Siang aktivis KNPB Ditembak, malam baku tembak di Wamena

Jayapura — Bunyi tembakan masih terdengar hingga pukul 23.00 WIT, di Wamena. Sudah satu jam sejak baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok diduga melakukan balas dendam atas tertembaknya seorang pemimpin Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Seorang warga melaporkan melalui situs laporan warga tabloidjubi.com/hotspot telah terjadi baku tembak di kota Wamena sejak pukul 22.25.

“Pukul:10:25 wp terjadi penembakan antara TPN-OPM dan TNI POLRI. Tempat kejadian dari Pasar Misi sampai di Sinakma, Jln. Yosudarso sekitarnya. Saat ini situasi kota Wamena tidak aman mohon dukungan dan pantau.”

demikian laporan warga di situs tersebut, Minggu (16/12) malam, sekitar pukul 23.00 WIT.

Saat dihubungi, warga Wamena yang bernama Jason ini kembali membenarkan adanya baku tembak itu. Bahkan ia mengatakan baku tembak masih terus berlangsung. Menurut Jason, itu baku tembak antara TNI/Polri dengan kelompok TPN/OPM yang diduga melakukan balas dendam atas tertembaknya Hubertus Mabel, pengurus Komisariat Militan KNPB Pusat di Wamena siang tadi pukul 12.00.

Dari informasi yang dikumpulkan tabloidjubi.com diketahui bahwa sehari sebelumnya (15/12) aparat keamanan telah meenangkap Ketua KNPB Simion Daby, Meky Wallo Kogoya serta Imma Mabel. Ketiganya ditangkap di rumah Meky W.Kogoya, di Kulagima, Kec. Huby Kosi atas dugaan pelaku pengeboman di Wamena.

Vita, warga Wamena lainnya yang dihubungi tabloidjubi.com mengatakan siang tadi ada pos polisi yang dibakar massa karena insiden penembakan terhadap Hubertus Mabel.

“Tadi siang, Mabel, Anggota KNPB yang orang Kurulu ditembak oleh aparat karena diduga sebagai pelaku pengeboman di Wamena. Terus pos polisi di Wouma di bakar massa dan sekarang tembak menembak antara aparat dengan masyarakat yg juga memiliki senpi.”

kata Vita.

Kabidhumas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik. saat dihubungi tabloidjubi.com membenarkan adanya penembakan yang terjadi di Wamena.

“Memang ada DPO kasus penyerangan Polsek Pirime yang dilumpuhkan. Kronologisnya menyusul sebentar.”

jawab Kabidhumas Polda Papua. (Jubi/Benny Mawel)

Sunday, December 16th, 2012 | 23:36:31, TJ

December 16, 2012 0

Banyak Praktek Pelayanan Kesehatan di Merauke Tak Miliki Izin

Merauke — Banyak tempat praktek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Kota Merauke dan sekitarnya, tidak memiliki izin resmi dan tak mempunyai kompetensi jelas. Juga obat-obatan yang diperjualbelikan, tak jelas. Bahkan, pasien dijanjikan muluk-muluk, namun tak ada tanda-tanda mengalami kesembuhan ketika sudah berobat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Stef Osok yang ditemui tabloidjubi.com di Hotel Megaria, Sabtu (15/12) menjelaskan, kurang lebih tujuh orang telah dipanggil dan diberikan pembinaan serta teguran keras. Hanya saja, sepertinya kurang diresponi dan kegiatan praktek mereka tetap berjalan sebagaimana biasa.

Sesuai agenda, demikian Stef, minggu depan, akan dilakukan pertemuan secara bersama-sama dengan menghadirkan pemilik tempat praktek dan juga dari aparat kepolisian, kejaksaan serta Satpol PP.

“Saya akan memberikan penjelasan tentang aturan yang berlaku sesuai ketentuan dari Menteri Kesehatan (Menkes) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang ada,”

katanya.

Disinggung apakah mereka dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, Stef menambahkan, pihaknya tidak berkompoten memberikan jawaban. Tetapi bahwa, nantinya aturan dibeberkan dan aparat penegak hukum yang akan memaknai serta menindaklanjuti.

“Memang banyak yang telah melanggar aturan kesehatan,”

ungkapnya. (Jubi/Ans)

Sunday, December 16th, 2012 | 21:46:58, TJ

December 16, 2012 0

Polda Papua Terima Dana Pengamanan Tahap II

Jayapura — Guna menciptakan situasi yang kondusif selama jalannya proses Pemilukada gubernur dan Wakil gubernur di wilayah paling timur di Indonesia ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kembali menggelontorkan dana hibah tahap II kepada Polda Papua.

