ORANG PAPUA DEMAM CALON BUPATI DAN GUBERNUR BERMUARA KEPADA KONFLIK DAN MERUGIKAN MASYARAKAT ADAT ASLI PAPUA

Degan adanya Undang-Undang 21 tetang Otonomi khusus dan maraknya pemekaran Kabupaten membawa orang Papua dalam keadaan yang tidak menentu dalam rangka menerapkan pembagunan akibat bentuk dan praktek perpolitikan yang mengatasnamakan pembagunan di tanah Papua yang membahayakakan bagi kepentingan Masyarakat Adat Papua dalam pengambilan kebijakan serta implementasi pembagunan degan model pendekatan serta ikuti kemauan orang lain degan mengorbankan nilai-nilai harkat manusia serta mengorbankan hak-hak dasar sebagai pewaris tanah leluhur masyarakat Adat di Papua.

Suda sekian lama sejak NKRI menduduki Pulau New Guinea penerapan Pembagunan yang dilaksanakan degan model dan konsep orde baru Trilogy pembagunan oleh mantan presiden Soeharto dengan pengawasan militerisme yang ketat, telah berakar urat dalam pola dan konsep orang asli Papua hingga sekarang, dan pada kenyataanya kita dapat melihat buah dari penerapan sistem pembagunan ala Soeharto.

Model dan teknik pendekatan pembagunan ini sebenarnya jika dilihat semua ikuti kemauan Jakarta, sistem demokrasi pembagunan terpimpin atau terpusat, walaupun daerah memiliki kewenangan dalam otonomi khusus, namun dalam penerapan semua ikuti program pusat, tanpa melihat konteks budaya dan topograpi di bumi cenderawasih. Semua bentuk penerapan pembagunan dalam segala bidang sesuai degan program pusat, entah itu bidang pendidikan, kesehatan dan pembagunan ekonomi, apalagi pembagunan politik dan hukum serta demokrasi politik, semuanya ikuti dari pusat, pada kenyataanya model pemerintahan di pusat yang mengalami banyak kecauan, korupsi, kolusi dan nepotisme sampai bau busuknya pun berdampak ke setiap daerah di seluruh Indonesia.

Ada suatu keanean yang terjadi di tanah Papua berkaitan degan sistem politik dalam pilkada Bupati maupun Gubernur, orang Papua asli yang mencalonkan diri berhubung karena otonomi khusus sebenarnya sangat merugikan bagi masyarakat Adat di Papua sendiri, dan masyarakat Papua pun harus sadar karena dalam otonomi khusus dalam menerapkanya orang Papua sendiri bingun dan tidak mengerti baik, sedangkan orang Jakarta tahu persis bagaimana cara menyerap dana otonomi itu kembali ke pusat dan cara untuk menyerap dana otonomi khusus itu banyak cara yang dibuat oleh pemerintah NKRI di Jakarta.

Caya yang mereka buat adalah, ketika orang Papua asli mencalonkan diri untuk maju bupati dan gubernur, oknum tersebut tidak memiliki banyak uang untuk maju dalam pertarungan politik maka, dia harus pergi ke Jakarta untuk melobi uang, dan di Jakarta itu suda ada lembaga yang telah dibagun degan modal anggaran yang cukup ( Capital Politic Investment ) sehingga kandidat tersebut harus membuat proposal dan melobi kesana untuk mendapatkan uang dari lembaga tersebut, degan jaminan bahwa, ketika menjadi bupati atau gubernur akan mengembalikan lewat pemberian proyek-proyek yang bernilai miliaran.

Kemudian ada cara pemerasan yang terjadi sebenarnya dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD ) entah itu di Provinsi maupun Kabupaten, perlu kita telitih dan perhatikan adalah dalam rangka Perjalanan Dinas, perlu kita cermati degan kata “ RADIO GRAM” dari dempartemen atau kementrian untuk kegiatan, pelatihan dan kegiatan lain-lain, tentu itu tidak memakan biaya yang sedikit untuk pergi ke Jakarta. Kemudian hasil dari perjalanan itu apa yang didapat oleh orang Papua yang mengadakan perjalan dinas tersebut; saya pikir ini juga trik dan model untuk menyerap anggaran otonomi khusus kembali kepada pusat di Jakarta. Karena untuk menjalankan itu kebanyakan menteri atau dempartemen di Pusat memberikan proyek kepada lembaga-lembaga tertentu yang merupakan lembaga tempat lahan untuk setiap orang yang berkopetensi degan memakai kata “ Radio Gram, program Menteri,dll “ maka orang Papua sebagai pejabat bupati, gubernur dan SKPDnya harus pahami baik.

Apabila hal tersebut diatas para bupati dan gubernur serta SKPD suda mengetahui tetapi terus ikuti semua kemauan Jakarta karena ada dua motiv ; yang pertama karena takut jabatan akan di copot atau dianggap melawan pemerintah pusat/atasan; yang kedua karena mau menghamburkan uang rakyat degan berpesta pora di tempat diskotik dan sejenisnya, maka kami sebagai masayarakat Adat menilai oknum atau pelaku tersebut adalah; orang Papua asli yang paling terkebelakan pemikiran dan dibawa dari standar nilai-nilai hidup Masyarakat Adat di Papua.

Cara yang lain adalah megadaikan kepentingan rakyat, kepada pengusaha-pengusaha besar yang memiliki modal yang cukup maka terjadi investasi ekonomi dalam politik maka terjadi politik di-ekonomikan untuk dan kepada elit dan kelompok antara lain, bupati terpilih,pengusaha/ pemberi pinjaman uang, maka yang terjadi adalah pembagunan antar kepentingan (the interest investment to economic network development ) hal ini yang terjadi maka jika dilihat terjadi adalah ( the Society Capital Flight) anggaran biaya untuk membagun masyarakat adat di Papua itu sendiri kembali ke luar Papua.

