Orasi 1 Desember, Viktor Yeimo Ditangkap

JAYAPURA—Aksi demo memperingati HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) 1 Desember , khususnya di Jayapura diwarnai penangkapan salah-satuh pentolan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Viktor Yeimo.

Viktor ditangkap , setelah aparat Polres Jayapura Kota dan Jajaran membubarkan paksa puluhan massa yang tengah long march dari Perumnas III Waena menuju Makam Theys di Sentani, untuk peringatan syukur dan doa. Massa dibubarkan secara paksa ketika tiba di Depan RS Dian Harapan, Waena, Jayapura, Sabtu (1/12) sekitar pukul 10.30 WIT.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, SIK didampingi Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK yang dikonfirmasi membebarkan, pihaknya telah menangkap salah-seorang pentolan KNPB Viktor Yeimo sesaat setelah menggelar orasi Papua merdeka di Depan RS Dian Harapan Waena.

Menurut Kapolres, sesaat setelah menyampaikan orasi menuntut Papua merdeka di Depan n RS Dian Harapan, Waena massa mulai anarkis melempar batu ke arah aparat keamanan, yang mencederai seorang warga. Selanjutnya, aparat membubarkan paksa massa dengan menyemperotkan gas air mata serta melakukan tembakan peringatan sebanyak dua kali. “Kami memblokir jalan di Depan RS Dian Harapan, karena kwatir mereka bergabung di Expo dengan massa yang lebih besar lagi,” katanya.

Alhasil, Viktor Yeimo ditangkap dan digelandang ke Polsek Abepura untuk diinterogasi. Usai diinterogasi Viktor Yeimo dilepas.

Di Makam Thyes
Peringatan 1 Desember, di Sentani ibukota Kabupaten Jayapura, berlangsung aman dan kondusif. Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, Polisi dan TNI melakukan penjagaan di sejumlah titik khususnya di depan lapangan makam Alm Theys Eluay yang sebelumnya direncanakan akan dilakukan ibadah syukur. Namun rupanya batal karena tahun ini hanya dilakukan acara bakar batu oleh jajaran Polres Jayapura bersama masyarakat.

“Bakar batu ini juga merupakan bagian dari ibadah syukur, jangan jadikan 1 Desember sebagai hari yang ditakuti tapi jadikan Desember sebagai bulan yang penuh damai,” ungkap Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH kepada wartawan yang ditemui di lapangan Theys Eluay pada Sabtu (01/12).

Terkait pengamanan yang dilakukan, lanjutnya, pihaknya menurunkan sekitar 600 personel dibantu Brimob dan TNI.
“Bersyukur, situasi terus kondusif atas kerjasama semua pihak dan tidak ada gejolak maupun pengibaran bendera bintang kejora,” imbuhnya.

Dijelaskannya, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tersulut isu-isu yang menyesatkan. Yang mana, jangan membuat image setiap tanggal 1 Desember menjadi mencekam, tapi jadikan bulan Desember bulan penuh damai dan kasih, apalagi menjelang Hari Raya Natal.

Sementara itu, sehari menjelang peringatan HUT OPM, Kepolisian Resort Jayapura menyita 170 butir peluru kaliber 5,56 mm yang biasa digunakan untuk senjata jenis SS1 dari seorang warga berinisial MM saat melakukan razia gabungan malam bersama Yonif 751, di kawasan Hawai Sentani.

Kapolres mengatakan, tersangka MM saat ini sudah digelandang ke Polres Jayapura untuk dimintai keterangan apakah MM ada kaitannya dengan peringatan 1 Desember atau tidak.
“Masih dalam penyelidikan, nanti kita informasikan lagi,” pungkasnya.

Dalam razia tersebut, Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam seperti parang dan badik.

Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Papua Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK. Ia mengatakan
seorang warga bernisial MM diciduk saat membawa 170 butir amunisi kaliber 5,56 di Depan Hotel Hawai, Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Jumat (30/11) sekitar pukul 23.00 WIT.

DIkatakan, tersangka dan barang bukti kini diamankan guna dimintai keterangan secara intensif di Polres Jayapura, Sentani.

Dia mengatakan, pencidukan seorang warga yang membawa 170 butir amuniasi ini, menyusul sweeping gabungan oleh Anggota Polres Jayapura dan Anggota Yonif 751/BS (BKO Polres) .

Sempat Diisukan Rusuh
Meskipun sempat diisukan rusuh, Peringatan 1 Desember 2012 yang diklaim sebagai hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sejumlah sekolah berjalan yang ada di Kabupaten Jayapura khususnya di Kota Sentani. Walaupun demikian, masih ada beberapa sekolah yang memulangkan siswanya lebih awal dan meniadakan kegiatan di sekolahnya masing-masing.

