Sentani — Kepolisian Resort Paniai dilaporkan mengadakan sweeping kartu-kartu memori Handphone milik warga yang berisi lagu-lagu bahasa daerah Papua. Kalau kedapatan kartu memori yang berisi lagu daerah Papua, entah satu atau dua, apalagi banyak, polisi ambil dan dihancurkan dengan batu.
“Polisi ada sweping kartu-kartu memori HP masyarakat dua bulan terakhir ini di Enaro,”
kata Fr. Saul Wanimbo, Direktur Komisi Keadilan dan Perdamaian (SKP) keuskupan Timika, kepada tabloidjubi.com, Senin (4/3) di Sentani, Kab. Jayapura, Papua.
Menurut Fr. Saul, polisi hanya sweeping-lagu-lagu bahasa daerah Papua saja. Ini ia ketahui dari pengalamannya dan cerita langsung dari warga Enaro selama dirinya berada di Enaro 1-20 Februari 2013 lalu.
Wasyarakat tidak bisa bereaksi atas situasi ini. Masyarakat hanya menerimaan kenyataan.
“Situasi dikondisikan sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak bisa melawan. Bagaimana masyarakat mau melawan kalau daerah ini macam-macam anggota ada berkeliaran di sana. Situasinya dikondisikan sedemikian rupa.”
ujar Fr. Saul.
Menurut Fr. Saul, polisi sangat keliru dengan tindakannya. Kalau bicara hukum, polisi tidak boleh melakukan sweeping atas privasi orang tanpa alasan yang jelas. Polisi hanya boleh menyita tanpa harus memeriksa isinya. Harus melalui ijin yang bersangkutan. Secara tidak langsung, menurut Wanimbo, polisi sedang melakukan pembunuhan tiga nilai.
“Ada pemusnahan nilai-nilai budaya masyarakat, pembunuhan kreatifitas masyarakat dan pembunuhan karakter masyarakat.”
tegasnya.
Fr. Saul meminta polisi menjelaskan maksud tindakan sweeping ini.
“Kapolres Paniai harus menjelaskan maksud sweeping ini. Atau kapolda Papua harus menghentikan tindakan Kapolresnya bersama anak buah di Enaro. Ini serius. Kita bisa katakan ini awal dari pemusnahan bangsa,”
katanya.
Kabid Humas Polda Papua, I Gede Sumerta Jaya ketika dikonfirmasi mengenai informasi ini belum memberikan jawaban hingga berita ini disiarkan. (Jubi/Mawel)
Foto Bersama Benny Wenda dan pengungsi Papua Barat di PNG
Vanimo – Pemimpin diplomat Papua Barat di Internasioal, tuan Benny Wenda dalam agenda “Freedom Tour” telah menempatkan waktu untuk mengunjungi rakyat Papua Barat yang berada di pengungsian Papua New Guinea (PNG) selama hampir seminggu sejak 27 Februari hingga 1 Maret 2013 lalu.
Menurut pantauan crew KNPBnews, dalam kunjungan resmi itu Benny Wenda didampingi pembuat film dari Inggris Dominic Brown tinggal bersama di rumah pengungsi West Papua, mendengar penderitaan pengungsi, menyampaikan pesan-pesan perjuangan serta membahas agenda-agenda perjuangan bangsa Papua.
Pada hari Sabtu (1/3), tuan Benny Wenda mengundang pengungsi serta kelompok-kelompok perjuangan yang berada di pengungsian serta dari dalam negeri Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, ratusan rakyat Papua Barat hadir mendengarkan pidato terbuka dari tuan Benny Wenda.
Self-Determination: Agenda Fokus Perjuangan Rakyat West Papua
Tuan Benny Wenda, dalam pidatonya menyatakan bahwa saatnya perjuangan rakyat Papua Barat baik di dalam negeri maupun di luar negeri menyatukan agenda perlawanan dengan satu tuntutan yaitu Self Determination atau menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
“Sekarang bukan waktunya rakyat Papua berjuang untuk organisasi atau faksi masing-masing, saya melakukan perjalanan ini untuk menyatukan agenda perlawanan bersama dengan tuntutan yang tunggal yaitu self determination, sehingga semua organisasi dan rakyat mari satukan energi dalam satu tuntutan bersama”,
tutur Benny Wenda.
