Jayapura — Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Papua Barat dengan tegas mengingatkan ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tak membiarkan status politik Papua berlarut-larut.
Hal ini dikatakan Kepala Staf Umum TPN-OPM Papua Barat, Teriyanus Satto dalam pers releasnya ke tabloidjubi.com.
“SBY jangan apatis atas status politik Papua Barat ke dalam NKRI. Seharusnya pemerintah meluruskan status politik Papua Barat,”
katanya, Minggu (25/2).
Menurut Satto, pemerintah segera menghentikan pengiriman pasukan yang pada akhirnya mengorbankan rakyat sipil.
“TPN-OPM yang tergabung di komando nasional pimpinan Goliath Tabuni dengan tegas meminta Presiden SBY segera hentikan pengiriman pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua,”
terangnya.
Larangan ini, kata Satto, mengingat pengiriman pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar ke Papua Barat, justru memperuncing masalah dan masyarakat sipil akan dikorbankan.
“Baik itu masyarakat sipil orang asli Papua maupun orang Melayu imigran yang datang di tanah Papua,”
tegas pria asli Genyem ini.
Menurut Satto, perjuangan TPN-OPM sangat jelas, takni TPN-OPM berjuang untuk memperoleh hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) bagi bangsa Papua Barat.
“TPN-OPM berjuang demi menyelamatkan dan melindungi rakyat bangsa Papua Barat dari tindakan genocide oleh aparat keamanan Indonesia,”
katanya.
Satto juga mangatakan, invasi militer Indonesia ke tanah Papua dari sejak 1 Mei 1963 hingga kini adalah tindakan kriminal yang melanggar hak asasi bangsa Papua Barat.
“Sehingga segera hentikan operasi militer di tanah Papua dan stop mengirim anggota pasukan TNI/Polri di seluruh wilayah tanah adat bangsa Papua Barat,”
jelasnya.
Apalagi, kata Satto, TPN-OPM mempunyai keyakinan bahwa adanya pemeritah Indonesia di tanah milik bangsa Papua adalah illegal dan belum sah karena kehadiran Indonesia dengan jalan rekayasa.
Selain itu, kata Satto, TPN-OPM menilai Presiden SBY mengorbankan anggota TNI/Polri dengan dalih mempertahankan NKRI yang tak berdasar. Akibatnya, keluarga-keluarga korban sakit hati dan selalu meratapi kepedihan.
“Apakah Anda tak merasa berdosa? Anda telah menyesatkan anggota TNI/Polri menjadi korban akibat memenuhi perintahmu?”
katanya dengan nada bertanya.
Bagaimanapun, kata Satto, Papua Barat akan merdeka penuh sesuai dengan waktu Tuhan, dan Indonesia akan tinggalkan Papua Barat dengan rasa menyesal seperti pengalaman di Timor-Timur.
“Mencapai impian itu, TPN-OPM belum berperang secara nasional, melainkan hanya revolusi tahapan. Ingat, akan ada revolusi total dan nanti TPN-OPM akan tunjukkan ke dunia kalau TPN-OPM adalah organisasi yang berjuang membebaskan bangsa Papua Barat dari tangan New ColonialismeIndonesia,”
jelasnya.
Menurut Satto, sebelum Indonesia menjadi tertuduh pelanggaran HAM, karena membunuh orang asli Papua dan anggota TNI/Polri yang menjadi korban demi mempertahankan NKRI. “Maka seharusnya pemerintah Indonesia dibawa kepemimpinan Presiden SBY segera menyetujui mengadakan perundingan segitiga, guna membahas agenda referendum bagi rakyat bangsa Papua Barat sesuai mekanisme PBB. (Jubi/Mawel)
TNI Saat Lakukan Operasi Militer di Punjak Jaya ( Doc. Melanesia.com )
Puncak Jaya – Rakyat Papua di Puncakjaya sedang mengungi. akibat TNI-POLRI Lakukan pengejaran terhadap TPN-OPM. TNI-POLRI dari Timika ke Kiawagi. tujuan mengepung TPN-OPM. TPN-OPM siaga semua titik di Puncakjaya. TNI-POLRI tidak berhasil kejar TPN-OPM.
TNI-POLRI bakar 3 gedung Gereja GIDI. Rumah warga, honai-honaipun dibakar. masyarakat sipil mengungsi ke Hutan. saya harap Internasional melihat hal ini serius. karena sebagian rakyat Papua diperkirakan akan korban oleh TNI-POLRI, melalui tembak, maupun akibat tahan lapar dihutan pengungsian.
