PAW Ketua KPU Puncak Ancaman Baru di Puncak

puncak 2 — Ketua FPNSPKP, Zakeus Wakerkwa, S.Sos yang didampingi Sekretaris, Aponi Kilungga, SE saat diwawan- carai.

Jayapura – Ketenangan masyarakat Kabupaten Puncak yang sedang menanti penyelesaian konflik, yaitu bayar kepala (pembayaran denda), pasca konflik Pemilukada yang menelan puluhan korban jiwa, kini terusik lagi. Ini menyusul adanya informasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua KPU Kabupaten Puncak, Nas Labene sesuai putusan No 17/DKPP-PKE-1/2012 tertanggal 21 November 2012.

Forum PNS Peduli Kabupaten Puncak (FPNSPKP) yang selama ini terus mengkritisi Kepemimpinan di Kabupaten Puncak, angkat bicara soal PAW Ketua KPU Puncak tersebut.

Forum ini, menilai pergantian Ketua KPU Puncak ini menjadi ancaman baru di Kabupaten Puncak. Soalnya, pergantian itu jelas mengundang kekecewaan masyarakat Puncak yang saat ini sedang menunggu penyelesaian pembayaran kepala.

“Masalah lama belum beres, kini kasus baru muncul lagi. Ini jelas membuat masalah di Puncak kian rumit, sementara Pilgub maupun Pemilukada Kabupaten Puncak sudah semakin dekat,”

jelas Ketua FPNSPKP, Zakeus Wakerkwa.S.S.os yang didampingi Sekretaris FPNSSPKP, Aponi Kilungga, SE kepada Bintang Papua di Abepura, Minggu (25/11).

Dijelaskan, PAW Ketua KPU Puncak ini menimbulkan tanda tanya besar, selain dilakukan disaat tahapan sudah mulai jalan, juga pergantian dilakukan hanya untuk ketua saja yakni Nas Labene.

“Harusnya kalau ganti, termasuk juga 4 anggota, karena itu satu paket, jika hanya ketua, ini menyisahkan tanda tanya besar ada apa di balik PAW ini,”

katnya penuh tanya. Dikatakan, PAW Ketua KPU dengan alasan diduga terlibat kepengurusan Partai Damai Sejahtera (PDS) dan tidak memenuhi syarat domisili, maka jelas ini alasannya klasik dan terkesan dibuat-buat.

“Nah, perta nyaannya, mengapa tak digugurkan saat verifikasi awal oleh KPU Provinsi, padahal saat itu banyak calon yang layak. Jika sekarang baru dijadikan alasan PAW Ketua KPU berarti ini ada kepentingan siapa lagi, dan KPU Papua harus bertanggung jawab dan jelih melihat ini,”

katanya.

KPU Papua diminta lebih teliti melihat PAW ini, jangan ada masalah baru lagi, kasihan rakyat dikorbankan. Begitu juga pemerintah pusat, jangan hanya lempar masalah ke Puncak, setelah itu diam tanpa solusi, akhirnya masyarakat jadi korban. Contohnya, adanya dualisme dukungan Parpol yang memicu konflik di Puncak, pusat hanya lempar masalah, tak ada solusi, lalu masyarakat yang bentrok.

“Ini jangan sampai terulang lagi, masyarakat Puncak sudah sangat butuh kedamaian, terutama menjelang Natal 2012,”

jelasnya.

Karena itu, Forum ini menawarkan dua alternatif supaya hal ini tidak menimbulkan persoalan baru. Pertama, biarkan Ketua KPU yang ada tetap menyelesaikan tugas-tugasnya menuntaskan Pilgub maupun Pemilukada Puncak. Kedua, jika mau di PAW sekalian 4 anggotanya. Penggantinya diambil dari calon-calon KPU yang memenuhi syarakat sebelumnya.

Namun menurut keduanya, PAW Ketua KPU Puncak yang berpotensi menimbulkan masalah baru ini, tak lepas dari kepemimpinan Caretaker Bupati Puncak Drs. James W Maniagasi yang dianggap gagal melaksanakan tugas yang diamanatkan, yakni menyelesaikan konflik dan menfasilitasi penyelenggaraan Pilgub dan pemilihan Bupati definitif.

“Kalau caretaker selalu berada di tempat tugas melakukan kordinasi yang baik dengan semua komponen, masalah PAW Ketua KPU ini jelas tidak terjadi, tapi kita lihat sendiri Caretaker tidak pernah di Puncak. Sudah 8 bulan dilantik, baru 5 kali ke Puncak. Dia lebih memilih habiskan waktu di Jayapura-Jakarta. Jadi bukannya menyelesaikan masalah, tapi membuat persoalan baru. Sebagai staf juga kami kecewa karena terpaksa kerja terpencar dimana-mana ,”

kata keduanya prihatin.

