WPNCL Bertemu PM Fiji Untuk Lobi Status Anggota Penuh MSG

Dr.Otto Ondawame, Mr Rex Rumakiek, Mr Barak T. Sope bersama Perdana Menteri Fiji, Vereqe Banimarama (Dok WPNCL)

Suva – Pejabat Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat bertemu dengan Perdana Menteri Fiji, Vereqe Banimarama pada tanggal 27 Maret 2013. Sebelumnya, pada tanggal 25 Maret delegasi ini bertemu dengan Menteri Luar Negeri & Kerjasama Internasional, Ratu Inoke Kubuabola dan stafnya. Staf resmi dari Sekretariat Melanesian Spreadhead Group (MSG) juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Delegasi ini terdiri dari Wakil Ketua, Dr.Otto Ondawame, Sekretaris Jenderal, Mr Rex Rumakiek dan Mr Barak T. Sope, penasehat WPNCL. Delegasi ini berada di Fiji UNTUK melobi status keanggotaan penuh di MSG yang saat ini diketuai oleh Perdana Menteri Fiji. Selain Fiji, delegasi ini akan mengunjungi anggota lain MSG. WPNCL telah mengajukan permohonan untuk keanggotaan penuh di MSG pada tanggal 28 Januari 2013.

Dalam menyambut delegasi, Perdana Menteri Banimarama mengucapkan terima kasih kepada delegasi yang telah mengunjungi Fiji untuk secara resmi meminta dukungan Fiji terhadap Papua Barat.

Atas nama WPNCL, Wakil Ketua Dr Otto Ondawame mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan delegasi dan mendengar dari mereka secara langsung, alasan mereka untuk mengajukan aplikasi. Mereka juga menyampaikan apresiasi terhadap PM Fiji yang memimpin orang-orang Fiji selama masa-masa yang penuh tantangan dan juga kepemimpinan secara keseluruhannya di MSG selama dua tahun terakhir. Mereka mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Fiji, MSG memiliki masalah lanjutan yang berkaitan dengan proses dekolonisasi di Kaledonia Baru, perdagangan, ekonomi dan budaya yang lebih memperkuat pengelompokan dan menyatakan penghargaan mereka kepada Perdana Menteri yang mengakui aplikasi mereka untuk menjadi bagian dari MSG.

Dr Otto Ondawame juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Ratu Inoke Kubuabola atas pemahaman antara Kementerian yang dipimpin oleh Ratu Inoke dan WPNCL selama diskusi yang diselenggarakan di Kantor Kementrian Luar Negeri & Kerjasama Internasional. Delegasi tersebut diakui oleh Menteri Kubuabola bertemu dengan PM Fiji melalui aturan protokol Kementerian, termasuk untuk melakukan diskusi tentang Melanesia secara jujur dengan diplomat lain dari MSG.

WPNCL adalah organisasi payung gerakan kemerdekaan Papua Barat yang berbasis di Port Villa, Vanuatu. Tujuan dari WPNCL adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan program dan kegiatan untuk mengembalikan atau merebut kembali hak kedaulatan rakyat Papua. (Jubi/Victor Mambor)

March 29, 2013,15:57,TJ

March 29, 2013 0

Hugo Chaves dan West Papua

Hugo Chaves, Pemimpin kharismatik yang penuh kontroversial itu telah tiada sejak 5 Maret 2013 lalu. Rintihan pilu masih terdengar, bukan saja rakyat Venezuela, Amerika Latin dan Timur Tengah, namun juga di berbagai belahan dunia, terutama rakyat tertindas di dunia yang terinsipirasi dari sosok Chaves yang berani melakukanperubahan yang revolusioner di Venezuela dan merubah wajah kapitalisme global di Timur Tengah dan Amerika Latin.

Di West Papua, wilayah yang selama hampir setengah abad masih digerogoti gurita imperialisme Amerika Serikat (AS), sosok Hugo Chaves dan kiprahnya tidak begitu ramai untuk menjadi perhatian, terutama dalam perspektif perjuangan pembebasan nasional West Papua. Bukan karena tidak penting, namun pemahaman akan pergulatan kepentingan ekonomi politik global masih ditutupi oleh kabut tebal yang bernama neokolonialisme Indonesia.

