Mote: Kasus 77, Kami Tiga Remaja Diperkosa Tentara

Debora Mote, tengah saat mengikuti pelatihan UN Women dan Norwegian Embassy. Foto: Aprilia
Debora Mote, tengah saat mengikuti pelatihan UN Women dan Norwegian Embassy. Foto: Aprilia

Jayapura — Debora Mote, Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dari Majelis Rakyat Papua mengatakan, ia bersama 2 remaja diperkosa tentara Indonesia ketika terjadi  Gejolak 77 Jayawijaya Papua.

Gejolak yang terjadi di Jayawijaya pada Tahun 1977 itu, saya masih SMP Kelas I. Kami ada tiga remaja perempuan yang diperkosa tentara, termasuk saya, demikian kata Mote dalam hearing yang dilakukan UN Women dan Norwegian Embassy dalam Pelatihan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan yang berlangsung di Humboltbay Hotel, Jayapura, Selasa, (5/2).

Pada kegiatan yang akan berakhir Jumat (8/2) mendatang itu, Mote mengatakan, bila berbicara tentang kedamaian, itu adalah hal yang tidak bisa diungkapkan karena dari pengalaman ke pengalaman, dari kenyataan yang ada, lebih khusus pada apa yang kita lihat, ada dua sumber kekerasan.

Kerasan terhadap perempuan dan kekerasan yang dilakukan oleh negara, demikian kata Mote.

Menurut Mote, pada sejarah Papua awalnya Belanda telah memberikan bingkisan yang berisi lambang negara, bahasa daerah, mata uang  tetapi kemudian direbut oleh Negara Indonesia. Saat itulah terjadi kekerasan yang mulai dirasakan oleh publik.

Dampak kekerasan ini terlebih khusus yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Ada juga kekerasan lain yaitu telingan orang dipotong dan dimasukkan ke dalam sebuah tali. Ada juga masyarakat (laki-laki) yang ditusuk duburnya dengan besi dan besi itu keluar di mulut. Pengalaman-pengalaman itu membuat saya juga pernah terlibat dalam beberapa demonstrasi dengan Solidaritas Perempuan Papua (SPP). Kami mau supaya tidak ada kekerasan lagi di Papua, demikian harap Mote.

Shadia, trainer dalam pelatihan ini mengatakan, sulit bagi kita membangun diri kita sendiri karena pahitnya masa lalu yang kita punya. (032/MS)

Selasa, 05 Februari 2013 21:28, MS

Benny Wenda Tiba Di AS, Besok Ketemu Senator AS

Benny Wenda
Benny Wenda

New York – Pemimpin Papua Merdeka, yang juga sebagai Koordinator Diplomat Internasional, Benny Wenda saat ini berada di New York, Amerika Serikat dalam agenda perjalanan diplomasi

“Freedom Tour”.

Selama di AS, Benny Wenda akan bertemu dengan 6 anggota kongresman.

Benny Wenda, kepada Badan Pengurus Pusat KNPB siang ini (3/2) mengatakan bahwa dirinya saat ini bersama-sama dengan Oktovianus Mote, diplomat Papua Merdeka di Amerika Serikat dan telah menjadwalkan pertemuan dengan beberapa kongresman Amerika Serikat.

“Ini adalah perang diplomasih terbuka dengan Indonesia, oleh karena itu kami akan menggunakan cara-cara yang resmi dalam melakukan diplomasi internasional bagi kemerdekaan West Papua”,

tutur Benny Wenda.

Semalam (1/2) waktu New York, Benny Wenda telah lakukan pertemuan dengan Bill Perkins. Selain itu, Benny Wenda juga telah bertemu dengan para pendukung Papua Merdeka dan aktivis lain seperti seperti Herman Wainggai untuk menyatukan isu dan agenda perjuangan West Papua.  Pada tanggal 6 Februari, Benny Wenda akan berbicara tentang situasi West Papua di New York, bersama-sama dengan politisi dan NGO internasional.

Perjalanan diplomasi ini akan berlanjut ke New Zealand, Australia, Vanuatu dan Port Moresby.

 

Benny Wenda bertemu dengan Herman Wainggai

February 04, 2013, KNPBNews

Alasan Pengamanan Perbatasan, Indonesia Kirim 700 Personel TNI Dari Makasar Ke Papua

Parade TNI
Parade TNI

Makassar – Kodam VII Wirabuana, Makassar, Sulawesi Selatan, melepas 700 personel TNI Yonif 726 Tamalatea ke perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pengiriman pasukan tersebut dalam rangka tugas pengamananan perbatasan.

