Kampanye Papua Merdeka, IPWP dan ILWP

Semenjak pendirian International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan kemudian International Lawyers for West Papua (ILWP), maka terpantul tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak yang mendukung Kampanye Papua Merdeka dan yang mengadu nasib dalam bingkai NKRI. Sejak penjajah menginjakkan kakinya di Tanah Papua, perbedaan dan pertentangan di antara orang Papua sendiri sudah ada. Yang kontra perjuangan Papua Merdeka menghendaki “Tanah Papua menjadi Zona Damai” dengan berbagai embel-embel seolah-olah mau mendengarkan dan menghargai aspirasi bangsa Papua. Sementara yang memperjuangkan kemerdekaannya menentang segala macam kebijakan Jakarta dengan semua alasan yang dimilikinya.

Baik IPWP maupun ILWP hadir sebagai wadah pendamping penyaluran aspirasi yang disampaikan para penyambung lidah bangsa Papua, yang telah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Papua. Sudah banyak kali aspirasi bangsa Papua disampaikan, bahkan dengan resiko pertaruhan nyawapun telah dilakukan tanpa hentinya, dari generas ke generasi, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat di muka Bumi. IPWP dan ILWP ialah organisasi asing, wadah yang didirikan oleh para pemerhati HAM, politisi dan pengacara serta aktivis bidang hukum dan politik yang tentu saja tidak didasarkan kepada sentimen apapun dan juga tidak karena perasaan ataupun belas-kasihan terhadap apa yang terjadi.

Alasan utama keberpihakan masyarakat internasional terhadap nasib dan perjuangan bangsa Papua ialah “KEBENARAN YANG DIPALSUKAN”, dimanipulasi dan direkayasa, terlepas dari untuk apa ada pemalsuan ataupun manipulasi dilakukan antara NKRI-Belanda dan Amerika Serikat berdasarkan “The Bunker’s Plan”. Saat siapapun berdiri di atas KEBENARAN, maka sebenarnya orang Papua sendiri tidak perlu mendesak atau mengemis kepadanya untuk bertindak. Sebab di dalam lubuk hati, di dalam jiwa sana, setiap orang pasti memiliki nurani yang tak pernah berbohong, dan memusuhi serta terus berperang melawan tipu-daya dan kemunafikan. Nurani itulah yang berdiri menantang tipu-muslihat atas nama apapun juga sepanjang ada lanjutan cerita sebuah peristiwa yang memalangkan nasib manusia.

Mereka tahu bahwa ada yang “salah”, “mengapa ada kesalahan”, “bagaimana kesalahan itu bermula dan berakhir”, dan “siapa yang bersalah”. Mereka paham benar ada “penipuan”, “manipulasi”, dan “rekayasa” dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Irian Barat, yang dilakukan oleh negara-negara yang konon menyodorkan dirinya sebagai pemenang HAM, demokrasi dan penegakkan supremasi hukum. Apalagi pelaksana dan penanggungjawab kecelakaan sejarah itu ialah badan semua umat manusia di dunia bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di satu sisi kita pahami jelas tanpa harus ada penafsiran hukum ataupun penjelasan pakar untuk menjelaskan apakah Pepera 1969 telah berlangsung demokratis atau tidak. Itu fakta, dan itulah KEBENARAN.

Karenanya, biarpun seandainya semua orang Papua ingin tinggal di dalam Bingkai NKRI, biarpun tidak ada orang Papua yang menuntut Papua Merdeka dengan alasan ketidak-absahan Pepera 1969, biarpun dunia menilai NKRI telah berjasa besar dalam membangun tanah dan masyarakat Papua selama pendudukannya sejak 1 Mei 1963, biarpun rakyat Papua memaksa masyarakat internasional menutup mata terhadap manipulasi Pepera 1969, biarpun begitu, fakta sejarah dan Kebenaran kasus hukum, HAM dan Demokrasi dalam implementasi Pepera 1969 tidak dapat begitu saja diabaikan dan dianggap tidak pernah terjadi. Kepentingan pengungkapan kebenaran ini bukan hanya untuk bangsa Papua, tetapi terutama untuk memperbaiki reputasi PBB sebagai lembaga kemanusiaan dan keamanan tertinggi di dunia sehingga tetap menjadi lembaga kredibel dalam penanganan kasus-kasus kemanusiaan dan keamanan serta perdamaian dunia, di samping kepentingan bangsa-bangsa lain yang mengalami nasib serupa. Maka kalau dalam sejarahnya PBB pernah bersalah dan kesalahannya itu berdampak terhadap manusia dan kemanusiaan bangsa-bangsa di dunia, maka PBB tidak boleh tinggal diam. Demikian pula dengan para anggotanya tidak bisa menganggap sebuah sejarah yang salah sebagai suatu fakta yang harus diterima hari ini. Ini penting karena kita sebagai umat manusia dalam peradaban modern ini menjuluki diri sebagai manusia beradab, berbudhi luhur dan bermartabat. Martabat kemanusiaan kita dipertaruhkan dengan mengungkap kesalahan-kesalahan silam yang fatal dan berakibat menyengsarakan nasib suku-suku bangsa manusia di muka Bumi.

