Forkorus Kesal, AS dan Australia Dukung NKRI

Jumat, 07 September 2012 21:15, http://bintangpapua.com

JAYAPURA – Ketua Dewan Adat Papua( DAP) Forkorus Yoboisembut yang menyatakan dirinya sebagai Presiden Federasi Republik Papua Barat menyatakan penyesalan mendalamnya terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Ny. Hilari Clinton yang menyatakan bahwa Papua Barat bagian integral dari NKRI.

Pernyataan Menlu AS ini terungkap saat melakukan kunjungan ke Indonesia dan menemui Menteri Luar Negeri Indonesia, Mr. Natalegawa dan Presiden RI. Susilo Bambang Yudhoyono 3 September 2012 lalu.

Pernyataan Hilary Clinton bahwa Papua Barat bagian integral Indonesia telah diberitakan juga oleh Voice Of Amerika pada 4 September 2012.

Forkorus Yoboisembut menyatakan penyesalannya juga kepada Perdana Menteri Australia Mr. Bob Carr yang juga menolak kemerdekaan Bangsa Papua Barat di Negeri Papua Barat. Menurut dia selama ini Pemerintah Australia dinilai kritis terhadap penegakan hak asasi manusia di Papua bahkan Perdana Menteri Australia menyatakan Australia tidak akan mendukung ide Papua sebagai sebuah negara berdaulat seperti dinyatakan Perdana Menteri Carr di Sidney, Minggu, 2 September 2012 sesuai pemberitaan TV Sky News dan pemberitaan Bintang Papua pada 3 september 2012.

Carr menyebutkan, dukungan atas kemerdekaan Papua akan benar benar menghancurkan hubungan Australia- Indonesia. Carr juga mengakui, Papua tak akan mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka dan akan kembali mempersulit posisi Australia yang dipastikan akan terkena dampak bila Papua Merdeka. Pernyataan Forkorus Yoboisembut ini disampaikanya dalam jumpa pers oleh Markus Haluk, Jumat( 7/9) di Perumnas I Waena Jayapura.

Pernyataan Forkorus yang disampaikan kembali Markus Haluk dalam jumpa pers dengan wartawan, menyatakan pernyataan Mr. Bob Carr sangat berlebihan. Carr dianggap lupa bahwa bangsa Papua sejak leluhur mereka telah mampu bertahan hidup dengan memelihara alam Papua secara tradisional sampai dengan pihak luar negeri mendatangi pulau Papua dan menjadikannya tanah jajahan.

Dalam pernyataan penyesalannya yang dibacakan Markus Haluk, dia menilai, pertama, pernyataan itu sangat merendahkan martabat harga diri rakyat Bangsa Papua Barat. Kedua, pernyataan seperti itu telah memberikan garansi atau jaminan kepada Pemerintah Indonesia untuk terus melakukan operasi militer di seluruh tanah air Papua Barat, dalam mempertahankan aneksasi tanah air Papua Barat, akibatnya akan terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai jenis dan bentuk seperti yan terjadi sejak 1962 hingga kini. Hal itu berarti tak sadar dan tak langsung Pemerintah Australia dan Pemerintah Amerika Serikat telah ikut melakukan perbuatan atau tindakan pelanggaran HAM diatas tanah air bangsa Papua Barat.

Ketiga, pernyataan itu telah membuat kami bangsa Papua Barat tak merasa aman, nyaman, damai sejahtera lahir dan batin, sebab pernyataan itu mengancam HAM manusia Papua dimasa lalu, kini dan mendatang. Keempat pernyataan itu menunjukkan adanya suatu sistim perserikatan penjajahan yang tak nampak di dunia( The Fact of the invisible union of colonial in the world).antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia dan Amerika Serikat diatas tanah air dan bangsa Papua di negeri Papua bagian barat.

Kelima, Pernyataan seperti itu mem perlihatkan pemaksaan kehendak dengan mengedepankan kekuatan kekeuasaan secara diktator, berarti Pemerintah Indonesia, Australia dan Amerika Serikat telah berperilaku diskriminatif terhadap azas azas demokrasi dan nilai nilai hak asasi manusia bangsa Papua, serta mengabaikan prinsip prinsip hukum publik internasional hingga bangsa Papua dipaksakan menjadi bangsa Indonesia, hal ini dianggap sebagai akar permasalahan di atas tanah Papua bagian barat.

Namun demikian, bangsa Papua akan tetap terus berjuang secara damai dan demokratis serta menjunjung tinggi nilai nilai Hak Asasi Manusia dan hukum publik internasional untuk mempertahankan kemerdekaan negara bangsa Papua Barat, sebelum kami bangsa Papua menjadi termarjinal, minoritas dan punah diatas ngeri kami Papua Barat dari tindakan kejahatan aneksasi oleh pemerintah Indonesia. Ditengah rasa penyesalanya Forkorus juga menyampaikan sedikit rasa gembira tentang tekanan Hak Asasi Manusia dan dialog antara Bangsa Papua dan Bangsa Indonesia.

Akan tetapi Dialog bagi Bangsa Papua seperti dimaksudkan Forkorus adalah tentang Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua di Negeri Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011. Markus Haluk yang membacakan langsung pernyataan Forkorus dihadapan wartawan siang kemarin, didampingi Sekertaris III Dewan Adat Papua Wilem Rumaseb dan Imanuel M. Koyari dari Dewan Nasional Papua Barat yang juga ketua Komisi bidang Politik, hubungan luar negeri, kebangsaan dan Pemerintahan Negara Federasi Papua Barat.( Ven/don/l03)

September 7, 2012 0

Penyelesaian Konflik Aceh Beda Papua

Jumat, 07 September 2012 21:10, httpp://bintangpapua.com

JAYAPURA—Pernyataan Anggota DPD RI Drs Paulus Sumino untuk mempersiapkan rencana Dialog Jakarta-Papua, semua stake-holders (pemanggu kepentingan) harus mulai merumuskan konsep dialog yang bisa diterima semua pihak, agar konflik Papua bisa segera tuntas seperti Aceh, ditolak Anggota Komisi A DPRP Yohanes Sumarto ketika dikonfirmasi Bintang Papua diruang keranya, Sabtu (7/9).