Menurut Wakasek Urusan Humas SMAN 1 Sentani Agnes Mambieuw, S.Pd, proses KBM disekolahnya berjalan normal seperti biasanya, berbeda dengan tahun lalu yang diliburkan.

“Kita belajar seperti biasa, kita melakukan persiapan menghadapi ujian semester ganjil pada hari Senin tanggal 3 Desember, tidak ada instruksi dari dinas sekolah diliburkan,” jelasnya kepada wartawan, Sabtu (01/12).

Dikatakannya, pihaknya mempercayakan kepada pihak Kepolisian terkait perayaan 1 Desember ini dan keamanannya.
“Semoga situasi baik-baik saja, tidak ada keributan apapun,” harapnya.

Sekedar diketahui, Kepolisian Resort Jayapura menurunkan sedikitnya 600 personel dibantu Brimob dan TNI untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kapolres Jayapura, AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH kepada wartawan, di lapangan Makam Theys Eluay, Sabtu (01/12) menuturkan, sampai saat ini situasi terus kondusif dan terkendali atas kerjasama semua pihak dan tidak ada gejolak maupun pengibaran bendera bintang kejora.

“Kami menghimbau masyarakat jangan tersulut isu-isu yang menyesatkan, jangan buat image setiap 1 Desember menjadi mencekam, tapi jadikan bulan Desember bulan penuh damai dan kasih, apalagi menjelang Hari Raya Natal,” himbaunya. (mdc/dee/don/l03)

Senin, 03 Desember 2012 09:41, Binpa

December 3, 2012 0

Perempuan Dipulihkan, Maka Papua Juga Turut Dipulihkan

Pemulihan Papua dimulai dari Perempuan yang dipulihkan, karena perempuan itu melahirkan dan memelihara kehidupan. Ia berasal dari tulang rusuk, ia sanggup bekerja hingga terbenamnya mentari, sebab itu ia harus dipulihkan kapasitasnya sebagai ibu, pekerja dan pelaku ekonomi. Bagaimana memulihkannya? Berikut bincang-bincang dengan Ketua Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Dra. Rika Monim, MM

Oleh : Veni Mahuze/Bintang Papua

KEKERASAN dalam rumah tangga ( KDRT) kerab dialami Perempuan, kondisi itu membuat perempuan Papua kehilangan kapasitasnya, ia kurang percaya diri dan minder. Kekerasan fisik dari suami disertai tekanan simbolik lingkungan, membuat perempuan di Papua tak berdaya.

“ Padahal perempuan Papua punya kapasitas, punya kapabilitas dan integritas yang cukub baik,” ujar Rika Monim, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, Jumat( 30/11)lalu.

Dikatakan, sampai kapanpun bila hati perempuan Papua tak tersentuh selama itu pula kapasitasnya tak nampak, selama itupula ia takan berperan sebagai ibu, pekerja dan pelaku ekonomi yang mapan bagi keluarganya. Kekerasan dalam rumah tangga serta dampak fisik, psikis yang ditimbulkan itu dialami hampir semua perempuan di kampung kampung, di kabupaten- kabupaten di tanah Papua.

Dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan Rika Monim, November 2011 lalu, ia melihat kondisi perempuan Papua tetap hidup meramu di tengah kota. “Hal ini tak boleh dibiarkan larut,” kata Rika. Perempuan tak boleh dibiarkan larut dalam kondisi dirinya sendiri yang tak berdaya yang sesungguhnya berdaya, melainkan perempuan Papua saat ini harus dipulihkan. Ia melihat semua kondisi perempuan Papua mengalami perlakukan sama, mengalami kerasan fisik berlapis, entah di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan kabupaten lainnya. Sebagai pekerja dan pelaku ekonomipun demikian, perempuan hanya mampu sampai pada menjual pinang, sayuran, roti. “ Namun harus diakui, mereka kaum perempuan itu pekerja keras menyambung nyawa meski sakit,” ujar Rika

Berjualan pinang, aktivitas paling gampang ditemui setiap hari dari perempuan Papua. Pemandangan ini nampak di pinggiran jalan, di emperan toko sepanjang jalan pertokoan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan daerah lainnya, perempuan tak berkembang dan stagnan. Perempuan belum menggapai apa itu mempunyai toko, ia masih berpikir sederhana soal isi perut, dia, anak dan suami. “Di semua lini di Kota ini belum ada perempuan Papua menempati posisi, jangan jauh jauh, di mal mal, Bank Bank di Jayapura, kecuali Bank Papua,” sambugnya.