ILWP secara khusus tidak harus berpihak kepada bangsa Papua dan perjuangannya. Ia lebih berpihak kepada KEBENARAN, kebenaran bahwa ada pelanggaran HAM, pengebirian prinsip demokrasi universal dan skandal hukum dalam pelaksanaan Pepera 1969. Untuk mengimbangi ketidak-berpihakan itu maka diperlukan IPWP yang secara khusus menyoroti aspirasi politik bangsa Papua yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana selalu dikumandangkan dan diundangkan dalam berbagai produk hukum internasional maupun nasional di muka Bumi.

Dalam perjalanannya, ILWP tidak harus secara organisasi dan kampanyenya mendukung Papua Merdeka karena ia berdiri untuk menelaah dan mengungkap skandal hukum dan pengebirian prinsip demokrasi universal serta pelanggaran HAM yang terjadi serta dilakukan oleh PBB serta negara-negara anggotanya. Ini sebuah pekerjaan berat, universal dan bertujuan untuk memperbaiki nama-baik PBB dan para anggotanya, bukan sekedar mengusik masalalu yang telah dikubur dalam rangka mendukung Papua Merdeka.

Sementara itu IPWP bertindak sebagai wadah pendamping penyaluran aspirasi bangsa Papua dalam rangka pendidikan dan pembelajaran terhadap masyarakat internasional tentang kasus dan perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI. IPWP tidak serta-merta dan membabi-buta mendukung Papua Merdeka oleh karena sogokan ataupun berdasarkan pandangan politik tertentu. Ia berpihak kepada KEBENARAN pula, tetapi dalam hal ini kebenaran yang ditampilkan dan dipertanggungjawabkan oleh bangsa Papua. Dalam hal ini NKRI juga berpeluang besar dan wajib mempertanggungjawabkan sikap dan tindakannya di pentas politik dan diplomasi global tanpa harus merasa risau, gelisah dan geram atas aspirasi bangsa Papua. NKRI haruslah “gentlemen” tampil dan menyatakan kleim-kleim-nya secara bermartabat dan bertanggungjawab sebagai sebuah negara-bangsa modern, bukan sebagai negara barbarik dan nasionalis membabi-buta.

IPWP tidak hanya beranggotakan orang-orang pendukung Papua Merdeka, tetapi siapapun yang saat ini menjabat sebagai anggota parlemen di negara manapun berhak mendaftarkan diri untuk terlibat dalam debat dan expose terbuka, demokratis dan bertanggungjawab. IPWP bukan organisasi perjuangan bangsa Papua, tetapi ia berdiri sebagai pendamping dan pemagar sehingga tidak ada pihak-pihak penipu dan penjajah yang memanipulasi sejarah.

Point terakhir, pembentukan IPWP dan ILWP bukanlah sebuah rekayasa politik, karena rekayasa selalu ditopang oleh kekuatan dan kekuasaan. Ia dibentuk oleh kekuatan KEBENARAN MUTLAK, fakta sejarah, dan realitas kehidupan masakini yang bertolak-belakang dengan cita-cita perjuangan proyek Pencerahan di era pertengahan. Ia kelanjutan dari proyek besar modernisasi yang mengedepankan HAM, penegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Sama halnya dengan itu, para anggota Parlemen yang telah mendaftarkan dirinya, membentuk IPWP dan mengkampanyekan aspirasi bangsa Papua melakukannya oleh karena KEYAKINAN yang kuat bahwa Pepera 1969 di Irian Barat cacat secara hukum, HAM dan demokrasi, serta tidak dapat dibenarkan secara moral. Mereka bukan mempertaruhkan karier politik, nama baik, jabatan sebagai anggota Parlemen dan kepentingan negara mereka tanpa dasar pemikiran dan pemahaman serta pengetahuan tentang KEBENARAN itu secara tepat. Mereka bukan orang yang mudah dibeli dengan sepeser rupiah. Mereka juga tidak dapat diajak kong-kalingkong hanya untuk kepentingan sesaat. Mereka berdiri karena dan untuk KEBENARAN! Dan Kebenaran itu tidak pernah terkalahkan oleh siapapun, kapanpun, di manapun dan bagaimanapun juga.

August 30, 2012 0

Otsus Papua Belum Sentuh Seluruh Rakyat

Written by Ant/Agi/Papos, Wednesday, 29 August 2012 00:00

Timika [PAPOS] – Pemerintah pusat mengakui hingga saat ini pelaksanaan otonomi khusus di Papua belum menyentuh seluruh rakyat di propinsi tertimur Indonesia.

Pengakuan itu diungkapkan Deputi I Kemenkopolhukam Judy Harianto dihadapan para peserta rapat akbar yang diprakarsai Forum Pemerhati Pembangunan Papua Tengah Provinsi Papua yang dipusatkan di gedung Ene Mene Yaware Timika, ibukota Kabupaten Mimika, Selasa.

Dikatakan, saat ini implementasi dari pelaksanaan otonomi khusus belum seluruhnya memenuhi memenuhi keinginan atau kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat yang paling bawah.

Karena itulah saat ini pemerintah terus mencari solusi terbaik agar tingkat kekecewaan masyarakat tidak terakumulasi, kata Judy Harianto seraya mengharapkan pemerintah daerah agar ikut pro aktif dengan melakukan dialog guna mencari solusi yang tepat bagi masyarakat yang majemuk.

