KNPB: Referendum Yes, Pilgub No

JAYAPURA – Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk periode 2012-2017 yang dilaksanakan oleh Pansus Pilgub DPR Papua maupun oleh KPU Papua, mendapat penolakan keras dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Mereka mengisyaratkan , Pilgub Papua bisa dilaksanakan asal proses pelaksanaan referendum bagi Papua Barat terlebih dahulu harus dilakukan. “Referendum Yes, Pilgub No,”.

Demikian dikatakan Ketua Umum (Ketum) KNPB, Buchtar Tabuni saat ditemui Bintang Papua usai melakukan konvoi dan long march yang diikuti 300-an massa KNPB dengan menggunakan roda dua maupun roda empat dari Waena hingga Kota Jayapura, Sabtu (19/5). Konvoi massa itu sebagai bentuk penolakan mereka terhadap proses tahapan Pilgub Papua yang sementara ini dilakukan oleh Pansus DPR Papua. Untuk itu, Buchtar Tabuni mendesak kepada Pemerintah Indonesia melalui KPU Papua maupun Pansus Pilgub DPR Papua untuk segera menghentikan segala bentuk proses pelaksanaan Pilgub Papua untuk periode 2012-2017 ini di seluruh Tanah Air Papua Barat, sebelum menjawab aspirasi politik dari rakyat Bangsa Papua Barat selama ini yang menuntut referendum bagi Bangsa Papua Barat. “Jadi harus menjawab dahulu tuntutan dari rakyat Bangsa Papua Barat, dan setelah itu baru bisa dilaksanakan proses Pilgub Papua sebab kami ingin status dari Papua Barat itu harus jelas apakah Papua Barat itu berada di Pangkuan NKRI atau sebaliknya. Dimana selama ini kami menganggap Papua Barat ini belum menjadi bagian dari NKRI, atau NKRI ini berada di Papua Barat ini illegal,” tegasnya.

Ditambahkan, “Kami dengan tegas mengharapkan jawab dulu aspirasi politik Bangsa Papua Barat terkait tuntutan untuk referendum, sebelum adanya pelaksanaan Pilgub Papua, baik itu pendaftaran, verifikasi maupun kampanye di seluruh Tanah Air Papua Barat,” pungkasnya. (mir/don/l03)

Danny Kogoya: Hargai Kami Kibarkan ‘BK’

JAYAPURA- Adanya rencana Ketua TPN-OPM atau Dewan Revolusi Papua Barat wilayah Victoria (Perbatasan RI-PNG), Lambert Pekikir akan memperingati HUT TPN-OPM pada 1 Juli 2012 mendatang dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK) selama tiga hari berturut-turut, tanggal 1, 2 dan 3 Juli 2012, mendapat dukungan dari Panglima Tertinggi Komando Perang TPN-OPM wilayah Victoria (Perbatasan RI-PNG) Devacto 1 Juli 1971 Markas Besar TPN-OPM Pusat Kendali Pergerakan Revolusi Bangsa Papua Barat, ‘Letjend’ P. Danny Kogoya PM. M.Pd.

Ia menginstruksikan kepada seluruh rakyat asli ‘Bangsa Papua Barat’ bahwa penunggu tulang belulang Anak Negeri Papua Barat siap memback-up upacara memperingati HUT TPN-OPM Pemerintahan Devacto 1 Juli 1971 Papua Barat.

Dikatakan, kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam hal ini Presiden RI, SBY agar tidak mengganggu kegiatan memperingati HUT TPN-OPM yang akan dilakukan dengan pengibaran bendera BK di seluruh Tanah Air Papua Barat.

Lanjutnya, Presiden RI, SBY segera membuka diri sebelum pihak keamanan dunia mengambil alih di Papua Barat dan segera kembalikan kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang telah dirampas oleh Pemerintah RI lewat Tri Komando Rakyat (Trikora) Tahun 1963. “Kami juga meminta kepada Negara Israel segera ambil alih di atas Tanah Papua Barat, dikarenakan kami adalah Ummat Allah yakni Bangsa Papua Barat yang telah bertahun-tahun menjadi korban dari Negara Indonesia,” tegas Danny Kogoya saat diwawancarai Bintang Papua via telepon selulernya, Rabu (16/5) kemarin malam.

