Residivis Ditembak Mati, Manokwari Rusuh

JAYAPURA [PAPOS] – Timotius AP, seorang residivis lapas Manokwari ditembak mati oleh polisi. Ia merupakan terpidana kasus pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan. Akibat penembakan tersebut, Manokwari bergejolak dan kerusuhan pun pecah, Rabu (5/12). Dua pos polisi dibakar, warung dan toko dijarah.

Kronologis kejadian sesuai informasi yang diperoleh Papua Pos, Selasa (4/12) sehari sebelum kerusuhan, anggota Polsek Kota Manokwari memperoleh info bahwa DPO terpidana bernama Timotius AP sedang berada di rumah mertuanya di Jalan Baru Manokwari. Ketika hendak ditangkap Timotius A,P melarikan diri dengan motor Yamaha Mio sehingga petugas mengejar hingga ke Pantai Maripi.

Saat itu, ada barang terpidana jatuh dan dia berhenti hendak mengambil barang itu. Melihat Timotius yang sedang mengambil barang yang jatuh, tidak disia-siakan oleh petugas yang langsung memberi peringatan dengan kata-kata agar ia menyerahkan diri.

Bukannya menyerah, Timotius justru mengarahkan pistol rakitan yang dibawanya kepada petugas. Karena merasa terancam, terpaksa petugas melepaskan tembakan dengan maksud untuk melumpuhkannya dan mengenai pinggang.

Setelah roboh, petugas memeriksa keadaannya dan langsung dilarikan ke RS AL guna mendapatkan pertolongan dan perawatan intensif. Namun sekitar pukul 18.00 Wit, DPO terpidana itu dinyatakan tidak tertolong jiwanya oleh petugas medis yang menanganinya.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (5/12) mengemukakan, akibat dari kejadian itu sekitar pukul 10.30 Wit massa mengarak jenasahnya ke Mapolres. Namun dalam perjalanan massa disekat oleh pasukan Dalmas sehingga massa anarkis dan merusak warung-warung di sekitar Pelabuhan Manokwari yang sempat memacetkan arus lalu lintas.

Katanya, massa juga melakukan aksi anarkhis dengan memalang Jalan Yos Sudarso Sanggeng sehingga aktifitas lalulintas pun terhenti. Selain memalang jalan, massa juga melakukan pembakaran ban. Massa juga membakar Pos Polisi Sanggeng dan Pospol Lantas Manokwari Kota karena tidak terima Timotius ditembak mati.

Massa yang rusuh menuju Polres Manokwari sambil mengarak peti jenasah residivis DPO itu, berhasil dipecah oleh tim gabungan TNI/Polri. “Massa berhasil dipecah oleh bantuan Brimob dan TNI sehingga jenasah dibawa kembali pulang ke rumahnya,” ujar I Gede.

Dijelaskan I Gede, Timotius AP adalah penjahat yang terkenal dengan beberapa rentetan kejahatan dan sangat licin seperti belut karena berkali-kali ditahan, berkali-kali pula bisa lari dari Lapas di Kampung Ambon Manokwari itu.

Pada tahun 2012, katanya, Timotius melakukan tiga tindak pidana antara lain kasus pencurian dengan kekerasan dua kali dan divonis 9 dan 6 tahun. Di tahun yang sama dia melakukan tindak pidana pemerkosaan dan divonis 3 tahun.

Di samping itu, masih ada 7 laporan polisi terkait kasus yang dilakukannya yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian berat, penganiayaan dan pengeroyokan. Selain itu dia berkali-kali kabur dari lapas Manokwari.

“Yang pertama pada pertengahan Juli 2012 dan berhasil ditangkap oleh petugas Polres pada tanggal 13 September 2012. Dia kembali kabur pada tanggal 16 September 2012,” katanya.

Namun setelah insiden rusuh itu, lanjutnya, situasi Kota Manokwari berangsur pulih dan normal kembali. Para tokoh adat dan tokoh agama ikut membantu pemulihan situasi di Manokwari. Kapolda Papua pun turun ke Manokwari untuk ikut membantu pemulihan situasi, serta berkoordinasi dengan para tokoh agama, adat dan masyarakat.

“Situasi Kota Manokwari berangsur karena campur tangan tokoh adat dan tokoh agama yang ada di sana,” kata I Gede. [tom]

Terakhir diperbarui pada Kamis, 06 Desember 2012 00:02

Rabu, 05 Desember 2012 23:12m Ditulis oleh Tom/Papos

December 7, 2012 0

Situasi Keamanan di Fakfak Bergeser Dari Level C Menjadi Level A

Fakfak — Kapolres Fakfak AKBP. Rudolf Michael menyakatkan, situasi keamanan di Fakfak telah bergeser dari level C atau aman, menjadi level A alias rawan. Dimana level A, merupakan sebuah ukuran tertinggi untuk kondisi keamanan suatu daerah atau disebut kondisi keamanannya adalah tidak aman.