Model dan cara ini setiap kandidat telah melakukan hal yang sama, dan gaya melobi dana degan cara yang samapula maka, yang terjadi adalah jika satu kandidat mengalami kekalahan dalam bursa pemilihan bupati dan gubernur maka, degan beban pikiran atas utang yang telah dipinjam dari lembaga tersebut mau tidak mau harus gotot untuk menang, maka semua kandidat saling bertahan untuk menang, akibat itu Masyarakat Adat pendukung kandidat yang satu degan kandidat yang lain mulai baku adu mulut sampai kepada perang suku, hingga mengorbankan nyawa masyarakat Adat di Papua.

Praktek – praktek ini sebenarnya saya secara pribadi bagian dari anggota masyarakat Adat di Papua merasa jijik, geli dan merasa aneh karena pola yang dianut baik para kandidat bupati dan gubernur serta masyarakat Adat Papua sendiri, harus sadar diri karena pola dan gaya berpolitik model tersebut diatas sebenarnya belum pernah ada diatas tanah Papua sejak tanah ini dijadikan, dan sebagai masyarakat Adat harus tahu bagaimana cara memilih seorang pemimpin melalui penilaian dan track record yang masyarakat Adat Papua miliki, sehingga pemimpin entah itu bupati dan gubernur benar-benar terpilih secara Alam dan Adat sehingga dapat menghindari proses pinjam- meminjam uang dan yang tidak harus terjadi.

Lebih memprihatinkan lagi fungsi MRP, LMA, dan DAP yang mengkleim diri sebagai lembaga Adat, tugas dan kerja mereka apa saja yang dikerjakan? Hal –hal seperti ini harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga adat tersebut agar melakukan tindakan protektif bagi masayarakat Asli Papua, kita perlu tanyakan lagi apakah lembaga Adat ini dibuat oleh NKRI dalam rangka mendukung program dan gaya penerapan pembagunan di tanah Papua? Ataukah benar-benar mewakili masyarakat adat di Papua?.

Saya sebagai anggota masyarakat Adat di Papua menilai hal ini sebenarnya apakah yang membuat orang asli Papua bertingka diluar dari adat mereka? Apakah Adat orang Papua suda dihancur luluhkan oleh Agama, Pemerintah dan sejenisnya? Maka degan pandangan yang sempit saya berpendapat bahwa sebenarnya orang papua tahu dan pura-pura tidak mau tahu, atau karena mereka memang suda tidak tahu adat sebagai orang asli Papua itu sendiri.

Namun sekali lagi saya simpulkan dan tekankan bahwa; sebenarnya semua bentuk lembaga mengatas namakan Adat di Papua, kandidat bupati/gubernur yang mengatasnamakan PEMBAGUNAN dan masyarakat Adat asli Papua yang melaksanakan pemilihan degan cara domokrasi dari luar tanpa memakai standar nilai dari Adat itu sendiri dan mengadopsi demokrasi orang lain, serta semua bentuk yang mengatasnamakan masyarakat Adat di Papua hanya OMONG KOSONG BELAKAH. Tetapi barang siapa yang berpihak kepada kebenaran maka ia akan dapat melihat dari satu tanda heran kepada satu tanda heran yang lain dan Barang siapa yang melakukan diluar dari kebenaran, siapapun dia biarlah dia meninggalkan bumi dimana ia berpijak.

Posted by: Pemerhati Allah,Adat dan Alam Papua ( A3P )
Mole : Etarugwe Yoretnda

June 4, 2012 0

Keriting dan Berewok Jangan Jadi Patokan

JAYAPURA – Aparat kepolisian diharapkan dapat segera mengungkap pelaku penembakan terhadap warga Jerman, Dietmar Piepir Selasa ( 29/5/2012) lalu, mengingat dari sekian banyak kasus penembakan yang dalangnya OTK alias orang tak dikenal, Polisi belum bisa mengungkap secara transparan ke Publik siapa sebenarnya pelakunya, entah OTK di Timika, Puncak Jaya maupun yang ada di Kota Jayapura, termasuk di Pantai Base-G. Ketua MRP Timotius Murib menyatakan, tidak terungkapnya kasus penembakan di ketiga daerah ini, sangat disesalkan MRP.

“Sebagai masyarakat awam yang ada di MRP mewakili seluruh masyarakat adat Papua, kami sangat menyesalkan aksi- aksi penembakan yang terjadi di Papua dan tak dapat diungkap,” ujarnya kepada Bintang Papua, Minggu ( 3/6/2012) Menurut Murib, aparat Kepolisian lebih mengetahui cara terbaik untuk mengungkap pelaku penembakan, namun dengan alat yang lengkap sekalipun, toh, pelakunya tak pernah diketahui.

“ Kami sangat sesalkan hal ini. Bila demikian menunjukkan OTK lebih luar biasa,” katanya. Ditegaskan, jangan aparat berpatokan pada keterangan saksi yang menyatakan orang yang melakukan penembakan berambut keriting dan berewok.

“Saya tegaskan bahwa kesaksian semacam ini bukan satu satunya cara bagi Polisi untuk mengungkap fakta sesungguhnya, polisi mempunyai alat- alat canggih yang bisa digunakan dalam mengungkap kasus penembakan di Base- G, bukan hanya di Base saja, tetapi kasus serupa di Timika, Puncak Jaya juga harus diungkap,” sambungnya. Ia berharap aparat dapat mengungkap Kasus penembakan ini, mengingat sebentar lagi Provinsi Papua akan menggelar Pilkada Gubernur, sangat disayangkan bila menjelang pilkada rakyat dihantui rasa ketakutan dan ketidaknyamanan. ALDP: Polisi Harus Jamin Rasa Aman Publik Hal senada diungkapkan Yusman Conoras dari Aliansi Demokrasi untuk Papua( ALDP).