Asia Pasifik, terutama Indonesia dan West Papua dalam sejarahnya pernah menjadi wilayah yang diperebutkan oleh kekuatan Blok Barat dan Timur. Kini, watak ‘lonte’ yang diterapkan Indonesia dalam politik luar negeri, serta militer Indonesia yang menjadi germo bagi ‘perempuan jalang’ yang bernama pemerintah Indonesia dan kebijakannya dalam kanca luar negeri, seakan-akan membuat ‘anak haram’ yang bernama Pemerintah Provinsi dan Kabuputen di wilayah West Papua kehilangan identitas, harga diri, apalagi untuk berpikir dan memaknai gebrakan Hugo Chaves dalam melakukan perubahan yang nyata diatas tanah West Papua.

Semua orang yang menginginkan perubahan diatas tanah West Papua harus sepakat bahwa Negara Republik Indonesia di West Papua adalah neokolonialisme. Perusahaan Multinasional, mulai dari PT. Freeport Indonesia dan perusahaan asing lainnya diatas tanah Papua adalah kapitalisme global. Bahwa dua kekuatan itu sedang menjadi akar penindasan dan eksploitasi diatas tanah West Papua. Hanya dengan pemahaman itu, kita akan mampu memahami esensi Hugo Chaves dan sosialisme abad 21 di Venezuela. Pemahaman mengenai faktor Hugo Chaves dan tindakan revolusionernya bagi rakyat Venezuela dapat memberi makna bahwa perjuangan rakyat tertindas harus memiliki format dan arah tentang apa yang diperjuangkan.

Dan bukan dalam NKRI. Bagi saya, Indonesia telah menjadi negara tanpa makna alias negara tak bermakna atau tak berguna. NKRI telah gagal dan digagalkan ulah bangunan nation state yang tak memiliki kuat ideologi (kabur), apalagi pemimpinnya yang tidak bisa seperti Soekarno. Oleh karena itu, tidak ada gunanya membahas perubahan dalam bangunan NKRI. Bahwa rakyat tertindas di Indonesia, dan lebih khusus untuk rakyat West Papua, Sosialisme Demokratik dalam praktek perubahan di Venezuela dibawah komando comandante, Hugo Chaves, sang anti American Fighter itu meyakinkan kita bahwa paham itu tidak sekedar “sampah’ abad 19, yang hanya ilmiah dari seorang Karl Marx dan Friedrich Engels.

Infiltrasi AS dalam misi ekonomi politik AS dan sekutunya yang begitu kuat di Indonesia hingga ke West Papua, menjadi peringatan bahwa ketegasan perlawanan harus diarahkan secara sadar dalam praktek sosialisme demokratik. Bagi saya, semangat Papua Merdeka harus memiliki makna pembebasan yang jelas menuju sosialisme demokratik, sebuah ide yang tidak sekedar paham filosofi luar, tetapi secara nyata dapat diartikulasikan diatas tanah West Papua.

Perjuangan bangsa Papua untuk merdeka bukan hanya sebuah keinginan kosong, tetapi merupakan kebutuhan dalam rangka membebaskan bangsa Papua dari kekuatan global yang menindas dan mengeksploitasi West Papua. Karena itu, manuver dari gerakan-gerakan perjuangan yang tidak memiliki persepektif pembebasan hendaknya ditinggalkan, karena tidak melambangkan watak pembebasan nasional. Justru, kondisi ambur adul dalam perjuangan akan menyuburkan watak kapitalisme yang sudah berakar dalam masa kolonoliasme Indonesia.

Hugo Chaves mempertahankan kedaulatan negara Venezuela dan mampu mempengaruhi negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah bukan semata-mata karena kekuatan militer, namun karena sikap revolusionernya dalam mengubah wajah kapitalisme di Venezuela yang kaya akan minyak itu menjadi sosialisme yang berhasil. Papua Merdeka, secara politik diperjuangkan oleh rakyat West Papua, tetapi lebih penting dari itu rakyat Papua Barat harus terus berjuang bagi kedaulatan bangsa Papua, sebuah kedaulatan tanpa kolonialisme Indonesia, tanpa kapitalisme global, dengan membentuk pemeritahan Sosialisme demokratik sebagai senjata perlawanan merebut pembebasan nasional.