Tokoh Partai Gerindra Papua ini mengemukakan, Dialog Jakarta- -Papua meskipun tujuannya sama dengan penyelesaian konflik yang terjadi di Aceh, namun situasinya sangat berbeda. Pasalnya, pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sangat jelas orangnya dan pengaruhnya. Sedangkan pimpinan pro merdeka di Papua ini terdiri dari banyak orang.

Dia mengatakan, Dialog Jakarta- -Papua mesti dimulai dari tingkatan masyarakat yang paling rendah. Selanjutnya, saat ini diperlukan adalah inventarisir tokoh-tokoh yang kurang puas dan selalu mengkritisi segala kebijakan NKRI. Dari inventaris tokoh-tokoh ini dicari tokoh-tokoh NKRI yang mempunyai kemampuan pendekatan baik dari segi keluarga, agama, kepentingan dan hubungan emosional. Selain itu, kata dia, Dialog Jakarta-Papua seyogyanyalah dimulai dari tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, konsolidasi dengan pemerintah untuk memperkuat kesadaran nasional bagi pejabat pemerintah, anggota DPRP, anggota DPRD, PNS dan lain-lain. Tahap kedua, konsolidasi dengan tokoh agama. Banyak tokoh-tokoh agama di Papua yang mengkritisi penyelesaian konflik Papua secara benar tapi ada pula mengkritisi dengan dasar yang tak jelas. Tahap ketiga, konsolidasi dengan tokoh tokoh adat. Pemerintah membina tokoh tokoh adat tentang kesadaran nasional, tapi pada beberapa decade ini pembinaan ini tak pernah dilakukan sehingga banyak tokoh-tokoh adat bingung bahkan ikut gerakan yang merugikan pemerintah. Tahap keempat, konsolidasi dengan generasi mudah. Gerakan yang menuntut kemerdekaan bangsa Papua Barat akhir-akhir ini sebagian besar masih mengikuti pendidikan. (mdc/don/l03)

September 7, 2012 0

Masyarakat Asli Papua Diminta Waspadai Upaya Propaganda

Jumat, 07 September 2012 21:11, http://bintangpapua.com

MANOKWARI – Masyarakat asli Papua diminta untuk mewaspadai upaya propaganda yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisir melalui berbagai cara menjelang sidang umum PBB. Yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mendapatkan backingan kekuatan Indonesia (NKRI). Menjelang pelaksaan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, 14 September mendatang.

Demikian pernyataan bersama yang disampaikan sejumlah tokoh pro M erdeka, masing-masing, Gubernur Negara Bagian Doberai NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) Barnabas Mandacan, Staf khusus kepresidenan NRFPB Zakarias Horota, dan Ketua Dewan Melanesia Barat Melky Bleskadit, saat memberikan pernyataan pers, Jumat (7/9) di Manokwari.
Dikatakan Barnabas, ,masyarakat diminta untuk mendukung penuh pelaksaan sidang PPB. Dan tetap komitmen untuk berjuang sampai ada hasil dari sidang tersebut menyangkut sejarah Papua sejak 1 Desember 1961 hingga dilaksanakan Kongres Rakyat Papua III pada tanggal 19 Oktober 2011 lalu di Jayapura, Papua. “Rakyat Papua tidak punya pilihan lain. Kami tetap siap untuk merdeka. Isu-isu yang dihembuskan melalui media massa maupun lainnya tidak akan memengaruhi sikap rakyat Papua. Termasuk upaya pemerintah Indonesia melalui Otsus dan UP4B (unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat). Pelurusan sejarah Papua adalah tuntutan yang harus dilaksanakan,”tegas Barnabas.

Staf khusus Kepresidenan Zakarias Horota menyerukan agar masyarakat asli Papua agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bertujuan menimbulkan perpecahan. Upaya provokasi yang dilakukan melalui berbagai cara, kata dia hanya akan menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat. “Pelurusan sejarah Papua harus dimulai dari negosiasi format perundingan antara NRFPB dan NKRI. Sambil menentukan format, metode perjuangan tetap dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sebagai bangsa,” katanya. Menurut Zakarias, Indonesia telah mendapatkan presure (tekanan) politik secara luar biasa dalam sidang HAM PBB di Jenewa, Swiss. Terkait pelanggaran HAM di Papua. “Kekerasan masa lalu dan beragai peristiwa kekerasan saat ini yang sedang terjadi di Papua, seharusnya menjadi perhatian penting Negara Indonesia dalam menunjukkan komitmen kongkrit untuk menuntaslan persoalan Papua ini,” ujarnya.

NRFPB lanjut dia, telah merecanakan mengenai pengaturan pengakuan dan peralihan pemerintah yang harus dimulai dengan prasyarat negosisasi. Yakni pranegosiasi dimulai bulan agustus hingga September 2012. Pada tanggal 19 Oktober 2012, tiga bendera akan dikibarkan di 7 wilayah data Papua – yang merupakan negara bagian. Ketiga bendera tersebut adalah, bendera Bintang Fajar, Bendera PBB dan Bendera Merah Putih.

