Perjuangan TPN-PB Tidak Menyakiti Hati Rakyat Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Jonah Wenda mengatakan kedatangannya ke Polda Papua untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui utusannya Dr. Farid Wadji Husain, SP, tertanggal 23 September 2011 lalu yang telah melakukan pertemuan di Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB] yang dihadiri Staf Komando Markas Pusat TPN-PB mewakili
Panglima TPN-PB, Brigjen. Richard H. Joweni.

Dari hasil pertemuan itu, dicapai kesepakatan bersama antara lain, mendorong status persoalan Papua dengan secara damai atau diberikan ruang untuk berbicara sehingga ada pembicaraan antara kelompok resisten dengan Pemerintah Pusat.

“Semua ini demi mencegah jatuhnya korban baik dari pihak keamanan maupun dari masyarakat sipil ,”

katanya Jonah Wenda kepada wartawan saat ditemui di Mapolda Papua, Selasa (4/12)kemarin.

Sesuai dengan surat misi Kepresidenan dengan No. R-50/Pres/09/2011 tertanggal 21 September 2011 di Swissbel Hotel Jayapura telah mengutus Dr. Farid Wadjdi Husain,SP untuk melakukan pertemuan dengan Panglima TPN-PB dengan tembusan kepada Perwakilan Papua Barat di Vanuatu, Austalia, London, Amerika Serikat, Komnas HAM Jakarta, dan Palang Merah Internasional yang kesepakatanya mendorong supaya pemerintah Pusat membuka ruang pembicaraan mengenai persoalan status Papua Barat yang akan diserahkan kepada Kapolda Papua melalui Kabid Humas Polda Papua.

Menurutnya, perjuangan dari TPN-PB tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan, namun dengan cara damai, sehingga bila anggapan bahwa penyerangan di Polsek Pirime dilakukan oleh kelompok TPN-OPM itu yang perlu dipertanyakan, dari kelompok TPN-OPM mana kelompok penyerangan Polsek Pirime itu.”Perjuangan TPN-OPM dengan garis Komando di bawah kepimpinan Brigjen Richard H. Joweni tidak pernah menyakiti masyarakat sipil namun dengan menggunakan cara-cara damai dan selama Pemerintah Pusat tidak membuka ruang dialog maka di Papua dan Papua Barat akan terus terjadi gejolak yang ujung-ujung masyarakat sipil menjadi korban,”tegasnya.

Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memekarkan Provinsi maupun daerah itu juga perlu untuk sementara tidak usah dilakukan dulu sebelum persoalan Politik di Papua Barat diselesaikan dengan pihak-pihak yang terlibat setelah hasil disepakati baru Pembangunan bisa dilakukan secara bertahap.

“Hal itulah yang saat ini sedang gencar-gencar terjadi di Papua tanpa memperdulikan ruang pembicaraan antara kelompok Resisten dengan Pemerintah Pusat,”

imbuhnya.

Jadi yang terpenting sekarang ini menurutnya, Pemerintah Pusat perlu membuka ruang dialog supaya tidak ada lagi saling tuduh menuduh bila sewaktu-waktu timbul kejadian.”Perjuangan TPN-OPM yang yang sebenarnya adalah menegak keadilan, kebenaran dan membuka ruang selebar-lebar untuk demokrasi bangsa Papua Barat,” tukas Jonah Wenda.[tom]

Selasa, 04 Desember 2012 23:06, oleh Tom/Papos

December 5, 2012 0

Sebby Minta Ketua Komnas HAM Mundur

JAYAPURA – Koordinator Aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) Pro Independence, Sebby Sambom, kepada Bintang Papua mendesak Ketua Komnas HAM Pusat, Otto Nur Abdullah untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut akibat pernyataan Otto dianggap melegitimasi operasi militer di Papua.

“Menanggapi komentar Ketua KOMNAS HAM RI pada media massa dari tanggal 28 November sampai 3 Desember 2012, baik pada media Nasional atau pun media lokal di Papua tentang Penyerangan dan Pengejaran serta penyisiran di Kabupaten Lany Jaya, maka kami dari Activis HAM Pro Independence Papua mendesak Ketua Komnas HAM untuk mundur dari jabatannya,” tegas Sebby Sambom.

