Mobil Freeport Ditembaki, 1 Terluka

Jumat, 14 September 2012 15:48, http://www.bintangpapua.com/

Menanggapi berita ini, Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi, lewat hubungan ponsel menyatakan,

Kopassus/ TNI jangan cari makan dengan cara mengacaukan keadaan. Kalau perlu bagian dalam pengamanan Freeport, kasih tahu saja kepada pemimpin Freeport. Pemilik Freeport McMoran, Inc. Copper & Gold sendisi sebenarnya sudah tahu siapa yang melakukan penembakan-penembakan sejauh ini. Mereka punya intelijen dan peralatan lebih canggih daripada yang dimmiliki NKRI. Mereka berulangkali mengatakan kepada kita bahwa itu ulah Kopassus/ TNI. Modus operandi mereka sudah lama diketahui. Mereka melakukan tindakan-tindakan dengan modus operandi yang sama, jadi bisa diragukan apakah ini sebenarnya anggota Kopassus ataukah hanya pasukan kotor pencari makan dengan cara-cara haram dan terkutuk”,

demikian komentarnya.

Timika – Sebuah kendaraan milik Departemen Security PT Freeport Indonesia ditembak oleh orang tak dikenal di ruas jalan Tanggul Timur, tepatnya di sekitar Mil 24, Jumat sekitar pukul 10.47 WIT.

Kabag Ops Polres Mimika, Papua, Komisaris Polisi Albertus Andreana saat dihubungi ANTARA di Timika, Jumat, membenarkan adanya kejadian tersebut.

“Kami mendapat informasi demikian, saat ini tim dari Satgas Amole sedang berada di lokasi kejadian untuk menyelidiki peristiwa tersebut,” jelas Andreana.

Data yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, tidak ada korban meninggal dalam peristiwa tersebut. Namun seorang anggota TNI AD dari Kesatuan Yonif 754 Eme Neme Kangasi dilaporkan terluka akibat terkena serpihan kaca.
Aksi penembakan misterius itu terjadi saat kendaraan security Freeport yang ditumpangi sejumlah anggota TNI dari Kesatuan Yonif 754 ENK hendak mengantar bahan makanan rekan mereka yang bertugas di pos Kampung Nayaro.

Mendengar ada suara letusan senjata api, dua anggota Yonif 754 ENK bersama George Gephard meluncur ke lokasi kejadian menggunakan sebuah mobil bernomor lambung 3189.

Setiba di lokasi kejadian, mobil yang dikemudikan George Gephard juga diberondong tembakan dari arah kiri jalan yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah.

Ruas jalan Tanggul Timur, Kali Kopi menuju Kampung Nayaro selama ini merupakan daerah yang rawan terjadi penembakan oleh orang tak dikenal. Pada Selasa (7/2/2011) di kawasan hutan Kali Kopi ruas Jalan Tanggul Timur, seorang anggota Brimob Detasemen B Polda Papua, Briptu Ronald Sopamena gugur saat baku tembak dengan kelompok bersenjata tak dikenal.
Masih di lokasi yang sama, dua petinggi Departemen Security & Risk Manajemen (SRM) PT Freeport, Daniel Mansawan dan Hary Siregar tewas secara mengenaskan akibat diberondong tembakan senjata api oleh orang tak dikenal pada April 2010. Jenazah keduanya bahkan sulit dikenali karena terbakar bersama mobil yang mereka tumpangi.

Tak berselang beberapa lama setelah itu, empat karyawan PT Fajar Puri Mandiri yang bekerja di proyek penghijauan area reklamasi tailing juga tewas ditembak oleh orang tak dikenal.

Penembakan juga menimpa sejumlah karyawan perusahaan milik Kepala Kampung Nayaro, Herman Apoka saat kendaraan yang mereka tumpangi melintas di ruas Jalan Tanggul Timur, Kali Kopi.

