Penuturan Kopka, Paus Kogoya Saat Bernegosiasi Dani Kogoya

Dani Kogoya merupakan salah satu tokoh sentral Tentara Perjuangan Nasional Organisasi Papua Merdeka Papua Barat (TPN OPM PB), dengan jabatan terakhir Kepala Staf TPN OPM PB. Nah bagaimana ia bisa didekati dan diajak bergabung ke NKRI oleh Kopka Paus Kogoya anggota Kodim 1702/Jayawijaya? berikut ulasannya.

Siapapun pasti tahu betapa sulitnya mendekati dan mengajak para tokoh sentral Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk diajak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sama halnya dengan Kepala Staf Tentara Perjuangan Nasional Organisasi Papua Merdeka Papua Barat (TPN OPM PB), Daniel Kogoya.

Berbagai rintangan dan tantangan menghadang, begitupun nyawa bisa saja menjadi taruhannya, namun tekad Kopka Paus Kogoya agar saudara-saudaranya yakni, Daniel Kogoya dan pengikutnya dapat hidup dengan aman, damai, dan tidak hidup dalam pengejaran aparat keamanan, karena dinilai separatis.
Atas dasar itulah, pada tiga bulan lalu, dirinya menghadap Danrem 172/Praja Wira Yakti, Kolonel Yopie Wayangkau, untuk menyampaikan maksudnya untuk mengajak Daniel Kogoya bersama pengikutnya untuk hidup dengan aman, damai dan hidup diberdayakan dalam bingkai NKRI.

“Waktu itu saat ketemu Danrem 172/PWY untuk menyampaikan niat saya sekaligus meminta ijin, dan Danrem menyampaikan silakan, itu niat baik, dan upaya selalu koordinasi dengan dirinya (Danrem,red),” ungkapnya kepada Bintang Papua usai penyerahan Daniel Kogoya dan pengikutnya di Aula Kantor Distrik Muara Tami, Jumat, (25/1).
Kemudian, dirinya mulai melakukan komunikasi melalui penghubungnya dengan Daniel Kogoya, dan sedikit demi sedikit Daniel Kogoya tersentuh hatinya, lalu dirinya dan Daniel Kogoya berbuat janji untuk bertemu di perbatasan RI-PNG, tepatnya Wutung, Distrik Muara Tami.

Tiba pada hari yang dijanjikan, dirinya berangkat ke perbatasan RI-PNG, disitulah komunikasi lebih lanjut dibangun, dimana dirinya mengajak Daniel Kogoya agar menghentikan segala kekerasan yang dilakukan selama ini, karena rakyat menjadi korban. Lagi pula saat perhatian pemerintah terus secara optimal diberikan kepada rakyat Papua melalui berbagai kebijakan-kebijakan, diantaranya diberlakukannya dana Otsus bagi Tanah Papua.

“Waktu itu saya gunakan mobil taksi ke perbatasan untuk bertemu dengan Daniel Kogoya. Kami bangun komunikasi selama 3 bulan antara saya dan Daniel Kogoya,” terangnya.

Selanjutnya, ketika Daniel Kogoya memantapkan niatnya untuk bergabung dengan NKRI, akhirnya pada hari yang ditentukan dirinya berangkat ke PNG dengan difasilitasi Danrem 172/PWY menggunakan perahu spead boat. Setiba di PNG Ia disambut Daniel Kogoya bersama pengikutnya dengan berseragam loreng lengkap beserta dengan senjatanya.

Sewaktu dalam perjalanan ke PNG, ia juga takut, karena baginya inilah adalah sama saja menyerahkan diri dengan maut, dimana selain berhadapan dengan Daniel Kogoya dan pengikutnya, disisi lainnya juga harus berhadapan dengan aparat keamanan.

Rintangan yang dihadapi pun tidak segampang dibayangkan, karena saat dirinya dan Daniel Kogoya hendak kembali ke Muara Tami, mereka dihadang oleh dua kapal perang milik aparat keamanan PNG, disinilah ketakutannya bertambah, karena jika dirinya bersama Daniel Kogoya dan gerombolannya ditangkap, yang pastinya tidak akan bisa pulang ke Jayapura, dan tamatlah riwayat pekerjaan yang selama ini dilakukannya, yakni membawa kembali Daniel Kogoya dan pengikutnya ke pangkuan NKRI.

Di tengah ketakutannya itu, dirinya meminta kepada Daniel Kogoya dan pengikutnya untuk bisa berbicara dalam Bahasa Inggris Fiji, namun minimal bisa Berbahasa Inggris. Suasana semakin bertambah tegang ketika kapal perang milik PNG semakin dekat dengan perahu yang ditumpanginya itu. Melihat hal itu Daniel Kogoya berbicara dengan aparat keamanan PNG dengan menggunakan Bahasa Inggris Fiji.