Menurutnya, pemerintah pusat sendiri terus melakukan evaluasi terhadap pelaksaan otsus di Papua dan salah satu hasilnya yakni dibentuknya unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Pembentukan lembaga tersebut menjadi salah satu jawaban bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi agar otsus bisa dirasakan hingga lapisan masyarakat bawah, karena saat ini pendekatan yang dilakukan bukan lagi pendekatan keamanan.

Otsus itu sendiri seharusnya menjadi anugerah bagi masyarakat di Papua sehingga diharapkan dapat dikelola dengan sebaik mungkin, mengingat pembangunan di Papua tidak akan berhasil bila otsus tidak dilaksanakan secara maksimal, kata Judy Harianto.

Pada kesempatan itu Deputi I Kemenkopolhukam Judy Harianto itu menerima surat permintaan dari keluarga Anthon Uamang yang saat ini mendekam di LP Cipinang, yang meminta agar penahanan mereka dipindahkan ke Papua.

Menanggapi permintaan tersebut, Judy Harianto mengatakan itu bukan wewenang nya namun surat tersebut akan diberikan kepada kementrian terkait yang lebih memiliki wewenang.

Rapat akbar yang dihadiri sekitar 400 orang itu menampilkan 12 pembicara antara lain pengamat politik DR J Kristiadi, DR.Neles Tebay, Ketua Kaukus Parlemen Papua DPR RI Paskalis Kosay, akan berlangsung hingga 29 Agustus mendatang.[ant/agi]

August 29, 2012 0

Pelaksanaan Otsus Belum Sentuh Seluruh Rakyat

Selasa, 28 Agustus 2012 16:01, http://bintangpapua.com

Timika – Pemerintah pusat mengakui hingga saat ini pelaksanaan otonomi khusus di Papua belum menyentuh seluruh rakyat di propinsi tertimur Indonesia.

Dikatakan, saat ini implementasi dari pelaksanaan otonomi khusus belum seluruhnya memenuhi memenuhi keinginan atau kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat yang paling bawah.

Menurutnya, pemerintah pusat sendiri terus melakukan evaluasi terhadap pelaksaan otsus di Papua dan salah satu hasilnya yakni dibentuknya unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Menanggapi permintaan tersebut, Judy Harianto mengatakan itu bukan wewenang nya namun surat tersebut akan diberikan kepada kementrian terkait yang lebih memiliki wewenang.

August 29, 2012 0

Papua: ladang bisnis dan adu kepentingan?

Radio Australia – Profesor Richard Chauvel, dari Universitas Victoria di Melbourne, sudah sejak lama menaruh perhatian pada Papua dan bahkan pernah menawarkan diri kepada pemerintah Indonesia untuk menjadi penengah, sebagaimana mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari, pernah menjadi fasilitator dalam perundingan antara GAM dan pemerintah NKRI.

Namun tawaran Profesor Chauvel itu belum ditanggapi positif oleh pihak R.I.

Dalam wawancara dengan Radio Australia Rabu (29/8) Profesor Chauvel setuju bahwa kealotan masalah Papua disebabkan, antara lain, oleh “vested interest” yang cukup berpengaruh di Indonesia yang akan dirugikan apabila Reformasi dan Demokratisasi memang sampai di bumi Papua.

“Papua ladang bisnis yang terakhir, kepentingan dagang aparat,” kata Profesor Richard Chauvel.

Ikuti wawancara lengkapnya bersama Radio Australia di tautan audio.

August 29, 2012 0

Teror Penembakan Resahkan Warga

Written by Ant/Agi/Papos, Monday, 27 August 2012 00:00

Timika [papos] – Aksi teror penembakan oleh orang tak dikenal yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Jika dulu aksi terror penembakan hanya terjadi di Timika dan Puncak Jaya, tetapi saat ini sudah terjadi di beberapa daerah.

“Sekarang penembakan terjadi di mana-mana dan wilayahnya semakin meluas. Kalau dulu cuma sebatas di Timika atau di Puncak Jaya, sekarang ada kasus serupa terjadi di paniai, merauke dan keerom. Bahkan ada wisatawan asing yang hendak mendaki ke puncak Cartenz disandera di ilaga. Masyarakat butuh jaminan keamanan dari aparat,” papar Ketua Komisi A DPRD Mimika, Athanasius Allo Rafra kepada wartawan.

Allo rafra mengatakan masyarakat papua membutuhkan suasana aman dan nyaman dalam kehidupan mereka sehingga perlu dukungan dan peran seluruh unsur untuk menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif.

Menurut dia, teror penembakan yang terjadi terus-menerus di Papua juga berdampak bagi pembangunan dan pertumbuhan investasi di berbagai daerah. Dalam kondisi seperti itu, allo meminta masyarakat tidak perlu terprovokasi dengan adanya berbagai isu menyesatkan dan dapat memberikan informasi kepada aparat Polri dan TNI jika mengetahui ada hal-hal yang dapat mengganggu situasi kamtibmas.

Mantan caretaker bupati kabupaten Mappi dan Mimika itu berpendapat bahwa perlu ada dialog yang lebih terbuka antara pemerintah pusat di Jakarta dengan rakyat Papua terhadap berbagai persoalan yang terjadi selama ini.

“Ada banyak hal yang membuat rakyat Papua tidak puas. Salah satunya yaitu pembangunan yang tidak merata dan juga menyangkut penggunaan dana-dana APBD yang tidak semestinya. Kalau ada kesempatan, pemerintah pusat turun langsung untuk berdialog dengan masyarakat Papua,” usulnya.