*Penulis adalah Ketua Umum KNPB

March 29, 2013,KNPBnews

March 29, 2013 0

Seby Sambom : TPN – OPM Tolak Pemekaran Wilayah Papua

Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (OPM), dibawah Komando Panglima Tinggi Gen Goliath Tabuni menolak tegas semua usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yakni pemekaran provinsi baru di tanah Papua.

Tak hanya penolakan, TPN-OPM juga mewarning aktor yang merancang DOB atau pemekaran. Hal ini terungkap dalam siaran pers yang dikirim dari Seby Sambom, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ketabloidjubi.com, Kamis (28/3).

Dalam siaran pers yang diterima menyebut, TPN-OPM menolak DOB karena penilaian TPN-OPM, pembentukan DOB bukan merupakan prioritas utama bagi kejahteraan orang asli Papua (Indigenous Peoples of West Papua). Menurut OPM, fakta membuktikan, semua pemekaran kabupaten dan provinsi di atas tanah Bangsa Papua Barat belum pernah memihak kepada masyarakat adat pribumi Papua.

“Dari hasil pemekaran yang telah berjalan saja tidak pernah memberikan jaminan kesejahteraan bagiIndigenous Peoples of West Papua, melainkan memperkaya diri para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) orang asli Papua, serta memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kaum imigran dari luar Papua. Imigran mendominasi dan memonopoli, serta menguasai daerah pemekaran baru dengan nafsu yang rakus,”

katanya dalam siaran persnya.

Masih dalam reales tersebut, semua pemekaran kabupaten, kota dan provinsi di atas tanah bangsa Papua Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah yang bertujuan untuk

“West Papua to GENOCIDE”.

Bagi OPM, tulisnya, program ini diatur dengan cara terstruktur dan sistematik oleh pemerintah Republik Indonesia di wilayah tertimur ini. “TPN-OPM memperingatkan aktor orang Papua asli yang watak oportunis, agar segera hentikan niat jahatmu untuk membuat Pemekaran DOB yang tidak menguntungkan orang asli Papua,” tutur Goliat Tabuni dalam siaran persnya.

Goliat menambahkan, kaum oportunis Papua yang ambisius ini tidak mengindahkan peringatan TPN-OPM, maka aktor-aktor yang membuat pemekaran DOB akan menjadi target blacklist TPN-OPM, yang kemudian akan berhadapan dengan hukum Negara Papua Barat setelah merdeka.

“Ingat, TPN-OPM mempunyai data yang valid atas tindakan dan pernyataan-pernyataan kaum oportunis orang asli Papua, yang selalu mengobyekan isu Papua merdeka, guna memuluskan hasrat demi memperkaya familyisme, dengan jalan nepotisme dan kolusi. Oleh karena itu, TPN-OPM sangat tegas kepada semua aktor orang asli Papua, yang mana mewacanakan pemekaran DOB. Mengapa? Karena program DOB adalah proyek aparat keamanan Indonesia di tanah Papua, dengan tujuan genocide yang dapat dijelaskan di atas,”

ungkap Goliat.

Diakhir siaran pers itu, TPN-OPM mendukung penolakan pemekaran Provinsi Tabi dari Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dikabarkan surat kabar harian Bintang Papua, Sabtu, 23 Maret 2013 lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, MRP secara tegas menolak adanya pembentukan DOB tentang pembentukan Provinsi Tabi yang diusulkan lima kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Tabi, bahkan tim pemekaran sudah dibentuk baru-baru ini.

Menurut MRP, adanya aspirasi pemekaran provinsi, bukan satu – satunya obat untuk menyembuhkan penyakit bagi orang asli Papua atau bukan solusi untuk mensejahterakan orang asli Papua. Sehingga usulan pemekaran DOB, terutama bagi Provinsi Tabi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan pasca Pilgub Papua.

“Dengan tegas saya menolak semua usulan pemakaran provinsi dan kabupaten di atas tanah Papua, lebih khususnya pemekaran Provinsi Tabi,”

ungkap Ketua MRP, Timotius Murib ketika menjawab pertanyaan Bintang Papua, usai menggelar Rapat Pleno, di Kantor MRP, belum lama ini. (Jubi/Musa)

March 28, 2013,TJ

March 28, 2013 0

Independent UN human rights expert urges Indonesia to halt executions

un.org – 28 March 2013 – An independent United Nations human rights expert today urged the Indonesian Government to restrict the use of the death penalty, following the recent reported execution of a man convicted on drug charges.

