JAYAPURA—Kelompok kriminal di Indonesia (Papua) yang menyeberang ke negara tetangga Papua New Guinea (PNG) dipastikan tidak akan aman. Pasalnya, Pemerintah PNG berjanji akan menangkap mereka untuk selanjutnya dikembalikan ke Indonesia guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian diungkapkan Gubernur Provinsi Sandaun, Papua New Guinea (PNG) Hon Amkat Mai menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Kapolda Papua, kemarin.

Untuk diketahui, Gubernur Provinsi Sandaun, Papua New Guinea (PNG) Hon Amkat Mai beserta rombongan berkesempatan berkunjung ke Polda Papua yang diterima langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Drs. M. Tito Karnavian, MA didampingi Pejabat Utama Polda Papua bertempat di Ruang Cenderawasih, Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (17/1).

Dalam kunjungannya kali ini Gubernur Provinsi Sandaun bertujuan untuk meminta masukan kepada pihak Polda tentang masalah kepolisian dan kebijakan Kapolda.

Pertemuan yang berlangsung selama satu jam Kapolda memaparkan tentang kebijakan Polda Papua untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan miras atau minuman berakohol. Namun saat ini Polda Papua lebih mengutamakan tindakan persuasif. Namun bila terjadi pelanggaran hukum maka penanganannya dengan menggunakan penanganan secara minimum.

Setelah pertemuan, dalam wawancara oleh wartawan ketika ditanya bagaimana kalau kelompok sipil bersenjata atau pelaku tindak pidana lainnya yang sering kali setelah melakukan kejahatannya lari ke PNG atau ke wilayah dia.

“Apabila ada kejadian seperti itu dan Polisi kami mengetahui maka akan ditangkap dan diserahkan kepada pihak Polisi di Papua untuk dituntut sesuai hukum yang ada di Indonesia,” ujarnya.

“Saat ini pemerintahan di bawah Pieter O’Neil sangat berharap hubungan yang baik dengan Indonesia dan untuk menjaga hubungan ini, kami berharap tindakan seperti tadi harus dihukum karena tidak mau mengganggu hubungan kedua negara” tegasnya.
Ditanya tentang hubungan bilateral RI-PNG ke depan, dia mengatakan, tadi sudah dibahas dan akan ditindaklanjuti melalui kerja sama dikedua belah pihak.

Kapolda menyatakan, pihaknya membahas studi banding masalah Kepolisian atau keamanan juga masalah studi banding masalah ekonomi khususnya dari pihak mereka untuk bisa bekerjasama bidang ekonomi guna memetik keuntungan dari harga yang murah dan produk-produk yang bagus yang ada di Indonesia, karena bila dibandingkan dengan impor dari negara lain yang jaraknya jauh tentu harga jauh lebih mahal.
Kapolda mengatakan, Gubernur juga menyampaikan Sandaun bisa jadi potensi pasar (market) bagi pengusaha Indonesia seperti tambang, minyak, pembangunan perkebunan dan lain-lain.

Kata dia, hal ini dalam rangka untuk memacu hubungan baik tersebut yang akan memacu perdagangan maka salah satu areanya adalah masalah hukum atau keamanan yang menjadi domainnya Kepolisian dan mengharapkan hukum dapat mendukung hubungan dagang.

“Disamping itu, keamanan dapat mendukung para pebisnis di kedua belah pihak terutama dari PNG dapat dijamin di daerah Papua,” tukas Kapolda.
Kata dia, pihaiknya telah menyampaikan kita akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah itu karena akan menguntungkan kedua belah pihak. “Tapi kita juga meminta pengusaha kita atau karyawan kita yang bekerja di PNG juga dilindungi,” tandas dia.

“Masyarakat kita yang berdagang di sana dan memasarkan hasil di sana juga dilindungi sehingg sama-sama saling melindungi dan saling kita mematuhi hukum masing-masing dalam pelaksanaan itu.”

Namun, lanjutnya, karena ada perbedaan sistem hukumnya maka kita harapkan adanya koordinasi antar penegak hukum baik melibatkan Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai.

Dan salah satu yang ingin dikerjakan adalah bidang Kepolisian misalnya pertama membentuk Laison Officer (LO) atau Perwia Penghubung baik dari kedua belah pihak sehingga kalo ada problem cepat kita atasi dan yang kedua namanya Joint Interdiction Mechanism atau mekanisme untuk mengiterdiksi orang yang lari ke PNG maupun yang lari dari PNG ke Indonesia/ Papua.

Menurutnya, salah-satu yang ditanyakan dari pihaknya adalah bagaimana kalau kelompok-kelompok bersenjata lari ke PNG. Mereka menyatakan sepanjang itu adalah kriminal murni seperti penembakan, pembunuhan dll itu dinilai sebagai prinsip double criminality yang artinya di PNG diakui sebagai pidana demikian juga dengan di Indonesia dan tentunya akan ditangani oleh pihak mereka sesuai dengan tahapan-tahapan kasus lainnya.

“Dan inilah yang kita untuk segera di tindaklanjuti melalui kunjungan-kunjungan kepolisian diantara kedua belah pihak dan akan membentuk kelompok-kelompok kecil dan natinya akan dibuat Memorandum of Understanding (MOU),” tukasnya. (mdc/don/l03/@dv)

Kamis, 17 Januari 2013 21:12, Binpa