Tim Investigasi DPRP Turun ke Paniai

JAYAPURA-Berbagai rentetan kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Paniai beberapa waktu lalu yang menewaskan masyarakat sipil dan anggota polisi yang tidak berdosa, disikapi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari daerah pemilihan (dapil) V Provinsi Papua dengan membentuk tim investigasi.

Ketua Tim Ivestigasi DPRP dari Dapil V Provinsi Papua, Nason Utty,SE mengatakan, sebagai bentuk tindakan untuk menyikapi berbagai peristiwa penembakan tersebut, pihaknya membentuk tim investigasi yang ketuai oleh dirinya (dari komisi C) dan dengan beberapa anggota antara lain dari komisi A, yakni Yulius Miagoni,SH (sekretaris komisi), Naftali Kobepa, S.KM, Ina Kudiai dan Harun Olombau. Kemudian dari komisi C yakni Yafeth Pigai, dari komisi E adalah sekretaris komisi E DPRP, yakni Hagar Madai dan didampingi staf ahlinya yakni Anum Siregar.

Tim investigasi ini pada hari Sabtu (1/9) lalu melakukan perjalanan ke Nabire menggunakan pesawat terbang, dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Paniai pada malam hari dengan menempuh perjalan darat kurang lebih 10 jam, dan tiba di Paniai tepat pukul 23.00 WIT.

Keesokan harinya, Minggu (2/9) melakukan kunjungan ke semua tempat-tempat kejadian yang menewaskan warga masyarakat dan aparat kepolisian serta fasilitas masyarakat yang dirusak oleh aparat lantaran kecewa karena salah satu rekannya meninggal ditembak oleh TPN/OPM.

Setelah itu, pada Senin (3/9) melakukan kunjungan ke RSUD Kabupaten Paniai untuk melihat salah korban penembakan yang sedang dirawat di RSUD Paniai dan selanjutnya melakukan pertemuan dengan pemerintah dan aparat TNI/Polri setempat bersama semua komponen masyarakat pada pukul 09.00 WIT sampai selesai di GSG Kabupaten Paniai.

Nason Utty mengatakan, dalam kunjungan yang berlangsuang beberapa hari di Kabupaten Paniai dan melalui pertemuan yang digelar, pihaknya mengajak semua komponen/elemen masyarakat yang ada di kabupaten untuk menciptakan suasana kedamaian di Kabupaten Paniai.

Menurut Nason Utty, sejak terjadinya peristiwa penembakan yang menewaskan salah satu anggota Kepolisian Kabupaten Paniai pada tanggal 20 Agustus lalu di ujung bandara Paniai dan peristiwa penembakan terhadap seorang anak 10 tahun dan aksi pengurusakan speedboat masyarakat setempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat yang kecewa lantaran salah satu rekannya tewas tertembak oleh TPN/OPM, peristiwa pembakaran rumah warga yang dilakukan pula oleh TPN/OPM, juga dan berbagai kejahatan lainnya, yang hingga kini masih menimbulkan rasa panik yang mendalam dalam diri masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak bebas untuk melakukan aktivitas kesehariannya seperti biasa.

Selain itu, kata Nason, juga menimbulkan kecemburuan antara masyarakat setempat dengan masyarakat non Papua yang berada di Kabupaten Paniai dan menimbulkan kebencian yang mendalam oleh masyarakat setempat terhadap aparat kepolisian dan TNI yang bertugas di Kabupaten Paniai, begitu sebaliknya, sehingga suasana kehidupan bersama di Kabupaten Paniai sebagai sebuah rumah hilang.

“Kebenaran informasi tersebut kita dengar dari pengakuan semua perwakilan yang dimintai kesediaannya menceritakan apa yang dirasakan pasca terjadinya berbagai peristiwa seperti penembakan warga sipil (anak 10 tahun) dan anggota polisi setempat dan aksi pembakaran rumah serta aksi pengrusakan speedboat masyarakat pada beberapa hari lalu yang menyatakan bahwa memang benar semenjak terjadinya rentetan peristiwa–peristiwa tersebut mereka tidak bebas keluar rumah untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan ini tidak hanya pada masyarakat dan pegawai asli Papua saja, tetapi non Papua pun demikian,” ujar Nason Utty,SE.