“Dahulu mungkin benar anggapan kita bahwa, situasi Fakfak aman-aman saja. Namun seiring perkembangan jaman, paradigma itu telah bergeser,”

ujar Kapolres pada acara tatap muka antara Kapolres Fakfak dan Komandan Kodim 1706 Fakfak dengan seluruh elemen masyarakat se Kabupaten Fakfak di Aula Anton Sudjarwo, Mapolres Fakfak, belum lama ini.

Menurutnya, berdasarkan data nyata yang dihimpun Polres Fakfak, ternyata, sangkaan meleset. Kondisi Fakfak yang dulu aman atau dalam istilah Kepolisian berada dalam level C, kini bergeser menjadi level A. Artinya, Fakfak kini sudah tidak aman lagi.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kapolres, dari Januari sampai Oktober 2012, telah terjadi 209 kejadian atau lebih kurang 20 kejadian gangguan keamanan tiap bulan. Kapolres juga menyampaikan, bahwa minuman keras menempati rangking pertama dan utama, penyebab terjadinya tindak pelanggaran, disusul judi.

“Hampir pada kejadian pelanggaran keamanan atau pada kecelakaan lalu lintas, penyebab utamanya adalah minuman keras. Padahal, sampai saat ini, polisi telah memusnahkan lebih dari sebelas ribu ton miras,”

kata Kapolres.

Untuk itu Kapolres meminta peran aktif masyarakat untuk turut membantu menciptakan kondisi keamanan Fakfak, yang kembali kondusif, dimana bukan saja aparat Kepolisian atau TNI, namun seluruh komponen masyarakat. (Jubi/Stendy Teriraun)

Thursday, December 6th, 2012 | 23:11:47, TJ

December 7, 2012 0

Lantamal Ajukan Bantuan Kapal ke DPRP

Jayapura — Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) X Jayapura mengajukan bantuan kapal ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), guna menunjang tugas mereka.

Komandan Lantamal X Jayapura, I Gusti Putu Wijamahaadi mengatakan, di tahun 2013 mendatang pihaknya mengajukan pengadaan satu buah kapal ke DPRP, namun pihaknya belum tahu apakah disetujui atau tidak.

“Kebutuhan armada di Papau masih banyak dan kami yakin pemerintah tak bisa memenuhi. Sepanjang Otsus Papua bari tahun ini kami minta bantuan pengadaan kapal ke gubernur dan DPRP untuk pengamanan wilayah. Kami sudah maju dan hubungi pak Nason Uti Anggota Komisi C DPRP. Namun kami belum tahu hasilnya,”

kata I Gusti Putu Wijamahaadi, Jumat (7/12).

Menurutnya, pihak Lantamal membutuhkan lebih dari 10 kapal jenis KRI untuk memantau pelanggaran di perairan Papua. Jika KRI tersebut terpenuhi maka akan dilakukan penempatan kapal dibeberapa wilayah seperti Jayapura, Sarmi, Manokwari, Mamberamo dan Serui.

“Saat ini kami hanya memiliki dua KRI yakni Phyton dan Kalakay. Untuk wilayah Papua di Utara sini kan tidak terlalu banyak pelanggaran yang terjadi sehingga hanya ditempatkan dua kapal. Tapi untuk wilayah Selatan Papua banyak KRI ke sana mencegah pelanggaran. Jadi patrolinya terbatas, tidak jauh-jauh,”

ujarnya.

Ia mengklaim sepanjang tahun ini beberapa pelanggaran terjadi di perairan Papua. Salah satunya tentang isu transfer ikan ditengah laut yang dilakukan oleh nelayan Thailand dan Filipina, serta banyaknya imigran gelap misalnya dari Selandia Baru, Rusia dan Timur Tengah.

“Di laut hampir tidak ada pelanggaran yang serius kecuali isu transfer ikan di tengah laut dan isu di Jayapura terkait orang asing. Tapi harus diwaspadai, orang asing tidak hanya lewat, tapi mereka mencari data. Itu yang bahaya buat kita,”

jelasnya.

Dari PNG lanjut dia, yang kerap diselundupkan adalah vanili yang kadang dicegat disekitar perairan Jayapura.

“Speed boat penyelundupan ikan juga banyak digunakan dari PNG. Lantamal di sini bukan operasi, hanya mendukung KRI yang melakukan pengisian bahan bakar. Pengoperasian pelanggaran laut itu tugas Gugus Keaamanan Laut (Guskamla) yang ada di Biak,”

tandas I Gusti Putu Wijamahaadi. (Jubi/Arjuna)

Friday, December 7th, 2012 | 16:09:48, TJ

December 7, 2012 0

Kontras dan BUK: Ketidakadilan, Trauma dan “Luka Dalam” Masih Ada di Papua

Jayapura — Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) Papua dan Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) merilis, sejak tahun 1967 hingga kini kasus pelanggaran HAM masih bertumpuk, tanpa diproses sesuai hukum yang jelas.

Disebutkan, masyarakat Papua masih mengalami rasa ketidakadilan, luka mendalam dan trauma.

Selanjutnya, seperti dalam rilis yang diterima tabloidjubi.com di Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Jumat (7/12) siang, disebutkan tiga pelanggaran HAM berat, yaitu Abepura Berdarah tahun 2000, Wasior tahun 2000 dan tahun 2003 di Wamena.