Bila Tak Mampu Jalankan Tugas, Saya Siap Mundur

Adirao: 08/04/2011

Sepuluh tahun lebih saya berkawan dengan para sahabat dari beberapa wilayah. Dari pembicaraan mereka jelas nampak sekali ketidak puasan mereka terhadap management dan kepemimpinan Jakarta tidak dapat disembunyikan.

Saya memprediksikan kalau seandainya berlaku perang antara Malaysia dengan Indonesia, maka yang sangat rugi itu adalah Indonesia. Sejumlah wilayah Indonesia yang memiliki dendam lama dengan pemerintah pusat karena pelanggaran HAM, ketidak adilan, ketidak profesionalismean dan sebagainya akan memanfaatkan situasi ini untuk memerdekakan diri serta keluar dari NKRI atau setidaknya menggabungkan diri atau membuat perjanjian kerjasama ekonomi dan militer dengan negara Singapura atau Malaysia. Biarlah kita dikatakan berafiliasi dengan Inggris, karena memang terbukti bahwa Inggris memang ingin semua manusia jadi makmur dan bahagia.

Negara-negara yang terbentuk setelah kemerdekaan saat ini seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak menunjukkan teritori dan kekuasaan raja-raja melayu Islam silam. Kerajaan Aceh Darussalam (1607-1936) dengan rajanya yang terkenal Iskandar Muda wilayah kekuasaannya meliputi Aceh, Deli, Johor, Bintan, Selangor, Kedah, Pahang sampai ke Semenanjung Malaka. Sebuah kerajaan Melayu Riau Lingga (Abad ke 19) wilayah kekuasaannya meliputi Deli, Johor, dan Pahang. Setelah merdeka bangsa Melayu dipisahkan menjadi warga negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Apa yang pasti, dalam istilah ilmu tidak mengenal adanya bangsa Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Karena bangsa bermaksud race. Istilah bangsa Brunei, Thailand, Malaysia dan sebagainya adalah istilah politik saja, yang benar adalah warganegara atau rakyat.

Parameswara raja Malaka yang pertama adalah berasal dari Palembang. Kerajaan Aceh Darus Salam memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kerajaan pahang, Malaka dan Johor. Keluarga Diraja Negeri Sembilan yaitu Yang Dipertuan Agung Malaysia yang pertama, yang sampai sekarang menjadi lambang mata uang Malaysia berasal dari Minangkabau. Kerajaan Johor Memiliki hubungan kekeluargaan yang rapat dengan Kerajaan Riau Lingga. Para Menteri dan pejabat tinggi lainnnya di Malaysia banyak yang memiliki darah Rao, Aceh, Riau, Minangkabau, Palembang, Jambi, kerinci.

Kalau beberapa wilayah ini bersatu menghancurkan istana negara, gedung dpr/mpr, markaz besar TNI/Polri di Jakarta, maka secara otomatis negara Indonesia akan bubar dengan sendirinya. Ide-ide lama membentuk Sumatera Merdeka (Andalas), Kalimantan Merdeka, Sulawesi merdeka dll. akan memanfaatkan situasi ini untuk merealisasikan impian mereka. Para prajurit yang berasal dari daerah ini tidak mungkin akan menghancurkan kampung mereka sendiri.

Membiarkan Jawa menjadi sebuah negara merdeka dengan Surabaya sebagai ibu kota negaranya dan sby sebagai Presiden seumur hidup atau menjadi sebuah kerajaan dengan Sultan Jogja menjadi pemerintahan yang tersendiri, terserahlah pada mereka

Dari sini akan terlihat nantinya, kepemimpinan dari suku manakah yang paling berhasil memajukan negaranya masing-masing tersebut.

Isu sejumlah wilayah mau keluar dari Indonesia sebenarnya bukan cerita baru dalam sejarah Indonesia. Gerakan Riau merdeka, Gerakan Aceh Merdeka dan sebagainya masih tersimpan dalam catatan sejarah yang soheh. Menurut Anhar Gonggong dan Arbi Sanit, hampir separo daerah di Indonesia menuntut kemerdekaan saat ini.

Ada beberapa alasan mengapa sejumlah wilayah mau merdeka;

1. Kekayaan Alam, Mereka memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi kekayaan itu tidak dirasakan sama sekali oleh rakyatnya. Kemiskinan, buta huruf, pengangguran, bertambah, sementara pembangunan infrastruktur hampir tidak terlihat. Mereka hanya mendapatkan resiko saja seperti kerusakan alam, global warming, bencana alam dan sebagainya. Ini terutama berlaku di Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera secara keseluruhan.