Internasional harus serius, dalam peristiwa yang berkelanjutan di Puncakjaya ini. Pemerintah Pusat perintahkan lekukan pengejaran terhadap TPN-OPM. TNI-POLRI kesulitan dapatkan TPN-OPM. Warga sipil Papua jadi sasaran. rumah-rumah pun akan sasaran.
Warga sipil di Mulia ketakutan. karena TPN-OPM rencanakan serang kota Mulia, kata seorang warga.TPN-OPM harap, TNI-POLRI jangan bakar Gereja dan Rumah warga. masyarakat sipilpun jangan ditembak.
TNI-POLRI boleh saja kejar kami, kami siap lawan. demi harga diri bangsa dan penentuan nasib kemerdekaan bangsa Papua.
Warga sipil di Puncakjaya membutuhkan bantuan perlindungan Internasional.
TPN-OPM minta solusi penjelesaian status politik bangsa Papua, bukan melalui dialog. Internasional minta campur tangan. jika tidak TPN-OPM akan terus menyerang TNI-POLRI di Puncakjaya, sampai ada solusi untuk penjelesaian status Politik bangsa Papua.
Kami bukan, “OTK, GPK dan Sipil Bersenjata” kami TPN-OPM yang berjuang untuk hak politik kemerdekaan bangsa Papua Barat.
Goliath Tabuni bukan pimpinan GPK. Goliath Tabuni Jendral Panglima Tinggi TPN-OPM Papua Barat. dirinya bertanggungjawab atas penembakan TNI di Puncakjaya Papua.
Evakuasi korban penembakan di Bandar Udara Sentani Jayapura, Jumat, (22/1): Foto: Beny
Puncak Jaya — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM)mengatakan telah melakukan penembakan, Kamis, (21/2) lalu.
Dalam aksi penembakan terbesar dalam sejarah TPN-OPM di Papua itu menewaskan 8 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan empat warga sipil yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
Delapan anggota TNI yang ditembak adalah Sertu Ramadhan (Gugur),Pratu Edi (Gugur), Praka Jojo Wiharja (Gugur), Pratu Mustofa (Gugur),Praka Wempi (Gugur), Sertu Udin (Gugur), Sertu Frans (Gugur), Pratu Wahyu Prabowo (Gugur), dan Lettu Inf Reza (Luka Tembak).
Sementara warga sipil atas nama Di Yohanis, Uli, Markus, dan satu lagi belum diketahui identitasnya. Sementara, warga sipil yang terluka yakni Joni, Ronda, Rangka dan Santin.
Staf Khusus Panglima Tinggi TPN-OPM Gen.Goliath Tabuni di Puncak Jaya mengatakan, penembakan 8 anggota TNI adalah sikap TPN-OPM. Ia menolak namanya disebutkan.
Ya, penembakan itu sikap TPN-OPM. TPN-OPM bertanggung jawab. Kami tembak untuk mengusir mereka dari wilayah kami. Kami merdeka, kau apa, kata NE emosional.
Ia menjelaskan, Tingginambut dan Papua Barat adalah tanah kami. Siapa bilang datang ganggu kami. Ini wilayah kami. Kami sudah mengirimkan surat resmi kepada TNI. Dalam surat, kami bilang jangan bangun pos di wilayah kami. Mereka tidak dengar, katanya.
Tetapi, kata dia, penembakan itu bukan sekedar alasan bangun pos. Kami Semua tau to. Goliat telah dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2012 di Tingginambut. Pelantikan telah sesuai dengan Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012. Goliat melawan untuk memperoleh hak politik. Kami menolak tawaran apa pun, kecuali Papua Merdeka, kata NE.
Sumber majalahselangkah.com yang tiba dari Puncak Jaya di Nabire, Jumat, (22/2) memberikan keterangan agak berbeda.
Ia menjelaskan, untuk kasus yang di Sinak, para tukang itu sempat dihadang oleh anggota TPN-OPM di jalan. Lalu, TPN-OPM meminta barang yang mereka bawa. Tetapi, dikatakan, barang itu tidak diberi.
Akhirnya, TPN-OPM menembak mati 4 orang itu. Lalu, TNI yang berjaga segera datang ke tempat kejadian. Saat anggota TNI itu tiba di tempat, TPN-OPM telah bersembunyi di tempat kejadian.
Ketika beberapa anggota TNI tiba di tempat dengan senjata lengkap, TPN-OPM yang telah bersembunyi itu menembak dan mengakibatkan beberapa anggota tewas.
Kata sumber itu, saling kejar terjadi tetapi TPN-OPM lari ke hutan. Ia menjelaskan, penembakan-penembakan masih terjadi karena TNI terus kejar dan warga semua mengungsi.