Ia menyatakan, aparat kepolisian harus mengungkap kasus penembakan terhadap warga Jerman Dietmar Piepir. “Polisi sebagai alat negara mempunyai cara dan sangat mengetahui langkah langkah apa yang harus diambilnya bila berhadapan dengan kasus seperti penembakan,” ujar Yusman. Dalam berbagai kasus penembakan yang terjadi di Papua, Polisi belum pernah mengungkap secara transparan pelaku penembakan.

“Lantas penembakan yang sama terjadi lagi di Base- G Jayapura, kalau polisi tak dapat mengungkap kasus penembakan ini, maka akan menjadi tanda tanya, harus jelas,” ujarnya. Menurut Yusman, Aparat kepolisian berkewajiban memberikan rasa aman kepada masyarakat, saat ini masyarakat Kota Jayapura merasa takut dan was was dengan kasus penembakan seperti ini, akhirnya rakyat mencari solusi sendiri. “Misalnya dengan tidak keluar rumah, jadi ada suatu ketidak nyamanan hingga rakyat cari metodenya sendiri, tidak keluar malam,” ujar Yusman Sabtu(2/6/2012) usai acara presentasi Penelitian AJI.

Dikatakan, bagaimanapun caranya yang namanya sebuah kasus penembakan, polisi adalah aparat yang paling mengetahui, sebab polisi punya cara sendiri dan mengetahui langkah langkah apa yang harus dilakukan untuk mengungkap kasus penembakan.

Ia menambahkan, yang terpenting adalah polisi harus bisa menjaga keamanan, khususnya menciptakan rasa aman Publik, itu yang pertama harus dilakukan. (ven/don /l03)

June 4, 2012 0

Satu Anggota OPM Ditangkap

JAYAPURA – Satu dari ratusan orang yang diduga anggota OPM berhasil ditangkap saat penggerebekan Markas OPM di Angkasera Kepulauan Yapen, Rabu (30/5). Kapolda Papua Irjen Pol Drs. BL. Tobing mensinyalir masih banyak markas tempat pelatihan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, yang belum terungkap. Dan saat ini aparat gabungan Polisi dan TNI masih terus menelusurinya.
“Selain Markas di Kampung Wadapi Distrik Angkaisera Kepulauan Yapen yang berhasil di grebek pada Rabu 30 Mei lalu, kami meyakini masih ada tempat lain yang dijadikan markas dan tempat pelatihan OPM,’’ucap Kapolda, Jumat 1 Juni.
Hanya saja, lanjut dia, Polisi dan TNI masih terus melakukan penelusuran. ‘’Kami masih selidiki tempat lain, tapi belum bisa diungkap guna kepentingan penyelidikan,’’paparnya.
Terkait markas OPM Angkasera, menurut Kapolda, sangat banyak anggotanya. “Yang terlibat, diperkirakan berjumlah ratusan orang, tapi saat dilakukan penggerebekan berhasil kabur dan hanya berhasil menangkap orang,’’terangnya.
Markas sekaligus tempat pelatihan OPM ini banyak anggotanya, karena pembentukannya terencana. ‘’Kalau seperti ini, anggota cukup banyak tentu mereka sangat terorganisir,’’imbuhnya. . Mengenai agenda pelatihan para militer OPM ini, kata Kapolda, belum diketahui secara pasti, karena dokumen-dokumen yang berhasil disita belum dibuka. ‘’Satu orang yang ditangkap kan belum tentu tokoh utamanya, namun kami akan terus mengembangkan semua keterangannya, agenda apa yang direncanakan mereka,’’tandasnya.
Kapolda mengapresiasi kerja sama POlri dan TNI dalam melakukan penggrebekan terhadap markas OPM di Yapen ini. “Saya kira ini koordinasi yang baik, mudah-mudahan masih bisa menemukan markas OPM lainnya,’’kata dia.
Terkait salah seorang anggota OPM yang berhasil ditangkap yakni Tedi John Muntia 26, akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Pelaku akan dijerat dengan pasal makar, karena mencoba membentuk Negara di dalam Negara,’’ tandasnya. Mengenai dugaan keterlibatan mantan anggota TNI dalam perakitan senjata di Markas OPM sekaligus pelatihan para militer, Kapolda belum bisa memastikannya. ‘’Mudah-mudahan tidak sampai sejauh itu, kami akan dalami,’’terangnya.
.
Barang Bukti Yang disita
1. 5 pucuk Senjata Rakitan Laras panjang
2. 4 Senjata Angin
3. 2 Buah Bintang Gejora
4. 2 Buah Tombak
5. 3 Kampak
6. 11 parang
7. 1 Handycamp
8. 1 kaset dokumen pelatihan
9. 12 Amunisi dari bermacam jenis
10. 88 lembar dokumen
11. 47 jenis kelengkapan medis
12. 1 Genset
13. 1 Chainsaw
14. 1 Printer. (jir/don/l03)

June 2, 2012 0

OPM bukanlah Organisasi Sayap Bersenjata, Ini adalah Organisasi Politik Pembebasan Aktivitas Gerilya Papua Barat di Papua Barat tidak dilakukan oleh OPM, tetapi oleh Tentara Revolusi West Papua ( TRPB ).