Dan terbuktinya, Penjabat Gubernur sebelumnya sudah pernah menegur Caretaker beberapa kali untuk ke tempat tugas, namun tidak diindahkan. Sambil menambahkan Forum PNS ini tidak punya kepentingan apa-apa, selain hanya mengkritisi kebijakan pemerintahan Puncak yang tidak jalan sebagaimana mestinya.

Untuk itu, Caretaker Gubernur Provinsi Papua yang baru drh. Constan Karma diminta segera mengganti Caretaker Kabupaten Puncak , Drs. James W Maniagasi, yang sejak awal dianggap bermasalah. Dalam hal ini Gubernur harus meninlanjuti hasil Putusan PTUN Jakarta Timur, No: 87/6/2012/PTUN-JKT tertanggal 2 Agustus 2012, tentang Perkara Surat Klarifikasi Pengangkatan, Drs James W Maniagasi sebagai Caretaker Bupati Puncak. Sebab putusan PTUN itu sudah jelas membatalkan Caretaker Bupati Puncak, lantaran terbukti bermasalah yaitu sudah pensiun dari PNS.

“ Selaku mantan Sekda, Bapak Constan Karma tahu masalah Puncak,dari a-z beliau tahu, begitu juga yang berhubungan masalah hukum.”

jelas Ketua Forum PNS Peduli Kabupaten Puncak , Zakeus Wakerkwa.S.S.os, kepada Bintang Papua, Sabtu (17/11), di Abepura. (don/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:25, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

Sebby Sambom : 1 Desember Dekolonialisasi PBB, Bukan Kemerdekaan

JAYAPURA – Masih adanya perdebatan soal momen 1 Desember, tak luput dari perhatian aktivis Hak Asazi Manusia, Sebby Sambom yang saat ini masih dalam pelariannya di hutan. Ia menyampaikan bahwa momen tanggal 1 Desember bukanlah hari kemerdekaan, melainkan Dekolonialisasi PPB.

“Tidak perlu ada penaikan bendera, mungkin ibadah atau doa syukur, karena 1 Desember itu bukan kemerdekaan Papua, tetapi saat itu dekolonialisasi PBB yang disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 dan nomor 1541 pada tahun 1960, itu adalah bagian dari persiapan kemerdekaan Papua Barat, sebab Belanda sebagai Negara yang menduduki wilayah Papua Barat saat itu berkewajiban memerdekakan atau memberika kemerdekaan kepada Papua Barat, jadi 1 Desember itu bukan kemerdekaan Papua,”

jelas Sebby saat dihubungi, Bintang Sabtu (24/11).

Masih menurut Sebby,

”Sayangnya, niat baik itu dimanfaatkan lain oleh Amerika, Indonesia dan PBB untuk menyerahkan Papua Barat ke pangkuan Indonesia,”

tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sebby juga mengurai alasan dia dan beberapa rekannya melarikan diri ke hutan.

“Ada kelompok orang Papua lain yang iri hati dan cemburu dengan kerja kami, mereka bekerjasama dengan pihak ketiga untuk berusaha mengejar kami, mereka ingin menangkap kami dan membunuh kami, akhirnya saya dan beberapa aktivis lainnya memilih untuk bersembunyi, ini bulan keenam kami di hutan,”

ujarnya. Ketika dimintai kejelasan mengapa mereka harus dikejar, ditangkap dan dibunuh, Sebby mengatakan bahwa,

”Ada video perintah untuk membunuh saya, perintah itu dari Mathias Wenda, walaupun saya sangsi dan menduga itu direkayasa oleh kelompok tertentu yang sedang ‘bermain’, dan ada alasan-alasan lainnya, seperti stigma aparat terhadap kami, bahwa kami dianggap seperti teroris, sehingga mereka mengutus Densus 88 untuk mengejar kami,”

kata Sebby.

Situasi hingga saat ini menurut Sebby masih belum aman bagi dirinya dan beberapa aktivis lainnya, hal ini karena menurut dia aparat menurunkan Densus 88 untuk melakukan pengejaran terhadap mereka, walaupun dalam beberapa kesempatan Kapolda Papua menyampaikan bahwa sudah tidak ada Densus 88 di Papua.

“Kami di stigma oleh aparat sebagai teroris sehingga dengan alasan itu mereka bisa bebas menangkap dan menembak kami, padahal apa yang kami lakukan sepenuhnya adalah memperjuangkan hak-hak kami, dan hak itu adalah hak penentuan nasib sendiri, itu dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional,”

ujarnya.

