Jayapura — Mobil operasional Polisi Resort (Pores) Paniai dengan nomor polisi 5516-XVII dibakar Orang Tak Dikenal (OTK). Dari data yang didapat tabloidjubi.com diketahui pembakar terjadi saat mobil dalam tahap perbaikan di bengkel Kurnia Sari, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai Papua, Kamis dini hari (17/1) sekitar pukul 03.00 WIT.
Diduga pelaku membakar mobil dengan cara menaruh rumput kering di bawah kepala mobil lalu dibakar. mobil itu sendiri sejak, Selasa (15/1) diperbaiki di bengkel karena mengalami kerusakkan dibagian ban,namun alat yang rusak sedang di pesan di ke Nabire.
Kronologis kejadian, pukul 03.00 WIT, seorang pekerja bengkel, Martinus (27) mendengar suara ledakkan, namun yang bersangkutan tidak menduga mobil tersebut terbakar. Saat ledakkan ke dua, barulah yang bersangkutan terbangun dan keluar rumah. Tapi api sudah melahap bagian depan mobil.
Pukul 03.15 WIT, Martinus meminta bantuan tetangganya, Tasya (41) untuk memadamkan api. Pukul 03.30 WIT api dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian saat dikonfirmasi membenarkan terbakarnya mobil operasional Polres Paniai. “Memang benar ada kendaraan truk Dalmas Polres Paniai yang rusak dimasukkan ke bengkel dan malam tadi terbakar. Kalau dilihat ada kemungkinan dibakar karena ada bekas-bekas rumput kering dibawah truk, padahal awalnya itu tidak ada,” kata Tito Karnavian, Kamis (17/1).
Menurutnya, terbakarnya mobil operasional Polres Paniai kemungkinan ada kaitannya dengan kelompok yang ada di wilayah itu. “Kemungkinan itu dibakar dan mungkin ada kaitannya dengan kelompok yang ada disitu, karena beberapa waktu lalu ada gesekan dan camp mereka terbakar. Kita akan lakukan langkah-langkah penegakan hukum dan langkah-langkah komunikasi,” tandas Irjen Pol Tito Karnavian. (Jubi/Arjuna)
Ratusan Bendera Bintang Kejora Dikibarkan Dalam Unjuk Rasa di Manokwari
MANOKWARI — Ratusan bendera bintang kejora dikibarkan di Manokwari, Papua Barat, Kamis (17/1/2013), dalam unjuk rasa masyarakat Papua yang mengatasnamakan West Papua National Authority (WPNA).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Papua, serta mendesak Komisi HAM PBB untuk masuk dan menyelesaikan berbagai persoalan di bumi Cenderawasih.
Aksi dimulai dari samping Gedung Olahraga (GOR) Sanggeng Manokwari, Distrik Manokwari Barat, dengan pengawalan ketat aparat Polres Manokwari dan Brimob Polda Papua di Manokwari. Saat aksilong march di ruas jalan di dalam kota Manokwari, menuju gereja Elim Kwawi, di Distrik Manokwari Timur, pengunjuk rasa membentangkan ratusan bendera bintang kejora berbagai ukuran.
Meskipun sejak awal, aksi massa tersebut ini dilarang. Namun polisi tidak dapat berbuat banyak saat para pengunjuk rasa yang membentangkan bendera bintang kejora memenuhi sepanjang jalan protokol di dalam kota Manokwari.
Dalam aksinya, massa menuntut penuntasan berbagai pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua, terutama kasus pelanggaran HAM berat yang terkesan dibiarkan dan para pelakunya hingga saat ini masih menghirup udara bebas.
Selain itu para pendemo juga mendesak agar Pemerintah Indonesia segera membebaskan Presiden dan Perdana Menteri Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB) yang saat ini ditahan di lembaga pemasyarakatan Jayapura, Papua serta mendesak dewan HAM PBB untuk melakukan investigasi seadil-adilnya guna menyelesaikan masalah Papua.