2. Dendam lama, Peristiwa APRA, Andi Aziz, Darul Islam, PRRI, Permesta di orde lama. Beberapa bekas daerah operasi militer (DOM), kezaliman dan penindasan hak-hak asasi mereka dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan pembangunan di zaman orde baru. Pembantaian di Psantren Tengku Bantaqiyah, peristiwa KKA, DOM, Pemberhentian Jedah Kemanusiaan & kekerasan di Aceh, peristiwa Ummi Makasar, peristiwa Balukumba di Sulawesi di era reformasi dan sebagainya.

3. Muak, dengan berbagai macam skandal perampokan uang rakyat yang semakin hari semakin menjadi-jadi dan tidak menemukan jalan penyelesaian. Seperti lingkaran setan yang tidak diketahui kapan bermula dan bila akan berakhir segala penyalahgunaan kuasa di negara ini. Skandal BLBI, Century, Rekening Gendut Polisi, Brunei Gate, Bulog Gate, Mafia pajak dan berbagai penyalahgunaan kuasa lainnya.

4. Bosan, dengan tidak dirasakannya fungsi pemerintah oleh rakyat, sehingga keberadaan dengan ketiadaan pemerintah sama saja atau malah memperburuk keadaan saja. Ketidak pastian hukum dinegara ini seperti kasus Ibu Prita, Antasari, Susno Duadji, Sri Mulyani, kasus koruptor dan sebagainya.

5. Capek, selalu menderita akibat ulah dan perangai pejabat negara yang bertindak seperti keparat yang menjajah, seperti preman yang menindas, seperti gangstar yang menggelisahkan. Public service yang tidak mesra pengunjung, fungsi keberadaan instansi pemerintah yang tidak terasa bahkan menindas rakyat, pembangunan infrastruktur yang lambat melempem dll.

Tentu saja saya tidak mengharapkan semua ini berlaku karena ongkosnya terlalu mahal, apalagi kalau proses kemerdekaan itu memakan masa yang lama. Yang rugi adalah umat Islam juga tentunya. Keadaan akan kacau balau, pendidikan anak-anak akan terganggu, keamanan akan tergugat, kuasa besar akan memanfaatkan keadaan.

Tetapi mungkin juga cita-cita untuk mendapatkan pemerintah yang baik, bersih, profesional, merakyat, kemakmuran, kebahagian, kesenangan hanya akan tercapai melalui jalan ini saja…

Logika sederhana

Bergabung dengan Malaysia atau Singapura, rakyat mereka bisa menikmati layanan kesehatan dari dokter yang ahli dengan peralatan rumah sakit yang canggih, anak-anak mereka akan bisa sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik, murah, rakyatnya bisa menikmati terangnya lampu listrik yang tidak sering mati seperti PLN, dapat minum air bersih PAM, bisa membeli kenderaan.

Bisa makan daging setiap hari, makanan lima sempurna mudah dan murah didapati. Transportasi yang lancar dan berkualitas, publik servis yang ramah, pegawai negara yang merakyat, mesra. ramah dan tidak korupsi, kebersihan yang selalu dijaga, kemakmuran, keamanan dan ketentraman yang selalu ada, kekayaan negara yang dimiliki dan dinikmati secara bersama.

Disaat itu anda akan merasa lucu dan ketawa mendengar lagu Iwan Fals & Ebid G Ade tentang seorang anak yang mengais sampah untuk mencari sisa makanan yang dibuang, tentang orang tua yang terbakar melecur sekujur tubuhnya tetapi tidak dilayani rumah sakit karena tidak memiliki uang, tentang Umar Bakri guru SD yang memakai sepeda tua, tentang jadwal kereta api yang selalu terlambat, tentang pengemis tua dan pencopet muda mati berpelukan karena kelaparan, tentang bantuan keselamatan negara (SAR, Polisi, Pemadam kebakaran) yang datang lambat setelah semua korban meninggal dunia, tentang orang tua yang tidak mampu membeli susu untuk pertumbuhan anaknya menjadi sehat dan pintar, tentang bocah tukang semir dan penjaja koran yang berpacu dengan waktu antara sekolah dengan mencari sesuap nasi, tentang orang tua yang menggendong mayat anaknya ke kampung karena tidak mampu membayar ongkos kenderaan, tentang wakil rakyat yang tidak merakyat, tentang tikus-tikus kantor yang selalu menggerogoti uang rakyat, tentang polisi yang memperkaya diri dengan tawar menawar harga pas tancap gas.