Akibat seringnya terjadi penembakan misterius di kawasan tersebut, saat ini warga Kampung Nayaro hampir seluruhnya sudah mengungsi ke sekitar Timika. (ant/don/l03)

September 14, 2012 0

Kenius: Jangan Lukai Hati Rakyat Papua

Jumat, 14 September 2012 15:51, http://www.bintangpapua.com/

JAYAPURA— Harapan Ketua MRP Timothius Murib agar sengketa lembaga penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua periode 2012-2017, yang tinggal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan hasil yang tak mengecewakan rakyat Papua demi keutuhan NKRI, mendapat dukungan dari DPRP.

Anggota DPRP Kenius Kogoya, SP, MSi menegaskan pemerintah harus disiplin terhadap produk UU yang ada di Republik ini. Dan Otsus adalah win win solution untuk Papua, ketika rakyat Papua menuntut merdeka. Karena itu, (MK) harus menghargai kekhususan yang ada di Papua.

“Kami berharap putusan itu tak melukai hati rakyat Papua. Putusan MK harus sesuai UU Otsus Papua. Jika MK ternyata putuskan diluar UU Otsus, maka sebaiknya jangan ada Otsus lagi di Papua. Tapi kembali saja ke Otda,” tukas dia ketika diwawancarai Bintang Papua di ruang kerjanya, Jumat (14/9).

Senada dengan itu, Anggota DPRP Hendrik Tomasoa, SH,MH mengutarakan, fakta membuktikan, Pansus Pilgub DPRP telah bekerja sesuai Perdasus No 6 Tahun 2011 Tentang Pilgub Papua berdasarkan UU Otsus mulai tahapan verifikasi berkas pendaftaran hingga 7 pasangan Calon Gubernur dan Cawagub disampaikan kepada MRP untuk menilai dan mempertimbangkan keaslian orang Papua.

Lanjut dia, pihaknya justru mempertanyakan kenapa dari awal sebelum DPRP mengambil langkah ini, KPU tidak menggugat DPRP ke MK karena KPU dan DPRP mengikuti pembahasan Perdasus tersebut. Tapi kenapa DPRP sudah melakukan tahap yang tinggal tahap terakhir baru KPU mengajukan gugatan.

Menurut dia, jika KPU mengajukan gugatan berkaitan dengan kewenangan mengadili ini. Di satu sisi kewenangan tapi disatu sisi kewenangan itu melekat dengan tugas. Tugas ini telah dilaksanakan oleh DPRP.

“Jika MK memutuskan lembaga penyelenggaraan Pilgub di luar daripada 3 tujuan hukum ini. Jika MK putuskan kewenangan penyelenggara Pilgub ada di KPU melanggar asas manfaat. Karena uang negara sudah dipakai,” tegasnya.

Karenanya, ujarnya, pihaknya mengharapkan agar putusan MK ini sesuai tujuan hukum meliputi kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat.

“Bertolak dari ketiga tujuan hukum ini maka MK sudah tentu memahami tentang tujuan hukum ini,” tukas dia. (mdc/don/l03)

September 14, 2012 0

Penembakan Warga Jerman di Base G Disidangkan

Kamis, 13 September 2012 00:22, http://bintangpapua.com

Terdaka Calvin Wenda saat keluar dari Ruang Sidang Tirta, PN Klas 1 A Jayapura bersama penasehat hukumnya.
JAYAPURA – Kasus penembakan warga Negara Jerman, DR. Pieter Dietmar Helmut Pieper di pantai Base-G Jayapura pada 29 Mei 2012 lalu, dengan terdakwa Calvin Wenda (31), Rabu (12/9) kemarin sudah masuk tahap pemeriksaan saksi-saksi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ahmad Kobarubun,SH, dalam sidang yang dipimpin oleh I Ketut Suwarta,SH,MH selaku hakim ketua menghadirkan dua saksi, masing-masing Abidin (pemilik mobil rental) yang diduga disewa untuk melakukan eksekusi di Pantai Base-G dan Mainah (pemilik warung makan yang sempat disinggahi terdakwa bersama dua rekannya untuk makan) sesaat sebelum peristiwa penembakan terjadi.

Terdakwa dalam sidang tampak didampingi pensehat hukum dari Koalisi Untuk Penegakan Hukum dan HAM Papua, yang terdiri atas Kontras Papua dan LBH Papua, Elieser Murafer,SH.