Dengan mendengar Bahasa Inggris Fiji yang digunakan Daniel Kogoya, pihak aparat keamanan PNG mengira bahwa dirinya dan Daniel Kogoya bersama pengikutnya merupakan warga PNG, setelah itu dirinya menyerahkan sejumlah rokok kretek, dan akhirnya tentara PNG pergi meninggalkan mereka.

“Waktu itu ombak hamtam kami, jadi kami berenang kembali hanya dengan celana dalam saja. Kemudian kami gunakan perahu yang agak besar untuk kembali, dan saat itu kami bertemu dengan tentara PNG. Waktu kami dikepung saya bilang bicara sembarangan saja dengan bahasa Inggris atau inggris Fiji, kalau ketahuan kita orang Indonesia kita ditangkap. Saya bilang ke Daniel Kogoya untuk segera bicara dengan bahasa Inggris Fiji, dan akhirnya tentara PNG hormat beliau karena Daniel Kogoya adalah salah satu tokoh besar yang di kenal di PNG, akhirnya kami di lepas,” jelasnya.

Tantangan yang dihadapi bukan hanya sampai disitu saja, tantangan lainnya adalah semenjak pihaknya mulai berada di perairan laut Indonesia, kehabisan bahan bakar minyak, dan hanya berlabuh selama 3 jam, yang kemudian ditemukan oleh angkatan laut Indonesia dan dibawa ke Jayapura.

“Syukur kami diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kami bisa tiba disini dan saudara saya Daniel Kogoya beserta pengikutnya bisa kembali ke kampung halamannya dan hidup sebagaimana dengan saudara-saudara kita yang lainnya untuk membangun tanah Papua,” pungkasnya.(*/don/l03)

Minggu, 27 Januari 2013 15:46, Binpa

January 27, 2013 0

OPM Sandera 9 Karyawan

Jayapura – Aksi penyanderaan oleh kelompok separatis OPM terhadap 9 karyawan perusahaan Kontraktor pembangunan jalan, terjadi di Kampung Ukawo Distrik Siriwo Kabupaten Paniai, Jumat 25 Januari sekitar pukul 11.00 WIT. Mereka meminta tebusan 1 ekor babi dan sejumlah uang.

Juru Bicara Polda Papua Kombes I Gede Sumerta Jaya saat dikonfirmasi Minggu 27 Januari membenarkan aksi penyanderaan tersebut. ‘’Benar, telah terjadi aksi penyanderaan oleh kelompok bersenjata pimpinan LY, terhadap 9 karyawan perusahaan kontraktor. Aksi itu berlangsung selama 5 jam. Mereka melapas para sandera, setelah diberikan uang tebusan,’’kata Sumerta Jaya.

Aksi penyanderaan itu terjadi secara spontan. Kelompok bersenjata berjumlah 12 orang dengan menggunakan 5 senjata api, yakni 2 laras panjang dan 3 laras pendek mendatangi kamp para karyawan. ‘’Jumlah kelompok bersenjata 12 orang dengan 5 senpi, mereka mendatangi kamp para pekerja yang saat itu sedang membangun Sekolah Dasar. Para pelaku kemudian mengumpulkan 9 karyawan dan menggiringnya ke sebuah lapangan dekat kamp,’’ujar Sumerta Jaya.
Setelah dikumpulkan, para pekerja itu diminta untuk mengumpulkan HP, tas ransel, dompet dan pakaian mereka. “Para pelaku juga mengambil bahan makanan dan alat-alat pertukangan dari dalam kamp,’’jelasnya.

Melihat aksi itu, warga setempat sempat memprotes, karena masyarakat menilai perusahaan itu sangat banyak membantu daerah tersebut. ‘’Diprotes warga, kelompok bersenjata pimpinan LY yang tak lain adalah adik Kandung dari John Yogi yang markas di Eduda telah ditumpas, mengeluarkan tembakan. Warga ketakutan. Tapi malah kelompok itu meminta denda 1 peluru yang ditembakan Rp 5 juta, tapi warga tidak punya uang,’’ ucapnya.

Merasa tidak puas, kelompok itu kemudian meminta salah seorang sandera yakni pekerja, menghubungi pemilik perusahaan untuk datang ke tempat kejadian membawa uang tebusan. ‘’ Setelah menjarah barang-barang karyawan, mereka meminta uang tebusan Rp 20 juta dan seekor 1 babi, dengan jaminan para karyawan selamat,’’ungkapnya.

Pihak perusahaan kemudian menyanggupi permintaan kelompok bersenjata, dan mengutus salah seseorang untuk mengantar uang tebusan yakni uang Rp20 juta dan seekor babi. “setelah mendapat uang tebusan, kelompok bersenjata itu kemudian melepas para sandera, mereka lalu melarikan diri masuk ke dalam hutan,’’ ucapnya.

