Diduga OPM, Tembak Mati 3 Anggota Polisi

JAYAPURA—Nahas menimpa Kapolsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Ipda Rolfi Takubesi bersama dua anggotanya, Brigpol Jefri Rumkorem dan Briptu Daniel Makuker. Ketiganya tewas ditembak dan dibakar sekitar 50 orang dari kelompok yang diduga OPM pimpinan Yani Tabuni menggunakan senjata api dan panah ketika menyerang Kantor Polsek Pirime, Selasa (27/11) sekitar pukul 06.00 WIT.

Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi pasca kejadian mengutarakan, saat kejadian tersebut Polsek Pirime sedang dihuni 4 anggotanya termasuk Kapolsek Pirime. Saat ini satu anggota polisi dikabarkan selamat dalam kejadian tersebut.

“Jadi di dalam Pos itu saat kejadian berapa orang ada 4 orang dari 8 orang anggota. Informasinya yang satu itu meninggal di tiang bendera mungkin lagi naikkan bendera. Kapolseknya tangannya terpotong dan dibakar,” kata dia.

Ditambahkan, saat ini satu pleton anggota Brimob dan tim khusus dari Polda Papua sudah mengejar pelaku penyerangan.

Sementara itu, kata Kabid Humas, para pelaku juga membawa kabur 3 senjata organik jenis revolver, AR1 dan F5 Sabhara.

Ditanya ada indikasi para pelaku lari kemana, dia mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan.

Menurutnya, Polisi masih mengejar pelaku penyerangan dengan mengerahkan 1 pleton anggota Brimob dan Tim Khusus Polda Papua.

Socratez : Pelaku Bukan OPM Terkait peristiwa penyerangan yang menewaskan Kapolsek Pirime Ipda Rofli Takabesi dan dua anggotanya yang bertugas di Pirime, Kabupaten Lani Jaya, Selasa (27/11) sekitar pukul 06.30 WIT, ditegaskan Socratez S Yoman, bawa pelakukan bukan kelompok OPM. “Itu bukan OPM. Perjuangan OPM itu bukan bunuh-bunuh orang atau ancaman teror atau intimidasi orang,” tegasnya saat menghubungi Bintang Papua, Selasa.

Dikatakan bahwa tindakan tersebut adalah kriminal murni. “Saya pikir, saya sebagai pimpinan umat gereja yang punya umat di sana, saya pikir itu pelaku kriminal, penjahat yang tidak bisa ditoleransi. Itu bukan OPM,” lanjutnya.

Siapapun, ditekankan untuk tidak mengkambinghitamkan OPM.

“Perjuangan OPM itu perjuangan yang terhormat. Tidak boleh bunuh-bunuh orang seperti itu. Bagaimana mengganggu aparat yang menjalankan tugas. Perjuangan OPM itu perjuangan yang mulia. Dan aparat itu menjalankan tugas negara yang juga merupakan tugas mulia,”

ujarnya.
Sehingga, ia sangat berharap kepada aparat kemanan untuk menyikapi peristiwa tersebut dengan arif dan sesuai prosedur dan bersama-sama masyarakat setempat untuk mencari pelaku dan menggiringnya ke pengadilan untuk proses hukum.

“Rakyat yang juga umat saya di sana, untuk mencari pelaku pembunuh itu, pelaku kriminal itu kita cari sama-sama dan diproses secara hukum,”

harapnya.

Selain itu, itu juga berharap kepada aparat keamanan tidak membakar rumah rakyat, tidak melakukan penyisiran-penyisiran.

“Aparat kemanan tidak brutal ya. Tidak melakukan penyisiran yang membabi buta, tidak melakukakn pembakaran rumah-rumah, sekolah-sekolah. Kami tahu kami pimpinan umat tahu, siapa-siapa itu. Yang saya secara pribadi sebagai pimpinan umat tidak toleransi itu kejahatan itu. Saya sangat menyesal itu. Tidak bermartabat,”

ungkapnya.

Dikatakan, bahwa wilayah Pirime adalah wilayah yang banyak penduduknya adalah umat Babtis yang terbuka. “Tidak sulit di situ, karena tidak sama dengan wilayah lain. Kalau di situ kita bisa tahu. Masyarakat bisa tahu dan bisa tangkap pelaku,” ungkapnya lagi.

Tentang situasi terakhir, dikatakan bahwa ia belum mengetahui secara pasti. “Saya belum tahu, saya baru komunikasi dengan Pak Wakapolda, agar bagaimana bisa terkendali situasi di wilayah itu. Komunikasi tetap jalan,” ujarnya.

