 40 orang,”tulis dokumen itu.

Seperti dilaporkan Papuans Behind Bars, tahanan Politik Papua yang berada dalam penjara hingga Maret 2013 adalah:

Tahanan	Tanggal Penahanan	Dakwaan	Hukuman	Kasus	Dituduh melakukan kekerasan?	Kekhawatiran dilaporkan sementara proses hukum?	LP/Penjara
Markus Yenu	6 Maret 2013	106	Dalam persidangan	Demonstrasi Manokwari dan pertemuan KNPP	Tidak	Tertunda	Manokwari
Isak Demetouw (alias Alex Makabori)	3 Maret 2013	110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951	Dalam persidangan	Dituduh TPN/OPM	Tidak	Tertunda	Sarmi
Daniel Norotouw	3 Maret 2013	110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951	Dalam persidangan	Dituduh TPN/OPM	Tidak	Tertunda	Sarmi
Niko Sasomar	3 Maret 2013	110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951	Dalam persidangan	Dituduh TPN/OPM	Tidak	Tertunda	Sarmi
Sileman Teno	3 Maret 2013	110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951	Dalam persidangan	Dituduh TPN/OPM	Tidak	Tertunda	Sarmi
Matan Klembiap	15 Februari 2013	110; Pasal 2, UU Darurat 12/195112/1951	Dalam persidangan	Afiliasi dengan Terianus Satto dan Sebby Sambom	Tidak	Ya	Tahanan polisi, Jayapura

Dukungan atas para Tapol itu datang dari berbagai pihak. Pada tanggal 1 Maret, Komunitas Melbourne Papua Barat mengadakan malam peningkatan kesadaran di Kindness House di Melbourne. Bersama dengan makanan dan nyanyian, acara ini juga menunjukkan sebuah film diproduksi oleh Peter Woods, yang berisi rekaman dari dua kunjungan terakhirnya ke Papua Barat.

Dikabarkan, Film ini disambut antuasias oleh 50 orang, dan mengungkapkan sejauh mana demonstrasi publik besar menuntut kemerdekaan di Papua Barat selama 12 bulan paska Kongres Ketiga Rakyat Papua pada Oktober 2011. Film ini akan siap diuncurkan pada pertengahan Mei 2013. Acara ini menggalang dana AUD300 untuk mendukung tahanan politik di Papua Barat.

Sebuah koalisi LSM termasuk Komisi HAM Asia (AHRC), Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) dan Survival International (SI), tanggal 12 Maret 2013 lalu mengajukan pernyataan lisan bersama kepada sesi persidangan ke-22 di Dewan HAM PBB.

Papuans Behind Bars mengabarkan, pernyataan tersebut menujukan peningkatan penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang aktivis politik dan pembela HAM di Papua Barat, dengan berkedok usaha melawan terrorisme.

Kasus penyiksaan 20 tahanan di penjara Abepura, penangkapan tujuh orang di Depapre sehubungan dengan aktivis pro-kemerdekaan dan penangkapan dan perlakuan kejam terhadap Yunus Gobai disorot dalam pernyataan untuk menggambarkan masalah kekerasan yang sedang berlangsung dan impunitas di Papua Barat. Pernyataan tersebut menyerukan dialog damai di bawah mediasi netral, akses terbuka ke Papua dan pembebasan semua tahanan politik.

Dukungan juga datang dari Herman Wainggai, seorang mantan tahanan politik yang kini membela hak asasi manusia orang Papua di Amerika Serikat, sudah mengadakan acara dalam rangka Kampanye Pembebasan Tahanan Politik di Papua Barat.

Kampanye ini bertujuan untuk menginformasikan masyarakat umum tentang masalah yang dihadapi di Papua Barat dan untuk memperoleh dukungan bagi pembebasan para tahanan politik. Wainggai ditangkap pada tahun 2002 dan dituduh dengan pasal makar untuk peran dia dalam mengorganisir acara di mana Bendera Bintang 14 dikibarkan.

Sementara, di Inggris, Benny Wenda juga terus menyeruhkan untuk pembebasan para Tapol di Papua.

Diketahui, tujuan Papuans Behind Bars adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.

Papuans Behind Bars adalah satu proyek kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam rangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakat Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah gagasan kelompok bawah dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.

Proyek ini menyimpan data lebih dari 200 tahanan politik saat ini dan bekas tahanan politik dan website – http://www.papuansbehindbars.org akan diluncurkan akhir bulan ini.

Website ini akan mempublikasikan semua perkembangan terbaru secara bulanan, memberikan tanda waspada terhadap peristiwa penangkapan dalam kaitannya dengan masalah politik dan informasi perkembangan terkini yang memberi dampak terhadap para tahanan politik.

Diinformasikan, data ini adalah bagian ketiga dari seri ini. Papuans Behind Bars mengatakan, menerima pertanyaan, komentar dan koreksi serta bisa dikirimkan melalui info@papuansbehindbars.org. (GE/Ist/MS)

Jum’at, 05 April 2013 04:04, MS

April 5, 2013 0

Benny Giay: Ada Skenario di Balik Kekerasn?

Sentani, 4/4 (Jubi) – Gereja Kingmi di Tanah Papua melakukan refleksi terhadap kekerasan yang terjadi selama tiga bulan terakhir di Tanah Papua. Apakah ada skenario dibalik kekerasan ini?

“Ada dua perkembangan yang membuat kita harus mengadakan refleksi pada hari ini. Pertama, kekerasan yang terjadi tiga bulan terakhir, sejak Januari hingga Maret 2013 dimana pelaku dari sekian puluh kasus itu adalah TNI/Polri, lainnya OTK (Orang Tidak Dikenal). Saya pikir OTK ini juga jual beli senjata dari perdagangan ilegal,” kata Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua kepada tablodjubi.com di Aula STT Walter Post di Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (4/4).

Untuk hal yang kedua menurut Giay, jumlah orang yang meninggal di Papua sudah terlalu tinggi dan pada saat kekerasan terjadi, jumlah warga jemaat yang mati pada tiga bulan terakhir ini terhitung luar biasa.

“Terakhir itu kita dikagetkan dengan wabah yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Jadi, dua perkembangan ini membuat kami mencoba untuk mengajak kita duduk dan bahas ini sebagai orang beriman yang menjalani masa-masa paskah,” ungkap Giay.

Cukup banyak data yang sudah diambil pihak Giay dari media. Intinya menurut Giay, ada kekerasan dan jumlahnya lebih dari dua puluh kasus dan pihaknya mengadakan refleksi setiap tahun.

“Jadi kita sebagai manusia, kita bertanya. Kejadian ini terlepas begitu saja? Tidak ada hubungan satu dengan lain? Atau ada skenario di balik kekerasan ini? Kita musti cari referensi atau membuat pemetaan dan melihat rentetan kejadian kekerasan ini karena kalau dilihat dari Sejarah Papua, ini pengulangan dari apa yang terjadi di Papua pada abad dua belas,”

tutur Giay. (Jubi/Aprila Wayar)

Sumber: TabloidJubi, 4 April 2013

April 5, 2013 0