WPAT Prihatin, RI Membatasi Pelapor Khusus PBB Kunjungi Tapol Papua dan Ambon

Jakarta – The West Papua Advocacy Team (WPAT) mengatakan prihatin dengan tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang membatasi Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Frank La Rue untuk mengunjungi tahanan politik Papua dan Ambon.

The West Papua Advocacy Team berbasis di New York Amerika Serikat, PO Box 21873, Brooklyn, NY 11202-1873, wpat@igc.org, +1- 575-648-2078. The West Papua Advocacy Team beranggotakan akademisi, pembela hak asasi manusia dan pensiunan diplomat AS. Ed McWilliams, mantan wakil Dutabesar Amerika untuk Indonesia memimpin WPAT.

Dalam Siaran Pers yang diterima majalahselangkah.com, Sabtu, (12/1), WPAT mengatakan, pada bulan Mei 2012 pemerintah Indonesia mengundang Frank La Rue untuk mengunjungi Indonesia. Selanjutnya, La Rue membuat rencana dan mengatakan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jenewa bahwa dia berencana untuk mengunjungi tahanan politik di Jayapura dan Ambon.

Kunjungan ke tahanan politik di Papua dan Ambon adalah perhatian utama La Rue . Dia juga berencana untuk mengunjungi seorang ulama Syiah dipenjara di Sampang, Pulau Madura. Namun, Pemerintah Indonesia menilai kunjungan Frank La Rue ke Papua dan Ambon justru akan meningkatkan intensitas politik di wilayah itu. Pemerintah Indonesia hanya mengizinkan Frank La Rue mengunjungi Jakarta dan Sampang.

Frank La Rue menolak untuk berkunjung ke Indonesia jika ia tidak dapat mengunjungi tahanan politik di Papua dan Ambon. Sesuai rencana, Frank La Rue dijadwalkan tiba di Jakarta pada 14 Januari 2013. Ia berencana untuk tiba di Jayapura pada tanggal 18 Januari.

The West Papua Advocacy Team mendesak Pemerintah Indonesia untuk mencabut pembatasan Pelapor Khusus PBB untuk bertemu dengan para tahanan politik Papua dan Ambon.

“Pemerintah Indonesia bertanggung jawab kepada masyarakat internasional untuk menghormati hak-hak tahanan politik di bawah ketentuan konvensi internasional. Kunjungan Pelapor Khusus adalah sarana sarana penting untuk memastikan kepatuhan Indonesia dengan kewajiban internasional,”

tulis WPAT.

The West Papua Advocacy Team menulis, kelompok hak asasi manusia memperkirakan, ada lebih dari 100 tahanan politik di Indonesia, terutama Papua dan Maluku, termasuk 15 warga Papua dipenjarakan dengan dakwaan makar.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengecam keras atas terkait pembatasan kedatangan Pelapor Khusus PBB ke Papua dan Ambon.

“KNPB kecam larangan atau upaya Pemerintah Indonesia melalui Menlu untuk menyembunyikan persoalan pelanggaran HAM di Papua, kami desak pelapor PBB untuk bertemu dengan Fileb Karma cs yang dipenjara. Pertemuan dengan Menlu tanpa ke Papua hanya akan menjadi ajang dan ruang bagi indonesia untuk “tebar posona” atau memanipulasi citranya di mata internasional,”

kata ketua KNPB, Victor Yeimo ketika dihubungi majalahselangkah.com .

“Orang Papua tulis buku dilarang, orang Papua lakukan ibadah dilarang, orang Papua buat demo dilarang, semua dilarang oleh penguasa Indonesia di Papua. Papua dijadikani daerah protektoral bagi kepentingan ekonomi politik kolonialisme dan kapitalisme global,”

kata Victor.

KNPB meminta Frank La Rue, UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression harus datang dan lihat langsung korban-korban pelanggaran HAM yang bertebaran di penjara-penjara Indonesia di Papua, dan kuburan-kuburan korban rakyat yang mati dibunuh karena berdiri berjuang menyampaikan hak mereka secara damai.