“Melihat kondisi perempuan yang stagnan, saya tergelitik, kita mesti tingkatkan kapasitasnya baik anak muda perempuan maupun ibu rumah tangga. Hanya dengan meningkatkan kapasitasnya, perempuan Papua ini akan mandiri. Ia mengakui banyak orang punya perhatian untuk memajukan perempuan Papua dengan caranya sendiri.

Namun perlu diingat, upaya utama memajukan perempuan Papua adalah memulihkan hatinya yang terluka, ada pemulihan hati, itu yang terpenting dilakukan saat ini. Dengan penguatan penguatan kapasitas, perempuan akan merasa dirinya bisa, dirinya berharga, dirinya dibutuhkan. Ada perubahan karakter disertai daya saing perempuan di ranah ekonomi.
Kegiatan penguatan kapasitas perempuan Papua sendiri merupakan kegiatan pilihan Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua yang hampir setahun lebih ini gencar lakukan penguatan penguatan kapasitas perempuan diberikan di hampir semua daerah kabuapten di Papua.

“Saya melihat karakter perempuan ini harus diubah, perempuan sering mengatakan suami mereka lari melirik wanita lain, tertarik pesona fisik wanita lain meski telah berdoa namun seperti tak dikabulkan, mengapa seakan jadi pertanyaan klasik perempuan. Mereka hati perempuan belum dipulihkan dari luka hati dan dendam atas perlakuan kekerasan yang dialaminya. Perempuanharus mengubah diri dan karakter, hati perempuan harus dipulihkan, pemulihan hati akan mengiringi pemulihan karakter”ujar Rika Monim disela sela kegiatan penguatan kapasitas perempuan Papua bersama UN Women akhir pekan ini.

“Hati, pikiran dan perasaan teraniaya dari perempuan tak akan membuat dia bebas, justru pemulihan mulai dari sana. Pemahaman tentang konsep diri perempuan sangat membantu hampir semua perempuan yang dibantu melalui pengenalan materi konsep diri perempuan yang dilakukan bersama UN Women, hal ini berdampak langsung bagi para perempuan yang mengambil bagian dalam kegiatan penguatan kapasitas perempuan ini danb ada pemulihan terjadi menurut penuturan para perempuan didaerah”.

Rika mengakui, pemulihan dari kekerasan fisik, psikis dan kekerasan simbolik dalam konsep Papua yang dominan pemeluk nasrani, tak bisa dilepas dari konsep religius. Pemulihan perempuan Papua sangat erat pengaruhnya dengan budaya religiositas iman Nasrani sendiri, tanpa itu tak bisa perempuan Papua dipulihkan dan sembuh. Kita mulai justru dari sana, ujar Rika mengakui.

Memang untuk memulihkan kaum perempuan, kaum laki laki juga harus turut dipulihkan. Pemulihan terhadap kaum laki laki akan meminimalisir dampak kekerasan terhadap perempuan karena laki laki juga diberikan pemahaman dan kapasitas sama bahwa ia tak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan an diingatkan.

Permintaan akan penguatan kapasitas bagi laki laki ini datang dari hampir semua perempuan yang mengikuti penguatan kapasitas itu. Kegiatan yang sepenuhnya didukung melalui kerjasama juga dengan” Worl Women Fondation” ini, sengaja menghadirkan para mediator dan pembina dari luar. Para mediator dan pelatih adalah orang orang yang benar benar berkapasitas, seorang pendeta dan punya hati dan mau bekerja untuk pemulihan perempuan Papua di daerah daerah kabupaten di Papua.

Bersama Biro pemberdayaan perempuan mereka sudah bekerja hampir setahun lebih di Papua, mengunjungi kampung kampung di Papua. Mereka bekerja dalam berbagai bidang kehidupan perempuan termasuk penguatan kapasitas ekonomi dan pengelolaan keuangan bagi perempuan” Pemulihan adalah kebutuhan utama Perempuan diPapua . Perempuan dipulihkan, maka Papua juga turut dipulihkan,” sambung Rika (Bersambung)

Senin, 03 Desember 2012 09:36, Binpa

December 3, 2012 0

Palestina Dibahas di Sidang PBB, Papua Barat Belum

JAYAPURA – Adanya statemen selama ini yang menyatakan status dan nasib Papua Barat telah dibicarakan di PBB dan menjadi anggota PBB adalah tidak terbukti. Pasalnya sidang umum Dewan PBB yang dilakukan Kamis (29/11) hanya membicarakan masalah nasib Palestina. dimana status Republik Palestina sudah resmi menjadi anggota PBB. Hal itu diungkapkan Pengamat Hukum dan Politik Internasional, Marinus Yawung kepada Bintang Papua, Jumat (30/11), kemarin.
Dikatakan, sebagaimana pernyataan sebelumnya bahwa pada 29 November 2012 ini apakah Republik Palestina terdaftar sebagai anggota PBB ataukah tidak, ternyata sudah dibuktikan pada sidang PBB Kamis, (29/11).