Ia juga mengklarifikasi bahwa yang dilakukan di Tingginambut, Mulia, adalah pelantikan Goliath Tabuni,

”Tidak ada Konferensi Tingkat Tinggi, hanya pelantikan, saya punya rekaman pembicaraan dengan tuan Goliath, kalau Bintang Papua mau saya bisa kasih rekamannya,”

tandas Sebby.

Tidak lupa Sebby berpesan kepada para aktivis dan masyarakat Papua,

”Jangan takut dan panik dengan keadaan seperti ini, saya juga berharap agar aparat keamanan hentikan menyerang kami, jangan lagi lukai perjuangan kami, karena apa yang kami lakukan adalah berjuang atas hak-hak kami dan ini adalah aspirasi kami,”

pungkas Sebby Sambom. (bom/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:25, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

SHDRP Minta Polisi Bertindak Persuasif Terkait 1 Desember

JAYAPURA –Wakil Ketua I Solidaritas Hukum Dan HAM Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP), Alius Asso, meminta kepada aparat kepolisian agar bisa bertindak persuasif terkait pengamanan 1 Desember nanti, yang dirayakan sebagai HUT OPM.

Menurut pria kelahiran Kampung Hepupa, Jayawijaya 19 September 1986 itu, perayaan tiap 1 Desember bagi orang Papua merupakan hal yang biasa, sebagaimana hari besar lainnya yang dirayakan seperti perayaan 17 Agustus oleh pemerintah Indonesia.

“Makna 1 Desember bagi orang Papua begitu bersejarah dan perlu dikenang lewat perayaan-perayaan tiap tahunnya. Anak kecil saja tahu tentang makna perayaan 1 Desember,”

jelasnya saat dihubungi, Minggu, (24/11).

Menurut, jebolan SMU YPK Betlehem 2006 lalu, 1 Desember nanti di sejumlah wilayah adat dan sekarang diklaim sebagai 7 negara bagian dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) seperti Mamta, Saireri, Bomberay, Domberay, Me Pago, Ha Anim dan lainya pasti akan menyambut hari tersebut dengan perayaan berupa ibadah syukuran ataupun upacara bendera.

Tetapi Asso tidak bisa melarang dan juga tidak mengahimbau jika ada yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora (BK) pada saat itu.

“Saya tidak bisa melarang jika ada yang lakukan hal itu (mengibarkan BK,red), itu merupakan hak dari mereka,”

jelasnya. Lanjutnya, aparat keamanan harus profesional dalam menyikapi permasalahan seperti ini, karena setiap tahun berjalan sudah menjadi rutinitas rakyat Papua untuk memperingati hari bersejarah tersebut, dan ini sudah berlangsung sejak turun temurun.

“Jika melihat hal seperti ini, polisi harus bertindak bijak dan profesional. Tidak represif, tapi merangkul. karena jika tidak pasti akan ada korban lagi dari rakyat Papua. Kalau di Sentani mungkin akan dilakukan di makam Theys dalam bentuk ibadah, tapi kalau di Kota Jayapura lainnya belum dipastikan karena lokasi ibadah,”

katanya.

“Adanya stateman dari Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian bahwa akan ada pengamanan 1 Desember oleh POLRI dan TNI, hal itu merupakan tugas dari aparat keamanan, hanya saja jika bertugas tidak berlebihan dengan cara kekerasan. Bila hanya ibadah saja, kenapa harus dilarang oleh aparat keamanan,”

sambungnya.

Ditambahkannya, iklim demokrasi kini sedang berkembang, yang mengekspresikan diri dalam menyampaikan aspirasinya secara damai, namun jika aspirasi itu dilarang, maka Negara ini telah membungkam ruang demokrasi di Negara ini di atas ketidakadilan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Pengamanan itu perlu, negara ini kan punya UU yang melindungi warganya. dan dalam demokrasi, sudah jelas ada dalam UU 1945 pada alinea pertama,”

imbuhnya.(nls/mir/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:16, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

Di Sentani, Seorang Perwira TNI Tertembak

SENTANI – Minggu malam (25/11) sekitar pukul 21.00 WIT telah terjadi penembakan di belakang POm Bensin Sentani. Ternyata korbannya adalah seorang perwira TNI bernama Kapten Chk Konggeleg EB, sementara pelakunya diduga anggota Polisi berinisial Brigpol YT.

Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH melalui Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Steyven J. Manopo, SIK ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

“Iya betul ada penembakan,”

tandasnya kepada Bintang Papua ketika dihubungi Bintang Papua melalui telepon celularnya Minggu malam (25/11) sekitar pukul 22.00 WIT.

Disebutkannya, korban mengalami luka tembak pada paha bagian kiri tembus sampai ke belakang.