Menurut dia, berbagai ketidakpuasan yang dialami rakyat Papua itu menjadi akumulasi dan memantik terjadinya berbagai aksi kekerasan di Papua.

Allo rafra berharap Menko Polhukam, Djoko Suyanto bersama jajaran menteri yang lain lebih intensif melakukan kunjungan ke semua kabupaten di wilayah pedalaman Papua yang selama ini kurang mendapat perhatian. Untuk itu dalam kunjungan Menko Polhukam dan menteri-menteri lainnya dalam rangka menjelaskan kepada seluruh tokoh masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa dan unsur-unsur masyarakat lainnya tentang apa langkah-langkah pemerintah pusat terhadap penanganan masalah di Papua.

“Selama ini menteri-menteri sangat jarang mengunjungi kabupaten-kabupaten di pedalaman Papua. Menteri jangan hanya tinggal di Jakarta, tapi datang ke daerah-daerah di Papua untuk jelaskan apa program-program mereka dalam membangun rakyat Papua,” ujar allo rafra, wakil rakyat dari PDI-Perjuangan.

Aksi kekerasan di papua meningkat dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Pada Rabu 22 Agustus 2012, empat warga di kampung Watiya, distrik Tigi Timur, kabupaten Deiyai ditembak oleh orang tak dikenal. Dua warga tewas dan dua lainnya luka parah. Empat warga yang jadi sasaran penembakan bekerja sebagai karyawan PT Putra Dewa yang bergerak di bidang kontraktor.

Sebelumnya, pada Selasa 21 Agustus 2012 terjadi penembakan di kabupaten Paniai dengan korban Brigadir Polisi Yohan Kisiwaitow. Anggota Sabara Polres Paniai itu diberondong oleh kelompok bersenjata di ujung bandara Enarotali ibukota paniai.

Aksi penembakan juga terjadi tepat pada hari Peringatan HUT ke-67 Kemerdekaan RI, Jumat 17 Agustus 2012 di kampung Obano, distrik Paniai Barat. Penembakan itu terjadi tengah malam.

Salah seorang warga tewas di tempat. Dua warga lain luka-luka. Pelaku penembakan menyamar sebagai pembeli dan mendatangi kios yang dijaga oleh Basri, Ahyar Bima, dan Mustofa. Kasus penembakan serupa terjadi di Merauke dan Keerom dengan korban warga sipil.[ant/agi]

August 27, 2012 0

Uskup Jayapura Uskup Leo Laba Ladjar Sampaikan Klarifikasi

Catatan PMNEWS:

Kemunafikan gereja telah merajalela di muka bumi sejak lama, berjalan tanpa disentuh kemanusiaan karena kedok gereja sebagai wakil Allah, padahal manusia di dalam gereja itu tidak sepenuhnya dan tidak selamanya mewakili Allah. Tanpa diluruskan semua sudah tahu, apalagi setelah diluruskan

Minggu, 26 Agustus 2012 16:47

Jayapura – Pemberitaan Bintang Papua edisi 23 Agustus 2012, sebagai berita utama di halaman depan dengan: “Perlu Ada Perundingan RI-PNG, dan Sub judul: Uskup: Untuk Bisa Menangkap Lambert Pekikir, mendapat klarifikasi dari Uskup Leo Laba Ladjar, OFM.

Melalui suratnya tanggapannya tertanggal 25 Agustus yang ditujukan ke redaksi Bintang Papua, Uskup Leo Laba Ladjar mengklarifikasi, baik isi berita maupun waktu pemuatan berita tersebut.

Menurutnya, isi berita tersebut yang mengatakan bahwa, Uskup Leo Laba Ladjar, OFM, mendesak Polisi untuk segera menangkap Lambert Pekikir, karena diduga mengganggu ketertiban dan keamanan khususnya di Kabupaten Keerom dan diduga menembak mati Kepala Kampung Sawyatami, adalah tidak benar diungkapkan Uskup Jayapura.

Begitu juga dalam berita itu ditulis bahwa desakan Uskup ini disampaikan ketika acara tatap muka bersama Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs Paulus Waterpauw di Aula Gereja Katedral, Jayapura. Kapan? Hanya ditulis “belum lama ini”.

Berikut tanggapan sekaligus penjelasan Uskup Jayapura secara lengkap: · Memang ada pertemuan, dan itu terjadi pada tgl 19 Juli 2012. Jarak waktu dengan pemuatan beritanya di Koran Anda lebih dari sebulan, maka bukan “belum lama ini”.

· Pertemuan di atas inisiatif Bpk Wakapolda. Yang hadir bersama Wakapolda adalah beberapa Kepala Bagian Polda dan juga Kapolres Jayapura Kota. Dari pihak kami hadir Uskup dan semua pastor paroki di Kota Jayapura serta Sentani. Bpk Wakapolda menyampaikan bahwa ia memang ingin bertemu dengan pastor pastor Katolik, karena sampai sekarang yang sering bertemu dia hanya “hamba-hamba Tuhan” (dari Gereja-gereja Protestan).

· Bpk Wakapolda memberikan informasi mengenai situasi keamanan belakangan ini. Lalu ada tanggapan dan pernyataan dari hadirin, antara lain menyangkut OTK, siapa itu sebenarnya. Diharapkan Polisi cepat mengungkapkan agar masyarakat tak tambah resah dan saling curiga. Juga diusulkan dibentuk Tim Independen untuk menyelidiki kasus tertentu seperti terbunuhnya Mako Tabuni, karena versi Polisi tidak sama dengan versi orang yang menjadi saksi.