Menurut Sebby,

”Komentar atau pernyataan komnas HAM ini seperti melegitimasi aparat keamanan untuk melakukan operasi-operasi militer secara langsung atau pun tidak langsung di wilayah adat masyarkat pribumi Papua di Pitriver dan wilayah pegunungan Tengah Papua pada umumnya,”

tambahnya.
Dengan dasar ini, maka Sebby Sambom dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa pernyataan Ketua Komnas HAM tersebut membahayakan dan akan merugikan warga masyarakat asli Papua,”Untuk itulah kami menuntut,” katanya. Tuntutan mereka antara lain, mendesak Ketua Komnas HAM segera klarifikasi atas penyataannya bahwa kejadian di Lanny Jaya bukan pelanggaran HAM, kemudian mendesak Ketua Komnas HAM dengan bijaksana mengundurkan diri dari Jabatannya, karena komentarnya dianggap tidak mempertimbangkan unsur Hukum Humaniter Internasional, namu,n jika Ketua Komnas HAM tidak mengundurkan diri, maka segera mengelurkan pernyataan resmi agar TNI/POLRI segera menghentikan aksi militer dan ditarik dari semua wilayah pegunungan Tengan Papua.

“Perang saja memiliki aturan, sayangnya Ketua Komnas HAM tidak memahami itu, dia tidak sadar kalau pernyataannya menjadi ‘senjata’ untuk aparat keamanan, kami sangat menyayangkan hal itu,”

pungkas Sebby. (bom/bom/l03)

Rabu, 05 Desember 2012 08:59, Binpa

December 5, 2012 0

Desak Perundingan Bukan Dialog

JAYAPURA—Juru BicaraTentara Pembebasan Nasional-Papua Barat (TPN-PB) Col. Jonah Wenda meminta Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA untuk menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait rencana perundingan antara pemerintah RI dengan rakyat Papua Barat dan bukan dialog nasional.

Hal ini sesuai hasil pembicaraan awal antara Utusan Khusus Presiden RI Dr. Farid Husein dengan Staf Komando Markas Pusat TPN-PB di Swissbelt Hotel, Jayapura, 11 November 2011 silam.

Demikian disampaikan Col. Jonah Wenda usai menyerahkan dokumen kepada Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK, Selasa (4/12). Dia mengatakan, pembicaraan ini dilandasi atas saling menghormati dan saling menghargai diantara kedua belah pihak serta juga dilandasi semangat untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan rakyat Papua.

Kata dia, dalam pembicaraan disepakati untuk akan dilakukannya pembicaraan lebih lanjut guna membahas agenda yang diusulkan pihak rakyat Papua Barat kepada pemerintah RI.

Karenanya, berdasarkan itikat baik dari pemerintah RI dalam upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Papua Barat dengan misi kepresidenan dengan surat penugasan khusus Dr. Farid Husein No.R-50/Pres/09/2011 tertanggal 21 September 2011 di Swissbelt Hotel, Jayapura.
Dikatakan, perundingan antara pemerintah RI dengan rakyat Papua Barat sebelumnya disepakati pada saat Komperensi Tingkat Tinggi TPN-PB I pada tahun 2007 silam di Scofcau, Bewani, Papua New Guinea (PNG). Menyikapi lebih lanjut fenomena yang ada, lanjutnya, itikat baik kembali dimunculkan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dalam upaya penyelesaian mendasar konflik Papua Barat dengan mengutus Dr. Farid Husein pihaknya mengusulkan pemerintah RI segera membuka diri untuk melaksanakan perundingan bukan Dialog Nasional. Pertemuan hanya dibatasi pada Protocoler Perundingan yang dilaksanakan di New Zealand 15 November 2011. Juru runding 5 orang.

Terkait rangkaian aksi penyerangan Kantor Polsek Pirime dan penembakan seorang warga sipil di Tiom, ibukota Lanny Jaya, ujarnya, pihaknya mengharapkan agat aparat keamanan lebih profesional mengungkap pelakunya. “Jangan sampai warga sipil terus-menerus dikorbankan,” tandasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerima dokumen dari Jonah Wenda. “Dokumen itu sudah saya serahkan kepada Kapolda,”katanya. (mdc/don/l03)

Rabu, 05 Desember 2012 08:59, Binpa

December 5, 2012 1

Mahasiswa Tolak Penambahan Aparat di Lanny Jaya

JAYAPURA [PAPOS] – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pelajar Kabupaten Lanny Jaya (HMPJ) di kota studi Jayapura, Nilas Kogoya meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih agar jangan menambah personil TNI/Polri ke Lanny Jaya.