Setelah lepas, para sandera itu langsung melapor ke Polres Paniai. “Mendapat info, anggota Polres Paniai langsung melakukan pengejaran, tapi kemudian terhalang cuaca gelap, sehingga dihentikan,’’paparnya. (jir/don/l03)

Minggu, 27 Januari 2013 15:50, Binpa

January 27, 2013 0

Pemda Menyambut Baik Bergabungnya Pelintas Batas

JAYAPURA [PAPOS] – Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik kembalinya Daniel Kogoya, Cs ke pangkuan ibu Pertiwi. Namun demikian pemerintah berharap dengan bergabungnya sebanyak 212 anggota OPM pimpinan Daniel Kogoya ini, dapat bersama-sama membangun Papua ke depan.

Acara serah terima pelintas batas tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Drs. Elia I. Loupatty, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, Wakapolda Papua Brigjen Pol .Drs. Paulus Waterpauw, Wali Kota Jayapura Benhur Drs. Tomy Mano, Danlanud serta Danlantamal X Jayapura.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Drs. Elia I. Loupatty yang mewakili Penjabat Gubernur Provinsi Papua drh. Constant Karma dalam sambutannya pada acara serahterima pelintas batas, Jumat [25/1] kemarin di Kantor Distrik Muaratami mengatakan, bergabungnya kembali Daniel Kogoya Cs sebagai warga Negara Indonesia sangat baik untuk bersama-sama membangun Papua ke depan.

“Pemerintah Papua menyambut dengan penuh suka cita atas bergabungnya kembali Daniel Kogoya Cs untuk membangun Tanah Papua ke depan,”ungkapnya.

Menurutnya, saat ini telah terjadi perubahan yang cukup banyak seperti masalah politik. Di mana saat ini Indonesia sudah menjunjung tinggi hak manusia dan saat ini sementara dilakukan penegakan demokrasi di seluruh Indonesia termasuk di Papua sendiri.

“Sejak saudara berangkat ke tanah orang telah banyak perubahan yang terjadi secara politik Indonesia, karena itu saudara tidak usah takut dan gusar karena hak hidup Daniel Kogoya Cs dijamin oleh pemerintah dan Negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Papua sekarang berbeda dengan Papua yang dulu, dimana Papua saat ini telah memiliki Otsus. Mungkin pada saat Daniel Kogoya memutuskan melintas batas, Papua belum memiliki Otsus. Arti Otsus bagi seluruh masyarakat Papua adalah mengatur kewenangan pembangunan dan kesejahteraan berada di tangan rakyat dan pemerintah Papua dan kabupaten/kota.

Kecuali lima kewenangan Negara yang diatur oleh Negara kepada pemerintah dan rakyat Papua. Dengan adanya Otsus merupakan kemajuan bagi masyarakat Papua, agar supaya dapat bekerja keras demi masa depan yang lebih baik di dalam bingkai NKRI yang telah memberikan status Otsus bagi Papua.

Dikatakannya, dengan bergabungnya ke Indonesia harus perlu bekerja keras di Tanah Papua untuk membangun Papua bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat Papua yang lain sehingga dapat meraih kesempatan untuk maju baik dalam bisnis, pengelolaan sumber daya alam dan bidang kesehatan serta pendidikan.

Semua tersedia di Papua, bagi semua anak-anak negeri Papua yang mau bekerja keras dan mau meraih hidup yang lebih baik. ”Pesan saya atas nama pemerintah Provinsi Papua agar Daniel Kogoya Cs segera berbaur dengan saudara-saudaramu di tempat kalian masing-masing baik masyarakat asli Papua maupun pendatang kita semua bersaudara, dan saling mendukung serta menunjang. Mari semua terlibat memelihara keamanan di mana tempat kita berada,” tandasnya. [tho]

Ditulis oleh Thoding/Papos, Terakhir diperbarui pada Jum’at, 25 Januari 2013 22:20

January 27, 2013 0

212 Anggota TPN-OPM Pimpinan Daniel Kogoya Serahkan Diri

Daniel Kogoya, Penghianat Bangsa dan Perjuangan

JAYAPURA [PAPOS] – Sebanyak 212 warga Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka [TPN-OPM] di bawah pimpinan Daniel Kogoya yang selama memperjuangkan Papua merdeka di daerah pelintas batas, Jumat (25/1) akhirnya resmi menyerahkan diri dan kembali kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Warga pelintas batas yang menyerahkan diri itu dirangkaikan dengan Ibadah syukur bersama serta bakar batu serta makan bersama di Aula Kantor Distrik Muara Tami yang dihadiri langsung oleh, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, Plt Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty, Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommi Mano dan Muspida Provinsi Papua.