“Penyerahan dana hibah tahap II oleh Pemprov Papua sebanyak Rp10 Miliar, dimana tahap pertama juga telah diserahkan dana sebasar Rp10 miliar dan itu sudah digunakan,”

kata Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian kepada wartawan, di Jayapura, Sabtu (15/12).

Dia menjelaskan, dana sebesar Rp10 miliar ini akan digunakan oleh kepolisian dan juga TNI untuk pengamanan. Kemudian sampai dengan 10 Januari 2013 kita diberikan waktu untuk menggunakan sekaligus mempertanggungjawabkan keuangan tersebut.

“Nanti dana-dana ini kita akan kelola dengan transparan di lingkungan internal Polda Papua dan tentunya dana ini kita akan gunakan dalam rangka Pemilukada termasuk menciptakan situasi yang kondusif untuk berlangsungnya Pemilukada di Papua,”

jelasnya.

Saat ditanya apakah dana tersebut cukup untuk pengamanan, ujar Tito, dana yang ada tentunya kita sudah lakukan revisi karena pada pengajuan Pemilukada beberapa tahun yang lalu itu komponen TNI belum masuk. Kemudian pihaknya juga melihat polanya, dimana hanya penjagaan dan pengawalan. Sedangkan kegiatan ini lebih banyak kegiatan yang lebih persuasif untuk melakukan penciptaan kondisi yang kondusif.

“Jadi bukan penciptaan kondusif untuk memenangkan pasangan, tetapi menciptakan kondisi agar masyarakat kondusif mendukung Pemilukada yang aman dan damai,”

tandasnya.

Menyinggung soal berapa total dana yang diajukan, kata Tito, yang pihaknya ajukan sesuai revisi adalah Rp80 miliar. Karena pada Pemilukada 2006 lalu hitungan kita sesuai dokumen Rp54 miliar.

“Sekarangkan harga sudah naik, kemudian kabupaten bertambah banyak, sehingga otomatis anggaran pasti akan bertambah. Tetapi kami kembalikan ke pemerintah provinsi untuk melakukan rasionalisasi,”

katanya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Constant Karma mengatakan, 2012 programnya untuk dana pengamanan Pemilukada Rp25 miliar sampai dengan akhir tahun, tapi kita sudah gelontorkan sebanyak dua kali, dimana tahap I Rp10 miliar dan tahap II Rp10 miliar.

“Dana ini untuk pengamanan, karena kita kan harus ciptakan kondisi yang kondusif. Seperti kemarin polisi bergerak ke arah Pirime dan Tiom, inikan semua terkait dengan Pemilukada, kawasan-kawasan tersebut juga perlu ditangani supaya Pemilukada dapat berjalan baik,”

katanya.

Dia mengakui, memang Polda Papua mengajukan dana cukup besar tetap nanti kami akan rasionalisasi lagi.

“Soalnya dari Bappeda dan keuangan harus ada rasionalisasi nanti dari situ baru kami akan ambil keputusan berapa banyak dana yang akan di bantu untuk awal 2013,”

katanya. (Jubi/Alex)

Saturday, December 15th, 2012 | 18:24:48, TJ

December 15, 2012 0

Tanggal 14 Desember Sepi, Kelompok Pro Bangsa Melanesia Barat Tidak Lagi Eksis

SENTANI—Kelompok Pro Bangsa Melanesia tidak lagi eksis. Buktinya, peringatan 14 Desember yang disebut-sebut sebagai Hari Melanesia tidak tampak lagi aktivitas mereka alias sepi. Pantuan harian ini di beberapa daerah, seperti di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan beberapa daerah lainnya sudah tidak terlihat lagi kegiatan mereka dalam merayakan HUT 14 Desember yang disebut sebagai hari kemerdekaan mereka.

Sebut saja di Sentani ibu kota Kabupaten Jayapura, berlangsung aman dan kondusif. Tak jauh bedanya ketika tanggal 1 Desember 2012 yaitu hari yang diklaim sebagai HUT (Hari Ulang Tahun) OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, jajaran Polres Jayapura melakukan penjagaan di sejumlah titik, khususnya di lapangan makam Alm Theys Eluay. Dimana jika setiap tahunnya di lapangan tersebut dilaksanakan aksi kumpul massa, namun tahun ini hanya dilakukan acara bakar batu yang diselenggarakan oleh jajaran Polres Jayapura bersama dengan masyarakat.