Penolakan ini disampaikan Nilas saat bertandang ke dapur Redaksi Papua Pos, Rabu (5/12) malam. Katanya, ia menolak penambahan personil baik itu organik maupun nonorganik di Lanny Jaya pascapenembakan dan penyerangan Polsek Pirime, pekan lalu oleh kelompok sipil bersenjata TPN/OPM.

Penembakan yang menewaskan Kapolsek Pirime Ipda Rolfi Takubesi dan dua anggotanya atas nama Brigadir Jefri Rumkorem dan Brigadir Daniel Maukerhari Selasa ( 27/11) sekitar pukul 06.00. Wit dan penembakan yang dilakukan oleh TPN/OPM yang menewaskan Ferdi Turualo (25) pada Senin (03/12) tentu saja memprihatinkan.

Kendati demikian, sebagai mahasiswa, pihaknya minta supaya Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Carnavian tidak boleh lagi menggunakan pendekatan keamanan dengan penambahan personil. “Ada pendekatan dan cara lain yang harus digunakan karena penambahan personil TNI/Polri bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di Lanny Jaya,” kata Nilas.

Ia mengkhawatirkan, penambahan personil aparat malah menimbulkan persoalan baru. “Kami percaya personil yang ada di sana itu sudah cukup untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga jangan ada penambahan personil lagi,” pintanya.

Menurutnya, masyarakat Lanny Jaya selama ini tidak pernah diperhadapkan dengan TNI/Polri apalagi dalam jumlah yang lebih banyak dan peralatan persenjataan lengkap. Ia khawatir, masyarakat ketakutan sehingga lebih memilih untuk mengungsi dan trauma dengan keberadaan aparat keamanan.

Upaya aparat keamanan dalam rangka mengungkap pelaku penembakan, pengejaran, sampai penangkapan, ia minta harus bertindak secara professional. “Harus tangkap pelaku yang sebenarnya jangan asal main tangkap. Dalam proses pengejaran juga, jangan ada gerakan-gerakan yang menakut-nakuti rakyat, tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, operasi yang membakar rumah masyarakat, apalagi tindakan yang menekan masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, baik itu kepala daerah sampai dengan pimpinan SKPD untuk bersatu, duduk dan membawa persoalan ini dalam forum diskusi untuk mencari solusi mengatasi persoalan ini secara tuntas agar jangan sampai menyebar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat di sana pun, harus memainkan peran dan fungsinya. “Harus angkat bicara dan jangan menutup diri, diam, dan bergerak di tempat tetapi harus bertindak demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Lanny Jaya,” tambah Nilas.

Wakil-wakil rakyat itu, harus mengambil sikap dan langkah-langkah kongkrit untuk menyikapi persoalan keamanan masyarakat, supaya pelayanan kepada masyarakat terus berjalan lancar. Apalagi proses belajar-mengajar di beberapa sekolah tidak berjalan terhenti sementara waktu.

“Ini menghambat kemajuan sumber daya manusia Lanny Jaya ke depan. Kami meminta dukungan doa dari semua pihak guna menjaga ketertiban dan keamanan. Harapan kami mahasiswa supaya aktivitas masyarakat dan pemerintahan dapat berjalan lancar, terutama sekolah-sekolah yang proses belajar mengajar yang terhenti sementara waktu diharapkan aktif kembali,” tandasnya. [ida]

Terakhir diperbarui pada Rabu, 05 Desember 2012 23:59

Rabu, 05 Desember 2012 23:57, Ditulis oleh Frida/Papos

December 5, 2012 0

Ini Alasan Noken Papua Masuk Warisan Budaya Dunia

Jayapura, (5/12) -– Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta mengaku, alasan kuat noken Papua (tas tradisional) ini diterima dan diakui serta disahkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia karena terancam globalisasi dunia. Selain itu, noken ini terancam punah dan mendesak untuk dilindungi.
Hal ini terkuak dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta bekerja sama dengan Balai Nilai Budaya wilayah Papua dan Papua Barat di Hotel Horison Jayapura, Papua, Rabu (5/12). Dalam FGD itu, Anton Wibisono dari Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta mengatakan, alasan noken Papua diajukan untuk disahkan sebagai warisan budaya dunia karena terancam globalisasi.