Suasana penyerahan warga pelintas batas RI-PNG yang selama ini menjadi anggota OPM yang telah kembali bergabung ke NKRI.Dalam penyerahan itu, mereka menyampaikan ikrar kesetiaan kepada NKRI. Di antaranya, pertama, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] yang berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945. Kedua, mendukung dan ikut serta dalam program pembangunan pemerintahan melalui dana Otsus Papua dalam bingkai NKRI. Ketiga, tidak lagi melibatkan diri dalam organisasi TPN-OPM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, menentang dalam bentuk aksi separatis, politik maupun bersenjata di Tanah Papua. Kelima, bersedia hidup rukun dalam kehidupan masyarakat dan turut menciptakan keamanan di Tanah Papua.

Usai membacakan ikrar kesetiaan itu, Daniel Kogoya, kepala staf pimpinan TPN-OPM menyerahkan 3 senjata api kepada Pangdam XVII/Cenderawasih. Masing-masing 2 senjata laras pendek jenis FN 46 dan 1 pucuk senjata rakitan laras panjang, dan kemudian ditandai penandatanganan untuk tetap menjadi warga NKRI.

Pada kesempatan itu, Pangdam menyampaikan rasa terimakasih kepada anggota TPN-OPM yang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, yang mana mereka merupakan perjuangan daerah pelintas batas.

Hal tersebut, baginya, merupakan suka cita karena sudah menganggap bahwa di tempat inilah [NKRI] mereka merasa aman. “Saya melihat yang selama ini tidak berada di pangkuan Ibu Pertiwi kini sudah kembali, karena mereka sudah mulai sadar tidak ingin lagi lari ke hutan,” ujarnya.

Untuk itu, Pangdam mengharapkan kepada mereka agar tetap di tanahnya sendiri dan mengelola kekayaan yang ada. “Kepada Daniel Kogoya, tidak perlu lagi takut karena saya dan pak Kapolda sudah berjanji memberikan rasa aman. Apabila ada yang ganggu laporkan ke kita dan kita tetap memberikan kenyamanan,” katanya.

Lanjut dia, kalau sudah berada di NKRI ini, tidak perlu takut mau tinggal di mana atau makan apa, karena negara akan tanggung semuanya dan negara tetap akan mengurusnya. “Kami tetap jamin keamanan,” tegas Pangdam.

Ditambahkannya, di Tanah Papua ini, Tuhan menginginkan perdamaian, jangan lagi saling membunuh. “Tuhan tidak menginginkan itu. Yang Tuhan inginkan bagaimana Tanah Papua yang diberkati ini kita bersama-sama membangun untuk maju seperti di daerah lain,” ucapnya.

Sementara itu, Wakapolda Papua, Brigjen (Pol), Drs. Paulus Waterpauw menyatakan, penyerahan diri masyarakat pelintas batas ini merupakan hari yang luar biasa karena mereka sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Untuk itu, dirinya meminta untuk bersama-sama membangun Tanah Papua ini dan aparat kepolisian bersama Pemerintah Provinsi Papua, kabupaten/kota siap melayani dan diminta untuk saling berkomunikasi.

“Saya minta hubungan komunikasi jangan pernah tidak aktif. Jikalau ada yang melakukan kekerasan dari kelompok yang tidak menginginkan untuk kembali ke pangkuan Ibu pertiwi, pihak aparat menjamin memberikan kenyamanan. Ada nomor kontak saya nanti kita saling berkomunikasi,”

ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Daniel Kogoya yang ditemani anggotanya, Paul Kogoya dan Pus Kogoya menyampaikan, tujuannya kembali ke Pangkuan NKRI, karena sudah melihat dua anaknya yang merupakan orang asli Papua telah menjadi pemimpin di negeri ini.

Mereka adalah Danrem 172/PWY dan juga Wakapolda Papua. “Mereka merupakan bagian dari anak kami yang berhasil sehingga kami tidak mau saling perang saudara, kami sudah satukan hati untuk bersama-sama membangun Tanah Papua ini,” tukasnya. Dikatakannya, di tengah kegembiraannya itu, ia bertekad tidak lagi berpaling ke tempat dia berasal akan berusaha membangun Tanah Papua ini sampai anak cucu.

Pada kesempatan itu, dirinya meminta maaf karena selama ini banyak rakyat yang menjadi korban hanya karena perbuatan yang dilakukan pihaknya. Ia tidak ingin lagi rakyat menjadi korban dan meminta kepada aparat maupun kepada pemerintah menjalankan pembangunan dengan baik. “Tidak ada lagi kasus korupsi di Tanah Papua ini, karena kita ingin bersama-sama membangun Tanah Papua,” tukasnya.