Waktu itu anda mungkin tak akan pernah mendengar lagi tentang rakyatmu yang mati bunuh diri karena kemiskinan, tentang orang miskin yang sanggup menunggu berjam-jam sampai ada yang mati rebutan pembagian zakat Rp 35.000/keluarga, tentang rakyat yang hanya makan nasi dengan garam atau sayur tempe setiap hari, tentang rakyat yang hanya makan daging setahun sekali waktu hari raya haji saja. Karena dana bantuan sosial yang cukup untuk membeli rumah dan kenderaan sudah dimasukkan kedalam rekening mereka setiap bulannya.

Waktu itu anda akan terbiasa mendengar berita tentang aparat negara yang dipenjara dan diberhentikan kerja karena hanya meminta uang sogokan Rp. 1 Juta saja. Tentang PNS yang dipecat karena selalu terlambat masuk kantor. Tentang polisi yang dipecat karena hanya meminta uang damai ditengah jalan. Tentang camat yang dipecat karena tidak pernah tahu keadaan rakyat. Tentang tentara yang dipecat dan menjadi hansip dan satpam karena melanggar undang-undang. Tentang Direktur, menteri, kepala bagian, rektor, manager yang diganti karena gagal memajukan institusinya.

Kala itu jika anda mau mengenang masa lalu atau ingin mensyukuri nikmat Allah SWT. Ajaklah keluargamu berjalan-jalan ke Jawa sebagai seorang turist. Untuk melihat para pengemis dan pengamen di dalam angkutan umum yang padat dan tidak nyaman. Untuk melihat para penjual barangan yang terkesan memaksakan kehendaknya. Untuk melihat anak-anak jalanan dan gelandangan yang berkeliaran ditengah jalan dan tidur diemperan toko. Untuk melihat penempatan kumuh yang tidak layak huni untuk standart manusia yang berakal. Untuk melihat preman-preman di pasar, terminal, bandara, pelabuhan yang menunggu mangsa. Untuk melihat jalan-jalan berlubang dan berliku yang membuat pening kepala. Untuk membuat sebuah negara koboi yang berlaku hukum rimba, dimana siapa yang kuat, berharta dan bertahta dialah sebagai raja. Untuk melihat negara preman dimana kebenaran diukur dengan keuangan, kekuasaan dan kekuatan.

Bersama Indonesia selamanya kita akan menderita, karena di negara ini kepentingan politik partai mengalahkan segalanya. Sementara bersama negara lain masa depan anak cucu kita akan menemui cahaya terang dan akan lebih terjamin…***

Enhanced by Zemanta

“Mereka Warga Papua yang Lari ke Hutan”

JAYAPURA—Adanya keinginan 6.000 lebih (6.675) warga Papua New Guinea (PNG) di wilayah perbatasan untuk bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena alasan tidak mendapat perhatian dari pihak PNG sebagaimana disampaikan Anggota DPRD Keerom Isack Yunam , direspon baik Pemerintah Kabupaten Keerom.

Melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Keerom, Drs.Syaharuddin mengatakan, adanya keinginan 6000 lebih warga PNG bergabung ke NKRI ini, pemerintah tetap menerima. Pasalnya, mereka yang ingin gabung tersebut adalah warga negara Indonesia sendiri, bukan warga PNG.

Dikatakan, mereka dulunya pada zaman Belanda lari ke PNG, karena saat itu akan ditangkap tentara Belanda tetapi warga melawan dan memanah Polisi Belanda yang akhirnya meninggal dunia. Karena takut dibunuh, warga tersebut melarikan diri ke hutan yang hingga saat ini menjadi berkembang biak di hutan belentara. Setelah lama kelamaan, mereka meminjam panci untuk memasak, karena selama ini yang digunakan memasak adalah Batu. “Jadi mereka berpikiran untuk bergabung kembali ke Indonesia, dan mereka juga bukan orang dari PNG mereka hanya masyarakat biasa dulunya berdiam di daerah kerom (Arso,Waris dan sekitarnya ) karena kehadiran pemerintah belanda degan Pemerintah indonesia mulai lari kehutan karena dianggap hadirnya orang asing di wilayah mereka mereka mengembara ke hutan hidup sebagai nomaden di hutan-hutan, kehidupan itu suda biasa di Papua dan bagi kami bukan hal baru.

hanya saja mereka hidup di kedua wilayah politik yang berbeda maka bisa saja dikatakan warga PNG dan sebenarnya warga PNG dan Warga Papua tidak dibedakan sama saja, mereka tidak mengenal yang namanya batas wilayah politik dan kapan saja mau pergi sebrang sana dan datang kemari itu hal yang biasa bagi masyarakat kerom.”ceritanya saat ditemui di ruang kerjanya,Selasa (15/5).