Abepura berdarah, terjadi dinihari 7 Desember 2000, sekitar pukul 01.30 waktu Papua, berawal dari penyerangan oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap mapolsekta Abepura, jalan Dewi Sartika, sekitar 20 kilometer dari jantung Kota Jayapura.

Dalam insiden itu, Bripka Petrus Eppa tewas bersama tiga warga sipil. Sekitar 100 meter dari Mapolsekta Abepura, rumah toko (ruko) dibakar, selanjutnya OTK membunuh kesatuan pengamanan (satpam) dinas otonom Kotaraja.

Pada hari yang sama, sekitar pukul 02.30 waktu Papua, dilakukan penyisiran di tiga asrama mahasiswa di Abepura, yaitu asrama mahasiswa Ninmin, asrama Yapen Waropen dan asrama mahasisw Ilaga, serta pemukiman warga sipil di Abepura Pantai, Kotaraja dan Skyline. Saat itu Kapolda Papua adalah Brigjend Polisi Moersoertidarmo Moerhadi D.

Dalam penyisiran di Skyline, Elkius Suhuniap tewas. Sedangkan, John Karunggu dan Orry Dronggi dari asrama Ninmin tewas akibat penyiksaan di Polres Jayapura.

Tahun 2005, Komnas HAM membentuk KPP HAM Abepura. Dalam penyelidikan, terdapat 25 pelaku. Namun jaksa agung MA, Rachman dan Komisi II DPR RI menetapkan Kombes Polisi Johny Wainal Usman sebagai Komandan Satuan Brimob Polda Papua dan AKBP Daud Sihombing sebagai pengendali dan pelaksana perintah operasi.

“Namun dalam proses mendorong kasus tersebut dalam sidang perdana, dalam berkas tidak dicantumkan kondisi, dan kerugian korban. Akibatnya tak ada rehabilitasi dalam berkas pidana dan tidak ada keadilan bagi korban,”

kata Kordinator Kontras Papua, Olga Helena Hamadi.

Sebenarnya, seperti dalam rilis Kontras dan BUK, pelaku berjumlah 25 orang, tetapi disebutkan hanya dua orang. Sementara korban yang berjumlah 105 orang yang dijadikan saksi hanya 17 orang.

Kontras dan BUK menilai, proses peradilan Abepura berdarah 2000 sarat dengan cacat hukum. Mirisnya, seperti dalam rilis, korban tidak diakui sebagai korban walaupun enam korban tewas dalam penyiksaan.

“Sampai saat ini mereka trauma dan luka dalam.”

Peradilan yang dinilai cacat hukum, menyebabkan ketidakpercayaan korban pada hukum. Kekerasan jusrtu mendatangkan luka mendalam.

Pada 8 dan 9 September 2005 di Makasar, Sulawesi Selatan, Majelis Ad Hoc HAM kasus Abepura memvonis bebas Brigjend Polisi Johny Wainal Usman dan Kombes Polisi Daud Sihombing karena dinilai tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM di Abepura.

BUK dan Kontras mendesak Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat Wasior dan Wamena karena proses hukum masih tidak jelas di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM Jakarta dan menjelaskan kepada korban sejauh mana tahapannya.

Kontras dan BUK juga mendesak gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk mendorong evaluasi resmi atas kebijakan keamanan di Papua dan menolak pasukan organik dan non organik serta rasionaliasasi jumlah TNI/Polri di Papua yang akan mengakibatkan korban-korban baru.

Kontras dan BUK juga meminta agar menghentikan penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembungkaman demokrasi dan lainnya terhadap warga sipil Papua. (Jubi/Timo Marten)

Friday, December 7th, 2012 | 15:18:40, TJ

December 7, 2012 0

Lambert Tak Mau Persulit Dany Kogoya

JAYAPURA – Pernyataan Dany Kogoya yang menyeret Koordinator TPN-OPM, Lambert Pekikir atas aksi-aksi yang dilakukan Dany Kogoya dan kelompoknya, ternyata tidak ditampik oleh Lambert Pekikir, namun Lambert menyampaikan bahwa tanggung jawabnya adalah sebagai koordinator secara struktur organisasi.

Beberapa hari lalu, tersangka kasus pembantaian di Nafri pada 1 Agustus 2011, Dany Kogoya, kepada wartawan menyampaikan bahwa aksi yang dilakukannya tersebut berdasarkan perintah dari pimpinan TPN-OPM, Lambert Pekikir, Dany juga menyebut Lambert yang bertanggung jawab terhadap aksi tersebut.

“Saya bisa pahami alasan Dany menyampaikan pernyataan itu, saya tahu posisi dia seperti apa saat ini, saya tidak bantah itu, saya tidak mau mempersulit dia, sebagai Koordinator saya berada diatas Dany secara struktur, tetapi diatas saya ada pimpinan lain, kalau mau tangkap saya, silahkan tangkap dulu pimpinan saya,” ujar Lambert kepada Bintang Papua, Rabu (5/12) kemarin. Pimpinan yang dimaksud oleh Lambert Pekikir adalah, Jacob. H Prai, Prai saat ini berada di Malmo, Swedia,

”Saya ditunjuk sebagai Koordinator umum TPN-OPM di Tanah Air oleh Tuan Jacob Prai, dan berdasarakan penunjukkan dari Tuan Prai, saya menunjuk beberapa orang sebagai bagian dari organisasi, salah satunya adalah Dany Kogoya yang pada saat itu saya tunjuk sebagai Juru Bicara, dan itulah posisi secara struktural,”

tambah Pekikir.