Serta menetapkan waktu perundingan peralihan kekuasaan administrasi pemerintahan dari NKRI kepada PPB, dan dari PBB kepada NRFPB . Yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 hingga 1 Mei 2013. Termasuk akan menggelar aksi demonstrasi damai pada tanggal 12 September mendatang. Ketua Dewan Melanesia Barat Melky Bleskadit menambahkan, secara antropolgi, politik, dan hukum. Antara Papua dan Indonesia berbeda. Penyelesaian masalah Papua harus dilakukan tanpa adanya intervensi otoriter. Karena aspirasi adalah adalah bentuk tuntutan nilai kebenaran. Format penyelesaian masalah Papua, antara 2 pihak (Papua dan NKRI) harus rasional dalam menyelesaikan masalah negara. “Ada masalah serius yang harus diselesaikan. Kemerdekaan Papua adalah jembatan emas untuk selamatkan Indonesia dari krisis,”imbuhnya.(sera/don)

September 7, 2012 0

John Otto Ondawame: Danny Kogoya Ditangkap, Perjuangan Papua Merdeka Jalan Terus

Thursday, 06-09-2012 19:50:20 Oleh MAJALAH SELANGKAH Telah Dibaca 77 kali

Australia, MAJALAH SELANGKAH – Juru bicara internasional Organisasi Papua Merdeka, John Otto Ondawame seperti dilansir http://www.radioaustralia.net.au edisi, Rabu 5 September 2012 mengatakan, perjuangan kemerdekaan Papua jalan terus. Hal itu ia kemukakan berkaitan dengan penangkapan anggota Organisasai Papua Merdeka (OPM) Danny Kogoya bersama beberapa aktivis pada Minggu (2/9) malam lalu di Jayapura, Papua.

Dikatakan, penangkapan Kogya merupakan pukulan hebat bagi OPM, namun John Otto Ondawame membantah. “Penangkapan itu tidak berarti apa-apa. Bahkan jika mereka menewaskan seribu orang Papua, anggota OPM atau sipil, kami akan jalan terus dan bertumbuh. Aspirasi yang dalam menuju kemerdekaan Papua Barat tak akan pernah mati,” kata John Otto Ondawame kepada Radio Australia.

Jason Macleod, dari Pusat Kajian Perdamaian dan Konflik Universitas Queensland, mengatakan, operasi itu adalah yang kedua kalinya di minggu-minggu belakangan ini, yang menunjukkan bahwa pihak berwenang Indonesia sedang menumpas gerakan pro-kemerdekaan.

“Tidak diragukan lagi, kita melihat peningkatan operasi polisi dan militer,” katanya.

Dr. John Otto Ondawame (kanan) @http://www.infopapua.org

“Sejumlah aktifis ditangkapi di berbagai tempat di Papua Barat. Kita juga melihat meningkatnya kegiatan pengintaian, sehingga banyak aktifis dari Komisi Nasional Papua Barat bersembunyi. Sejumlah tokoh gereja dan masyarakat sipil juga melaporkan bahwa Papua Barat semakin tidak aman dibandingkan dengan sebelumnya.”

Namun Jason MacLeod, setuju, penangkapan Daniel Kogoya tidak akan mengurangi kekuatan OPM.

“Yang terpenting adalah mengingat bahwa mayoritas besar populasi menginginkan kemerdekaan, dari tokoh-tokoh politik, kalangan gereja, aktifis NGO, sampai akar rumput,” katanya. (GE/003/Ist)

September 7, 2012 1

MODEL DAN POLA PEJUANG PAPUA MERDEKA DALAM BERPOLITIK MASA KINI

( Atas Nama Moyang Pencipta Alam dan Manusia Papua, Atas nama Pahlawan yang telah gugur di medang perjuagan yang telah mendahului kita, Atas nama korban tulang-belulang rakyat oleh karena Papua Merdeka yang telah mati diculik, ditangkap, dipenjarakan, dibunuh, diperkosa, disiksa, dan dihina, Atas Nama yatim piatu, Janda duda yang ditinggalkan oleh karena perjuangan bangsa Papua untuk Merdeka, Atas Nama generasi sekarang, generasi yang telah lahir dan yang akan lahir:; Izinkanlah saya untuk menyampaikan pendapat saya atas refleksi dan perenungan saya dalam catatan ini hanya untuk dan demi Tanah airku, bangsaku Papua untuk Merdeka sebagai Negara West Papua)

Perjuagan bangsa Papua untuk mendirikan suatu Negara yang berdaulat dimulai sejak tahun 1960 an sebelum Indonesia bermaksud untuk mengintegrasikan Papua kedalam NKRI, jika kita merefleksi kembali model dan perjuagan yang dilakukan oleh generasi pendahulu di parlemen New Guinea Raad. Saya melihat model perjuangan yang dilakukan lewat bentuk-bentuk partai politik dalam parlemen itu sendiri untuk mencoba merumuskan bentuk suatu Negara, untuk itu dalam proses pembentukan partai – partai politik, berdasarkan berbagai kepentingan golongan dan kelas dimana pada saat itu terjadi tingkatan-tingkatan ada yang ingin berafiliasi degan model gaya hidup sistem pemerintahan kerajaan Belanda, ada yang bermaksud untuk berafiliasi degan Negara yang baru merdeka pada saat itu adalah Indonesia dan ada yang memang benar-benar ingin berdiri sendiri degan model sistem dari keaslian bangsa Papua dalam bentuk Negara moderen.

Dalam proses pembentukan negara West Papua telah disahkan nama Negara dan atribut Negara seperti bendera, lambang Negara, dan lagu kebangsaan yang telah dirumukan oleh suatu badan Komite Nasional Papua Barat untuk merumuskan bentuk dan Nama Negara bangsa Papua dan disahkan oleh parlemen New Guinea Raad, tetapi ada kelompok atau partai-partai yang memiliki tujuan lain yang tersebut diatas, melancarkan misinya sehingga kekompakan dari bangsa Papua sendiri tidak bertekat dan bersatu untuk tujuan mendirikan suatu Negara mandiri dari NKRI maupun Belanda. Dari sisi lain oleh karena bentuk partai-partai yang telah disebut diatas berpencar untuk melakukan niat dan motiv tersebut sehingga sering kita degar degan ada beberapa orang Papua yang dijuluki sebagai pahlawan Nasional Indonesia.