Sebelumnya, Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi, Joppye Onesimus Wayangkau, menandaskan, proses kegiatan turunnya pelintas batas tradisional (anggota OPM) yang dilaksanakan oleh Kodam XVII/Cenderawasih khususnya Korem 172/Praja Wira Yakthi dimulai sejak September 2012 lalu. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk komunikasi antara dirinya selaku pimpinan Korem 172/Praja Wira Yakthi dengan pihak Daniel Kogoya.

Setelah komunikasi terjalin secara bersinambungan, melalui perantaranya Daniel Kogoya menyampaikan keinginannya untuk kembali ke wilayah NKRI dan hidup sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya.

“Kami selaku pimpinan Korem mempersiapkan seluruh akomodasi dan prasarana untuk menyambut kedatangan Daniel Kogoya beserta pengikut-pengikutnya,”

jelasnya.

Dijelaskannya, penerimaan oleh jajaran Korem 172/PWY, Daniel Kogoya dengan pengikutnya melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Pembantu di Distrik Muara Tami. Sejak beberapa minggu lalu kelompok ini telah menempati lokasi penampungan yang telah disiapkan di area perumahan pegawai Distrik Muara Tami.

Para pelintas batas yang sering keluar masuk wilayah RI-PNG ini telah mengakui bahwa kondisi mereka saat ini tidak tentram dan mereka merasa hanya sebagai korban yang melarikan diri ke PNG akibat konflik politik di masa lalu. Untuk itu, menjadi harapan agar mereka dapat diterima kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan menjadi warga NKRI yang sewajarnya. [loy]

Terakhir diperbarui pada Jum’at, 25 Januari 2013 22:50, Papuapos.com

January 27, 2013 0

BUDAYA OAP HARUS DIPERTAHANKAN

Tradisi makan bersama dalam acara Bakar Batu di Wamena (Jubi/Timo)

Jayapura — Meski arus modernisasi perlahan masuk di Papua, sedianya budaya Orang Asli Papua (OAP) tetap dipertahankan. Arus modernisasi hendaknya menjadi pendorong untuk tetap menjaga aneka budaya Papua dari setiap suku.

Hal ini dikatakan Noak Nawipa, salah satu calon gubernur Papua, saat menemuitabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (25/1) malam.

“Meskipun arus modernisasi masuk, jangan sampai merusak nilai-nilai budaya, seperti budaya perkawinan, dan lain-lain,”

kata dia Jumat malam.

Menurut dia, budaya Papua yang dimiliki ratusan suku hendaknya dipertahankan, sebab, orang Papua hidup di atas nilai-nilai budaya yang ada itu.

Calon gubernur dari pasangan Noakh Nawipa-Johannes Wob nomor urut satu ini berkomitmen, pihaknya akan tetap menjaga dan melestarikan budaya sesuai dengan kearifan lokal.

“Tradisi Papua berbeda dengan daerah di Indonesia yang lainnya. Sangat unik. Jika tidak dijaga, OAP dan budayanya perlahan akan punah seperti suku Aborigin di Australia dan suku Mauri di Selandia Baru,”

katanya lagi.

Dia mencontohkan, di Biak, pihaknya akan membangun rumah adat Biak sesuai arsitektur adat.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya akan memetakan tanah ulayat OAP sesuai dengan jumlah marga di Papua. Di Papua, kepemilikan tanah, misalnya, dimiliki secara bersama-sama. Selain itu, membuat silsilah yang jelas.

“Ini untuk mempermudah pembagian dana Otsus (Otonomi Khusus),”

ujar dosen pada Sekolah Tinggi Teologi (STT) Walter Post Sentani, Jayapura ini.(Jubi/Timoteus Marten)

Saturday, January 26th, 2013 | 13:46:53, TJ

January 26, 2013 0

Daniel Kogoya Janji Tidak Akan Ada Lagi Korban

Jayapura – Pimpinan TPN/OPM Daniel Kogoya yang telah bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi dan memilih untuk menetap di Provinsi Papua bersama 212 kepala keluarga pelintas batas lainnya, berjanji tidak akan ada lagi jatuh korban di sana-sini.

“Ada rasa kebanggaan khusus saya bisa gabung dan masuk ke tanah Papua, itu karena ada dua anak putra daerah yang mendapatkan tempat yang baik dari pemerintah pusat, yakni Danrem 172 dan Wakapolda Papua. Karena kebanggaan itulah saya ambil keputusan dan mengambil sikap untuk kembali ke kampung halaman (Papua_red) untuk membangun Papua bersama dengan rakyat Papua lainnya,”

kata Daniel Kogoya saat acara penerimaan pelintas batas tradisional, di Kantor Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Jumat (25/1).

Dia menegaskan, atas nama, kelakuan, dan sikap dirinya selama menjadi pimpinan TPN/OPM banyak rakyat menjadi korban dimana-mana.

“Maka hari ini saya nyatakan tidak akan lagi terjadi hal itu,”

tambahnya.