Globalisasi menimbulkan berbagai macam ancaman. Berbagai ancaman itu bisa saja dari Sumber Daya Alam (SDA) tapi juga dari Sumber Daya Manusia (SDM). Bertolak dari itu, noken perlu dilestarikan dan dijaga sebagai suatu budaya turun temurun dari leluhur orang Papua. Anton Wibisono menuturkan, noken Papua lulus nominasi warisan budaya tak benda yang sudah diakui dan disahkan oleh UNESCO sejak 4 Desember 2012 di Paris, Perancis.

Melalui kerangka acuan FGD yang diterima, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, globalisasi dunia saat ini disamping menciptakan transformasi sosial tapi juga hubungan baru antara masyarakat. Selain itu, menimbulkan fenomena dan ancaman-ancaman terhadap perusakan warisan budaya takbenda, khususnya kurangnya sumber daya untuk melindungi warisan tersebut.

Menyadari hal itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk melindungi noken sebagai warisan budaya takbenda dengan mendaftarkannya warisan budaya Indonesia termasuk noken dalam daftar warisan budaya tak benda Unesco. Noken telah diusulkan pemerintah Indonesia melalui kemenrian pendidikan dan pariwisata pada 2011 untuk masuk dalam daftar warisan budaya tak benda Unesco. Tas tradisional asal Papua ini diusulkan karena membutuhkan perlindungan mendesak.
Kepala Kantor Balai Nilai Budaya wilayah Papua dan Papua Barat di Jayapura, Apollo Marisan mengaku, FGD yang digelar merupakan implikasi dari penetapan noken sebagai warisan dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO di Paris, Perancis sejak Selasa, 4 Desember 2012.

Noken adalah aspek paling mendukung karena merupakan salah satu budaya orang Papua. Impilikasi dari penepatan itu, salah satunya adalah membangun diskusi. Diskusi bertujuan untuk memperoleh beberapa konsep yang diharapkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cq Direktorat Internalisasi Nilai dan Dipolomasi Budaya.

Dari konsep yang dihasilkan, kata Marisan, selain dibawa ke Jakarta, konsep itu juga akan dititipkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua agar kedepan bagaimana pemerintah mengambil langkah untuk dapat dapat mewujudkan noken sebagai warisan budaya khusus. “Mungkin ada perda (peraturan daerah) yang akan mengakomodir itu sebagai salah satu aksi dimana dalam rangka pelestarian noken ini. Dengan demikian akan berdampak luas, baik secara ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, masih banyak hal-hal yang terkandung dalam noken ini yang perlu diangkat ke permukaan dalam rangka pembinaan generasi muda guna pembinaan karakter sebagai jati diri bangsa. Marisan menambahkan, Balai Nilai Budaya wilayah Papua dan Papua Barat mengajukan noken ke UNESCO untuk mendapat pengakuan internasional sejak tahun 2011.

Naga Biniluk, salah satu pengrajin noken asal Kabupaten Tolikara, Papua, yang hadir dalam FGD mengatakan rata-rata warga Tolikara membuat noken untuk dijual. Hasil dari penjualan, digunakan untuk membiayai sekolah dari anak-anaknya. “Kami di Tolikara itu buat noken untuk biaya sekolah dari anak-anak kami mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi,” ungkapnya. Naga menuturkan, bahan yang digunakan untuk membuat noken berasal dari kulit pohon hutan dan tali hutan. Salah satu jenis pohon yang biasanya diambil lalu digunakan kulitnya untuk noken adalah pohon genemo.
Sementara, pewarna noken, ia mengaku warga Tolikara biasanya menggunakan beberapa jenis buah hutan. Diakhir kesaksian Naga, ia berharap dengan lulusnya noken sebagai nominasi warisan budaya dunia, para pengrajin noken diperhatikan dan diberdayakan. Mereka (pengrajin noken) juga diharapkan agar difasilitasi. Generasi muda juga diharapkan menyukai dan dapat membuat noken.