Tapol Papua. Foto: http://p.twimg.com

Dalam Pers Release yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com, KNPB meminta La Rue mengatur jadwal kunjung ke Papua tanpa intervensi Pemerintah RI, untuk bertemu langsung dengan Fileb Karm, cs yang sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara atas aksi ekspresi damai yang dilakukan di Jayapura, Papua 2004 lalu.

KNPB juga mengatakan, PBB segera menjamin hak rakyat Papua untuk melakukan aktivitas damai dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri.

“Kami berharap, Pelapor Khusus PBB, dalam kunjungan ini membicarakan agar cap teroris, makar, pengacau, dan lainnya yang ditujukan negara Indonesia kepada aktivis KNPB dan pejuang Papua lainnya dihilangkan, karena sudah tidak relevan lagi dalam era yang terbuka, di mana stigma tersebut sengaja dibuat untuk membungkam aksi-aksi damai yang dilakukan oleh rakyat West Papua,”

tulisnya. Laporan menarik dari WPAT bisa dibaca di sini KLIK. (Yermias Degei/MS)

Sat, 12-01-2013 10:28:44, MJ

January 12, 2013 0

Sebby Sambom : Orang Papua Bakal Diperingatkan

Jayapura –– Aktivis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan orang Papua bakal diperingatkan. Ketegasan ini akan berlaku bagi mereka (orang Papua) yang selama ini bekerja untuk Negara Republik Indonesia (NKRI) yakni memperjuangkan pemekaran dan berjuang menerima bantuan negara.

Hal ini dikemukakan aktivis HAM di Jayapura, Sebby Sambon saat menghubungi tabloidjubi.com via telepon, Jumat (11/1). Peringatan ini bakal dilakukan oleh Tentara Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

“OPM akan memberikan warning bagi setiap orang Papua yang selama ini bekerja untuk Indonesia. Itu sudah kesepakatan yang dibuat,”

ujarnya. Bagi yang bekerja untuk NKRI bakal diberi peringatan tegas dan mereka juga terancam kehilangan nyawa.

Sebby juga menyinggung penembakan seorang warga sipil dan satu anggota TNI di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Kamis, (10/1) sekitar pukul 17.40 WIT. Menurut Sebby, penembakan di mulia adalah pembalasan atas penghinaan Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo kepada pimpinan TPN-OPM, Goliat Tabuni. TPN-OPM mengklaim penembakan tersebut dilakukan oleh mereka.

“Penembakan itu adalah pembalasan atas penghinaan yang pernah dilontarkan bupati Henock. Bupati juga sewaktu-waktu akan ditembak,”

tuturnya.

Terkait pernyataan polisi soal tukang ojek yang tertembak, Sebby menyatakan, bukan tukang ojek namun ia menduga anggota intelijen yang menyamar sebagai pengojek.

“Saya duga demikian karena sudah cek ke banyak orang dilokasi kejadian, mereka menyatakan disana banyak intel yang menyamar sebagai tukang ojek dan pekerja lainnya,”

kata Sambom.

Seperti dikabarkan sebelumnya, aksi penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil kembali terjadi di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua, Kamis 10 Januari sekitar pukul 17.40 WIT. Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua mengklaim pelaku penembakan bukan gerombolan sipil bersenjata.

Zebua mengaku, salah satu personilnya ditembak dalam peristiwa itu bernama Praka Hasan anggota Batalyon 753 AVT Nabire yang bertugas di Puncak Jaya. Sementara itu, Juru Bicara Polda Papua Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, korban tewas adalah warga sipil.

“Warga sipil yang ditembak dan tewas bernama Abbas Hadis pekerjaan tukang ojek, ia ditembak di bagian dada kanan,”

kata Gede. (Jubi/Musa)

Friday, January 11th, 2013 | 21:12:05, TJ

January 11, 2013 0

Penghianat Akan Dijadikan Blacklist TPN-OPM

Jayapura — Jendral (Gen.) Goliat Tabuni mewarning seluruh orang asli Papua agar tidak menghina perjuangan penentuan nasib sendiri. Sebab orang yang menghina perjuangn orang Papua dalam bentuk apapun, akan menjadi target operasi revolusi Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Pernyataan ini disampaikan Gen. Goliat Tabuni melalui Kepala Staf Umum, Teryanus Satto.