Hanya saja statusnya masih sebagai anggota PBB Pemantau (Observe), sehingga disini Republik Palestina belum mempunyai hak penuh di PBB, yang dalam hal ini hak bersuara (menyampaikan pendapat secara terbuka), dan juga belum mempunyai hak memilih dan dipilih.

Meski demikian, menjadi keanggotaan PBB adalah suatu kemenangan politik besar bagi Republik Palestina, sehingga tingga selangkah lagi yakni 1 tahapan saja Republik Palestina sudah menjadi anggota PBB secara penuh. “Jadi jelaskan kan sekarang status Republik Palestina sudah menjadi anggota PBB. Pelestina sekarang berhak mengikuti seluruh sidang-sidang dan kegiatan PBB,” ujarnya kepada Bintang Papua, via ponselnya, Jumat, (30/11). Keberhasilan Palestina tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Indonesia untuk orang-orang Arab Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan Negara sendiri. Ini suatu keberhasilan besar dalam politik luar negeri Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, dengan adanya sidang PBB dimaksud, itu jelas menepis semua statmen selama ini yang menyatakan status dan nasib Papua Barat telah dibicarakan di PBB dan menjadi anggota PBB. Itu sebuah hal yang imposible (tidaklah mungkin).

Sementara untuk Papua Barat, mungkinkah akan dibicarakan di Forum PBB?, dan kapan dibicarakan? itu hanyalah rahasia Tuhan dan siapapun tidak akan mengetahuinya, sebab segala sesuatu yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan semata.
Namun, dalam surat Negarawan (Bishop Anglikan) Afrika Selatan, Desmond Tutu, pernah menyurati ke PBB yang isinya meminta kembali PBB untuk meninjau kembali masalah Pepera Papua Barat tahun 1969 , dan memang dibenarkan oleh Sekjen PBB tapi belum dibicarakan secara resmi di PBB

Lanjutnya, sebagaimana pernyataannya sebelumnya, bahwa apabila masyarakat Papua Barat (PB) mengharapkan Papua Barat terdaftar sebagai anggota PBB dan kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui forum PBB, itu sangatlah mustahil, karena masalah Papua sudah selesai dibicarakan, dimana sudah tercatat secara resmi dalam dokumen PBB pada tahun 1969 dimana PBB mengeluarkan resolusi 2504 tertanggal 19 November 1969 yang mensahkan hasil Pepera Irian Barat yang menyatakan Papua Barat adalah bagian yang sah dari Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI).

“Sekalipun sampai dengan hari ini penuh dengan kontroversi karena tidak memenuhi standar hukum internasional bahwa dalam penentuan itu satu orang satu suara, karena itu sudah tercatat dalam PBB, maka sampai detik ini Papua adalah bagian yang sah di NKRI,” tandasnya.

Dengan demikian, jika orang Papua ingin memperjuangkan kembali kemerdekaan Papua melalui forum PBB, itu sangat keliru karena sejak berdirinya PBB tahun 1945 sampai sekarang ini, PBB tidak pernah memberikan kemerdekaan kepada suatu Negara, karena didalam piagam PBB, hanya diatur fungsi utama PBB, yaitu, fungsi mediator, fasilitator, komunikator, yunikator (pemersatu) dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia.

Juga karena untuk merdeka dan menjadi sebuah Negara tersendiri, itu ada persyaratan yang diatur dalam hukum internasional melalui Konvensi Monte Video tahun 1933 yang menetapkan syarat berdirinya sebuah Negara, pertama, adanya wilayah, kedua, adanya rakyat di wilayah tersebut, ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat, dan keempat, adanya dukungan diplomatik dari Negara lain, minimal satu Negara yang mana turut hadir dan menandatangani dalam deklarasi pendirian Negara.

“Mendapatkan dukungan diplomatik dari satu Negara lain saja itu sudah merdeka. Sementara Papua memang mendapatkan dukungan diplomatik dari Negara Vanwatu, tapi dukungan tersebut belum dimasukan ke PBB untuk disidangkan. Deklarasi kemerdekaan ini, itu harus disaksikan oleh negara dunia internasional, sementara Papua Barat banyak dilakukan deklarasi kemerdekaan, namun tidak ada pengakuan dukungan internasional dan tidak ada perwakilan Negara interniasonal saat terjadi deklarasi,” jelasnya.