SBY Rapat Mendadak, OPM Dikejar
Terkait penembakan itu, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan kunjungannya ke Desa Dawuhan, Karawang, Jumat pagi. Ia menggelar rapat kabinet terbatas membahas penembakan di Papua.
Dikabarkan, hasil pertemuan itu adalah presiden sebagai Panglima Tertinggi memerintahkan mengejar para pelaku. Menindaklanjuti perintah presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto memerintahkan aparat TNI dan Polri untuk mengejar pelaku.
Seperti dilangsir, Vivanews, Kamis (21/2), dalam Konferensi Pers yang digelar di kantornya, Djoko mengatakan ia telah perintahkan mengejar pelaku. Saya telah perintahkan Pangdam dan Kapolda untuk segera koordinasi, sinergikan untuk kejar dan proses hukum bagi siapa pun yang terlibat, kata dia.
Ia juga mengatakan, Kepolisian dan TNI akan melakukan evaluasi mendalam SOP (standard operating procedure). Kata dia, evaluasi akan dilakukan pada prosedur kegiatan anggota TNI/Polri di luar pos serta jumlah persediaan peralatan dan pasukan yang memadai sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah.
Soal kemungkinan Operasi Militer, Kamis (21/2) malam di MetroTv, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, operasi militer tergantung keputusan panglima tertinggi yaitu presiden.
Ia juga mengatakan, belum ada penambahan kekuatan dari Mabes TNI ke Papua. Namun, ia membenarkan adanya penambahan kekuatan dari Kodam Cendrawasih ke Puncak Jaya.
Belum dipastikan, apakah TNI akan mengoperasikan Helikopter Cangih yang dibeli di Amerika Serikat seharga $ 1,5 Billions di waktu lalu atau bukan dalam pengejaran TPN-OPM.
Seperti dilangsir wpnla.net, TPN-OPM mengatakan kesiapannya jika TNI dan Polri mengejar mereka.
Komandan Murib bilang kalau anggota TNI dan BRIMOB berusaha kejar kami, berarti kami siap tembak dan pasukan TPN-OPM tidak akan mundur, TPN akan bertahan terus dan lawan TNI/POLRI, pungkasnya.
Warga Mengunsi ke Gereja
Warga Puncak Jaya, Simon mengatakan, saat ini warga mengunsi ke gereja. Kata dia, lain lagi telah lari bersembunyi ke hutan. Kami ada di Gereja. Banyak yang lari ke hutan,kata Simon.
Ae, di sini banyak tentara. Mereka datang terus. Kami ketakutan. Kami takut anak-anak kecil di sini sudah mulai kelaparan, kata Simon siang ini.
Pendeta Dorman Wandikbo juga mengatakan, jemaat dari Gereja Gidi di Tingginambut, Puncak Jaya mencari tempat aman. Ini karena upaya penyisiran terhadap pelaku penembakan segera dilakukan pada malam menjelang subuh di kampung-kampung masyarakat.
Kata Dorman Wandikbo penyisiran ini mencemaskan. Penyisiran yang dilakukan pihak TNI akan membabi buta dan menjatuhkan korban dari sisi sipilnya tanpa ada yang mengendalikan.
Kata Simon, kalau warga sipil yang mati pun penyisiran dilakukan dengan penangkapan dan penyiksaan. Inikan TNI yang ditembak. Dalam peristiwa ini, korban yang jatuh dari pihak TNI. Kami sangat bahaya,kata Simon.
Sementara itu, Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Semarang (FORKOMPAS), Jumat, (21/2) meminta SBY untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam tangani konflik di Papua.
Aktivis FORKOMPAS Bernardo Boma kepada majalahselangkah.com mengatakan, jumlah korban banyak dan pertama kali terjadi tetapi ini bukan masalah baru di Papua. Korban banyak untuk yang kali ini tetapi masalah Papua itu bukan masalah baru, katanya.
Maka, ia harapkan SBY bijaksana dalam selesaikan masalah. Pendekatan militer tidak akan selesai. Kami yakin ini akan terjadi operasi besar-besaran di Puncak Jaya. Kami tidak tahu berapa banyak warga sipil yang akan ditahan, disiksa dan akan bubuh di hutan dan kota, katanya.
Ada Ketidakpuasan Status Politik Papua
Sekretaris Pokja Adat, Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakobus Dumupa mengatakan, penembakan ini harus dipahami sebagai wujud dari adanya persoalan status politik Papua dalam NKRI yang belum pernah diselesaikan dengan baik.
Bahkan, kata dia, oleh kebanyakan orang Papua dinilai banyak kejanggalan dan manipulasi dalam pelaksanan PEPERA tahun 1969.