· Percakapan di sekitar pokok itu: keresahan masyarakat karena kekerasan yang meningkat, dan tidak jelas siapa pelaku dan apa motivasinya. Diharapkan ada kerjasama dari seluruh masyarakat dan pastor-pastor dalam menjaga keamanan kita bersama. Saya sebagai tuan rumah memberikan kata penutup pendek yang intinya bahwa kami, sebagai pemimpin Gereja bertugas membina umat untuk berprilaku baik, sesuai dengan ajaran agama, agar segala tindakan kekerasan dan kejahatan dijauhkan dari masyarakat. Sama sekali tak ada pembicaraan khusus mengenaiu Lambert Pekikir, apalagi desakan kepada Polisi untuk segera menangkapnya.

Diakui, akibat dari pemberitaan Anda ini a.l.: Saya dihujani berbagai pertanyaan dan ungkapan kekecewaan. Lebih dari itu timbul keresahan dalam kelompok kelompok tertentu dan hubungan Uskup dengan umatnya menjadi terganggu.

Untuk itu, terkait dengan pemberitaan tersebut, maka pihak Bintang Papua menyatakan mencabut berita berjudul “Perlu Ada Perundingan RI-PNG…”yang dimuat dalam Bintang Papua 23 Agustus 2012.(don/don/l03)

August 26, 2012 0

Panglima Papua Merdeka Tolak Perundingan dengan Indonesia

Kamis, 23 Agustus 2012 01:30 WIB
VIVANEWS

PAPUA – Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka, John M Yogi menyatakan pihaknya tidak bersedia berunding dengan Pemerintah Indonesia.

“Hormat Jhon M Yogi kaliber 45, panglima tertinggi TPN/PB-OPM kawasan Papua menyampaikan bahwa segala tawaran dari NKRI seratus persen ditolak keras,” kata dia dalam surat pernyataannya, Rabu 22 Agustus 2012.

Termasuk, dia menambahkan, menolak seratus persen rencana referendum yang ditawarkan dalam Musawarah Besar Kongres Papua dan sidang segi tiga.

“Kami pihak TPBN OPM menolak keras, dan kami hanya menerima hak kedaulatan bagi bangsa Papua Barat serta siap menerima dekolonisasi penentuan nasib sendiri bagi bangsa Malanesia,” ujar Jhon.
Jhon mengancam, bila dekolonisasi tidak segera direalisasikan, bangsa Papua akan terus berjuang untuk kemerdekaannya. “Saya tegaskan TPN/PB-OPM siap berperang melawan dengan NKRI sampai Papua Merdeka,” tuturnya.

Ia juga meminta Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Italia bertanggung jawab atas banyaknya orang Papua yang menjadi korban pelanggaran HAM.

“Kami orang Papua banyak yang menjadi korban, jadi Belanda, Amerika, Australia, Inggris, Italia, Indonesia dan negara-negara lain segera tanggung jawab atas nyawa orang Papua di hadapan duniawi dan surgawi,” tegas Jhon.

Sementara itu, pascapenembakan anggota polisi oleh kelompok OPM pimpinan John Yogi, situasi Enaritali, Ibukota Paniai dikabarkan mencekam. Ratusan warga ketakutan, karena 15 warga diduga disiksa dan lima rumah dibakar.

Namun, Kapolres Paniai AKBP Anton Diance saat dikonfirmasi membantah hal itu. “Tidak ada penyiksaan dan pembakaran, polisi dalam melakukan pengejaran sesuai prosedur,” tuturnya.

Kapolres juga mengaku bahwa sampai saat ini, pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. “Kami masih buru pelaku, yang diduga kelompok OPM pimpinan John Yogi,” tegas Anton.[]

sumber : viva

August 23, 2012 0

Penembakan di Empat Daerah, Empat Tewas

JAYAPURA – Kasus penembakan kembali terjadi di beberapa daerah di Provinsi Papua. Jika pada Kamis (16/8) lalu seorang warga tewas tertembak di Paniai, maka Selasa (21/8) kemarin giliran seorang anggota polisi juga tewas tertembak di Paniai.

Kasus ini menimpa Brigadir Polisi Yohan Kisiwaito (29) anggota Shabara Polres Paniai. Ia ditembak oleh kelompok sipil bersenjata yang diduga dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di ujung Bandara Enarotali, ibu kota Paniai, Selasa (21/8) sekitar pukul 10.00 WIT.

Kasus penembakan berikutnya terjadi di Kampung Watiyai, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, Minggu (19/8) sekitar pukul 20.30 WIT. Akibatnya dua tewas yaitu Henock dan Marsel. Sedangkan dua korban lainnya mengalami luka-luka berat Enoy dan Simson.

Selanjutnya penembakan terjadi di Keerom, tepatnya di tikungan Jembatan Skanto, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Sabtu (18/8) sekitar pukul 13.00 WIT. Akibatnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Sarmi bernama Ayub Notanubun (52), warga Kotaraja, Kota Jayapura tewas.

Penembakan lainnya terjadi di Merauke. Kasus ini menimpa Alfian Kanal (24). Pegawai Otoritas Bandara Merauke. Ia ditembak oleh orang tak dikenal dan tembakan itu mengenai bagian telapak kaki kirinya.