Benny Wenda menyatakan bahwa West Papua dalam kanca diplomasi internasional sudah pada tingkatan yang tidak main-main.
“Diplomasi West Papua di Internasional sudah pada tahap perang terbuka dengan negara kolonial Indonesia, kami sudah tidak main-main dengan agenda rakyat West Papua dan Indonesia tidak akan menang karena rakyat West Papua sedang berjuang diatas kebenaran sejarah secara terbuka dan legal dalam sistem negara-negara di dunia”
kata pria ini yang baru lepas dari jerat interpol (DPO Internasional) sejak 2012 lalu.
Dalam pidato itu juga, Benny Wenda melakukan sharing terbuka dimana dirinya menyapa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar perjuangan yang diajukan oleh rakyat yang mendengar pidatonya. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada rakyat PNG yang memberikan tanah bagi rakyat pengungsi Papua Barat di PNG.
Benny Wenda, dalam perjalanan diplomasi terbuka ini telah berkunjung ke Senator AS, Parlemen New Zealand, Australia dan kini dalam beberapa waktu kedepan akan berkunjung di Parlemen PNG di Port Moresby. Aktivitas perjalanannya dapat diikuti pada situs freewestpapua.org.
Pater Neles Tebay, terima penghargaan dari Tji Haksoon (The Tji Haksoon Justice & Peace Award) tahun 2013 (Jubi/Eveerth)
Jayapura — Pater Neles Tebay terpilih sebagai pemenang Penghargaan Keadilan dan Perdamaian Tji Haksoon (The Tji Haksoon Justice and Peace Award) tahun 2013.
Penghargaan ini akan diberikan pada tanggal 13 Maret 2013, di Seoul, Korea Selatan, oleh Yayasan Keadilan dan Perdamaian Tji Haksoon (The Tji Haksoon Justice & Peace Foundation).
Yayasan Tji Haksoon memilih Pater Neles karena sangat terkesan dengan dedikasinya dalam mendorong pembicaraan damai (peace talk) dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia di Papua.
Yayasan yang berkedudukan di Seoul ini berkeyakinan, usaha-usaha dan dorongan dari pihak yayasan ini dapat memperkokoh komitmen orang Papua dan pemerintah Indonesia bahwa suatu dialog yang efektif bisa membawa perdamaian dan mengakhiri kekerasan.
“Saya tak percaya dipilih sebagai pemenang penghargaan ini. Karena saya merasa bahwa saya tak pantas dipilih sebagai pemenang pengharagaan keadian dan perdamaian ini. Saya sendiri tidak mengetahui kriteria atau ukuran yang mereka gunakan untuk menentukan pemenang penghargaan ini,”
ujar Pater Neles Tebay, melalui release press yang diterima tabloidjubi.com, di Jayapura, Senin (4/3).
Pater Neles Tebay masih mempertanyakan mengapa hanya dirinya yang dipilih sebagai penerima penghargaan keadian dan perdamaian, sementara pembicaraan damai (peace talk) antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis Papua, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dan semua pendukung dari berbagai pihak, belum juga terlaksana.
“Selain itu, kita belum mampu mengakhiri kekerasan sehingga penembakan masih terus terjadi di Tanah Papua, sejak tahun 1963 hingga kini, dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Konfik Papua yang sudah berlangsung selama 50 tahun ini, telah merenggut nyawa baik dari masyarakat sipil maupun anggota TNI dan Polri. Masih ada juga tapol/napol di beberapa penjara yang menandakan bahwa ada konflik politik di tanah Papua masih belum dituntaskan,”
paparnya.
Pater Neles Tebay, yang juga Koordinator Jaringan Damai Papua ini, mengakui, pemberian penghargaan ini menunjukkan orang Papua dan pemerintah Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Sebab kedua belah pihak sudah mempunyai kehendak yang sama, yakni mengahiri secepatnya konflik Papua secara damai melalui dialog.