Aksi ratusan massa WPNA ini meski berlangsung damai dan lancar, namun sempat memacetkan sejumlah ruas jalan protokol. Sebagian pemilik toko yang berada di sepanjang jalan protokol pilih menutup toko untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Jayapura — Orang Papua banyak yang sudah mati karena pelanggaran HAM. Tuntaskan pelanggaran HAM di Papua. Pernyataan ini dikatakan salah satu calon Gubernur Papua, Noakh Nawipa, saat menemui tabloidjubi.com di Jayapura, Papua, Rabu (16/1).
“Saatnya orang Papua hidup aman dan damai, tanpa kekerasan. Orang Papua sudah banyak yang mati, kita tidak ingin itu terjadi lagi,”
katanya.
Komisioner Komnas HAM RI asal Papua Natalius Pigai belum memberikan keterangan ketika dikonfirmasi media ini melalui telpeon genggamnya. Namuan, sedikitnya lebih dari 6.000 laporan pelanggaran yang dilaporkan ke Komnas HAM RI di Jakarta sepanjang tahun 2012. Dari Januari hingga Oktober lebih dari 4.000 yang dilaporkan.
“Hingga November-Desember total ada 6.000 lebih laporan yang masuk,”
kata Natalius, di Jakarta, Rabu 19 Desember 2012, seperti ditulis Kompas.com.
Karena itu, Nawipa berharap, selanjutnya, tidak terjadi lagi pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih.
“Kita tidak mau kalau itu (kekerasan) terjadi lagi. Orang Papua mau hidup tanpa kekerasan,”
Wim Medlama Topi Biru didampinggi Hakim Pahabol Anggota PNWP dan Anggota KNPB saat jumpa pers (Jubi/Mawel)
Jayapura — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengungkap inisial pemilik dan pelaku kasus bom di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Pemilik dan pelaku bom bukan anggota atau oknum struktural KNPB, melainkan oknum yang dimanfaatkan menggiring KNPB ke organisasi teroris.
“Pemboman di Jalan Satlantas dan DPRD dan penemuan bom di Sekretariat KNPB Balim di Wamena, itu bukan anggota KNPB, tetapi oknum tertentu sengaja diskenariokan menghancurkan perjuangan rakyat Papua,”
kata juru bicara KNPB pusat, Roky Medlama ke tabloidjubicom, di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (14/1).
Menurut Medlama, pemilik bom dan yang melakukan pemboman di dua tempat, serta pemilik bom yang ditemukan di Sekretariat KNPB Balim di Wamena, adalah HK.
“Dan orang berinisial HK ini, bukan sturuktur KNPB. Tapi pihak ketiga yang memanfaatkan HK untuk menggiring KNPB ke wilayah teroris. Kepentingan aksinya, menggiring KNPB ke teroris,”
kata pria asal pengunungan tengah Papua ini.
Selain HK, Medlama mengungkap eksekutor peledakan bomnya.
“Pemiliknya HK, kemudian yang melaksanakan peledakan orang yang berinisial NE. Sedangkan siapa yang menyuruh dan otak dibelakang HK dan NE ini, kami dari pihak KNPB tidak tahu. Secara struktural, kami tak tahu menahu dari mana. Siapa pemiliknya, kami di KNPB tak bertanggungjawab,”
jelasnya.
Semua keterangan kepemilikan dan peledakan ini sudah dijelaskan Ketua KNPB Balim di Wamena, menurut Medlama.
“Simeon Daby sudah menjelaskan semua ini kepada polisi setelah dirinya ditangkap polisi. Simeon yang ditahan polisi, kini bersiap-siap menjalani persidangan di PN Wamena. Secara struktural, KNPB tidak pernah merencakan kejahatan. Simeon ditahan tanpa alasan yang jelas,”
terangnya.
Sehingga, menurut Medlama, Simeon Daby seharusnya dibebaskan bersama beberapa anggota KNPB yang ditahan.
“Simeon tidak tahu persoalan karena waktu peledakan dan penemuan bom dirinya ada di luar Wamena,”
tegas Medalama.