Imparsial Kutuk Penyerangan Polsek Pirime Papua
LSM Pemerhati HAM Imparsial mengutuk keras aksi penyerangan Polsek Pirime Kabupaten Lany Jaya, Selasa 27 November sekitar pukul 06.00 WIT. Penyerangan disertai penembakan dan pembakaran 3 personil Polsek sangat bertentangan dengan semangat bersama, untuk menciptakan Papua sebagai zona damai.

“Imparsial mengutuk terjadinya kekerasan dengan cara pembunuhan dan pembakaran terhadap kapolsek Pirime Lany Jaya Ipda Rolfi Takubesi serta 2 anggotanya Brigadir Jefri Rumkorem dan Brigadir Daniel Makuker. Kekerasan yang dilakukan pelaku sangat bertentangan dengan semangat bersama untuk menjadikan Papua sebagai Tanah Damai,” ujar Poengki Indarti Direktur Eksekutif Imparsial melalui pesan elektroniknya.

Imparsial berharap, aparat Kepolisian secepatnya menangkap para pelaku.

“Kami berharap aparat kepolisian bisa segera menangkap pelaku dan membawanya ke proses hukum,”tegasnya.

Peristiwa penyerangan ini juga sebagai peringatan kepada presiden SBY untuk segera membuka dialog Papua-Jakarta. “

Dengan adanya peristiwa ini, menjadi sangat krusial bagi Presiden SBY untuk segera mempersiapkan dialog damai dengan pihak-pihak yang berseberangan, agar kekerasan di Papua dapat segera diakhiri,”terangnya.

Imparsial juga meminta Polisi agar tidak melakukan aksi balasan yang hanya akan memperkeruh situasi.

“Kami berharap aparat kepolisian tidak melakukan tindakan balasan dengan menggunakan kekerasan dalam mengusut kasus ini, karena hanya akan menimbulkan trauma bagi masyarakat,”

imbuhnya.

Imparsial juga menekankan Kapolda Papua untuk lebih gencar melaksanakan operasi terhadap penyeludupan senjata ke Papua.

“Imparsial kembali mendesak Kapolda Papua untuk mengintensifkan operasi penyelundupan senjata. Seret dan tampilkan pelaku penyelundupan senjata. Jika penyelundupan tersebut melibatkan aparat militer atau aparat pemerintah yang lain, maka harus ditindak tegas,”

tandasnya.

Kasus kekerasan terhadap aparat kepolisian yang terjadi pada bulan November ini di Papua menimbulkan ketakutan pada masyarakat yang memang sudah lelah dan trauma dengan kekerasan di Papua.(mdc/aj/jir/don/l03)

Rabu, 28 November 2012 08:24, Binpa

November 28, 2012 0

Ketua MRP : Jangan Terprovokasi 1 Desember

JAYAPURA- Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, masyarakat tak perlu resah atau terganggu dengan segala aksi yang akan dilakukan jelang peringatan 1 Desember.

Menurut Murib momen 1 Desember bukan momen yang perlu ditakutkan sebab itu hanya diperingati kelompok tertentu. Untuk itu diingatkan bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua jangan terprovokasi dengan hal hal yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat sendiri. “Entah momen 1 Desember atau 14 Desember janganlah ditanggapi berlebihan atau merangkul massa untuk melakukan aksi yang akhirnya mengorbankan diri sendiri karena terbentur dengan aparat,” ujar Murib

Pesan Ketua MRP ini disampaikan ini kepada Bintang Papua, Senin( 26/11). Ia mengatakan masyarakat asli Papua jangalah terhasut oleh hal hal yang bersifat provokatif yang dilakukan sekelompok orang untuk kepentingan tertentu dengan memanfaatkan kedua momen ini, karena kedua momen ini dilakukan oleh kelompok tertentu dua pihak yang sama sama memperingati sebuah hari yang dimaknai sendiri dengan caranya sendiri dan pasti mereka juga tak menginginkan terjadi suasana yang tidak diinginkan. Untuk itu, Ketua MRP mengajak semua masyarakat di Papua khusus kaum Nasrani untuk lebih memfokuskan diri pada Perayaan Natal yang merupakan Hari raya Suci, Hari yang berbahagia, dari pada memikirkan hal hal yang tak mungkin hingga melupakan masa- masa Adven menuju Pesta Natal yang suci ini.” Sangat baik masyarakat kita memfokuskan diri pada persiapan Natal sehingga Bulan Desember 2012 ini makna Natal itu dapat dirasakan, sebab dari pengalaman tahun sebelumnya memasuki Natal selalu diwarnai situasi tak nyaman di masyarakat yang berpengaruh pada seluruh persiapan umat Kristen menyambut Natal. (Ven/don/l03)