SEKRETARIAT JENDRAL TENTARA REVOLUSI WEST PAPUA ( TRWP )

Hal ini penting bagi rakyat Papua di manapun Anda berada untuk memahami, bahwa sebagai bangsa yang beradab, kita harus mengidentifikasi diri di antara nama-nama lain atau organisasi yang didirikan oleh kekuatan kolonial, kita perlu tahu persis bahwa OPM (Organisasi Papua Merdeka) tidak sebuah organisasi militer yang melakukan perang gerilya melawan kolonial NKRI (Negara Kesatuan Republik Indoneisa ). Itu tidak sama sekali.

Karena itu, semua nama atau julukan oleh NKRI selama lebih dari 40 tahun sejauh ini, bahwa OPM adalah organisasi bersenjata dan bahwa perlawanan bersenjata di Papua Barat dilakukan oleh OPM adalah kebohongan publik yang sistematis dan disengaja, diatur untuk melukis gambarkan yang salah dari OPM. Tindakan tersebut oleh pemerintah Indonesia telah menyebabkan masalah bagi OPM untuk secara aktif dan bebas terlibat dalam kampanye politik dan kegiatan lobi di seluruh dunia.

Masyarakat Papua memiliki satu organisasi sayap bersenjata yang sampai November 2006 itu disebut TPN (Tentara Pembebasan Nasional – Tentara Pembebasan Nasional) yang kemudian berubah menjadi TRWP (Tentara Revolusi West Papua – West Papua Revolusionary Army). TRWP sebagai satu-satunya tugas untuk berperang melawan pendudukan Indonesia di seluruh negara Papua Barat. Sejak 10 tahun terakhir, TRWP telah aktif dalam mempersiapkan diri untuk menjadi organisasi militer profesional dengan personil lebih terorganisir dan pasukany. Tindakan TRWP tidak lagi sporadis dan tidak terorganisir / tidak terkoordinasi seperti sebelumnya. Lebih penting lagi, TRWP bukan organisasi teroris, karena tidak melaksanakan kampanye militer secara sporadis, juga menargetkan fasilitas umum dan masyarakat biasa.

Bahkan sebagian besar pembunuhan warga sipil di Papua Barat selama ini telah dilakukan oleh militer Indonesia dan polisi.

OPM atau Free Papua Organisasi bukan organisasi bersenjata. Semua orang Papua perlu menyadari bahwa OPM bukanlah organisasi militer.

Selain itu, penggabungan dari TPN dengan nama OPM menjadi TPN / OPM telah sengaja dirancang oleh kolonial NKRI dalam rangka untuk mempersempit dan membatasi gerakan OPM itu sendiri dan akhirnya menyudutkan OPM sebagai organisasi teroris, yang tidak pernah degan sukses karena OPM dan TRWP hari ini telah memilih jalan damai untuk menyelesaikan konflik.

Pada November 2006, di TPN / OPM Pertama Kongres di Hutan Rimba Papua Barat, TPN / OPM mengeluarkan beberapa resolusi yang sangat penting, antara lain:

Bahwa TPN nama (Tentara Pembabasan Nasional) kini telah menjadi TRWP (Tentara Revolusi Papua Barat);
Bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM), baik secara organisasi dan struktural dipisahkan dari sayap militer, TRWP sehingga OPM dapat melakukan kegiatan politik dan diplomatik tanpa intervensi dari TRWP atau sebaliknya TRWP dapat sepenuhnya mengendalikan perintah di dalam di Hutan West Papua , tanpa intervensi dari politisi di luar negeri;
Itu semua kampanye militer dan politik harus mulai sekarang, dilakukan secara terbuka dan di bawah panduan yang jelas dan perintah dari Panglima, dan dalam koordinasi penuh dengan personel OPM yang akan ditunjuk kemudian.

Masyarakat Papua tidak boleh terseret ke dalam permainan dari NKRI, karena Indonesia masih memainkan lagu-lagu lama mereka. Sekarang TRPB dan OPM sedang membangun fondasi yang baru, sebuah organisasi yang berakar ke dalam masyarakat / suku-suku di Papua Barat, yang kuat dan yang akan membawa bangsa kita ke dalam kebebasannya. Hal ini tidak seperti Papua sebagai bangga dipromosikan oleh boneka indonesian -Gubernur provinsi Papua Barnabas Suebu, Kepala Suku Ifale.

Papua dan Papua Barat adalah dua nama yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dan tujuan. Papua adalah, Papua Damai, demokratis, Papua tanpa konflik dan pemberontakan terhadap pendudukan Indonesia, tidak ada OPM, dan TRWP tidak.

Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi induk dari semua organisasi pernah mengatur dan berkampanye untuk kemerdekaan Papua Barat, baik itu Presidium Dewan Papua ( PDP), baik itu Dewan Masyarakat Adat Koteka ( DeMMaK ), baik West Papua National Coallition For Liberation (WPNCL ). Dewan Adat Papua ( DAP ), Semua adalah anak-anak OPM.

Saat ini, organisasi induk sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk memperkenalkan wajah baru, personil dan organisasi struktural. Oleh karena itu, dari Markas Pusat TRWP, kami mengundang Anda semua, baik pendukung Indonesia / otonomi atau mereka yang mendukung Papua Merdeka, baik di dalam atau di luar negari, kita semua harus diberitahu sebelumnya sekarang, bahwa OPM akan meluncurkan Kantor Pusat dengan semua orang yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola OPM sebagai organisasi secara profesional dan kredibel di dunia modern dan beradab.

Semenjak itu, OPM akan meluncurkan kampanye politik di seluruh dunia, meminta dukungan politik, pertama-tama dari Melanesia saudara-saudara dan kemudian dari pendukung dan organisasi pendukung di seluruh dunia.