Menanggapi itu, Daniel Kogoya meminta kepada Pangdam, Kapolda, Gubernur Papua, Wali Kota Jayapura serta Danrem 172 jangan lagi ada tindak kekerasan terhadap rakyat.

“Saya atas nama pimpinan TPN/OPM sudah ada di tengah-tengah pemerintah Indonesia khususnya Papua ini, untuk itu kita bersama-sama membangun daerah ini. Saya melihat rakyat saya menderita tidak punya tempat tinggal, mereka teriak-teriak di jalan, tidur di jalan dan juga orang papua yang ingin sewa rumah kesana kemari padahal kami yang punya tanah ini. Untuk itu, saya minta pemerintah pusat maupun Papua tolong memberikan kesempatan, saya minta pembangunan di daerah ini segera dilaksanakan. Dalam TPN/OPM masih ada pimpinan tertinggi, kalau saya diperlakukan dengan baik apa beratnya dia akan bergabung dengan kita,”

tegasnya.

Pada kesempatan itu juga, Daniel Kogoya memperkenalkan jaringan Komunikasi yang di dukung oleh Danrem 172 dan Dandim 1702 Jayawijaya. Selain itu dirinya juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Kapolsek Koya karena telah membina masyarakat pelintas batas dengan baik.

“Selama saya diluar ada rasa kecemburuan sosial, tetapi anak-anak saya sudah jadi perwira dan memimpin Papua ini, sehingga saya melihat diri buat apa menahan diri di luar. Untuk itu saya lebih memilih masuk, kalau kita berbuat baik terhadap rakyat, rakyat juga akan berbuat yang lebih baik,”

katanya.(Jubi/Alex)

Friday, January 25th, 2013 | 22:34:06, TJ

January 25, 2013 1

LP3BH Manokwari: Tokoh Gereja Bukan Pihak dalam Dialog Jakarta-Papua

Cahayapapua.com, MANOKWARI- Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan dialog bermartabat Papua-Jakarta untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang masih menyelimuti tanah Papua.

Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy mengatakan untuk memperoleh capaian yang optimal, tahapan dialog harus dimulai dari sekarang, oleh para pihak yang selama ini teridentifikasi sebagai pihak yang saling bertikai dalam konflik sosial-politik di tanah Papua.

“Mereka adalah rakyat Papua di satu pihak dan pemerintah Indonesia pada pihak lainnya. Masing-masing pihak seharusnya sudah mempersiapkan format atau kerangka acuan dari rencana penyelenggaraan dialog itu sendiri lalu kemudian melakukan lobi-lobi awal melalui para utusan khususnya untuk mendiskusikan pikiran dan pandangan dari kedua belah pihak terhadap dialog itu,” katanya, Rabu (23/1).

Warinussy melanjutkan, jika dua pihak itu sudah mencapai kesepakatan pada pembicaraan awal, selanjutnya dapat dipertemukan atau bertemu lewat para utusan khususnya untuk membicarakan format dialog dan saling menerima usul-saran terhadap format tersebut. Format tersebut tentunya mesti dibahasakannya dengan baik agar masing-masing pihak bisa menerima.

Kendati demikian, Warisnussy berpandangan, pelaksanaan dialog sangat bergantung pada niat dan kesungguhan hati Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara. Presiden menurut Warinussy jika sudah menyikapi baik rencana dialog ini, dapat menetapkan penyelenggaraan dialog secepatnya yang merupakan solusi damai demi menyelesaikan konflik berkepanjangan di tanah Papua.

Terkait langkah Presiden untuk memanggil para tokoh agama atau pemimpin Gereja sebagaimana diungkapkan anggota DPD RI Utusan Papua Barat Mervin Sadipun Komber disalah satu media Manokwari beberapa waktu lalu, dimana presiden hendak meminta masukan tentang format dialog, Warinussy menilai hal itu merupakan kekeliruan.

“Para tokoh agama dan pemimpin gereja di tanah Papua seharusnya memiliki prinsip yang teguh untuk tidak gampang dipengaruhi, karena mereka jelas-jelas bukan pihak dalam dialog Papua-Jakarta nantinya,” kata Warinussy.

Menurut Warinussy, pihak yang berkompeten terlibat dalam dialog itu berasal dari pemerintah Indonesia baik pusat dan daerah, dan rakyat Papua, yang didalamnya terdiri dari sejumlah komponen penting seperti pemimpin politik dari PDP, SPP, KNPP, WPNA, WPNCL,WPLO, OPM, TPN-PB dan KNPB, juga organsiasi perjuangan lainnya di tanah Papua. |Toyiban

January 25th, 2013 by admin CahayaPapua.com

January 25, 2013 0

Gereja Tolak Bangun Prasasti Perdamain di Papua

Fri, 25-01-2013 11:03:19 Oleh MAJALAH SELANGKAH

Prasasti Perdamaian Dunia akan dibangun di Timika, Papua. Gereja menilai prasasti hanya simbol. Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta seriusi perdamaian sesungguhnya, dialog Jakarta-Papua.