“Setiap orang asli Papua jangan coba-coba menghina segenap pemimpin dan anggota TPN-OPM yang berjuang untuk hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) bagi Bangsa Papua,”

katanya melalui press realesenya kepadatabloidjubi.com, Jumat (11/1).

Menurut Satto, Pimpinan TPN-OPM Gen. Goliat Tabuni menyatakan, bagi orang asli Papua yang menghina perjuangan akan dijadikan blacklist TPN-OPM. Bahkan menurut Satto, salah satu orang yang jadi target adalah Henock Ibo, Bupati Puncak Jaya, yang mengeluarkan pernyataan bahwa Goliat Tabuni banyak hutang dan tak mampu melunasi.

“Pernyataan ini dimuat beberapa waktu lalu di media lokal di Papua yang isinya itu menyatakan: “Kami akan melunasi, lalu dia akan menyerahkan diri”.

Katanya ini penghinaan terhadap TPN-OPM, sebab kami tidak pernah merasa berhutang, kecuali hutang kepada rakyat Papua,” tulis Satto dalam pers realesnya yang dikirim ketabloidjubi.com, Jumat (11/1).

Dalam pers realese itu, TPN-OPM juga menyerukan warga Indonesia yang ada di tanah Papua, terutama sipil tidak menjadi mata-mata TNI/Polri.

“Jika ada rakyat sipil jadi agen mata-mata, akan menjadi target operasi. Orang Indonesia yang sipil, yang sedang cari makan di tanah Bangsa Papua, agar Anda jangan menjadi mata-mata TNI/Polri, karena Anda akan menjadi target TPN-OPM,”

katanya.

Menurut Satto, operasi warga sipil yang jadi mata-mata dan penghinaan perjuangan Papua itu, merupakan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012 lalu. Keputusan itu siap dilaksakan, karena itu seluruh lapisan masyarakat yang ada di Papua sekarang wajib memperhatikannya.

“Keputusan ini akan berlaku di seluruh tanah Papua,”

katanya, tanpa menyebutkan waktu persis berlakunya.

Menurut Satto, TPN-OPM siap melaksanakan revolusi tahapan dan revolusi total, guna memperoleh hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) berdasarkan the UN Universal Declaration of Human Rights yang telah diterima dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1948, Resolusi PBB 1514 (XV) tentang Dekolonisasi, dan the International Covenat on Civil and Polical Rights Aricle 1 Paragraph 1, 2 & 3.

Sebab hal ini yang telah diterima dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, serta the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang telah diterima dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007.

Demikian pernyataan resmi TPN-OPM Markas Pusat. Pernyataan ini dibuat dan dikeluarkan, guna menjadi perhatian semua pihak dan dapat dilaksanakan.

“Kami sampaikan terima kasih atas perhatian Anda,”

tutup pers reales TPN-OPM atas nama kepala staf umumnya, Mayjen Teryanus Satto, NRP. 7312.00.00.003. (Jubi/Benny Mawel)

Friday, January 11th, 2013 | 19:18:36, TJ

January 11, 2013 0

TPN-OPM Akui Bertanggungjawab Penembakan di Puncak Jaya

Jayapura — Markas besar Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) secara resmi mengeluarkan penyataan atas kasus penembakan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, 10 Januari 2013. Dari pernyataan resminya ini, mereka mengaku bertanggungjawab atas kasus penembakan seorang anggota TNI dan seorang tukang ojek di Puncak Jaya.

Hal ini dikatakan Kepala Staf Umum TPN-OPM, Mayjen Teryanus Sato melalui pers realesnya ke tabloidjubi.com, Jumat (11/1).

“Penembakan terhadap anggota TNI dari Batalyon 753 Nabire dan seorang tukang ojek, yang juga anggota intelijen Indonesia adalah murni dari TPN-OPM di bawah Pimpinan Komandan Operasi Pos Jambi (Lekagak Telenggen), atas Komando Nasional di bawah Pimpinan Panglima Tinggi TPN-OPM (Gen. Goliat Tabuni),”

tulisnya.