Penyerangan di Tingginambut ini dan penyerangan-penyerangan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak TPN-OPM sesungguhnya merupakan wujud dari ketidakpuasaan terhadap status politik wilayah Papua di dalam NKRI,kata dia.
Ia meminta, semua pihak tidak menyederhanakan dan menyempitkan masalah tersebut menjadi semata-mata masalah separatisme bersenjata, karena sikap yang seperti ini justru akan semakin menyuburkan gerakan perlawanan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia.
Untuk itu, Yakobus menyarankan alangkah baiknnya kedua belah pihak duduk bersama dan saling membuka diri membicarakan status politik Papua dalam NKRI secara jujur dan bermartabat.
Jangan sekali-kali menyembunyikan segala fakta sejarah dan fakta hukum berkaitan dengan proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Karena sesungguhnya kejujuran seperti itulah yang justru akan menyelesaikan masalah secara mendasar dan segala bentuk kekerasan dapat dihentikan, kata dia.
Kata dia, kalau tidak duduk dan bicara sama-sama, maka kekerasan bersenjata di Papua, baik yang dilakukan oleh pihak TPN/OPM maupun pihak TNI dan POLRI tidak akan pernah berhenti.
Dari waktu ke waktu nyawa akan terus melayang di kedua belah pihak. Dan jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita semua gagal menghormati nilai kemanusiaan dan menghormati Allah yang menciptakan manusia, maka sudah tentu kita tidak punya peluang untuk hidup di surga kelak, kata dia.
Berhenti Perang Kedepankan Kemanusiaan
Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie, meminta pemerintah tidak menjadikan Papua sebagai tempat bertempur.
“Tolong jangan jadikan Papua tempat bertempur, tapi berikan kami kedamaian,” kata Jimmy di Ruang Pimpinan DPD, Jakarta, seperti dilangsir, tribunnews.com, Jumat (22/2) .
Jimmy menuturkan, rakyat Papua belum pernah merasakan kemerdekaan Indonesia. Yang ada, papar Jimmy, nyawa warga Papua terus melayang.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Yones Douw mengatakan, Tingginambut adalah wilayah perang maka mestinya militer di sana harus siaga.
Di atas (Tingginambut:red), adalah wilayah perang. Aparat tidak siaga, katanya.
Kami sebagai pekerja HAM meminta kepada aparat untuk kedepankan kemanusiaan dan nilai-nilai HAM dalam pengejaran pelaku. Kami sangat khawatir dengan masyarakat sipil, kata dia.
Kata dia, berdasarkan pengalaman di masa lalu, aksi pembalasan seringkali terjadi pembakaran, penangkapan dan penganiayaan warga sipil.
Saya harap OPM dan Tentara silakan baku cari tetapi jangan masyarakat yang jadi korban, kata dia.
Sementara, tokoh gereja Papua, Benny Giay menilai opsi pemberlakuan operasi militer dan penambahan anggota TNI untuk mengatasi kekerasan di Papua hanya menambah panjang daftar korban dan merugikan masyarakat sipil.
Kata dia, pemerintah Pusat (Jakarta:red) seharusnya membuka diri untuk melakukan penyelesaian akar masalah di Papua secara bermartabat, bukan menambah anggota militer.
Keluarga Korban dan Danyon 753 ke Jayapura
Sore ini, Sabtu, (23/1) ketika majalahselangkah.com mendatangi Batalyon 753 Nabire untuk meminta keterangan mendalam tetapi tidak mendapatkan informasinya Karena, kata beberapa Provos Danyon tidak memberikan izin untuk memberikan keterangan kepada siapapun, termasuk ke Pers soal korban dari Batalyon 753.
Mereka mengatakan, Danyon telah berangkat ke Jayapura kemarin, (Jumat, 22/2) dengan membawa serta kekluarga korban. Mas, kami tidak bisa berikan keterangan apa pun. Tunggu saja nanti saat jenazah dibawa ke Nabire dari Jayapura, kartanya.
Dikabarkan, beberapa keluarga korban menghendaki keluarga mereka yang tertembak dibawa ke Nabire. (GE/MS)
Jayapura – The Australia West Papua Association (AWPA) khawatir masyarakat sipil di mana serangan terhadap militer Indonesia terjadi Kamis (25/2) akan mengalami masalah jika operasi keamanan yang dilakukan untuk mengejar para pelaku serangan dilakukan oleh aparat keamanan.