Timika, MAJALAH SELANGKAH – Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) berencana membangun Prasasti Perdamaian Dunia di SP VII, 15 KM dari Kota Timika, Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Seperti dilangsr majalahselangkah.com, Kamis, (14/1), pletakan batu pertama dilakukan Sabtu, (26/1) oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pertahanan Keamanan (Menkopolhukam), Joko Suyanto.

Prasasti akan dibangun setinggi 21 meter, pondasi pertama setinggi 5 meter. Pada prasasti itu akan berisi pesan-pesan perdamaian dari para pimpinan tertinggi Indonesia sampai terendah, Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara, tokoh masyarakat, pengusaha, budayawan, seniman, kepala desa bahkan artis.

Tidak hanya itu, 267 suku besar di Papua akan diminta menuliskan pesan perdamian mereka pada prasasti itu, ditambah telapak tangan. Tulisan itu dimaksudkan untuk mengajak semua pihak secara bersama-sama menciptakan perdamaian di Papua.

Selain prasasti, Komite Perdamaian Dunia merencanakan membangun jalan Perdamaian Dunia di lokasi yang sama. Dikabarkan, Penjabat Gubernur Papua Constan Karma meresmikan jalan perdamaian ini.

Kepala Divisi Pengembangan Wilayah Asia Pasific dan Oceeania Departemen Komunikasi Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) Hudi Wantoro mengatakan, pendirian prasasti itu permintaan Majelis Rakyat Papua (MPR) kepada Komite Perdamaian Dunia.

Terkait pembangunan prasasti dan jalan perdamaian ini, Wakil Uskup Keuskupan Timika, Pastor Nato Gobay, Pr mengatakan, gereja di Papua menolak dengan tegas rencana itu. Ia menilai, prasasti adalah perdamaian semu.

“Kami, pihak gereja menolak dengan tegas rencana pembangunan prasasti perdamian di Timika. Membangun perdamaian di Papua bukan dengan simbol-simbol. Kalau SBY mau damai, maka dia seriusi dialog Papua-Jakarta,” katanya.

Pejuang Hak Asasi Manusia ini mengatakan, pembangunan Prasasti itu damai paslu. “Itu palsu. Dia mau tenangkan orang Papua. Dalam damai palsu itu orang Papua mau dihabiskan. Kami mau SBY dia seriusi dialog Jakarta-Papua. Prasasti ini hanya simbol. Kenyataannya, orang Papua mati di mana-mana sejak tahun 1961. Terus terang saya tidak terima,”kata Pastor tegas.

Pastor menjelaskan, konflik di Papua itu belum berakhir sejak tahun 1961 silam. Kata dia, sejak pelaksaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969, konflik di Papua belum pernah berakhir. PEPERA digelar di bawah todongan senjata dan tidak sesuai mekanisme internasional, satu orang satu suara.

Jadi, kata dia, perdamaian sesungguhnya di Papua adalah penyelesaian komprehensif atas berbagai soal. Katanya, mulia dari masalah sejarah masa lalu, rentetan pelanggaran hak asasi manusia, hingga marjinalisasi dalam pembangunan saat ini.

“Otsus dikembalikan rakyat karena tidak selesaikan soal sejarah, HAM, dan orang Papua semakin marjinal. Lalu, Jakarta tawarkan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat:red) tapi itupun tak diterima rakyat. Jaringan Damai Papua ambil jalan tengah, dialog Jakarta-Papua. Jika negara punya kemauan baik, maka penyesaian sesungguhnya adalah dialog. Dialog adalah sarana penyelesaian masalah Papua,” kata dia. (Yermias Degei/MS)

January 25, 2013 2

Penembakan Warga Jerman di Base-G : CALVIN WENDA DIBEBASKAN

JAYAPURA – Masih ingat dengan kasus penembakan seorang warga Jerman, Pieter Dietmar Helmut (55) di Pantai Base G tanggal 30 Mei 2012 lalu? Rupaya kasus yang sempat membuat Kota Jayapura dalam beberapa waktu mencekam, kini bisa dikatakan kasusnya tidak jelas. Soalnya, terdakwanya yakni Calvin Wenda dibebaskan sebelum sidang putusan di Pengadilan, padahal kasus ini sempat menjadi sorotan dunia internasional mengingat korbannya seorang asing.

Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Gustaf Kawer, mengatakan, dibebaskannya kliennya itu karena masa tahananan selama 60 hari sudah selesai dijalaninya. Pasalnya sebagaimana Peraturan Perundangan mengenai tindak pidana, jika masa tahanan sudah melampaui batas penahanan, maka yang bersangkutan harus dibebaskan. Jika di sini Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama masa penahanan dan persidangan belum menyiapkan tuntutannya.