Menurut Mayjen Teryanus, aksi penembakan ini adalah pembalasan atas penghinaan yang telah dilontarkan Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo, kepada Pimpinan TPN-OPM, yakni Panglima Tinggi Gen. Goliat Tabuni melalui media Cepos (Cenderawasih Pos) dan Papua Pos pada tanggal 9 Januari 2013.

“Dengan penghinaan ini, TPN-OPM secara resmi mengeluarkan pernyataan ini. Pertama, aksi penembakan ini adalah murni dari TPN-OPM dibawah Komando Panglima Tinggi Gen. Goliat Tabuni sebagai bentuk pembalasan atas penghinaan yang telah dilontarkan oleh Bupati Puncak Jaya Henock Ibo pada media Cepos danPapua Pos beberapa waktu lalu.

Kedua, penembakan ini juga sebagai aksi penolakan atas peresmian Kodim 1714 Puncak Jaya, Papua belum lama ini. Ketiga, penyerangan ini telah dilakukan oleh TPN-OPM murni di bawah pimpinan Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Pos Jambi, Puncak Jaya), atas perintah Panglima Tinggi TPN-OPM (Gen. Goliat Tabuni).

TPN-OPM membuat pernyataan ini, guna menjadi perhatian semua pihak. Pernyataan ini dikeluarkan di Markas Pusat TPN-OPM, pada tanggal : 11 Januari 2013. An. Panglima Tinggi TPN-OPM. Kepala Staf Umum. Mayjen Teryanus Satto. NRP. 7312.00.00.003.

Sebelumnya, Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen. Christian Zebua menyebutkan pelaku penembakan tersebut bukanlah kelompok TPN/OPM.

“Tidak benar pelaku penembakan gerombolan bersenjata (OPM-red), itu dari oknum OTK (orang tidak dikenal),”

ujar Pangdam melalui pesan singkatnya (10/01).

Kapolda Papua, Irjenpol. Tito Karnavian , kepada tabloidjubi.com, Jumat (11/01) mengakui semua kemungkinan bisa terjadi, termasuk jika pelaku penembakan adalah kelompok Goliat Tabuni. Namun dari pemeriksaan sementara Kepolisian bukan kelompok itu.

“Kita lihat selain kelompok ini ada kelompok lain lagi di Kabupaten Puncak Jaya. Yang pasti kita sudah mengarah pada satu kelompok. Sementara mengenai apa motifnya, kita bisa menjawab motif jika pelakunya sudah tertangkap atau ada orang dalam yang bercerita,”

kata Kapolda. (Jubi/Benny Mawel)

Friday, January 11th, 2013 | 18:47:17, TJ

January 11, 2013 0

UP4B : Tak Fair Nilai Otsus Gagal

Jayapura – Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Batat memandang, bila ada pihak yang menilai otonomi khusus (otsus) gagal sangat tidak fair. Pasalnya pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana puluhan trilyun rupiah.

“UP4B menilai otsus tidak gagal, jadi kalau ada yang menilai demikian itu sangat tidak fair. Karena pemerintah pusat sangat konsen membangun Papua dengan menggelontorkan dana yang cukup besar,”ujar Letjen Pur. Bambang Darmono Kepala UP4B kepada wartawan, Rabu 9 Januari.

Menurutnya,otsus baru berlangsung 11 tahun dari 25 tahun yang diprogramkan, jadi tidak bisa dikatakan langsung gagal, karena masih banyak waktu. “Tidak fair katakan otsus gagal, karena baru 11 tahun, mungkin nanti sudah mencapai 25 tahun semua ketertinggalan itu sudah bisa terjawab,”ucapnya.

Bambang Darmono juga membeberkan tugas dari UP4B. “Dalam kesempatan ini saya menjelaskan bahwa UP4B tidak memiliki anggaran untuk dikelolah atau menjadi proyek. Yang dimiliki hanya anggaran operasional. Dan itupun asalnya bukan dari dana Otsus tapi dari pemerintah pusat,”tegasnya.