Joe Collins, juru bicara AWPA melalui media release yang diterima tabloidjubi.com, Sabtu (23/02) pagi, mengatakan meskipun aparat keamanan menyalahkan OPM sebagai pihak yang melakukan serangan tersebut, namun laporan lainnya menyebutkan bahwa pelaku serangan tersebut adalah kelompok bersenjata yang tak dikenal. Beberapa Pemimpin Papua telah menekankan bahwa pasukan keamanan Indonesia di masa lalu pernah melancarkan serangan seperti itu untuk menciptakan ketidakstabilan di Papua.
AWPA mencatat, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin telah mengatakan TNI akan mengambil sikap tegas dengan melakukan tindakan taktis terhadap kelompok bersenjata yang telah menewaskan 8 anggota TNI dan 4 warga sipil di Papua ini. Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII Cenderawasih, Mayjend Christian Zebua, melalui media lokal mengatakan penembakan itu dilakukan oleh kelompok separatis Goliat Tabuni dan Militer.
“Kami akan memburu mereka bersama-sama dengan polisi karena mereka telah melakukan tindakan diluar peri kemanusiaan,”
kata Pangdam.
AWPA sependapat dengan beberapa pihak yang mengkhawatirkan keselamatan masyarakat setempat dalam operasi keamanan yang mungkin saja akan dilakukan.
“Harus diingat bahwa pada bulan Juni tahun lalu terjadi serangan oleh militer di kampung Honai Lama, suatu Kecamatan Wamena di Lembah Baliem. Serangan itu mengakibatkan sejumlah orang tewas dan terluka dan sejumlah besar rumah yang hancur. Serangan oleh anggota TNI ini disimpulkan sebagai balas dendam terhadap warga desa setempat yang menunjukkan bagaimana tidak profesional dan tidak disiplinnya militer Indonesia.”
kata Joe Collins.
Seperti diketahui, serangan terhadap kampung Honai Lama ini dipicu oleh kecelakaan lalu lintas setelah seorang anak tertabrak motor yang dikendarai oleh dua prajurit TNI dari Kostrad. Penduduk kampung menyalahkan tentara dan berujung pada pengeroyokan dua orang prajurit TNI ini hingga satu dari keduanya meninggal karena ditikam warga kampung. Tak lama kemudian, sekelompok anggota TNI datang ke kampung tersebut dan melakukan serangan terhadap warga dan rumah-rumah warga di kampung itu. (Jubi/Victor Mambor)
Peti jenazah dan krans bunga delapan anggota TNI di Makodam XVII/Cenderawasih. (Jubi/Levi)
Jayapura — Salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Paulus Sumino mengatakan, kasus penembakan yang terjadi pada Kamis, 21 Februari 2013 di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya dan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, telah menciderai proses ke arah dialog Jakarta-Papua yang akan dilaksanakan di tahun 2013 ini.
“Padahal dialog damai Jakarta-Papua ini telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini proses ke arah dialog itu tinggal menunggu kapan akan dilaksanakan nantinya. Bahkan proses ini juga sedang menyusun siapa-siapa dan unsur mana saja yang akan dilibatkan, serta agenda apa yang akan dibicarakan,” katanya,”
kata Paulus yang juga anggota Kaukus Papua ke wartawan di Jayapura, Jumat (22/2).
Menurut Paulus, pihak Kaukus Papua juga mendesak pemerintah daerah ikut ambil bagian dalam penyelesaian penembakan yang terjadi di Tingginambut dan Sinak.
“Gubernur Papua bersama dengan DPR Papua harus proaktif berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam mengambil tindakan pasca penembakan ini,”
katanya.
Diduga Terkait Pemilukada
Paulus menduga, penembakan di dua tempat yang berbeda, dipicu masalah pemilukada yang terjadi di daerah itu.
“Masalahnya momentum yang dipakai menyangkut tentang pemilukada, baik itu pemilukada di kabupaten yang sebenarnya hari ini kan pleno di Kabupaten Puncak, tapi ini tak bisa tercapai juga. Juga pemilukada di tingkat provinsi yang masih menimbulkan soal yang masih mau ke Mahkamah Konstitusi,”
katanya.
Menurut Paulus, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah setempat untuk tidak membiarkan TNI/Polri mengambil langkah sendiri pasca penembakan.
“Apalagi jika TNI/Polri telah melakukan penyisiran yang dikuatirkan akan ada ekses di masyarakat. Tapi saya yakin dan berharap, aparat TNI/Polri dapat memelihara suasana aman terhadap warga setempat,”
katanya.
Sedangkan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Papua akan mencoba berkoordinasi dengan pelaku penembakan di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak lewat forum gereja setempat. Ketua FKUB Papua, Pendeta Herman Saud mengatakan, komunikasi akan dilakukan untuk menghentikan segala proses kekerasan yang terjadi di
dua tempat itu.