Maka mereka Pada saat ini, yang telah mempertaruhkan nyawa mereka bagi perjuangan, dengan mereka yang masih berjuang untuk itu, dan mereka yang akan datang, akan menyaksikan bahwa OPM bukanlah organisasi berkorelasi degan organisasi teroris apapun, dan tidak LSM tipe-organ berbasis di luar negeri, kampanye untuk sumbangan atau hak asasi manusia, dan bahwa itu bukan sebuah organisasi di pengasingan tanpa program yang jelas dan rencana tindakanya, tetapi merupakan, terorganisir memiliki kredibilitas dengan baik, profesional dan akuntabel sebagai organisasi politik dari dan untuk Papua Barat, kampanye untuk pembebasan West Papua dan berdaulat.

Amin.
Dikeluarkan di: Markas Pusat WPRA
Date: 25 Oktober 2008
Leut. Jenderal Amunggut Tabi,
Sekretaris Jenderal

June 1, 2012 0

Polda Harus Ada Target Waktu

JAYAPURA—Upaya yang dilakukan Polda Papua membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk mengungkap dan menangkap pelaku penembakan terhadap warga Jerman Dietmar Pieper (55) di Pantai Base-G, Kota Jayapura, Selasa (29/5) pukul 11.30 WIT,    menunjukkan (bukti) tak ada satu wilayapun yang aman di Papua, baik di pedalaman atau di Kota.
Hal ini diutarakan   Direktur Utama Aliansi Lembaga Demokratis untuk Papua (ALDP) di Jayapura Latifa Anum Siregar, SH ketika dikonfirmasi Bintang Papua di Kantor   DPRP, Jayapura, Kamis (31/5).   Dia mengatakan, ketika terjadi peristiwa penembakan atau kekerasan di Papua,   pihak Polda serta merta membentuk   Tim Khusus untuk mengungkap dan menangkap pelaku penembakan.
Karenanya, kata dia,    sebenarnya Polda harus menunjukkan target ketika membentuk Tim Khusus hasil yang dicapai dalam seminggu ini. Tapi kalau selama dua minggu tak mampu memenuhi   target mengungkap pelaku penembakan,   Polda mesti secara transparan menyampaikan kepada   publik bahwa ia tak mampu mengungkap pelakunya.
Tapi kenyataannya   tak satupun berhasil diungkap seperti kasus penembakan di dalam Kota Jayapura, Waena, terbakarnya mobil Avanza   di Kompleks Pemakaman Waena, Buper, Skyland, Nafri.
Menurutnya, apabila kasus penembakan yang terjadi di wilayah pegunungan seperti Puncak Jaya ketika tak mampu mengungkap pelakunya, maka Polda selalu menyampaikan kesulitan medan, saksi dan barang bukti. Peristiwa ini terjadi di tengah kota yang memiliki   akses yang cukup banyak   apalagi terjadi pada pagi hari. “Wong kasus di tengah kota bukan baru terjadi kini. Tapi aksi kekerasan dan penembakan belum lama ini tak satupun yang bisa terungkap baik pelaku maupun motifnya,” kata dia seraya menambahkan, ketika terjadi penembakan tersebut sebenarnya cukup banyak saksi yang dapat dimintai keterangan,apalagi istri korban bisa mengidentifikasi ciri ciri pelaku   brewok dan kriting.
“Sebenarnya   cukup banyak saksi. Kalau kita kembali ke kejadian pembunuhan Theys sepuluh tahun lalu yang terjadi malam   hari yang banyak saksi bisa terungkap,” katanya.
Ada pihak yang mengemukakan korban adalah seorang intelejen yang tengah memonitor keadaan terkini di Papua, lanjut dia, justru tuduhan ini harus dibuktikan. Tapi pokok persoalannya ia telah menjadi korban penembakan ketika sedang berada di Indonesia khususnya di Papua apapun alasannya   menjadi tanggungjawab negara dalam hal ini pihak Polda Papua.
Ada pihak yang minta agar tim uji balestik dari Jerman datang meneliti proyektil   yang kini bersarang di tubuh korban untuk mengungkap asal muasal proyektil tersebut, kata dia, ya namanya Indonesia punya alat paling canggih yang dipunyai juga negara lain. Polisi sudah punya, Densus 88 sudah punya jamanya penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008 itu juga sudah ada hasil uji balestik.
“Persoalnya bukan   kecanggihan   uji balestik tapi berani    tidak Polda   mengungkapkan kalau dia mengetahui siapapun dia pelaku penembakan.
Karenanya,kata dia,   pihaknya   juga minta perdebatan perdebatan yang tak mengarah secara detail kepada pelaku sebaiknya diakhiri.   Tapi pihaknya men desak Polda untuk jangan karena perdebatan itu bisa mengacaukan atau memberi keuntungan kepada pihak pihak yang memang senang bahwa kasus ini tak   terungkap dengan memperdebatkan dia itu siapa identitasnya dengan memperdebatkan tim uji balestik dan macam macam.
“Kami minta Polda buktikan itu kan dimana mana intelejen. Dimana di Kota Jayapura yang tak ada intelejennya. Jadi lucu kalau tak bisa diungkapkan,” ujar dia.
Pelbagai pihak mengusulkan supaya Polda   segera mengungkap pelaku penembakan   agar jangan terjadi spekulasi   internasional Papua sebagai salah satu   daerah sarang teroris. “Ya   Polda bilang kan    aman kejadian itu bisa dilokalisir itu hanya terjadi di Puncak Jaya tak terjadi di Kota Jayapura, tapi kenyataannya peristiwa penembakan   terjadi bisa dimana saja secara sporadis di Papua,”katanya.
“Kalau dia bilang bisa dilokalisir di Puncak Jaya aman faktanya aman, tapi kalau ada di tengah kota dan bisa   terjadi kapan saja   justru menunjukkan tak ada satu wilayapun yang aman di Papua baik di pedalaman atau di Kota,” tuturnya. (mdc/don/l03)

June 1, 2012 0

KELOPOK PENDUKUNG PAPUA MERDEKA DI KEPULAUAN SOLOMON MENDESAK PEMIMPIN MSG SEGERA BERTINDAK

Kepulauan Solomon atas Papua Barat, sebuah kelompok advokasi gerakan Papua Barat Merdeka menyuarakan pada pemimpin Melanesia untuk berbicara terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran orang Papua Barat oleh pendudukan pasukan Indonesia.