Lambert juga memberikan penjelasan terkait perintah yang diberikannya kepada Dany Kogoya,”Secara organisasi Dany adalah Juru bicara, perintah yang diberikan kepada Dany adalah untuk melakukan konsolidasi dan bukan perintah operasi, karena berdasarkan perintah dari atas, kami diminta untuk melakukan konsolidasi, bukan operasi,” ujarnya.

Lambert tidak ingin berpolemik terkait kebenaran pernyataan Dany Kogoya tersebut, dirinya menyampaikan bahwa,”Saya sangat memaklumi pernyataan tersebut, seandainya saya berada dalam posisi Dany, saya juga akan menyampaikan seperti itu,” kata Lambert. (bom/bom/l03)

Kamis, 06 Desember 2012 09:23, Binpa

December 7, 2012 0

Residivis Tewas Ditembak, Manokwari Lumpuh 11 Jam

Manokwari—Seorang residivis Lapas Manokwari,Papua Barat bernama Timotius Ap yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manokwari, tewas tertembak aparat kepolisian. Akibat penembakan terhadap korban yang terjadi tanggal 3 Desember 2012, tepatnya di Maripi Pantai, membuat Kota Manokwari sempat lumpuh kurang lebih 11 jam.

Keluarga Timutius Up tidak terima atas tertembaknya saudara mereka yang dilakukan oleh satuan buser polsek Sanggeng, mengamuk sehingga membuat situasi kota Manokwari megalami kelupuhan dari jalan Yosudarso dan jalan merdeka. Bahkan keluarga korgan juga menutup beberapa ruas jalan nenuju kota hal ini membuat kedaraan yang akan kekota mengalami kesulitan, peristiwa ini berlangsung cukup lama. “Di samping menutup beberapa ruas jalan mereka juga melakukan orasi di sekitar peti jenaza yang mereka letakan di atas jembatan sahara, tepanya di jalan Yosudarrso.

Karena tuntunan keluarga tidak terpenuhi makanya masa terpaksa melakukan tindakan anarkis dengan melempari beberapa toko dan rumah warga di sekitar tempat mereka berorasi.

Tepanya jam 09.30 WIT Rabu (5/12) masa membahwa peti jenaza menujuh kantor gubernur guna memintah pertanggujawaban atas meninggalnya saudara mereka yang ditembak oleh satuan buser, kemarin. Aksi mereka ini selain melepar rumah warga dan beberapa fasilitas kantor pemerintahan juga menjadi amukan masa mereka juga membakar pos polisi di depan pasar sanggeng manokwari dan kantor KP3LAUT , serta dua unit motor dan satu unit mobil di rusak masa.

Massa juga melakukan penjarahan di beberapa tempat yakni destro yang berlokasi di jalan ciliwung yang mana baju dan celana raip di jarah massa dan satu konter di samping pasar tingkat sanggeng juga menjadi korban penjarahan. Dalam aksi ini kerugian yang di alami korban berkiisar ratusan juta.

Kapolda: Penembakan Timotius Sudah Sesuai Prosedur

Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian meminta Kapolsek Sanggeng Kabupaten Manokwari untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penembakan seorang residivis yang bernama Timotius Ap. Hal ini diungkapkannya kepada wartawan ketika ditemui di Hanggar Fix Wing Polda Papua Rabu (05/12).

Menurutnya, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengklaim bahwa tertembaknya Timotius Ap sudah sesuai prosedur karena melawan aparat. Yang mana diketahui bahwa Timotius Ap merupakan seorang residivis dari kasus perampokan dan kekerasan.

Selain itu, pihaknya juga mengklaim bahwa kepolisian mengamankan barang bukti senjata rakitan milik korban yang hendak melawan ketika ditangkap oleh aparat kepolisian.

“Secara prosedur hukum, sebenarnya tidak ada masalah, karena orang yang dicari dan ditangkap adalah orang yang memang sesuai hukum memang bisa ditangkap dan ada permintaan dari Lapas,”

tuturnya.

Dipaparkannya, kronologis hingga korban ditembak karena adanya perlawanan yang akan mengancam petugas, sehingga sesuai hukum prinsip penggunaan kekuatan dapat digunakan langkah-langkah untuk penggunaan kekuatan yang mematikan juga kepada yang bersangkutan.Namun, lanjutnya, yang belum dilakukan saat ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Saya meminta kepada Kapolres agar memberikan pemahaman kepada masyarakat, kenapa sampai tertembak, dan siapa yang bersangkutan itu,”

tegasnya.