Mengenai tugas UP4B, kata Darmono, adalah, memberikan dukungan kepada presiden terkait koordinasi, perencanaan, fasilitas serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. “Presiden ingin menunjukkan melalui UP4B, bahwa negara nyata hadir di tengah-tengah masyarakat Papua,”imbuhnya.

Darmono juga mengungkapkan kondisi riil Papua saat ini, yakni masih banyak wilayah yang terisolir. “Dari inventarisir yang kami laksanakan langsung ke lokasi, masih ada sekitar 20 wilayah yang terisolir yang berbuntut minimnya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, juga masih adanya gangguan keamanan dari kelompok bersenjata yang disertai penyerangan kepada aparat keamanan,””ujarnya.

Kondisi lain yang terjadi di Papua, masih adanya demonstrasi disejumlah kota yang mengangkat issu otonomi khusus gagal. Konflik Pilkada yang disertai dengan terjadinya kekerasan. Papua juga masih terkendala dengan instrumen hukum berupa Perdasi dan Perdasus.

Adapun kebijakan UP4B yang kemudian disetujui pemerintah pusat untuk 2012 adalah lahirnya Perpres nomor 84/2012 tentang pengadaan barang dan jasa kantor Pemerintah, yakni memberikan keberpihakan kepada pengusaha orang asli Papua. Pemihakan APBN Perubahan 2012 yakni Rp3,2 Trilyun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. SK Menkes nomor 110/2012 tentang Jaminan kesehatan masyarakat Papua, yang memberikan kekhususan pada pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit.

Surat nomor 258/Menhut-IV/2012 mengenai pemanfaatan taman nasional Lorentz untuk pembangunan jalan sepanjang 140KM dengan skema kerja sama pengelolaan. SK dirjen Planologi no 5-630/UII-PKH/2012 tentang izin penggunaan cagar alam Teluk Bentuni untuk pembangunan jaringan listrik. SK dirjen Pendidikan tinggi no 60/Dikti/Kep/ 2012 tentang beas siswa bagi orang asli Papua.

Guna menekan tingkat kemahalan di Papua, UP4B juga merekomendasikan pembangunan Depo BBM di 4 wilayah. “Depo BBM yang kami rekomendasikan untuk dibangun di Sorong Selatan, Mumugu, Syator dan Asiki,”jelasnya.

Adapun fokus perhatian UP4B untuk tahun 2013 adalah mengupayakan komunikasi konstruktif dengan semua pihak, mendorong penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap semua tindakan pelanggaran hukum, mendorong pembuatan Perdasus/Perdasi untuk mendukunh efektivitasnya jalan pemerintahan darah dalam kerangka otsus.

Pembukaan wilayah terisolir, agar masalah kemiskinan bisa teratasi melalui pembangunan infrastruktur dasar. (jir/don/l03)

Rabu, 09 Januari 2013 21:32, Binpa

January 10, 2013 0

Aktivis HAM Mendesak Pemerintah Indonesia Bebaskan Tahanan Politik

Jakarta – Kalangan aktivis hak asasi manusia mendesak pemerintah membebaskan aktivis dan sineas film asal Papua Dominikus Sorabut dari penjara. Sorabut adalah aktivis yang meraih penghargaan internasional, kemarin.

Aktivis kemanusiaan dari Human Right Watch (HRW) Andreas Harsono yakin Sorabut tidak bersalah atas kasus makar yang ditimpakan kepadanya. Dia pun mendesak pemerintah membebaskan ratusan tahanan politik di seluruh daerah.

“Kami minta Pemerintah Indonesia membebaskan Dominikus Sorabut. Karena kami percaya dia tidak bersalah. Sama halnya kami tidak percaya Putu Oka Sukantara (korban peristiwa 1965 dan peraih penghargaan -red) bersalah ketika dia dipenjara sepuluh tahun antara 1966 sampai 1976 tanpa pengadilan. Kami minta Pemerintah Indonesia berhenti mengingkari keberadaan tahanan politik di negara ini dan membebaskan semuanya. Sekarang ada lebih dari 110 tahanan politik di seluruh Indonesia. Kebanyakan orang Papua dan Ambon,”

kata Andreas.