Dikatakannya, dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bersama bahwa semua pihak, baik pihak pemerintah daerah setempat, TNI, Polri dan semua elemen masyarakat berkewajiban untuk menciptakan kedamain bersama, sehingga seluruh aktivitas masyarakat bisa berjalan kembali dan juga antara masyarakat asli Papua, non Papua dan aparat keamanan (TNI/Polri) tidak saling curiga dan membenci lagi sehingga suasana kehidupan bersama layak sebuah rumah tangga harmoni yang telah hilang bisa kembali lagi agar tidak menghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga agar masyarakat pun bebas terlibat dalam semua proses pembangunan yang dilakukan.

Di samping itu, lanjutnya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilukada Gubernur Papua dan lebih khusus lagi pemilukada Kabupaten Paniai agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertangungjawab, yang bertujuan mengacaukan Kabupaten Paniai secara khusus dan Papua secara umum.

Sementara itu, di tempat yang sama, Penjabat Bupati Kabupaten Paniai, Drs. F. A. Gatutkutjo dalam arahannya meminta kepada masyarakat untuk mendukung pemerintah untuk bersama-sama menciptakan kedamaian dan keamanan di Kabupaten Paniai, sebab masalah keamanan dan kedamaian di Kabupaten Paniai bukan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Paniai dan aparat keamanan saja tetapi tanggungjawab semua komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Paniai.

Hal senada juga disampaikan Kapolres Paniai, AKBP Anthon Diance bahwa sebagai pihak yang berkewajiban menciptakan keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Kabupaten Paniai, tidak menghendaki terjadinya peristiwa tersebut yang sampai menghilangkan nyawa orang lain, sebab agama manapun dengan jelas melarang pemeluknya melakukan hal yang sangat tidak manusiawi tersebut.

Untuk itu, pihaknya berharap semua komponen masyarakat dapat membantu aparat Kepolisian untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Paniai. (ren/fud)

Sumber:Cepos, Rabu, 05 September 2012 , 17:59:00

September 5, 2012 0

Albert Hasibuan: Jaringan yang Dibangun JDP Harus Didukung

Rabu, 05 September 2012 21:21, http://bintangpapua.com

DR Albert Hasibuan didampingi saat diwawancarai wartawan usai bertemu MRP Rabu (5/9).

JAYAPURA – Trust atau kepercayaan menjadi prasyarat utama untuk membangun ruang dialog Jakarta-Papua yang menjadi salah satu agenda dari kedatangan Tim Kerja Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) di bawah pimpinan DR Albert Hasibuan selama beberapa hari di Papua.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kerja dari Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM DR Albert Hasibuan, saat ditemui wartawan usai bertemu dengan unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), Rabu (5/9)
Selain itu, menurutnya, proses menuju dialog juga musti didukung pemerintah, baik di tingkat Provinsi Papua maupun pusat. “Usaha-usaha Jaringan Damai Papua yang dirintis oleh jaringan damai Papua (JDP) itu harus didukung oleh pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Setelah itu, menurutnya adalah menuju proses selanjutnya yaitu berbicara tentang materi-materi apa yang akan dibahas dalam pelaksanaan dialog. “Karena hal tersebut juga sangatlah penting,” tandasnya.

Dari pertemuan yang telah digelar dengan DR Benny Giay dan Pater Neles Tebay termasuk Foker LSM dan MRP, menurutnya dialog tersebut sangat penting dan didambakan oleh masyarakat Papua untuk dilaksanakan demi menempuh jalan buntu penyelesaian masalah yang ada di Papua.