Hal ini yang dilakukan generasi tua kita pada saat itu, dan dalam hal ini saya tidak menyinggung peran Belanda, karena dia juga sebagai posisi penjajah untuk mencoba memberikan ruang demokarasi hanya oleh karena desakan zaman dan situasi politik pada erah itu, dan mencoba menjadi malaikat penyelamat, tetapi sayang tidak tercapai tujuanya sehingga nasip sebuah bangsa sebagai bekas koloninya dan pemerintahanya telah diabaikan sampai saat ini.
Jika generasi sekarang merefeleksi dan perenungan dari beberapa catatan dan cerita dari pada pelaku sejarah perjuagan di Papua barat waktu itu, kita dapat mengkaitkan degan model dan gaya perjuangan sekarang sama persis dan tidak jauh beda dari pada generasi pendahulu kita.

Pengaruh model pembentukan berbagai partai politik pada saat itu oleh beberapa faktor yang mepengaruhi antara lain; pengaruh dan pandagan terhadap pola berpolitik modern yang kebanyakan mendapat pandagan bernegara dari pemerintahan Negara Belanda, kemudian melihat gaya berpolitik Indonesia pada saat itu. Saya yakin karena pada masa itu apa yang terjadi pada situasi politik diluar negeri dan dalam negeri pada erah itu telah dibaca dalam berbagai surat kabar berbahasa Belanda oleh generasi tua kita yang suda mengenjam pendidikan tinggi, sehingga semua berita dan model- model berpolitik dipengaruhi oleh gaya pandang saat mereka untuk berpolitik, sehingga motiv ini turut mempengaruhi model dan gaya berpolitik kita pada generasi sekarang.

Model dan gaya berpolitik ini saya menilai sebenarnya sangat menghambat dan merugikan nasip bangsa besar di Pulau New Guinea, karena warisan dari pada gaya berpolitik ini turut mewarnai dalam kaitanya degan proses Papua merdeka pada saat ini. Pandagan berpolitik ini turut mempengaruhi dalam proses PEPERA I pada saat itu, karena ada beberapa partai politik degan motiv afiliasi politiknya kepada Indonesia, Belanda dan Papua sendiri, maka ketiga bentuk motiv itu saling bertabrakan karena keadaan terdesak pada saat itu sehingga sebagian partai politik turut mempengaruhi dalam mobilisasi masa degan militer Indonesia untuk melakukan PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT PAPUA di Papua barat ( Act of Free Chose ). Dari beberapa partai yang didiriakan oleh sebagian orang Papua telah berkompromi politik degan Indonesia sehingga aspirasi murni dan niat murni sebagian besar rakyat Papua barat pada saat itu telah diabaikan yang akhirnya sebagian partai politik yang memperjuangkan murni untuk merdeka mulai bergejolak dan mengarah pada pembentukan suatu organisasi perjuangan secara gerilya OPM dan sebagian besar yang telah meninggalkan tanah air Papua ke pengasingan untuk melanjutkan sayap politiknya untuk upaya diplomasi.

Model yang sama telah saya menyaksikan degan mata kepala saya sendiri sebagai generasi sekarang ketika proses politik untuk menentukan nasip sendiri mulai dari Mubes Papua sampai kepada Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 di Port Numbay, dan hasil kinerjanya tidak jelas sampai sekarang, bentuk Visi dan Misi tidak Jelas, bagaimana hasil Resolusinya? Bagaimana penaganan menejemen organisasinya yang dibentuk PDP untuk menjangkau Visi dan Misi berdasarkan keputusan atau suatu resolusi dari Pada Kongres II itu sendiri ?, Ataukah buntutnya lahir Otonomi khusus? Ini adalah model dan gaya berpolitik kita yang terus mewarisi dari pendahulu kita akibat dari mofiv dan bentuk kompromi politik yang berlainan warna-warni.

Model politik ini saya menilai bahwa bangsa Papua masih mewarisi model dan gaya serta motiv berpolitik dari generasi tua kita. Saya menilai dalam proses politik Papua Merdeka masih ada pengaruh dari pola dan gaya berpolitik generasi tua dalam bentuk afiliasinya degan model kompromi politik oleh berbagai partai dan kelompok, padahal seharusnya gaya dan pola berpolitikan harus dimulai dari akar budaya bangsa Papua sendiri.

Cara berpolitik yang sama kembali berputar lagi pada putaran ke III pada kompetisi berpolitik degan bentuk kongres Papua III di lapangan Zakeus dengan mendeklarasi Negara Feleral Republik Papu barat, jika kita menilai sebenarnya itu bentuk demokrasi atau pola tatanan Negara bukan sebuah nama Negara, secara jujur dari generasi tua sampai generasi sekarang gaya berpolitik sama dari dulu sampai sekarang ibarat bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun zahara untuk keluar dari Mesir. Bukan berarti saya mau samakan nasip kita sama sepeti bangsa Israel tetapi perlu kita belajar dari contoh itu; karena yang melihat negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka adalah generasi Yosua dan Kalep, berarti kita tidak mengharpkan seperti generasi Yosua dan kalep pada saat itu karena situasi mereka pada saat itu beda degan situasi kita sekarang, oleh karena itu jagan sampai generasi sekarang yang suda sekolah pintar ini kembali lagi kepada model dan gaya politik yang berputar-putar dengan mengabaikan akar budaya bangsa Papua sendiri.