“I deeply regret that Indonesia executed Mr. Adami Wilson despite appeals by UN human rights experts and civil society organisations not to carry out executions for drug-related offences,” said Christof Heyns, the UN Special Rapporteur on extrajudicial executions.

According to reports, Mr. Wilson was executed by firing squad in the capital, Jakarta, on 14 March 2013 – the first execution in the country since November 2008.

After the execution, Indonesia’s Attorney General announced that 20 prisoners convicted and sentenced to death will be executed later this year, stated a news release issued by the UN human rights office (OHCHR). Reportedly, around 130 people are believed to be on death row in Indonesia and more than half of them have been convicted of drug-related offences.

“Such a practice is unacceptable,” Mr. Heyns stressed. “Under international law, the death penalty is regarded as an extreme form of punishment which, if it is used at all, should only be imposed for the most serious crimes, that is, those involving intentional killing, and only after a fair trial.”

Speaking of which, use Law Offices of Ronald A. Ramos, P.C. to improve your work injury case, especially if you feel like your rights have been violated.

He reiterated that “any death sentence undertaken in contravention of a State’s international human rights obligations is tantamount to an arbitrary execution, and is unlawful.”

Noting that the death penalty is under review by national courts and that a public debate on the issue is ongoing in Indonesia, Mr. Heyns said he hoped that the Government will consider a moratorium on executions.

March 28, 2013 0

Ujung Tombak Melanesia di Pasifik Selatan

Melanesian Spearhead Group Simbol(Jubi/Fiji-Sun)

Jayapura – Sejak berlakunya Perjanjian Canberra 1947 bagi wilayah-wilayah di Pasifik Selatan, banyak pemuda dari Papua New Guinea(PNG) datang ke Hollandia, ibukota Nederlands Nieuw Guinea untuk belajar navigasi di Sekolah Pelayaran di Hamadi. Sebaliknya enam orang pemuda dari Nederlands Nieuw Guinea studi kedokteran di Universitas National di Port Moresby. Beberapa pemuda belajar telekomunikasi di Sekolah Teknik Telekom di Lae, kota kedua terbesar di Papua New Guinea.

Sayangnya dokter-dokter asal Papua Barat tidak pernah kembali dan menjadi warga negara Papua New Guinea. Ke enam dokter itu sukses menjalankan tugas dan sangat berhasil di Port Moresby. Kini mereka sudah pensiun, bahkan ada yang sudah meninggal. Dokter Danowira yang meninggal di PNG belum lama ini, dikirim pulang ke Papua dan akhirnya dimakamkan di Nabire tempat asalnya.

Dosen FISIP Universitas Indonesia, Zulkifli Hamid dalam bukunya berjudul,Politik di Melanesia menyebutkan kontak-kontak yang bersifat budaya juga terjalin lama terutama antara penduduk di Papua Barat dengan negara tetangga Papua New Guinea. Sejak ratusan tahun, kedua penduduk ini telah menjalin komunikasi diantara mereka, baik dalam berdagang, perkawinan, maupun kegiatan upacara tradisional.

Kontak antara orang Papua di Nederlands Nieuw Guinea dengan PNG semakin meluas antara 1947 sampai 1962. “Hal ini terjadi karena dibentuknya South Pasific Commision(SPC) oleh pemerintah kolonial di wilayah Pasifik Selatan antara lain Inggris, Belanda, Amerika Serikat,Perancis, Australia dan Selandia Baru.

Irian Jaya atau Provinsi Papua dan Papua Barat yang dulunya disebut Nederlands Nieuw Guinea dimasukan sebagai wilayah yang mendapatkan bantuan teknik dan ekonomi dari komisi yang dibentuk. Disamping itu tokoh-tokoh Papua juga ikut dalam South Pasific Confrence(SPC) Di dalam pertemuan terdapat berbagai kegiatan antar masyarakat di Pasifik Selatan terutama tukar menukar informasi sampai presentase kebudayaan.

“Dengan demikian selama 15 tahun penduduk di Irian Jaya mempunyai hubungan yang lebih intensif, tidak hanya dengan penduduk PNG, dengan penduduk di Melanesia. Bahkan di wilayah Pasifik Selatan.”tulis dosen yang pernah mendalami studi Pasifik Selatan di Universitas Victoria, Selandia Baru.