“Dimana saat ini korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari,”

imbuhnya.

Sedangkan tersangka diketahui berinisial Brigpol YT, yang saat ini sudah diamankan di Polres Jayapura untuk diperiksa lebih lanjut.

Dituturkan pula, penyebab penembakan tersebut, hingga saat ini masih diselidiki oleh pihaknya. Korban menurut informasi dan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan merupakan anggota TNI pada kesatuan Kumdam. Sementara itu, ketika dikonfirmasikan kepada pihak TNI dalam hal ini Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Jansen Simanjuntak, pihaknya justru belum mendapatkan laporan mengenai kejadian ini.

“Saya belum dapat laporan dari anak buah,”

ujarnya ketika dihubungi Bintang Papua beberapa jam setelah peristiwa terjadi melalui telepon celularnya karena tengah berada di Nabire.

Ditambahkan, pihaknya akan segera mengkroscek kebenaran mengenai kejadian penembakan yang melibatkan anggotanya ini.”Yang jelas pelaku penembakan akan diproses,” tegasnya.

Sedangkan sesuai data lapangan, kronologis kejadian ini bermula sekira pukul 19.30 wit, Pelaku pulang ke rumahnya di jalan YPKP Sentani dari BUPER , sedangkan korban juga pada saat itu sedang berada di rumah tersebut. Selanjutnya terjadi percekcokan antara pelaku dan ibunya karena merasa iri dengan perlakuan Ibunya , Perlu dan dan Korban diketahui masih ada hubungan.ipar dimana korban adalah kaka ipar pelaku. Korban bermaksud melerai sehingga terjadi dorong mendorong antara keduanya. Selanjutnya pelaku melepas tembakan ke arah lantai 1 kali tetapi mengenai paha sebelah kiri korban.(dee/bom/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:16, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

1 Desember, Polda Papua Prioritaskan Pengamanan di Tujuh Wilayah

Jayapura (24/11)—Polda Papua akan memprioritaskan tujuh wilayah di Papua dan Papua Barat dalam mengamankan perayaan 1 Desember, yang oleh sebagian masyarakat di Papua diperingati sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua.

Wakapolda Papua, Brigjend Paulus Waterpauw mengatakan, di Papua, setidaknya terkosentrasi di lima wilayah dan dua wilayah di Papua Barat yang dianggap membutuhkan pengamanan.

“Dalam operasi kita ada lima wilayah yang menjadi prioritas, ditambah dengan Papua Barat dua, jadi tujuh. Di Papua Barat, yaitu Manokwari dan Sorong,”

kata Waterpauw kepada tabloidjubi.com, di Waena, Kota Jayapura, Sabtu (24/11) siang.

Di Papua, Kota Jayapura, Sentani, Keerom, Mimika, dan Wamena adalah daerah yang dianggap wilayah yang membutuhkan kemanan. Tapi Paulus tak menyebut jumlah personel polisi yang dibutuhkan. Namun pihaknya berupaya untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah daerah, warga masyarakat.

“Langkah-langkah yang kita lakukan cukup baik, kordinasi dengan pemerintah, para tokoh, dengan masyarakat,”

tegas mantan Kapolres Mimika ini.

Wakapolda berharap, situasi akan aman, berjalan baik, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Brigjend Paulus mengimbau agar warga tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai isu dan pemberitaan. Jika, ada masalah, kata dia, perlu membangun komunikasi yang baik.

Disebutkan, pihaknya sedang melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat, di kampung-kampung yang dianggap perlu menemukan pemahaman yang sama, dengan melakukan penyuluhan, pengobatan masal, dan bakar batu. (Jubi/Timo Marten)

Saturday, November 24th, 2012 | 16:07:08, www.tabloidjubi.com

November 25, 2012 0

OPM Minta Aparat Tak Ganggu KTT TPN/OPM

Jayapura – Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan menggelar pesta Demokrasi Papua Barat, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), 26-30 November di Tingginambut Puncak Jaya Papua. Untuk itu, OPM meminta aparat keamanan Indonesia menghentikan segala aksi kekerasan atau baku tembak selama acara berlangsung.

Panglima OPM Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya menegaskan, selama Konferensi Tingkat Tinggi TPN OPM, pihaknya meminta aparat keamanan Indonesia tidak menggangu jalannya acara.

“Aparat tidak boleh datang kesini (Tingginambut), tidak boleh ganggu acara sampai selesai,”

ujar Goliat Tabuni melalui telepon selulernya, Senin 19 November.

Lanjut Goliat Tabuni, Konfrensi Tingkat Tinggi TPN-OPM yang akan diselenggerakan, juga sekaligus akan mengukuhkan dirinya sebagai Panglima Tertinggi OPM.