“Pemberian penghargaan ini membuktikan ternyata kedua belah pihak sudah memilih jalan yang benar, yakni jalan dialog. Sehingga penghargaan ini juga meneguhkan komitmen kedua belah pihak untuk bertemu, duduk bersama, dan melakukan pembicaraan damai (peace talk) guna mencari solusi yang kontruktif dan adil bagi kedua belah pihak,”
ungkap Neles Tebay, yang menyelesaikan pendidikan S-1 dalam bidang teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur tahun 1990 di Abepura, Papua.
Pater Neles Tebay yang menyelesaikan program master dalam bidang Pelayanan Pastoral di Universitas Ateneo de Manila, Philipina tahun 1997 dengan tesisnya berjudul Ekarian Christian Images of Jesus, mengatakan, pemberian penghargaaan ini memperlihatkan dukungan terhadap dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai datang dan tak hanya dari berbagai kalangan di tanah Papua dan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
“Tapi dukungan itu juga datang dari masyarakat sipil di Negara Korea Selatan. Saya sendiri juga heran dan tidak tahu dari mana mereka memperoleh informasi tentang upaya mempromosikan dialog Jakarta – Papua,”
tutur Neles Tebay, pria yang dilahirkan di Godide, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, 13 Februari 1964.
Dikatakan, kalau penghargaan ini diberikan karena upaya mendorong dialog Jakarta-Papua.
“Maka saya mesti mengakui, penghargaan ini ditujukan bukan hanya kepadaya saya pribadi tetapi kepada semua pihak, baik individu maupun lembaga, yang selama ini telah mendukung dialog sebagai jalan terbaik untuk mencari dan menemukan solusi terbaik dan adil terhadap konflik Papua,”
katanya.
Biodata Pater Neles Tebay
Neles Tebay dilahirkan di Godide, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, 13 Februari 1964. Dia menyelesaikan pendidikan S-1 dalam bidang teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur tahun 1990 di Abepura, Papua. Selanjutnya dia ditahbiskan menjadi imam Projo pada Keuskupan Jayapura, 28 Juli 1992, di Waghete, Kabupaten Deiyai.
Dalam perayaan pentahbisan imamatnya, dia diberikan nama adat yakni Kebadabi, yang dalam bahasa Mee, berarti “orang yang membuka pintu atau jalan”. Dia menyelesaikan program Master dalam bidang Pelayanan Pastoral pada Universitas Ateneo de Manila, Philipina, tahun 1997 dengan tesisnya berjudul Ekarian Christian Images of Jesus.
Setelah mengajar teologi pada STFT Fajar Timur selama dua setengah tahun (Januari 1998 sampai Juni 2000), dia dikirim ke Roma, Italia, untuk belajar Misiologi. Pada bulan Maret 2006, dia menyelesaikan program doktoral dalam bidang Misiologi pada Universitas Kepausan Urbaniana, di Roma. Desertasi doktoralnya berjudul The Reconciling Mission of the Church in West Papua in the Light of Reconciliatio et Paenitentia.
Sejak Januari 2007 hingga kini, dia mengajar misiologi pada STFT Fajar Timur Abepura, Papua. Selain mengajar, dia adalah anggota Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) di Tanah Papua, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, dan aktif di Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP).
Sejak 2010 hingga kini, dia diangkat sebagai anggota Komisi Teologi pada Konferensi WaliGereja Indonesia (KWI). Dan sejak tahun 2013 hingga 2016, dia dipilih menjadi anggota Komisi Karya Misioner pada KWI.
Sejak Januari 2010, dia aktif sebagai Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) yang secara aktif mendorong dialog Jakarta-Papua sebagai sarana yang bermartabat untuk mencari solusi terbaik atas konflik Papua. Dia pernah bekerja sebagai journalis untuk Surat Kabar Harian The Jakarta Post, tahun 1998-2000.