Jika memang generasi yang sama terus berputar -putar degan model politk yang sama nanti kita tunggu waktunya degan modela dan gaya politik yang berjudul DIALOG DAMA Papua yang telah di kerakan oleh kelompok Jaringan Damai Papua ( JDP ) apakah pola dan berpolitik yang sama atau sedikit berbeda nanti kita menunggu dan melihat gaya dan pola main mereka dalam kanca politik Papua Merdeka, jika upaya tersebut degan pola dan gaya politik yang sama juga tidak membawahkan hasil kemauan rakyat untuk merdeka dari neo-kolonial Indonesia, apalagi yang akan direncanakan orang Papua untuk berpolitik mungkin Kongres IV atau KTT dan sebagainya? seterusnya atau apalagi? pola berpolitik yang sama dipertahankan kemungkinan orang Papua siap untuk berputar degan irama gaya berpolitik yang sama berputar sepeti kita dansa dan goyang lemonipis degan lingkarang yang sama irama patokan paten yang sama.

Saya secara jujur ingin katakan bahwa; model dan gaya ini Indonesia sebagai Negara kolonial suda mengetahuinya, sehingga pantas dan wajarlah mereka sering mengatakan terhadap usaha dan perjuangan kita; “PAPUA MERDEKA USAHA MENJARING ANGIN ATAU MIMPI DI SIANG BOLONG” julukan kalimat diatas ini perlu kita renungkan degan merefleksi diri, sebenarnya menurut saya kalimat tersebut diatas jika ditanggapi degan positif adalah penguatan dan pembelajaran buat usaha dan perjuangan kita degan modifikasi model dan gaya berpolitik kita di zaman super modern berpijak dari dasar kita keluar bukan dari luar kedalam.

Saya juga berpikir bahwsanya sebagian Inteletual orang Papua juga ingin merdeka tetapi harus degan akal sehat bahwa bagaimana penataan politik dari dalam keluar secara sistem menejemen modern dan memposisikan diri pada tinkat modern, gaya berpolitik warisan kita sebagai pejuang Papua merdeka mempengaruhi pandagan sebagian kalagan intelektual Papua, jelas karena kita semua berasal dari generasi pendahulu kita dan sama-sama bangsa Papua, wajar juga masih berpikiran atas pola dan gaya berpolitik warisan turut mempengaruhi dalam Perjuangan Papua merdeka, oleh karena bentuk dan motiv dari landasan politik suda terkontaminasi degan tiga model tadi, pola dan yaga pandang model berpolitik versi Indonesia, pola gaya pandang model politik versi Belanda ( barat ) dan pola dan gaya pandang pola berpolitik berdasarkan akar budaya bangsa Papua.

Ketika pola ini saling bergesekan sehingga pengaruh sangat dominasi terhadap model pendekatan politik dalam perjuagan Papua merdeka, saya menilai sebenarnya jika orang Papua melepaskan pandagan dan gaya berpolitik import dan seharusnya berpolitik berpatokan dari akar budaya bangsa Papua sendiri, karena tujuan mendirikan Negara bukan seperti Otonomi, melanjutkan atau memasukan program pesan sponsor dari luar bangsa Papua. Lagipula bangsa Papua yang mau merdeka, berdikari, diatas pandagan politik sendiri, diatas tanah sendiri, karena orang Papua yang mau mendirikan Negara yang berdikari atas dasar falsafa akar budaya bangsa.

Orang Papua yang harus mempengaruhi politiknya keluar Papua, tetapi ini yang terjadi justru terbalik dari luar memasukan gaya berpolitik baru kedalam budaya berpolitik bangsa Papua, akibat dari gaya berpolitik dari luar masuk kedalam kita rujuk pada Contoh; Kepala Suku Besar Forkorus Yaboisembut, dimasukan kedalam rel politik dari luar akibatnya gaya yang seharusnya orang Papua berpolitik secara budayanya justru di matikan oleh pengaruh gaya dan model politik yang dianut oleh kita sebagai orang Papua yang terkontaminasi degan gaya berpolitik penjajah.
Gaya model politik ini jika kita melihat hampir sama persis degan pegalaman perjuangan bangsa Indonesia sebagian pendiri Negara RI berpatokan dari budaya bangsa mereka sendiri, sebagian dari mereka dipengaruhi oleh gaya dan politik kebarat-baratan penjajah ( Belanda ) akhirnya keadaan Negara Indonesia sekarang tidak berdikari sendiri diatas kaki sendiri malah berdiri mengantungkan kepada pengaruh politik Negara orang lain artinya Negara ikut-ikutan mendukung kemauan Negara orang lain dalam rangka membagun bilateral dan kita harus belajar juga dari pengalaman perjuangan Indonesia dari Belanda. Jika orang Papua yang berurusan degan politik Papua Merdeka harus hati-hati dan bijaksana karena jagan sampai usaha keluar dari mulut Singga masuk ke mulut buaya degan model dan gaya berpolitik kita.

Saya mau katakan degan jujur bahwa saya sebagai orang Papua harus memiliki ego dan ego ini harus diarahkan untuk kepentingan bangsa Papua bahwsanya; Saya adalah orang Papua, memiliki tanah air yang luas, saya tuan tanah, dan saya berhak menentukan nasip politik saya degan gaya dan cara saya sendiri, sehingga bangsa lain dapat dipengaruhi oleh gaya dan model politik yang saya terapkan tetapi degan catatan harus tekat dan komitmen degan nurani yang bersih dan bebas dari kepentingan cari pamor Nama, Pangkat dan jabatan tetapi harus memiliki kerendahan hati dan menghormati pemimpin yang ada entah itu dihutan rimba maupun di dalam kota untuk membebaskan rakyat dari Neo – kolonialisme indonesia.

Menurut penilaian pribadi saya bahwa pola perjuangan Papua merdeka saat ini persis seperti perjuangan Pemekaran kabupaten, melalui pembentukan TIM sukses, kelompok pengurus Pemekaran kabupaten atau Tim Sukses Pemilukada Gubernur/Bupati, kenyataan ini model dan gaya berpolitik Indonesia yang turut mempengaruhi dalam bentuk politik Papua Merdeka. Karena dalam tim itu ada lebih dari satu dua tim karena memiliki mofiv tertentu, bukan karena murni untuk kepentingan rakyat di daerah tersebut, model ini persis sedang terjadi dalam pola dan gaya berpolitik Papua merdeka entah di dalam Negeri atau diluar Negeri.

