Pangdam : Melawan Saya Akan Lawan

KEEROM – Menjelang 1 Desember 2012 di Wilayah Papua, terkhusus di wilayah Keerom mantap dan tidak ada apa-apa. Aparat keamanan yang ada khususnya TNI siap melaksanakan tugas dengan baik. “Untuk TNI di Papua telah hidup di tengah-tengah saudaranya, bukan musuhnya. Apabila ada gangguan saya perintahkan anggota saya untuk mempertahankan diri, jika bersenjata tidak ada ampun.dari pada Prajurit saya mati dia mati, tetapi saya perintahkan prajurit saya lihat dulu jangan sampai kalian menyakiti rakyat, apalagi melakukan penembakan terhadap masyarakat,” tegas Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Cristian Zebua saat berkunjung ke Kabupaten Keerom, Kamis (29/11) kemarin.

“Secara keseluruhan, 1 Desember tidak ada masalah dan saya optimis masyarakat mau aman, dengan dasar itu 1 Desember pasti aman, apabila ada saudara kita yang tidak berkeinginan baik, saya lawan dengan keras bagi mereka yang ingin melakukan kekacauan pada 1 Desember sesuai perundang-undangan yang berlaku,”katanya.

Sejumlah Pos di Wilayah Perbatasan Bergeser
Sementara itu, Selaku Panglima wilayah Operasi di wilayah Papua XVII Cenderawaih mempunyai tanggung jawab terhadap prajurit-prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan. Tinjauan pos tersebut salah satunya melihat pos-pos yang telah bergesar pos-pos yang sangat jauh jaraknya dari perbatasan di geser kedepan. “Yang sekarang pada posisi-posisi baru, ternyata yang ada saat ini kondisinya sangat memperhatinkan karena tidak ada kampung dan tidak ada kehidupan dan memang tugas prajurit untuk menjaga wilayah perbatasan,” Panglima XVII Cenderawaih Mayjend TNI Cristian Zebua saat ditemui Wartawan usai melakukan Kunjungan Kerja di Pos Satgas Yonif 408/SBH dan Satgas Yonig 144/Jaya Judha di Kampung Wonorejo Pir 4, Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, Kamis (29/11).

Menurutnya, prajurit yang ada ini telah membangun daerah dengan menggunakan tenda-tenda baru dilengkapi dan tugas merekalah untuk menjaga wilayah perbatasan demi untuk keutuhan Negara Kesatuan Republin Indonesai.

“Tugas Prajurit yang berada di wilayah Perbatasan menjaga wilayah dengan baik,” tandasnya.(rhy/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:38, Binpa

December 1, 2012 0

Komnas HAM RI Klaim Bukan Pelanggaran HAM

Ketua Komnas HAM RI Nur Otto Abdulah dan Ketua Bidang Pemantauan Komnas HAM RI Decky Natalis Pigai saat menyampaikan keterangan usai jumpa Kapolda Papua, Jumat (30/11).

JAYAPURA—Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengklaim aksi penyisiran yang dilakukan Tim Gabungan terdiri dari Polsek Tiom, Tim Khusus Polres Jayawijaya, BKO Brimob Polda Papua dan TNI ke wilayah Posko TPN/ OPM di Kampung Muaragame, pasca penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua , Selasa (27/11) lalu, bukan merupakan kasus pelanggaran HAM.

“ Tiga orang polisi yang menjadi korban dalam penyerangan Polsek Pirime tidak masuk dalam pelanggaran HAM, karena korban pelanggaran HAM hanya ditujukan kepada warga sipil. Sementara dalam penyerangan di Polsek Pirime, korbannya adalah polisi. Penyerangan Polsek Pirime adalah seperti pertempuran antara kelompok sipil bersenjata dengan polisi yang juga memiliki senjata,” ujar Ketua Komnas HAM RI Otto Nur Abdullah didampingi Ketua Bidang Pemantauan Komnas HAM RI Decky Natalis Pigai dan Kepala Biro Penegakan Komnas HAM RI Sriyawa ketika ditanya usai melakukan audensi dengan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA di Ruang Cenderawasih, Mapolda Papua, Jayapura, Jumat (30/11).

Disisi lain, lanjutnya, polisi juga tidak dianggap melakukan pelanggaran HAM jika melakukan penangkapan bahkan penembakan terhadap kelompok penyerangan Polsek Pirime. “Ini kewajiban polisi dan polisi juga harus pandai dalam mengungkap kepemilikan senjata dalam kelompok tersebut,” jelasnya. Dikatakannya, Komnas HAM RI menyebutkan penyerangan yang terjadi di Polsek Pirime adalah dari kelompok Non State Actor kepada State Actor dan tidak ada kaitannya terhadap warga sipil. Kelompok ini bersenjata bukan sipil, buktinya polisi yang menjadi korban justru ditembaki.

Dia mengutarakan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan pelanggaran HAM saat penyisiran tersebut, karena belum ada laporan pelanggaran HAM terhadap warga sipil saat penyisiran yang dilakukan oleh TNI/Polri saat ini. “Ini suatu kemajuan untuk kondisi Papua,” katanya.

Polisi juga diminta untuk mengungkap kelompok tersebut, karena dikhawatirkan akan bersembunyi ditengah masyarakat. “Meskipun dia bersembunyi kepada masyarakat dan ini bagian dari masyarakat, ini membahayakan, karena bersenjata,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK menyatakan pihaknya belum ada rencana membuat laporan terhadap 3 anggotanya yang tewas saat penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime ke Komnas HAM RI.

Tujuh Warga Diamankan

Sementara itu aparat kepolisian telah berhasil menangkap 7 warga yang diduga pelaku penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime, yang menewaskan 3 orang Polisi setempat masing-masing Ipda Rolfi Takubesi, Brigpol Jefri Rumkorem dan Briptu Daniel Makuker serta merampas 3 senjata organik milik Polri, Selasa (27/11) lalu.
Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK di Mapolda Papua, Jayapura, Jumat (30/11) membenarkan pihaknya berhasil menangkap 7 warga tersebut menyusul operasi pengejaran oleh Tim Gabungan terdiri dari Polsek Tiom, Tim Khusus Polres Jayawijaya, BKO Brimob Polda Papua dan TNI ke wilayah Posko TPN/ OPM di Kampung Muaragame, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (29/11) sekitar pukul 16.00 WIT.

Dia mengutarakan, ke-7 warga yang diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Jayawijaya di Wamena masing-masing YW, KW (40), LK (22), TW (24), GK (35), DTT (45) dan TT (17).

Selain mengamankan ke-7 warga, dia mengutarakan, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti seperti 1 buah spanduk West Papua Interest Association (WPIA), 989 Kartu Keanggotaan TPN/OPM, 2 Lembar Bintang Kejora, 1 Lembar Bendera USA, 1 Lembar Bendera Inggris, 1 Lembar Bendera Papua New Guinea, 1 Lembar Bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB), 2 Unit Hand Phone, 1 Unit Laptop, 1 tas, 2 tas berisi dokumen TPN/OPM, taktik perang serta 5 Lembar Buku Harian Umum Markas Besar TPN/OPM serta sebilah parang. Detail kronologis pengamanan ke-7 warga ini berawal ketika dilakukan penggeledahan di dua Posko Muaragame. Pasalnya, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan anggota pasca penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime, diduga dilakukan dua kelompok besar pimpinan EW da RM.

Kata dia, kelompok EW dan RM ini bekerjasama dengan kelompok MW dan OW, yang mempunyai hubungan keluarga dengan RM. Tak hanya itu, masing-masing kelompok ini juga bekerjasama dengan kelompok KW dan HB yang berbasis di Distrik Pirime. Tapi diantara kelompok ini terlibat konflik,karena masing-masing ingin membuktikan kalau mereka mampu melakukan aksi penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime sebagaimana perintah Panglima Tertinggi TPN/OPN di Tingginambut, Puncak Jaya inisial GT.

“Saat menyerang Kantor Polsek Pirime mereka mengunakan 10 pucuk senjata hasil rampasan dari anggota Polri,” tuturnya sembari menambahkan pihaknya berharap para pelaku lain segera menyerahkan diri. (mdc/jir/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:50, Binpa

December 1, 2012 0

Kabid Humas: Kibarkan BK Kami Proses Hukum

JAYAPURA—Guna mengamankan 1 Desember 2012, TNI/Polri menggelar Siaga I dengan melibatkan 6.000 personil yang dimulai pada Jumat (30/11) malam.
Demikian Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi, Jumat (30/11).

Dikatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari kelompok-kelompok masyarakat yang hendak menggelar aksi unjukrasa guna memperingati HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Kami tak memberikan izin untuk mereka lakukan aksinya. Kalau ada yang nekat melakukan aksi demo, kami akan bubarkan,” tutur dia.

Namun demikian, kalau masyarakat yang melakukan ibadah syukur, pihaknya akan mengawalnya, agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan tertib,” lanjut dia, seraya menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat untuk berdoa bersama, agar Desember menjadi bulan yang damai dan suci.”

Tidak hanya itu, sambungnya, pihaknya juga mengharapkan agar masyarakat tak terprovokasi atau terhasut oleh kelompok-kelompok yang ingin membuat situasi di Papua kacau-balau.

Polda Papua, katanya, berjanji akan menindak tegas bahkan memproses hukum pelakunya, apabila ada pihak-pihak yang sengaja menaikan Bintang Kejora (BK) pada 1 Desember mendatang,

“Apabila ditemukan ada pihak yang naikan Bintang Kejora kami tentu akan menindak tegas dan memproses hukum. Tapi, bila hanya Bintang Kejora naik tanpa pelaku, kami turunkan.

Hari ini Ibadah Syukur di Makam Theys, Non Papua Juga Diundang
Sementara itu, Ketua Solidaritas Hukum Dan HAM Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP), Usama Usman Yogobi, dan Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim R. Medlama, menyatakan, besok (hari ini 1 Desember) direncanakan ibadah syukur peringatan 1 Desember kemerdekaan Bangsa Papua Barat di Sentani, tepatnya Makam Alm.Theys H. Eluay
Ketua SHDRP, Usama Usman Yogobi, mengatakan, pihaknya menjamin tidak akan ada konflik, jika ada konflik maka pihaknya tidak bertanggungjawab, melainkan bersama-sama aparat keamanan untuk mengamankan mereka yang terlibat konflik itu.
Untuk itulah, dirinya menghimbau kepada semua komponen masyarakat untuk tidak bimbang dan ragu untuk datang ke ibadah syukur dimaksud. Undangan ini bukan hanya untuk rakyat asli Papua tapi juga warga non Papua, sebab semuanya merupakan bagian dari Bangsa Papua Barat.

“Ibadah ini juga dilaksanakan disemua wilayah, seperti Manado, Makassar, Jakarta, Ambon, juga di 5 Benua akan laksanakan ibadah,” ungkapnya saat memberikan keterangan pers di Cafe Roti Bakar Jl.Baru Youtefa Kotaraja, Jumat, (30/11).

Bagi warga yang tidak sempat datang beribadah, diharapkan mendukung dalam doa, terutama rakyat non asli Papua, sebab jika Papua Merdeka semua warga yang berdomisili di Papua adalah warga Negara Bangsa Papua Barat. Hal ini sebagaimana terjadi di Negara-negara yang sudah merdeka dan berdaulat yang warga negaranya berasal dari berbagai suku, etnis, ras di dunia ini.

Pasalnya, kenyataan yang terjadi adalah manusia itu hidup dan saling ketertanggungan antara satu dengan yang lainnya, semuanya memiliki hak asasi manusia (HAM) yang sama di hadapan hukum dan dihadapan Tuhan.

“Perjalanan panjang banyak pengorbanan, banyak yang tumpah darah diatas tanah ini, jadi kami minta kepada Pemerintah NKRI untuk tidak melakukan kekerasan di atas Tanah ini. Kepada orang Papua yang tidak bersehati berjuang (pengkhianat) segera sadar. Kepada rakyat Papua mari bergabung berdoa, dan yang tidak sempat datang ibadah, tolong doakan juga di rumah masing-masing,” imbuhnya.

Juru Bicara KNPB, Wim R. Medlama, menuturkan, pada prinsipnya rakyat Papua rayakan, jadi pihaknya menghimbau kepada rakyat besok itu ibadah saja, jangan datang dengan membawa senjata tajam, alat Negara, dan tidak boleh mabuk.
Menurutnya, jika ketahuan ada yang datang membawa senjata tajam, mabuk dan membawa alat Negara (Bendera dan sejenisnya) maka itu merupakan bagian dari settingan (pengaturan) dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja ingin mengacaukan ketertiban ibadah dan mengkambinghitamkan perjuangan rakyat Papua.

“Kepada Polda Papua jangan menghalangi rakyat, tapi sama-sama menjaga keamanan, juga ada keamanan kami yaitu Petapa yang hendaknya diberikan kesempatan untuk menjaga keamanan kami. 1 Desember besok ada beberapa diplomat meluncurkan IPWP di Wuyana Afrika Selatan, juga di Inggris, Belanda, PNG, dan Australia, Selandia Baru merayakan juga. Polda Papua hendaknya lebih profesional, jangan tunjuk alat canggih karena kami berjuang damai,” ujarnya.

“Ijin pemberitahuan sudah kami beritahukan ke Polda Papua dan dalam undang-undang menyatakan tidak mengaharuskan mengantongi ijin dari Polda, yang penting disini memberitahukan saja, Ini ibadah saja, ini kepercayaan individu dengan Tuhan, jadi jangan batasi,” sambungnya.(mdc/nls/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:49, Binpa

December 1, 2012 0

Socrates : 1 Desember Aparat Tak Perlu Berlebihan

JAYAPURA – Untuk menyikapi momen tanggal 1 Desember yang oleh orang Papua setiap tahun diperingati sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, menurut Socratez S Yoman, aparat hendaknya tidak menyikapi secara berlebihan. “ Aparat keamanan tidak usah berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, berarti ada apa ini di Papua,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua, Selasa (27/11).

Saat disinggung tentang polemik yang terjadi, baik itu antara orang asli Papua maupun pihak lain, menurut Socratez polemik tersebut tidak perlu terjadi. “Kenapa musti dijadikan polemik. Kalau rakyat Papua mau memperingati dan merayakan 1 Desember ya silahkan to. Itu tidak masalah sebenarnya. Asal tidak mengganggu ketenangan orang lain,” ujarnya.

Kalau hal itu dilakukan dengan berdoa atau ibadah, menurutnya tidak perlu dipermasalahkan. Kecuali kalau melakukannya dengan meneteror orang ataupun mengintimidasi orang. “Tidak mungkin orang Papua mau menghancurkan negerinya sendiri. Masak orang Papua mau mengacaukan daerahnya sendiri, itu tidak mungkin,” tandasnya. Dikatakan, sebagai seorang pendeta ia telah belajar banyak tentang sejarah, terutama sejarah Tanah Papua, untuk mencari kebenaran. “Saya belajar dari buku-buku Prof Drooglever tentang Pepera, ini kan menyatakan bahwa 1 Desember itu sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, di situ lagu kebangsaan diciptakan, disitu ada bendera, dan lain-lain,” ungkapnya.

Hal itu yang menurutnya kemudian dibubarkan oleh Negara, sebagaimana dikatakan Ir Soekarno, ‘bubarkan Negara boneka buatan Belanda’. “ Ini kan berarti memang Papua sebagai suatu Negara. Saya kira ini kita harus terbuka dan jujur. Tidak boleh menipu,” tandasnya lagi.

Pemerintah dimintanya jangan menipu orang Papua dan harus jujur mengakui hal itu. “Saya dalam hal ini bicara sebagai pemimpin umat. Saya bicara tentang kebenaran. Saya bukan orang politisi, tapi saya seorang gembala,” ungkapnya.
Tentang harapannya sebagai solusi atas permasalah tersebut, Socrates mengharapkan agar semua pihak dapat mempelajari sejarah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jurjurnya.

“Saya harap pemerintah dan rakyat papua semuanya, mari pelajari sejarah Papua ini baik-baik, secara obyektif, secara jujur dan terbuka. Kita tidak usah bikin seperti hantu yang menakutkan begitu,” harapnya.

Sehingga, menurutnya sejarah tersebut tidak menindas kita, tidak seperti hantu yang menakutkan.

“Jangan sejarah itu dijadikan sebagai obyek yang orang kemudian mengambil keuntungan di situ. Tidak boleh,” ujarnya.
Ia pun bertanya-tanya, mengapa hingga 50 tahun berlalu Pemerintah tidak mengakui fakta sejarah yang dikemukannya tersebut.

“Ada kebenaran-kebenaran yang digelapkan, yang dibelokkan, dengan menggunakan kekerasan-kekerasan. Orang papua bicara kebenaran lalu dibilang ‘oh kamu sparatis, oh kamu makar’ ini satu persoalan,” ungkapnya.

Jadi, menurutnya musti duduk bicara baik-baik, melalui satu jalan dialog antara Indonesia dan Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak yang netral, untuk mencari solusi-solusi yang benar dan bermartabat.

“Tidak bisa mengkalim bahwa Papua bagian dari NKRI, dan juga tidak bisa Papua mengklaim sebagai satu Negara sendiri. Ini kan musti ada pembedahan harus dibedah baik-baik, supaya ini bisa jernih,” ujarnya.

Dikatakan, ia tidak setuju bila dialog tersebut dilakukan dengan kunjungan-kunjungan kemudian bertemu dengan masyarakat, ataupun dialog konstruktif sebagaimana yang beberapa waktu lalu sempat dimunculkan. “Tidak usah polemic, duduk bicara baik-baik. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Saya pikir itu satu langkah yang bermartabat, bersimpati dan manusiawi. Bukan kunjungan kemudian bicara-bicara, atau dialog konstruktif, bukan itu, tapi dialog yang benar-benar dialog,” terangnya.(aj/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:49, BInpa

December 1, 2012 0

“Pepera, Amerika Ikut Bermain”

JAYAPURA – Ev. Pdt. Thimotius Idie, mengatakan, pada saat kemerdekaan NKRI Tahun 1945, Papua belum masuk (bergabung, red) dengan NKRI. Dikatakan, masuknya Papua ke NKRI merupakan permainan dan kepentingan dari negara Amerika Serikat dengan negara Republik Indonesia (RI) pada Tahun 1967, yakni pada saat penandatanganan kontrak karya (PT. Freeport Indonesia).

“Sehingga Papua pada Tahun 1969 masuk atau ikut bergabung ke dalam Indonesia, yang mana kita kenal dengan istilah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera, red). Maka saat itu Indonesia langsung melakukan Pepera terhadap rakyat Papua yang saya anggap itu merupakan suatu manipulasi, dimana rakyat Papua hanya berjumlah 800 Kepala Keluarga (KK) saja, atau berkisar 100.000-an orang, namun Indonesia manipulasi data penduduk Papua yang hanya berjumlah 1.025 orang saja,” ungkapnya.

Lanjutnya, dalam Pepera ini juga Amerika Serikat ikut bermain karena mempunyai kepentingan, sehingga Amerika mempengaruhi rakyat Papua dalam proses Pepera untuk ikut bergabung ke RI hanya 1.025 orang. “Jadi, rakyat Papua saat itu yang diikutkan dalam Pepera itu semuanya adalah orang – orang yang tuna aksara (buta huruf, red), sedangkan rakyat Papua yang sudah tahu baca tulis dipisahkan dengan cara ditodong oleh aparat keamanan RI,” jelasnya. Selain itu, Thimotius Idie juga menyampaikan, bahwa negara Belanda yang menjajah Papua sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua pada Tahun 1961, tapi dikarenakan adanya kepentingan yang bermain saat itu. “Jadi, bangsa Papua itu sebenarnya tidak masuk dalam NKRI, namun adanya kepentingan antara Amerika Serikat dan NKRI yang ikut bermain saat itu, dikarenakan saat NKRI merdeka tidak ada kekayaan alam, dan disisi lain Papua ini kaya akan sumber daya alam (SDA), sehingga rakyat Papua yang dikorbankan,” ujarnya didampingi Ketua BEM STIH Umel Mandiri, Pelimun Bukeba ketika bertandang ke redaksi Harian Bintang Papua, kemarin malam Jumat (30/11).

Thimotius yang juga mengaku tokoh gereja yang mewakili 32 Sinode dan enam Uskup di Tanah Papua mengatakan, mengikuti perjuangan pergerakan Papua Merdeka ini bukan hal yang baru, tapi ini merupakan idiologi sejak Tahun 1965 hingga Tahun 2012 sekarang ini.

“Perjuangan untuk Papua Merdeka ini merupakan idiologi dari rakyat Bangsa Papua Barat, dan tidak akan bisa dihapus sampai kapanpun, sehingga terus terjadi penindasan terhadap rakyat Bangsa Papua Barat dan bahkan kami anggap Papua Barat ini hanya titipan dari Belanda kepada Indonesia dari Tahun 1961 hingga Tahun 1988 (selama 25 Tahun, red), maka itu DR. Thomas Wanggai, MPH. pergi ke Belanda untuk sekolah dan menyelidiki sejarah Bangsa Papau Barat yang sebenarnya, dan saat itu juga beliau membuat pergerakan pada tanggal 14 Desember yakni upacara kenegaraan bagi Bangsa Papua Barat di Lapangan Mandala, sedangkan kalau untuk perayaan 1 Desember adalah sejarah Tahun 1961 saat Belanda menitipkan Papua ke NKRI,” imbuh Thimotius Idie yang juga mengaku sebagai saksi mata dari Pepera.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa Otsus itu seharusnya sudah satu paket yakni baik bendera, lambang negara, bahasa dan mata uang. Sejak Otsus yang sudah tidak ada kejelasannya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga Pusat memberikan solusi yakni Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang mana dinilai juga sama dengan Otsus yang tidak mempunyai kejelasan.

Maka itu, Thimotius Idie menegaskan, bahwa pada tanggal 1 Desember besok (hari ini, red) akan melakukan upacara ibadah syukur, untuk memperingati momen 1 Desember Tahun 1961 sebagai hari kemerdekaan Bangsa Papua Barat. “Dimana pada bulan Oktober Tahun 2011 lalu kami juga sudah mengadakan Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Lapangan Zakheus – Padang Bulan, yang melahirkan tujuh negara bagian dan dokumen dari Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) sudah dimasukkan ke PBB serta dokumen NFRPB ini sedang dalam pembahasan, sehingga pada Tahun 2013 mendatang sudah didaftar, yang mana jaringan – jaringan yang ada di Australia sebanyak 111 negara mendukung Papua sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Maka itu Paus telah menekankan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan permasalahan Papua dengan cara damai,” tegasnya.

Dikatakannya, senjata baik dari TNI/Polri tidak bisa menyelesaikan persoalan Papua. “Jadi, pembunuhan, kekerasan, tetesan air mata dan tetesan darah jangan lagi ada diatas Tanah Papua ini, dan sudah cukup lama kami merasakan penderitaan seperti ini.

Ketika wartawan Koran ini menanyakan terkait banyaknya aparat baik polisi maupun TNI yang dibunuh, Thimotius Idie langsung mengatakan dan membantahnya bahwa soal banyaknya aparat keamanan yang dibunuh itu dirinya tidak mengetahuinya.

“Maka itu, kami meminta kepada aparat keamanan baik itu Polri maupun TNI agar mengijinkan kami untuk melakukan upacara ibadah syukur untuk memperingati 1 Desember besok (hari ini, red) di Lapangan Alm. Theys H. Eluay, dan dirinya menjamin dalam perayaan tersebut tidak akan melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora (BK), kalau ada pengibaran bendera BK di tempat lain itu kami tidak mengetahuinya karena kami besok (hari ini, red) hanya fokus pada upacara ibadah syukur saja,” pintanya.

Jika ada yang melakukan pengibaran bendera BK, kami meminta kepada aparat kepolisian untuk mengambil tindakan persuasif, jangan sampai melakukan tindakan – tindakan arogan bahkan sampai mengeluarkan tembakan. Kalau ada yang kibarkan BK kepada aparat kepolisian agar langsung menangkap dan memprosesnya secara hukum. Sehingga tidak mengganggu kami saat merayakan 1 Desember, maka itu kami meminta kepada polisi untuk memberikan kami melaksanakan upacara ibadah syukur. (mir/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:42, Binpa

December 1, 2012 0

‘BK’ Naik Tidak Berarti Papua Merdeka

JAYAPURA— Momen 1 Desember yang belakangan ini santer diperbincangkan, tak luput dari perhatian Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pdt.Lipius Biniluk .

Terkait 1 Desember ini, Pdt Biniluk menghimbau kepada semua elemen masyarakat untuk tidak menodai bulan Desember yang diyakni umat sebagai bulan yang suci, bulan perdamaian, serta bulan kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus.

“Rakyat jangan terlampau membesar-besarkan 1 Desember yang sering diperingati sebagian warga Papua sebagai HUT OPM seakan-akan Bintang Kejora (BK) naik Papua merdeka dalam tempo sekejap. “ Padahal tak segampang yang dibayangkan,” tukas Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pdt.Lipius Biniluk kepada wartawan di Jayapura, Kamis (29/11).

Karenanya, kata dia, pihaknya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Papua menyampaikan ungkapan syukur dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Pencipta, tanpa perlu dinodai dengan hal-hal seperti provokasi, hasutan, gerakan-gerakan yang tak seharusnya terjadi konflik masyarakat dimana-mana.

Menurutnya, pihaknya melihat ketegangan ini terjadi akibat pergerakan yang dilakukan TNI/ Polri dan masyarakat tertentu, karenanya selaku tokoh agama pihaknya menghimbau kepada semua pihak untuk duduk dan berdoa bersama dimulai pada 1 Desember.

BEMF dan DPMF : Polisi Jangan Vonis 1 Desember Hari Kemerdekaan Papua

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini, Polda Papua diminta untuk membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua guna menyampaikan aspirasnya kepada Pemerintah, karena negara ini merupakan negara bebas berdemokrasi.

Demikian disampaikan, Sekretaris Forum Anti Pelanggaran HAM, Weiles Wea kepada wartawan di Kampus Fisip Uncen Atas, Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kamis (29/11) kemarin. Dikatakannya, sejak dilakukan penangkapan terhadap Mako Tabuni, Buchtar Tabuni yang menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah hingga saat ini sudah di Bungkam ruang demokrasi kepada rakyat Papua.

“Kami ini mau kemana dan kami menyampaikan aspirasi kemana, dan ketika menyampaikan aspirasi aparat keamanan berasalan tidak terdaftar ke Kesbangpol sehingga yang terjadi kepada rakyat Papua teror dan penangkapan ketika melakukan demokrasi di daerah Papua, padahal Negara ini bebas berdemokrasi dan itu sudah diatur dalam undang-undang,” tukasnya.

Ditegaskannya, ketika ruang demokrasi terus saat menyerukan hak pedapat Papua ke pemerintah maka yang terjadi konflik besar-besaran.

Untuk itu, Kapolda Papua segera membuka ruang demokrasi kepada rakyat Papua yang menyampaikan aspirasinya, terutama dalam perayaan 1 desember yang akan berlangsung besok, yang adalah hari bersejarah bagi rakyat Papua, sehingga patut dirayakannya melalui ibadah-ibadah syukur.

Ditempat yang sama, Sekretaris forum anti pelanggaran HAM, Aktivis Mahasiswa Uncen, Alfa Rumara, meminta agar jangan lagi masyarakat menjadi korban konflik karena tidak memberikan ruang demokrasi kepada rakyat dan beberapa sorotan penting yang dilakukan aparat selama ini yakni, pelanggaran HAM, sehingga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ruang demokrasi kepada rakyat Papua itu sendiri.

Sementara itu, Ketua Forum Anti Pelanggaran Ham di Papua, Septi Megdoga meminta agar pihak kepolisian Polda Papua tidak mevonis bahwa perayaan 1 Desember merupakan hari kemerdekaan bagi rakyat Papua.

“Saya tegaskan bahwa, 1 Desember bukan hari kemerdekaan Papua akan tetapi merupakan hari sejarah bagi orang asli Papua, dimana 1 Desember bentuk jajahan yang sempat dilakukan oleh Belanda,” ungkapnya.(mdc/nls/don/l03)

Jumat, 30 November 2012 10:35, Binpa

November 30, 2012 0

DAP Balim: Kasus Pirime Kepentingan Elit Birokrasi

Jayapura, (29/11)—Ketua Dewan Adat Papua Balim (DAPB), Lemok Mabel menilai perlawanan fisik dan simbol elit birokrasi mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka(OPM) menjelang hari-hari bersejarah dan keagamaan selalu ada di Papua setiap tahun. Perlawanan simbol dengan pengibaran bendera Bintang Fajar di sudut-sudut kota, penyerangan pos TNI/Polri atau penyerangan warga mulai terjadi tahun ini.

Perlawanan itu, menurut Lemok, bernuansa politis birokrasi pemerintah.

“Berdasarkan kebiasan, menjelang hari-hari bersejarah dan hari-hari gerejani Papua terus terjadi aksi-aksi yang bermuatan politik oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan para elit di birokrasi dan kelompok yang tidak suka Papua damai,”

kata lemok lewat releasenya kepada www.tabloidjubi.com, Kamis (29/11). Kelompok yang tidak suka Papua damai itu, menurut Lemok, sudah mulai melakukan aksi penyerangan pos polisi dan anggota Polisi diPirime.

Sekitar 50 orang dari kelompok bersenjata melakukan penembakan dan pembakaran terhadap Markas Polsek Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Papua, Selasa (27/11/2012). Tiga orang polisi tewas, termasuk Kapolsek Iptu Rofli Takubesi. Sementara dua anggotanya yang tewas ialah Briptu Daniel Makuker dan Briptu Jefri Rumkorem.

Maka itu, DAP Balim menghibau. Pertama, kejadian di Pirime diselesaikan dengan baik melalui aparat yang berwenang sesuai pendekatan hukum yang baik.

Kedua, Pada satu Desember, DAP BAlim menghimbau masyarakat tidak mengibarkan bendera Bintang Fajar. Ketiga, masyarakat dihimbau jaga di setiap sudut kota dan yang mengibarkan bendera ditangkap dan diserahkan ke pihak berwenang. (Jubi/Mawel)

Thursday, November 29th, 2012 | 20:03:03, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Mahasiswa Yalimo Tolak Pembangunan Empat Polsek

Jayapura (29/11)—Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Yalimo, Papua yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Yalimo menolak pembangunan empat pos polisi yang akan dibangun di daerah itu. Mereka menilai, pos polisi itu bukan kebutuhan masyarakat.

“Itu bukan kebutuhan masyarakat. Masih ada kebutuhan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan pelayanan yang maksimal,”

kata Koordinator Forum Peduli Pembangunan Yalimo, Leo Himan, kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11).

Menurut Leo, sejak Yalimo ada, masyarakat Yalimo berada dalam kondisi aman dan damai.

“Orang lewat Yalimo ke Wamena tengah malam pun tidak ada kejadian luar biasa, malah sangat aman, jadi keamanan diperlukan tapi belum saatnya,”

kata Leo lagi.

Pihak Leo mengakui, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Yalimo, dalam hal pendidikan, sudah memperhatikan mashasiswa asal kabupaten ini. Namun, dia berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Yalimo, lebih jeli dan mampu menjabarkan kebijakan Bupati Yalimo.

Yalimo memiliki lima distrik, yaitu, Abenaho, Aphalapisili, Welarek, Benawa dan Elelim. Seperti diberitakan harian Cenderawasih Pos 21 November 2012 dan 26 November 2012, Bupati Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya ini meminta penambahan pasukan pembangunan empat polsek di Yalimo pasca pencurian lima pucuk senjata api. (Jubi/Timo Marten)

Friday, November 30th, 2012 | 01:07:05, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Jonah Wenda: “Penembak Polisi di Lanny Jaya Bukan OPM”

Jayapura (29/11)—Jonah Wenda, Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat, mengatakan, pelaku penyerangan dan penembakan tiga polisi di Polsek Pirime, Lany Jaya, Papua bukan OPM, tetapi pihak yang ketiga yang ‘dipelihara’.

“Itu kelompok pihak ketiga yang digunakan untuk kacaukan keamanan dan juga untuk membunuh rakyat Papua dan menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Papua,”

kata Jonah Wenda di Tanah Hitam, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11) siang.

Kata dia, TPN Papua Barat tidak akan pernah melakukan kontak fisik. Sejak tahun 2005 menyatakan kepada dunia untuk mendorong penyelesaian status politik Papua secara damai. Lanjut dia, jika pelakunya dari OPM, mereka tidak lari dan pasti bertanggung jawab, sebab, tujuan mereka bukan pengacau keamanan.

Jonah Wenda mempertanyakan oknum yang menamakan diri Goliat Tabuni itu. Ia juga mempertanyakan persoalan KTT TPN di Biak yang menurut dia, mandatnya dari Wakil Panglima Kodam Tabi, Kolonel Terry Satto yang menampung banyak orang dari luar Papua Barat.

“Terry Satto itu siapa dan kerjanya apa? Ini bisa mengotori tujuan perjuangan murni bangsa Papua Barat,”

kata Wenda lagi.

Menurut dia, adanya saling tuding setiap terjadi penembakan di Papua semestinya direspons pemerintah pusat dengan membuka ruang dialog.

Dia juga meminta kepada TNI/Polri untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Prinsipnya kalau rakyat tidak diganggu dan diperhatikan dengan baik, pasti tidak ada kekacauan,”

kata dia.

Ia meminta pemerintah pusat untuk membebaskan semua tahanan politik Papua Barat dan segera membuka ruang perundingan dengan pengawasan pihak yang netral, menghentikan semua operasi militer di Tanah Papua, menghentikan semua program pemekaran kabupaten maupun provinsi dan juga pemilukada sebelum terjadi perundingan dengan rakyat bangsa Papua Barat lewat kelima juru runding Bangsa Papua Barat.(Jubi/Timo Marten)

Friday, November 30th, 2012 | 02:02:15, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Polda Papua Melakukan Penambahan Pasukan Di Lanny Jaya

Lanny Jaya – Paska terjadinya penyerangan Polsek Pirime yang menewaskan 3 anggota kepolisian yang sedang berjaga oleh kelompok orang yang diduga OPM pada hasi Selasa (28/12) kemarin, pihak Kepolisian Darah Papua telah melakukan penambahan pasukan di lokasi kejadian dan daerah – daerah disekitar lokasi kejadian.

Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa, sejumlah Pasukan tambahan telah didatangkan dari Jayapura menggunakan pesawat dan tiba di bandara Wamena pada hari ini. setibanya Pasukan tambahan ini dibandara Wamena, pasukan ini sempat mengeluarkan tembakan sebanyak 8 kali ke udara dan langsung menaiki kendaraan yang telah disiapkan menuju lokasi kejadian.

Selain itu, dari lokasi kejadian ( Pirime ) terjadi pembakaran terhadap rumah – rumah warga setempat oleh aparat Militer Indonesia dan mereka ( Militer Indonesia ) menahan 4 orang warga Papua dan dimasukan secara paksa kedalam mobil box milik Aparat.

Selain itu, Untuk membantu kerja Polda Papua dalam mengejar pelaku penyerangan Polsek Pirime kemarin, Pihak Kepolisian RI ( Kapolri ) akan mengirimkan tim khusus dari Brimob ke Papua dalam waktu dekat ini, dan memerintahkan kepada seluru jajaran kepolisian di Papua untuk meningkatkan kewaspadaan. [ wp ]

November 28, 2012 0