“Bakar batu merupakan wujud dari adat yang menyatakan ada ikatan persaudaraan, hubungan yang saling membantu, saling mengisi dan bertujuan positif,”

ujar Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH kepada Bintang Papua yang ditemui di lapangan Theys Eluay pada Jumat (14/12).

Dijelaskan, acara bakar batu ini merupakan cara untuk membina kemitraan antara Polri dan masyarakat untuk mewujudkan dan menciptakan suasana kamtibmas di wilayah Kabupaten Jayapura.

“Terciptanya kondisi aman dan kondusif baik pada tanggal 1 Desember maupuan 14 Desember 2012 adalah karena kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh komponen masyarakat,”

tandasnya.

Terkait pengamanan yang dilakukan, lanjutnya, sudah merupakan kewajiban bagi pihaknya untuk mengantisipasi pihak-pihak tertentu yang hendak mengganggu dan membuat situasi tidak kondusif.

“Kami sudah menghimbau kepada masyarakat agar tidak terajak oleh kelompok-kelompok yang hendak menciptakan suasana tidak aman,”

ujarnya.

Ditambahkannya, dengan terciptanya kondisi yang aman membuktikan bahwa ada komunikasi yang erat dan betul-betul nyata antara masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri serta seluruh komponen yang ada.

Pangki: Hari Melanesia Diluar Agenda PRD Wilayah Merauke
Sementara itu dari Merauke dilaporkan, Momen tanggal 14 Desember yang diklaim oleh sebagian masyarakat Papua sebagai hari ulang tahun Melanesia, untuk Kabupaten Merauke sendiri sepi akan kegiatan dalam rangka menyemarakkan hari tersebut.

Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, Jumat (14/12), suasana Kota Merauke berlangsung normal seperti hari biasanya, dan tidak ada kegiatan yang digelar baik itu dalam bentuk syukuran maupun lainnya.

Ketua Parlemen Rakyat Daerah Wilayah Merauke, Pangrasia Yeem, mengatakan, bahwa tanggal 14 Desember memang diperingati sebagai hari Melanesia oleh Bangsa Papua. Namun, untuk jajaran PRD Merauke sendiri tidak memeringatinya karena kegiatan tersebut tidak masuk dalam agenda PRD.

“Jadi kami (PRD Wilayah Merauke) tidak perlu menggelar kegiatan untuk memeringati hari Melanesia, bukan karena kami tidak mau, tetapi kegiatan tersebut tidak masuk dalam agenda PRD,”

ungkapnya kepada Bintang Papua saat bincang-bincang di Sekretariat PRD Wilayah Merauke, kemarin.

Diperjelas Pangki, rumpun Melanesia bukan terdiri atas rakyat Papua saja, tetapi ada orang PNG, Maluku dan Timor-Timur di dalamnya. Karena itu, sambungnya, hari Melanesia berada diluar agenda PRD.

“PRD hanya mengurus status politik bangsa Papua saja, lebih dari itu tidak. Nah, untuk apa kami urus kegiatan di momen seperti ini, toh kita saja belum merdeka kok. Kita ini kan kalau bisa dibilang masih dijajah, jadi tidak usah berlebihan lah,”

tandasnya. (dee/lea/don/l03)

Sabtu, 15 Desember 2012 10:45, BP

December 15, 2012 0

Socratez : Kekerasan Harus Dihentikan Demi Keamanan Manusia Papua

Wamena — “Saya tidak setuju kekerasan atas nama apa pun, termasuk atas nama keamanan nasional.”

Demikian kata Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP), Socratez Sofyan Yoman, kepada wartawan usai Kongres ke-XV-II di Wamena, Jayawijaya, Papua, Jumat (14/12).

Menurut Socratez, sesuai prinsip gereja, yang lebih utama dalam kehidupan adalah kepentingan manusia. Maka, keamanan atas nama Negara harus ditentang.

“Yang lebih utama adalah keamanan manusia Papua, bukan kepentingan Negara,”

kata Socratez mencontohkan kekerasan di Papua belakangan.

Selama dia menjadi Ketua Umum PGBP, atas kepercayaan umat, dan kesepakatan kongres, lanjut Sofyan, ia terus memperjuangkan keadilan untuk orang asli Papua di bumi cenderawasih ini.

“Saya kan terus berbicara,”

kata Socratez lagi.

Socratez dipercayai sebagai Ketua Umum PGBP dalam kongres ke-XVII di Wamena. Hampir seratus persen suara dalam kongres memilih dia sebagai ketua dalam periode 2012-2015.