Sementara itu, Victor Yeimo, ketika diminta komentar melalui pesan singkat telepon genggam, Ketua Umum KNPB pusat tidak dapat dihubungi, hingga berita ini diturunkan. (Jubi/Mawel)
Jayapura — Pastor John Djonga, tokoh agama Katolik di Wamena mengatakan, tidak ada Natal di Wamena. Hal ini disampaikan dalam Refleksi Natal 2012 dan Sambut Tahun Baru 2013 Para Pembela Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Baptis Voice of Baptist Papua di Gedung P3W Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Selasa (15/1).
“Tidak ada Natal di Wamena karena sejak 1 Desember 2012, dimulai dengan penembakkan hingga 31 Desember 2012. Kekerasan di Wamena memakan korban dari berbagai pihak, termasuk camat di Pirime,”
kata Pastor John Djonga saat menyampaikan materinya yang berjudul hak asasi manusia dari perspektif keadilan.
Menurut Pastor John Djonga, saat ini pihaknya sedang menyusun laporan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Wamena. Pembunuhan, penembakan terjadi sejak Januari 2012 dan laporan yang sedang disusun hingga saat ini sudah berjumlah 37 halaman.
“Dalam pengamatan saya selama beberapa bulan saya berada di Wamena, tidak ada media massa yang berpihak kepada rakyat,”
ungkap Pastor John Djonga dalam refleksi yang bertema Natal Membongkar Situs Kekerasan di Tanah Papua.
Bila berbicara dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi masyarakat di kampung-kampung, menurut Pastor John Djonga sama seperti melihat awan putih di kaki Gunung Cycloop, karena dalam pembangunan telah terjadi begitu banyak pelanggaran terhadap hak-hak rakyat terhadap pembangunan itu sendiri. kekerasan yang tidak berhenti.
“Dulu orang Wamena rajin berkebun dan hidup dari hasil kebunnya tetapi sekarang sudah tidak ada. Orang kampung dari Hepuba kalau mau beli sayur harus ke pasar di Kota Wamena,”
kata Pastor John Djonga lagi.
Dalam Refleksi Natal 2012 dan Sambut Tahun Baru 2013 Para Pembela Hak Asasi Manusia di Gedung P3W Padang Bulan ini hadir pula Fien Yarangga dari Jaringan Kerja Perempuan ‘Tiki’, Matius Murib mantan Anggota Komnas HAM Perwakilan Papua, Direktur KontraS Papua, Helena Olga Hamadi. (Jubi/Aprila Wayar)
Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan saat diwawancarai wartawan di Kota Jayapura, Papua. (Jubi/Levi)
Jayapura — Setelah melakukan kunjungan ke Papua terkait penyelesaian masalah Papua pada September 2012 lalu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan, mengaku sudah memberikan pertimbangannya ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya sudah memberikan pertimbangan, penyelesaian masalah Papua sebaiknya dibicarakan bersama. Jawaban Presiden SBY menyambut baik hal itu,”
kata Albert, saat ditemui usai mengikuti perayaan malam Natal bersama Partai Amanat Nasional di Kota Jayapura, Papua, Minggu malam (13/1).
Menurut Albert, pihaknya juga telah didatangi beberapa tokoh Papua seperti Pater Neles Tebay dan Beny Giay, serta beberapa tokoh agama lainnya asal Papua. “Mereka mendorong untuk diadakan dialog dan mudah-mudahan dialog itu bisa dilaksanakan pada tahun 2013 ini. Tapi saya tak tahu pastinya di bulan apa,” katanya.
Hanya saja menurut Albert, pihaknya bekerja ke arah itu (mendorong adanya dialog). Sebab semuanya, termasuk Presiden SBY mengharapkan tanah damai bagi Papua.
“Saya pikir semua, termasuk Presiden SBY bekerja dan mempunyai kemauan ke arah itu (dialog) dan tinggal tunggu waktunya,”
katanya.
Sedangkan pertimbangan lain ke Presiden SBY, kata mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini, yakni Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua agar dilaksanakan sepenuhnya, baik oleh jajaran di daerah, maupun pemerintah pusat.