Ketua Komunitas Noken Papua (Konopa), Marshel Suebu mengatakan, untuk melestarikan noken, pihaknya telah berupaya membentuk komunitas. Komunitas berhasil dibentuk dengan Komunitas Noken Papua (Konopa). Kemudian, komunitas ini berupaya untuk mendapatkan lebel penjualan noken untuk ditetapkan di hasil karya noken yang sudah dibuat untuk siap dipasarkan. “Nama lebelnya sudah didapatkan dari kementrian hukum dan HAM Republik Indonesia,” ujarnya.

Komunitas ini baru dibentuk tahun 2012 ini, bertepatan dengan upaya pemerintah pusat mendorong noken untuk menjadi warisan budaya dunia. Semenjak Konopa terbentuk, banyak noken yang sudah dibuat dan dipasarkan. Menurut Marshel, noken Papua perlu dijaga dan dilestarikan karena merupakan sejumlah simbol dan makna. Diantaranya, sebagai simbol kejujuran, simbol persatuan dan kedamaian. Selanjutnya, bermakna kesuburan bagi kaum wanita.

Tetapi, kata dia, sampai saat ini, banyak orang terutama generasi muda masih beranggapan bahwa noken adalah hal yang biasa tak bermakna dan memiliki symbol tertentu. “Sampai sekarang masih banyak orang anggap noken sebagai hal yang biasa. Tidak bermakna dan memiliki symbol tertentu,” tuturnya. Dia menambahkan, ketika nilai-nilai dan symbol-simbol serta nilai-nilai yang terkandung dalam noken diketahui, diharapkan disampaikan ke khayalak umum agar diketahui baik Indonesia maupun dunia luar tahu bahwa noken Papua sangat penting.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Everth Merauje mengatakan berbicara tentang noken berarti tidak terlepas dari harga diri orang Papua. “Bagi orang Papua, kalau harga dirinya diganggu, pasti dia mengamuk dan berontak,” cetusnya. Everth menilai, noken merupakan salah satu kearifan lokal. Untuk itu, noken perlu dijaga dan dilestarikan. Indentifikasi jenis-jenis noken juga penting untuk dilakukan. Everth berjanji, kedepan pihaknya akan mengupayakan noken sebagai satu item pariwisata.

Pantauan tabloidjubi.com, dalam Focus Group Discussion yang digelar oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta bekerja sama dengan Balai Nilai Budaya wilayah Papua dan Papua Barat di Hotel Horison Jayapura, dihadiri oleh pengrajin noken di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Turut hadir dalam diskusi itu, sejumlah instansi terkait, akademisi dan mahasiswa. (Jubi/Musa)

Penulis : Musa Abubar | Wednesday, December 5th, 2012 | 19:53:28, Jubi

December 5, 2012 0

Tua Adat Benny Wenda dari West Papua Bercerita Ketidakadilan di Tanah Leluhurnya

Benny Wenda dan Melinda di Guyana, Amerika Selatan

Beberapa berita dalam bahasa Inggris yang diliris beberapa hari terakhir menyatakan Benny Wenda, Sekretaris Jenderak Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DeMMAK) dan pimpinan Free West Papua Campaign bertemu dengan Kepala Negara Guyana dan beberapa Kepala Suku di negara tersebut.

Dalam lawatan kedua kali ini Benny Wenda berterimakasih kepada masyarakat dan pemerintah Guyana atas sambutan dan persahabatan selama ini dan dukungan yang telah diberikan rakyat Guyana.

Benny Wenda dalam kunjungan keduanya ini melakukan pembibcaraan-pembicaraan intensif dengan berbagai Kepala suku. Demikian laporan singkat dari berbagai sumber.

Naskah asli dapat disimak di:

December 5, 2012 0

Bawa Dokumen OPM, Seorang Pemuda Diamankan

JAYAPURA [PAPOS] – Razia yang dilakukan oleh gabungan TNI/Polri di pertigaan Jalan Gilime Kabupaten Tolikara, Senin (3/12) lalu, berhasil mengamankan salah seorang pemuda berinisial YW, yang kedapatan membawa dokumen-dokumen Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sebilah pisau.

Kapolres Tolikara, AKBP Alexander Louw saat dikonfirmasi Papua Pos semalam, membenarkan YW diamankan di Polres Tolikara sebab saat razia gabungan TNI/Polri di pertigaan Gilime Kabupaten Tolikara, kedapatan membawa dokumen OPM dan juga sebilah pisau. ”Bersangkutan diamankan ketika kami menggelar razia gabungan TNI/Polri dan BKO Brimob,” katanya.