“Selain bicara tentang perjuangan OPM, juga akan kukuhkan saya sebagai Panglima Tertinggi OPM,”

ucapnya.

Menurut Goliat, agar acara KTT terselenggara dengan aman dan lancar, pihaknya sudah menyurati Kapolres Puncak Jaya dan Wakapolda Papua, guna meminta izin .

“Saya sudah kirim surat resmi ke Kapolda Puncak Jaya dan Kapolda Provinsi, sebagai tanda pemberitahuan, yang intinya KTT TPN/OPM tidak diganggu,”

paparnya. Kata Goliat Tabuni, dalam KTT TPN-OPM yang akan berlangsung selama 4 hari itu, pihaknya akan mengundang semua OPM maupun simpatisan yang ada di Tanah Papua.

“Undangan sudah kami kirim ke seluruh OPM dari Sorong sampai Merauke,”

ujarnya.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan sudah menerima surat pemberitahuan rencana pelaksanaan acara KTT TPN-OPM di Tingginambut.

“Saya terima surat pemberitahuannya tadi melalui kurirnya Goliat Tabuni,”

kata Kapolres.

Dalam surat pemberitahuan itu, kata Kapolres, yang bertindak sebagai Ketua Pelaksanaan KTT TPN-OPM adalah Dinus Rambo Wakerkwa, Wakil Ketus Mekaka Murib Telenggen, sekjen Anton Tabuni dan wakil Sekjen Gerimus Germanus Kogoya.
Intinya, kata Kapolres, mereka meminta agar jangan diganggu selama acara KTT berlangsung.

“Mereka minta aparat tidak menggangu jalannya acara hingga selesai,”

tukasnya.

Surat pemberitahuan pelaksanaan KTT juga ditembuskan kepada Presiden Papua Barat dan Pemerintahan Papua Barat.

Ditanya langkah Kepolisian menyikapi acara tersebut, Kapolres enggan mengomentarinya lebih jauh.

“Yang penting tidak mengganggu aktivitas masyarakat,”

singkatnya.)jir/don/l03)

Sabtu, 24 November 2012 08:57, www.bintangpapua.com

November 24, 2012 0

Ingin pemekaran 3 Provinsi di Papua, Pusat siapkan 5 Provinsi baru

Jayapura — Pemerintah pusat meminta masyarakat Papua seia sekata dalam urusan pemekaran. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Papua akan membuat pemerintah pusat serba salah.

Bagi pemerintah pusat, pandangan dan sikap yang sama di masyarakat Papua terhadap usulan pemekaran Provinsi Papua sangat penting. Sehingga pemekaran satu daerah harus diatur melalui mekanisme dan persyaratan tertentu, agar tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.

“Penting bagi pemerintah karena kalau sikap masyarakat dibawah berdeda-beda, ada yang mendukung tapi ada juga yang menolak, maka pemerintah akan serba salah.”

kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (Jumat, 24/11) saat beraudiensi dengan perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Gubernur Papua dan Papua Baratdi Gedung DPD RI, Senayan.

Proses pemekaran di Papua cenderung melangkahi kewenangan provinsi/kabupaten induk. MRP, DPRP dan DPRD Papua Barat seringkali tidak mengetahui langkah masyarakat yang telah mengusulkan pemekaran sampai ke pusat. Ini dikeluhkan Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib.

“Selama ini banyak masyarakat papua ‘lompat pagar’ ke pusat sehingga MRP tidak diberdayakan dengan baik.”

kata Murib dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi kecenderungan “lompat pagar” ini, Ketua Senat (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Irman Gusman mengatakan, DPD RI berusaha memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat Papua. DPD mendorong akselerasi pembangunan di tanah Papua diantaranya dengan mengusulkan kepada Presiden SBY agar sisa anggaran 2011 yang berjumlah sekitar 20 triliun dianggarkan untuk pembangunan kawasan Indonesia timur diantaranya Papua, Papua Barat, dan NTT. Pemekaran wilayah diakuinya merupakan salah satu solusi untuk memajukan kawasan Indonesia Timur. Pembangunan kawasan Indonesia Timur dapat dilakukan secara merata karena masing-masing Provinsi yang dimekarkan dapat mengajukan anggaran unruk pembangunan daerahnya.

“Pemekaran Papua memang memerlukan proses yang panjang, namun DPD akan tetap konsisten untuk menindaklanjuti aspirasi pemekaran tersebut,”

tegas Irman.

John Ibo, Ketua DPRP bahkan mengusulkan pembentukkan provinsi di Papua dilakukan berdasarkan 7 wilayah adat. Tujuh Provinsi itu adalah Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Utara, Provinsi Papua Timur, Provinsi Selatan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya. Tahun 2013 diprioritaskan pembentukan 3 provinsi, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.