6000-an Warga PNG Ingin Gabung ke NKRI

KEEROM – Jika selama ini sudah cukup banyak warga Indonesia (Papua) yang melarikan diri ke negara tetangga Papua New Guinea (PNG), maka kondisi saat ini sebaliknya, justru orang PNG yang ingin bergabung ke NKRI. Ya, kabarnya ada sekitar 6.675 warga PNG justru ingin gabung menjadi Warga Negara Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan.
Mereka adalah warga di dua kampung yakni, Kampung Wenes Wenda, yang bermukim antara Kampung Yabanda dan Waris di sepanjang Perbatasan RI-PNG.

Adanya keinginan 6000-an warga PNG ke NKRI ini seperti diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Isack Yunam. Menurutnya, niat warga PNG bergabung ke NKRI terungkap dalam pertemuannya dengan warga PNG di Kampung Yamanda Rabu pekan lalu. Adapun alasan mereka ingin bergabung, karena merasa tidak diperhatikan bahkan ditelantarkan Pemerintah PNG. “Sejak dari nenek moyang sampai sekarang, pihak PNG tidak melakukan aktifitas pembangunan di kampung mereka, mulai dari Pembangunan Sekolah, Rumah Sakit dan Gereja, sehingga masyarakat tersebut menjadi terlantar, dengan alasan itulah ribuan warga PNG igin berbagung ke NKRI,”jelas Ketua DPRD Keerom,Isack Yunam saat ditemui di ruang kerjanya usai pertemuan warga PNG di Kampung Yabanda, Distrik Waris,Kabupaten Keerom, Rabu Pekan lalu. Ditambahkan, masyarakat telah melakukan pertemuan dengan Vernopes salah satu petinggi pemerintah di Vanimo. Kata Vernopes jika ada warganya yang inginan bergabung ke NKRI seperti begitu silakan saja.

Terkait dengan keinginan itu, masyarakat PNG telah melakukan Kordinasi dengan seluruh warga yang berada di Kampung masing-masing dan telah menentukan pilihan, yakni yang igin menetap di PNG dan yang ingin berbagung dengan Indonesai di tempat terpisah. “ini sudah ada keputusan bersama di Kampung-kampung masing-masing,”jelasnya.
Oleh kerana itu, pihaknya akan menjejaki dulu,setelah itu melaporkan ke Bupati Keerom untuk mengetahui tindaklanjutnya seperti apa.

Kata Isack Yunam, sebelum melakukan pertemuan, ia telah melaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolres Keerom dan juga Pemerintah Daerah, yaitu Asisten I Sekda Keerom. Bahkan juga ada bantuan dari Dinas Sosial Keerom berupa Sembako yang diserahkan melalui DPRD kepada warga PNG. “Saya dijemput masyarakat PNG dengan tarian-tarian adat mereka di Kampung Yabanda,” katanya. Pertemuan itu dihadiri Danyon 122/TS, Danki 122 Pos Yabanda, Kepala Distrik Waris,Kepala Kampung Yabanda dan juga Anggota DPRD, Anton Nangai yang dipandu Kepala Kampung Sauri.

Memang mereka adalah bagian dari orang asli Papua yang memiliki pulau ini dan hak memperoleh pelayanan pelaksanaan otonomi khusus di Papua, hal demikian bukanlah suatu hal yang baru karena, mereka merasa daerah mereka dan tanah mereka dikuasai oleh kebanyakan orang non Papua yang menikmati kekayaan diatas tanah mereka. jika mereka gabung ke NKRI atau tanah jawa itu baru kita bisa katakan diluar dari yang biasa dan katakan gabung ke NKRI.