Dari data yang diperoleh Cenderawasih Pos menyebutkan, kasus penembakan yang menimpa Brigadir Yohan terjadi secara tiba-tiba. Setelah mendapat tembakan di bagian kepala bagian belakang dan dada kiri tembus belakang, korban langsung terjatuh.

“Saat itu Brigadir Yohan bersama satu rekannya tengah mencuci mobil di ujung Bandara Enarotali. Namun tidak lama berselang kami mendengar suara tembakan. Yang mana ternyata suara tembakan tersebut mengarah kepada korban. Sedangkan tembakan itu dari mana, kami susah memprediksinya. Akibat kejadian ini, situasi pun mulai memanas di Paniai,” ungkap sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya.

Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Drs. Johannes Nugroho Wicaksono ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya membenarkan adanya aksi penembakan itu. “Benar anggota Polres Paniai tewas tertembak oleh kelompok OPM pimpinan John Yogi. Sementara saat ini anggota Polres Paniai masih melakukan pengejaran dan penyelidikan terhadap pelaku,” ungkapnya.

Johannes menjelaskan saat itu korban bersama satu orang temannya bernama Briptu Gustab Wartanoi sedang mencuci mobil di ujung bandara. Kemudian rekan korban pergi ke sebuah warung yang tidak jauh dari lokasi untuk membeli makan.

“Saat Briptu Gustab meninggalkan Brigadir Yohan, para pelaku menembak korban dari arah danau. Kemudian setelah pelaku berhasil menembak kepala dan dada kiri korban, para pelaku kabur dengan menggunakan speed boat,” tuturnya.

Dari hasil penyelidikan, pelaku lebih dari satu orang. Sementara senjata yang digunakan pelaku diperkirakan dengan senjata jenis Revolver, karena di TKP ditemukan proyektil Revolver yang diduga milik para pelaku.

“Guna kepentingan penyelidikan, proyektilnya rencana akan dibawa ke Polda Papua, selanjutnya akan dikirim ke Mabes Polri untuk uji balestik. Semoga saja dengan barang bukti ini bisa membantu proses penyelidikan dan mengungkap kasus ini,” tukasnya.

Johannes meminta kepada seluruh masyarakat di Paniai untuk bisa bersama-sama pihak keamanan kembali menciptakan situasi kondusif dan aman. “Saya minta masyarakat tidak terpengaruh dengan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini di Paniai. Sebab diduga para pelaku hanya menciptakan suasana di Paniai kacau. Jadi mari bersama-sama kita menyikapinya dengan baik,” ajaknya.

Sementara untuk kasus penembakan di Deiyai, data yang diperoleh Cenderawasih Pos menyebutkan, kejadian ini dialami oleh 4 orang karyawan PT. Putra Dewa milik pengusaha Ray alias Jhon yang bergerak di bidang kontraktor. Awalnya ada 4 orang masyarakat yang berpura-pura minta tolong kepada para korban untuk menumpang. Kemudian saat para korban hendak memberikan tumpangan, para pelaku langsung menyerangkan keempat korban.
“Penyerangan itu ada yang menggunakan senjata api dan ada yang menggunakan senjata tajam. Akibatnya dua orang tewas atas nama Henock dan Marsel. Sedangkan dua korban lainnya mengalami luka-luka berat Enoy dan Simson,” ungkap seorang pria yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. “Sabar, saya masih dalam keadaan sibuk, sebab saya harus fokus pada kejadian yang di Paniai dan Deiyai,” ungkap Kapolres Paniai AKBP Anton Diance, sambil mematikan telepon selulernya, Selasa (21/8).

Sementara Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Jansen Simanjuntak saat dikonfirmasi Selasa (21/8) membenarkan adanya kejadian itu. “Ya, benar ada kejadian itu. Dua warga tewas dan dua lagi luka-luka,” ungkapnya.

Mengenai kronologinya, Kapendam belum mendapatkan laporan yang jelas karena susahnya akses komunikasi ke lokasi kejadian, namun pihaknya berjanji akan mencari tahu kejelasan informasi tersebut. “Nanti saya coba cari tahu informasi yang selengkapnya,” ujar Jansen.

Kemudian kasus penembakan di Keerom menimpa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Sarmi bernama Ayub Notanubun (52), warga Kotaraja, Kota Jayapura. Korban tewas ditembak Orang Tak Dikenal (OTK) saat melintas menggunakan Mobil Patroli Dinas Kehutanan Sarmi di Jalan Lintas Arso 15-3 tepatnya di tikungan Jembatan Skanto, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Sabtu (18/8) sekitar pukul 13.00 WIT.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Johannes Nugroho Wicaksono yang dikonfirmasi terkait kasus penembakan tersebut mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan di lapangan. “Yang jelas pelakunya dalam penyelidikan dan pengejaran aparat di lapangan,”katanya kepada Cenderawasih via telepon selulernya, Minggu (19/8).

Disinggung tentang siapa pelaku penembakan tersebut, Kombes Johannes Nugroho Wicaksono belum bisa memastikannya, sebab pihaknya masih melakukan penyelidikan. “Nanti setelah semuanya jelas baru kami umumkan,”katanya singkat.

Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Swakarsa Keerom, namun nyawanya tidak tertolong karena pendarahan di kepala bagian belakang akibat terkena peluru. Kemudian sekitar pukul 14.15 WIT, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bahayangkara Kotaraja untuk keperluan otopsi.