Artikel-artikel opininya tentang keadilan dan perdamaian di Tamah Papua dapat ditemukan dalam Surat Kabar Harian The Jakarta Post, Kompas, Suara Pembaruan, dan Sinar Harapan yang terbit di Jakarta. Sejumlah artikel opini yang diterbitkan oleh The Jakarta Post telah dikumpulkan dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Papua: Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution, oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), Keuskupan Jayapura, September 2008.
Karya-karyanya yang berupa artikel ilmiah dapat ditemukan dalam sejumlah Jurnal Ilmiah berbahasa Inggris, seperti The Exchange, Journal of Missiological and Ecumenical Research yang diterbitkan oleh Brill Academic Publishers dalam kerjasama dengan the Interuniversity Institute for Missiological and Ecumenical Research (IIMO) di Belanda, East Asian Pastoral Review di Manila, Euntes Docete di Roma, dan The Round Table, The Commonwealth Journal of International Affairs di London.
Dia juga adalah penulis dari beberapa buku, seperti: West Papua:The Struggle for Peace with Justice, diterbitkan oleh Catholic Institute for International Relations/CIIR, London, 2005; Interfaith Endeavour for Peace in West Papua, oleh Missio, Aachen, 2006; Dialog Jakarta-Papua: sebuah Perspektif Papua, oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), Keuskupan Jayapura, 2009; Angkat Pena demi Dialog Papua, Interfidei, Jogyakarta, 2012; Reconciliation and Peace: Interfaith Endeavour for Peace in West Papua, diterbitkan di Goroka, PNG oleh The Melanesian Institute, 2012.
Selain karena komitmen pribadinya, keterlibatannya dalam pekerjaan di bidang perdamaian ditunjang oleh ketrampilan yang diperoleh melalui sejumlah training dan kursus internasional. Dia pernah mengikuti pelatihan tentang Peace and Reconciliation selama sepuluh minggu, Agustus-Oktober 2005, pada Coventry University di Inggris.
Dia menjadi peserta pada pelatihan Strategic Nonviolence and Peacebuilding selama dua bulan (Mei dan Juni), 2006, pada Center for Justice and Peacebuilding, Eastern Mennonite University, di Virginia, Amerika Serikat.
Neles Tebay juga mengikuti Peace Mediation Course selama 10 hari, Maret 2010 yang diselenggarakan oleh SwissPeace di Bern, Swiss. (Jubi/Eveerth)
Jakarta — Lebih dari 50 tahun (1963-2013) konflik di tanah Papua tidak bertepi. Terkakhir, Kamis, (21/2) lalu, Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) menembak mati 8 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 4 warga sipil di dua tempat, Puncak Jaya dan Puncak.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman seperti dikutipDetik.com, Senin (25/2/) mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan tiga rekomendasi untuk menyelesaikan konflik Papua. Berikut tiga rekomendasi tersebut.
Pertama: Peristiwa Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya yang bersifat taktis berdampak strategis. Masalah ini wajib dikelola dengan baik dengan dukungan semua pihak agar langkah penanganan yang dilakukan benar-benar tepat dan terukur. Sehingga tidak menjadi eksesif yang akan kontraproduktif kepada nasional.
Kedua: Pelaksanaan intelejen khusus yang melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam satu keterpaduan. Dalam rangka mewujudkan kondusivitas keadaan yang mendukung bagi upaya-upaya untuk pencapaian stabilitas situasi dan penyelenggaraan program pengembangan di Papua dan Papua Barat.
Ketiga:Seluruh instansi pemerintah terkait, dengan dukungan DPR RI, agar makin meningkatkan upaya untuk realisasi program masing-masing di Papua dan Papua Barat. Sehingga menjadi prioritas dalam rangka percepatan pencapaian hasil pembangunan sekaligus meredusir, menangkal perkembangan separatisme. (Ist/GE/MS)
Jakarta — Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Komisi 1 DPR RI menggelar rapat untuk menangani konflik Papua di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/).
Seperti dilangsir detik.com, Senin (25/2/), rapat itu menyepakati pembuatan crisis center di Papua untuk keperluan komunitas intelijen dalam rangka menangani konflik di Papua yang bermula pada 1963 dan masih berlanjut hingga saat ini, terutama pasca penembakan 8 anggota TNI, Kamis, (21/2) lalu di Papua.