Dalam sidang yang digelar di ruang sidang tirta, saksi pertama, Abidin memberi keterangan bahwa terdakwa sudah sering menyewa mobilnya.

Dan sehari sebelum peristiwa penembakan warga Jerman, terdakwa menghubungi saksi untuk menyewa mobilnya. Namun saksi tidak mengetahui terkait apakah mobilnya dipakai oleh pelaku penembakan warga Jerman di Pantai Base-G atau tidak.
Dikatakan saksi bahwa terdakwa saat itu menyewa dengan alasan untuk keperluan menjemput tamu di Bandara Sentani. Dan mobilnya dikembalikan oleh terdakwa sendirian sekitar pukul 12.30 WIT hari itu juga. Saksi baru mengetahui kalau mobilnya diduga digunakan untuk melakukan aksi percobaan pembunuhan tersebut pada 1 Juni 2012 saat diperiksa oleh penyidik kepolisian guna diambil Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sedangkan saksi Mainah (47) mengatakan di depan sidang bahwa saksi masih ingat bahwa terdakwa pada 29 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WIT bersama dua rekannya datang ke warung untuk memesan makanan.

Namun saksi tidak memperhatikan lebih jauh apa yang menjadi perbincangan terdakwa bersama temannya, karena menggunakan bahasa daerah.
Saksi mengaku melihat terdakwa dan kedua rekannya menggunakan mobil avansa warna biru yang diparkir dekat warung tempat saksi berjualan di samping Hotel Sederhana, Kota Jayapura.
Sidang selanjutnya ditunda hingga 19 September 2012 pukul 10.00 WIT dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi lain oleh JPU.

Selama berjalannya sidang, tampak penjagaan cukup ketat oleh aparat dari Satuan Dalmas Polres Kota Jayapura. Yang mana hampir di setiap sudut area Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura terdapat anggota Polisi bersenjatakan laras panjang dan pentungan. Serta ada beberapa yang menyandang senjata gas air mata. Persidangan pun berlagsung dengan aman.(aj/don/l03)

September 13, 2012 0

Jenazah Anggota Polisi Dievakuasi ke Serui

JAYAPURA –Jenazah Bripda Jefry Runtuboy (23) yang diduga tewas ditembak kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) ketika melaksanakan pengamanan pengaspalan di Kampung Milineri, Distrik Wenam, Kabupaten Tolikara, Senin (10/9) sekitar pukul 11.30 WIT, beberapa jam kemudian dievakuasi sekaligus dikebumikan di kampung halamannya di Serui.

Hal ini dikemukan Wakapolda Polda Papua Brigjen Pol Drs. Paulus Waterpauw ketika dikonfirmasi usai memimpin rapat Internal dengan pejabat teras Polda Papua di ruang Cenderawasih, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (12/9). Terkait penyelidikan dugaan kasus penembakan ini, dia mengatakan, Polres Tolikara akan diback- up Reskrim Polda Papua.

Menurut keterangan saksi yang diperiksa Polres Tolikara diduga pelaku penembakan berjumlah 5 orang dengan mengenakan celana pendek. Namun demikian, pihaknya tak bisa menyebutkan pelaku penembakan itu dari salah satu kelompok tertentu. Pasalnya, Polisi bekerja sesuai keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi penembakan tersebut.

“Andai saja pelaku penembakan mengaku bertanggung jawab atas aksi yang dilakukannya maka kami bisa segera mengungkap para pelaku penembakan,” ujar dia. Namun demikian, kata dia, Polres Tolikara dibantu Polda Papua kini sedang melakukan penyisiran sampai ke hutan guna memburu pelaku penembakan tersebut.

Terkait penembakan itu, kata dia, Polda Papua belum memiliki rencana menambah jumlah personil ke Tolikara, tapi pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap anggota polisi yang akan melakukan pengamanan pada setiap objek-objek vital di seluruh Papua dan Papua Barat.