Sekitar pukul 20.15 WIT , petugas rumah sakit berhasil mengeluarkan peluru yang mengenai kepala korban. Sementara itu, salah seorang teman korban yang enggan namanya disebutkan mengatakan, dirinya kaget atas kejadian yang hingga menewaskan temannya.

“Kami mengutuk oknum yang menembak bapak Ayub, kami minta kepada Polda Papua dan Kapolres Keerom yang mempunyai wilayah untuk menuntaskan kasus ini,”katanya kepada Cenderawasih Pos di Rumah Sakit Bhayangkara.

Pihaknya mencurigai pelaku penembakan tersebut adalah orang yang terlatih. Sedangkan anak almarhum, Fery mengatakan, ayahnya keluar dari rumah sekitar jam 07.30 WIT menuju ke Keerom dengan tujuan mau melakukan patroli.

“Bapa keluar dari rumah pagi, dia bilang mau patroli di atas (di Keerom). Ternyata sorenya kami keluarga menerima kabar di luar dugaan bahwa ayah saya ditembak orang,” ujarnya dengan nada sedih.

Terkait dengan itu, pihak keluarga mengharapkan kepada petugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini hingga selesai sehingga memberikan kepuasan bagi keluarga.

“Yang penting bagi kami, polisi bisa menuntaskan hingga mengungkap identitas pelakunya serta menjelaskan motif pelakunya,” harapnya.
Sementara kasus penembakan yang terakhir menimpa Alfian Kanal (24). Pegawai Otoritas Bandara Merauke ini ditembak oleh orang tak dikenal. Akibatnya timah panas menembus telapak kaki kirinya. Peristiwa itu terjadi di depan Gudang Pocari, Jalan Husein Palela tidak jauh dari rumah kontrakan korban, Minggu (19/8) sekitar pukul 04.30 WIT.

Belum diketahui secara pasti kronologi kejadiannya, namun istri korban yang ditemui Cenderawasih Pos saat mendampingi suami yang terbaring lemas di rumah sakit, Selasa (21/8), kemarin mengungkapkan, saat itu suaminya pulang dari Bandara menuju ke rumah. Namun sampai di TKP, tiba-tiba mobil yang dikemudikan pelaku sudah memalang

jalan. Pelaku yang memakai jaket hitam dan berambut cepak dengan ditemani 2 perempuan lainnya di dalam mobil tersebut menghalangi korban untuk lewat. Karena dihalangi sehingga terjadi saling dorong antara korban dan pelaku membuat pelaku langsung mengeluarkan pistol dan menembak korban ke arah bawah 6 kali. ”Jadi yang kena tembakan ke-4,” kata istri korban.

Korban sendiri, lanjut sang istri, tidak mengenal wajah dari pelaku. Namun sang istri korban sangat mengenal wajah dari pelaku itu, karena menurutnya setelah pelaku penembak kaki suaminya pelaku datang kembali ke rumahnya dan mencari suaminya dengan mengeluarkan pistol yang dipakai sebelumnya. ”Waktu datang cari itu, suami saya sedang merangkak lewat rawa ke rumah Pak RT. Dan saya bilang tidak ada di rumah. Kalau saya dipertemukan orangnya saya kenal wajahnya,” katanya.

Meski begitu, lanjut istri korban, Kapolres Merauke AKBP Djoko Prihadi, SH sudah datang mengejuk suaminya dan menginformasikan jika pelaku penembakan dari suaminya itu sudah ditangkap dan dibawa ke Polda Papua.

Kapolres Merauke AKBP Djoko Prihadi,SH yang dihubungi lewat telpon selulernya, mengaku jika pelaku penembakan tersebut masih dalam pendalaman. ”Kita masih dalam

pendalaman apakah benar atau tidak. Karena yang bersangkutan belum mengaku,” katanya terkait diamankannya seseorang ke Mapolda Papua di Jayapura. (ro/mir/ulo/fud)

Sumber Cepos, Rabu, 22 Agustus 2012 , 18:25:00

August 22, 2012 0

Peu Ada Perundingan RI-PNG

Rabu, 22 Agustus 2012 17:18, http://bintangpapua.com

JAYAPURA—Polisi didesak segera menangkap Koordinator TPN/OPM Lambert Pekikir yang bermarkas di Camp Victory, wilayah perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG). Pasalnya, kelompok Lambert selama ini diduga mengganggu ketertiban dan keamanan khususnya di Kabupaten Keerom. Bahkan diduga menembak mati Kepala Kampung Sawiyatami Yohanes Yanupron di Sawiyatami, Distrik Wembi, Kabupaten Keerom pada saat HUT TPN/OPM 1 Juli 2012 silam.

Desakan ini disampaikan Uskup Jayapura Mgr.Leo Laba Ladjar, OFM ketika acara tatap muka bersama Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs Paulus Waterpauw di Aula Gereja Katedral, Jayapura, belum lama ini.

Ironisnya, Uskup Laba Ladjar mengutarakan, pasca tertembaknya Kepala Kampung tersebut, mereka melarikan diri ke Camp Victory untuk mempersiapkan amunisi baru lagi. Hal ini membuat Polisi kesulitan menangkap kelompok mereka.