Lanjutnya, pemuda itu diamankan sekitar pukul 13.30 Wit saat mobil yang dikendarai YW melintas dan diperiksa oleh anggota. Saat ini bersangkutan sedang diperiksa secara intensif atas keterlibatannya dengan kelompok OPM.

Razia itu dilakukan untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Tolikara dan mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan dalam Cipta Kondisi Kalender Kamtibmas.

“Razia seperti ini akan tetap dilakukan gabungan TNI/Polri secara berkesinambungan mulai dari tanggal 26 November 2012 hingga jelang dan sesudah Tahun Baru 2013,” tukasnya. [tom]

Terakhir diperbarui pada Selasa, 04 Desember 2012 23:59

Selasa, 04 Desember 2012 23:57, Ditulis oleh Tom/Papos

December 4, 2012 0

Pekerja Bangunan Ditembak OPM di Tiom

WAMENA [PAPOS] – Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Lanny Jaya kembali berulah. Jika sebelumnya, Polsek Pirime diserang dan menewaskan 3 anggota polisi, kini seorang pekerja bangunan meninggal dunia setelah ditembak, tidak jauh dari Koramil 1702 Kota Tiom.

Informasi yang berhasil dihimpun Papua Pos, korban diketahui bernama Ferdi Turuwalo yang sehari-harinya bekerja sebagai pekerja bangunan. Saat kejadian, diketahui ia hendak pergi ke pasar. Di tengah jalan, korban ditembak oleh orang tidak dikenal tepat di belakang SDN Tiom, sekitar 200 meter dari Kormail 1702 Jayawijaya, Tiom.

Kelompok sipil bersenjata menembaknya hingga mengenai bagian kepala belakang tebus dahi menyebabkan korban meninggal di tempat namun jenazahnya sudah disemayamkan di Mapolsek Tiom dan sekitar pukul 16.00 Wit jenazah dievakuasi menuju Wamena dengan menggunakan Helikopter TNI setelah gabungan TNI/Polri melakukan pengejaran di kota dan berhasil memukul mundur keluar kota Tiom menuju hutan.

Dandim 1702, Letkol Inf. Yusuf Sampe Toding yang saat kejadian berada di Koramil bersama sejumlah anggota, langsung mendatangi arah suara tembakan. Begitu tiba di TKP, rombongan Dandim ditembaki oleh orang tidak dikenal dari atas ketinggian. Pasukan pun membalas tembakan tersebut.

Setelah aksi tembak berhenti, korban langsung dievakuasi menuju Polsek Tiom oleh patroli polisi dan anggota Brimob yang ditugaskan di Lanny Jaya sejak penyerangan Polsek Pirime pekan lalu. Korban kemudian dievakuasi ke Wamena menggunakan helikopter milik TNI AD dan selanjutnya dibawa ke RSUD Wamena untuk divisum.

Kapolres Jayawijaya, AKBP F. S. Napitupulu kepada wartawan mengatakan, pukul 08.30 Wit, korban sebagai juru masak karyawan pembangunan sekolah dasar, pagi-pagi ke pasar untuk belanja. Saat di Jalan Bokom, dia ditembak dekat kantor DPRD lebih kurang 500 meter. “Korban sipil, suku Toraja, terkena tembak di bagian pelipis,” kata Kapolres.

Setelah penembakan, lanjutnya, aparat langsung melakukan pengejaran namun dihujani tembakan sehingga terjadi kontak senjata sekitar 10-15 menit.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gde Sumerta Jaya, SiK saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Senin (3/12) mengemukakan, kelompok sipil bersenjata itu diduga masih kelompok yang sama pada penyerangan Polsek Pirime.

Berhasil memukul mundur kelompok sipil bersenjata menuju hutan, kata I Gde, untuk sementara situasi dan kondisi Distrik Tiom dan sekitarnya sudah kondusif. Masyarakat sudah kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Namun kelompok sipil bersenjata itu berhasil menghambat masuknya bahan makanan dari Wamena menuju Kabupaten Lanny Jaya.