Dalam pernyataannya, kelompok itu mengatakan posisi yang diambil oleh para pemimpin Melanesia tentang berkesinambungan pelanggaran HAM yang diderita oleh orang Melanesia di Papua Barat merupakan langkah penting untuk penentuan nasip bagi pribumi Papua Barat dalam referendum.

“Pada token Kepulauan Solomon untuk Papua Barat bergabung dengan pro- pendukung Papua barat Merdeka mengutuk tindakan dari pemerintah Vanuatu untuk menandatangani pakta militer dengan Indonesia.

“Minggu lalu sekitar dua kelompok Pro-pendukung Papua Barat ditangkap di Vanuatu untuk memprotes hubungan pengembangan militer antara pemerintah Vanuatu dengan Indonesia.

“Hal ini menjadi suatu pertahanan umum oleh para pemimpin pemerintah Melanesia bahwa pemerintah dan orang-orang selalu memiliki pandangan yang berbeda dan pendapat tentang isu-isu, baik itu domestik atau diplomatik tapi satu hal para pemimpin kita gagal pahami adalah bahwa dan bahkan diplomasi harus memiliki wajah manusia dan tidak hanya pada basis buku cek diplomasi mutlak. ”

Kelompok itu mengatakan negara-negara Melanesia Kepulauan Solomon, Vanuatu, Papua Nugini, Fiji dan New Kaledonia perlu bersatu dan mengutuk penderitaan yang dihadapi oleh orang Papua Barat di tangan pasukan Indonesia.

“Dukungan dari negara-negara Melanesia sangat penting dan langkah dan usaha pemimpin kita mengambil sikap melawan pelanggaran HAM di Papua Barat merupakan langkah maju yang penting dalam membantu penduduk asli Papua Barat semakin dekat dengan tujuan akhir penentuan nasib sendiri.

“Pelanggaran hak asasi Manusia di Papua Barat tidak dapat dihentikan kecuali kita bersatu melawan itu untuk memberhentikan.

” Solidaritas Melanesia adalah platform penting bahwa orang Papua Barat dapat mengandalkan untuk mewujudkan aspirasi mereka.”

Kata Kelompok “dalam kenyataan kekerasan yang sedang berlangsung yang diderita oleh saudara-saudara Melanesia di Papua Barat, Kepulaua Solomon merujuk Papua Barat kepada pemerintah Kepulauan Solomon untuk mengambil peran proaktif dalam membahas masalah yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dalam Forum Kepulauan Pasifik yang ke-43 pertemuanya pada bulan Agustus nanti”.
“Kami juga menghimbau kepada para pemimpin MSG untuk memberikan status pengamat khusus untuk Papua Barat dalam organisasi regional seperti MSG dan Forum Kepulauan Pasifik.

Kelompok dari Kepulauan Solomon untuk Papua Barat menekankan bahwa Indonesia harus menanggalkan statusnya sebagai pengamat dengan MSG.

“Kami menyerukan kepada anggota parlemen kita untuk bergabung dengan kelompok penekan internasional seperti Parliamentarian For West Papua ( IPWP ) bersama dengan anggota parlemen lain dari Australia, Vanuatu, Selandia Baru dan Papua Nugini untuk menangani tantangan yang dihadapi masyarakat Melanesia di Papua Barat.”

Kelompok itu mengatakan anggota parlemen lokal tertentu telah menegaskan kepada mereka dukungan mereka terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat.

“Karena itu kami berencana untuk mengadakan dialog dengan para pemimpin kita atas masalah yang berhubungan dengan nasib orang Papua Barat.”

Oleh: EDNAL Palmer
http://www.solomonstarnews.com/news/national/14734-solomon-islands-for-west-papua-group-urges-msg-leaders-to-actan

June 1, 2012 0

TANGGAPAN FUNGSIONARIS OPM WILAYAH NEW ISLANDS TERHADAP PENEMBAKAN WARGA ASING DI TANAH PAPUA

Kurangnya sistem keamanan dan profesionalisme kepolisian Negara RI dalam menagani masalah penembakan terhadap seorang warga Negara Asing di pantai Base-G adalah bagian dari kontra operasi inteligen Indonesia dalam rangka mendeskritkan perjuangan bangsa Papua di Mata Internasional.

Kami secara jelas memiliki beberap data inteligen yang merekor kinerja dan cara-cara inteligen RI dalam rangka merepreship kepada warga masyarakat lebih khusus kepada bangsa Papua, karena ada langka-langka selanjutnya sehingga harus melakukan tindakan demikian.

Tindakan penembakan memiliki agenda tersendiri dan memiliki motif ganda oleh Inteligen sebelum melangka ke rencana yang lebih specific karena dalam waktu yang bersamaan serentetan kejadian terjadi; penembakan di Pantai Base-G Jayapura dan juga dalam beberapa hari pada minggu yang sama terjadi pengibaran bendera bintang kejoran di kantor Bupati Waropen dan kemudian ada tindakan penebakan warga sipil di Kab. Puncak Jaya. Hal ini jelas memili korelasi degan sistem operasi yang terencana degan tujuan-tujuan ganda.