Sebelumnya, lembaga pemantau kemanusiaan HRW memberi penghargaan internasional kepada dua orang Indonesia. Mereka adalah sastrawan sekaligus korban peristiwa 1965-1966 Putu Oka Sukantara. Selain dia, penghargaan juga diraih aktivis dan pembuat film asal Papua Dominikus Sorabut. Saat ini dia menjalani hukuman tiga tahun penjara atas kasus makar saat mendeklarasikan Republik Federal Papua Barat.

Thursday, 10 January 2013 11:13 , kbr68h

January 10, 2013 0

Panglima TPN PB, Goliat Tabuni Tolak Tawaran Apapun Dari Indonesia

Puncak Jaya – Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPN PB-OPM), Goliat Tabuni menolak tawaran apa pun dari pemerintah Indonesia. Hal itu dikatakan Naman Enumbi staf khusus Goliat Tabuni kepadamajalahselangkah.com, Rabu, (9/1) langsung dari Markas melalui telepon selulernya.

Panglima TPN PB-OPM, Goliat Tabuni.

“Kami menolak tawaran apa pun dari pemerintah Indonesia melalui kaki tangannya di Papua. Kamu tau, kami ada di hutan ini bukan untuk uang, rumah, atau apa pun. Tidak ada gula-gula. Kami hanya merdeka,”

kata Naman Enumbi.

Ia mengatakan, TPN-OPM sudah tahu semua rekayasa yang dibuat oleh pemerintah provinsi Papua dan pemerintah Puncak Jaya.

“Kami tahu semua rekayasa pemerintah Papua. Mereka bicara kepada presiden macam-macam, Kalau berani, silakan dating ke markas ketemu panglima,”

kata Enumbi.

Terkait informasi pembangunan 25 rumah, kata dia, hutan adalah rumahnya TPN-OPM.

“Dia mau bangun 1000 rumah ka, bawa pabrik uang ka tidak akan pengaruh. Goliat sekarang bukan main-main. Dia sekarang panglima,”

katanya.

Ia menjelaskan, waktu Sandera di Gasalema, Tembagapura di bulan Mei 1996, PT Freeport pernah tawarkan Goliat Tabuni 1 Milyar Dolar Amerika. Tapi Goliat Tabuni menolak. Apalagi tawaran Pemerintah Indonesia sekarang, tidak mungkin Jenderal Goliat Tabuni menerimanya.

“Kamu mau apa? Silakan datang saja. Pejabat yang jual-jual nama Goliat itu silakan datang,”

kata dia dengan tada tegas.

“Tidak pernah ada cerita turun gunung. Itu semua cerita bohong. Wartawan jangan tulis berita tanpa tanya ke markas. Kamu bias tulis-tulis berita sembarang. Tapi, kamu ingat semua tawaran tidak akan mematakan perjuangan Papua yang sudah merdeka,”

katanya.

Ia mengatakan, berita resmi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPN PB-OPM) ada di website TPN. Lihat saja di http://www.wpnla.net,” kata dia.

Ia juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo- Yustus Wonda untuk tidak bicara lagi informasi tidak benar.

“Tidak benar informasi soal Goliat mau turun gunung atau serahkan diri. Dia (Henock Ibo ) mau sepakat dengan Polda ka, Pangdam ka, kami tidak perlu. Kami juga sudah menolak keberadaan dan hadirnya Kodim 1714 yang baru diresmikan, Selasa (8/1),”

kata dia. (GE/003/MS)

Wed, 09-01-2013 16:09:21, MS

January 9, 2013 0

Aparat Gabungan Lanjut Operasi Penyisiran di Paniai

Paniai — Keberadaan kelompok John Magai Yogi di Kabupaten Paniai terus diburu aparat keamanan militer Indonesia. Bahkan hingga kini, aparat gabungan TNI dan Polri masih mengejarnya setelah awal pekan ini baku tembak di Waidide, Kampung Pugo, Distrik Paniai Timur.