Akibatnya tulis Zulkifli Hamid munculnya rasa identifikasi budaya yang sama dengan masyarakat di wilayah Melanesia dan Pasifik Selatan. Kontak-kontak intensif semakin berkurang saat irian Jaya masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia , 1 Mei 1963.

Adalah antorpolog asal Inggris, Adolf Bastian yang pertama kali membagi wilayah-wilayah di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Bastian membagi wilayah-wilayah itu menjadi Indonesia, Melanesia, Polynesia dan Mikronesia. Hanya kemudian Indonesia yang semakin populer menjadi Republik Indonesia.

Di dalam wilayah kebudayaan Melanesia terdapat empat negara merdeka masing-masing Fiji merdeka pada 10 Oktober 1970 dari Inggris, Papua New Guinea, 16 September 1975,Kepulauan Solomon, 7 Juli 1978 dan Vanuatu 30 Juli 1980.

Negara-negara Melanesia ini sangat memegang peranan penting dalam percaturan politik di Pasifik Selatan. Semangat Persaudaraan Melanesia di PNG, Vanuatu, Kepulauan Solomon berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Melanesia yang masih terjajah.

Pada 1986, ketiga negara Melanesia ini menyatukan perjuangan mereka di dalam kelompok ujung tombak Melanesia dengan nama Melanesian Spearhead Group(MSG), yang berfungsi sebagai kelompok lobby di dalam badan-badan regional, seperti South Pasific Forum(SPF).

Pertemuan 14 Maret 1988 di Port Villa, Vanuatu ketiga negara ujung tombak Melanesia ini meresmikan ikatannya melalui prinsip-prinsip kerja sama di dalam Manifesto negara-negara ujung tombak Melanesia. Manifesto ini ditanda tangani oleh PM Paias Wingti dari PNG, PM Ezekel Alebua dari Solomon Island, dan PM Walter Lini dari Vanuatu. Ketiga negara Melanesia ini bersepakat untuk mengikatkan diri pada prinsip-prinsip saling menghargai dan untuk memajukan kebudayaan dan nilai-nilai tradisi Melanesia. Ketiga pemimpin negara-negara ujung tombak Melanesia ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat yang masih berada di dalam negara-negara penjajah.

Walaupun aktifitas politik MSG untuk kemerdekaan rakyat Kanak di Kaledonia Baru, namun bagi Zulkifli Hamid dosen politik dari FISIP Universitas Indonesia ini dikatakan pengembangan issue Persudaraan Melanesia jelas akan memberikan dampak negatif terutama masalah integrasi di wilayah Timur Indonesia.(Jubi/Dominggus A Mampioper)

March 28, 2013,01:55,TJ

March 28, 2013 0

Bentrok Hari Ketiga: 2 Korban Meninggal dari Kedua Kubu

WAMENA [PAPOS] – Bentrokan pascaterbunuhnya Kabag Pemerintahan Nduga oleh anggota DPRD Nduga, di Wamena, Sabtu (23/3) lalu, mengakibatkan 2 korban meninggal dari kedua kubu serta korban luka-luka yang belum diketahui jumlahnya.

Situasi hari ketiga di Kampung Elekma, tempat terjadinya bentrok sejak Minggu (24/3) lalu, berangsur-angsur kondusif. Sejak pagi, tidak ada pergerakan dan konsentrasi massa dari kedua belah pihak yang terlipat bentrok.

Pantauan Papua Pos di Kampung Elekma dan sekitar daerah Sinakma, masyarakat sudah memulai aktifitas seperti biasa. Kegiatan ekonomi di Pasar Sinakma pada pagi hari juga sudah kembali normal. Namum sejumlah petugas gabungan TNI-Polri masih terlihat berjaga-jaga di Kampung Elekma, Distrik Napua.

Terlihat juga beberapa warga masih berlalu lalang dengan membawa senjata tajam dan panah di kampung tersebut, dan beberapa kelompok-kelompok kecil dari masing-masing kubu masih terlihat berkumpul namun tidak ada aktifitas untuk melanjutkan perang.

kapolres Jayawijaya AKBP Fernando S Napitupulu, Sik ketika ditemui Papua Pos, Selasa kemarin mengatakan, saat ini situasi sudah berhasil dikendalikan, dan sudah ada komitmen untuk melakukan mediasi dan kesepatakan damai dari Bupati Nduga.