Sebelum diberangkatkan dengan menggunakan KRI Tanjung Kambani, para personel TNI ini melakukan upacara pelepasan yang dilaksanakan di dermaga Lantamal VI Makassar. Upacara pemberangkatan dipimpin Wakapolda Sulsebar, Brigadir Jenderal Syarul Mamma dan dihadiri Panglima Kodam VII Wirabuana Mayor Jenderal TNI Muhammad Nizam.

Sejumlah keluarga personel TNI ini terharu saat melepas keberangkatan keluarga mereka yang akan bertugas selama 6 bulan. ( Wtr5 )

Minggu, 03 February 2013 | 16:10 WIB, Metro Tv

Reaksi Indonesia Atas Penayangan Film ” Goodbye Indonesia “

Dewi Fortuna Anwar
Dewi Fortuna Anwar

London – Penayangan film dokumenter perjuangan Papua

“Goodbye Indonesia”

di TV Aljazeera mendapat reaksi keras dari Pemerintah Indonesia. Indonesia menyatakan berita tersebut tidak berimbang dan objektif.

Melalui Penasehat Senior Wakil Presiden Indonesia, Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama TV Aljazeera (1/2) menyatakan bahwa Papua tidak seperti yang diberitakan dalam film Aljazeera yang diputar berturut-turut dari 30 Januari hingga 5 Februari tersebut.

“Sejak 2005 Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan melalui kebijakan Otsus dan kami tahu bahwa Indonesia telah bekerja keras untuk kesejahteraan yang lebih baik, demokrasi dan perlindungan terhadap HAM”,

jelas Dewi dengan nada keras.

Lain halnya ketika wartawan Aljazeera menanyakan tentang mengapa KNPB yang menuntut kemerdekaan melalui jalur politik dengan cara-cara demokratis dilarang, ditangkap bahkan dibunuh? Dewi Fortuna yang juga mantan Dewan Penasehat Sekjen PBB Bidang Perlucutan Senjata ini menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Indonesia dan hukum Indonesia tidak mentolerir kelompok yang berjuang untuk merdeka walaupun dengan cara-cara demokratis yang tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Ketika ditanya mengenai pelarangan Wartawan Internasional ke West Papua, Dewi Fortuna menjawab bahwa itu dikarenakan alasan keamanan di beberapa tempat di Wilayah itu. Bahkan ia mengatakan di Papua masih terjadi perang saudarah (suku) sehingga tidak aman bagi wartawan untuk Papua.

Film dokumenter yang diputar selama satu minggu berturut-turut pada program“People and Power” di Aljazeera tersebut ditonton oleh lebih dari 100 negara di dunia. Dalam situsnya, Aljazeera menempatkan film tersebut sebagai film yang paling banyak ditonton dan dibagi (dishare) ke jejaring sosial seperti Facebook, Twiter dll. Film tersebut membongkar kejahatan Indonesia terhadap rakyat Papua dan aktivis KNPB yang ditangkap, dikejar-kejar dan dibunuh hanya karena aktivitasnya dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua. (wd)

February 03, 2013, KNPBNews

Kejar Pelaku Penembakan, Polisi Buat Warga Paniai Ketakutan

Ilustrasi
Ilustrasi

Paniai — Mengejar pelaku penembak seorang tukang ojek, Bahar, 29, di puncak Gunung Udadimi, perbatasan Kabupaten Paniai dan Deiyai, Kamis (31/1) sore, Polres Paniai menurunkan personilnya. Anggota Polisi bersama Brimob dibantu Timsus Yonif 753/AVT, melakukan penyisiran di beberapa kampung. Warga menjadi takut karena aparat keamanan bersenjata menggeledah rumah-rumah warga dengan kasar.

“Situasi Paniai sementara ini agak tegang, warga ketakutan, karena aparat sedang kejar oknum pelaku dengan cara menggeledah setiap rumah,”

kata Pemuka Agama di Paniai, Pdt. Nicolaus Degei, Sabtu (2/2).

Kasus penembakan terhadap Bahar sulit diidentifikasi, sebab saat kejadian tidak ada saksi. Barang bukti berupa selongsong peluru milik pelaku pun belum didapat. Ini menyulitkan pihak penyidik. Namun aparat gabungan sudah dikerahkan untuk memburu oknum pelaku.

Menurut Pendeta Nico, kasus tersebut harus diselidiki hingga tuntas untuk membuktikan siapa sebenarnya pelaku penembakan terhadap tukang ojek, Bahar.