Dalam minggu- yang sama juga kami mendapatkan info dari inteligen kami mobilisasi pasukan hitam, Gegana di tempat-tempat yang dianggap rawan kegiatan Papua Merdeka degan langka pemadaman lampu listrik sekitar kota Abe, Waena, Sentani dan sekitarnya beberapa hari berturut-turut selama 1- 3 jam, ini merupakan langka sistematis untuk mencapai tujuan specifik.

Sebelum mencapai tujuan spesipik atau going to target and get the specific object sehingga harus ada langka-langka yang membuat warga harus dalam keadaan represif mental agar memperoleh target secara aman ( culik/pembunungan, menghilangkan ) seseorang.

Perlu warga Papua waspada dan belajar dari setiap pengalaman tindak-tanduk operasi inteligen Republik Indonesia di Tanah Papua, warga sipil boleh saja berpendapat bahwa bahasa “orang tak dikenal” ( OTK ) maka membingunkan dan dalam rangka mengkelabui oknum pelaku agar orang berspekulasi berlainan.
Pertanyaan kami; Bagaimana mungkin seorang pelaku memakai mobil mewah dan melakukan penembakan? Dimanakah Criminal Inteligen Polisi Indonesia? Bagaimana mungkin beberapa jam kemudian baru ada tindakan polisi dalam rangka OTK?
Sedangkan setiap gerak-gerik orang Asing di Papua biasanya tidak terlepas dari perhatian oleh Inteligen; Kenapa hari itu tidak ada kegiatan spy di setiap wilayah yang dianggap public place?

Dari beberapa pertanyaan diatas bisa di indikasikan semua kegiatan serentetan di tiga kabupaten merupakan kegiatan terencana degan baik, karena jika polisi mau mengejar pelakunya, bisa pemeriksaan kepada Reskrim dan Komandan Intel polisi, bahwa mengapa anggota tidak dibagikan tugas ke tempat yang dianggap tempat publik,?

Dengan motif operasi tersebut perlu di cermati dan diwaspadai dari beberapa tindakan itu akan mengarah kemana? Dan akan terjadi apa perlu waspadai dari tindakan model operasi tersebut diatas. Kemungkinan polisi yang inggin menelusuri pembunuhan dan kejadian tersebut akan dibatasi oleh kelompok Operasi Intelejen Negara kepada Pengaman Warga Kota ( Police ). Akan dikaburkan permasalahan tersebut jika tidak, berujung memvonis orang Asli Papua yang melakukan dan akan ditahan dan sisiksa selanjutnya karena semua itu dalam rangka pembasmian orang asli Papua diatas tanahnya sendiri.

Dipostkan by: JONATHAN IVORT AIKWA
Funsionaris OPM Wilayah New Island

May 31, 2012 0

TANGGAPAN TENTANG APRESIASI AS TERHADAP RENCANA UP4B DI TANAH PAPUA

Dalam sidang Working Group Universal Periodic Review ( UPR ) Dewan HAM PBB kontrofersi ketika ada 14 Negara yang menyoroti pelanggaran HAM di Papua, dan pemerintah indonesia memaparkan penaganan HAM melalu pendekatan persuasif dalam Program UP4B, namun bebarapa Negara yang menyoroti pelanggaran Ham tetap memiliki asumsi bahwa justru UP4B akan memungkinkan pelanggaran HAM akan lebih meningkat dalam penerapanya, karena dinilai jutru pelanggaran HAM meningkat karena adannya penerapan Otonomi khusus degan paksa di tanah Papua, namun delegasi pemerintah USA memberikan apresiasi dalam sidang Working Group Universal Periodic Review ( UPR ) terhadap rencana kebijakan baru UP4B yang akan diterapkan di Papua dan Papua barat.

Ini baru pemaparan solusi dan penaganan masalah HAM di tanah Papua oleh pemerintah Indonesia kepada Negara pengkritisnya dan kepada Negara – Negara pemberi donor dana Otonomi khusus di Papua dan juga bagi Negara yang memiliki asset dan investasi di Indonesia dan lebih khususnya di Tanah Papua, oleh sebab itu pemerintah Indonesia memberikan tawaran dan solusi pada sidang ( UPR ) di Dewan HAM PBB, dan kami menilai hal ini merupakan bom waktu yang dipasan oleh pemerintah Indonesia sendiri terhadap Solusi mengatasi HAM di tanah Papua.

Rancangan kebijakan UP4B merupakan solusi terakhir dari kebijakan dan tawaran Otonomi Khusus yang diberikan kepada orang Papua degan adanya tuntutan PAPUA MERDEKA, karena tawaran-tawaran ini merupakan dalam rangka mengatasi disintegrasi bangsa, tetapi bagi Negara-negara lain masih berpendapat dan bertanya, apakah Otonomi khusus dan UP4B merupakan permintaan masyarakat Papua atau tawaran yang dipaksakan dalam kebijakan pemerintah kepada rakyat Papua? Sebenarnya Indonesia sendiri belum membuka diri dan melihat masalah yang sebenarnya. Langkah pemerintah Indonesia merupakan “ tambal sulam” untuk menutupupi masalah lama harus menciptakan masalah baru, mengatasi pelanggaran HAM yang lain degan mencipkakan pelanggaran HAM baru, ini merupakan permasalahan yang kronik dan mengkibatkan pelanggaran yang terjadi di tanah Papua degan terus menerus.

Dinilai bahwa walaupun tawaran pemerintah Indonesia degan kebijakan baru UP4B, justru akan menimbulkan banyak masalah dalam pelanggaran HAM di tanah Papua, karena dalam penerapan akan terjadi unsur paksaan dari aparat keamanan untuk memaksakan rakyat Papua harus terima dan dilaksanakan kebijakan pemerintah Indonesia ( UP4B ).