“Apabila PBB mengakomodir isu/aspirasi NRPB, apalagi menjadi NRPB terdaftar sebagai anggota PBB, maka secara hukum internasional dan politik luar negeri seharusnya PBB mencabut dulu resolusi PBB Nomor 5142 tertanggal 26 Desember 1969 tentang hasil Pepera di Tanah Papua, tapi sampai saat ini resolusi PBB dimaksud belum dicabut,” sambungnya.(nls/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:53, Binpa

December 3, 2012 0

TPN-OPM Klaim Hanya Kibarkan ‘BK’ di Markas

Pendidikan dan Latihan TPN-OPM yang berjuang demi penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Papua

JAYAPURA – Sementara itu ‘Kepala Staf Umum’ TPN-OPM, ‘Mayjen’. Terianus Satto saat dihubingi Bintang Papua menyampaikan bahwa, TPN-OPM melewati tanggal 1 Desember dengan doa, upacara menaikan bendera dan latihan di markas-markas mereka di tengah hutan belantara. “Kami upacara singkat, Bendera Bintang Kejora (BK) sudah kami naikkan sejak pagi, dan selanjutnya kami lewati dengan pendidikan dan latihan militer di markas kami, kalau Bintang Papua mau kami bisa email foto saat mereka latihan di makas,” ujar Terianus Satto yang ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TPN-OPM melalui Kenferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN-OPM di Markas TPN Perwomi Biak bulan Mei 2012 lalu.

Alasan TPN-OPM melakukan pengibaran bendera Bintang kejora pada tanggal 1 Desember lalu menurut Teri sebagai rasa menghargai”Upacara kami lakukan untuk menghargai sejarah, pada dasarnya kami TPN-OPM hargai semua pergerakan yang menuju pada penentuan nasib sendiri dan kami tetap memperjuangkan hak kami untuk merdeka,”katanya.

Untuk itu, ia menambahkan,”Kami ingin mendesak kepada PBB untuk segera membuka kembali ruang perundingan segitiga antara Pemerintah Belanda, Pemerintah lndonesia dan PBB dengan Juru-Juru Runding bangsa Papua, karena pihak-pihak ini pernah terlibat dalam aneksasi Papua secara sepihak,” harapnya.
Meski di Jayapura Dilarang, Berjalan Lancar

Sedangkan yang mengaku sebagai Sekretaris Dewan Nasional Papua Barat Republik Federal Papua Barat (NFRPB), Elly CH.Sirwa, mengatakan, momentum perayaan 1 Desember 2012, merupakan perayaan kebangkitan kedaulatan Bangsa Papua sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain di muka bumi, yang mana sudah dirayakan sejak 1 Desember 1961 silam.
DIkatakan, seperti apa yang terbangun beberapa waktu menyangkut perayaan 1 Desember 2012, menyangkut Kamtibmas, kenyamanan, keamanan dan ketertiban justru terbukti bahwa perayaannya berlangsung hikmat dan penuh antusias oleh semua pihak, ini terbukti dengan perayaan kemarin (Sabtu, 1/12) berlangsung dengan tergelarnya berbagai kegiatan di wilayah Jayapura, Kota Jayapura, Waena dan sekitarnya serta diseluruh tanah papua.

“Sehingga dengan harapan kebersamaan ini terus dipupuk dan dijaga, agar di tahun mendatang, kegiatannya akan lebih bermartabat dan bersemarak antara semua pihak, ini sudah selayaknya bangsa lain menghargai kedaulatan Bangsa Papua,” jelasnya kepada Bintang Papua di Kantor Dewan Adat Papua (DAP), Minggu,(2/12).

Terkait dengan itu, pihaknya atas nama Bangsa Papua diseluruh Tanah Papua Barat menyampaikan trimah kasih yang sangat mendalam atas jasa dan pengorbanan semua pihak dalam mengisi dan turut merayakan HUT Kedaulatan Bangsa Papua yang ke-51. Mengingat hal yang sangat luar biasa yang tak pernah terduga oleh bangsa Papua diulang tahun yang ke-51, justru mendapat respon dan keterbukaan semua pihak untuk turut merayakannya bersma-sama, sekali lagi kami menyampaikan ucapan trima kasih atas semua upaya yang dilakukan.