“Proses penyelidikannya apakah harus dengan cara menyisir perkampungan dan menggeledah isi rumah warga?,”

tanya Nico.

Dilansir merdeka.com, Jumat (1/2) kemarin, Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, mengatakan, tukang ojek bernama Bahar yang tinggal di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, ditembak OTK sekitar pukul 15.00 WIT. Konon, penumpang tersebut menembak korban dari belakang. Katanya, tertembak di leher tembus pipi dan terjatuh dari motor. Korban kemudian dibawa ke RSUD Paniai oleh seorang sopir truk yang tiba di TKP. (Jubi/Markus You)

Saturday, February 2nd, 2013 | 19:58:15, TJ

Perjuangan Papua Merdeka Mendapatkan Angin Segar dari Kantor MSG di Vanuatu

PMNews mencatat Radio New Zealand International, Vanuatu Daily Post dan disambut Tabloid Jubi seperti telah kami teruskan lewat Papua Press Agency (www.westpapua.net) memberitakan peristiwa bersejarah dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka yaitu bahwa Kantor Sekretariat MSG (Melanesian Spearhead Group) menerima lamaran West Papua (diwakili oleh WPNCL – West Papua National Coalition for Liberation) untuk menjadi anggota MSG.

Walaupun lamaran ini harus disetujui oleh Ketua dan anggota MSG, penekanan dan ulasan disampaikan bahwa West Papua menurut kodrat ialah bagian dari keluarga besar Melanesia, jadi tidak ada alasan untuk mengabaikan eksistensi dan keanggotaan West Papua dalam keluarga Melanesia. Sementara Indonesia yang bukan bagian dari keluarga Melanesia saja telah diberikan status peninjau baru-baru ini, maka ditegaskan oleh politisi senior pendukung Papua Merdeka, Barak Sope bahwa West Papua memang pantas dan harus diterima sebagai anggota MSG.

MSG saat ini berkantor pusat di Port Vila, ibukota Republik Vanuatu, salah satu dari segitiga Port Capitals (Port Numbay, Port Moresby dan Port Vila).

MSG ialah badan resmi di bawah PIF (Pacific Islands Forum), yaitu lembaga resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB sebagai lembaga internasional selalu ketat dengan prosedur dan birokrasi organisasi. MSG merupakan wadah birokrasi PBB di kawasan Melanesia, yang menyampaikan resolusi dan keputusannya kepada PIF, yang kemudian diteruskan kepada Sidang Umum PBB dan sesi-sesi dengar pendapat dan rapat-rapat Komisi serta Sub-Komisi di Kantor PBB.

Bila West Papua didaftarkan sebagai anggota MSG, maka secara resmi dalam birokrasi dan prosedur administrasi PBB isu West Papua menjadi bagian dari isu-isu PBB pada tingkat kawasan, yang kemudian akan meningkat ke tingkat PIF, lalu ke tingkat Komisi dan Sidang Umum.

11 Kursi Tambahan Otsus PB Terancam Tak Terakomodir

MANOKWARI – Pertambahan 11 kursi DPRPB dari jalur Otonomi khusus (Otsus) teracaman tak terakomodir pada pemiilihan umum legislatif 2014 mendatang. Pasalnya, hingga kini belum ada aturan turunan berupa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang ditetapkan oleh Pemerintah provinsi Papua Barat dan DPRPB. Padahal Perdasus ini sebagai petunjuk teknis.
“Karena belum ada perdasus, 11 (sebelas) kursi Otsus di Papua Barat terancam tidak terakomodir dalam Pemilu legislatif 2014,” kata Ketua KPU Papua Barat Thimotius Sraun kepada wartawan, Kamis (31/1).

Penambahan kursi DPRPB, lanjut Sraun menjelaskan, mengacu pada pertambahan jumlah penduduk provinsi Papua Barat telah mencapai 1.095.161 jiwa. Penambahan alokasi kursi ini pun mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf (b) Undang-undang (UU) No. 8 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Peningkatan jumlah kursi di DPRD PB itu pada gilirannya berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kursi dari jalur otsus, yaitu dari 9 kursi menjadi 11 kursi. Sehingga total kursi dari 45 menjadi 56 kursi pada pemilihan umum 2014 mendatang,” jelasnya lagi.