“Dengan berkembangnya situasi di Papua, telah diambil inisiatif atas koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk membuat crisis center di Papua, sehingga komunitas intelijen secara terpadu dapat memberikan masukan perkembangan situasi terkini,”kata Kepala BIN Marciano Norman dalam rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilangsir detik.com.
Marciano Norman juga mengatakan, BIN akan menjalin komunikasi dengan pihak Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). (Ist/GE/MS).
Suasana peluncuran buku di Aula Sekolah Tinggi Teologia (STT) Isak Samuel Kijne Abepura Jayapura. Foto: Yermias
Jayapura — Menulis buku itu salah satu cara untuk mengubah paradigma orang. Apa yang kita lihat, rasakan dan dengar akan diketahui oleh orang di luar sana kalau kita tuliskan dengan baik dalam bentuk buku atau pun artikel. Pandangan orang akan berubah pelan-pelan dari tulisan dengan data dan fakta yang benar.
Demikian dikatakan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pendeta Socratez Sofyan Yoman dalam peluncuran bukunya berjudul
“OTONOMI KHUSUS PAPUA TELAH GAGAL: Kesejahteraan Bukan Akar Masalah. UP4B Bukan Solusi. Kekerasan Kemanusiaan Berakar. Terjadi Pemusnahan Etnis Papua. Status Politik dan Integrasi Adalah Akar Masalah”
Papua di Aula Sekolah Tinggi Teologia (STT) Isak Samuel Kijne Abepura Jayapura, Sabtu, (2/3).
Yoman mengatakan, semua orang di Papua tahu bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah gagal tetapi belum ada intelektual Papua, akademisi dan tokoh gereja yang secara ilmiah mengatakan kegagalan itu.
“Saya sebagai gembala, saya tulis apa yang saya lihat dan umat saya rasakan di tanah Papua. Saya tulis suara-suara umat Tuhan di jalan-jalan,”
kata Yoman.
Kata pendeta yang telah menulis belasan buku ini, menulis buku adalah visinya. Ia mengatakan, akan berhenti menulis kalau Papua sudah merdeka.
“Menulis adalah senjata. Saya akan berhenti menulis kalau Papua sudah merdeka,”
kata dia.
Apa yang Dibanggakan dari Otsus?
Yomas mempertanyakan, sejak Otsus diberlakukan di tanah Papua, apa yang bisa banggakan orang Papua?
Pada bedah buku yang dihadiri aktivis, mahasiswa dan akademisi itu, kata dia, orang Papua diplintirkan di atas tanah mereka. Tidak hanya secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan orang Papua dihancurkan tetapi juga identitas orang Papua dihilangkan.
Orang Papua kehilangan identitas. Kita ada di dunia orang lain, budaya orang lain, sejarah orang lain, makanan mereka, bahkan nama orang dan nama jalan pun orang punya.
“Semuanya dibuat porak-poranda. Semua yang kami punya dicabut dengan akar-akarnya. Ini penjajah pak, ini program pak,”
kata Yoman tegas.
Secara fisik kata dia, Indonesia telah membunuh banyak orang di era Otsus. Diawali dengan Ketua Presidium Papua, Theys Hiyo Eluay, Kelly Kwalik, Mako Tabuni, Huber Mabel dan masih banyak lagi.
“Mereka itu umat Tuhan,”
tuturnya.
Ia juga kritisi gereja di Papua yang terkesan dikendalikan oleh negara. Salah satu institusi yang tidak bisa dikendalikan oleh negara adalah gereja. Tapi, di Papua gereja dikendalikan oleh negara.
“Salah satu contoh, Hari Injil masuk di tanah Papua saja diurus oleh negara,”
kritiknya.
Padahal, kata dia, gereja punya tugas untuk angkat dan kembalikan harga diri umat Tuhan yang dihancurkan di tanah Papua.
“Selain itu, gereja di Papua diam karena para pimpinan gereja sekarang diberikandana Otsus. Jadi, wajar kalau suara geraja mulai redup di Papua. Padahal umat mereka sedang hancur-hancuran,”
tegasnya.