Menurut pemahaman dan pengetian saya atas pembebasan dan kemerdekaan harus dimulai dari pembenahan gaya paradikma kita yang suda terkontaminasi dari luar, tetapi seharusnya berpatokan dari pandagan akar budaya bangsa Papua artinya menilai apa yang ada pada kita dan mulai menata degan sistem modern keluar agar lewat sistem penataan politik itu dapat diterima oleh bangsa lain yang suda mendirikan Negara modern, dalam kaitan ini saya tidak bersedia menjelaskan maksud “dari dalam keluar” secara terperinci tetapi sebagai garis besar saya suda katakan berpatokan dari akar budaya bangsa Papua.

Dalam kaitan ini saya melihat dan menilai pola dan gaya berpolitik berbagai Negara di zaman modern sekarang ini hanya karena manusia mengalami perobahan evolusi gaya politik untuk menemukan keistabilan bentuk dan gaya model politiknya, karena dalam hal ini setiap Negara membagun hubungan berpolitik lewat diplomatiknya terhadap bangsa lain jika dinilai secara tersirat hanya untuk kepentingan imperialis yang dikemas halus dalam berbagai bentuk dan isu-isu global. Untuk itu penting bagi bangsa Papua yang memperjuangkan Papua merdeka harus menilai diri dan mulai berpatokan dari diri kita dan menata diri untuk memposisikan diri dalam kanca politik global agar tidak terbawa kedalam jurang imperialisme karena saya menilai jika kita berpatokan berpolitik dari diri kita pasti pelan tetapi akan lebih baik dan matang untuk berdiri degan ciri dan identitas bangsa Papua, karena nama Negara kita diambil dari nama suatu etintas bangsa yaitu Negara Republik West Papua, maka gaya dan warna gaya berpolitik harus berpatokan dari akar budaya bansa Papua.

Catan ini hanya sekedar untuk perenungan kita bersama dan sebagai bahan pemikiran sekeda membuka wacana untuk mencari dan kembali kepada jati diri kita dalam proses berpolitik demi pembebasan bangsa Papua diatas tanah air sendiri.

Salam Perjuangan

Posted by: Etarugwe Yoretnda

September 6, 2012 1

Saksi Tidak Melihat Buchtar Melempar

JAYAPURA-Setelah sempat ditunda selama kurang lebih dua minggu, sidang kasus pengrusakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura dengan terdakwa Buchtar Tabuni, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura, Rabu (5/9).

Persidangan yang masih mengagendakan pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Juwaini yang merupakan kepala keamanan di Lapas Abepura. Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim yang diketuia Haris Munandar, SH., dengan hakim anggota Syors Mambrasar, SH., MH dan Marco Erari, SH., saksi mengaku saat itu melihat Buchtra Tabuni brada dalam rombongan narapidana yang melakukan pengrusakan,

Meskipun demikian, saksi mengaku tidak melihat Buchtar Tabuni melakukan pelemparan. Sebab saat itu Buchtra Tabuni hanya menghadap Kalapas yang saat itu dijabat oleh Liberty Sitinjak.

Sementara itu, Buchtar Tabuni saat dimintai keterangannya mengatakan, dirinya menemui Kalapas untuk memberitahukan bahwa warga Lapas akan melakukan pengrusakan terkait penembakan terhadap narapidana yang berusaha kabur. Saat itu, Buchtar Tabuni mengatakan kepada Kalapas bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas keadaan yang terjadi.

Sidang lanjutan kasus pengrusakan Lapas Abepura kemarin secara umum berjalan tertib dan aman dibawah penjagaan aparat Polres Jayapura Kota. Meskipun sempat terjadi keributan kecil saat seorang pengunjung sidang mengambil foto aparat Kepolisian yang sedang menjalankan tugas, namun hal itu tidak menganggu jalannya persidangan.

Sementara itu, trkait dengan pelaksanaan sidang kasus pengrusakan Lapas Abepura ini, Kalapas Abepura, Nuridin, Bc, IP., SH., MH., menyoroti keterlambatan pihak Kejaksaan dalam menghadiri persidangan. Nuridin berharap apabila pihak Kejaksaan atau unsur lain yang terlibat dalam persidangan hendaknya segera mengkonfirmasi apabila mengalami kendala atau halangan untuk menghadiri sidang sesuai jadwal yang ditetapkan.
“Kami berharap agar keterlmabatan seperti ini tidak terulang lagi dan kami meminta pihak yang terkait dalam proses persidangan ini agar selalu mengutamakan waktu dalam menjalankan tugas,” pintanya.

Kalapas mengatakan, keterlambatan pelaksanaan sidang tersebut tentunya sangat merugikan pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi dalam persidangan tersbeut. Sebab saksi yang merupakan petugas Lapas Abepura yang dihadarikan dalam persidangan, terpaksa meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya hanya untuk menunggu pelaksanaan persidangan yang mengalami keterlambatan.