Dikatakan, peningkatan itu sesuai ketentuan pasal 6 ayat (4) UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Prov Papua. Besar kemungkinan sebelas kursi tersebut terancam tidak terakomodir karena belum rujukan aturan (Perdasus) mengaturnya. “Kalaupun sudah ada tetapi belum disahkan maka, para penerima amanah dari rakyat selaku pemilik hak atas kursi otsus hendaknya mengupayakan percepatan proses pengesahan produk hukum tersebut sebagai wujud kepedulian,” ungkap Sraun.

Ditambahkan Sraun, KPU Papua Barat akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif, legislatif dan Majelis Rakyat Papua Barat, untuk mendorong percepatan proses pengesahan yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur rekrutmen anggota DPRPB terkait pengisian kursi Otsus di Papua Barat sebanyak sebelas kursi.(Sera/don/l03)

Jum’at, 01 Februari 2013 21:45, Binpa

Gas Tangguh Diekspor ke Korea 2013-2016

JAKARTA [PAPOS] – Pemerintah mengekspor gas alam cair Tangguh, Papua Barat yang sebelumnya untuk Sempra, AS ke pembeli Korea Selatan, Korea Gas dengan volume 16 kargo per tahun selama 2013-2016.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini di Jakarta, Jumat mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat penunjukan kepada BP Berau Ltd untuk menjual LNG Sempra ke Kogas.

“Kami baru saja mengeluarkan surat penunjukan penjual ke BP,” katanya. Menurut dia, harga gas Sempra ke Kogas memakai formula 14,35 persen dikalikan patokan harga minyak di Jepang (Japan crude cocktail/JCC) ditambah konstanta 0,5 dolar AS per juta british thermal unit (MMBTU).

Dengan asumsi harga JCC sebesar 100 dolar AS per barel, maka harga ekspor LNG Tangguh ke Kogas menjadi sekitar 14,85 dolar AS per MMBTU.

Menurut Rudi, periode waktu ekspor ke Kogas memang hanya sampai 2016, karena gas selanjutnya akan digunakan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pada 2016, sejumlah fasilitas terminal penerima LNG akan beroperasi di antaranya berlokasi di Jateng, Lampung, dan Indonesia bagian timur. “Kami juga akan memasok gas Sempra ke Terminal Jakarta,” katanya.

Rudi menambahkan, selama ini, pembeli Kogas selalu kooperatif dengan keinginan Indonesia. “Kogas pernah mau melepas dua kargo ke PIM (Pupuk Iskandar Muda) yang saat itu memang sedang membutuhkan,” ujarnya.

Secara total, volume LNG eks-Sempra mencapai 42 kargo per tahun. Sebagian LNG sudah dialokasikan ke pembeli domestik berdasarkan surat Menteri ESDM bernomor 8115/10/MEM.M/2012 ke Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas tertanggal 23 November 2012.

Sesuai surat itu, gas Sempra dialokasikan ke pembeli domestik dengan rincian pada 2013 sebanyak 10 kargo yang terdiri dari 8 untuk pupuk dan 2 untuk PT PLN.

Lalu, 2014 sebanyak 20 kargo yang terdiri dari pupuk 8 kargo dan PLN 12 kargo dan 2015 dialokasikan 20 kargo untuk domestik dengan rincian PLN 12 kargo dan proyek baru 8 kargo. Selanjutnya, pada 2016-2018, ada sebanyak 21 kargo yang terdiri dari PLN 12 kargo dan proyek baru 9 kargo, serta terakhir sebanyak 16 kargo untuk proyek baru di 2019.

Khusus PLN, harga gas Sempra memakai formula 11-13 persen dikalikan JCC dan ditambah satu dolar AS per MMBTU. Surat Menteri ESDM itu juga menyebutkan, sisa kargo Sempra akan dialokasikan ke pembeli lain dengan harga tertinggi.

Deputi Operasi SKK Migas, Gde Pradnyana menambahkan, sisa gas Sempra lainnya belum ditetapkan alokasinya. “Kami mencari pembeli dengan harga terbaik,” katanya. Sebelumnya, diketahui sejumlah pembeli dari Jepang menginginkan gas Sempra tersebut. [ant/ida]

Sabtu, 02 Februari 2013 01:03, oleh Ant/Ida/Papos

Ke-6 Aktifis KNPB Wilayah Timika akan disidangkan 7 Februari 2013

Steven I dan Romario Y
Steven I dan Romario Y

Timika – Berkas pemeriksaan Ke-6 aktifis KNPB Wilayah Timika di ajukan ke Pengadilan Negeri Timika rencana akan disidangkan hari kamis, 7 Februari 2013; Keenam tersangka dijerat dengan pasal alternatif. Yakni pasal 106 KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara atau Makar dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun, Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Alat Tajam.