Rabu, 28 November 2012 08:22, Binpa

November 28, 2012 0

Dirjen Otda : “20 Desember, hasil evaluasi Otsus akan diworkshopkan”

Yogyakarta, (27/11)—Otonomoni khusus yang sudah berjalan hampir dua belas tahun, baru dievaluasi tahun ini.

Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua tak bisa diukur keberhasilannya, karena belum pernah ada evaluasi yang komperehensif terhadap pelaksanaan Otsus tersebut. Universitas Cenderawasih pernah melakukan evaluasi Otsus, namun entah kenapa, hasilnya tidak pernah dipublikasikan secara resmi.

Soal evaluasi Otsus ini disinggung dalam Seminar

“Membangun Optimisme di Tanah Papua”

yang dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) ke 51, Selasa (27/11) di ruang Seminar Fisipol UGM.

Menanggapi pertanyaan forum seminar, Dirjen Otnonomi Daerah (Otda), Djohermansyah Djohan mengatakan Direktorat Otonomi Daerah tahun ini telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus.

“Ini sudah tahun kesebelas pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Tahun ini Dirjen Otonomi Daerah sudah melakukan evaluasi Otsus. Rencananya, tanggal 20 Desember, hasil evaluasi Otsus akan diworkshopkan.”

ujar Djohermansyah.

Lanjut Djohermansyah, karena belum ada evaluasi Otsus ini, maka sulit untuk menemukan praktek baik (best practises) dari pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik, seperti yang diharapkan dalam seminar ini.

“Misalnya, penyusunan Perdasus yang dilakukan di Papua bisa dipelajari oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penyusunan Perdais (Peraturan Daerah Istimewa).”

kata Djohermansyah.

Lebih lanjut, Djohermansyah menilai seminar yang dilaksanakan oleh Fisipol UGM ini menjadi sebuah terobosan baru, karena mencoba melihat sisi baik dari pelayanan publik di Papua. Sebab menurutnya, selama ini kalau berbicara soal Papua, selalu hanya membicarakan persoalan yang sedang terjadi di Papua.

Selain Djohermansyah Djohan yang hadir sebagai pembicara kunci seminar, Adriana Elisabeth (LIPI), Cornelis Lay (Pengamat sosial politik), Dr. Stepanus Malak, M.Si (Bupati Sorong) dan Victor Mambor (Pemimpin Redaksi Tabloid Jubi) juga hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut. (Jubi./Musa Abubar)

Tuesday, November 27th, 2012 | 18:53:32, www.tabloidjubi.com

November 28, 2012 0

Pejuang Kemerdekaan West Papua Berhasil Menewaskan 3 Anggota Polisi Di Lanny Jaya

Lanny Jaya – Pagi ini, Kelompok pejuang Kemerdekaan West Papua ( TPN/OPM ) daerah Lanny Jaya melakukan kontak senjata dengan aparat kepolisian Indonesia yang sedang berjaga di Polsek Pirime, Kab. Lanny Jaya.

Dalam kontak senjata yang terjadi pagi ini, Kelompok Pejuang Kemerdekaan West Papua berhasil dilumpuhkan 3 orang anggota Kepolisian Indnesia yang sedang berjaga di Tempat kejadian dan berhasil merebut 3 buah senjata senjata api, diantaranya 2 sejata laras panjang dan 1 buah revolver.

Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa, sala satu anggota kepolisian yang berhasil dilumpuhkan adalah Kapolsek Pirime sendiri, dan dari informasi lanjutan menyebutkan bahwa, hingga saat ini situasi di lokasi kejadian masih mencekam dan penambahan Militer terus dilakukan.

November 27, 2012 2

‘1 Desember Sakral Jangan Dikotori’

Alex Baransano, Komandan SATGAS Port Numbay

JAYAPURA—Menilai isu-isu yang berkembang menjelang 1 Desember sudah berlebihan, membuat SATGAS Papua mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak perlu takut dalam menghadapi momen tersebut.

Alex Baransano, Wakil I Bidang Komando SATGAS Papua yang menyambangi Bintang Papua Senin (26/11) malam menyerukan agar seluruh pihak dapat memandang momen tersebut dengan baik walau di dalamnya menyangkut banyak kepentingan, termasuk kepentingan politik. “Masyarakat Papua dihimbau melihat (1 Desember) dengan baik, memang momen ini sangat sakral jadi jangan dikotori dengan aksi anarkis atau pun pengibaran bendera,” ucapnya.

Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa dibalik 1 Desember ada momen yang jauh lebih penting, yang itu momen Pemilihan gubernur Papua. “Kami tidak mau orang Papua berkelahi di dapurnya sendiri, dan kami mengajak semua pihak untuk menyukseskan PILGUB agar putra Papua yang terpilih nantinya bisa membawa perubahan,” tuturnya lagi.

Alex yang juga mengaku menjabat Komandan SATGAS Port Numbay berucap agar masyarakat jangan melihat hal ini sebagai hal yang menakutkan. Dan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dibaliknya ia menegaskan agar mereka tidak mendahului kehendak Tuhan karena menurutnya ada waktu Tuhan untuk menentukan segalanya. Ditanya mengenai kemungkinan yang biasa terjadi pada saat 1 Desember seperti pengibaran bendera, ia berkomentar, belum ada pihak yang menjamin akan melakukan aksi tersebut.

“Tidak ada yang menjamin akan ada pengibaran bendera, bendera itu bukan mainan yang bisa dimainkan seenaknya saja, kadang dikibarkan lalu diturunkan,” cetusnya.

Ia pun berani menjamin bahwa 1 Desember akan bisa dilalui dengan situasi yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktifitas.

Polri Tak Boleh Tembak Warga Sipil
Adanya isu yang berhempus 1 Desember mendatang akan terjadi konflik di sejumlah wilayah di Tanah Papua yang acapkali diperingati sebagau HUT TPN/OPM ditanggapi dingin Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda, SH yang dikonfirmasi, Senin (26/1).

Kata dia, pihaknya menghimbau kepada aparat Polri memberikan keleluasaan warga yang ingin menyampaikan ibadah syukur saat 1 Desember mendatang.

“Kalaupun rakyat melakukan ibadah syukuran. Ya, ibadah syukuran dengan Tuhan. Itu hak setiap warga negara. Kita tak bisa melarang orang beribadah karena itu dilindungi UU. Tapi menciptakan situsi yang kondusif hingga ibadah syukuran berakhir,”kata Wonda.

Namun, kata dia, bila pihak-pihak tertentu mengibarkan bendera Bintang Kejora, maka aparat Polri perlu melakukan pendekatan persuasif bukan justu melakukan pendekatan kekerasan dan represif seperti menembak mati dan menghilangkan nyawa warga sipil yang tak berdosa.

Politisi Demokrat ini menegaskan, pendekatan kekerasan dan represif menembak mati atau menghilangkan nyawa orang lain bukan solusi. Tapi pendekatan persuasif harus dibangun di Papua.
“Sudah terlalu banyak pertumpahan darah di Papua. Sudah waktunya mengakhiri dari semua itu, pendekatan yang dibangun selama ini oleh pihak aparat TNI Polri ini harus terus dibangun sekaligus komunikasi dengan masyarakat,” tuturnya.
Terkait adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengibarkan Bintang Kejora khususnya di wilayah Jayapura Utara, Kapolsek Jayapura Utara AKP KR Sawaki, SE yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya memberikan jaminan pada 1 Desember tak ada pengibaran bendera Bintang Kajora.

“Saya tak mau mendahului kekuasaan Tuhan, tapi naluri saya menjamin 1 Desember wilayah saya aman karena saya menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat menjadi bagian dari saya dan ada komitmen bersama yang telah dibangun ketika kami melakukan acara bakar batu bersama masyarakat di Kelurahan Angkasa,”kata dia.

Dia mengatakan, bila ada pihak yang mengibarkan Bintang Kejora dalah provokator. Dan itu tetap disikapi secara serius oleh masyarakat adat baik secara hukum, budaya dan adat. “Kami telah berjanji bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebagaimana amanat Kapolda Papua ketika membuka Operasi Aman Matoa II,” ujarnya. (ds/mdc/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:10, Binpa

November 27, 2012 0

Penembakan Perwira TNI, Motif Masalah Keluarga

JAYAPURA—Kasus penembakan seorang perwira TNI bernama Kapten Chk Onggeleng D Elieser Borgani, Anggota KumdamXVII/Cenderawasih yang dilakukan Brigpol YT (28), Anggota PJR Dit Lantas Polda Papua di belakang SPBU Sentani Kota, Minggu (24/11) sekitar pukul 21.00 WIT, ternyata motifnya masalah internal keluarga. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi, Senin (26/11).

Dia mengatakan pelaku mempunyai hubungan keluarga dengan korban merasa iri karena korban selalu mendapat perlakuan istimewa dari orang tua pelaku. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara pelaku dan korban sehingga korban mendorong pelaku. Setelah itu tersangka masuk ke dalam kamar mengambil senjata api jenis Revolver S & W miliknya dan menembakan kea rah lantai sebanyak 1 (Satu) kali serta kearah korban sebanyak 1 kali yang mengenai paha sebelah kiri korban.

Pasca kejadia, kata dia, korban sempat dilarikan ke RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura. Kemudian dirujuk ke RSMartne Indey guna mengeluarkan proyektil yang bersarang paha korban. Kata dia, saat ini tersangka sudah diamankan di Polres Jayapura Kota guna dimintai keterangan atas kejadian tersebut.

“Untuk menyelesaikan masalah ini sudah dilakukan koordinasi antara pimpinan TNI dan pimpinan Polri,” tukasnya.

Ditambahkannya, tersangka kini sudah diamankan di Dit. Propam Polda Papua guna dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Selanjuntnya menyita barang bukti 1 pucuk senjata api jenis Revolver S & W, 3 butir amunisi dan 2 buah selongsongan.
Polisi ini gampang memainkan senjata api, kata dia, pihaknya segera mengecek kemungkinan besar senpi ditarik sekaligus menunggu hasil tes psikologi terhadap pelaku, karena sebelum menggunakan senpi seseorang anggota haris dites psikologi.
Hal senada diungkapkan Kapolres Jayapura AKPB Roycke Harry Langie, SIK.MH melalui Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Steyven J. Manopo, SIK membenarkan hal ini.

“Pelaku saat ini sedang diproses pidana dan masih tetap kita yang tangani,” ujarnya kepada Bintang Papua Senin sore (26/11) ketika dihubungi melalui telepon celularnya.

Dikatakannya, pihaknya juga sudah melakukan donor darah untuk kepentingan medis korban yang saat ini tengah dirawat.

“Yang perlu diklarifikasi adalah kejadian ini bukan masalah institusi tapi masalah keluarga,” tegasnya.

Ketika disinggung apakah pelaku dalam kondisi mabuk ketika menembak, Kapolres membantah hal tersebut.

“Pelaku tidak dalam kondisi mabuk,” tukasnya.(mdc/dee/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:07, Binpa

November 27, 2012 0

NRPB : 1 Desember Itu Urusan KNPB

JAYAPURA – Peringatan momen 1 Desember masih menjadi perdebatan di kalangan kelompok ekstrim Papua. Jika sebelumnya Aktivis HAM Sebby Sambom dari pelariannya menyerukan 1 Desember tak perlu diperingati secara berlebihan apalagi penaikan Bintang Kejora (BK) karena bukanlah hari kemerdekaan, namun hanya sebagai Dekolonialisasi PBB, maka pernyataan senada juga diungkapkan kelompok Negara Republik Papua Barat (NRPB). Meski kelompok ini ngetol menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, namun mereka menolak peringatan 1 Desember sebagai bentuk kemerkadaan rakyat Papua.

Kepala Kantor Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB), Agustinus Waipon, mengatakan, adanya rencana dari sejumlah tokoh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan masyarakat lainnya akan melaksanakan peringatan 1 Desember sebagai bentuk kemerdekaan rakyat Papua, adalah sebuah pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Papua yang dinakodai oleh ‘Presiden’ Yance Hembring. “Jadi kami menolak dengan tegas aksi-aksi peringatan 1 Desember yang tidak secara langsung kami menilai itu telah mengkhianiati rakyat kami,” ungkapnya kepada Bintang Papua, Minggu, (24/11).

Meski demikian, ia menyatakan mengenai peringatan 1 Desember mendatang itu urusan KNPB, bukan urusan pihaknya selaku Negara Republik Papua Barat (NRPB) yang sudah merdeka dan berdaulat pada 1 Juli 1971. Pasalnya, NRPB jika memperingati kemerdekaan Bangsa Papua Barat itu tidak dilaksanakan pada 1 Desember melainkan pada 1 Juli, karena sangat jelas landasan konstitusional undang-undang dasar (UUD) NRPB dicetuskan dan diproklamirkan bersamaan kemerdekaan NRPB pada 1 Juli 1971 tersebut.

Disinggung soal masalah keamanan itu pihaknya menyerahkan secara penuh kepada aparat keamanan, jika menjelang maupun pada tanggal 1 Desember ada kekacauan dan korban jiwa, NRPB mempersilakan aparat keamanan dari NKRI untuk menindak tegas mereka yang membuat keresahan di masyarakat atau membuat rakyat menjadi korban.

“Perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat itu penuh dengan kedamaian. Peringatan 1 Desember itu tidak memenuhi syarat ketentuan hukum dan tidak punya landasan hukum yang kuat. Kami tidak ada program untuk pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK). jika itu ada nantinya pada 1 Desember, maka itu tindakan brutal yang dilakukan oknum diluar NRPB yang mengorbankan rakyat Papua,” tukasnya.

Menurutnya, rencana aksi pada 1 Desember adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang (KNPB,red) yang tidak mengerti mengenai politik merdeka Bangsa Papua Barat, sehingga dengan segala cara mau membuat tindakan anarkis yang merugikan diri sendiri dan rakyat Papua.

Atasa dasar itulah dirinya menghimbau kepada rakyat Papua agar jangan terlibat dalam aksi 1 Desember tersebut, karena itu jelas bukan perjuangan murni kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

“Mari kita rapatkan barisan untuk menerima kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh Presiden NRPB, Yance Hembring, yang juga sudah mendaftarkan di PBB. Tinggal selangkah lagi penyerahan dari NKRI ke NRPB untuk merdeka dan berdaulat penuh,” ujarnya.

“Siapapun boleh tuding menuding karena itu hak mereka, tapi perjuangan kemerdekaan yang murni harus dikontrol, karena apakah perjuangannya sudah memenuhi syarat bernegara ataukah belum. 1 Desember tidak masuk dalam logika hukum alias sudah cacat hukum, karena ibarat mau kasih bangkit orang yang sudah mati 100 tahun yang sudah tinggal bangkainya saja. 1 Desember sudah mati sejak tahun 1969,” pungkasnya. (nls/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:07, Binpa

November 27, 2012 0

Pemda Puncak Siap Bayarkan Santunan Korban Konflik di Puncak

Catatan PMNews:

Col. TRWP Demianus Tary Wanimbo yang ikut tertembak waktu ia membela Elvis Tabuni waktu itu dibayar berapa ke TRWP? Ini perlu kejelasan dari setiap orang yang menggunakan tenaga anggota TRWP di West Papua.

JAYAPURA – Kemarin, (Senin, 26/11), Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengumpulkan keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun korban luka-luka, pada konflik Pemilukada Kabupaten Puncak beberapa waktu yang lalu.

Para keluarga korban dikumpulkan dalam acara adat bakar batuh khas masyarakat adat Pegunungan yang digelar di bukit Tanah Hitam, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.

Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengatakan, acara bakar batu dimaksud merupakan persiapan keberangkatan keluargan korban ke Ilaga, dimana disini para keluarga korban diberitahukan mengenai proses dan mekanisme pembayaran kepala korban perang tersebut.
“Warga yang datang disini, kami memberitahukan mengenai persiapan berangkat ke Ilaga, untuk pembayaran kepala korban perang, apalagi kami bersama warga sudah lama menunggu hal itu,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela kegiatan acara bakar batu di Tanah Hitam Gunung Abepura, Senin, (26/11).

Dijelaskannya, guna keabsahaan pembayaran kepala tersebut, sesuai dengan hasil konsultasi Pemda Kabupaten Puncak ke Polda Papua, Biro Hukum Setda Papua, Uncen Jayapura dan para pakar hukum, diusulkan agar dibuat payung hukum, agar pembayaran kepala tersebut tidak bermasalah dikemudian hari. Melihat hal itu Bupati Puncak dan Sekda Puncak kini sedang merumuskan Peraturan Daerah (Perda) mengenai hal dimaksud,

Lanjutnya, berdasarkan hasil konsultasi diri ke Pemda Puncak, kemarin, (Senin, 26/11) Bupati Puncak telah mengeluarkan memo untuk proses pencairan anggaran untuk pembayaran kepala tersebut, dan kini sedang dipersiapkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana).
Jika proses dipercepat, maka pihaknya dalam minggu ini akan berangkat ke Ilaga, termasuk disini keluarga korban juga harus berangkat ke Ilaga untuk menerima dana santunan itu, yang kesepakatannya dibayarkan pada 5 Desember 2012 mendatang.

“Sebenarnya pembayaran dilakukan pada akhir bulan ini, tetapi karena kegiatan yang sangat padat, seperti pelantikan Bupati Puncak Jaya, ada juga undangan Mendagri tentang e-KTP yang diwajibkan kepala daerah harus hadir, karena tidak bisa diwakilkan, maka kita undurkan tanggal pembayarannya,” tandasnya.

Ditambahkann, dana yang disiapkan Pemda Puncak sebesar Rp Rp 17 M lebih, yang nantinya dibagi menjadi dua, yaitu Rp Rp 9 M untuk korban yang pada pihaknya (massa pendukungnya,red) sebanyak 30 orang yang meninggal dan 900 orang yang luka-luka, sedangkan sisanya untuk korban pada pihak Simon Alom, dimana korban jiwa sebanyak 22 orang.

“Untuk korban pada massa Bapak Simon Alom saya tidak tahu persis. Sedangkan untuk bayar kepala per orangnya Rp 300 juta. Pembayaran kepala ini akan disaksikan langsung oleh Bupati Puncak, Polda Papua, Gubernur, juga ada undangan yang kami kirim ke Mendagri mengenai hal ini ,” jelasnya.

Terkait dengan itu, dirinya mengajak masyarakat untuk bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Pemda Puncak, karena meski berupa santunan, tapi ini upaya Pemda Puncak untuk membantu warganya yang terkena musibah.

“Prosesi ini adalah adat sejak dulu, sebelum pemerintah dan gereja ada, yang mana untuk bayar kepala masyarakat harus bekerja paling minimal 5 tahun sampai 6 tahun baru pembayaran kepala yang dalam bentuk ternak babi sebanyak 20-30 ekor lebih, tapi sekarang dihitung dengan pembayarannya rupiahkan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak, yang juga anak sulung dari Ketua KPU Puncak, Wakei Labene, secara singkat, menandaskan, pelaksanaan Pemilukada Puncak, pihaknya siap mendukung dan mensukseskannya, meski bapak di PAW-kan (pergantian antara waktu).

Dirinya juga mengajak semua pihak untuk jangan saling memprovokasi keadaan dengan alasan yang tidak masuk diakal, terutama menyangkut bapaknya di PAW-kan, tapi mari saling mendukung untuk yang terbaik bagi warga Kabupaten Puncak.(nls/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:02, Binpa

November 27, 2012 0

Diduga Tembak Mati Pendeta 2 Anggota TNI Diperiksa

JAYAPURA—Siapa pelaku penembakan seorang Pendeta bernama Frederika Metalmeti (38) di Boven Digul, Rabu (23/11), mulai ada titik terang. Untuk mengungkap kasus yang sempat menghebohkan ini, dua anggota TNI mulai diperiksa.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol (Inf) Jansen Simanjuntak ketika dikonfirmasi via ponselnya, Senin (16/11), mengatakan ke-2 anggota TNI kini diperiksa secara intensif di Merauke. Apakah kedua angota yang diperiksa ini sebagai pelaku masih menunggu hasil pemeriksaan.

Dia menegaskan, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti seperti senjata api yang digunakan jenis SN.

“Motifnya apa ya kita tunggu aja hasil pemeriksaan. Panglima mengatakan kalau itu anggota TNI ya diajukan dipecat,” ujar
Sebelumnya pada Rabu minggu lalu seorang pendeta tewas dengan luka tembak pada bagian kepala dan bahu dan beberapa luka memar akibat dan sabetan benda tajam.

Sebagaimana diwartakan, Polres Boven Digul, Papua terus menyelidiki kasus dugaan penembakan seorang pendeta, yang bertugas di Gereja Bethlehem Pantekosta Boven Digul, sejak sepuluh tahun lalu bernama Federika Metelmeti (38) yang ditemukan tewas mengenaskan di Jalan Trans Papua atau tepatnya di Dekat Pos Polisi Kaimana, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digul, Papua,Rabu (21/11) sekitar pukul 04.00 WIT. Pasalnya, penyidik Polres Boven Digul hingga kini belum mampu mengungkap siapa pelaku penembakan seorang pendeta tersebut. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi Bintang Papua via ponselnya pada Jumat (23/11) malam menegaskan, Polres Boven Digul bekerjasama dengan RSUD Boven Digul telah membawa organ tubuh dari bayi yang ada di kandungan korban untuk dites DNA di salah-satu rumah sakit di ibukota.

Menurut Kabid, setelah dilakukan otopsi ternyata korban tengan berbadan dua (hamil) sekitar 5-6 bulan, diduga terlibat hubungan dengan seorang pelaku.

“Dari hasil tes DNA baru dapat ditelusuri, sebelum meninggal korban pernah berhubungan dengan siapa, “ ungkap Kabid Humas.

Sebagaimana diwartakan, korban diduga ditembak oleh teman dekatnya yang merupakan seorang oknum anggota TNI. Ditemukan luka tembak di tubuh korban yakni pada bagian kepala dan bahu serta beberapa luka memar akibat pukulan dan sabetan benda tajam.

Hal ini diperkuat dengan penemuan sejumlah alat bukti di TKP berupa peluru caliber 4,5, dua selongsong peluru, sebuah helm berwarna pink, sandal dan potongan kayu. (mdc/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:02, Binpa

November 27, 2012 0

Satgas Papua : ‘1 Desember Sakral Jangan Dikotori’

JAYAPURA—Menilai isu-isu yang berkembang menjelang 1 Desember sudah berlebihan, membuat SATGAS Papua mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak perlu takut dalam menghadapi momen tersebut.

“Masyarakat Papua dihimbau melihat (1 Desember) dengan baik, memang momen ini sangat sakral jadi jangan dikotori dengan aksi anarkis atau pun pengibaran bendera,”

ucapnya.

Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa dibalik 1 Desember ada momen yang jauh lebih penting, yang itu momen Pemilihan gubernur Papua.

“Kami tidak mau orang Papua berkelahi di dapurnya sendiri, dan kami mengajak semua pihak untuk menyukseskan PILGUB agar putra Papua yang terpilih nantinya bisa membawa perubahan,”

tuturnya lagi.

“Tidak ada yang menjamin akan ada pengibaran bendera, bendera itu bukan mainan yang bisa dimainkan seenaknya saja, kadang dikibarkan lalu diturunkan,”

cetusnya.
Ia pun berani menjamin bahwa 1 Desember akan bisa dilalui dengan situasi yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktifitas.

Polri Tak Boleh Tembak Warga Sipil

Adanya isu yang berhempus 1 Desember mendatang akan terjadi konflik di sejumlah wilayah di Tanah Papua yang acapkali diperingati sebagau HUT TPN/OPM ditanggapi dingin Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda, SH yang dikonfirmasi, Senin (26/1).

Kata dia, pihaknya menghimbau kepada aparat Polri memberikan keleluasaan warga yang ingin menyampaikan ibadah syukur saat 1 Desember mendatang.

“Kalaupun rakyat melakukan ibadah syukuran. Ya, ibadah syukuran dengan Tuhan. Itu hak setiap warga negara. Kita tak bisa melarang orang beribadah karena itu dilindungi UU. Tapi menciptakan situsi yang kondusif hingga ibadah syukuran berakhir,”

kata Wonda.

Politisi Demokrat ini menegaskan, pendekatan kekerasan dan represif menembak mati atau menghilangkan nyawa orang lain bukan solusi. Tapi pendekatan persuasif harus dibangun di Papua.

“Sudah terlalu banyak pertumpahan darah di Papua. Sudah waktunya mengakhiri dari semua itu, pendekatan yang dibangun selama ini oleh pihak aparat TNI Polri ini harus terus dibangun sekaligus komunikasi dengan masyarakat,”

tuturnya.

Terkait adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengibarkan Bintang Kejora khususnya di wilayah Jayapura Utara, Kapolsek Jayapura Utara AKP KR Sawaki, SE yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya memberikan jaminan pada 1 Desember tak ada pengibaran bendera Bintang Kajora.

“Saya tak mau mendahului kekuasaan Tuhan, tapi naluri saya menjamin 1 Desember wilayah saya aman karena saya menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat menjadi bagian dari saya dan ada komitmen bersama yang telah dibangun ketika kami melakukan acara bakar batu bersama masyarakat di Kelurahan Angkasa,”

kata dia.

Dia mengatakan, bila ada pihak yang mengibarkan Bintang Kejora dalah provokator. Dan itu tetap disikapi secara serius oleh masyarakat adat baik secara hukum, budaya dan adat.

“Kami telah berjanji bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebagaimana amanat Kapolda Papua ketika membuka Operasi Aman Matoa II,”

ujarnya. (ds/mdc/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:10, www.bintangpapua.com

November 27, 2012 0