USA mengapresiasikan rencana dan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap solusi mengatasi HAM di tanah Papua, bukan berarti karena mutlak mendukung pemerintah Indonesia karena apresiasi yang diberikan oleh USA itu Indonesia harus siap bayar harga dan konsekwensinya pemerintah Indonesia harus menyetujui beberapa kebijakan luar negeri pemerintah USA kepada untuk Indonesia, disitulah bahwa integritas Indonesia sedang dipersembahkan kepada Negara adikuasa USA untuk mendukung kepentingan kebijakan pemerintah USA dalam masalah ekonomi dan politik, tentu Indonesia harus mengorbankan kepentingan lainnya demi mendukung kepentingan USA atas apresianya dan masih mengenakan Indonesia sebagai wayangnya.

Jika kita cermati degan telitih sebenarnya Indonesia juga dipermainkan oleh permainan Negara lain yang berpura-pura mendukung keutuhan NKRI lebih khusus soal Papua, karena ada pertanyaan yang klasik: Mengapa setiap masalah Papua jika disoroti kepada Pemerintah Indonesia, selalu mencari pembelahan kepada USA, dan selalu menyatakan pemerintah USA, mendukung integritas NKRI, jika berkaitan dengan masalah Papua? Jika dilihat perlu kita sebagai masyarakat Indonesia dan Papua harus pahami dan cemati bahwa sebenarnya Indonesia rugi total dalam mengintegrasikan Papua kedalam NKRI karena, sampai kapan pun NKRI mau bayar utang luar negeri dari hasil bumi Papua juga tidak akan pernah selesai, karena Indonesia dililit oleh utang dan todongan untuk mendukung kebijakan USA di Asia tenggara, maka harapan untuk Indonesia berdikari dan mandiri sebagai berdaulat digadaikan kepada Negara USA dan hal ini ironis jika Indonesia selalu mengadu dan mecari afirmasi tetang keutuhan NKRI dan masalah Papua kepada pemerintah USA.

by. Pemerhati Masyarakat Adat Asia Fasific
Yogwe Menggam

May 29, 2012 0

PNG Governor urges Indonesia to recognise rights of West Papuans

Posted at 23:17 on 22 May, 2012 UTC

The Governor of Papua New Guinea’s National Capital District says pressure must be brought to bear on Indonesia to address the West Papua issue.

A long-time advocate of West Papuan rights, Powes Parkop says the West Papua issue remains the obstacle to good relations between Indonesia and the Pacific islands community.

He says if his Social Democratic Party is part of the next government after the June election, he will push for recognition of the long-denied right to self-determination of West Papuans.

Mr Parkop says Indonesia must allow the proper exercise of that right to proceed.
“We have a plan to work with the Indonesian government to give them assurance and, if you like, security of their investment and so on, if West Papua should choose to become a nation of independence. We want to see more political and economic integration between Papua New Guinea, West Papua and Indonesia.”

Powes Parkop

News Content © Radio New Zealand International
PO Box 123, Wellington, New Zealand
http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=68373

May 24, 2012 1

PBB Mulai Buka Mata Soal Papua

JAYAPURA – Kekerasan Negara dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan juga lebih khusus di Tanah Papua, mulai membuka mata dunia internasional. Hal itu terbukti dalam Sidang HAM PBB hari ini Rabu (23/5) kemarin), di Genewa, Swiss, hampir 70 Negara menyatakan keprihatinan kekerasan Negara dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran HAM di Indonesia, lebih khusus di Tanah Papua.
Adanya keprihatinan dunia internasional tersebut seperti diungkapkan Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman melalui jaringan mereka, baik yang ada di Jakarta maupun dari luar negeri. “Berita ini kami akses melalui jaringan kami yang terpercaya,”jelasnya saat dihubungi Bintang Papua, semalam Rabu (23/5).

Menurut Tokoh Agama yang terkenal vocal ini, Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Jepang, Pemerintah Denmark, dan Pemerintah Jerman,meminta kepada Pemerintah Indonesia membuka akses untuk media Internasional ke Papua. Pemerintah Jerman juga dengan tegas meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk membebaskan Filep Karma dari tahanan politik tanpa syarat. “Termasuk tahanan politik lainnya tanpa terkecuali ikut dibicarakan di sana, seperti Forkorus Cs,”katanya lagi.

Dikatakan, Pemerintah Jerman juga meminta Pemerintah Indonesia tidak menyalahgunakan KUHP 106 dam 110. Dunia Internasional melalui lembaga atau badan dunia PBB mulai membuka hati dan mata untuk melihat penderitaan rakyat Indonesia dan rakyat Papua yang mengalami ketidakadilan dan kekerasan serta kejahatan Negara. Tidak ada alasan Pemerintah Indonesia untuk menutup pintu akses media internasional dan diplomat asing ke Papua. Sekarang sudah waktunya Pemerintah Indonesia meninggalkan atau berhenti beberbagai bentuk rekayasa dan kebohongan-kebohongan tentang persoalan Papua. Sudah saatnya Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk duduk berunding dan berdialog dalam semangat kesetaraan untuk mengakhiri kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua.

“Tekanan Internasional ini juga tidak terlepas dari kegagalan Otonomi Khusus sebagai solusi politik tentang masalah Papua. Amanat Otsus seperti perlindungan (protektion), keberpihakan (affirmative action) dan pemberdayaan (empowering) mengalami kegagalan tolal dan sebaliknya kejahatan dan kekerasan Negara semakin meningkat dan menyengsarakan penduduk asli Papua,” demikian Socratez Sofyan Yoman dalanm Pressreleasenya yang dikirim ke redaksi Bintang Papua. (don/don/l03)

May 24, 2012 0