Donor Akui Otsus Gagal
Yoman juga kritisi pejabat Papua yang selalu gembor-gemborkan bahwa Otsus di Papua sukses. Padahal, kata dia, negara pendonor saja telah nyatakan Otsus gagal dan mendorong dialog Jakarta-Papua.
“Negara pendonor, termasuk Amerika sudah akui Otsus gagal. Lalu, mereka dorong dialog. Tapi, pejabat Papua bilang Otsus sukses. Maka, solusinya adalah memang dialog tanpa syarat yang dimediasi oleh pihak ketiga,”
Puncak Jaya — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPN-OPM) pimpinan Gen. Goliat Tabuni mengatakan pihaknya telah memberikan waktu 1 jam kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengevakuasi 8 anggota TNI yang telah ditembak di Puncak Jaya dan Puncak, Kamis, (21/2) lalu.
Setelah TPN-OPM menembak mati 8 anggota TNI, sudah diberi waktu 1 jam untuk evakuasi. Jadi, penembakan Helly Puma TNI AU HT-3318 itu karena batas waktu sudah lewat. TNI takut evakuasi padahal TPN telah beri waktu, kata staf khusus Gen. Goliat Tabuni, Naman Enumby kepada majalahselangkah.com, Jumat, (1/3).
Ketika ditanya soal penembakan 4 warga sipil, ia mengatakan, 4 orang itu membawa peti yang dicurigai berisi senjata dan amunisi. Lalu, pihak TPN menghadang mereka dan meminta memyerahkan peti itu tetapi mereka menolak.
Kata dia, tawar menawar pun terjadi. TPN minta mereka buka peti. Karena, TPN pikir mereka itu militer berpakaian preman dan membawa senjata dan amunisi. Tetapi, karena tidak mau kasih tunjuk jadi mereka tembak, katanya.
Kata dia, setelah tertembak, diketahui bahwa peti-peti itu berisi alat pertukangan. Setelah tertembak, ternyata peti itu isinya alat-alat tukang, kata dia.
Terkait informasi penembakan di Puncak dan Puncak Jaya akibat Pilkda di daerah itu, dibantah keras oleh Naman Enumbi.
Ah, tidak. Pilkda kita amankan sama-sama dengan TNI/Polri. Ini tidak ada hubungan. Penembakan TNI itukan kami sudah bilang to. TPN itu ada untuk melawan TNI di Papua. Apalagi mereka datang bangun pos di wilayah kami,katanya.
Sementara, terkait perintah Presiden SBY untuk mengejar pelaku penembakan, kata dia, TNI dan Polri banyak yang datang ke sana tetapi tidak mampu mengajar.
Mereka datang banyak tetapi hanya sebatas ada mobil saja. Mereka tidak berani masuk hutan. Saat ini TPN juga siap jika datang ke atas. Kami kuasai, kata dia. (GE/MS)
Forkorus Yoboisembut Berdasi Bintang Kejora. Foto: Paschll
Jayapura – Tahanan Politik Papua, Forkorus Yoboisembut melalui staf khususnya, Ferdinana Okeseray menyampaikan kesalannya atas kekerasan yang terus tak berujung di tanah Papua.
Saya sangat menyesal mendalam atas peristiwa pembunuhan 8 aparat anggota TNI dan 4 warga sipil di Puncak Jaya dan Puncak beberapa waktu lalu,demikian kata Forkorus dalam Siaran Persnya yang dibacalan Ferdinan Okeseray di sekertariat Dewan Adat Papua Expo Waena, Jumat, (1/3).
Kata dia, hal seperti itu sering terjadi secara terus menerus di atas Tanah Papua sejak Indonesia menganeksasi bangsa Papua Barat (Nederland Newguinea) pada Tahun 1962 dengan infiltrasi dan infasi militer, kata dia.
Ia menulis, dirinya ikut berduka bersam dengan kelaurga korban. Karena, kata dia, kali ini di pihak TNI dan warga sipil Indonesia di Papu. Besok atau lusa dan atau tahun depan dari pihak TPN-OPM dan warga negara bangsa Papua menjadi koraban. Itulah keadaan yang telah sedang mungkin akan kita nikmati terus silih berganti.