Untuk diketahui, Timotius Ap yang merupakan residivis sejumlah kasus kriminal di Manokwari, ibukota Papua Barat. Timo ditembak di kawasan pantai Maripi, karena saat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Ia sempat menggeluarkan senjata api yang kemudian diketahui merupakan senjata rakitan. Peluru yang dilepaskan polisi mengenai pinggang kanan Timo. Pada Selasa, sekitar pukul 18.00 WIT, Timo dinyatakan meninggal di RS Angkatan Laut (AL) Manokwari.

Kabid Humas Polda AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi, Rabu (5/12) membenarkan adanya seorang residivis yang berstatus DPO tewas tertembak setelah dilumpuhkan ketika hendak melarikan diri dan melawan aparat kepolisan di Pantai Maripi Manokwari. Akibatnya, massa menggelar aksi unjukrasa memprotes peristiwa tersebut, yang akhirnya melumpuhkan aktivitas ekonomi dan kemacetan lalu-lintas di Jalan Yos Sudarso selama beberapa jam.

Detail kronologis kasus ini, kata dia, berawal ketika Polsek Kota Manokwari, Rabu (4/12) sekitar pukul 17.00 di Pantai Maripi Manokwari hendak menangkap Timotius Ap, yang sudah berapa kali melakukan pelanggaran hukum selama hidupnya. Masing-masing kasus pencurian dengan kekerasan (curas) 2 kali dalam tahun 2012, dengan hukuman penjara 9 tahun dan 6 tahun.

Di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan tindak pidana pemerkosaan dan telah mendapat putusan hukuman 3 tahun penjara.

Pada tahun 2010 ia tersandung dengan 7 laporan polisi terkait kasus yang dilakukannya yaitu kasus Curas) dan Pencurian Berat (Curat), penganiayaan secara bersama-sama melakukan pengeroyokan.

Dia juga telah beberapa kali kabur dari Lapas Manokwari, medio Juli 2012, kemudian berhasil ditangkap kembali 13 September 2012.

Dia kembali kabur dari Lapas pada 16 Sepetember 2012. Selanjutnya pihak Lapas kembali meminta agar dia ditangkap.

Alhasil, pada 4 Desember Polsek Kota Manokwari memperoleh informasi, DPO atas nama Timotius AP sedang berada di rumah mertuanya berinisial BI di Jalan Baru Manokwari. Ketika hendak ditangkap, dia mencoba melarikan diri menunggangi Yamaha Mio. Ketika melihat Timotius kabur, pihaknya langsung mengejarnya hingga ke Pantai Maripi.

Saat pengejaran ada benda miliknya yang terjatuh.Ketika hendak mengambil barangnya, anggota memberikan peringatan kepadanya dengan kata-kata menyerah. Tapi malah dia mengarahkan senjata api rakitan yang dibawanya kearah petugas.

Karena saat itu anggota merasa terancam, sehingga dengan terpaksa petugas melepaskan tembakan dengan maksud melumpuhkannya.

Tembakan yang dilakukan anggota saat itu mengenai pinggangnya. Setelah roboh, petugas memeriksa keadaannya dan kemudian langsung melarikannya ke RS Angkatan Laut, untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tapi ia menghembuskan napas terakhirnya pukul 18.00 WIT.

Dia menambahkan, hingga saat situasi di Kota Manokwari berangsur pulih, berkat himbauan tokoh-tokoh adat setempat.

“Kapolda langsung turun ke Manokwari, pasca kejadian untuk mencoba mencairkan masalah ini,” tandasnya. Dijelaskannya, pihaknya mengamankan 1 pucuk senjata rakitan dan 3 butir amunisi caliber 5,56 dari tangan korban. (sera/dee/ mdc/don/l03)

Kamis, 06 Desember 2012 09:23, Binpa

December 7, 2012 0

“Pemerintah Serius Jalankan New Deal for Papua”

Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix V. Wanggai, MPA mengatakan, dalam dua tahun ke depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memperkuat posisi dasar Pemerintah, yakni mengkonsolidasi Otonomi Khusus bagi tanah Papua. Pemerintah melihat kerangka otonomi Khusus adalah win-win solution yang disepakati antara rakyat Papua dan Pemerintah di era reformasi ini. Dan, di belahan negara manapun, format otonomi khusus (asymmetrical autonomy) merupakan jalan tengah di dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah pusat dan daerah-daerah tertentu yang bergejolak. Bahkan dengan dengan setting sejarah yang unik, UUD 1945 memberi ruang untuk mengakui daerah-daerah yang bersifat istimewa. Velix dalam siaran persnya yang diterima Bintang Papua semalam menegaskan, Presiden SBY yakin bahwa pendekatan kesejahteraan merupakan jawaban guna menyelesaikan akar persoalan yang mendasar di tanah Papua.

Untuk itu, sejak 2007 Presiden SBY telah tetapkan “New Deal for Papua” atau kesepakatan baru bagi Papua berupa desain pembangunan yang bersifat diskriminasi positif (affirmative policies) bagi penegakkan hak-hak dasar penduduk asli Papua.