Walaupun dalam perayaannya terdapat sedikit ketidak harmonisan yang terjadi antar bangsa papua dengan sudara-sudara bangsa lain, dalam penyelenggaraannya, namun sangat kami syukuri walaupun Bangsa papua sendiri tidak diperbolehkan merayakan ibadah syukuran namun pihak-pihak pemerhati dan bangsa lain sudah merayakannya secara terbuka dengan penuh hikmah, ditempat yang direncanakan oleh bangsa papua berkumpul untuk merayakan ibadah syukuran dimaksud.
“Kami juga berterima kasih yang mendalam, atas niat baik dan keterbukaan semua pihak untuk perayaan dimaksud, kami Bangsa Papua tidak merasa kesal ataupun kecewa,” jelasnya.

Lanjutnya, walaupun di beberapa tempat bangsa Papua yang menyiapkan diri untuk merayakan perayaan dimaksud harus dibubarkan paksa dengan menggunakan peralatan lengkap, bahkan ada pula rakyat yang ditangkap dan ditahan, namun pihaknya melihat ini ada niat baik. Karena memang dalam kesiapannya bangsa Papua sendiri memiliki keterbatasan, untuk dapat merayakannya secara sukses dan bemartabat apalagi sampai yang bersifat harus mengorbankan material dan finansial ataupun harta benda, tetapi kami bersyukur karena maksud dibubarkan dengan tujuan gabung bersama-sama pihak-pihak yang telah mempersiapkan perayaannya seperti yang terjadi dibeberapa tempat khusunya di Taman Imbi Jayapura, di Buper Waena, Di Gedung Olahraga Jayapura (GOR) dan di Sentani di Lapangan Almarhum Makam Theys H. Eluay yang di Gelar dalam bentuk bakar batu dan makan bersama. (bom/nls/don/l03)

Senin, 03 Desember 2012 09:41, Binpa

December 3, 2012 0

Komnas HAM Akan Bentuk Tim Tangani Tapol/Napol

Jayapura ((2/12) — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akan membentuk tim guna menyelesaikan masalah Tahanan Politik/Narapidan Politik (Tapol/Napol) yang ada di Papua. Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai mengatakan tahun depan tim ini sudah akan mulai bekerja.

“Salah satu yang akan dibahas didalam tim ini adalah peninjauan kembali soal status puluhan Tapol/Napol yang saat ini mendekam di penjara Papua. Perlunya amnesty bagi Tapol/Napol di Papua sebagai bagian dari solusi. Tapol/Napol itu bukan penjahat, bukan pencuri dan bukan kriminal,”

kata Natalius Pigai, Sabtu (1/12).

Ia menegaskan, para Tapol/Napol itu adalah mereka yang menyampaikan expresi hati nuraninya dan itu dalam konteks Hak Asasi Manusia.

“Kalau expresi nurani mereka dibungkam, itu kan melanggar HAM juga,”

tegas Natalius Pigai.

Belakangan ini sejumlan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Papua mengklaim jika pemerintah tak memperhatikan Tapol/Napol di Papua. Misalnya tentang hak memperoleh kesehatan bagi Tapol/Napol. Hal ini membuat sejumlah LSM turun jalan untuk meminta sumbangan kepada masyarakat dan juga lembaga bagi pengobatan Tapol/Napol di Papua. (Jubi/Arjuna)

Sunday, December 2nd, 2012 | 17:12:16, www.tabloidjubi.com

December 3, 2012 0

Ketua Umumnya masih belum ditemukan, besok KNPB akan datangi Polda

Jayapura, (2/12)—Keberadaan Victor Yeimo dan dua rekannya, Usman Yogobi dan Alius Asso masih belum jelas hingga hari ini, Minggu (2/12)

Sampai Minggu malam, anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) masih mencari tahu dimana keberadaan ketua umum mereka, Victor Yeimo. Yeimo, telah dibebaskan oleh polisi setelah diperiksa di Polsek Abepura, terkait aksi demo 1 Desember yang yang dilakukan oleh KNPB. Namun sejak Yeimo dibebaskan Sabtu sore, ia belum melakukan kontak dengan aktivis KNPB lainnya.

“Tadi setelah diamankan di Polsek Abe kemudian diambil keterangan, menurut Kapolres akan dilepas karena belum dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.”

kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12), saat di konfirmasi mengenai status Yeimo dan kedua rekannya.

Pembebasan Yeimo ini sudah dikonfirmasi juga oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12) malam.

Meski sudah dibebaskan oleh Polisi, keberadaan Yeimo dan dua rekannya belum diketahui sampai saat ini.

Wim Medlama, Juru Bicara KNPB, kepada tabloidjubi.com mengatakan sampai malam ini mereka telah mencari ketua umum mereka itu namun belum ketemu.