Ditanya motivasi perampasan senjata laras panjang jenis SS1-milik korban yang dirampas, ungkap dia, para pelaku ingin memiliki senjata dan berusaha merampas senjata milik anggota Polres Tolikara dan kemudian melarikan diri ke arah hutan belantara. (mdc/don/l03)

September 12, 2012 0

Kekerasan Bersenjata Meningkat

Rabu, 12 September 2012 00:04, http://bintangpapua.com

Frits B Ramandei saat diwawancarai wartawan Selasa kemarin

JAYAPURA— Komnas HAM Perwakilan Papua merilis terkait dengan eskalasi kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi di Papua makin naik atau meningkat. Dalam rilisnya pihak yang melakukan tindakan kekerasan bersenjata yang berpotensi melanggar HAM adalah oknum individu.

Demikian disampaikan Plt. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits B Ramandei, S.Sos di sela-sela Focus Group Discution (FGD) Isu-isu Pemenuhan Hak Sipil Politik (Sipol) dan Ekonomi Sosial Budaya (Ekososbud) di Hotel Yotefa Viev, Jayapura, Selasa (11/9).

Dia memaparkan, pihak-pihak yang menjadi pelaku pelanggaran atas hak-hak Sipol dari tahun 2009 sampai 2012, individu (perorangan) sebanyak 155 kasus, kedua pemerintah daerah sebanyak 40 kasus, pemerintah pusat 17 kasus, Polri 38 kasus, lembaga legislatif 1 kasus, lembaga pemasyarakatan 3 kasus, koorporasi 6 kasus, BUMN/BUMD 1 kasus, lembaga pendidikan 2 kasus (swasta).

Kelompok masyarakat 40 kasus, organisasi 35 kasus, lembaga peradilan sebanyak 4 kasus, TNI sebanyak 10 kasus, kelompok anak-anak sebanyak 3 kasus, kelompok masyarakat adat 2 kasus, dan kejaksaan sebanyak 1 kasus.

Sedangkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Ekosob dari tahun 2009 sampai 2012, adalah pertama, pemerintah daerah sebanyak 173, pemerintah pusat (kementerian) 5 kasus, lembaga legislatif sebanyak 10 kasus, lembaga negara (non kementerian) 1 kasus, TNI/Polri sebanyak 4 kasus, lembaga pemasyarakatan sebanyak 3 kasus, koorporasi sebanyak 13 kasus, BUMN/BUMD ditemukan 12 kasus, lembaga pendidikan (swasta) 4 kasus, individu 4 kasus, dan kelompok masyarakat sebanyak 6 kasus. Dia mengatakan, dari hasil yang ditemukan Komnas itu tingkat kekerasan bersenjata itu justru pelakunya oknum-oknum. “Kalau oknum atau kelompok tertentu itu kita bicara perorangan. Tak dilakukan institusi atau kelompok menggunakan pola yang parsial terjadi dimana-mana.

Menurutnya, pihaknya melihat motivasi pelaku lebih pada tindakan kriminal, misalnya menembak untuk merampas senjata. (mdc/don/l03)

September 12, 2012 0

Perlu Ada Pra Dialog Internal Orang Papua

Selasa, 11 September 2012 00:11, http://bintangpapua.com

Stevanus Siep
JAYAPURA – Pasca kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Timpres) RI ke Papua yang salah satu agendanya untuk menindaklanjuti upaya pelaksanaan dialog Jakarta-Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terus menuai sorotan.

Kali ini dua organisasi membuat pernyataan untuk menyoroti masalah tersebut, yakni Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Papua (LPMAP) dan Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP). Keduanya sama-sama menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan dialog, harus didahului dengan pra dialog yang melibatkan seluruh komponen dan rakyat yang ada di atas Tanah Papua.

Ketua LMAP, Stevanus Siep mengatakan, pra dialog tersebut penting guna menyamakan persepsi diantara orang Papua yang saat ini kondisinya masih belum satu pandangan tentang dialog maupun isi dari materi yang akan dibawa dalam dialog.
Ditegaskan bahwa dialog tersebut tidfak akan dapat menyelesaikan akar masalah di Papua, bila tidak difasilitasi pihak ketiga yang netral.