“Untuk masa tahanan klien saya kan 30 hari setelah itu ditambah 30 hari lagi, namun jika Jaksa belum menyiapkan tuntutannya, maka klien saya sesuai perintah undang-undang harus dibebaskan,”

ungkapnya saat menghubungi Harian Bintang Papua, Selasa, (22/1).

Untuk itulah, dirinya menegaskan, tidak ada alasan lagi untuk dilakukan penahanan terhadap kliennya itu, dan wajib dibebaskan dalam segala tuntutan hukum.

Dinilainya, proses hukum yang dijalani kliennya itu tidak diseriusi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Karena sejak awal kasus ini sudah tidak jelas dalam penangannya, apalagi tidak didukung dengan barang bukti dan saksi-saksi yang kuat. Hal ini menyebabkan JPU dalam menyusun tuntutannya mengalami kesulitan.

“Ini proses hukum tidak jelas karena tidak sampai putusan. Seharusnya dari awal kasus ini di SP3 kan saja, supaya tidak sampai terjadi seperti ini,”

tandasnya.

Menurutnya, jika kasus ini dipaksakan untuk dilanjutkan, maka yang menjadi persoalan adalah terdakwa hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Ditambahkannya, dalam kasus tersebut, terdakwa dikenakan pasal berlapis, yakni, primer pasal 351 ayat 2, junto pasal 56 KUHP, dan subside 164 KUHP ledi subsider 165. “Meski dituntut pasal berlapis, tapi terdakwa malah bebas,” tandasnya.(nls/don/l03)

Selasa, 22 Januari 2013 15:42, Binpa

January 24, 2013 0

Prasasti Perdamaian Dunia Dibangun di Papua

JAYAPURA— Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) akan membangun Prasasti Perdamaian Dunia di Papua, tepatnya di Timika. Peletakan batu pertama akan dilakukan Menkopolhukam Joko Suyanto, Sabtu, (26/1).

Demikian disampaikan Kepala Divisi Pengembangan Wilayah Asia Pasific dan Oceeania Departemen Komunikasi Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) Hudi Wantoro kepada Bintang Papua di Jayapura, Senin (21/1). Dia mengatakan, pihaknya juga merencanakan membangun jalan Perdamaian Dunia di lokasi yang sama yang akan diresmikan Penjabat Gubernur Papua drh. Constan Karma.

Dia memaparkan, prasasti perdamaian ini direncakan dibangun setinggi 21 meter, yang mana pondasi pertama setinggi 5 meter berisi pesan-pesan dari para pimpinan Indonesia tertinggi sampai terendah. Misalnya, Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara, tokoh masyarakat, pengusaha, budayawan, seniman, kepala desa bahkan artis.
“Harapannya kalau semua komponen berkomitmen untuk menciptakan kedamaian, bisa diyakini pasti akan tercapai,” katanya.

Untuk pondasi kedua setinggi 4 meter, lanjutnya, berisi tulisan para suku ditambah dengan telapak tangan. Tulisan itu dimaksudnya untuk mengajak 267 suku besar agar bersama-sama menciptakan kedamaian di Papua.

“Kalau dilihat dari luar Papua sangat indah,” ujarnya.

Pondasi Tahap ketiga, kata dia, berisi pesan-pesan dari berbagai bahasa di Indonesia, baik itu bahasa daerah Aceh hingga bahasa daerah di Papua, yang terdiri dari berbagai suku.

“Kalau bahasa bisa dijadikan suatu simbol, maka Prasasiti ini bisa digunakan untuk pusat peradaban manusia,” tuturnya.
Disinggung jangka waktu pembangunan, Hudi mengemukakan bahwasanya menyusul letak lokasi Prasasti yang stategis dekat Pelabuhan diperkirakan bisa memakan waktu 4 hingga 5 bulan. Sementara biaya sendiri ditafsir mencapai miliaran rupiah.

Dia menambahkan, Komite Gong Perdamaian Dunia saat ini sudah membangun 46 prasasti di 46 negara. Sementara di Indonesia sendiri telah membangun 4 prasasti, masing-masing di Ambon, Kupang, Jepara, Yogyakarta dan Taman Perdamaian Dunia di Bali seluas 80 hektar dengan dilengkapi patung para tokoh international.

Dia mengatakan, Komite Gong Perdamaian Dunia adalah suatu lembaga international yang dideklarasikan di Jenewa Swiss dengan anggotakan 202 negara. Komite ini beranggotakan masyarakatnya, maupun pimpinan negara.(mdc/don/l03)

Senin, 21 Januari 2013 16:22, Binpa

January 22, 2013 0