Diakui I Gde, kelompok sipil bersenjata ini selain berhasil menghambat bahan makanan masuk Lanny Jaya juga memutuskan jembatan utama penghubung perjalanan Wamena-Lanny Jaya sehingga mengakibatkan roda perekonomian menjadi terhenti. Seorang ibu yang akan melahirkan juga tidak bisa melakukan perjalanan menuju rumah sakit Tiom sehingga apa yang diperbuat oleh kelompok sipil bersenjata itu sudah sangat meresahkan.

Masuknya kelompok sipil bersenjata ke Kota Tiom saat gabungan TNI/Polri melakukan pengejaran pada kelompok sipil bersenjata itu, dinilai cukup berani.

Lanjutnya, terkait masuknya kelompok sipil bersenjata ke tengah Kota Tiom, Kepolisian Polda Papua menurunkan 1 SST Brimob Jayapura yang akan menuju Wamena bergabung dengan tim gabungan TNI/Polri.

Sebelumnya Polda Papua telah menurunkan sebanyak 2 SST Brimob, 1 SST Batalyon 756 dan 1 regu Timsus Polda Papua serta personil TNI/Polri organik. Diperkirakan kelompok sipil bersenjata berjumlah 100 orang dengan dilengkapi senjata api 20 pucuk yang diperoleh dari rampasan atau curian.

“Kelompok ini diduga nekat melakukan aksinya karena sudah melakukan kolaborasi dengan RM, FW, YT yang sudah sangat meresahkan. Pihak keamanan tetap akan melakukan penegakan hukum atas kelompok sipil bersenjata tersebut sebab kelompok ini sudah tidak menghiraukan lagi hasil rapat Pemda dengan tokoh-tokoh masyarakat di Tiom,” tandasnya. [rico/tom]

Terakhir diperbarui pada Selasa, 04 Desember 2012 00:09

Selasa, 04 Desember 2012 00:08, Ditulis oleh Rico/Tom/Papos

December 4, 2012 0

Raja Tanah Papua Siap ke Sidang PBB

JAYAPURA – Lahirnya Raja Tanah Papua pada Rabu, 11/10 lalu, dengan raja bernama Alex Mebri Meden Yansu Meiran, yang ditandai pengukuhan dan proklamasi, terus ditindaklanjuti.

Setelah dibentuknya Badan Kabinet (Menteri), penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) , undang-undang (UU) sebagai landasan konstitusi Negara, maka langkah selanjutnya diagedankan pada Minggu depan, Raja Alex Mebri Meden Yansu Meiran beserta 25 Menterinya menghadiri sidang umum PBB.

Demikian ditegaskan Raja Alex Mebri Meden Yansu Meiran kepada Harian Bintang Papua via ponselnya, Senin, (3/12). Meski demikian, sebelum pihaknya menghadiri sidang PBB, terlebih dahulu akan menghadiri panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kepengurusan kenegaraan yang akan dibahas bersama dengan Presiden SBY bersama sejumlah Menteri Kabinet Bersatu. “Kami juga akan bertemu dengan Raja Hamengku Buwono di Jakarta untuk membahas mengenai kerajaan di Papua,” terangnya.

Lanjutnya, hal yang akan dibahas dalam sidang PBB nantinya, selain terkait ADART, Kabinet, yang sekaligus dikukuhkan secara dunia internasional mengenai undang-undang penguatan kerajaan di Tanah Papua. Disamping itu pula akan membahas secara khusus mengenai persoalan kesejahteraan rakyat Papua. Ditambahkannya, sekembalinya pihaknya dari sidang umum PBB, agenda berikutnya adalah melakukan pengukuhan raja-raja bumi Nusantara di Tanah Papua. Hal ini guna segera roda pemerintahan kerajaan Raja di Tanah Papua segera dilaksanakan demi mensejahterakan rakyat Papua.

Dirinya menyayangkan sikap dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mana tidak mengindahkan perintah dari Mengkpolhukam untuk segera membunyikan Gong di seluruh Tanah Papua bahwa Raja Tanah Papua sudah ada, dan itu harus diperkuat dengan Perdasus.

Dijelaskannya, hadirnya Raja Bumi Tanah Papua tidak lain adalah amanat dari Tuhan untuk penggenapan Firman Tuhan, bahwa Papua dan segala bangsa telah merdeka secara jasmani dan rohani, dan Papua sebagai ‘Tanah Perjanjian’ yang kelak memberikan makan bagi segala bangsa serta Papua berdiri atas nama Indonesia dan dunia.