“Dialog ini apabila akan tetap diselenggarakan, maka kami minta untuk seluruh masyarakat Papua hadir dan dihadiri oleh pihak ketiga sebagai wasit,” ungkapnya. Selain itu, perlunya ada kesamaan persepsi dan saling percaya antar semua komponen yang ada sehingga tidak ada yang dirugikan.

Hal senada juga disampaikan Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Syufi, yang mendukung proses Dialog Jakarta-Papua yang diupayakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden RI dan Jaringan Damai Papua.

“Digearnya pra dialog antara sesama orang Papua itu penting, untuk mengambil keputusan-keputusan sebelum dilaksanakan dialog Jakarta-Papua,” ungkapnya yang didampingi Sekjen FMMP, Senat Busup saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, Senin (10/9).

Pra dialog tersebut menurutnya untuk memutuskan apa materi yang akan dibawa dalam dialog Jakarta-Papua. “Apapun materi yang dihasilkan dalam pra dialog untuk dibawa ke dialog Jakarta-Papua harus bisa diterima semua orang Papua,” tegasnya.

Ditegaskan bahwa pihaknya menolak bila dialog tersebut difasilitas DPD RI. “Kami sangat menolak tegas karena DPD RI merupakan bagian dari struktur Politik dari pemerintahan Negara Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, sebelum digelarnya dialog, kondisi Tanah Papua harus sudah netral dari unsur militer TNI dan Polri. “Kami meminta kepada pihak aparat keamanan baik TNI-Polri untuk ditarik di seluruh tanah Papua,” ungkapnya. Selain itu, juga dilakukan pembebasan para Tahanan Politik maupun Narapidana Politik Papua.(aj/don/l03)

September 11, 2012 0

Leut. Gen. Amunggut Tabi: Identitas Penelepon Anggota DPR Mamberamo Tengah Telah Diketahui

VANIMO-PMNews – Dari sejumlah laporan telah diketahui identias dari seorang Anggota DPR Kabupaten Mamberamo Tengah yang menelepon Dany Kogoya untuk datang ke Kantor Otonomi Daserah Kotaraja dengan janji “ambik berkat sedikit ada di sini”. Dany Kogoya tidak ditangkap dan tidak ditembak saat melakukan perlawanan, tetapi begitu tiba di depan Kantor Otonomi Daerah dengan motor Ojeck, langsung ditemkak dikakinya dan Dany Kogoya langsung terjatuh,

Operasi seperti ini sangat tidak manusiawi, dan bagi orang Papua yang menjual saudara sebangsa dan setanah airnya yang berjuang tidak untuk kepentingan pribadi atau keluarga tetapi demi bangsa dan tanah airnya seperti ini pasti terkena hukuman berupa hukum alam dan hukum revolusi.

Sementara itu, penggerebekan yang dilakukan di Tanah Hitam tidak didasarkan atas informasi dari Dany Kogoya dan teman ojeknya yang ditangkap. Setelah penghuni Tanah Hitam ditangkap, diberitakan kepada PMNews bahwa mereka semuanya dipulangkan, akan tetapi Dany Kogoya dan supir ojeknya masih ditanah.

Informasi dari Pengawal Khusus Dany Kogoya menyatakan bahwa kakinya yang terkena tembakan sudah langsung diamputasi (dipotong) tanpa seizin keluarga atau orang tuanya. Padahal adalah proses operasi medis normal bahwa penghilangan salah satu bagian tubuh secara permanen seperti ini harus dan selalu mendapatkan izin dari keluarga dekat. Hal itu tidak terjadi.[PMNews/MPP TRWP]

September 11, 2012 0

Leut. Gen. Amunggut Tabi: Dany Kogoya Ditembak di Kantor Otonomi, Kotaraja, Port Numbay

Berdasarkan laporan khusus dari jaringan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) yang ada di dalam negeri, Dany Kogoya tidak dilumpuhkan dengan cara seperti diberikatan dalam media NKRI, tetapi dia ditembak/ dilumpuhkan di Kantor Otonomi Papua, Kotaraja, Port Numbay.