Kesepakatan baru itu tercermin pada Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Bahkan sebagai hasil evaluasi dan koreksi atas strategi affirmatif ini, sejak 2011 lalu Presiden SBY telah tetapkan strategi yang lebih komprehensif guna Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Melalui kebijakan baru ini, Presiden SBY ingin pembangunan Papua didasarkan atas pendekatan kawasan, terutama kawasan terisolir dan kampung-kampung di Pegunungan Tengah Papua, perbatasan negara, daerah tertinggal, pesisir, dan pulau kecil terluar.

Di dalam berbagai kesempatan, Presiden SBY tegaskan untuk mencari jalan terbaik untuk percepatan pembangunan di wilayah pedalaman Papua. Pada TA 2013 ini Pemerintah tetap lanjutkan upaya untuk turunkan tingkat kemahalan di wilayah pedalaman Papua dengan pembukaan akses jalan-jalan baru, penguatan sistem transportasi terpadu, sistem insentif, dan desain anggaran yang tepat sesuai indeks konstruksi kemahalan.

Sebagai bukti, untuk TA 2013 Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kabupaten-kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah mengalami kenaikan yang drastis ketimbang TA 2012. Begitupula, kebijakan anggaran sektoral kementerian diperbesar untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat di kampung-kampung, dan infrastruktur dasar wilayah. Demikian pula, pada TA 2013 ini Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua sebesar Rp 4,3 trilliun dan Rp. 1,8 triliun untuk Provinsi Papua Barat. Pemerintah juga tambahkan Dana Tambahan Infratsruktur kepada Papua dan Papua Barat sebesar Rp 1 triliun. Dengan alokasi tersebut, Presiden SBY tegaskan agar ditujukan ke kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan penduduk asli Papua.

Dalam 5 tahun terakhir ini ada perubahan yang berarti di Papua dan Papua Barat. Indikator keberhasilan itu tampak pada Indeks Pembangunan Manusia meningkat, Angka Harapan Hidup meningkat, tingkat pengangguran menurun, dan prosentasi penduduk miskin juga menurun dari sekitar 36 persen menjadi 31,11 persen untuk Papua dan 28,20 persen untuk Papua Barat. Walaupun di tingkat nasional, kedua provinsi ini masih yang tertinggi tingkat kemiskinannya, namun Pemerintah menilai ada perubahan yang membaik di dalam 5 tahun terakhir ini.

Melanjutkan “New Deal for Papua” yang ditetapkan Presiden sejak 2007 lalu, kali ini Presiden SBY perkuat langkah-langkah affirmatif yang bersifat diskriminasi positif. Sejak TA 2012 ini Presiden SBY melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan luncurkan Program Adik Papua (Afirmatif Dikti Putra-Putri Papua) yang memberikan akses dan kuota kepada putra-putri Papua di Perguruan Tinggi di luar Papua.

Presiden SBY juga dorong pemberian kesempatan dan kuota untuk menjadi anggota TNI dan Polri, sekolah di AKMIL dan AKPOL, sekolah pilot, STAN, STPDN, Sekolah Statistik, dan Sekolah Tinggi Pertanahan. Bahkan Presiden SBY telah mengubah regulasi nasional untuk membuka kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asli Papua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari APBN dan APBD.

Sejalan dengan pendekatan afirmasi ini, Presiden SBY selalu terbuka berdialog untuk menerima pandangan perihal langkah-langkah afirmatif apa lagi yang dibutuhkan oleh orang asli Papua. Presiden SBY juga tidak menutup mata atas segala kekurangan yang terjadi di dalam pembangunan. Untuk itulah, Presiden SBY menunggu masukan apakah yang masih dirasakan kurang oleh orang asli Papua, apakah dalam aspek regulasi sektoral, pembangunan, sosial politik, dan kebudayaan. Dalam konteks inilah, sejak akhir Juni 2012 lalu Presiden SBY telah tegaskan untuk siap dan terus membuka ruang dialog untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua sebagai bagian dari NKRI. Tetapi, Pemerintah tidak membuka ruang dialog bagi keinginan memisahkan Papua dari NKRI. Adalah tugas konstitusi untuk menjaga kedaulatan nasional. Komitmen Presiden SBY ini sejalan pula dengan apa yang ditegaskan Presiden Abdurrahman Wahid ketika berdialog dengan tokoh-tokoh Papua pada 31 Desember 1999 yang tidak mentolerir tindakan untuk membentuk negara di dalam negara.

Sebagai langkah konkret, sistem di tubuh Pemerintahan terus bekerja untuk bangun komunikasi yang konstruktif. Presiden SBY harapkan dalam 2 tahun kedepan (2013-2014) dihasilkan kebijakan sosial-politik yang lebih fundamental bagi Papua yang dihasilkan melalui komunikasi yang konstruktif secara intens. Karena itu, Presiden SBY tegaskan bahwa komitmen Papua Tanah Damai (Papua Land of Peace) adalah konstruksi sosial politik yang harus dipegang oleh semua pihak, baik Pemerintah di Jakarta maupun berbagai kelompok-kelompok strategis di Tanah Papua. (don/don/l03)

Kamis, 06 Desember 2012 09:03, Binpa

December 7, 2012 0

Warga Australia ditangkap, dituduh akan gelar pelatihan militer di Papua

Jayapura, (05/120—Seorang warga Australia bernama Gerard Michael Little (45) ditangkap di Bandara Internasional Brisbane pada Selasa (04/12) malam ketika mencoba terbang ke Papua Nugini. Gerard ditangkap karena diduga akan menggelar latihan militer untuk mendukung perlawanan rakyat Papua.

“Little berhasil kami tangkap dalam perjalanannya menuju Papua Nugini. Dirinya berniat untuk menyeberang ke Papua Barat secara ilegal. Di Papua Barat ini, Little bermaksud untuk melakukan aksi kekerasannya,”

kata Jaksa penuntut umum Justin Williams,” seperti dikutip Associated Press, Kamis (5/12/2012).

Little, menurut pemerintah Australia, ditangkap oleh Polisi Australia sebelum ia naik pesawat di Bandara Internasional Brisbane. Dia diduga mempunyai rencana untuk masuk ke Papua Barat sebagai tentara bayaran. Little dituduh pernah menjalani pelatihan militer di Ukraina. Pelatihan itu dijalaninya untuk melatih orang Papua melawan Indonesia.

Little, yang berasal dari Tynong Utara, dekat Pakenham, kemudian didakwa dengan undang-undang yang mencegah Australia terlibat dalam tindakan bermusuhan terhadap negara-negara lain dalam persidangan di Brisbane, kemarin (04/12).

Namun pembela Little, Nick Dore mengatakan Little diundang ke Papua Barat untuk memberikan pelayanan dan polisi masih menyelidiki kasus ini.

“Ada perbedaan besar antara seseorang yang memasuki negara sebagai tentara bayaran, tanpa diundang, seseorang seperti dalam film Hollywood dan seseorang yang secara sah diundang untuk hadir,”

kata Dore kepada tabloidjubi.com via email, Kamis (5/12) malam.

Beberapa media Australia menyebutkan bahwa setelah Little ditangkap, sebuah operasi gabungan antara Polisi Victoria dan Polisi Federal Australia menerbitkan delapan surat penggeledahan, yang langsung dieksekusi dengan bantuan Polisi Queensland. Beberapa rumah di Caulfield, East Bentleigh, Tynong Utara dan Toowoomba, Queensland digerebek, termasuk rumah Little, orang tuanya dan putrinya. Polisi dalam penggeledahan tersebut menyita hard drive komputer, dokumen dan foto, termasuk foto-foto Little mengenakan seragam militer.

Dalam persidangan Little, hakim yang memimpin persidangan, Jacqui Payne, memutuskan pensiunan berusia 45 tahun itu ditahan hingga persidangan selanjutnya pada 18 Januari mendatang. Little pun tidak mengajukan banding atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. Hakim juga menolak uang jaminan yang ditawarkan oleh pengacara Little, karena khawatir Little akan melarikan diri. (Jubi/Victor Mambor)

Wednesday, December 5th, 2012 | 21:18:04, www.tabloidjubi.com

December 5, 2012 0

Belajar Mengajar Terhenti dan Masyarakat Mengungsi

JAYAPURA – Aksi penembakan yang dilakukan sekelompok orang bersenjata di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya pada Senin (3/12) lalu, membawa dampak pada kehidupan masyarakat di sana. Laporan dari pihak kepolisian, situasi belajar mengajar menjadi terhenti dan ada masyarakat yang terpaksa mengungsi pasca kejadian penembakan itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, kelompok sipil yang membawa senjata masuk ke daerah Tiom. Disana mereka melakukan penembakan terhadap seorang warga bernama Ferdi Turualo (25) pada Senin (3/12). Korban yang adalah seorang tukang, saat itu hendak ke pasar ditembak di kepala belakang tembus ke dahi. Korban dilaporkan tewas ditempat.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik ketika dikonfirmasi perkembangan situasi di Tiom mengatakan, sementara ini, situasi di Tiom sudah kondusif, namun hingga saat ini pihak kepolisian yang terdiri dari gabungan Brimob dan TNI masih melakukan pengejaran terhadap kelompok sipil bersenjata yang telah melakukan aksi penembakan yang membuat situasi di Kabupaten Lanny Jaya kacau.

“Aparat gabungan TNI/Polri dilapangan sudah berhasil memukul mundur kelompok tersebut dan situasi berangsur pulih. Ini juga berkat koordinasi anggota di lapangan untuk menyakinkan tokoh masyarakat agar kembali menciptakan situasi yang kondusif,” tuturnya.

“Kami saat ini masih melakukan pengejaran di Tiom dan sekitarnya. Namun yang terpenting, kami memukul mundur dulu mereka. Agar tidak meresahkan masyarakat sipil yang ada di sana,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (4/12).

I Gede menjelaskan, motif para kelompok sipil bersenjata ini mencoba untuk masuk ke kota Tiom hanya ingin menganggu keamanan disana. Kemudian berusaha menghambat pembangunan. “Dugaan kami, mereka hanya ingin mengacaukan keadaan disana,” paparnya.

Bahkan I Gede menjelaskan, meninggalnya Ferdi itu dikarenakan para kelompok sipil bersenjata ini ingin menghambat pembangunan yang tengah dilakukan oleh pemerintah setempat. Pasalnya korban adalah salah satu tukang bangunan yang handal.

“Dia tulang punggung pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya. Akibat meninggalnya dia, dampaknya itu luas. Bahkan membuat terbengkalai pembangunan. Dia salah satu tukang yang handal,” tuturnya.

I Gede juga mengklarifikasi, adanya tudingan yang mengklaim bahwa Ferdi, korban penembakan adalah seorang Intelejen. “Itu tidak benar, sebab Ferdi adalah seorang buruh bangunan yang handal. Dia saat itu bukan ada di tengah TKP ketika adanya baku tembak, dimana awalnya suara tembakan, yang diduga Ferdi tertembak,” tegasnya.

I Gede menambahkan, karena perbuatan para pelaku kelompok bersenjata ini, banyak masyarakat yang mengungsi di Lanny Jaya. “Karena mereka mau membuat kekacauan dan masarakat tidak mau kena imbasnya. Jadi, ada masyarakat yang mengungsi, Namun untuk jumlah yang mengungsi, kami belum tau,” tukasnya.

Disamping itu, lanjut I Gede, proses belajar anak-anak disekolah terganggu semenjak kejadian di Tiom. “Sampai saat ini anak-anak sekolah jadi pada takut. Mereka takut kelompok itu, berupaya menyusup ke Tiom untuk mengacau keamanan. Sehingga aktivitas terganggu,dan mama-mama yang hendak menghidupi keluarga dengan berjualan, juga mengurungkan niatnya karena merasa takut” tuturnya.

Selain proses belajar terganggu, sambung I Gede, distribusi bahan makan dari Wamena tersendat, lantaran jalur darat terputus. Tak hanya itu, sampai saat ini beberapa masyarakat berupaya mengungsi dari Tiom dan perekonomian juga terhenti.

“Benar-benar aktivitas masyarakat terganggu. Namun kami akan berupaya untuk memberikan rasa aman dan memulihkan kembali situasi disana menjadi kondusif,” jelasnya.

Sedangkan terkait jenazah Ferdi, I Gede menuturkan, hari ini (red, Selasa) jenazahnya sudah diterbangkan ke kampung halamannya di Toraja.
“Jenazah Ferdi tadi pagi ( kemarin, red) sudah diterbangkan ke Kabupaten Jayapura dengan pesawat Trigana dan kemudian diterbangkan denga pesawat Merpati dari bandara Sentani,” tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara TPN Papua Barat, Col. Jonah Wenda, meminta aparat keamanan lebih professional dalam mengungkap penembakan di Pirime mau pun Tiom, Kabupaten Lanny Jaya. Dia juga meminta agar penegakan hukum itu tidak mencedarai masyarakat tak bersalah.

“Penegakan hukum itu sudah kewenangan aparat keamanan. Tapi kami minta jangan sampai adanya masyarakat sipil yang tidak bersalah menjadi korban ketika penegakan hukum berlangsung,” jelasnya, Selasa (4/12) saat dia temui wartawan di Mapolda Papua.

Sampai berita ini ditulis, Cenderawasih Pos belum mendapat konfirmasi langsung ke masyarakat atau aparat pemerintahan di Tiom tentang situasi sebenarnya yang terjadi di daerah tersebut. Laporan situasi disana baru diperoleh hanya dari pihak kepolisian. (ro/luc)

Rabu, 05 Desember 2012 , 17:16:00, Cepos

December 5, 2012 0

Bawa Dokumen OPM dan Pisau, Seorang Pria Diamankan

JAYAPURA – Seorang warga berinisial YW terpaksa diamankan saat polisi melakukan razia, Senin (3/12) di Kabupaten Tolikara. Pria itu diamankan karena di dalam mobilnya ditemukan dokumen-dokumen Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sebilah pisau.

“Dia kami amankan ketika kami menggelar razia gabungan TNI/Polri dan BKO Brimob,”

ungkap Kapolres Tolikara AKBP Alexander Louw, Selasa (4/12) kemarin.

Kapolres mengungkapkan, razia saat itu dilakukan di pertigaan Jalan Baru Gilime, Kabupaten Tolikara, sekitar pukul 13.30 WIT. Ketika itu sebuah mobil yang dikendarai YW melintas dan diperiksa oleh anggota. Kemudian ditemukan dokumen-dokumen OPM dan sebilah pisau.

“Saat ini Sat Reskrim tengah memeriksanya intensif dan sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan, apakah ada kaitannya dengan OPM atau tidak,”
tegasnya.

Kapolres menambahkan, razia ini dilakukan guna menciptakan Sisuasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Tolikara. “Guna mengantisipasi gangguan kambtimas, kami melakukan kegiatan razia gabungan secara berkesinambungan.

Mulai dari tanggal 26 November 2012 lalu hingga jelang dan sesudah Tahun Baru 2013 nanti. Dan saya selaku Kapolres juga menekankan kepada seluruh aparat untuk selalu siaga,” tukasnya. (ro/fud)

Rabu, 05 Desember 2012 , 17:15:00, Cepos

December 5, 2012 0