Beberapa inisiator pemekaran provinsi Papua, dalam pertemuan tersebut menyayangkan adanya moratorium pemekaran. Salah satunya, Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yosafat Kambu.

“Masyarakat Papua berharap pemerintah dapat bertindak bijaksana dengan membuka peluang pemekaran untuk wilayah Papua.”

kata Kambu.

Namun Gamawan tetap beranggapan pemekaran adalah sesuatu yang perlu dikaji secara baik.

“Pemekaran merupakan hipotesa awal yang masih perlu pengkajian. Ketika pemekaran berhasil maka akan menjadi kesenangan utk semuanya, tapi kalau tidak berhasil itu harus tanggung jawab bersama juga. Untuk itu, diperlukan kajian yang mendalam agar jangan ada penyesalan dikemudian hari”,

tegas Gamawan.

Saat ini, menurut Gamawan, pemerintah tengah mengkaji berbagai aspek penataan wilayah Papua. Bahkan pemerintah telah membuat grand design atas wilayah Papua.

“Kami telah siapkan grand design atas pemekaran Papua hingga menjadi 5 Provinsi, namun hal itu masih memerlukan kajian secara mendalam dari berbagai aspek”,

ungkap Gamawan.

Saturday, November 24th, 2012 | 06:31:12, www.tabloidjubi.com

November 24, 2012 0

Telisik Teror dan Terorisme di Papua

Jayapura — Mungkin tidak semua warga yang mengingat kalau, akhir 2003 lalu ada telepon ancaman teror bom di Hotel Matoa tepat dijantung Kota Jayapura. Sembilan tahun kemudian 2012 Gedung DPRD Kabupaten Wamena diduga hancur karena kena bom.

Bukan hanya itu saja ancaman psikologis juga pernah dialami salah seorang rekan wartawan gara-gara menulis korupsi dan penyelewengan.

”Awas kalau ko tulis berita tra baik,”

pesan short message send(sms) dari si peneror.

Max Sanggenafa salah seorang aktivis lingkungan dan seorang guru dari Kabupaten Waropen menulis surat pembaca kepada Tabloid Jubi edisi cetak belum lama ini mengatakan sebenarnya masyarakat Papua sudah mengalami terror mental mulai dari pemberitaan drakula hingga kematian Theys Hiyo Elluay.

Ancaman terror fisik pun mulai timbul, ancaman peledakan Hotel Matoa hingga Kantor Dinas Koperasi Provinsi Papua pernah pula dideteksi aparat kepolisian karena disangka ada bom. Hampir semua pelaku peledakan bom di Pulau Jawa dan Bali, memiliki pengetahuan elektronika yang kuat karena berhubungan dengan bom waktu dan detonator. Memahami racikan bom dan pengetahuan kimia yang memadai. Apalagi mereka semua dikenal sebagai alumni Afghanistan.

Pengetahuan memakai bom di Papua, diawali dengan menggergaji bom-bom bekas tentara Sekutu Amerika Serikat dan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Tidak semua orang memiliki pengetahuan menggergaji bom, karena bisa-bisa meledak dan tangan buntung atau pun kehilangan nyawa.

Serbuk bom berwarna putih dimasukan ke dalam botol Coca Cola karena tebal dan cocok untuk bom ikan. Sumbunya pun hanya memakai kabel yang telah diisi serbuk belerang. Saat mengemudi perahu si pemakai tinggal membakar dengan puntung rokok dan membuang ke laut tempat ikan ramai bermain.

Bukan hanya itu saja, pengetahuan lain yang dimiliki masyarakat di Papua adalah membikin dopis. Bahan peledak ini biasanya bersumber dari korek api berwarna merah yang dibungkus menyerupai mercon. Bahkan belakangan ada ditemui bom molotov dan barang-barang bukti lainnya berupa serbuk Trinitrotoluene Trinitrotoluene (TNT). Atau nama lainnya adalah 2-Methyl-1,3,5-trinitrobenzene 2,4,6-TrinitrotolueneTNT Trotyl Empirical formula C7H5N3O6.

Dalam kondisi demikian tentunya pihak aparat khususnya Kepolisian harus cepat tanggap dan siap menghadapi gejala-gejala tersebut. Walau pun bukan berarti asal menghantam dan mencurigai tanpa memiliki bukti-bukti yang cukup kuat.

Sebenarnya ancaman dan terror bom bukanlah sesuatu yang baru di dunia ini, sebab dalam novel Joseph Conrad’s berjudul The Secret Agent mengungkap kerja-kerja teror mulai dari bom surat hingga bom yang memiliki kekuatan amat dasyat. Mungkin novel Joseph Conrad bisa dianggap sebagai inspirasi bagi kaum teroris di dunia, khususnya saat Perang Dingin masih berkecamuk antara Komunis dan Kapitalis.