Terkait keterlambatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum, Achmad Kobarubun, SH., menjelaskan bahwa keterlambatannya mengikuti persidangan bukan disengaja. Sebab pada waktu yang bersamaan, pihaknya juga mengikuti pelantikan dan rapat koordinasi di lingkungan Kejati Papua. Untuk itu, pihaknya meminta maaf atas keterlambatan yang terjadi dalam persidangan kemarin dan berharap adanya pengertian dari pihak-pihak terkait. (jo/nat)

Kamis, 06 September 2012 , 17:57:00, Cepos.com

September 6, 2012 0

KNPB Pertanyakan Tudingan Polisi Terhadap Mako Tabuni

Kamis, 06 September 2012 22:21, http://bintangpapua.com

JAYAPURA – Gencarnya pemberitaan di media massa tentang rencana dialog Papua-Jakarta menyusul kunjungan Tim Kerja Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) di bawah pimpinan DR.Albert Hasibuan ke Papua, direspon oleh KNPB. KNPB menyatakan bahwa akar persoalannya yang harus dibicarakan dulu baru bicara dialog. “Tapi kami dari KNPB tetap mempunyai jalan keluar untuk mnyelesaikan masalah Papua melalui referendum untuk membebaskan Papua dari belenggu dan merdeka sendiri untuk mngurusi diri dan negaranya sendiri,” ungkap Juru Bicara KNPB, Wim R. Medlama didampingi dua aktifisnya saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Abepura, Kamis (6/9).

Sehingga lanjutnya pihak KNPB meminta untuk tidak gegabah dalam upaya menggelar dialog Jakarta-Papua. “Kami minta untuk tidak gegabah karena ideologi Papua merdeka ada pada masyarakat akar rumput,” tegasnya.

Hal lain yang disoroti adalah masalah tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada (Alm) Mako Tabuni. Bahwa setelah tertangkapnya Danny Kogoya dengan dugaan aksi teror dan kekerasan bersenjata dalam sejumlah peristiwa di sekitar Kota Jayapura, menjadikan pihak KNPB bertanya-tanya. Karena, pihak kepolisian juga mengarahkan peristiwa teror yang serupa kepada Alm Mako Tabuni.

“Kami minta kepada pihak kepolisian untuk membuktikan pelaku sebenarnya serentetan kasus penembakan yang dituduhkan kepada Alm Mako Tabuni. Sementara pemberitaan di media saat ini pelakunya diarahkan ke Danny Kogoya, sehingga kami minta pembuktian fakta yang jelas Juru Bicara KNPB, Wim R. Medlama didampingi dua aktifisnya saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Abepura, Kamis (6/9). Dikatakan, sewaktu menembak Mako Tabuni segala kasus kekerasan bersenjata diarahkan kepada Mako Tabuni, dan setelah Danny Kogoya ditangkap, maka segala kasus diarahkan ke Danny Kogoya. Sehingga pihanynya menanyakan mana fakta yang sebenarnya dalam pengungkapan kasus tersebut.

KNPB juga menuding pihak Polda Papua hanya mengada-ada dalam perkara tersebut, untuk menutup ruang demokrasi aktivis—aktifis di Papua.

Selain itu, KNPB juga mempertanyakan kebenaran amunisi yang diberitakan ditemukan di Markas Danny Kogoya. “Apakah amunisi itu betul-betul milik Danny Kogoya atau pihak polda hanya mengada-ada,” ungkapnya bertanya-tanya.
Dalam kesempatan tersbeut juga dimintanya kepada Polda Papua untuk membuktikan kebenaran dalam kasus penembakan warga Jerman di Base-G, pembakaran mobil dan sopirnya di kuburan Waena.(aj/don/l03)

September 6, 2012 0

Dialog Jalan, Bila Tak Ada Gangguan Keamanan

Kamis, 06 September 2012 22:17, http://bitangpapua.com

Paulus SUmino, Anggota DPD RI Dapil Papua

JAYAPURA—Kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) ke Papua guna mengumpulkan data-data akurat menjelang Dialog Jakarta-Papua untuk penyelesain konflik Papua, ditanggapi DPD RI.

Menurut Anggota DPD RI Dapil Papua Drs Paulus Sumino, Dialog Jakarta—Papua bisa berjalan, apabila tak ada gangguan keamanan seperti aksi penembakan dan kekerasan.
“Dialog Jakarta—Papua dibutuhkan situasi yang sangat kondusif supaya bisa bicara dengan baik,” kata Sumino saat diwawancarai Bintang Papua via posel pada Kamis (6/9).

Dia mengatakan, DPD RI mensyukuri, Presiden telah tanggap dan merespons rencana Dialog Jakarta-Papua . Maka itu, stake-holders (pemangku kepentingan) harus mulai merumuskan konsep dialog yang bisa diterima semua pihak, agar konflik Papua bisa segera tuntas seperti Aceh.

Disisi lain, konsep tersebut juga harus memperhatikan sikap politik negara negara besar seperti USA, Australia, Inggris, Belanda, Kanada dan lain-lain yang memberikan dan menghargai integritas NKRI.

Karenanya, lanjut dia, DPD RI telah merancang atau membangun skenario (scenario building) menjelang Dialog Jakarta—Papua meliputi 4 tahap. Antara lain, tahap I Pra Dialog, semua pihak melakukan evaluasi dan konsolidasi, tahap II pelaksanaan, tahap III tindaklanjut daripada Dialog Jakarta-Papua dan tahap IV evaluasi.

“Dialog Jakarta- Papua ini akan dihadiri 10 kelompok diantaranya kelompok masyarakat adat, Cendikiawan Papua, LSM, pemerhati Papua, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan lain-lain,” katanya. Sesuai agenda, jelas Sumino, Dialog ini juga akan melibatkan kelompok TPN/OPM yang berada di hutan dan para diplomat TPN/OPM di luar negeri.

“DPD RI minta agar para diplomat di luar negeri jujur kepada rakyat Papua juga melaporkan hasil dari luar negeri signifikan nggak. Kalau signifikan menuntut merdeka kita cari jalan terhormat untuk kembali. Kita belajar juga dari Aceh,” ucapnya.