Mereka bukan warga negara PNG tetapi mereka adalah warga dan tuan atas pulau New guinea, tidak bisa kita katakan gabung ke NKRI semata hanya karena wilayah politik, secara moyang apa bedanya orang dari bagian timur datang ke bagian barat dalam pulau yang sama, hal ini ibarat keluarga dari Genyem pergi ke kerom karena satu keluarga dalam satu tanah. memang mereka pulang kampung dibilang bergabung dengan NKRI? sama hal juga dari kerom juga bisa ke PNG karena tanahnya satu tidak dibatasi dengan lautan.

Kita bedakan NKRI dan PNG hanya karena bekas penjajah dan batas Negara moderen yang dibuat oleh Penjajah yang bukan pemilik tanah pulau New Guinea maka yang mengatakan warga PNG dan NKRI adalah suatu yang ironis, karena kedua nama itu tidak ada dalam kamus adat orang Papua diatas tanah New Guinea.

Bagi orang Papua itu hal yang biasa karena kembali ke kampung halaman, kita tidak bisa besar-besarkan hal tersebut, karena memang begitu cara orang papu hidup, dan itu bagian dari budaya orang Papua dari kampun ke kampung lain, maka warga yang lama bermukim disana karena operasi militer tanah mereka dirampas atas nama pembagunan, maka degan kebebasan demokrasi ini mereka berinisiatip untuk kembali ke kempung halaman mereka untuk memperoleh tanah, mereka yang dirampas oleh pemerintah dalam rangka pembagunan. dan tidak perlu dibesar-besarkan karena mereka pulang kampung. bukan bergabung degan NKRI suda besar-besarkan tanpa melihat secara jelas.(Manggu/edited/03)

‘’Kami Ingin Segera Punya Gubernur Definitif ‘’

JAYAPURA—Sekitar 150-an rakyat yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pembangunan Papua (MPPP) terdiri dari elemen masyarakat mendesak Pansus DPR Papua terus melanjutkan tahapan verifikasi Calon Gubernur dan Cawagub Provinsi Papua periode 2012-2017 sesuai Perdasus No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur Papua. “Kami ingin segera mempunyai Gubernur definitif tahun 2012 dan awal tahun 2013 pemerintah daerah mulai membangun demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua,” ujar Koordinator Lapangan MPPP Adena Busup didampingi dan Bara Karoba menyampaikan kepada Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda SH didampingi Anggota DPR Papua masing masing Yulianus Rumbairusi SSos, MM, Jhony Banua Rouw, SE dan Melkias Yeke Gombo ketika menggelar aksi unjukrasa di Kantor DPR Papua, Jayapura, Jumat(11/5).

Dalam aksi unjukrasa tersebut, MPPP mengusung sejumlah spanduk yang antara lain bertuliskan Masyarakat Peduli Pembangunan Papua ‘’ Pansus Pilgub Lanjutkan Kewenanganmu Sesuai Perdasus No 6 Tahun 2011’’. Masyarakat Peduli Pembangunan Papua ‘’Kekhususan Pilgub Papua Harga Mati’’. Mayarakat Peduli Pembangunan Papua ‘’Jangan Halangi Pansus, KPU dan MRP Menjalankan Kekhususan di Papua’’. Masyarakat Peduli Pembangunan ‘’Kami Ingin Punya Gubernur Defenitif Segera’’.

KONTROVERSI DAN KETIDAK JELASAN PERJUAGAN RAKYAT PAPUA SENDIRI

Sebenarnya masyarakat Papua inginkan Apa? Minta Merdeka, Minta Gubernur, atau Minta UP4B kebingungan meraja lelah di tanah Papua akibat permainan yang diskenariokan oleh aktor-aktor politikus lokal dan Nasional menyebabkan kebingungan besar dan korban berjatuhan bagi bangsa Papua. Karena perihal yang diperjuangkan tidak jelas arahnya hal membingunkan dan kerugian besar bagi bangsa Papua sendiri, dalam hal memperjuangkan hak-hak dasar melalui pengorbanan nyawa dan harta benda sepanjang NKRI menduduki tanah Papua.

keadaan semacam ini benar-benar merugikan bangsa Papua yang memiliki hati nurani untuk memperjuangkan kedaulatan dan hargadiri bangsa, karena perjuagan murni dimanipulasi oleh segala kepentingan untuk sesaat dan akan membawa dampak suram degan pengharapan yang tidak jelas kedepan bagi generasi bangsa Papua. Masyarakat Papua harus mebutuhkan dan mulai merevolusi pemikiran demi menata perjuangan bangsa Papua untuk memfokuskan dan mengitifikasikan apa yang diperjuangkan sebenarnya. akakibat dari tindakan semborono dan tidak terarah akan merugikan diri sendiri dan kepentingan bangsa Papua sendiri.