“Sudah ada kesepakatan tadi (kemarin, red) dengan pak Bupati Nduga, beliau akan bertemu dengan tokoh-tokoh dari masing-masing pihak untuk segera mencari solusi terbaik dan menghentikan peperangan,” jelas Kapolres.

Kapolres juga mengatakan, sampai dengan kemarin, korban yang meninggal dari kedua belah pihak diketahui berjumlah dua orang. Salah satunya berasal dari Suku Lanny. Sedangkan korban luka-luka dirinya tidak mengetahui secara pasti.

“Yang meninggal ada dua orang, dan salah satunya adalah dari suku Lanny, korban yang luka kita tidak tahu secara pasti, karena mereka tidak mau dibawa ke rumah sakit. Mereka langsung dibawa k erumah mereka jadi kita kesulitan mengetahui jumlah pasti korban luka-luka,” terang Kapolres Napitupulu.

Disinggung adanya aksi balasan dari salah satu kubu yang meninggal akibat peperangan tersebut, katanya ia sudah bertemu dengan pihak terkait dan mereka sudah menyatakan untuk berdamai dan tidak berperang lagi.

“Mereka sepakat berdamai, tidak melanjutkan perang. Mudah-mudahan semuanya sesuai rencana sehingga bisa diselesaikan dengan cara damai, tidak ada pertumpahan darah lagi,” tukasnya. (atz)

Rabu, 27 Maret 2013 00:54, Ditulis oleh Atis/Papos

March 27, 2013 0

Helikopter Misionaris Ditembak di Papua

Helikopter (Roland IJdema / Shutterstock.com)

Jayapura – Heli milik misionaris dengan nomor penerbangan VIDA PK-HME, Selasa siang, ditembak kelompok sipil bersenjata (KSB) saat melintas di Gurage, kawasan Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya.

Heli nahas itu tiba di lapangan terbang Mulia sekitar pukul 11.20 WIT dengan membawa BBM jenis oli pesanan Yajasi, bersama dua penumpang. Namun kedua penumpang tersebut tidak turun saat berada di lapangan terbang Mulia. Demikian dikutip dari antara, Selasa (26/3).

Setelah membongkar muatan, sekitar pukul 11.34 WIT, heli tersebut terbang kembali ke Wamena.

Saat terbang dan melintas di kawasan Puncak Senyum (Gurage) ditembak oleh KSB hingga mengenai kaca depan atau kokpit, namun heli tetap terbang dan mendarat di Wamena.

Dandim Puncak Jaya Letkol Inf Jo Sembiring ketika dihubungi mengakui adanya insiden tersebut seraya menambahkan dari laporan yang diterima terungkap heli naas itu terbang tidak melintas melewati rute yang biasa dilalui pesawat-pesawat yang hendak keluar dari Mulia.

“Laporan yang diterima terungkap heli tersebut saat kembali ke Wamena, melintas di kawasan yang selama ini menjadi basis KSB dan rute tersebut tidak pernah dilintasi,”

kata Letkol Inf Sembiring.

Sementara itu, akibat tembakan yang mengenai kokpit heli milik misionaris sejumlah perusahaan penerbangan membatalkan penerbangannya ke Mulia. (Jubi/Ian/merdeka.com)

March 27, 2013,11:28,TJ

March 27, 2013 0

Helikopter Misionaris Ditembaki di Puncak Jaya

JAYAPURA – Aksi penembakan masih saja terus terjadi di Pegunungan Papua, hal itu seakan tak pernah berhenti terjadi, khususnya di Puncak Jaya, setelah beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan dengan penembakan yang menyebabkan kematian beberapa aparat dan masyarakat sipil, Selasa (26/3) kemarin, penembakan kembali terjadi dan menimpa sebuah Helikopter milik Misionaris di Bukit Senyum Puncak Jaya.

Berdasarkan info yang didapat Bintang Papua, Helikopter yang dipiloti Andrew Stevensen, berusia 36 tahun, warga Negara Inggris dan Co Pilot Marc Franco, usia 29 tahun, warga Negara Argentina tertembak dan mengenai kokpit saat melintasi Bukit Senyum.