Ia juga mengatakan, kebijakan para pemimpin Indonesia yang terus saja mengedepankan pendekatan militer sejak 19 Desember 1961.
Kami merasa kesal dengan sikap pemerintah Indonesia yang masa bodoh, tuli dan membisu serta selalu berdalih dalam menghindar dari tawaran penyelesaian masalah status politik dan hukum Papua melalui dialog (perundingan),tulisnya.
Ia mendesak pemerintah Indonesia segera membuat Term of Referens yang dipakai sebagai pedoman dalam dialog atau negosiasi. Kerena, kata dia, melalui Kongres III Rakyat Bagsa Papua Barat dengan mendeklarasi pemulihan kemerdekaan bangsa Papua secara defacto.
Jika inisiatif kami dari NRFPB secara sopan, damai dan demokratis itu juga belum direspon maka kami akan meminta keterlibatan pihak ketiga secara sepihak pada tingkatan internasional. Sambil menati proses perundingan,kata Forkorus.
Tambahnya, ia telah mengirim Tim Pra-negosiasi sebanyak 2 kali pada bulan Agustus 2012 dengan menyampaikan materi prundingan dan pra-syarat negosiasi kedua pada Bulan Oktober 2012 kepada presiden. Tetapi, kata dia, tidak ada respon. (MS)
Mahasiswa Papua di Jogja Saat Menggelar Aksi ( Doc. AMP )
Yogyakarta — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada di Kota Yogyakarta dan Bandung menggelar aksi damai untuk menyikapi situasi pasca penembakan yang menewaskan 12 anggota TNI dan 4 warga sipil. Aksi damai dengan tuntutan yang sama digelar secara serentak, hari Kamis (28/02). Aksi damai dengan tuntutan yang sama di gelar juga di Semarang oleh Forkompas.
Di Yogyakarta
Aksi damai di Yogyakarta di gelar di titik nol kilometer kota Yogyakarta. Awalnya masa aksi mulai long march dari Asrama Mahasiswa Papua Yogyakarta sambil meneriakkan yel-yel Papua Merdeka sepanjang jalan menuju titik nol kilo meter depan perempatan kantor pos.
Salah satu masa yang menyatakan orasi politik bahwa Papua telah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961, dan kami rakyat Papua meminta pengakuan dari Indonesia untuk segera mengakui kedaulatan kami . Lanjutnya kami rakyat Papua tidak minta kesejahteraan, dan makan, minum ataupun lainnya, kami minta Merdeka dan pengakuan pengakuan penuh dari Indonesia, Amerika Serikat dan PBB.
Kepada wartawan, Jubir aksi, Roy Karoba, meminta media tidak hanya terus mengekspos tewasnya 8 anggota TNI namun, publikasikan juga masyarakat sipil yang tewas akibat brutalnya TNI di Papua. Di Papua masyarakat sipil terus tewas sejak tahun 1963.
Sejak diklaimnya tanah Papua ke dalam Indonesia ini, rakyat Papua dibunuh oleh TNI namun media tidak pernah ekspos pembunuhan yang dilakukan akibat brutalnya TNI ini. Namun, saat ini kami kembali turun aksi damai untuk menyatakan sikap kami bahwa Indonesia, Amerika Serikat dan PBB segera mengakui kedaulatan bagi Papua dan Stop melakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua, kata Roy kepada wartawan saat aksi berlangsung.
Di Bandung
Dalam aksi dan tuntutan yang sama pula Ketua Kordinator Aksi, Wenas Kobogau mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak mampu menuntaskan persoalan- konflik di Tanah Papua, Maka kami menuntut Amerika, Indonesia, Belanda, dan PBB akui kedaulatan West Papua. Agar Rakyat Papua hidup aman dan damai dari atas Tanah leluhur kita sendiri, Kata wenas kepada wartawan di Bandung disela-sela aksi.