Digelarnya operasi penyisiran terhadap John Magai Yogi dan kelompoknya, Kapolres Paniai, Antonius Diance belum memberikan keterangan resmi. Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, tidak terhubung.

Meski begitu, sumber tabloidjubi.com menyebut masih berlanjutnya operasi penyisiran tersebut akan berdampak buruk di pihak warga sipil.

“Apalagi di puncak Gunung Ekaugi ada pos. Mereka saling jaga itu,”

katanya.

Anggota Brimob, polisi dan tentara bertugas di pos itu. Setiap kendaraan yang lewat di jalan raya dirazia aparat keamanan.

“Saat ini situasinya tidak aman. Di Pugo tidak ada orang, karena lagi mengungsi. Semua ketakutan. Rumah juga dibakar. Aparat lagi kejar TPN OPM,”

kata Pdt. Nico Degei, pemuka umat Kingmi Papua di Paniai, Rabu (9/1).

Pasukan Brimob dari Kelapa II Depok, Makassar dan Polda Papua yang dikirim untuk memperkuat personil Polres Paniai, menurut Nico, belum ditarik. Padahal pengiriman pasukan tersebut hanya kepentingan pengamanan 1 Desember 2012.

“Sampai saat ini Paniai aman-aman saja. Tapi kenapa ditambah banyak-banyak, terus belum juga ditarik kembali?”

katanya bertanya.

Koordinator National Papua Solidarity (NAPAS), Marthen Goo di Jakarta, Selasa (8/1) kemarin, mengecam terjadinya penyisiran oleh gabungan TNI dan Polri di Kampung Pugo, Paniai. Ia juga menyatakan, mendesak institusi militer segera hentikan aksi kekerasan di Tanah Papua.

Sebelumnya, Senin (7/1) siang, terjadi kontak senjata di Kampung Pugo. Rentetan tembakan saat itu mengagetkan warga setempat. Takut, mereka segera memilih mengungsi ke Madi, Enarotali, dan kampung terdekat lainnya.

Berdalih memburu TPN OPM, warga sipil justru diperlakukan kasar. Terus diinterogasi untuk menunjuk keberadaan John dkk. Menuduh warga setempat ikut membantu dan menyembunyikan kelompok separatis.

“Masyarakat Paniai khususnya di Pugo dan sekitarnya tidak salah. Jadi, sebaiknya kedua kelompok ini menahan diri. Jangan saling kejar, jangan baku tembak, karena masyarakat yang nanti korban,”

ujarnya.

Tak hanya terjadi pengungsian. Pagar dan tanaman di kebun milik warga setempat rusak akibat aksi baku tembak di pinggir Jalan Trans Papua poros Paniai-Deiyai. Dalam operasi penyisiran di Kampung Pugo, 13 buah rumah warga terbakar. Satu rumah yang dibakar dicurigai dihuni John Magai Yogi.

Sempat terjadi kontak senjata. Namun belum ada data mengenai korban di kedua kubu. Hari ini, aksi penyisiran oleh militer masih berlanjut. Situasi tegang sejak dua hari lalu belum redah. Warga Pugo tak bisa kembali ke rumah mereka. (Jubi/Markus You)

Wednesday, January 9th, 2013 | 15:32:53, TJ

January 9, 2013 0

Sekjen OPM: Kami tetap Eksis

JAYAPURA – Pihak TPN-OPM mengaku sama sekali tak mempermasalahkan berdirinya Kodim 1714 di Puncak Jaya tersebut, mereka juga sama sekali tidak takut.

“Oh kami ini TPN-OPM kami tetap eksis, Kami bukan Komite, atau Dewan, atau Aliansi Mahasiswa, atau Presidium atau apapun yang takut dengan gertakan, Kami adalah TPN-OPM, organisasi yang permanen dan akan berjuang sampai tujuan merdeka kami tercapai,”

tegas Sekjen TPN-OPM, Anton Tabuni.

Dirinya juga mengaku tak ada masalah bila pihak Kodim 1714 mencari TPN-OPM.

“Oh itu tidak ada masalah, kami tidak takut, dan kami akan lawan, kita mati mereka juga mati, itukan revolusi. Tulis itu ya,”

teriak Anton Tabuni.