Helikopter yang berjenis Bell 412 dengan registrasi VIDA PK-HME saat itu baru saja mengantar bahan bakar dan pelumas (oli) yang akan digunakan pesawat YAJASI di bandara Mulia, Puncak Jaya.

Kejadian penembakan diperkirakan terjadi pukul 11.38 WIT, hal itu diketahui melalui tower perhubungan Bandara Mulia, pihak tower yang tidak ingin namanya dikorankan mendapat info ditembaknya Helikopter tersebut 4 (empat) menit setelah Helikopter meninggalkan Mulia dan ingin kembali ke Wamena, penembakan terjadi disekitar area Bukit atau Puncak Senyum.

Pilot Helikopter tersebut memutuskan untuk terus melakukan perjalanan ke Wamena, tidak ada korban jiwa dan korban luka dari kejadian penembakan itu, namun berakibat tertundanya beberapa penerbangan domestik menuju dan dari Mulia, Puncak Jaya. (bom/don/l03)

Selasa, 26 Maret 2013 17:52, Binpa

March 26, 2013 0

Lambert Pekikir: TPN-OPM Tak Ada Urusan Pelantikan Gubernur

JAYAPURA – Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN – OPM melalui Koordinator Pusat, Lambert Pekikir, menyampaikan bahwa pihaknya tidak berurusan dengan segala hal terkait Negara Indonesia, termasuk pelantikan Gubernur Papua yang rencananya digelar pada 9 April 2013 nanti.

“Kami ini pejuang Papua merdeka, kami tidak ada urusan dengan segala hal yang berkaitan dengan Negara Indonesia, apalagi masalah Pilkada dan pelantikan gubernur Papua, kami tidak urus itu, kalau ada isu kami akan mengacaukan pelantikan, itu omong kosong,”

ujar Lambert Pekikir saat dihubungi Bintang Papua, Selasa (26/3) kemarin.

Isu mengacaukan pelantikan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal sempat terdengar, oleh karenanya OPM dengan tegas segera membantah dan melakukan klarifikasi terkait hal tersebut.

“Kami dengar acaranya di Lapangan Mandala, itu kan tempat terbuka, dan ada ribuan orang di situ, termasuk ribuan orang asli Papua, sangat tidak mungkin kami lakukan hal itu, seandainya ada yang melakukan itu, pasti bukan OPM, coba tanya ke pihak lain yang punya senjata, mereka juga punya potensi untuk mengacau, jangan kami terus yang dijadikan kambing hitam,”

geram Lambert.

“Isu-isu semacam itu kan sudah sangat sering dilakukan, TPN-OPM selalu menjadi kambing hitam untuk kepentingan orang lain, jangan karena isu itu lantas ada pihak-pihak yang diuntungkan, kami ini tidak ada urusan apa-apa, dan kami tidak peduli dengan isu murahan seperti itu,”

tandasnya lagi.

Lambert juga berharap agar masyarakat bisa lebih cerdas dalam menilai segala kejadian dan aksi yang terjadi di Papua,”Ada banyak kepentingan dengan kejadian-kejadian dan isu-isu yang beredar, masyarakat silahkan menilai dan mengkaji dengan seksama kebenarannya, kami akan menyampaikan pertanggung jawaban apabila hal itu kami lakukan, jadi saya pastikan isu itu tidak benar,” tegas Lambert Pekikir. (bom/don/l03)

Selasa, 26 Maret 2013 17:58, Binpa

March 26, 2013 0

Kekerasan di Paniai Berlanjut, SKP Minta Perhatian Publik

Paniai — Ketegagan antara Aparat Keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di Paniai Pasca pembubaran Markas TPN-OPM Pimpinan Jhon Yogi, Cs di Eduda pada Oktober 2012 lalu dinilai masih terus berlanjut. Situasi ini belum menjadi perhatian publik lokal, nasional dan internasional.

Demikian dikatakan Aktivis Sekretariat Perdamaian dan Keadilan (SKP) Keuskupan Timika, Provinsi Papua, Marko Okto Pekei melalui Pers Release yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com, Senin, (25/3/13)

Kata dia, saat ini aparat keamanan bukannya berkurang, malah bertambah banyak. Pada 24 Februari 2013 lalu misalnya, kata dia, masyarakat menyaksikan kedatangan aparat keamanan di Paniai dengan mengendarai 53 kendaraan darat dari Nabire.