Sementara itu Steven Itlay dari tahanan dalam pesan singkatnya menyatakan bahwa :

“Persidangan ke-6 aktifis KNPB Wilayah Timika akan dilaksanakan mulai hari Kamis, 7 Februari 2013 mendatang kasus pertama saat penangkapan adalah ALAT TAJAM tetapi karena tidak terbukti untuk dipersidangkan, maka polisi tambahkan lagi dengan kasus MAKAR. Mohon advokasi dan pantau kasus ini…! Segra Konsulidasi Rakyat di Timika dan dukungan doa.”

 Ujar dari dalam tahanan LP di SP V Timika-Papua.

Dan dalam surat kabar lokal (Radar Timika) Edisi hari Jumat, 01 Februari 2013, halaman 09, Ketua Pengadilan Timika, menjelaskan bahwa,

 “dijeratnya keenam tersangka dengan kasus makar, bukan merupakan keputusan atau kewenangannya melainkan dari Penyelidik. Demikian juga halnya dengan pelimpahan hingga dilaksanakannya sidang di Timika. Karena biasanya kasus makar, kerap disidangkan di propinsi atau bahkan di Jakarta. Itu semua tergantung keputusan polisi. Kami prinsipnya selalu siap menyidangkan kasus yang dilimpahkan kepada kami,”

katanya dalam Surat Kabar Radar Timika.

Sementara itu atas nama keluarga  ke-6 aktifis KNPB itu, bapak Luis Yatipai mengatakan bahwa ihak keluarga sangat tidak setuju mereka disidangkan di Jayapura atau Jakarta.

 “Kami pihak keluarga sangat tidak setuju disidangkan diluar kota Timika.

Ucap dengan nada keras.

Dan juga saudara Paskalis Douw, Wakil Ketua KNPB Wilayah Timika, mengatakan

“kami tidak mau masalah ini bawa keluar dari kota Timika. Kita buktikan dari pengadilan untuk apa masalah ini dibawa keluar.”

 Katanya.

Untuk kronologis penangkapan dan pemeriksaan di Reskrim Polres Timika bisa klik disini :  http://knpbnews.com/blog/archives/1349#more-1349

February 01, 2013, KNPBNews

TPN-OPM NILAI JURNALIS INDONESIA SIARKAN PROPAGANDA TNI/POLRI DI PAPUA

Ilustrasi (http://www.wpnla.net/mawel)
Ilustrasi (http://www.wpnla.net/mawel)

Jayapura — Setelah melakukan klarifikasi pemberitaan di media mengenai penyerahan diri  Daniel Kogoya, Kepala Staf Umum TPN-OPM, Teryanus Sato menilai jurnalis Indonesia di Papua ikut memainkan propaganda politik kolonial Indonesia. Propaganda itu terlihat dari pemberitaan media tentang infomasi yang tidak benar dan tidak jelas.

“TPN-OPM Markas Pusat menegaskan bahwa semua jurnalis yang pernah muat berita tentang Daniel Kogoya menyerah kepada NKRI atau Dany Kogoya cs insaf, segera memberitakan kembali bahwa Daniel Kogoya ini Kepala Staf dari Komando Pertahanan mana? Mengapa? Karena semua wartawan yang telah menulis artikel tentang Daniel Kogoya belum menyebutkan Keasatuan dan Kepala Staf dibawah Komando siapa,”

tulis Teryanus Satto dalam releasenya yang dikirim kepada tabloidjubi.com, Kamis (31/1).

TPN-OPM, menurut Sato akan menilai oknum wartawan tertentu ikut memainkan propaganda politik.

“Jika semua wartawan belum memberitakan dua hal ini kepada publik melalui media, maka TPN-OPM menilai bahwa wartwan-wartawan Indonesia di Papua ikut bermain dalam propaganda media yang tidak sehat dan primitif. Sebab propaganda murahan seperti ini  mengerdilkan jiwa dan semangat wartawan itu sendiri.”

Selain media, TPN-OPM menurut Sato juga meminta kejelasan status Daniel Kogoya.

“Pemerintah Prov Papua, Pangdam dan Kapolda pun harus segera memberikan keterangan pers atas status Daniel Kogoya yang benar. Jika tidak ada keterangan Pers, maka propaganda murahan yang diskenariokan oleh Pangdam dan Kapolda telah nyata,”

kata Satto (Jubi/Mawel)

 Thursday, January 31st, 2013 | 21:47:07, TJ

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny