“Rakyat Papua Sangat Kecewa Kepemimpinan di Papua”

Kamis, 01 November 2012 08:48

Pdt.Lepius Biniluk,S.Th saat diwawancarai wartawan usai menyampaikan khotbahnya pada HUT MRP yang ke-7 Selasa (31/10), kemarin.

JAYAPURA—Sejarah perjalanan UU No 21 Tahun 2001 yang turut melahirkan lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), yang kemudian anggaran otsus dalam jumlah trilyunan digelontorkan pemerintah pusat ke Papua, ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan, yakni membawa damai sejahtera di hati rakyat Papua.

Menurut Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP), Pdt.Lipius Biniluk,S.Th bahwa kondisi itu disebabkan karena para pemimpin di tanah Papua mulai dari MRP, DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua. bahkan pemerintah kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri dengan egonya.

Hal lainnya adalah karena terkesan para pemimpin dan masyarakat di tanah Papua telah menghancurkan adat istiadat dan budayanya sendiri, sebagaimana hal itu terjadi pada budaya Yerusalem pada jamannya Nabi Yehemia.

Akibatnya, rakyat masih berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, bahkan rakyat bebas saling bunuh membunuh (termasuk perang antar suku), sementara aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak dalam menghentikan pertumpahan darah yang terjadi. “Impian rakyat asli Papua belum dilaksanakan secara murni dan konsukwen. Cukup sudah sikap saling menghancurkan satu sama lain, jangan lagi menghancurkan adat istiadat dan budaya rakyat di Papua. Rakyat Papua sudah sangat kecewa dengan leadership para pemimpin di tanah Papua ini,” ungkapnya kepada wartawan usai membawa Firman Tuhan pada Ibadah Syukur HUT Majelis Rakyat Papua (MRP) ke-7 di Kantor MRP, Rabu, (31/10).

Dijelaskannya, rakyat Papua membutuhkan pemimpin seperti Nabi Nehemia, yaitu orang yang birokrasi sejati, pemimpin adat sejati, budayawan sejati, dan rohaniwan sejati, yang tidak menyombongkan dirinya, tapi sangat takut dan pada perintah Tuhan.

Dimana, saat Nabi Nehemia menjadi Gubernur Yerusalem, ia tidak menyombongkan dirinya, tetapi setiap harinya berdoa dan berpuasa meminta pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa dan kejahatan rakyat Yerusalem, yang akhirnya melalui Nabi Nehemia Yerusalem dipulihkan secara total, yang akhir ada shaloom (damai sejahtera) Allah terwujud di Yerusalem.

“Kembalilah dan berdoa pada Allah mu, maka Allah mu pasti memulihkan semuanya. Kalau anda berperkara dengan Allah, maka Allah akan berperkara dan memberkati hidup anda. Nehemia tampil dikehancuran budaya bangsanya dan memulihkannya, karena kemurahan Tuhan,” imbuhnya.

Untuk itulah, para pemimpin di tanah Papua harus seperti Nabi Nehemia, jangan suka menipu-nipu rakyat dengan uang dan lainnya, karena hal itu hanya menghancurkan rakyat Papua dan tidak ada kedamaian.

Soal keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP), dirinya menyatakan dengan usia yang ke-7 tahun ini, MRP masih berjalan tertatih-tatih, dan diibaratkan MRP seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Pasalnya, MRP mempunyai kewenangan, hanya saja kewenangan itu dibungkam oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, apalagi MRP tidak memiliki anggaran.

Sebagaimana diketahui, HUT MRP Ke 7 yang jatuh pada 31 Oktober 2012, diperingati dalam sebuah perayaan resepsi bersama yang dihadiri semua unsur pimpinan dan anggota MRP Papua dan undangan lainnya diantaranya hadir juga Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, perwakilan DPRD Kota Jayapura, Gubernur Papua yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Wilem. C.H Rumbino unsur pimpinan TNI dan POLDA yang diwakili Brigjen. Paulus Waterpauw dan undangan lainnya.

Acara resepsi sendiri diawali dengan ibadah yang dipimpin Ketua PGGP, Pdt. Lipius Biniluk. Dalam khotbah kenabiannya, Pendeta Lipius Biniluk menyampaikan, 7 tahun keberadaan Majelis Rakyat Papua di tengah tengah perubahan sistim kemasyarakatan yang radikalisme trasformasi, dimana masyarakat kita butuh seorang figur pemimpin radikal, namun tanpa kekerasan dan mau belajar dari tokoh Nehemia dalam Kitab Perjanjian Lama yang bergumul kepada Tuhan tentang nasib bangsa dan tanah airnya.

Nehemia dalam menghadapi situasi masyarakatnya yang hancur, tak mengeluh kepada manusia, dia tak memberontak melakukan perlawanan, meski struktur struktur budaya masyarakatnya telah dihancurkan, ia merendahkan diri dihadapan Tuhan dan berdoa, karena keyakinannya, hanya Tuhalah yang mampu membawa perubahan dan pembaharuan dalam masyarakatnya itu.

Pendeta Biniluk menyampaikan pesan Nehemia yang dapat dijermahkan, Papua saat ini butuh pemimpin di tengah krisis kepemimpinan di Tanah Papua. Masyarakat di Papua butuh pemimpin radikal yang dapat menterjemahkan keradikalan itu dalam spirit seorang tokoh Nehemia, jangan MRP dibiarkan sendiri, ajak MRP duduk bersama sama untuk bicara masa depan Papua ditengah krisis kepemimpinan di Papua saat ini. Bukti nyata tentang adanya krisis kepemimpinan di Papua dapat dilihat dari belum adanya kepala Daerah, Gubernur yang dipilih dan pelaksanaan Pilgub terulur ulur terus. Hal ini jelas menunjukan adanya krisis kepemimpinan, Papua butuh pemimpin baru yang leandhership.

Namun menjadi pemimpin bukan menggunakan radikalisme semu, melainkan radikalisme pemimpin yang dengan cara keradikalannya itu membawa perubahan di tengah masyarakat Papua. Demikian pesan kenabian singkat yang disampaikan Pendeta Lipius Biniluk dalam ibadah resepsi Hut MRP ke 7. ( nls/Ven/don/LO1)

November 1, 2012 0

Gereja dan 34 Rumah Warga Ludes Terbakar

Sebuah Mobil Pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api di Pasar Inpres Dok IX, Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Rabu.

JAYAPURA—Sebanyak 34 rumah dan 1 tempat ibadah yaitu Gereja En Rimon di sekitar Pasar Inpres Dok IX, Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara,Kota Jayapura ludes terbakar. Kebakaran ini diduga akibat arus pendek (kosleting) di salah satu rumah penduduk setempat Rabu (31/10) sekitar pukul 12. 20 WIT.

Dua saksi mata masing-masing Iskandar Arawari (38) Pitor Nella Arawasi (39) menuturkan peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 12.20 WIT, setelah anak-anak di sekitar Pasar Inpres Dok IX berteriak kebakaran. Alhasil, keduanya segera keluar dari rumah ternyata Si Jago Merah menjilat dapur milik rumah tetangganya berinisial MA sekaligus berusaha mematikan meteran listrik.

Alhasil, mobil pemadam kebakaran yang datang sejam pasca kebakaran membuat seluruh warga yang ingin memberikan bantuan geram. Terpaksa warga secara gotong-rotong membawa ember berisi air sekedar memadamkan sumber api. Tapi, upaya warga tak membuahkan hasil, lantaran sebagian besar rumah warga terbuat dari papan kayu sehingga api cepat menjalar ke rumah disampingnya.

Saat 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di TKP dibantu 13 unit mobil tangki air, ternyata api tetap sulit dipadamkan, lantaran jangkauan ke titik api terhalang rumah di bagian depannya. Mobil Water Canon Polda Papua dikerahkan guna membantu proses pemadaman bersama 2 mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua, sehingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.45 WIT.

Kapolsek Kota Jayapura Utara AKP Karlos Roy Sawaki, SE yang turun bersama timnya untuk memadamkan api mengutarakan, pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Namun, tak ada korban jiwa.

“Menurut informasi warga, sumber api akibat konsleting dari salah satu rumah warga, namun informasi itu masih kami selidiki lebih lanjut,” tukas dia.

Menurut Kapolsek, data sementara musibah kebakaran ini diperkirakan puluhan rumah warga hangus terbakar, termasuk sebuah tempat ibadah yang berada di pemukiman warga. “Kami masih melakukan pendataan puluhan rumah warga yang terbakar lebih lanjut,” ujar dia.

Yusak Yumaromi, salah satu korban kebakaran meminta kepada pemerintah agar memberikan bantuan makan dan terpal guna membangun tempat berteduh sementara.

“Saya sudah tak punya apa-apa, dan sekarang saya dan keluarga mengungsi di rumah susun sekitar lokasi kebakaran,” tuturnya sambil menatap puing-puing bangunan rumahnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Achmad Jaenuri saat ditemui dilokasi kejadian menyampaikan keprihatinannya atas musibah kebakaran yang melanda Kampung Dok IX Pasar Inpres.

Karenanya, kata dia, pihaknya menghimbau kepada Pemkot Jayapura agar meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus bagi petugas pemadam kebakaran dan sarana pemadam kebakaran. “Saya akan mendorongnya agar dialokasikan anggaran untuk penanganan pasca bencana kebakaran,” imbuhnya.

Data sementara dilokasi kejadian, nama- nama pemilik rumah yang terbakar. Masing-masing Pdt. Yance Arawari, (48), Marselina Arawari, (76) IRT, Iskandar Arawari (38) Nelayan, Micael Aronggear, (37), Pitor Nella Arawari, (39). Kemudian pemilik rumah di Belakang Rumah Susun masing-masing Tepu,(54), Hj. Siati, (50), H. Abdulrahman, (49), H.Aras, (54), Rosmiati Genda (46) PNS, Hj Idrus (53), Hj Ida, (40), Hj Mallarangeng, (60), Jalali (40), Hasim (42), Hj Teni (60), Tamrin,(46), Mail (54).(mdc/don/LO1)

Kamis, 01 November 2012 08:48, BP.com

November 1, 2012 2

Simpan Ratusan Amunisi, 5 Warga di Abe Ditangkap

Salah satu Tersangka saat digiring ke Mapolda papua, Selasa (30/10), kemarin.

JAYAPURA— Sebuah rumah sewa di Jalan Merpati, Gang Merpati III, Pasar Youtefa, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Selasa (30/10) sekitar pukul 06.30 WIT berhasil digeledah, setelah diduga tempat menyimpan ratusan amunisi.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, SiK saat dikonfirmasi, Selasa (30/10) membenarkan pihaknya telah adanya penggeledahan sebuah rumah sewa di kawasan Pasar Youtefa, yang diduga tempat penyimpanan ratusan amunisi sekaligus menangkap 5 warga ke Polda Papua, Jayapura untuk menjalani pemeriksaan. Masing-masing berinisial NP/YP (28), DIH (26), AK (24) dan YJW (27), serta RN yang ditangkap ditempat terpisah. Dari penggeledahan, papar I Gede, petugas menemukan 9 butir amunisi caliber 762 mm, 121 butir Amunisi tajam caliber 5,6 mm, 20 butir amunisi hampa kaliber 5,6 mm. “Di lokasi, kami juga menemukan dua kwitansi pembelian amunisi, tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp 3 juta dan tertanggal 26 Oktober 2012 senilai Rp 4 juta dan 1 unit mobil Avanza yang digunakan para pelaku,”urainya.

Dia mengatakan, terbongkarnya tempat penyimpanan amunisi ilegal tersebut, sesuai informasi warga sekitar pukul 01.00 WIT, bahwa telah dilakukan transaksi jual beli amunisi di wilayah Kota Jayapura. Selanjutnya, Tim Khusus Polda Papua langsung membuntuti mobil yang ditumpangi para pelaku menuju Jalan Merpati, Abepura.

Dimana dari penggrebekan itu, jelasnya, anggota berhasil membekuk 4 pelaku, salah satunya merupakan wanita. Kemudian anggota melakukan pengerajan terhadap pelaku yang tertera pada kwitansi pembelian amunisi di wilayah Jayapura, sesuai keterangan 4 pelaku lainnya dan berhasil membekuk RN.
“Saat itu anggota langsung melakukan penggeledahan dan didalam kamar ditemukan barang bukti amunisi dan kwitansi pembelian, bersama 4 orang yang diduga sebagai pemilik amunisi. Dari informasi 4 pelaku, diketahui RN dan kemudian dilakukan pengejaran oleh anggota Tim Khusus Polda dan berhasil dibekuk, Selasa sore,” tuturnya.

Sementara itu, dari hasil pemeriksaan lebih lanjut pihaknya telah menetapkan dua tersangka dalam kepemilikan amunisi, mereka berinisial DIH dan RN. Sementara, 3 pelaku lainnya masih menjalani pemeriksaan secara intensif.

Kata dia, 2 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan pasal 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, karena terbukti memiliki, menyimpan serta menguasai bahan peledak maupun amunisi dengan ancaman pidana 20 tahun dan maksimal seumur hidup.

Sementara itu, salah satu pemilik rumah kost bernama, Jack saat dimintai keterangannya di tempat kejadian perkara (TKP) mengaku kaget ketika ada penangkapan dari aparat kepolisian terhadap ketiga orang penghuni kos miliknya. “Saya sangat kaget karena selama ada rumah kos ini semua penghuni sangat baik dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan,” akunya kepada wartawan di TKP, Selasa, (30/10).

Dijelaskannya, kamar kost digerebek tersebut sebenarnya bukan ditempati 3 orang yang ditangkap itu, melainkan salah satu guru SD di Kabupaten Tolikara bernama Gandi dan informasi rumah kos ini diberikan kepada orang tersebut untuk menempati sementara.

“Saya sendiri selaku pemilik rumah kost merasa kecewa karena orang lain yang sewa namun yang menempati juga orag lain. Dan yang menempatinya mereka yang mempunyai niat jahat,” tandasnya.

Diakuinya, selama rumah kostnya itu disewa orangnya memang tidak ditempati selama sebulan karena yang kost sedang bertugas di Kabupaten Tolikara, namun secara tiba-tiba datang orang tersebut dan langsung menempatinya. “Saya pernah bertanya kenapa yang kost bukan yang membayar kamar kost itu, tapi yang bersangkutan (tiga pelaku,red) menyampaikan bahwa sudah ijin kepada orangnya sehingga berani menempati rumah tersebut,” pungkasnya.
Penggerebekan Lanjutan di Maribu

Pada hari yang sama Selasa (30/10) sekitar pukul 11. 06 WIT kemarin, di Kampung Maribu Tua Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, telah dilakukan penggrebekan dan penggledahan oleh tim gabungan dari Polda Papua, Polresta Jayapura dan Polres Jayapura yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura AKBP Alfret Papare, terhadap rumah TS yang diduga merupakan letkol Npb 7110552 dengan jabatan kasdam 7 Tabi.
Dari hasil pantauan di lapangan, ketika penggrebekan TS sedang tidak berada di rumah namun sudah keluar rumah dari pagi. Sedangkan dari data dan informasi yang berhasil dikumpulkan Bintang Papua, pada saat penggeledahan ditemukan barang dan dokumen sebagai berikut Materil yaitu 8 buah amunisi kal. 556 x PD II dan 2 buah amunisi pistol kal. 3,8 x PD II. Dimana seluruh amunisi tersebut disimpan dalam sebo (penutup kepala) berlambang bendera PNG. Selain itu juga, ditemukan Dokumen berupa surat proposal dari panitia nasional konferensi peluncuran parlemen nasional Papua Barat sejumlah Rp 555. 275.000 (lima ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) tertanggal numbay 17 Januari 2012 tertanda VK ketua panitia, MY (sek. Panitia) mengetahui BPP.KNPB ketua umum, surat permohonan bantuan kesekretariatan PPP KNPB kepada kaum intelektual Papua, surat undangan OPM/TPN PB kodam 7 tabi Letkol TS tertanggal Tabi 9 maret 2012 dengan agenda konsolidasi kekuatan demi persatuan di Tanah Tabi, penyatuan presepsi yang akan disalurkan melalui KTT TPN OPM, penentuan pigure yang akan disertakan pada KTT TPN/OPM yang akan berlangsung di Biak. (nls/mdc/dee/don/lo1)

Rabu, 31 Oktober 2012 05:24, BP.com

October 31, 2012 0

Tak Tersentuh Pembangunan Kembu Juga Minta Mekar

Ketua I DPRP Yunus Wonda digotong warga Kembu

Tidak jauh berbeda dengan kondisi 5 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, kondisi 11 distrik yang ada di kabupaten Tolikara masih terisolir dan jauh dari sentuhan pembangunan. Sehingga masyarakat setempat juga ingin wilayahnya dimekarkan menjadi sebuah daerah otonom baru yakni kabupaten Kembu.

Itulah yang terungkap dalam kunjungan kerja DPR Papua ke Distrik Mamit Kabupaten Tolikara Jumat 26 Oktober. Ribuan warga setempat menyampaikan aspirasinya yaitu mengharapkan wilayah mereka menjadi sebuah kabupaten baru.

Laporan : Banjir Ambarita, Binpa

Tak beda jauh saat menuju Ilu Puncak Jaya, perjalan menuju Distrik Mamit ditempuh dengan pesawat. Dua pesawat milik Susi Air dan MAF yang ditumpangi rombongan DPR Papua juga harus terbang dicela lereng gunung terjal serta kabut tebal, sebelum mendarat dilapangan terbang Mamit.
Rombongan DPRP yang dipimpin Wakil Ketua I Yunus Wonda ditambah satu anggota MRP begitu mendarat langsung disambut dengan tarian serta nyanyian warga setempat, sebagai bentuk kegembiraan.

Ribuan warga kemudian mengarak rombongan DPRP menuju lapangan terbuka, guna melaksanakan tatap muka. Tidak seperti Ilu, yang memiliki lapangan tempat berkumpulnya masyarakat, di Mamit lapangan yang digunakan untuk berkumpul adalah lapangan terbang. Disana, masyarakat kemudian menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada DPR Papua.

Ketua Tim Pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Kembu, Timotius Wakur mewakili ribuan masyarakat yang hadir, didaulat untuk menyampaikan meminta agar pemerintah menyetujui lahirnya daerah otonom baru, Kabupaten Kembu. “Keinginan dan harapan kami untuk lahirnya Kabupaten Kembu, karena pembangunan baik itu fisik maupun non fisik belum menyentuh dan dirasakan masyarakat mendiami 11 distrik yang menginginkan pemekaran, sekalipun pemimpin Tolikara sudah berganti-ganti,’’ujar Thimotius.

Masyarakat, lanjut dia, masih terisolir dan tertinggal serta tidak pernah mendapat pelayanan dari pemerintah. “Bapak-ibu anggota DPRP dan rombongan bisa menyaksikan sendiri, untuk kesini hanya bisa diakses dengan pesawat, kami masih terisolir dan tidak tersentuh pembangunan, sehingga kami bertekad untuk melahirkan kabupaten Kembu,’’ujarnya.
Sebab, sambung dia, masyarakat Kembu meyakini hanya satu cara untuk membuka keterisolasian dan mendapat pelayanan yakni pemekaran. ‘’Solusi membuka tabir isolasi wilayah kami hanya dengan pemekaran, dan aspirasi ini bukan baru lahir tapi sudah ada sejak 2006,’’paparnya.

Ia juga menampik aspirasi pemekaran lahir mengikuti efhouria masyarakat Papua yang ada di daerah lain. ‘’Ini murni dari tekad hati masyarakat 11 distrik, ingin mendapat sentuhan-sentuhan pembangunan dari pemerintah, sebab selama ini masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan hanya dengan swadaya dan bantuan gereja,’’ungkapnya.

Mengenai kesiapan syarat-syarat lahirnya sebuah daerah otonom baru sesuai ketentuan UU, Thimotius Wakur mengatakan, calon Kabupaten Kembu sudah memenuhinya. ”Semua syarat yang ditentukan sudah terpenuhi bahkan lebih, baik itu jumlah penduduk, luas wilayah dan sumber daya manusia,’’paparnya.

Ia menerangkan, untuk sumber daya manuasi, calon Kabupaten Kembu sudah memilki 50 orang lulusan S2. ‘’Untuk lulusan S2 saja dari Kampung Mamit sudah mencapai 50 orang, bahkan calon Gubernur Papua juga berasal dari kampong ini,’’tukasnya.

Jumlah penduduk 11 distrik yang tergabung dalam calon kabupaten Kembu mencapai 231.000 jiwa. ‘’Penduduk Kembu sekitar 231.000 jiwa mereka mendiami 11 distrik antara lain distrik Telenggeme, Kage 1, Kage, Tionambu, Gilubandu, Agurgumaga, Anu, Wina, Kumage, Dundu dan Panaga,’’jelasnya.
Menyikapi aspirasi masyarakat tersebut Ketua I DPR Papua Yunus Wonda menyatakan, melihat kondisi riil wilayah pegunungan tengah yang masih terisolir, pemekaran menjadi kebutuhan masyarakat, guna mendapat akses pembangunan. ‘’DPRP sudah melihat langsung kondisi disini, aspirasi pemekaran yang menjadi kerinduan masyarakat memang harus didorong untuk membuka keterisolasian dan memperpendek rentang kendali pelayanan. Secara kelembagaan DPRP akan menggelar sidang paripurna untuk membahas sekaligus membuat risalah pemekaran, yang kemudian akan diajukan ke Komisi II DPR RI untuk dibahas sebagai daerah otonom baru,’’imbuhnya.

Dan, lanjut Yunus Wonda, Pemerintah pusat harus menjawab aspirasi masyarakat akan pemekaran wilayah. Sebab dengan terisolirnya wilayah, masyarakat tidak akan pernah merasakan sentuhan pembangunan baik itu pendidikan maupun kesehatan. ‘’Masyarakat disini juga berhak mendapat pelayanan dari pemerintah, dan jawabannya hanya dengan pemekaran,’’ucap Yunus Wonda.

Namun, sambung Yunus Wonda, pemekaran wilayah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat seyogyanya harus memenuhi syarat sesuai dengan yang ditentukan UU, terutama ketersediaan sumber daya manusia. “Syarat ketersediaan SDM yang memadai mutlak untuk sebuah wilayah pemekaran baru, jangan sampai orang asli Papua setempat, termarjinalkan lagi atau lagi-lagi jadi penonton,’’tukasnya.

Dan Yunus Wonda mengakui, SDM untuk calon kabupaten pemekaran Kembu sudah memadai. ‘’Syarat penting ini sudah terpenuhi sehingga DPRP menganggap daerah ini layak menjadi daerah otonom baru,’’tegasnya.

Ketua Komisi A Ruben Magai menyatakan hal senada, aspirasi masyarakat Kembu ini akan diperjuangkan secara maksimal oleh DPRP, sebab, hanya dengan pemekaran solusi membuka keterisolasin wilayah, yanga kan membuat masyarakat tersentuh pembangunan baik terutama kesehatan dan pendidikan. ‘’Wilayah ini memang harus dimekarkan, agar akses pembangunan lebih mudah dan benar-benar dirasakan masyarakat,’’imbuhnya. Melihat realita kondisi wilayah Pegunungan Papua, yang memiliki tantangan berat terutama alamnya yang dikelilingi pegunungan, membuat akses pembangunan sulit diperoleh masyarakat. Dan pemekaran wilayah menjadi solusi yang tepat untuk membuka akses. Tapi, pemekaran harus konsisten dan konsekuen dengan tujuan awalnya yakni mensejahterakan masyarakat, dan bukan hanya akan dinikmati segelintir elite pemerintahan saja. (*)

Rabu, 31 Oktober 2012 05:41. BP.com

October 31, 2012 0

Buka Isolasi, Yamo Pegunungan Tengah Papua Ingin Mekar

Rombongan DPRP saat tiba di Ilu disambut masyarakat dan Ketua Tim Pemekaran Yamo yang juga Ketua DPRD Puncak Jaya Nesko Wonda.

Puncak Jaya-Keinginan sebagian besar masyarakat di pelosok Papua, terutama di wilayah Pegunungan, untuk hadirnya sebuah daerah otonom baru atau pemekaran kabupaten, ternyata bukan hanya sebatas efhoria mengikuti daerah lain yang juga ingin lahirnya sebuah kabupaten baru. Namun, keinginan itu dilandasi untuk membuka keterisolasian daerah yang mereka diami serta memperpendek pelayanan pemerintah, yang selama ini belum dirasakan secara maksimal. Seperti yang dialami sebagian besar masyarakat di lima distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, yang menginginkan lahirnya sebuah daerah otonom baru calon Kabupaten Yamo.

Niat dan keinginan masyarakat untuk tidak terisolir lagi dan mendapat pelayanan yang maksimal tercermin saat DPR Papua melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung calon kabupaten Yamo, Selasa 23 Oktober. Ribuan warga memadati lapangan terbang Distrik Ilu menyambut kedatangan rombongan DPR Papua yang dipimpin Ketua I Yunus Wonda, yang tak lain adalah putra asli setempat.

Saat roda pesawat Susi Air yang mengangkut rombongan menyentuh landasan lapangan terbang, masyarakat dari berbagai latar belakang termasuk anak sekolah baik SD maupun SMP menyambut dengan melambaikan bendera merah putih ke arah rombongan. Dan yang lebih mengharukan saat rombongan turun dari dalam pesawat yang didahului Yunus Wonda, yang sempat mencium tanah saat menginjakan kakinya di Ilu, masyarakat mengalungi seluruh anggota dewan dengan tas noken (sebuah tas yang dianggap sacral dan symbol masyarakat Pegunungan untuk menyimpan segala sesuatu keperluan mereka). ,

Rombongan DPR Papua yang terdiri dari Ketua I Yunus Wonda, Ketua Komisi A Ruben Magai, Julius Miagoni, Naftali Kobefa, Ina Kodiai, Ketua Komisi E Kenius Kogoya yang juga putra asli Ilu, Yeke Gombo, Komisi C Arnold Walilo dan Pendeta Charles Simare-mare, menyalamai seluruh perangkat desa dan distrik dari 5 Distrik yang menginginkan lahirnya Kabupaten Yamo, yang sudah menunggu disekitar lapangan terbang Ilu.

Rombongan kemudian diarak menuju kantor perangkat Distrik Ilu untuk beristirahat sebelum kemudian menuju Lapangan Ilu. Dilapangan Ilu perangkat desa dan distrik dari 5 distrik yang ingin lahirnya daerah otonom baru calon kabupaten Yamo bersama masyarakatnya kemudian berbaris dengan rapi lengkap dengan nama distrik masing-masing.

Carateker Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Elias Wonda mengatakan, keinginan untuk lahirnya Kabupaten Yamo adalah aspirasi murni masyarakat dari lima distrik. ‘’Ada lima distrik yang ingin kabupaten Yamo terbentuk yakni distrik Ilu, Tingginambut, Fawi, Torere dan Tunggulikme. Keinginan itu muncul, karena masyarakat ingin tersentuh dan merasakan pembangunan,’’ujar Elias Wonda.

Lanjut dia, keinginan masyarakat untuk lahirnya Kabupaten Yamo, juga bukan hanya semata-mata hanya mengikuti daerah lain yang mengingingkan pemekaran, namun belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. ‘’Apa yang ditentukan UU untuk melahirkan sebuah Daerah Otonom sudah dipenuhi calon kabupaten pemekaran Yamo, salah satunya jumlah pnduduk yakni 136.045 jiwa mendiami 5 distrik sesuai data sensus penduduk 2011,’’paparnya.

Sementara untuk sumber daya manusia, sambungnya, juga sudah memadai dan jumlahnya cukup lumayan. “Sudah banyak putra-putri dari calon kabupaten Yamo yang memiliki pendidikan dan karir yang mumpuni, baik itu di bidang politik maupun pemerintahan, seperti Yunus Wonda dan Kenius Kogoya di DPR Papua serta beberapa orang menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten. Bahkan untuk lulusan S3 sudah 3 orang, S2 25 orang, S1 70 orang, D3 23 orang, D1 50 orang dan SMA 100 orang,’’ungkapnya.

Aspek lain yang menjadi keunggulan calon Kabupaten Yamo, tambahnya, letaknya yang strategis, yang diapit sejumlah kabupaten yang ada di wilayah Pegunungan Papua.

‘’Dengan diapit sejumlah kabupaten seperti Lany Jaya, Puncak Jaya, Tolikara dan Puncak tentu ini menjadi keunggulan calon Kabupaten Yamo, yang sudah barang tentu bisa menjadi kawasan transit atau persinggahan,’’

jelasnya.

Sementara Ketua Tim pemekaran calon daerah otonom baru Yamo Nesko Wonda dalam sambutannya menyatakan, aspirasi pemekaran lahir dari keinginan 136.045 jiwa warga yang mendiami 5 distrik. Yang dilatar belakangin keinginan membuka keterisolasian serta ingin memperoleh pelayan yang memadai dari pemerintah. ‘’Aspirasi pemekaran ini bukan lahir begitu saja serta baru, tapi ini lahir dan tumbuh dari seluruh masyarakat sejak beberapa tahun lalu, karena merasa belum merasakan pembangunan yang sebenarnya. Masyarakat masih tinggal dibalik-balik gunung tanpa pernah merasakan apa arti sebenarnya pembangunan terutama otonomi khusus, ’’ucapnya.

Bahkan, kata Nesko Wonda, aspirasi lahiranya kabupaten Yamo bersamaan dengan kabupaten Puncak, namun saat itu masyarakat masih bersabar. Dan sekarang baru ingin mewujudkannya. “Keinginan untuk pemekaran bukan datang secara spontan tapi sudah sejak beberapa tahun lalu. Bahkan rekomendasi persetujuan dari kabupaten Induk yakni Puncak Jaya sudah dikeluarkan sejak tahun 2009, namun, karena alasan keamanan saat itu, keinginan masyarakat tertunda,’’terang Nesko Wonda yang juga Ketua DPRD Puncak Jaya.

Ia mengungkapkan, selama berjalannya pemerintahan kabupaten Puncak Jaya, pembangunan hanya berkutat di sekitar Mulia yang tak lain ibukota Puncak Jaya, dan sama sekali tidak ada pemerataan di sejumlah distrik lain yang juga wilayah Puncak Jaya. “Pembangunan hanya terkonsentrasi di Mulia, sementara 5 distrik yang ingin pemekaran Yamo sama sekali tidak tersentuh,’’paparnya.

Memang, aku Nesko Wonda, sejumlah factor menjadi kendala sehingga pembangunan di 5 distrik yang menginginkan lahirnya kabupaten pemekaran Yamo, salah satunya factor keamanan. ‘’Kami DPRD Puncak Jaya saja jarang melakukan kunjungan ke 5 distrik ini, karena keamanan yang kurang kondusif pada saat itu, terpaksa kami hanya bisa menahan diri di Mulia, kalaupun ingin mengunjungi 5 distrik itu, harus terbang ke Wamena dulu baru menuju kesana melalui jalan darat. Apalagi masyarakat tentu mereka jauh lebih resah, ibaratnya hidup mati masyarakat fifty-fifty, namun kalaupun kami mati lebiha baik di tanah kami sendiri,’’imbuhnya.

Untuk itu, harap Nesko Wonda, DPR Papua secepatnya menyerap dan merealisasikan aspirasi dan keinginan masyarakat 5 distrik akan lahirnya daerah otonom baru Kabupaten Yamo. ‘’Harapan dan keinginan kami masyarakat Yamo, DPR Papua mewujudkan aspirasi ini agar rentang kendali pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin terjangkau,’’tukasnya.

Setelah memberikan sambutan Nesko Wonda kemudian mempersilahkan Ketua I DPR Papua Yunus Wonda dan Ketua Komisi A Ruben Magai naik ke podium guna menerima rekomendasi berupa aspirasi masyarakat calon Kabupaten Pemekaran Yamo. Secara simbolis, Nesko Wonda menyerahkan rekomendasi dengan memasukannya ke noken Yunus Wonda dan Ruben Magai.

Sebelum memberikan sambutan Ketua I DPR Papua Yunus Wonda sempat menangis haru melihat ribuan masyarakat Yamo tempat kelahirannya yang masih terisolir dan belum tersentuh pembangunan secara maksimal. Menyaksikan Yunus Wonda menangis, balik masyarakat Yamo yang menangis, juga karena terharu melihat putra mereka ternyata saat ini telah menjadi pemimpin di Papua. Dibalik wajah haru dan lugu ribuan masyarakat Yamo seperti menggambarkan, ternyata putra mereka yang berasal dari Kampung di Pegunungan Papua yang terisolasi, jauh dari sentuhan pembangunan mampu berkarya bagi orang lain serta bangsa dan negaranya.

Yunus Wonda kemudian memberikan sambutan dengan mengatakan, bahwa Yamo sudah layak dan pantas menjadi sebuah daerah otonom baru. “Yamo siap dan layak menjadi sebuah kabupaten baru, selain letak geografisnya yang cukup strategis, jumlah penduduk dan sumber daya manusianya juga sudah memadai. Dan aspirasi ini akan diperjuangkan DPR Papua sebagai pengemban amanat rakyat,’’tutur Yunus Wonda.

Ia melanjutkan, aspirasi serta keinginan masyarakat Yamo ini menjadi prioritas utama lembaga yang dipimpinnya, sebab hanya dengan pemekaranlah, keterisolasian bisa dibuka dan rentang kendali pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat bisa diperpendek. ‘’Sebagai putra asli Yamo bersama Kenius Kogoya, kami akan berupaya mewujudkan keinginan masyarakat ini. Namun, itu juga harus didorong oleh doa masyarakat Yamo sendiri,’’pungkasnya.

Yunus Wonda mengungkapkan, sidang pembahasan tentang usulan pemekaran akan dilaksanakan DPR Papua bulan November mendatang, dan Yamo akan menjadi salah satu prioritas untuk dibahas. “Kami akan membawa kembali ke Ilu isi noken (rekomendasi) dalam bentuk SK persetujuan calon kabupaten pemekaran Yamo,’’singkatnya.

Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai juga mengatakan, berdasarkan luas wilayah jumlah penduduk dan sumber daya manusia, Yamo sudah layak menjadi sebuah daerah otonom baru. ‘’Tidak alasan lagi untuk menolak lahirnya kabupaten Yamo, semua persyaratan sesuai yang ditentukan UU sudah terpenuhi, sekarang DPR Papua tinggal membahasnya dalam sidang paripurna mendatang,’’ucap dia.

Lanjut Ruben, hanya dengan pemekaran, 5 distrik di Yamo bisa tersentuh pembangunan. ‘’Saya kira pemekaran ini akan membuka isolasi Yamo, namun yang terpenting masyarakat asli Yamo harus mampu menjadi pilar-pilar pembangunan di tanahnya sendiri,’’paparnya.

Melihat kondisi riil Ilu yang merupakan calon ibukota Yamo, memang sudah layak menjadi sebuah daerah otonom baru. Namun seyogyanya pemekaran daerah benar-benar untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk memperpendek rentang kendali pelayanan mereka, serta membuka keterisolasian wilayah dengan tujuan masyarakat melek pendidikan, melek kesehatan dan lain sebagainya. Pemakaran jangan hanya akan melahirkan raja-raja kecil yang kemudian tidak peduli atau melupakan cita-cita pemekaran yakni mensejahterakan masyarakat. (jir/don/LO1)

Selasa, 30 Oktober 2012 07:34, BP.com

October 30, 2012 0

Bhayangkari Bisa Dekati Kelompok Pro Merdeka

JAYAPURA — Bhayangkari Daerah Papua sebetulnya bisa memberikan kontribusi dalam rangka menghadapi aksi gerakan-regarakan pro kemerdekaan Papua Barat, antara lain mendekati keluarga, istri dan anak-anak dari tokoh-tokoh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Dewan Adat Papua (DAP), Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) dan lain-lain. Hal ini untuk membangun citra (image building) Polda Papua identik dengan Polisi humanis.

Hal ini diungkapkan Kapolda Papua, Irjen Pol Drs M. Tito Karnavian, MA ketika menyampaikan sambutan pada upacara peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-60 Tahun 2012 di Aula Rastra Samara, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (30/10). Dia mengatakan, tiap-tiap Polres Jajaran Polda Papua memiliki tantangan yang paling utama adalah masalah pro kemerdekaan.

Menurit dia, pihaknya telah mencanangkan 4 program atau operasi menghadapi kelompok pro kemerdekaan. Pertama, operasi penegakan hukum dalam bentuk upaya-upaya pengungkapan kasus-kasus kekerasan yang terjadi seperti pelanggaran hukum, makar dan lain-lain.

Kedua, operasi intelejen yakni melakukan penggalangan kepada tokoh tokoh KNPB, Lambert Pekikir, Dani Kogoya dan lain-lain, seperti mantan Ketua Umum KNPB Buchtar Tabuni yang kini ditahan di Rutan Polda Papua.

“Mungkin ibu-ibu Bhayangkara punya inisiatif mendatangi keluarganya untuk memberikan bantuan beasiswa dan lain-lain.
Ketiga, operasi Bimas yakni dalam rangka untuk menyentuh kantong-kantong simpatisan dan masyarakat di sekitar kelompok-kelompok pro kemerdekaan seperti Asrama Mahasiswa Rusunawa, Pos 7 Sentani, Angkasa untuk wilayah Jayapura.

“Semua kantong-kantong kelompok pro kemerdekaan harus diinventarisir kira-kira bentuk kegiatannya apa,” katanya. Karenanya, kata dia, pihaknya telah menugaskan Direktur Intel, Direktur Bimas Polda Papua untuk menyusun siapa saja target penggalangan kantong-kantong yang mau diaproach untuk rencana pasar murah, bagi-bagi Sembako, pengobatan gratis, bakti sosial dan lain-lain.

“Ini Bhayangkari sebetulnya bisa berbuat karena dengan karakteristik khasnya sebagai wanita,” tukas dia.

Keempat, operasi pembentukan opini. Semua kegiatan kegiatan ini yang bersifat terbuka Bhayangkari maupun Polri ini harus masuk terus di media massa. Tapi kalau itu dibombardir terus-menerus dengan berita-berita yang lebih mengedepankan aksi represif, maka citra yang terbangun di benak masyarakat Polri identik dengan penegakan hukum atau Polda Papua identik dengan Polisi humanis. (mdc/bom/lo1)

Rabu, 31 Oktober 2012 05:26, BP.com

October 30, 2012 0

Masih Banyak Pekerjaan yang Harus Dituntaskan

JAYAPURA—Hari ini (Rabu, 31/12) Majelis Rakyat Papua (MRP) yang lahir berdasarkan UU No 21 Tahun 2001 genap berusi 7 tahun. Usia tersebut tentunya jika diistilakan, sama seperti seorang anak yang baru menduduki bangku sekolah dasar kelas 2. Namun, bagi MRP jilid 2 ini adalah usia yang matang yang harus berbenah diri dalam memberdayakan, memandirikan dan mensejahterakan masyarakat Papua khususnya masyarakat asli Papua melalui regulasi (aturan) yang dibuat di lembaga MRP. Ketua MRP, Timotius Murib, mengatakan, usia yang ke-7 adalah usia yang harus dibenahi agar kehadiran lembaga MRP benar-benar memberikan kontribusi yang nyata dan berkualitas bagi masyarakat asli Papua, sebagaimana amanat dari UU No 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus

Diakuinya, pada MRP jilid pertama, sudah banyak hal yang dilakukan demi kepentingan orang asli Papua, tapi dalam perjalanannya banyak terjadi hambatan, sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi MRP jilid yang kedua, yakni dimasa kepemimpinannya itu. “Memang ada hal-hal yang menjadi hambatan dan catatan penting bagi kami diperiode ke-2 MRP,” tandasnya kepada wartawan dalam keterangan persnya di kediamannya, Selasa, (30/10).
Dijelaskannya, sejak MRP jilid 2 dilantik, berada dalam situasi yang sulit, dimana MRP pecah menjadi dua, yakni MRP dan MRPB (Majelis Rakyat Papua Barat), ini tentunya menjadi dilemma yang cukup berat, sehingga dalam masa 6 bulan MRP tidak bekerja. Atas dasar itulah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memerintahkan untuk dilaksanakan pemilihan pimpinan MRP yang baru, sehingga akhirnya terpilih unsur pimpinan MRP sebagaimana sekarang ini.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan guna membawa kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua disegala aspek kehidupan. Ada sejumlah agenda yang telah dituntaskan pihaknya, beberapa diantaranya melaksanakan reformasi birokrasi sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat MRP, juga menyetujui Perdasus No 6 Tahun 2011 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur Provinsi Papua.

Kemudian, membentuk Pansus pemekaran, dan dari masing-masing Pokja bentuk Panja-Panja yang bertugas untuk membahas mengenai rancangan peraturan daerah khusus Perdasus) seperti mengenai Gender (perempuan), tanah adat/hak ulayat dan lainnya, yang nantinya dikeluarkan menjadi keputusan MRP menjadi turunan dari UU No 21 Tahun 2001 tersebut. “Banyak pekerjaaan yang belum kami kerjakan, tapi tentunya kami upayakan dan usahakan semuanya dapat dikerjakan demi mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua, terutama kehidupan sosial ekonominya, pendidikannya, kesehatannya dan aspek lainnya,” tukasnya.

Soal Konsep Pemekaran
Mengenai pemekaran, Timotius Murib mengatakan, keinginan memekarkan Kabupaten kabupaten baru di beberapa Daerah di Papua oleh masyarakat sudah diminta oleh masyarakat berkali- kali kepada DPRP maupun ke MRP atau pihak Eksekutif.

Meski dalam pemberitaan MRP sebelumnya kepada media ini bahwa apapun pemekaran daerah kabupaten yang tidak membawa keuntungan bagi masyarakat asli Papua, tetap MRP sebagai lembaga representatif kultural tidak mengijinkan pemekaran kabupaten baru atau daerah otonomi baru dilakukan, karena keinginan pemekaran itu datangnya dari segelintir orang yang punya kepentingan.

Namun dalam beberapa waktu belakangan ini, keinginan untuk melakukan pemekaran daerah otomoni baru begitu menguat, terutama keinginan masyarakat di wilayah Pegunungan Papua, terakhir keinginan masyarakat lima distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang menginginkan pemekaran Kabupaten Yamo.
Menurut Murib, untuk memenuhi keinginan masyarakat itu, tidak spontan mendapatkan respon hingga langsung pemekaran dilakukan. MRP punya pendapat untuk menyatakan sikap dalam pemekaran itu, tetapi untuk melakukan suatu pemekaran daerah ada langkah langkah administrasi yang harus dipenuhi, apakah daerah yang akan dimekarkan itu layak atau tidak. Sebab melakukan pemekaran butuh penilaian kelayakan fisik maupun administrasi.
Jadi secara fisik MRP telah lakukan peninjauan lokasi daerah daerah yang akan dimekarkan, sedangkan syarat administrasi diperlukan beberapa dokumen administrasi yang harus mereka penuhi yang menyatakan pemekaran daerah kabupaten baru itu memenuhi syarat, diantaranya adalah, luas wilayah, jumlah penduduk, tersedianya Sumber Daya Alam yang dapat dikelola menjadi sumber pendapatan asli daerah( PAD) setelah daerah itu dimekarkan.

Hal hal ini menjadi syarat administrasi, sebaliknya syarat fisikpun demikian. Ia melihat aspirasi pemekaran yang datang bertubi tubi kemeja MRP maupun DPRP sudah ditanggapi baik MRP maupun DPRP dengan melakukan kunjungan lapangan. Diakui, memang ada sejumlah aspirasi yang disampaikan ke MRP yang saat ini sedang dibahas dengan DPRP dan hasilnya akan dibawah dalam Paripurna DPRP, selanjutnya ditetapkan Kabupaten pemekaran mana saja yang dianggap layak untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, menurut MRP, keinginan masyarakat itu perlu dijawab dengan cara melakukan kunjungan ke daerah dan MRP akan menyurat resmi ke masyarakat yang menginginkan daerahnya dimekarkan jadi kabupaten baru.

Kemudian, lanjut Murib, MRP juga akan melihat jumlah penduduk yang sekarang berkembang, termasuk melihat perkembangan penduduk orang asli Papua yang jumlahnya satu juta lebih ini, kemudian kalau pemekaran ini terus dilakukan, maka keberadaan penduduk asli Papua in i perlu dilihat dengan cara MRP membentuk Panja. Dengan keberadaan Panja MRP itu, akan dilihat kira kira jumlah penduduk asli Papua itu dimana, kira kira daerah calon pemekaran itu berapa banyak yang dihuni oleh orang asli Papua.
Dengan demikian pemekaran itu juga berguna bagi keberadaan penduduk asli Papua didaerah pemekaran baru. Sebab pemekaran apapun bila dilakukan, Sumber Daya Manusia syarat utama dan letaknya disitu. Demikian ungkap Murib, MRP berharap setelah pemekaran itu jadi, maka SDM yang ada itulah yang harus bekerja sebagai pegawai negeri harus menikamati hasil pembangun daerah pemekaran itu adalah orang asli Papua. Demikian hal ini menjadi sebuah konsep pemikiran dari MRP tentang pemekaran daerah otonomi baru yang mengikutsertakan peran orang asli Papua, ujar Murib

Jadi tak semata mata ada aspirasi langsung ada pemekaran, tidak, kami harus melihat kira kira manfaat yang akan diterima masyarakat asli Papua setelah pemekaran, itu hal yang menjadi prioritas. Diakui memang akhir akhir ini, beberapa kali dirinya bersama dengan DPRP melakukan kunjungan ke daerah aspirasi pemekaran kabupaten Rovaer, Waropen yang menjadi tunututan masyarakat sehingga kami turun, ujar Murib

Namun tidak serta merta begutu turun langsung dimekarkan, tidak. Hal ini perlu dipahami masyarakat. Tetapi dimana MRPmelakukan kunjungan itu, untuk melihat sejumlah kelyakan kelayakan yang sudah diatur dalam undang undang, Peraturan Pemerintah yang dalam Undang undang Otsuspun mengamantkan demikian yakni tujuan dari pemekaran untuk orang asli Papua setelah dilakukan pemekaran itu apa? hal ini menjadi catatan penting MRP memberikan persetujuan tentang perlunya pemekaran kabupaten maupun provinsi yang diminta oleh masyarakat.

Murib mengakui, memang setelah adanya aspirasi pemekaran daerah otonomi baru atau kabupaten pemekaran baru, baik MRP maupun DPRP belum pernah duduk bersama untuk membicarakan masalah ini. Namun semnetara iniMRP dan DPRP lebih fokus berkunjung ke daerah yang perlu dikunjungi dalam rangka melihat kondisi fisik dan administrasi.

Lebih lanjut dikatakan, dirinya sebagai Ketua MRP telah melakukan komunikasi dengan pihak DPRP dalam hal ini ketua I Yunus Wonda, agar setelah kunjungan ke daerah ini dilakukan kedua lembaga ini, maka DPRP dan MRP harus duduk sama sama bicara dalam rangka memberikan pertimbangan tengan pemekaran ini yang kaitannya dengan keberadaan orang asli Papua. (nls/ven/don/lo1)

Rabu, 31 Oktober 2012 05:41, BP.com

October 30, 2012 0

Pekikir : Jangan Dekati Saya dengan Cara Licik

JAYAPURA—Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional (TPN) – Organisasi Papua Merdeka (OPM), Lambert Pekikir mengaku gerah dengan pola pendekatan yang sedang dilakukan beberapa pihak terhadap dirinya melalui keluarganya. Ia mengatakan bahwa apabila ingin selesaikan masalah Papua, harus dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat.

“Ada beberapa utusan yang datang ke keluarga saya dan menyampaikan ingin bernegosiasi, ini kan cara-cara yang tidak terhormat, mereka datang secara pribadi dan menyampaikan itu kepada keluarga saya, apakah ini cara yang sopan, kenapa datang secara pribadi, ini kelompok apa dan darimana,” tanya Lembert saat di temui Bintang Papua, Senin (29/10) kemarin.

Dirinya juga menyampaikan kekecewaannya atas atas langkah dan pola yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut. “Jelas saya kecewa anak, kalau mau selesaikan masalah Papua ya harus dengan cara-cara terhormat dan bermartabat dong, jangan dengan cara seperti ini, menurut saya ini cara yang licik, siapapun dan dari manapun orang-orang tersebut, saya tidak respek,” tegas pria yang mengaku beberapa kali menjadi target aparat tersebut.

Lambert juga menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah Republik Indonesia yang menurutnya tidak serius dalam mengatasi persoalan Papua.”Pemerintah RI tidak serius mengatasi masalah Papua, itu sudah jelas, dari perkembangan yang kita lihat saat ini tidak ada yang mengarah pada penyelesaian masalah di Papua, tentu saja mengecewakan,” ujar Lambert yang sudah puluhan tahun berjuang dan hidup di hutan belantara tersebut.

Lambert berharap agar pihak-pihak dari kelompok yang tidak jelas tersebut menghentikan aksi pendekatan dengan cara seperti itu, dirinya lebih menginginkan adanya keterbukaan untuk saling menghargai.

“Jangan datang atas nama pribadi, tapi untuk kepentingan kelompok, itu tidak benar, harus jelas siapa dan dari kelompok apa, itu kan baik, jangan sembunyi-sembunyi, itu licik dan tidak menghargai,”

andas Lambert. (bom/don/LO1)

Selasa, 30 Oktober 2012 07:43, BP.com

October 30, 2012 0

Terungkap Sejarah, Aitai Karubaba sebagai Pejuang Papua

Serui—Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Slogan inilah yang mengilhami jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk selalu tetap menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsa, terutama yang bangkit dari Serui.

Sehubungan dengan itu, maka seusai melakukan upacara peringatan HUT Sumpah Pemuda ke-84 tahun yang berlangsung di lapangan Alun-Alun Trikora Serui, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Frans Sanadi,Bsc, S.Sos.MBA bersama pimpinan dan anggota DPRD Yapen, Dandim 1709 Yawa, serta pengurus DPD KNPI melakukan Ziarah ke Distrik Ambai, guna melihat secara dekat makam keterwakilan Pemuda Papua yang ikut dalam ikrar sumpah pemuda bersama pemuda lainnya yakni sosok Aitai Karubaba.

Dalam kesempatan ziarah itu, Wakil BUpati Frans Sanadi
Mengatakan, selaku pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi, karena ditahun 2012, kita dapat menyaksikan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia yang terlibat langsung dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, dimana pada tahun 1928 merupakan salah satu moment yang sangat menentukan kemerdekaan bangsa Indonesia.karena bukan saja sosok Alm Silas Papare dan juga Stevenus Rumbewas, namun ditahun 2012 ada juga salah satu sosok perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yakni Alm.Korano Aitai Karubaba” ungkapnya kepada bintang Papua ketika melakukan kunjungan ke Makam Aitai Karubaba (29/10)

Untuk itu selaku wakil bupati Yapen berharap kepada DPD KNPI, Kesbang serta semua pihak yang terlibat di dalamnya agar di tahun 2013 mendatang sudah bisa mendapatkan keputusan bahwa sosok Aitai Karubaba adalah merupakan salah satu pahlawan pergerakan kemerdekaan RI “tegasnya

Hal senada disampaikan Ketua DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen, Hermana Woriori,SE bahwa sosok Alm.Aitai Karubaba yang telah mempertahankan dan memperjuangkan pemudah dalam Negara kesatuan RI perlu diberikan apresiasi yang tinggi, sehingga ini menjadi momen sejarah terpenting. Herman Woriori juga menyampaikan terima kasih kepada Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri, Deddy Iswanto yang telah berusaha membantu mengungkapkan sosok Aitai Karubaba sebagai salah satu pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kepada tim khusus dirinya juga menyampaikan agar segera melakukan kegiatan napaktilas yang pernah dirintis mengingat masih banyak pejuang Papua yang terlibat saat itu, sehingga saat itu juga kota Serui dijuluki sebagai kota Perjuangan. Untuk itu kepada dinas tenaga kerja dirinya menghimbau supaya dapat mengakomodir anggaran untuk pembangunan talut di daerah kuburan Alm. Aitai Karubaba sehingga kedepannya tidak lagi seperti suasana sekarang ini.

Sementara itu, Dandim 1709 Yawa, Letkol Inf Deddy Iswanto menyampaikan dengan adanya pusara salah satu tokoh pejuang sumpah pemuda, yakni Alm.Aitai Karubaba yang sudah menunjukkan jiwa kepe-juangan yang luar biasa sejak tahun 1928 di Batavia. Karena itu selaku Dandim dirinya berharap kepada para pemuda yang ada di daerah ini agar jangan pernah ragu untuk melakukan segala sesuatu, mengingat makin banyak fakta yang membuktikan bahwa kota Serui merupakan kota perjuangan” ungkapnya (seo/don/LO1)

Selasa, 30 Oktober 2012 07:34, BP.com

October 30, 2012 0

Ironis, Bahasa Daerah Engros Terancam Punah

Jayapura (30/10) — Minimnya kesadaran generasi muda melestarikan bahas daerahnya menjadi salah satu problem yang cukup serius. Di kampung Enggros, Distrik Abepura, Kota Jayapura pemuda dan anak-anak tak lagi dapat berbahasa ibu atau bahasa daerah setempat.

Ondoafi Kampung Enggros, Nico Meraudje mengatakan, saat ini yang masih fasih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari hanya mereka yang berusia 40 tahun keatas.

“Itupun tak lebih dari 20 orang. Pemuda dan anak-anak kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Masyarakat yang usia 40 tahun saja yang masih bicara dengan bahasa daerah. Sedangkan yang usia 25 tahun sampai ke 10 tahun sudah tidak bisa,” kata Nico Meraudje, Selasa (30/10).

Menurutnya, mereka yang berusia 25 tahun ke bawah jika mendengar bahasa daerah Enggros mengerti maksudnya. Namun, untuk mengucapkan mereka agak sulit. “Saat mereka dengar kita bicara dengan bahasa derah, mereka mengerti apa yang dimaksud. Tapi untuk mengucapkan itu agak berat. Ya itu mungkin juga karena lingkungan sehingga mereka lupa. Namun sebenarnya itu tergantung dari kita,” ujarnya.

Untuk itu kedepannya lanjut dia, pihaknya akan terus berusaha agar bahasa daerah Enggros tidak punah. Salah satu cara yang akan diambil tetua adat setempat adalah mendirikan PAUD yang materi pelajarannya bahasa daerah Enggros.

“Ini akan kita lakukan agar bahasa Enggros dilestarikan kembali. Selain untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa daerah di kampung tertua di Kota Jayapura ini, tetua adat setempat melakukan pertemuan rutin dua kali seminggu di para-para adat. Dalam pertemuan itu, semua pemuda dan anak-anak diharuskan menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah,” tandas Nico Meraudje.

Sebelumnya Balai Bahasa Jayapura mengklaim saat ini penggunaan bahasa ibu di Papua dan Papua Barat hampir punah. Dari lebih 250-an bahasa daerah setempat, pemuda Papua yang masih menggunakan bahasa ibu tidak lebih mencapai ratusan orang. (Jubi/Arjuna)

Sumber: JUBI

October 30, 2012 0