Waktu itu Dany Kogoya hadir dengan motor Ojeck bersama anggota pasukannya memenuhi undangan salah satu orang anggota DPR Mamberamo Tengah yang menjanjikan memberikan dana kepada Dany Kogoya. Identitas Lengkap dari anggota DPR dimaksud telah diketahui secara lengkap oleh Tentara Revolusi West Papua dan akan ditindak-lanjuti dengan mewawancarai anggota DPR dimaksud, yang sukunya dan keluarganya telah diketahui oleh Tentara Revolusi West Papua.

Selain itu, menurut keluarga, yaitu pribadi Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi, bahwa adiknya Dany Kogoya dipotong kakinya (diamputasi) tanpa seizin keluarga dengan tujuan untuk melumpuhkan Dany Kogoya selama-lamanya. Sebagai Kakak, Leut. Gen. Amunggut Tabi menyatakan “Adik saya dilumpuhkan, kakak tetap lanjut dengan agenda orang tua. Saya bangga dengan adik saya yang berani dan patriotis dalam perjuangan Papua Merdeka.”

Lewat PMNews Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyerukan kepada adik-adkinya (secara darah) yang masih ada di rimba Papua dan di kampung serta kota untuk mengikuti langkah yng diambil Tentara Revolusi West Papua karena ini sesuai dengan garis komando gerakan dan perjuangan Papua Merdeka yang telah diturunkan dari waktu ke waktu.

Menurut Amunggut Tabi. sesuai surat yang diterima redaksi PMNews, kita berada dalam barisan yang benar dan kita pasi menang, karena KEBENARAN ialah KEBENARAN, dan KEBENARAN tidak pernah terkalahkan, kapanpun, di manapun, oleh siapapun, dan bagaimanapun juga.”

September 10, 2012 0

Leut. Gen. Amunggut Tabi: NKRI Silahkan Berdialogue, tetapi “Papua Merdeka” Harus Harga Mati

PMNews VANIMO – Menanggapi upaya NKRI untuk membungkam aspirasi dan perjuangan bangsa Papua meluruskan KEBENARAN, maka dengan ini dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, panglima terginggi Komando Revolusi lewat kantor Sekretariat-Jenderal dengan ini menyatakan bahwa;