“Yang lain, KPK harus diadakan nyata di Papua dan harus turun ke Papua, karena banyak rakyat Papua mengeluh, mereka mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban dana Otsus itu. Sehingga KPK sebaiknya ada disini (Papua),”
kata Albert.
Sekadar diketahui, Albert yang saat menjadi anggota Komnas HAM, dia pernah menjadi Ketua Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timtim (1999), KPP HAM Abepura (2000), Ketua KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (2001), serta dilantik menjadi Watimpres Bidang Hukum dan HAM pada Januari 2012 lalu.
Pada kunjungannya ke Papua selaku Watimpres, Albert bertemu jajaran pemerintahan di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya. Diantaranya, MRP, Mapolda Papua dan Makodam XVII Cenderawasih, para pimpinan LSM, dan tokoh gereja. Kunjungan ini, tindaklanjut dari pertemuan dengan para tokoh masyarakat Papua di Kantor Wantimpres pada tanggal 3 Juli 2012 sebelumnya. (Jubi/Levi)
JAYAPURA – Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan ‘Panglima’ Tentara Pembebasan Nasional (TPN)- Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gen. Goliath Tabuni. Kali ini, Goliath menyatakan tidak menginginkan bantuan atau perhatian apapun dari pemerintah Papua maupun Puncak Jaya. Bagi Goliath hal terpenting bagi dirinya dan masyarakat Papua adalah kemerdekaan,
“Kita tidak mau yang lain, kita hanya mau merdeka saja,”
ujar Panglima tertinggi Gen. Goliat Tabuni bersama Sekjennya Anton Tabuni saat menghubungi Bintang Papua, Minggu (13/1) malam.
“Merdeka itu harga mati, “
tegasnya.
Bahkan pihaknya juga menyatakan tidak akan ada pertemuan dengan siapa pun, apalagi untuk membahas negosiasi atau bentuk-bentuk tawaran dari pemerintah Puncak Jaya, Papua, maupun pemerintah Indonesia.
”Kita tidak akan lakukan negosiasi atau pertemuan-pertemuan untuk itu,”
tambahnya.
Diteruskan oleh Sekretaris Jenderal, Anton Tabuni, bahwa sangatlah tegas apa yang disampaikan oleh Goliath Tabuni, bahwasanya apapun tawaran pemerintah tidak akan mereka terima,
”Sudah, tidak ada itu tawar menawar, kita tidak mau uang atau jabatan apapun, sudah jelas kita tolak segala bentuk tawaran dari pemerintah, kita ini sudah menderita terlalu lama, jadi stop dengan tawaran tawaran itu, kalau tawaran untuk merdeka kita terima,”
katanya.
Yang diinginkan oleh OPM, menurut Anton adalah pengakuan terhadap kedaulatan mereka,
”Kita mau pengakuan terhadap kedaulatan Papua Barat, khusunya Amerika, Belanda harus mengakui kemerdekaan kami, dan Indonesia segera menyerahkan kedaulatan kepada kami pada tanggal 1 Mei 2013, penyerahan itu sebagai pengakuan Pemerintah Indonesia bahwa kami telah merdeka,”
ujarnya.
Ditegaskan oleh Anton, bila nantinya keinginan mereka tersebut tidak diindahkan, mereka akan melakukan revolusi total sebagai bentuk perlawanan dibawah komando Gen. Goliath Tabuni,
”Ini adalah pernyataan dan sikap kami, jelas kami hanya mau merdeka,”
Kami menyampaikan kepada rakyat West Papua dan seluruh anggota dan pengurus KNPB dimana saja berada, bahwa menghadapi Pemilihan Umum Indonesia, Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati Indonesia atau DPR Indonesia diatas tanah Papua, KNPB telah menyatakan sikap tegas bahwa:
1. Keberadaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan semua agenda kolonial Indonesia diatas tanah Papua, termasuk pemilihan-pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati atau DPRD/P) adalah sesuatu yang illegal dan merupakan bagian dari praktek penjajahan itu sendiri.