Sumino menambahkan, Tim Kerja dalam rangka mengawasi Otsus termasuk masih menindaklanjuti evaluasi Pansus DPD RI. Revisi UU Otsus, pengawasan dan pelaksanaan UU Otsus mengingat kekurangan pemerintah pusat, Gubernur, DPRP, MRP dalam hal menindaklanjuti UU Otsus termasuk Peraturan Pemerintah, Perdasi dan Perdasus.
“Yang belum dibuat DPRP supaya dibuat. Fungsi MRP perlu dijalankan sesuai misi UU Otsus. Jangan kurang, juga jangan lebih,”tutur dia. (mdc/don/l03)

September 6, 2012 0

Kapolda Baru, Harus Mampu Tuntaskan ‘PR’ Gangguan Keamanan

Kamis, 06 September 2012 22:17, http://bintangpapua.com

Jayapura- Irjen Pol Tito Karnavian secara resmi akan menjabat Kapolda Papua menggantikan Irjen Bigmna L Tobing. Sejumlah harapan disandarkan kepada pejabat baru, terutama membongkar dan menuntaskan sejumlah persoalan gangguan keamanan di Papua, yang hingga kini sebagian besar masih dianggap misterius. “Masyarakat Papua menaruh harapan kepada Kapolda yang baru, guna menyelesaikan sejumlah Pekerjaan Rumah yakni sejumlah aksi kekerasan yang kini belum terungkap,” ujar Anum Siregar Ketua Aliansi Demokrasi Papua.

Dan penuntasan semua kasus aksi kekerasan itu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Tidak cukup hanya mengklaim sudah beres, tapi harus ada bukti nyata yang diketahui masyarakat,”imbuhnya.

Anum Siregar melanjutkan, Kapolda baru juga harus menjelaskan secara transparan terkait polemik keberadaan Densus 88 di Papua. “Karena sudah menjadi sorotan publik bukan hanya Nasional tapi Internasional, apakah memang ada Sat Densus 88 di jajaran Polda Papua atau tidak, ini harus dibuka secara jelas sebab akan menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat, apalagi Pejabat Kapolda baru adalah mantan pimpinan di pasukan elit Polisi itu, jangan-jangan itu semakin mempertegas dugaan masyarakat, “tukasnya. Meski demkian, sambung Anum Siregar, Melihat rekam jejak Tito Karnavian, ALDP memiliki sedikit harapan akan adanya penuntasan berbagai kasus kekerasan di Papua. “Dia kan jenderal muda, tentu masih memiliki peluang karier yang tinggi, jadi mungkin dia akan bekerja maksimal membongkar serangkaian kasus kekerasan di Papua. Berbeda dengan Kapolda-kapolda sebelumnya yang menjabat menjelang pensiun,”tukasnya.

Masuknya Tito Carnavian menjadi Kapolda Papua, tambahnya, juga mencerminkan, situasi keamanan Papua memang perlu mendapat perhatian besar. “Saya kira ini juga bukti, Papua menjadi sorotan semua pihak baik dalam negeri maupun luar,”pungkasnya.

Namun, kata Anum Siregar, kedepan sebaiknya setiap Kapolda di Papua harus mendapat persetujuan DPR Papua. “Sesuai amanat otsus, Kapolda Papua harus melalui persetujuan DPR Papua, meski hingga kini pemerintah pusat masih selalu mengabaikan hal itu, namun mudah-mudahn kedepan hal itu akan bisa direalisasikan,”imbuhnya. (jir/don/l03)

September 6, 2012 0

Ketua Tim Pemekaran Muyu Ancam Siap Pindahkan Patok Perbatasan

Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Muyu Martinus Torib, S.Sos, saat menunjukkan ceklis dari Depdapri usulan Pemekaran Kabupaten Muyu dalam jumpa pers yang di gelar di Merauke, Selasa (4/9).

Rabu, 05 September 2012 , 17:41:00, CePos.com

MERAUKE- Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Muyu, Martinus Torip, S.Sos mengancam akan memindahkan patok perbatasan yang ada di Kabupaten Boven Digoel masuk ke PNG apabila Muyu tidak masuk dalam agenda pemekaran Pemerintah.

‘’Kebetulan Muyu sendiri berada di perbatasan. Kalau memang Muyu tidak masuk dalam agenda pemekaran, maka saya siap cabut patok perbatasan itu dan pindahkan. Patok perbatasan yang ada di kampung saya, saya pindahkan dan kami masuk ke PNG. Saya ini bukan mengancam tapi fakta,’’

kata Martinus Torip kepada wartawan saat jumpa pers di Merauke, Selasa (4/9).

Menurut Martinus Torip, tercatat 7 tahun pihaknya telah berjuang untuk memekarkan Muyu sebagai kabupaten, namun sampai saat ini tidak ada realisasi. ‘’Kami jadi bingung. Karena semua permintaan sudah dilengkapi sesuai dengan prosedur pemerintah dan prosedur politik. Dan sesuai PP nomor 78 tahun 2007, Muyu telah melakukan seluruh jawaban yang ada dalam Peraturan Pemerintah. Kami tidak spekulasi dalam persoalan ini,’’ terangnya. Karena itu, lanjut Torip, dirinya meminta Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagai kabupaten induk untuk turut memperjuangkan pemekaran Muyu tersebut.

Dikatakan, bicara soal pemekaran di wilayah RI, memang memerlukan ketabahan dan ketajaman dalam melihat konteks politik. Karena politik di Republik ini, menurutnya sangat tidak memberikan kesejahteraan rakyat di karena para pejabat dan petinggi di Jakarta memang tidak bisa secara jujur, iklas dan bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dijelaskan lebih jauh, pada 8-9 Pebruari 2012, di Hotel Jakarta Depdagri dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah telah telah melakukan identifikasi dan analisa data atas usulan daerah otonomi baru di seluruh Indonesia yang berjumlah 183 usulan daerah. Dari 183 itu, sebanyak 33 pemekaran provinsi, 132 kabupaten dan 17 kotamadya. Kemudian dilakukan pembagian cluster berdasarkan kelengkapan fisik kewilayaan dan administrasi. (ulo/nan)

September 5, 2012 0