Hal tersebut, kata Raja Alex Mebri, itu akan umumkan ke Papua dan seluruh dunia bahwa masalah Papua sudah selesai, Papua sudah merdeka secara jasmani dan rohani, jadi siapa yang memperjuangkan kemerdekaan di atas tuntutan merdeka sebagaimana sekarang ini, maka mereka akan dikutuk.
Ditegaskannya, saat ini bangsa Papua tidak dijajah dan ditindas oleh bangsa manapun, tapi dijajah dan ditindas oleh Iblis, untuk itu seharusnya semua harus sadar untuk bertobat dan berbalik ke jalan yang benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya Tuhan dapat menurunkan emas di setiap daerah, supaya setiap suku bangsa bisa menikmati berkah dan rahmat dari Tuhan.

Menurutnya, Papua merupakan pusat dunia sebab Tuhan memberikan tanah Papua yang kaya dan tanah Papua yang bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam secara sempurna, sementara di Negara lain tidak menyaksikan matahari terbit dan terbenam sebagaimana yang terjadi di Papua.

Terkait dengan itu, dirinya mengajak semua warga suku bangsa termasuk TPN OPM untuk bergabung membangun Papua , jangan tinggal di hutan karena itu tindakan tersesat yang merugikan diri sendiri. Semua anak bangsa mari membangun Papua dengan berlandaskan hukum Allah.

Khusus untuk Bendera Bintang Kejora (BK) atau Bintang Fajar, harus disadari bahwa itu merupakan 7 kunci maut yang diberikan Iblis Lusifer yang kenyataannya membawa akibat bagi banyak rakyat yang meninggal, sementara Bendera Raja adalah bendera yang menggambarkan 5 corak 1 bintang yang menggambarkan manusia berdiri di 4 penjuru dan bintang di tengah yang artinya Hati Allah yang memberikan kedamaian, berkat dan anugerah serta keselamatan bagi semua orang.

“Saya sudah jalan ke berbagai Negara dan mereka siap untuk membantu anggaran untuk membangun Papua melalui raja-raja yang ada di Papua. Hongkong sudah positif membantu $ 777 T, dana itu nanti dikelola raja-raja. Ingatlah, bahwa kita sudah merdeka, ini adalah penggenapan Firman Tuhan. Jangan coba-coba secara daging dan jangan melawan Tuhan,” tukasnya. (nls/don/l03)

Selasa, 04 Desember 2012 09:21, Binpa

December 4, 2012 0

Satu Warga yang Ditangkap di Papua adalah DPO Kasus Makar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim gabungan Polri dan TNI telah menangkap tujuh orang terkait sejumlah aksi yang terjadi di Papua belakangan ini.

Dari tujuh orang tersebut, ternyata satu diantaranya merupkan DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus makar yang terjadi tahun 2010.

Sebelumnya, tim gabungan TNI-Polri, menangkap satu orang berinisial YW di Pirime setelah terjadinya kasus penyerangan Markas Polsek Pirime yang mengakibatkan tiga anggota Polri meningga dunia, Selasa (27/11/2012).

Kemudian, Kamis (29/11/2012) tim gabungan Polri menangkap enam orang berinisial JTT, KW, LK, TW, GK, dan TT.
“Dari pengembangan yang dilakukan bahwa dari ke tujuh orang yang diamankan pada dua hari tersebut, telah ditetapkan satu tersangka atas nama JTT. Yang Bersangkutan adalah merupakan DPO kasus makar yang terjadi tahun 2010, di wilayah Bolakme Kabupaten Jayawijaya,” ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2012).

Saat ini JTT dilakukan penahanan di Polres Jayawijaya. Sementara lima orang lainnya yang juga ikut ditangkap bersama JTT sudah ditetapkan pula sebagai tersangka, tetapi kelimanya tidak dilakukan penahanan dan hanya dikenakan wajib lapor saja.

Alasan lain yang menyebabkan kelimanya tidak dilakukan penahanan, dalam proses pengambilan keterangan kelima orang tersebut juga besifat koopertif.

“Yang enam tersangka kemarin pada saat dilakukan penangkapan, pada mereka juga menemukan bendera dari organisasi terlarang yang ada di Papua,” ungkapnya.

Penulis: Adi Suhendi | Editor: Anwar Sadat Guna Tribunnews.com

December 4, 2012 0