Karena itu, kata dia, perlu adanya suatu perundingan antara pemerintah RI-PNG menyerahkan Lambert Pekikir agar yang bersangkutan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus diproses hukum di Indonesia. Alasannya, lanjut Uskup pabila Lambert Pekikir tak segera ditangkap, maka umat tak berdaya dan dikwatirkan seluruh umat yang berdiam di Keerom sejak tahun 1970-an hingga kini terus menerus memedam kecemasan dan traumatis tinggi.

Dijelaskan, sebelum peringatan HUT TPN/OPM 1 Juli 2012 silam, kelompok Lambert Pekikir masuk keluar Kampung dan membagi-bagikan bendera Bintang Kejora, simbol perlawanan bangsa Papua Barat untuk memisahkan diri dari pemerintah RI. Tak hanya itu, yang bersangkutan memaksa masyarakat setempat mengibarkan Bintang Kejora selama tiga hari berturut turut.

Senada dengan itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs Paulus Waterpauw menandaskan, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan persamaan pandangan dari pelbagai pihak, termasuk stakeholders terutama para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan lain lain yang memiliki umat ini.

Karenanya, tukas dia, bila terjadi masalah di masyarakat, maka para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat berkenan menyampaikan kepada umat atau masyarakat.

“Hal ini secara otomatis terbangun sebuah komunikasi atas bawah, kanan kiri dan sebagainya didalam masyarakat,” tandasnya.

Sedangkan Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol (Inf) Jansen Simanjuntak yang dihubungi terpisah menegaskan, pihaknya mengalami kendala ketika hendak menangkap Lambert Pekikir dan kelompoknya. Sebab, yang bersangkutan bersembunyi di hutan belantara di Bawen atau Selatan Wutung yang merupakan wilayah PNG.

“Kami tak ingin serta merta mengejar Lambert Pekikir sampai ke Bawen,” tukas dia. Namun, siapanpun Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok separatis yang melakukan teror otomatis harus diberantas sembari menghormati HAM.

“Bukan berarti kita takut, tapi HAM sebagai pedoman untuk melakukan tindakan tegas di lapangan,” ujarnya. (mdc/don/l03)

August 22, 2012 0

Diaz Gwijangge: “DPR Pelaku Pelanggaran HAM di Papua”

TabloidJubi, Created on 15 August 2012 Written by Musa Abubar Category: Jayapura

Jayapura (14/8)—Diaz Gwijangge dari kaukus Papua Dewan Perwakilan Rakyat Repulik Indonesia mengaku, Dewan Perwakilan Rakyat baik RI maupun Papua juga merupakan pelaku pelanggaran HAM di Papua dimasa lalu dan masa kini. Mereka terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini dikemukakan Gwijangge saat menyampaikan apresiasinya kepada Elsham Papua dan International Center for Transition Justice (ICTJ) yang meluncurkan laporan bertajuk ‘Masa Lalu yang Tak Berlalu di Aula kantor Majelis Rakyat Papua, Selasa (14/8). “Dewan penyambung lidah rakyat juga pelaku pelanggaran HAM di Papua. Kebanyakan mereka melakukannya secara tidak langsung,” ungkapnya.

Kata dia, pelanggaran HAM secara tidak langsung yang dilakukan adalah tak mengupayakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan komisi Ham Adhoc yang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM di wilayah paling timur ini. Padahal, kedua lembaga ini sudah diamanatkan dalam undang-undang otonomi khusus Papua tahun 2001. “Kedua lembaga yang dimuat dalam UU Otsus ini tak diperjuangkan. Secara tidak langsung, penyambung lidah rakyat di Papua dan Jakarta sudah melakukan pelanggaran HAM,” ujarnya.

Salah satu anggota DPR RI ini mengatakan, selanjutnya, membiarkan kasus-kasus pelanggaran HAM baik di masa lalu dan masa kini di Papua, tenggelam dimakan waktu. “Kebanyakan kasus-kasus pelanggaran HAM dibiarkan. Negara dan Dewan kelihatan tidak mau ambil pusing,” ujarnya lagi.

Gwijangge menilai, laporan tersebut ditulis oleh orang-orang yang mengalami kasus-kasus pelanggaran HAM. Tulisan yang tertera dalam laporan itu adalah kebenaran. Dengan demikian, bagi siapa saja, dapat mengambilnya untuk memepelajarinya dan menggunakannya untuk mengadvokasi dirinya. Dia mengatakan, cerita-ceita yang ditoreh dalam laporan itu adalah segudang pelanggaran biadap yang pernah dibuat negara terhadap rakyat Papua. “Bagi saya, tulisan-tulisan ini tidak sembarang ditulis oleh teman-teman. Merekamengalami dan merasakan pelanggaran HAM dari negara,” tuturnya.

Terkait KKR dan komisi HAM Adhoc juga dikiritisi oleh wakil ketua I Majelis Rakyat Papua, Hofni Simbiak. Menurutnya, kedua lembaga itu harusnya dibentuk. Namun, sampai saat ini tak terealisasi. “Ini satu kegagalan dari UU Otsus,” ungkapnya. Seharusnya, komisi HAM Adhoc dibentuk di Papua untuk memproses dan menyidangkan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Demikian juga dengan KKR. Komisi ini juga perlu ada untuk mengadvokasi dan melanjutkan kasus-kasus pelanggaran HAM untuk disidangkan. (Jubi/Abubar)

August 15, 2012 0