FKUB Papua mengklaim pesan damai yang diserukan selama ini tak sampai ke warga, akibat banyaknya kepentingan dari pihak lain. Juga kemungkinannya diduga akibat kekecewaan warga terhadap kesejahteraan yang belum meraka rasakan.
“Ya sebenarnya tidak sampai karena kebanyakan kepentingan kan. Kalau ada kepentingan satu untuk kita membangun negara ini dimanapun kita ada, tapi kita ada orang Indonesia dan kita membangun negara ini tentu dengan kekurangan, kelemahan di manapun di dunia ini ada itu. Tapi tak perlu dengan kekerasan seperti ini yang korbankan orang lain. Dari pihak agama, kami menyesalkan kejadian ini,”
katanya.
Sebelumnya, Kamis, 21 Februrai 2013, sebanyak delapan anggota TNI tewas tertembak kelompok bersenjata. Kasus ini terjadi di dua lokasi berbeda, yakni di Disrik Sinak, Kabupaten Puncak dan di Tinggi Nambut di Kabupaten Puncak Jaya. Pihak Kodam XVII/Cenderawasih menuding pelakunya diduga kelompok Goliath Tabuni dan Militer Murib.
Dalam kasus ini, selain delapan anggota TNI tewas, tapi juga ada empat warga sipil tewas dan satu orang lainnya kritis akibat aksi penembakan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Lima warga sipil ini sebelumnya ikut jalan bersama rombongan anggota TNI yang akan ke Bandara Sinak, tapi di tengah perjalanan, mereka ditembaki oleh kelompok bersenjata. (Jubi/Levi)
Jayapura — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyikapi serius peristiwa puncak Jaya yang mengakibatkan delapan anggota TNI tewas pada, Kamis (22/2), seperti diberitakan media ini sebelumnya. AMP menyatakan, dengan peristiwa itu aparat TNI yang bertugas di Puncak Jaya agar tidak melampiasan kemarahan yang dialamatkan kepada warga sipil. Terutama warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi kejadian.
“Peristiwa ini tidak mesti menjadi momentum untuk melakukan penambahan pasukan TNI di Kabupaten Puncak Jaya. Kami mengutuk aksi balas dendam TNI terhadap warga sipil di Puncak Jaya,”
kata Rinto Kogoya, ketua Aliansi Mahasiswa Papua, Jumat (22/2) di Jayapura.
Demi kenyamanan di Kabupaten Puncak Jaya dan Papua pada umumnya, Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan sikap penolakan adanya penambahan pasukan di Puncak Jaya. Mendesak Pemerintah Pusat menarik aparat gabungan TNI/Polri dari Kabupaten Puncak Jaya dan seluruh tanah Papua.
Pernyataan sikap terakhir dari AMP, yaitu Pemerintah Indonesia segera buka ruang demokrasi seluas-luasnya dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. (Carol/Jubi)
Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan TNI akan melakukan tindakan taktis untuk menindak kelompok pelaku penyerangan terhadap anggota TNI di Papua yang mengakibatkan delapan prajurit TNI gugur.
“Tindakan taktis itu adalah mencari, menemukan, dan menghancurkan. Tentunya, secara operasional Mabes TNI akan merespons secara taktis terhadap serangan yang bersifat taktis tersebut,”
kata Sjafrie di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Jumat (22/2).
Sjafrie mengatakan penyerangan kelompok bersenjata itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan strategis TNI di Papua. Karena itu, hingga kini belum ada rencana untuk menambah pasukan dan mempercayakan pengamanan kepada panglima komando operasi di lapangan.
“Aspek ketahanan negara kita tingkatkan dengan strategi teritorial di mana operasi tetap bertumpu peningkatan kesejahteraan dan bisa membedakan ancaman bersenjata yang perlu mendapat suatu respons dari strategi berlapis,”
kata Sjafrie.
Menurut dia, strategi berlapis yang dilakukan adalah membuka diplomasi atau dialog yang dilakukan oleh satuan-satuan teritorial dan tindakan taktis terhadap ancaman gerakan bersenjata.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan rasa duka mendalam terkait gugurnya delapan prajurit TNI di Papua. Purnomo mengatakan masalah yang dihadapi sekarang adalah evakuasi jenazah korban karena ketika aparat mencoba melakukan evakuasi, Jumat (22/2) pagi WIT, helikopter Puma milik TNI ditembaki oleh segerombol anggota gerakan pengacau keamanan.
“Evakuasi jenazah terhambat cuaca dan keamanan,”
kata Purnomo.