Lanjut Anton,

”Kami tidak tunduk pada siapapun, kami hanya tunduk pada Panglima Tertinggi, Gen. Goliath Tabuni, jadi pemerintah Indonesia jangan main-main, kami akan tetap berjuang, kami tidak takut dengan ada Kodim, kami tidak takut,”

tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai rencana, Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjend TNI Drs. Christian Zebua, Selasa (8/1) pagi ini di Mulia, Puncak Jaya, akan meresmikan berdirinya Kodim 1714 Puncak Jaya, Kodim 1714 ini berada dilingkungan Korem 173/PVB. Demikian disampaikan Kapendam XVII Cenderawasih, Letkol Inf. Jansen Simanjuntak kepada wartawan, Senin (7/1) sore.

”Benar besok (hari ini.red) akan peresmian keberadaan Kodim 1714 Puncak Jaya oleh Panglima sendiri. Rencana peresmian jam 9.00 WIT, “

ujar Kapendam.

Saat disinggung apakah berdirinya Kodim tersebut guna mempersempit ruang gerak TPN-OPM di Mulia?, Kapendam membantah,

”Oh itu sama sekali tidak ada, kita ini semua bersaudara. Ini intinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”

terangnya.

Kapendam mengatakan, kita tidak ada permusuhan dengan mereka.

“Dengan catatan, bila mereka mau bergabung dengan masyarakat, silahkan, senjata harus diserahkan kepada pihak berwewenang. Dan Panglima sudah menjamin bahwa mereka akan dilindungi,”

tambah Kapendam. (bom/don/l03)

Senin, 07 Januari 2013 17:35, BP

January 7, 2013 1

Titus Pekei: “Noken Papua Mengandung Banyak Nilai”

Direktur Ecology Papua Institute, Titus Christoforus Pekei (Jubi/Levi).

Nabire — Di tengah maraknya tokoh politik di bumi Papua, muncul seorang peneliti dan penggagas muda asal tanah Papua yang peduli dengan budayanya. Dia adalah, Titus Christoforus Pekei, SH, Msi, yang berhasil mendaftarkan tas tradisional Papua yang dikenal dengan nama: Noken ke tingkat internasional dalam sidang PBB di Paris, Prancis, beberapa waktu lalu.

“Tanah Papua sangat potensi dengan sumber daya alamnya dan juga ilmu-ilmu dasar, dalam hal ini adat tradisi yang mana mengasa kreatif atau berimajinasi melalui kerajinana tangan yang sangat kaya, salah satunya tas tradisional Papua bernama Noken,”

kata Titus yang juga Direktur Ecology Papua Institute (EPI), beberapa waktu lalu di Deiyai, Papua.

Sebagai ajakan bagi masyarakat tanah Papua, kata Titus, terutama para pengrajin dan juga yang paling utama pemangku kepentingan di tanah Papua, baik dari gubernur hingga tinggkat terendah, pemimpin agama hingga tingkat terendah dan lembaga swadaya masyarakat agar benar-benar melihat hal ini. Sebab sekarang Noken telah ditetapkan dan diakui sebagai warisan dunia.

“Kita harus kembali mendalami ilmu Noken ini. Sebab Noken mengajarkan kita tentang berbagi, demokrasi dan kebenaran,”

kata Titus, yang penulis buku Manusia MEE di Papua dan buku Cermin Noken Papua ini.

Menurut Titus, awalnya Noken yang dianggap sebuah benda yang di mata orang mungkin tak bermanfaat. Namun sebenarnya di dalam Noken, tersimpan banyak makna atau nilai.

“Karena itu, kita harus mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam arti Noken in. Sebab tanpa Noken, tidak ada kehidupan dan tanpa noken tidak ada kebersamaan,”

kata lulusan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.

Titus mengatakan, bagi siapa saja yang nantinya terpilih menjadi pimpinan di suatu daerah, mestinya harus mengenakan atau menggunakan Noken sebagai simbol pelantikan wadah untuk menyimpan aspirasi masyarakat.