“Sejak kemarin, kami cari dimana keberadaan ketua umum kami dengan kedua temanya tapi belum dapat. Semua tempat yang kami tahu pun kami lacak tapi tidak ada juga. Sampai detik ini hpnya juga tidak aktif. Kami bingung posisi dia dimana?”

kata Wim Wedlama saat dihubungi tabloidjubi.com, Minggu (2/12) malam.

Wim juga mengatakan jika mereka (KNPB) telah sepakat untuk menanyakan hal ini ke Polda Papua, besok (Senin) pagi.

“Tadi kami sepakat besok akan pergi ke Polda minta keteragan. KNPB akan pergi bersama WPNA, AMP dan AMPTI,”

kata Wim.

Informasi lain yang didapatkan dari sumber tabloidjubi.com menyebutkan setelah Yeimo dibebaskan bersama beberapa aktivis yang ditahan, Yeimo berpisah dengan rekan-rekannya itu di depan Kantor Pos Abepura. Setelah itu, menurut sumber tabloidjubi.com itu, mereka sudah tidak tahu keberadaan Yeimo lagi. Saat dikontak melalui HPnya, HP Yeimo sudah tidak aktif lagi. (Jubi/Benny Mawel)

Sunday, December 2nd, 2012 | 22:27:50, www.tabloidjubi.com

December 3, 2012 0

Komnas HAM RI Akan Bentuk Tim Penyelesaian Tapol/Napol

JAYAPURA [PAPOS]- Komnas HAM RI akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Tapol/Napol di Papua. Demikian disampaikan Ketua Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai,saat ditemui di Mapolda Papua belum lama ini. Menurutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mem bentuk yang akan bekerja untuk meninjaui soal status Tapo / Napol yang masih mendema di rutan Papua ini,” ungkanya.

Status Tapol/napol bukan penjahat, bukan pencuri, bukan criminal. Mereka itu adalah menyampaikan expresi hati nurani mereka, karena itu dalam konteks hak asasi manusia, dengan bentuk expresi nurani mereka yang dibungkam dan dianggap melanggar hak,” tegasnya.

Belakangan ini diketahui sejumlan LSM di Papua mengklaim bahwa pemerintah tidak memperhatikan tapol/napol di Papua. Sehingga banyak yang menderita Misalnya tentang hak memperoleh kesehatan bagi tapol/napol, sehingga sejumlah LSM ini sampai turun ke jalan untuk meminta sumbangan kepada masyarakat dan juga lembaga bagi pengobatan tapol/napol di Papua.[tom]

Terakhir diperbarui pada Minggu, 02 Desember 2012 23:33

Minggu, 02 Desember 2012 23:30, Ditulis oleh Tom/Papos

December 2, 2012 0

Indonesia, Amerika Serikat dan PBB dituntut mengakui kedaulatan Papua Barat

Yogyakarta, (1/12) — Indonesia, Amerika Serikat dan PBB dituntut untuk segera mengakui kedaulatan West Papua pada 1 Desember 1961”

Sekitar 500an mahasiswa dan masyarakat Papua di Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi memperingati HUT Papua Barat yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Aksi demo mulai pada pukul 10.00 WIB. Massa berkumpul dan memulai aksi dari asrama Mahasiswa Papua di jalan Kamasan 1 Yogyakarta. Massa aksi kemudian melakukan longmarch dari asrama Papua menuju titik nol kilometer di perempatan kantor Pos Besar Yogyakarta.

Dalam aksi demo ini, mahasiswa Papua menilai berbagai operasi militer telah dilancarkan oleh pemerintah kolonial Indonesia untuk membungkam perlawanan Rakyat Papua yang menolak kehadiran Indonesia. Militer menjadi satu-satunya tameng untuk berhadapan dengan Rakyat Papua. Dari masa kepemimpinan Soekarno hingga SBY-Boediono, militer tetap menjadi alat yang paling reaksioner dalam menghadapi gejolak perlawanan Rakyat Papua. Ratusan ribu nyawa Rakyat Papua telah hilang oleh kebiadaban Militer Indonesia.

“Hingga saat ini, dapat kita saksikan bagaimana gerakan-gerakan perlawanan Rakyat Papua dibungkam dengan berbagai skenario dan tekanan, intimidasi serta teror untuk mengekang aktifitas perlawanan Rakyat. Hal ini dilakukan oleh Indonesia untuk tetap mengamanan Papua menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.”

bunyi pernyataan sikap mahasiswa Papua yang disebarkan dalam aksi demo tersebut.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam aksi tersebut menuntut Indonesia, Amerika Serikat dan PBB segera mengakui kedaulatan Papua Barat pada 1 Desember 1961. Mahasiswa Papua ini juga menegaskan bahwa 1 Desember 1961 Bukan HUT OPM, tetapi Hari Kedaulatan Papua Barat.