Karena konflik yang selama ini terjadi di Tanah sengaja diciptakan oleh Kaum Imperialisme Amerika Serikat demi kepentingan Ekonomi Politik di Tanah Papua. Bahkan Kolonialisme Indonesia pun sengaja mengkonflikan untuk bisnis Militer di Tanah Papua.
Terkait Penembakan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Papua Barat (TPN-OPM) kelompok Gen Golita Tabuni terhadap 8 Prajurit TNI 753 di Puncak Jaya Papua, Kordinator Aksi menegaskan bawah TPM-OPM bukan Teroris, Separatis,Gerakan Pengacau Keamanan tetapi mereka Menuntut Hak hak dasar bagi Rakyat Papua barat yaitu Pengakuan, Kata Wenas dalam orasinya.
Di Semarang
Mahasiswa Papua di Semarang juga melakukan aksi long mach. Aksi damai yang di koordinir oleh Forum Komunikasi Papua Semarang (Forkompas) dan Solidaritas Mahasiswa Peduli Papua Salatiga (SMPP). Long march dimulai dari mancuran Universits Diponegoro Simpanglima dan berakhir didepan Polda Jawa Tengah.
kordinator aksi Yosep Manuhutu, dalam orasinya mengatakan saat ini situasi Puncak dan Puncak Jaya mencekam, masyarakat mengungsi ke hutan dan jelas bahwa rakyat sipil akan menjadi korban, sehingga diminta kepada SBY-Boedino segera menuntaskan persoalan ini. Lebih lanjut Yosep mengatakan, warga sipil selalu menjadi korban atas apapun yang dilakukan oleh republik ini untuk tanah Papua selalu ada kasus penculikan, pembunuhan dan penyisiran ditanah Papua.(Abraham/Methu/MS)
TNI Saat Lakukan Operasi Militer di Punjak Jaya ( Doc. Melanesia.com )
Yogyakarta – Pasca terjadi kontak senjata di Puncak Jaya antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) di bawah pimpinan Gend. Goliat Tabuni dan Militer Indonesia di Puncak Jaya tepatnya di Tingginabut dan Sinak beberapa waktu lalu, Pesiden Susilo Babang Yudoyono ( Presiden RI ) segerah merespon dan melakukan rapat terbatas dan memutuskan untuk melakukan Oparasi Militer di daerah tersebut seperti yang telah di beritakan berbagai medi online, cetak dan elektronik beberapa hari lalu.
Maka untuk menyikapi terjadinya operasi militer dan tejadinya korban jiwa dari rakyat sipil di Puncak Jaya ( Papua ) maka Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) berencana melakukan aksi demostrasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tangga 28 Februari 2013. Agus D selaku Koordinator dalam aksi ini ketika dihubungi ia menyatakan bahwa
” Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk penyikan terhadap keputusan Pemerintah Indonesia dalam rapat terbatas yang akan melakukan operasi militer di daerah Puncak Jaya, kami kawatir akan terjadi tindakan represif aparat militer Indonesia terhadap rakyat sipil di daerah ini seperti yang terjadi di beberapa daerah lain seperti di Enarotali, Degeuwo dan beberapa daerah lain sebelumnya”.
” Selain itu kami juga menuntut kepeda Pemerintah Indonesia Untuk segerah mengakui Kedaulatan West Papu dan Stop Berlakukan Papua Sebai Daerah Operasi Militer ( DOM ), sebab apa yang terjadi di Puncak Jaya kemarin itu kare mereka ( TPN-PB) ingin memperjuangkan Kedaulatan West Papua dan mereka itu bukanlah GPK/Teroris seperti yang telah dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini “.
Selain itu, menurut Informasi Aksi ini akan dilaksanakan di seluruh kota studi se – Jawa dan Bali.
Untuk itu, Agus menghibau kepada seluruh Mahasiswa Papua yang sedang berada di Daerah Istimewah Yogyakarta untuk dapat hadi dan ikut terlibat dalam aksi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013 dan rencananya aksi ini akan dimulai dari Asrama Mahasiswa Papua ” Kamasan I ” Yogyakarta dan berakhir di Titik Nol KM ( Kantor Pos Besar ). [rk]