Di akhir kongres, 14 Desember 2012, ia diarak ribuan umat baptis dari jalan Yos Sudarso, kompleks Kodim 1702 Wamena hingga kampung Sinagmo, Wamena. Bagi Socratez, arakan dan kepercayaan umat baptis atas dirinya merupakan harapan untuk menyerukan keadilan, dan menghentikan kekerasan di ata Tanah Papua.

“Jaga kami, bicara tentang kekerasan yang menimpa kami, itu pesan yang saya tangkap jemaat,”

kata Socratez. (Jubi/Timo Marten)

Saturday, December 15th, 2012 | 08:41:44, TJ

December 15, 2012 0

Aktivis HAM Klarifikasi Berita Papua Sudah Sah Merdeka

Jayapura – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Sebby Sambon mengatakan pernyataan Sekjen TPN-OPM, Anthon Tabuni yang menyatakan 1 Mei 2006 adalah proklamasi kemerdekaan Papua Barat yang sah sebagaimana dilansir media online suara pembaruan, Jumat (14/12) tidak benar.

“Papua belum merdeka. Jadi, kita belum bisa minta pengakuan dari negara lain dan mengusir Indonesia,”

kata Sebby kepada tabloidjubi.com via telpon, Jumat (14/12) sore.

Selain itu, melalui pesan pendeknya, Sebby menuturkan, dalam pelantikan panglima tertinggi TPN-OPM yang dipercayakan kepada tuan Goliat Tabuni yang berlangsung di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, 11 Desember 2012, tidak pernah ada pernyataan Goliat Tabuni yang menyerukan 1 Mei 2006 adalah hari proklamasi bangsa Papua Barat sehingga segera dilakukan peralihan kekuasaan dari Indonesia ke negara baru yang telah sah berdiri Negara Papua Barat, sebagaimana yang disampaikan oleh Anton Tabuni pada beberapa media masa. “Kami mau klarifikasi bahwa saat itu disana tidak ada pernyataan seperti ini, hanya pelantikan,” tuturnya.

Lanjut dia, tanggal 1 Mei 2006 belum diakui secara defacto dan de jure. Sementara masih diperjuangkan. Sebby menuturkan, memang kala itu pelantikan dihadiri masing-masing perwakilan TPN-OPM dari seluruh wilayah di Papua. Tak hanya pelantikan, pertemuan lain yang dilakukan oleh TPN-OPM di beberapa daerah juga dihadiri semua perwakilan daerah.

Pernyataan lain dari Anthon yang dibenarkan Sebby adalah semua elemen gerakan diminta bergabung dengan Goliat Tabuni. Terutama mereka yang bergabung diluar negeri. Kata dia, saat ini TPN-OPM telah berupaya untuk menyatukan orang Papua. Pelantikan itu bertujuan menyatukan seluruh elemen gerakan bergabung bersama TPN-OPM untuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Papua barat.

Pernyataan kemerdekaan dan pengakuan negara Papua Barat, 1 Mei 2006 juga disampaikan Sekjen TPN-OPM, Anthon Tabuni saat menghubungi tabloidjubi.com via telpon. Anthon juga mengatakan, Jenderal Goliat Tabuni dilantik untuk mempertanggung jawabkan status politik Papua yang sudah dirampas Indonesia. Bertolak dari itu, Anthon meminta, Indonesia dan PBB memberi pengakuan dan mengembalikan status politik Papua yang sudah dirampas. Selanjutnya, merestui kemerdekaan Papua.

Anthon menegaskan, dengan dilantiknya Goliat, maka tak ada kepemimpin lain dan gerakan atau elemen lain yang memperjuangkan kemerdekaan Papua diluar kepemimpinan panglima tertinggi jenderal Goliat Tabuni.

“Jangan ada kepemimpinan lain diluar Goliat yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

TPN-OPM mengajak semua elemen gerakan bergabung untuk bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan,”

tuturnya. Anthon juga meminta kepada semua elemen gerakan untuk tidak tergiur dan menerima tawaran murahan dari Pemerintah Indonesia. (Jubi/Musa)

Saturday, December 15th, 2012 | 08:13:13, TJ

December 15, 2012 0

Sepanjang Empat Tahun, Angka Kematian OAP Tinggi

Jayapura – Angka kematian Orang Asli Papua (OAP) selama kurun waktu empat tahun yakni 2008-2011 di Rumah Sakit Umum (RSUD) Abepura melambung tinggi. Selama empat tahun itu tercatat, 301 orang Papua meninggal dunia.