Tampak dalam aksi demo tersebut, massa aksi menggunakan sebuah pick up yang lengkap dengan soundnya. Kemudian ada massa juga yang memakai atribut budaya, tak lupa poster dan ikat kepala bergambar bintang kejora. Meski aksi ini sendiri berjalan dengan aman dan tertib, tampak penjagaan ketat dari aparat keamanan disekitar lokasi aksi. (Jubi/Benny Mawel)

Saturday, December 1st, 2012 | 23:21:18, www.tabloidjubi.com

December 1, 2012 0

Dikabarkan sudah dilepas, 3 Aktivis KNPB masih dicari anggotanya

Jayapura, (1/12)—Tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat yang ditahan saat aksi demo tadi pagi (Sabtu, 1/12) masih dicari oleh anggota KNPB.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang aktivis KNPB, yakni Victor Yeimo, Alius Asso dan Usman Yogobi ditahan pihak Kepolisian Kota (Polresta) Jayapura saat memimpin massa yang akan melangsungkan aksi demo memperingati 1 Desember di makam Theys Eluay. Ketiganya ditahan karena diduga bertanggungjawab terhadap aksi demo tersebut.

Namun keberadaan Victor Yeimo, Alius Asso dan Usman Yogobi belum diketahui hingga saat ini. Apakah ketiganya masih ditahan atau sudah dilepaskan oleh polisi, masih ditelusuri oleh anggota KNPB lainnya.

“Ya. Ada wartawan yang bilang kalau Victor (Yeimo) sudah dilepaskan tadi. Tapi kami belum tau dia ada dimana. Adik-adik anggota KNPB masih cari dia. HP mereka (tiga anggota KNPB yang ditahan) mati semua.”

terang Sebby Sambom, aktivis HAM Independen kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12) sore.

Keberadaan ketiga anggota KNPB ini sampai saat ini masih terus ditelusuri. Para pengacara HAM yang biasa mendampingi aktivis Papua juga masih mencari ketiganya. Sebab saat dicek ke Polda Papua dan Polresta Jayapura, para pengacara HAM ini diberitahu oleh polisi bahwa tidak ada yang ditahan paska aksi demo tadi pagi.

“Kami tadi ke Polda dan Polresta tapi mereka (tiga aktivis KNPB) tidak ada disana. Polisi bilang tidak ada yang ditahan di sana (Polda dan Polres).”

kata Olga Hamadi, salah satu pengacara HAM Papua.

Pihak Polda Papua, saat dikonfirmasi tabloidjubi.com menyebutkan bahwa ketiga aktivis KNPB tersebut akan dilepaskan usai pemeriksaan di Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura.

“Tadi setelah diamankan di Polsek Abe kemudian diambil keterangan, menurut Kapolres akan dilepas karena belum dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.” kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya.

Namun hingga pemberitaan ini, belum diketahui apakah ketiganya benar sudah dilepaskan atau belum. Jika sudah dilepaskan, keberadaan ketiganya juga masih belum diketahui. (Jubi/Victor Mambor)

Saturday, December 1st, 2012 | 18:23:37, www.tabloidjubi.com

December 1, 2012 0

Berkas Perkara Dany Kogoya Cs Lengkap

JAYAPURA— Salah-satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Kota Jayapura Danny Kogoya Cs yang tertembak aparat saat dilakukan penangkapan Minggu (2/9) lalu, ternyata berkas perkaranya dinyatakan lengkap, setelah Jumat (30/11) penyidik Polres Jayapura Kota menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait kasus penyerangan dan penembakan di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura, 1 Agustus 2011 lalu.

“Kami sudah menerima tahap II, sebentar kita titipkan di Rutan Lapas Abepura. Selanjutnya dalam waktu yang tak terlalu lama akan segera kita limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jayapura John W Rayar, SH ketika dikonfirmasi Bintang Papua diruang kerjanya, Jumat (30/11). Penyerahan tahap II kasus Nafri ini, dia mengungkapkan, bagian dari tindakan penuntut umum setelah menerima berkas perkara tahap I Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya telah menyelidiki dan mempelajari dan menyatakan berkas perkara Dany Kogoya Cs telah lengkap. Barang bukti antara lain 2 pucuk senjata laras panjang, 38 ikat anak panah, 3 ikut busur dan 20 amunisi. (mdc/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:42, Binpa

December 1, 2012 0