AS Dukung Kedaulatan NKRI Atas Papua

JAYAPURA—Staf Kedubes Amerika Serikat Ms. Melani Hinggin menjelaskan bahwa pemerintah Amerika mendukung kedaulatan NKRI secara penuh atas wilayah Papua. Hal ini disampaikan ketika melakukan kunjungan ke Kodam XVII/Cenderawasih. Pada kunjungan ini ia diterima oleh Asisten Operasi Kasdam XVII/Cenderawasih (Asops) Kolonel Inf Joppye Onesimus Wayangkau di Ruang Cycloop Makodam XVII/Cenderawasih kemarin.
“Kami juga melihat keadaan stabilitas keamanan dan politik di Papua sangat kondusif,” tutur Melani.
Diungkapkannya, pihaknya juga memberikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan Kodam XVII/Cenderawasih dalam menarik simpati warga Papua yang selama ini masih berseberangan dengan pemerintah NKRI.

“Pemberitaan sebagian media dan LSM lebih banyak mengekploitasi sisi negatif dari perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat. Disisi lain pemberitaan yang mengangkat tentang keberhasilan pembangunan stabilitas politik dan keamanan sangat sedikit dan beberapa LSM dalam memberikan laporan atau informasi justru sering memutarbalikan fakta,” urai Melani. Untuk itu, lanjutnya, perlu ada pemberitaan yang berimbang untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional tentang kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan memperoleh penjelasan tentang tanggung jawab TNI dalam pendekatan keamanan secara persuasif di Papua serta peran TNI dalam mengamankan obyek vital di perbatasan.
Sekedar diketahui, dalam menerima kunjungan Staf Kedubes Amerika Serikat, Asops didampingi oleh Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih, Wakapendam XVII/Cenderawasih. (dee/don/l03)

APAKAH BENAR KEAMANAN KONDUSIF DI PAPUA?

Perlu pernyataan Onesimus Wayangkau sebagai kaki tangan NKRI, menyatakan hal demikian karena tidak pernah juga melihat akar masalah yang sebenarnya yang ada di masyarakat asli Papua, kemungkinan besar pernyataan demikian dari sisi menjaga hubungan baik, hanya semata-mata karena USA memiliki kepentingan di Indonesia dan pada khususnya di Papua.

Perlu rakyat Papua sadari bahwa pernyataan demikian keluar oleh karena perjuagan bangsa Papua tidak terarah dan konsisten, dalam memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua sendiri karena, dari tindakan dan sikap yang selama ini rakyat papua sendiri tidak mengerti apa yang diperjuangkan, apakah perjuangkan Kemerdekanan ( Berbingkai Negara sendiri diluar NKRI ) atau memperjuangkan Pemekaran, Gubernur, bupati yang merupakan perangkat pelaksanan Undang-undang Otonomi khusus dan UP4B dalam bingkai NKRI maka perjuagan harus jelas.

Model-model gaya perjuganan bangsa Papua yang tidak berfokus dan terarah maka layak dikatakan oleh utusan kedubes USA Melani mengakatan demikian tetapi tidak bisa kita simpulkan bahwa USA mendukung atas kinerja Militer NKRI di tanah Papua dalam konteks penerapan PEMBAGUNAN, karena di lapangan kenyataan berbeda dari penyataan orang luar, dan perlu juga indonesia dalam hal ini KODAM XVII Cenderawasih merasa bangga dan senang karena dibalik pernyataan itu juga berdampak negatif untuk indonesia sendiri.

Penudingan kepada LSM merupakan hal yang terlalu dini, karena LSM yang hidup dan berada degan masayarakat di lapisan bawah dan merekalah yang tahu persis apa kinerja TNI/POLRI di tanah Papua maka, apaun yang dikatakan oleh pihak LSM itu faktual dari lapangan dan tidak bisa dipungkiri. karena faktanya TNI/POLRI hadir di kampung juga meresahkan rakyat karena trauma tindakan-tindakan arogansi aparat Militer/Polri selama NKRI berada di tanah Papua (Edited/Wp/Kont).