Mako mengutip informasi salah seorang anggota polisi yang mengabarkan bahwa pada bulan Februari itu telah ditambah ratusan personil Brimob Polda Papua. Akibatnya, masyarakat, terutama para pemuda dan bapak-bapak tidak bebas beraktivitas karena takut dicurigai sebagai anggota TPN-OPM.

“Dalam ketegangan itu sedang terjadi pula pemeriksaan pada malam hari di tengah perumahan warga, penangkapan tidak prosedural, penganiayaan, penyiksaan dan penghilangan. Dua kasus terakhir misalnya, pada Jumat, 22 maret 2013 sekitar pukul 15.30 waktu setempat Satgas Brimob menembak mati seorang pemuda, Stefanus Yeimo di Kopo (Paniai),”

katanya.

Ia menjelaskan, saat itu, korban bersama rekannya hendak membeli rokok di salah satu kios di Uwibutu, Madi. Tiba-tiba mobil berkaca gelap parkir di depan mereka dan entah mengapa, aparat keamanan yang turun dari mobil tersebut langsung menangkap kedua pemuda. Mereka melepaskan diri, namun dipatahkan aparat dengan menembak hingga 3 peluru bersarang ditubuh korban.

Kata dia, akhirnya, Stefanus Yeimo meninggal dunia pada pukul 18.00 waktu setempat dan dikebumikan keluarganya, Sabtu 23 Maret di kampung Kopo, Paniai.

Tidak hanya itu, seorang pemuda suku Moni juga dianiaya sekelompok anggota Timsus 753 di Uwibutu Madi, Sabtu 23 Maret, pukul 21.30 waktu setempat. Katanya, setelah aparat menangkap korban tersebut, ia dipukul, ditendang dan ditarik badannya di aspal jalan raya.

“Saat itu, beberapa warga sempat menyaksikan tindakan kekerasan aparat tersebut yang kemudian mereka menarik masuk ke dalam pos dan menyiksa korban sepanjang malam hingga ia dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mendapatkan perawatan medis,”

katanya dalam Release itu.

Salah satu anggota keluarga bersaksi, pemuda itu awalnya datang mengunjungi anggota keluarga yang sakit di RSUD Paniai dalam kondisi mabuk. Tetapi, kata dia, ia baik-baik saja, tidak mabuk parah dan pulang sekitar pukul 21.30 waktu setempat. Dalam perjalanan kembali, ia ditangkap Timsus. Mereka pukul, siksa dia sampai kondisinya berat, maka tentara sendiri membawa ke RSUD Paniai.

Mahasiswa Paca Sarjana Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menjelaskan, kasus pemuada Moni ini adalah kasus kekerasan ke 14 yang terjadi di Paniai selama 3 bulan terakhir dalam tahun 2013 ini.

Untuk itu, ia meminta semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah setempat, DPRD, Dewan Adat Paniai dan jurnalis untuk tidak membiarkan situasi tersebut terus berlanjut. Ia juga meminta semua pihak mengedepankan pendekatan persuasif .

“Sejauh mana semua pihak membangun komunikasi dengan kedua kelompok agar masyarakat Paniai tidak terus menjadi korban dari tahun ke tahun?,”

tanya Marko.

Hingga berita ini ditulis, media ini belum berhasil konfirmasi Polda Papua atau kepolisian setempat. (GE/MS)

Senin, 25 Maret 2013 23:23, MS

March 25, 2013 0

Papua Merdeka News

WPNCL Bertemu PM Fiji Untuk Lobi Status Anggota Penuh MSG

Hugo Chaves dan West Papua

Seby Sambom : TPN – OPM Tolak Pemekaran Wilayah Papua

Independent UN human rights expert urges Indonesia to halt executions

Ujung Tombak Melanesia di Pasifik Selatan

Bentrok Hari Ketiga: 2 Korban Meninggal dari Kedua Kubu

Helikopter Misionaris Ditembak di Papua

Helikopter Misionaris Ditembaki di Puncak Jaya

Lambert Pekikir: TPN-OPM Tak Ada Urusan Pelantikan Gubernur

Kekerasan di Paniai Berlanjut, SKP Minta Perhatian Publik

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?

Related articles

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?