Selain itu sekitar 1982, Christopher Dobson and Ronald Payne menulis buku berjudul,The Terrorist Their Weapons, Leader and Tactics memasukan grup-grup terrorist dari seluruh dunia di Jerman ada group Baader Meinhof Gang( Red Army Faction),Jepang punya The Red Army(Sekigun). Palestina dengan peristiwa The Black September dalam peledakan bom di lokasi penampungan atlit Olimpiade Israel di Munich Jerman Barat. Kemudian Israel membalas dengan operasi terror pembalasan dendam Mossad. Irlandia Utara, IRA maupun Irish National Liberation Army(INLA).

Dobson dan Payne pun menulis peristiwa penyanderaan anak-anak Sekolah dalam kereta api di Assen Negeri Belanda yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan(RMS) pada 23 Mei 1976. Teroris model 1970 an telah melahirkan salah seorang pentolannya yang sangat ditakuti agen-agen rahasia saat itu termasuk Mossad. Teroris itu adalah Carlos atau nama aslinya Illich Ramirez Sanchez. Ia diduga kuat teroris binaan agen rahasia Uni Soviet saat itu,Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti or Committee for State Security (KGB) . Badan inteleigen ini bertugas untuk keamanan nasional bekas negara adi daya Uni Soviet bertugas dari 1917 sampai dengan 1991 dan memiliki tugas internal security, intelligence, and secret police. Belakangan Carlos diadili di Pengadilan Amerika Serikat karena salah satu aktor terroris Perang Dingin.

Tumbangnya Uni Soviet dan negara-negara komunis bukan berarti terrorisme pun berkurang. Ciri-ciri teroris yang berada di bawah negara-negara Komunis saat itu, selalu menenteng AK47, pistol Barreta dan jenis-jenis senjata otomatis buatan Jugoslavia. Teror tak selamanya tak bisa selesai termasuk konflik-konflik kekerasan pun tak akan bisa berhenti sama sekali. Malahan belakangan semakin bertambah canggih dan sulit dideteksi, karena semua pihak ikut bermain demi kepentingan politik sesaat.

Awal 2000, tepatnya 11 September 2001, dunia dikagetkan dengan model terror baru tanpa senjata dan bom. Pesawat American Airline, AA No.11 menabrak bagian Utara World Trade Center (WTC) New York. Pesawat United Airline UA No 175 menabrak menara Selatan gedung WTC. Sejak peristiwa itu tuduhan diarahkan ke Osama Bin Laden semakin kuat. Insinyur Sipil kelahiran Ryadh 1957 orang yang paling dicari agen rahasia United State of America (USA), Central Intelellligen Agency (CIA).

Tudingan Amerika Serikat segera dibantah Osama dengan mengatakan,”Saya tidak terlibat, saya hanya seorang tamu di Afghanistan. Jika mereka punya bukti saya siap.” Belakangan Osama Bin Laden tewas ditangan militer USA tanpa melalui sebuah pembuktian di meja hijau. Bahkan Presiden Obama sendiri yang mengumumkan kematian Osama Bin Laden.

Gary Barnes dalam buku berjudul ,Osama Bin Laden, Teroris atau Mujahid? Menulis sepanjang sejarah, manusia telah saling menghancurkan sesamanya dalam berbagai medan pertempuran. Dan perang tidak pernah berakhir. Kekejaman terbukti tidak akan berakhir ketika kekejaman dibalas dengan kekejaman pula. “Yang bisa menghentikan kekejaman adalah kehidupan tanpa berbuat dosa.” (Jubi/Dominggus A Mampioper)

Friday, November 23rd, 2012 | 20:30:10, www.tabloidjubi.com

November 23, 2012 0

Kapolres Mimika Diminta Bangun Pos Polisi di Kwamki Lama

Mimika — Salah satu warga Kwamki Lama, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Esther Yarona meminta agar Kapolres Mimika segera membangun pos polisi, guna menjaga keamanan dan kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.

“Saya bukan warga asli setempat, tetapi saya tinggal di Kwamki Lama sudah lama dan sangat sayangkan kondisi yang terjadi selama, dimana setiap masalah selalu berakhir dengan perang suku, bahkan jika masalah di tempat lain bisa dibawa ke Kwamki Lama,” ujar Esther Yarona, saat dalam diskusi dan tatap muka dengan Kapolres Mimika di Hotel Serayu, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Jumat (23/11).