2. Hak politik rakyat West Papua belum sah dan berlaku dalam pemilihan jabatan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua, sebab status politik wilayah Papua Barat dalam NKRI belum final, dimana hak politik orang Papua dalam Pepera 1969 dimanipulasi, digadai, dan dicederai dalam rekaya pelaksanaan prinsip one man one vote.
3. Praktek berdemokrasi Indonesia dalam Pemilu, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati atau DPRP/P yang sangat sarat dengan nafsu atau ambisi kedudukan, kehormatan dan uang adalah suatu pembodohan dan penghancuran terhadap tatanan nilai-nilai adat dan budaya melanesia. Malpraktek penyelenggaraan Pemilu Indonesia di West Papua telah berdampak pada hancurnya rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan serta solidaritas bangsa Papua dalam hidup dan perjuangannya.
4. Apapun kebijakan Indonesia di West Papua, dan sebagus apapun visi dan misi dari antek-antek kolonial yang menjadi kandidat Gubernur, Bupati atau DPRP/D yakinlah bahwa itu hanyalah retorika, itu hanyalah utopis atau sesuatu yang mustahil terwujud. Sebab, ada nubuat: “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi,dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt. Izaac Samuel Kijne, Wasior, Manokwari, 25 Oktober 1925).
5. Setiap orang Papua yang ikut aktif dalam segala kebijakan kolonial Indonesia (termasuk Pilkada), bagi Indonesia dan di mata dunia adalah bukti loyalitas bangsa Papua terhadap kolonial Indonesia. Hal tersebut, tanpa disadari, akan mematikan semangat perjuangan dan simpati internasional terhadap perjuangan banga Papua Barat untuk bebas dari kungkungan negara kolonial Indonesia.
Berdasar pada alasan-alasan tersebut diatas, dan demi kehormatan identitas, martabat dan harga diri bangsa Papua Barat, dan demi perjuangan yang mulia, kami menyatakan dengan tegas kepada rakyat dan anggota KNPB bahwa:
1. Rakyat West Papua, dan seluruh anggota KNPB tidak terlibat untuk memilih dan ikut menyukseskan Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati Indonesia atau DPR Indonesia diatas tanah Papua.
2. Rakyat West Papua, anggota KNPB dan para antek-antek kolonial yang menjadi calon Pilkada agar berhenti menjadikan perjuangan Papua Merdeka atau organisasi KNPB atau organisasi perjuangan lain sebagai alat tawar menawar atau bahan jualan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan atau untuk mendulang suara rakyat yang sedang tertindas.
3. Bila ada anggota atau pengurus KNPB yang terlibat dan melakukan hal-hal tersebut diatas, maka pengurus Pusat KNPB akan memperlakukan sikap tegas sesuai prinsip-prinsip organisasi yang berlaku.
Demikian surat himbauan dan seruan ini dibuat sebagai perhatian bersama demi mempertahankan nilai dan harga diri perjuangan bangsa Papua.
“Kita Harus Mengakhiri
Port Numbay, 13 Januari 2013
Hormat kami,
Victor F. Yeimo
Ketua Umum KNPB
Ones Suhuniap
Sekretaris Umum
Tembusan Yth:
1. Ketua Parlemen Nasional West Papua [PNWP], di Penjara Kolonial Indonesia Abepura
2. Panglima-Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN.PB] di Setiap Markas
3. Benny Wenda, Koordinator Diplomat Internasional di London, Inggris
Papua – Kantor Tinggi HAM PBB menjadwalkan adanya kunjungan pelapor khusus untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat PBB ke Indonesia. Kegiatan resmi PBB itu akan dipimpin Frank La Rue, dan dijadwalkan pada 15 hingga 26 Januari 2013.
Dalam kunjungan 10 hari tersebut Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri berupaya agar Pelapor PBB tidak ke West Papua. Komite Nasional Papua Barat [KNPB] memandang ini sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menyembunyikan dirinya sebagai aktor kejahatan pelanggaran HAM terhadap rakyat dan aktivis di West Papua.