1. Otsus NKRI untuk West Papua telah gagal total;
2. Rakyat Papua telah berulang-kali mengembalikan Paket Otsus dalam keadaan Mayat, jadi tidak perlu diutak-atik barang yang sudah menjadi Mayat tanpa rasa malu;
3. Bagi Jaringan Damai Papua dan jaringan pemuas hati pencari makan di Tanah Papua silahkan terus saja dengan kampaney “Papua Zona Damai” alias “Papua Kalian Terima Hasil Sejarah entah Manis atau Pahit”;
4. Utusan NKRI silahkan berdialogue dengan TPN PB dan TPN/OPM, tetapi kelihatannya kalian terlambat, lambat dalam mendayung ikut arus zaman ini, perjuangan Papua Merdeka kini dalam komando Panglima Tertinggi Koamndo Revolusi Gen. Mathias Wenda telah mengambil langkah strategis sejak tahun 2000, dan melakukan restrukturisasi dan reorganisasi semua lembaga perjuangan Papua Merdeka, dan memisahkan organisasi sayap politikd ari sayap militer sehingga saat ini tidak ada TPN/OPM, tetapi yang ada ialah OPM dan TRWP. Kalau ada oknum yang saat ini masih menggunakan kartu TPN/OPM atau TPN PB berarti jelas itu kaki-tangan NKRI dan patut diwaspadai oleh bangsa Papua;
5. General TRWP Mathias Wenda dan Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi bukan orang baru di lapangan perjuangan Papua Merdeka, tetapi tidak berarti semua orang Paua harus ikut mereka. Semua orang Paua harus dan patut membaca permainan NKRI dan sekutunya dalam menentang perjuangan Papua Merdeka.
6. Jaringan Damai Papua dan Papua Zona Damai ialah gagasan Gereja Katolik di Tanah Papua yang bertujuan MEMBNGKAM dan MEMATIKAN aspirasi Paua Merdeka. Dr. Neels Tebay secara khusus disekolahkan di Roma dengan tujuan Gereja Katolik untuk membungkam perjuangan Papua Merdeka, bertolak belakang dengan peran gereja Katolik di TImor Leste yang mendukung kemerdekaan orang Melanesia di sana;
7. Gereja Katolik di Tanah Papua TIDAK ETIS dan TIDAK SOPAN kalau berpura-pura alim dan mengurus Tuhan, sementara tanggannya KOTOR dan KEJI di ranah politik NKRI dengan mendukung Papua Zona Damai dan upaya Pastor Neles Tebay yang sejauh ini mendapat dukungan banyak dari kalangan NKRi karena tujuannya jelas memuluskan jalan bagii NKRI di Tanah Papua;
8. Gereja Baptis di Tanah Papua, Gereja Kemah Injil di Tanah Papua dan Gereja Injili di Indonesia telah memiliki sikap yang jelas tentang nasib bangsa Papua di Tanah Papua, tetapi Gereja Katolik secara khusus memainkan politik Kotor ala NKRI, oleh karena itu semua orang Papua patut mewaspadai permainan para Uskup dan Uskup Agung serta para Pastor yang ada di dalam Gereja Katolik di Tanah Papua, yang notabene ialah Kaki-Tangan NKRI, bukan Kaki-Tangan Tuhan Yesus Kristus karena YESUS KRISTUS bukan NKRI tetapi Dia datang untuk membebaskan semua bangsa yang tertindas dan terbelenggu, terutama oleh kuasan Iblis. Oleh karena itu, bagi yang menggunakan Gereja Katolik sebagai titik-tolak kegiatan untuk mendamaikan NKRI dengan bangsa Papu aialah sebuah perbuatan terkutuk dan tidak sejalan dengan misi Pembebasan Tokoh Revolusioner Seunia Spanjang Masa: Yesus Kristus. Yesus sebagai Raja Damai melakukan Revolusi, tidak berdamai dengan kejahatan dan tipu-muslihat, tidak membela tipu-daya dan gelagat membunuh manusia lain. Otoritas Yesus sebagai Raja Damai dibatasi dalam pendamaian antara Allah dengan manusia, sementara otoritas Yesus sebagai tokoh Revolusioner satu-satunya sepanjang masa di dunia ialah membela “Kebenaran” menentang serta memusuhi “tipu-daua” seperti yang telah terjadi di saat Pepera 1969.

Demikian catatan peringatan dan pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk diketahui NKRI dan atnek-anteknya yang berjubah hitam dan berjubh putih.

Dikeluarkan di: Secretariat-General Markas Pusat Pertahanan TRWP
Pada Tanggal: 10 September 2012

Atas Nama markas Pusat Pertahanan,

Amunggut Tabi, Leut. Gen TRWP
BRN: A.001076

September 10, 2012 0

Gen. TRWP Mathias Wenda: Pendidikan Militer di Markas Pusat Pertahanan Telah Selesai dan Diambil Sumpah

VANIMO – PMNews – Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua dilaporkan bahwa pelatihan pasukan untuk Markas Pusat Pertahanan telah diakhir dan ditutup dengan pengambilan Sumpah yang dilakukan langsung oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda di Markas Pusat Pertahanan. Demikian dilaporkan Gen. Mathias Wenda lewat Sec. Gen. TRWP Leut. Gen. Amunggut Tabi pagi ini, 10 September 2012.

Dalam surat bertanggul 7 Agustus 2012 yang dilanjutkan ke PMNews tanggal 9 September 2012 dimaksud dinyatakan bahwa Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyampaikan Terimakasih sebesar-besarnya atas kegiatan-kegiatan politik di luar dan di dalam negeri yang dikendalikan oleh Kantor Sekretariat TRWP di Markas Pusat Pertahanan.

Tentara Revolusi West Papua menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terpusat dan terorganisir lewat Komando Revolusi Daerah (KORDAP) yang pada akhirnya diajukan kepada MPP (Markas Pusat Pertahana) untuk mendapatkan pengesahan dan sekaligus deberikan nomor registrasi (Battalion Reigstry Number disingkat BRN).

September 10, 2012 0