Esther Yarona menjelaskan, selama ini banyak masalah yang terjadi, dimana kalau terjadi perang suku, pihak kepolisian bisa datang dan pergi, sehingga saat tidak ada aparat, maka warga kembali konflik perang suku. “Sebagai warga masyarakat tentu kami merasa terganggu dan hanya bisa menyaksikan atau menonton warga yang bertikai,” paparnya.

Dikatakan, selain masalah keamanan, saya juga melihat adanya masalah sosial lainnya, yang mana hampir setiap pertikaian atau konflik yang terjadi adalah karena masalah Minuman Keras (Miras). “Apakah Kwamki Lama bukan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga selalu saja terjadi konflik dan tidak pernah ditangani secara baik,” tanya Esther dalam penjelasannya kepada Kapolres.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolres Mimika, AKBP Jeremias Runtini mengaku akan menjawab setiap aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan rasa aman dari gangguan Kamtibmas. “Rencananya minggu depan akan dibangun pos polisi di Kwamki Lama, sehingga ini menjadi komitmen pihak kepolisian menjaga keamanan di daerah tersebut,” tandasnya. (Jubi/Eveerth Joumilena)

Friday, November 23rd, 2012 | 17:26:55, www.tabloidjubi.com

November 23, 2012 0

Agustinus Waipon : HUT OPM 1 Desember Tak Punya Landasan Hukum

Bukan 1 Desember tapi 1 Juli

JAYAPURA – Momen 1 Desember yang setiap tahunnya diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) ditanggapi berbeda oleh Agustinus Waipon yang mengaku sebagai Kepala Kantor Sekretariat Negara Republik Papua Barat. Menurutnya, peringatakan itu tidak mempunyai/memiliki landasan hukum konstitusional. Ditegaskan demikian, karena kemerdekaan bangsa Papua Barat atau yang kini menjadi Negara Repoblik Papua Barat (NRPB) bukan pada 1 Desember 1961 melainkan pada 1 Juli 1971.

“Peringatan 1 desember adalah sebuah pembohongan politik bagi rakyat Papua,”

tegasnya kepada Bintang Papua, Rabu, (21/11).

Untuk itulah, dirinya mengajak semua komponen masyarakat Papua Barat untuk tidak melakukan perayaan peringatan kemerdekaan NRPB pada 1 Desember 2012 mendatang, karena hal itu sama saja mengkhianati perjuangan yang selama ini dilakukan para pejuangan rakyat Papua sejak dulu hingga sekarang.

“Janganlah berjuang dengan tindakan anarkis yang akhirnya merugikan diri sendiri, dan rakyat Papua serta menodai cita-cita luhur pejuangan kemerdekaan kita menjadi sebuah Negara yang berdaulat,”

tukasnya. Dijelaskannya, sesuai dengan dokumen kenegaraan, bahwa perjuangan TPN-OPM bersama rakyat bangsa Papua Barat dengan landasan dan ideologi Papua Merdeka yaitu tertanggal 1 juli 1971 diumumkan Proklamasinya di Waris-Keerom, dengan lahirnya Undang-Undang Dasar (UUD) nya itu . Dimana pada kesempatan itu menolak dengan tegas hasil Pepera 1969 itu karena cacat hukum dan pelanggaran HAM tinggi di Tanah Papua Barat.

Menurutnya, UU konstitusi NRPB yakni 1 Juli 1971 yang menyangkut didalamnya terdapat 343 pasal sudah lengkap dan pemerintahan secara ‘devacto’ bangsa dan negara sudah ada, tinggal menunggu pengakuan secara penuh (pengakuan secara ‘dejure’ atau hukum) dari NKRI dan dunia internasional.

“Kami menyampaikan kepada organisasi sipil yang tergabung dalam perjuangan kelompok-kelompok lain yang tidak punya hak sedikitpun kewenangan untuk membentuk negara atau umumkan pemerintahan, segera bubarkan diri karena tidak mempunyai legalitas hukum yang kuat,”

tegasnya.

Ditandaskan seperti itu, karena mengkotori perjuangan murni dari rakyat Papua untuk merdeka secara berdaulat, sebab NRPB sudah ada dalam konstitusi undang-undang 1 Juli 1971 dimaksud yang menyatakan adalah Organisasi Papua Merdeka merupakan organisasi induk.

“Kepada pihak-pihak yang selama ini di luar OPM yang mengklaim dirinya memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, sebaiknya jangan hanya beradu mulut, tapi harus beradu konsep yuiridis yang nyata yang mempunyai kekuatan hukum, sebab masalah Papua adalah masalah hukum,”

pungkasnya.(nls/don/l03)

Kamis, 22 November 2012 09:23, www.bintangpapua.com

November 22, 2012 0