Terkait perubahan status di Papua, menurut Purnomo, menunggu hasil keputusan rapat kabinet terbatas yang diikuti kementerian terkait dengan keamanan.
Pada Kamis (21/2), delapan personel TNI tewas akibat penembakan yang terjadi di dua tempat terpisah. Di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, penembakan menewaskan satu orang dan membuat seorang prajurit terluka. Sedangkan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, penembakan oleh orang tidak dikenal telah menewaskan tujuh personel TNI.
Lalu, pada Jumat (22/2), penembakan kembali terjadi terhadap Helikopter Super Puma milik TNI saat berada di lapangan terbang Distrik Sinak. Kejadian itu membuat jari tangan kru teknik helikopter terluka dan kaca helikopter pecah. Padahal, helikopter itu hendak mengevakuasi tujuh jasad prajurit TNI-AD yang menjadi korban penembakan pada Kamis (21/2) ke Mulia. (Ant/Hnr)
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Menembak 13 Anggota TNI dari Koranmil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncakjaya, (Kamis 21/2/2013) pukul 10.30 wp kemarin. Tigabelas anggota TNI yang berhasil menewaskan oleh TPN di Sinak adalah saat menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire. Tigabelas TNI yang tewas diantaranya: Sertu Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhon, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojon, Praka Wempi dan enam lainnya belum diketahui identitas.
Gend. Goliat Tabuni
Beberapa Surat kabar maupun Tv dikabarkan TPN-OPM tembak 8 anggota TNI di Puncakjaya adalah penipuan. Dikatakan salah satu anggota TPN saat melaporkan peristiwa tersebut kepada WPNLA, dari dataran tinggi setelah ia mendapatkan siknal jaringan telkomsel, melalui telepon selulernya. Bahwa
“kami tembak anggota TNI di Sinak 13 anggota dan di Tingginambut 2 anggota TNI”,
ditanya terkait, penembakan di Sinak dan Tingginambut atas Komando siapa?
“ ya kami tembak TNI di Sinak dan Tingginambut atas perintah Panglima Tinggi TPN-OPM Gen. Goliath Tabuni”
kata anggota TPN yang namanya tidak mau dipublikasi itu.
Dua anggota yang dibakarkan TPN-OPM tembak anggota TNI di Distrik Tingginambut Kampung Guragi, Kabupaten Punjakjaya pada (Kamis 22/2/2013), pukul 09.00 wp. Anggota yang tertembak Satgas TNI atas nama Pratu Wahyu Bowo tewas dengan luka tembak di bagian dada dan leher. Satunya, korban luka-luka Danpos Satgas atas nama Lettu Inf Reza yang tertembak di lengan bagian kiri. Informasi terkait dilaporkan oleh salah satu warga di Mulia kota Kabupaten Puncakjaya. Ditanya proses evakuasi mayat anggota TNI mengatakan,
“korban dari Tingginambut sedang dirawat RS di Mulia. Korban luka para masih koma, pasti akan meninggal. Pagi ini 13 kain pembungkus mayat dikirim ke Sinak untuk dievakuasi mayat”.
Ujarnya.
Tambahan dari sumber yang diwawancarai WPNLA melalui via telpon seluler. Ditanya perkembangan situasi sebentara di Mulia
“ saat inipun kami tidak aman di kota disini kami takut, lebih para lagi masyarakat di Tingginambut dan Sinak mereka semua mengungsi ke hutan. Karena, TNI, Brimob sedang kejar TPN-OPM, jadi semua masyarakat takut lari ke hutan”.
Kata seorang warga di Mulia.
Selanjutnya, Salah satu anggota TPN yang melaporkan peristiwa kepada WPNLA. Ia mengatakan,
“Komandan Murib bilang kalau anggota TNI dan BRIMOB berusaha kejar kami tembak saja jangan undur”,
pungkasnya. Kata sumber, “Komandan Murib” artinya yang mengatakan “Komandan Operasi Lekkagak Murib Telenggen. Tambah sumber lagi, “pagi ini kami tembak pilot helicopter dari gunung”, dikatakan Helikopter milik TNI tersebut hendak evakuasi mayat di Sinak. Namun karena, TPN-OPM tembak Pilot Helikopter, sehingga tidak jadi evakuasi melalui udarah menggunakan helicopter, maka helicopter tersebut kembali ke Mulia.
Penembakan 15 Anggota TNI kali ini merupakan, Sikap Panglima Tinggi TPN-OPM Gen.Goliath Tabuni, bahwa berdasarkan dirinya dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2012 di Tingginambut. Dalam pidatonya “ saya diangkat sebagai panglima tinggi TPN-OPM sesuai hasil Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012. Sesuai Resolusi KTT TPN-OPM di Biak, saya sebagai Panglima Tinggi TPN-OPM siap bertanggungjawab dan Siap lakukan revolusi tahapan akan dilanjutkan dengan Revolusi total, sambil mengatur dan membenahi structural TPN-OPM sesuai standar Internasional.