Hal ini terkuak dalam buku Memutus Mata Rantai Kematian di tanah Papua yang ditulis Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Aloysius Giyai yang diluncurkan di Auditorium Universitas Cenderawasih Jayapura, Jumat (14/12). Dihalaman 363 dalam buku tersebut tertera, sebuah tabel berisi perbandingan kematian antara orang Papua dan non Papua sejak tahun 2008-2011.

Masih dalam tabel tersebut, pada tahun 2008 jumlah orang Papua yang meninggal sebanyak 94 orang, non Papua 92 orang. Tahun 2009, orang Papua yang meninggal, 77 orang, non Papua, 51 orang. Selanjutnya di 2010, orang Papua yang meninggal sebanyak 68 orang, sementara non Papua, 46 orang. Terakhir ditahun 2011, orang Papua yang meninggal dunia sebanyak 62 orang, sedangkan non Papua, 41 orang. Jumlah total mereka yang meninggal selama empat tahun itu untuk orang Papua sebanyak, 301 orang. Sedangkan non Papua, 200 orang.

Menurut data rekam medis RUSD Abepura, umumnya penyebab kematian pasien orang asli Papua ini disebabkan oleh kecelakaan lalulintas, minuman keras (miras), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyakit TBC paru, ISPA, pneumonia dan gangguan pernapasan, malaria, HIV-AIDS, dan penyakit lainnya. (Jubi/Musa)

Saturday, December 15th, 2012 | 08:06:46, TJ

December 15, 2012 0

Tak Lolos Verifikasi, Pasangan Bas-Jon Akan Gugat KPU Papua

Jayapura — Akibat tidak lolos verifikasi, pasangan Barnabas Suebu-Jhon Tabo (Bas-Jon) akan menggungat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua atas Keputusan KPU Nomor: 466/P/SET-KPU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.

Dimana pasangan Bas-jon tidak lolos dalam verifikasi karena tidak mencapai 15 persen dukungan partai, padahal dari catatan pasangan Bas-Jon, mereka didukung oleh Partai PBR, Partai Kedaulatan, PPRN, PPPI, PAN, dan PNI- Marhaenis yang telah memiliki lebih dari 15 persen.

“Setelah kami membaca dan meneliti keputusan KPU tersebut, kami menilai bahwa alasan yang menjadi dasar bagi KPU untuk memutuskan demikian adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Keputusan KPU tidak saja merupakan keputusan yang sangat tidak adil, arogan, sewenang-wenang, menginjak-nginjak kebenaran dan keadilan, konstitusi dan/atau semua perundang-undangan yang terkait, tetapi juga semua keputusan Pengadilan atau Mahkamah yang terkait, hak-hak asasi manusia, serta hak-hak konstitusional warga negara RI,”

kata Barnabas Suebu kepada wartawan, di Hotel Swissbell Jayapura, Jumat (14/12).

Menurut dia, keputusan KPU Papua tersebut, tidak saja merupakan pelanggaran hukum berat, tetapi juga menciderai harkat dan martabat serta kehormatan KPU itu sendiri sebagai lembaga yang netral, tidak memihak, dan wajib menegakkan konstitusi dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Oleh karena itu, demi kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, kami akan menempuh jalur hukum menggugat KPU Provinsi Papua pada lembaga peradilan yang berwenang,”

tandasnya.

Walaupun keputusan tersebut sangat disesalkan, ujar Barnabas Suebu, dirinya meminta kepada seluruh rakyat Papua, khususnya seluruh jajaran tim kampanye, jajaran partai koalisi pendukung, serta seluruh simpatisan bakal pasangan calon “BasJohn” agar tetap tenang, menahan diri, dan tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Sekali lagi kami serukan agar bersabar menunggu sampai proses hukum yang ditempuh melalui peradilan selesai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,”

ujarnya.

Dia menilai, keputusan KPU akan berakibat pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjadi kian tertunda waktu pelaksanaannya.

“Kita akan terus berjuang menempuh jalan damai hanya dengan satu niat untuk sebuah kebenaran. Kita akan terus berjuang sampai kebenaran itu bersinar kembali di bumi Papua. Kita percaya, kebenaran tidak akan pernah mati, dibunuh oleh siapapun dan dengan kekuatan apapun. Kebenaran yang dikubur sekalipun, pasti akan bangkit dan bersinar kembali pada waktunya,”

katanya.