Setelah Soeharto tumbang, pelanggaran HAM dan Demokrasi tidak ikut tumbang di West Papua. Jakarta dengan kekuatan hukum dan militer terus-menerus melegalkan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat dan aktivis West Papua yang melakukan aktivitas damai dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri. Banyak yang telah mati, mulai dari pembunuhan Arnold Ap, Theys H. Eluay, Mako Tabuni, hingga Hubertus Mabel. Puluhan aktivis dan rakyat West Papua masih mendekam di penjara-penjara kolonial Indonesia atas aksi damai yang dilakukan. Fileb Karma,dkk adalah bukti nyata kejahatan Indonesia diatas tanah Papua.
KNPB mendesak La Rue mengatur jadwal kunjung ke West Papua tanpa intervensi Pemerintah RI, untuk bertemu langsung dengan Fileb Karm, cs yang sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara atas aksi ekspresi damai yang dilakukan di Jayapura, West Papua 2004 lalu.
Selanjutnya, dengan terbuka kami katakan bahwa PBB segera menjamin hak rakyat West Papua untuk melakukan aktivitas damai dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri. Kami berharap, Pelapor Khusus PBB, dalam kunjungan ini membicarakan agar cap teroris, makar, pengacau, dll yang ditujukan negara Indonesia kepada aktivis KNPB dan pejuang Papua lainnya dihilangkan, karena sudah tidak relevan lagi dalam era yang terbuka, dimana stigma tersebut sengaja dibuat untuk membungkam aksi-aksi damai yang dilakukan oleh rakyat West Papua.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dirilis sebagai sikap rakyat bangsa Papua Barat.
JAYAPURA – Goliat Tabuni, Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional (TPN)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) menolak tawaran rumah yang dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya akan membangun rumah untuk Goliat Tabuni selaku Pimpinan TPN-OPM bersama rekan-rekannya yang tinggal di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya.
“Kami menolak tawaran rumah yang mau dibangun itu, dan Jenderal Goliat Tabuni tidak mungkin turun gunung. siapa yang mau turun gunung, itu bohong besar, Tipu,” kata Sekertaris Jenderal TPN-OPM Anton Tabuni kepada Bintang Papua, Rabu (9/1) kemarin. Kata dia, TPN-OPM juga menolak keberadaan Kodim karena ternyata membuat masyarakat jadi takut beraktifitas.
Sementara itu salah satu orang dekat Goliat Tabuni, melalui pesan singkatnya kepada Bintang Papua mengatakan. “Kasih tau wartawan semua bahwa waktu kasus sandera di Gasalema, Tembagapura Mei 1996 itu Freeport pernah tawarkan Goliat Tabuni uang Dolar Amerika, tapi ditolak, apalagi tawaran Pemerintah Indonesia sekarang, tidak mungkin Gen. Goliat Tabuni menerimanya,” tulis pesan itu.
Sebelumnya dalam pemberitaan beberapa media, dinyatakan bila Goliat Tabuni ‘turun gunung’ dijamin tidak ada proses hukum, kata Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo kepada wartawan di Puncak Jaya (7/1) lalu.
“Saya sudah ketemu dengan Kapolda dan Kapolda juga sudah memberikan pernyataan untuk memberikan jaminan kepada saya. kalau mereka menyerahkan diri semua tuntutan proses hukum dihentikan,”
demikian kutipan pernyataan Bupati Ibo.
“Kita tidak menginginkan mereka berada di hutan terus, kita ingin mereka bersama dengan kita, sehingga apa pun pembangunan yang mereka ingin pasti akan tercapai,” tegasnya.
Diungkapkannya, sebelum melakukan hubungan komunikasi dengan Goliat Tabuni terlebih dahulu meminta ijin kepada Kapolda dan pihak TNI, sehingga tidak ada pemikiran bahwa Pemda ada ‘kong kali kong’ ketika menyerahkan bantuan kepada mereka.
“Simpan atau pake saja semua bantuan itu untuk mereka sendiri, karena kami tidak mungkin turun, itu mustahil, perjuangan ini adalah hidup kami dan seluruh tanah ini, tidak mungkin kami turun gunung, ingat itu, yang bilang kami turun gunung itu tipu besar,”