Pemalang – Pemerintah Indonesia nyatakan akan serius mengejar pelaku penyerangan yang akhirnya menewaskan 8 prajurit TNI di Papua. Bahkan kalau perlu, operasi militer akan dilakukan di kawasan tersebut.
“Kita kejar dan lakukan penegakan hukum maupun operasi militer jika diperlukan untuk kegiatan pengejaran,”
kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Pemalang, Jawa Tengah, Kamis (21/2/2013).
Menurut Agus, aksi yang dilakukan kelompok bersenjata itu sudah di luar batas. Agus berjanji akan terus melakukan pengejaran untuk bisa membongkar persoalan tersebut.
Khusus malam ini, Agus meminta seluruh prajurit TNI tetap siaga. Operasi pengejaran juga sudah mulai dilakukan dibantu pihak kepolisian.
“Tentunya berkoordinasi dengan kepolisan yang bertugas di Papua,”
tegas Agus.
Tidak ada senjata atau alat komunikasi milik TNI yang diambil dalam penyerangan itu. Usai menembaki pasukan TNI, kelompok bersenjata tersebut langsung kabur.
Identitas pelaku penembakan juga masih terus diselidiki. Agus belum bisa memastikan motifnya.
“Masih kita evaluasi dari mana, tapi mudah-mudahan perkembangan beberapa hari ini bisa mengerucut kelompok mana yang melakukan ini,”
Jayapura – Delapan orang anggota TNI yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak, Papua tewas tertembak saat terjadi penyerangan pos TNI dan penghadangan oleh kelompok bersenjata, Kamis (21/2).
Penyerang terhadap pos TNI di Tinggi Nambut, Puncak Jaya terjadi sekitar pukul 09.30 WIT dan mengakibatkan, Lettu Reza dari Yonif 753 mengalami luka tembak di lengan. Sementara rekannya Pratu Wahyu Wibowo, dari kesatuan yang sama meninggal dunia usai terkena tembakan di dada. Selain itu, dua masyarakat sipil juga dikabarkan tertembak.
“Prajurit ditembak dari jarak 300 meter di ketinggian depan Pos TNI. Namun untuk dua masyarakat sipil kami belum dapat informasi resmi. Sementara penghadangan dan penyerangan anggota TNI di Puncak terjadi pukul 10.30 WIT. Saat itu 12 orang anggota dari Koramil 1714 Sinak menuju bandara yang jaraknya sekitar 3-4 km untuk mengambil alat komunikasi dihadang dan ditembaki kelompok bersenjata. Akibatnya tujuh prajurit meninggal dunia,”
kata Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Infantri Jansen Simanjuntak, Kamis (21/2).
Menurutnya, ketujuh anggota TNI yang meninggal dunia tersebut adalah Sertu Ramadhan, Sertu Frans, Pratu Edi, Praka Jojo Wiharjo dan Praka Wempi dari Batalion 753 Nabire. Pratu Mustofa dan Sertu M Udin, dari Koramil Sinak 1714 PJ.
“Namun kami belum tahu apakah ada korban dari kelompok penyerang baik yang di Tinggi Nambut maupun di Puncak. Yang jelas saat diserang prajurit pasti akan memberikan perlawanan karena mereka terlatih sehingga bisa menembak tepat sasaran. Kelompok yang melakukan penyerangan pastilah kelompok besar. Kalau tidak, pasti mereka tidak berani. Namun berapa jumlah mereka, motifnya apa,kelompok siapa dan jenis senjata yang digunakan belum diketahui,”
ujarnya.
Dikatakan, hal tersebut baru bisa terungkap jika sudah ada olah TKP. Yang jelas mereka sudah melanggar aturan hukum. Selain memiliki senjata yang tak seharusnya mereka miliki juga menggunakan senjata itu menyerang aparat negara yang sedang bertugas.
“Korban sendiri akan sesegera mungkin dieavakuasi ke Jayapura sebelum dibawa ke Nabire karena keluarga mereka ada di sana. Atas nama Panglima, pihak Kodam XII/ Cenderawasih mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya prajurit TNI tersebut. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Inilah pengabdian seorang prajurit terhadap negara dan masyarakat. Saya juga atas nama panglima mengingatkan kepada semua prajurit Kodam agar selalu siap menghadapi situasi kapanpun dan dimanapun,”