Friday, December 14th, 2012 | 17:19:38, TJ

December 14, 2012 0

Tapol Papua Lumpuh di Lapas, Akhirnya Meninggal

Wamena — Salah satu tahanan politik (tapol) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Wamena, Jayawijay,a Papua, Kanius Murib meninggal setelah mengalami sakit yang parah di Lapas itu.

Menurut penuturan keluarga Kanius, Sem Kalolik kepada tabloidjubi.com di Wamena, Kamis (13/12), Kanius meninggal setelah menderita sakit selama 22 kali di Lapas, dan tiga kali di rumahnya.

“Selama 12 tahun di Lapas, ia sakit 22 kali. Lembaga tidak mampu sehingga dibawa ke keluarga. Kakinya keras, tidak bisa jalan, otaknya terpisah,”

kata Sem di Wamena, Kamis.

Bulan ini, lanjut Sem, Murib mulai sakit-sakitan lagi. Selasa, 11 Desember 2012, pukul 06.30 waktu Papua, akhirnya Kanius Murib meninggal dunia. Selasa sore, sekitar pukul 16.00 mereka membakar jenazahnya sesuai tradisi suku itu.

“Kakinya berat. Waktu diantar, pakai mobil. Keluarga yang minta karena ia sakit terus. Kurang lebih sudah satu tahun di rumah,”

kata Sem lagi.

Hosea Murib, salah satu anggota keluarga Kanius melanjutkan, selama almarhum sakit di Lapas, dokter yang memeriksa dia tidak pernah memberikan penjelasan kepada pihak keluarga. Namun diketahui, kakinya lumpuh. Mereka menduga, Kanius lumpuh akibat siksaan selama di Lapas.

“Pikirannya mulai tidak waras. Selama di dalam Lapas, terganggu jiwanya. Kami kecewa. Kami sudah sampaikan kepada Komnas HAM, tetapi sampai sekarang tidak jelas,”

kata Hosea Murib.

Plt. Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Daniel Rumsowek mengaku jika warga binaan Lapas itu meninggal karena sakit yang lama. Atas permintaan keluarga Kanius, Lapas mengijinkan dia agar dirawat di rumah keluarga. Karena itu, Daniel berterima kasih kepada pihak keluarga yang merawat Kanius.

“Penyakitnya, tahun 2010. Karena sakit terus akhirnya keluarga bawa. Memang terjadi sebelum saya,”

kata Daniel.

Mantan Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Matius Murib mengatakan, wajar jika keluarga kecewa. Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan, dan kasus itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

“Secara umum mereka kecewa dan kasusnya belum tuntas. Kita dulu sudah melakukan penyelidikan. Bukti cukup kuat. Komnas HAM yakin itu pelanggaran HAM berat. Kejaksaan agung harusnya serahkan ke Komnas HAM. Selama ini korban dan keluarga sedang menunggu,”

kata Matius.

Kanius diduga pelaku pembobolan gudang senjata di Kodim 1702 Wamena tahun 2003. Ia dipidana 20 tahun penjara. Bapak 60 tahun dua anak ini, menurut Maitus, justru sebagai korban, bukan pelaku. (Jubi/Timo Marten)

Friday, December 14th, 2012 | 09:20:07, TJ

December 14, 2012 0

Papua Post Mengucapkan “Selamat dan Syukur kepada Tuhan”

Seluruh Anggota Collective Editorial Boards dari The Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece), dengan ini mengucapkan

Selamat dan Syukur kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi dan Tanah serta Bangsa Papua

atas terpilih kembali Rev. Sofyan S. Yoman, M.A. sebagai Ketua Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP)

dalam kongres PGBP ke-XVII, 9 Desember 2012 hingga 14 Desember 2012, di Wamena, Jayawijaya.

Kami segenap anggota dari WPNews Group Online Services berdoa agar Tuhan melindungi, memagari dan memberi kekuatan spesial kepada Rev. Yoman sehingga memimpin gereja-gereja Tuhan di Tanah Papua, dan umat Tuhan di pulau New Guinea mengadapi masa depan yang Damai dan Sejahtera, seperti kehidupan yang digambarkan dan dijanjikan dalam Kitab Suci.

Melanesia butuh seorang Nelson Mandela dari kawasan Oceania, orang Papua butuh seorang Uskup Belo dari pulau ini untuk menyuarakan suara-suara yang tak tersuarakan, mebela yang tertindas, membebaskan yang terbelenggu dan terjajah, dan terutama dalam memberikan peluang dan kesempatan kepada KEBENARAN! untuk membuktikan dirinya sebagai kebenaran.

Amin!