Hal itu karena, Otsus yang semua diharapkan bisa menjadi jalan tengah, dianggap gagal oleh masyarakat Papua, karena penyaluran dananya yang tidak menyentuh masyarakat. “Dan itu adalah salah satu sumber permasalahan utama,” jelasnya.
Masalah penyaluran dana yang sangat besar tersebut, menurutnya menjadi tanda tanya. “Pemerintah pusat menyampaikan bahwa telah banyak mengeluarkan dana khusus untuk Papua. Yang jadi pertanyaan kemana dana- dana itu?,” ungkapnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua I MRP, Pdt Hofni Simbiak, bahwa jalan dialog adalah untuk menjawab kebuntuan yang terjadi dalam upaya menyelesaikan masalah di Papua.

“Dialog dangan representasi kultural sangatlah penting, oleh karena itu perlu dibangun trust (kepercayaan) dalam rancangan dialog yang ada, sehingga masyarakat tidak merasa takut dalam dialog yang nantinya akan dilaksanakan,” ujarnya kepada Wartawan di kesempatan yang sama.

Menurutnya, pembicaraan masalah pelurusan sejarah yang mendapat penilaian sebagai tindakan yang menjurus makar atau stigma sparatis harus dihapus. “Sehingga kami minta anggapan-anggapan ini dihapuskan karena yang akan duduk dalam dialog adalah orang Papua yang juga merupakan warga Negara Indonesia,” ujarnya.(ven/aj/don/l03)

September 5, 2012 0

Wantimpres Bidang KumHAM Dorong Dialog Papua-Jakarta

Selasa, 04 September 2012 21:00, http://bintangpapua.com/

JAYAPURA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Hak Asassi Manusia (KumHAm), Dr. Albert Hasibuan, SH mengharapkan dialog antara Pemerintah Pusat dan Papua dapat dilaksanakan dalam masa pemerintahan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini diungkapkan anggota dewan pertimbangan Presiden bidang hukum dan hak asasi manusia Dr. Albert Hasibuan, SH. kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Selasa (4/9) kemarin di ruang kerja Sekda Provinsi Papua yang diterima oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty.

Menurutnya dari hasil pertemuan Pemprov Papua telah disetujui bahwa masalah yang menimbulkan kebuntuan, status quo dan hal ini sudah muncul dari berbagai pihak. “Kunjungan ini untuk memberikan manfaat yang besar dalam dialog nantinya, sehingga dialog antara Jakarta-Papua dapat dilakukan,” katanya.

Lanjut Hasibuan, dirinya mengharapkan agar dialog Jakarta-Papua dapat dilakukan di Papua, agar dapat dihadiri oleh semua elemen masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat. Minimalnya dapat dilaksanakan dalam masa pemerintahan Presiden RI. SBY, karena diharapkan Papua dapat menjadi tanah yang penuh dengan kedamaian dan rakyatnya dapat hidup sejahtera. “Oleh karena itu, dalam kunjungan kali ini adalah untuk menghimpun berbagai materi persoalan untuk dijadikan meteri pada dialog nantinya,” jelasnya. Dalam pertemuan tadi (kemarin, red) dengan Pemprov Papua menanyakan perspektif Pemda Papua mengenai masalah – masalah apa saja yang terjadi dan perlu didahulukan seperti masalah kesehatan, pendidikan serta masalah Otonomi Khusus (Otsus). “Otsus itu yang perlu dilaksanakan, agar Otsus menjadi suatu Undang-Undang (UU) atau produk hukum yang berguna bagi masyarakat Papua. Jadi itu data-data ini nantinya akan dilengkapi dengan pemikiran dari sudut keamanan Polda Papua, TNI dan besok (hari ini, red) anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) akan kembali melakukan pertemuan dengan tokoh gereja, sehingga untuk mendapatkan gambaran yang konkrit dan materi-materi yang bisa didahulukan,” imbuhnya.

“Saya memang menyadari sudah banyak kunjungan ke Papua, namun kita berharap dan akan berusaha untuk menghubungkan agar laporan saya kepada bapak Presiden SBY menjadi suatu laporan yang berbeda dan lebih praktis agar dapat dilaksanakan,” tuturnya.

Ditanya tanggapan Pemprov Papua mengenai adanya rencana dialog ini, dirinya mengaku Pemprov Papua menyambut baik adanya rencana dialog ini. “Saya mengatakan kepada mereka bahwa perlu ada dialog untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemprov Papua dan apabila dialog diadakan maka masalah yang ada dapat dibicarakan, tetapi dapat juga diselesaikan oleh semua pihak, pentingnya dialog ini untuk menembus keadaan status quo terhadap masalah yang terjadi di Papua,” terangnya.

Namun itu, lanjutnya mengenai dimana tempat pelaksanaan dialog nanti, dirinya belum mengetahui apakah dialog akan dilakukan di Papua atau di Jakarta. “Saya akan menyampaikan materi ini kepada bapak Presiden SBY. Walaupun kita berharap dialog dapat dilakukan di Papua, tetapi masalah tempat pelaksanaan dialog itu urusan pemerintah Pusat,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty mengatakan, pada pertemuan tersebut rombongan anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) menyampaikan misi mengenai dialog antara Jakarta-Papua. “Penting bagi saya terkait pesertanya tidak menjadi soal, yang mana menjadi soal yaitu bagaimana soal pesertanya, makanya harus dirumuskan secara baik,” jelasnya.

Loupatty mengatakan, konteksnya ada pada dialog tetapi mengenai pesertanya harus dipertimbangkan lagi. Dan jangan merugikan siapa-siapa, anggota Wantimpres Bidang Hukum dan HAM akan menjembatani untuk dengan semua pihak sekaligus menjaring semua aspirasi masyarakat Papua. “Sebenarnya tugas pemerintah adalah mengarah dan menuju pada kesejahteraan rakyat dan secara bertahap dan berkesinambungan secara terus menerus yang selalu dilakukan oleh institusi pemerintah daerah, Sedangkan hal-hal lain ada pada institusi lain,” tukasnya. (mir/mdc/don/l03)

September 4, 2012 0

Dany Kogoya Cs Terancam 15 Tahun Penjara

Selasa, 04 September 2012 21:08, http://bintangpapua.com/

JAYAPURA—Salah seorang gembong Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dany Kogoya bersama 7 anak buahnya yang ditangkap di salah-satu hotel di kawasan Entrop, Minggu (2/9) sekitar pukul 23.30 WIT, bakal mendekam lama di balik jeruji besi. Pasalnya, dari hasil pengembangan penyelidikan polisi Dany Kogoya Cs akan dijerat pasal 170 KUHP kekerasan di muka umum dengan ancam hukuman pidana 15 tahun penjara, termasuk kasus penembakan terhadap warga Jerman di Pantai Wisata Base G, Jayapura Utara serta pasal 338 terkait aksi penembakan di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Agustus 2011 silam yang menewaskan 4 warga.

Demikian antara lain diungkapkan Juru Bicara Polda Papua Kombes Pol Drs Johannes Nugroho Wicaksono ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (4/9).

Diakui hingga kini proses hukum terhadap Dany Kogoya Cs masih dalam penyelidikan oleh anggota Reskrim Polres Jayapura Kota. “Belum ada tambahan tersangka, namun akan dikembangkan dengan mendalami keteragan para tersangka, guna melengkapi berkas masing-masing tersangka,” tuturnya.

Sementara itu akibat luka tembak yang dialaminya Dany Kogoya harus menjalani amputasi kaki kanannya di RS Bhayangkara, Kotaraja, akibat diterjang peluru ketika hendak melarikan diri pasca drama penangkapan Menurut dia, Tim Dokter RS Bhayangkara berupaya keras menyelamatkan nyawa Dany Kogoya. Salah-satu langkayang ditempu adalah melakukan amputasi. Pasalnya, tukang kaki kanan Dany Kogoya remuk. Tulang kaki kana Dany Kogoya nyaris terpisah.
“Bila tak diamputasi dikhawatirkan nyawanya Dany Kogoya tak bisa diselamatkan,” ujarnya.
Dia menambahkan, kondisi Dany Kogoya stabil setelah diamputasi,” tukas dia.

Polisi Dinilai Terkesan Asal Tuduh
Sementara itu, polisi terkesan asal-asalan menuduh, serangkaian aksi penembakan dan kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura dilakukan Dany Kogoya, salah-satu tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kesan ini disampaikan Sekretaris Komisi A DPRP Julius Miagoni, SH ketika dihubungi Bintang Papua via ponsel, Selasa (4/9) malam. Dia mengatakan, kesan asal-asalan menuduh tanpa didukung bukti-bukti kuat telah menyalahi praduga tak bersalah (presumption of inocence), padahal seseorang dinyatakan bersalah apabila sudah ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Dany Kogoya kan belum ditetapkan sebagai tersangka, tapi Polisi justru mengatakan yang bersangkutan terlibat serangkaian aksi penembakan dan kekerasan di Kota Jayapura,” tukasnya.

Kata dia, tuduhan semacam ini seringkali dijumpai seperti apabila aksi penembakan dan kekerasan yang terjadi di Paniai,maka Polisi serta-merta menuduh dilakukan kelompok John Yogi. Bila kejadian di Kota Jayapura, pelakunya adalah kelompok Dany Kogoya dan sebagainya.

Dia mengatakan, suatu hal yang sangat penting bagi Polisi yakni melakukan penyelidikan sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat, serangkaian aksi penembakan dan kekerasan di Kota Jayapura sesuai bukti hukum dilakukan Dany Kogoya.

Karena itu, menurutnya, pihaknya memohon agar pasca penangkapan Dany Kogoya perlu dilakukan proses hukum yang benar dan manusiawi.

“Kebiasaan melakukan tindakan teror, ancaman, penganiayaan dan lain-lain terhadap warga yang ditangkap agar dihindari secara dini,”kata dia. (mdc/don/l03)

September 4, 2012 0

Polisi Tetapkan 6 Tersangka Kelompok OPM Pimpinan Danny Kogoya

JAKARTA – Polisi menetapkan enam tersangka terkait kejahatan yang dilakukan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Danny Kogoya. Danny sendiri ditangkap di Hotel Dani Entrop, Jayapura, pada Minggu malam 2 September 2012 lalu.

Demikian disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar.

“Infonya dari 25 saksi itu, ada enam yang positif tersangka dan ditahan dengan inisial DK, LF, NJ, KJ, TK, dan SK,” kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/9/2012).

Komplotan ini, lanjut Boy, diduga kuat sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam aksi kekerasan yang terjadi di Tanjakan Gunung Merah, Nafri, Jayapura pada 2011 silam. Dalam insiden ini, empat orang meninggal dunia dan tujuh lainnya mengalami luka. Mereka yang meninggal adalah anggota TNI, kompi C, Sardi (sopir), Wisman (pekerja swasta), dan istri Wisman

“Kepada mereka diduga kuat melakukan tindak pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban di Nafri. Ini peristiwa tahun lalu, saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Para tersangka berada di Jayapura,” ujarnya.

Untuk senjata api yang digunakan komplotan ini, lanjut Boy, sudah disita senpi double loop yang nantinya akan juga ditelusuri peredarannya.

Boy mengaku belum mengetahui, motif aksi penyerangan pada tahun lalu itu. “Nanti kita lihat apakah ini terkait motif ekonomi atau gerakan-gerakan lain,” tambah dia.

Namun, dalam pemeriksaansaat melakukan olah TKP, polisi mendapatkan bendera bintang kejora. “Silakan dinilai sendiri, ada bintang kejora saat olah TKP,” tandasnya.
(put)

September 4, 2012 0

Ditembak di Kaki, Pimpinan OPM Dani Kogoya Dibekuk di Hotel

Jakarta – Polisi menangkap Dani Kogoya dan 4 rekannya. Mereka diduga terlibat dalam aksi kekerasan yang terjadi di Jayapura, Papua. Dani Kogoya dikenal sebagai salah satu tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anang Iskandar, Senin (3/9/2012) penangkapan dilakukan pada Minggu (2/9) pukul 23.30 WIT di Hotel Entrop, Jayapura. Penangkapan dilakukan anggota tim reserse dari Polresta Jayapura, Polda Papua, dan Bareskrim Polri.

“Tersangka Dani Kogoya berupaya melakukan perlawanan dan tertembak di bagian kaki kanan, saat ini dirawat di RS Bhayangkara Jayapura,”
terang Anang.

Sejumlah barang bukti juga disita polisi dari tangan tersangka.
“Barang bukti yang disita dari tangan tersangka yakni 2 senpi laras panjang double loop,”
jelasnya.

Polisi juga tengah memeriksa rekan-rekan Dani Kogoya di Polresta Jayapura.
“Tersangka Dani diduga kuat sebagai pelaku kekerasan yang terjadi di Tanjakan Gunung Merah wilayah Nafri Jayapura pada 2011 lalu yang mengakibatkan 4 warga meninggal dunia dan 3 luka luka,”
tuturnya.

Dani Kogoya juga diduga terkait aksi penembakan terhadap WN Jerman Pieter Dietmer di pantai Base G, 29 Mei 2012 lalu. Dia juga diduga terlibta dalam penembakan dan pembakaran mobil di kawasan tempat pemakaman umum (TPU) Waena, Kodya Jayapura.

Senin, 03/09/2012 11:17 WIB, detikNews

September 3, 2012 0

Saatnya Orang Papua Membedakan antara Hak Ulayat, NKRI dan Modernisasi (Pembangunan)

Pemalangan SD Inpres Samofa oleh Opin/Papos, Tuesday, 31 July 2012 00:00 sama dengan berbagai demonstrasi lain yang terjadi di berbagai tempat di bumi karena ada persoalan negara-bangsa dan masyarakat adat yang telah ada sejak lama.

Kehadiran negara-bangsa sebagai bagian dari proyek Pencerahan yang bertujuan membebaskan diri dari beleunggi Teokrasi dan Feudalisme seerti pedang bermata dua. Di satu sisi modernisasi membantu manusia membenahi diri dan peradabannya sehingga kini manusia modern identik, bahkan disebut juga manusia beradab. Sebagai bagian dari proses modernisasi maka negara-negara dibentuk.

Sejak negara-bangsa dibentuk, maka pembentukan negara baru itu diletakkan ke atas dasar bangunan masyarakat adat yang telah ada. Negara dengan segala kekuatan dan kelengkapannya telah lama memaksakan kehendaknya dan menaklukkan masyarakat adat. Banyak tanah leluhur telah dirampas, didudukui, dikleim dan diambil-alih negara. Bahkan tanah dianggap sebagai kekayaan negara, bukannya kebanggaan manusia penghuni setempat yang telah lama mendiami dan memaliharanya.

Proses pendudukan NKRI atas Tanah Papua juga terjadi proses yang sangat memalukan. Pepentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 telah dimanipulasi habis. Secara teoritis tidak ada seorangpun dari Tanah ini yang pernah menyatakan “Silahkan masuk” dan menandatangani Surat Penerimaan NKRI ke pulau New Guinea bagian barat. Kelanjutan dari proses yang penuh skandal ini ialah pengambil-alihan tanah-tanah adat orang Papua atas nama “pembangunan”, dan “kemajuan”. Kini UU Otsus 2011 telah menjamin sepenuhnya semua Masyarakat Adat di seluruh Tanah Papua untuk mengambil-alih, mengkleim kembali tanah leluhur yang telha dirampas NKRI.

September 3, 2012 0

Polisi Tembak Tokoh OPM Danny Kogoya

Danny dan dua rekannya dibekuk di Hotel Dani Entrop Jayapura.

VIVAnews – Polisi berhasil menangkap pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Danny Kogoya. Penangkapan dilakukan oleh anggota Polres Jayapura Kota di Hotel Dani Entrop Jayapura, Minggu 2 September 2012.

Menurut sumber VIVAnews, proses penangkapan berlangsung sekitar pukul 23.30 WIT. Sekitar 20 anggota polisi mengepung hotel itu setelah mengetahui keberadaan Danny. Danny, kata sumber itu, berupaya melarikan diri dari belakang hotel saat hendak diringkus. Namun, polisi menembak kaki kanannya. Danny, tersungkur.

Selain Danny, polisi juga berhasil membekuk dua rekannya yang sedang berada di dalam mobil Toyota Avanza DS 1605 AK. Dari tangan mereka, polisi menyita sebuah senjata tajam jenis sangkur.

Danny kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja untuk mendapatkan perawatan intensif. Sedangkan dua rekannya menjalani pemeriksaan. Pantauan VIVAnews, Rumah Sakit Bhayangkara dijaga ketat oleh aparat Kepolisian.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Johanes Nugroho Wicaksono membenarkan penangkapan itu. “Benar ada penangkapan itu. Detailnya saya masih tunggu informasi dari Polres,” katanya.

Danny Kogoya adalah pimpinan OPM yang beroperasi di Jayapura. Kelompoknya mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah aksi penghadangan dan penembakan–yang merenggut beberapa korban jiwa.

Gerombolan Danny mengklaim bertanggung jawab atas penghadangan dan penembakan kendaraan angkutan umum di Kampung Nafri Abepura 1 Agustus 2011 yang menewaskan satu anggota TNI dan dua warga sipil. Danny juga diduga terlibat
penembakan anggota TNI di Skyline Entrop, serta penembakan warga Jerman di Pantai Base G.

===========================================================================

Terbukti bahwa Pernyataan dalam berita ini bahwa keterlibatan Ketua KNPB Mako Tabuni Murni dalam aksi kekerasan baru-baru ini diragukan, tetapi murni pelanggaran Ham oleh Polisi ( Pasukan Khusnya Densus88). karena pernyataan dalam berita diatas bahwa yang melakukan adalah Pimpinan TPN Dany Kogoya dinyatakan bertanggung Jawabab atas semu kejadian penembakan baru-baru ini.

Polisi Indonesia harus bertanggung jawab atas penembakan Ketua KNPB Musa Mako Tabuni degan berpakaian preman oleh pasukan khusus polisi indonesia, operasi ini dinyatakan murni operasi klendestin oleh Republik Indonesia terhadap gerakan Aktivis demokrasi di Papua yang dimotori oleh KNPB.

Terbukti Polri memutar balik fakta atas penembakan Mako Tabuni sebagai Pimpinan Aktivis KNPB, murni pelanggaran Ham berat oleh polisi Indonesia terhadap masyarakat Siplil yang menyuarahkan aspirasi secara demokrasi, maka kekacauan yang terjadi di tanah Papua adalah TNI/POLRI atas nama keamanan.

September 3, 2012 0

2 Warga Tewas Dipanah

Selasa, 04 September 2012 21:10

JAYAPURA—Bentrok antar warga kembali terjadi di Kwamki Lama, Mimika, Papua persisnya di Jalan Harmoko, Belakang Kios Panjang Selasa (4/9) sekitar pukul 01.30 WIT. Akibat bentrok ini, 2 warga tewas masing-masing Zeky Tabuni (30) dan Kamoro Tabuni (19).

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Johannes Nugroho Wicaksono ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (4/9) membenarkan pihaknya telah menerima laporan kasus perang antar warga di Kwamki Lama. Dikatakan, akibat kasus itu, 2 warga tewas diterjang anak panah. Zeky Tabuni terkena luka bacok pada leher kanan, rusuk kanan, kepala kanan. Kamoro Tabuni mengalami, 21 luka panah, yang masih menancap di tubuh yaitu di kaki kanan/kiri masing, 1 panah, badan 2 panah, tangan kiri 2 panah, tangan kanan 6 panah, pelipis kanan 2 panah, pipi kiri 1 panah, telinga kanan 2 panah, kepala 3 panah, leher 2 panah.

“Kasus pengeroyokan ini masih dilakukan penyelidikan gunamengungkap motifnya apakah ada kaitannya dengan perang suku yang selama ini terjadi di Kwamki,” ujarnya. Mengenai kronologis kejadian, jelas Johanes, saat itu kedua korban sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua melintasi wilayah kelompok bawah Kwamki Lama. Kemudian beberapa masyarakat kelompok bawah, yang diduga keluarga korban terakhir pertikaian Kwamki Lama berasal dari suku Nduka, melempar batu dan melepas anak panah kearah kedua korban karena kedua korban adalah musuh yang berasal dari atas. “Meski diserang, kedua korban tetap berlari dengan memacu sepeda motornya. Tapi, warga yang berjumlah sekitar 30 org mengejar dan menganiaya dengan cara membacok, melempar pake Batu serta memukuli dengan kayu, hingga kedua korban tewas ditempat,”terangnya.

Setelah menganiaya kedua korban, para pelaku langsung kembali dan berkumpul di pos kelompoknya tepatnya di rumah Atimus Komangal. “Usai menganiaya korban, para pelaku kembali ke pos mereka untuk bersiap mengantisipasi serangan balasan,” singkatnya. Polisi kemudian mendapat informasi dari masyarakat, lalu menuju tempat kejadian guna menangkap para pelaku. Tapi para pelaku sudah melarikan diri. Sementara jasad kedua korban yakni Zecky Tabuni dan Kamoro Tabuni langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Mitra Masyarakat Kuala Kencana untuk diotopsi. “Jasad kedua korban saat ini sedang diotopsi di RSMM,”singkat Johanes.

Sementara situasi sudah terkendali, namun Polisi tetap waspada mengantisipasi bentrok susulan. “Polisi mewaspadai jangan samapi ada aksi balas dendam,”tegasnya.

Saat ini ada 3 orang saksi yang sedang dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Mereka masing-masing Indiko Waker, Erick Waker/Dani, Wilem Wakerwa. (mdc/jir/don/l03)

September 3, 2012 0

PAPUA AKAN TERUS ADA KONFLIK

Thaha: Selama Ada Ketidakadilan dan Lemahnya Penegakan Hukum

JAYAPURA—Masih terus terjadinya konflik dan kekerasan di Papua, mengundang komentar dari Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid. Ia mengatakan, sangat sulit untuk meredam konflik di Papua selama ketidakadilan itu masih ada dimana-mana, serta penegakan hukum tidak dijalankan dengan baik.
Dikatakan, semua pihak yang ada harus membuka komunikasi sosial politik, agar tak semua kasus harus berujung pada aksi kekerasan sebagaimana peristiwa aksi penembakan konvoi kendaraan pengangkut logistik dan melukai seorang sopir truk bernama Tilu alias Kasera (26) di Jembatan Besi, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya, Rabu (29/8
“Untuk Papua saya lihat seperti itu, penegakan hukum penting dan ketikadilan sosial harus segera diatasi. Selama ada ketidakadilan sosial konflik terus terjadi. Apalagi penegakan hukum lemah,” ujar Thaha Alhamid ketika dihubungi via ponsel, Minggu (2/9).

Dia mengatakan, aparat penegak hukum d Papua hanya sibuk kalau ada aksi unjukrasa tentang referendum atau pengibaran bendera Bintang Kejora, tapi jika ada kasus dugaan korupsi uang rakyat mereka cenderung lambat penanganan. “Itu yang saya sebut penegakan hukum di Papua cenderung diskriminatif,”katanya.
Ditambahkan, “Kita harus jujur halaman rumah Polisi masih kotor. Didalam masih ada intrik-intrik, like and dislike. Artinya bagaimana mereka bisa efektif mengawasi kepentingan Kamtibmas,” ujar dia. (mdc/don/l03)

September 3, 2012 1