MASYARAKAT ADAT KOTEKA PAPUA MENOLAK KLEIM NKRI DI TANAH PAPUA

SURAT TERBUKA UNTUK HIMBAUAN UMUM

Kepada:
1. Almarhum Presiden RI ke I, Ir. Soekarno
2. Kepala pemangku Adat Tanah Jawa Sri Sultan Hameng Kubuwono X
3. Pemangku adat Tanah Sumatra
4. Pemangku Adat Tanah Borneo
5 . Pemangku Adat Tanah Sulawesi
6. Presiden RI, Dr. Bambang Yudoyono
7. LMA dan Kepalasuku di Tanah Papua
8. Masyarakat Adat Papua Melanesia dan Melayu Indonesia

Kami masyarakat Adat Pewaris dan Penghuni Tanah Leluhur Papua, menyatakan bahwa Kleim Presiden Pertama NKRI dan Pemerintahan Melayu indonesia bahwa Tanah dan Bangsa Papua adalah bagian dari NKRI secara hukum Alam dan Adat Papua tidak dibenarkan dan kedudukan indonesia di Papua tidak sah dan benar.

Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat adat dan pemerintah Republik Indonesia degan penuh harga diri dan manusiawi menghargai hak apa yang menjadi milik kami, antara lain mendirikan suatu negara yang berdiri diatas tanahnya sendiri dan tidak digabungkan dengan suku bangsa Melayu di tanah lain dari tanah lain.

Kami menghimbau kepada bangsa Melayu Indonesia bahwa, biarkanlah kami degan keadaan kami sebagaimana telah ada sebelumnya dan sekarang jagan lagi mengatasnamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia merampas, menindas, melecehkan hak dan kehidupan kami sebagai makluk manusia yang layak hidup seperti bangsa dan masyarakat adat lain di kepulauan melayu Indonesia.

Kami menghimbau masyarakat melayu tidak lagi merajalelah degan sembarangan diatas tanah adat kami degan memakai berbagai trik dan politik yang dikemas dalam PEMBAGUNAN karena hanya untuk merusak dan mengambil kekayaan yang terkandung dalam tanah kami, tetapi biarkanlah kami hidup di masing-masing tempat diman asal mula kita agar dunia ini penuh kedamainan.

Kami sebagai manusia yang memiliki akal pikiran dan budi pekerti serta berbudaya yang tinggi dan luhur, hidup saling menghargai bukan dalam konteks kesatuan negara NKRI tetapi di masing-masing tempat sesuai menurut suku bangsa kita masing-masing, dan juga tidak tergabung dan lalu-lalang seperti hewan liar yang mencari nafka tanpa memikirkan batas-batas wilayah, daerah pencarian dan tidak saling meguasai, merampas, membunuh, menindas sesama manusia yang lain.

Papua New Guinea shares the island of New Guin...
Papua New Guinea shares the island of New Guinea, world’s second largest, with two Indonesian provinces (Photo credit: Wikipedia)

kami sebagai manusia tidak inggin dibuat seperti binatang, biarkanlah kami degan bangsa yang ada sisa ini untuk bangkit dan menentukan masa depan sendiri degan mendirikan suatu negara tersendiri sebagaimana layaknya bangsa melayu memiliki negara Indonesia, karena degan penuh kesadaran yang tinggi, kami sangat menghargai apabilah bangsa melayu degan benar-benar menyadari bahwa bangsa Papua diintegrasi degan paksaan melalui kekuatan Militer yang dikenal degan Nama TRIKORA.

kami harus jujur kepada bangsa Melayu Indonesia bahwa dalam hati kami yang sebenarnya, kemi tidak merasa bagian dari NKRI dan tidak berintegrasi melainkan diitegrasi degan menggunakan kekuatan militer, jagan karena ketakutan unsur ekonomi dan NKRInya, bangsa melayu mempertahankan mati-matian degan mengakatan NKRI harga mati, itu benar bagi bangsa Melayu karena bangsa melayulah yang memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana dibentuk dari semua gabungan pulau-pulau milik bangsa Melayu di Asia tenggara. Tetapi bukan untuk bangsa Papua melanesia yang jauh sekali di kepulauan pasifik. kami masyarakat Adat menilai ini bentuk perampasan, tanah wilayat masyarakat adat yang memiliki entintas suku bangsa yang berbeda.

Bentuk -bentuk ini merupakan bagian dari rentetan PENJAJAHAN maka kami tetap mengakakan kedudukan Negara indonesia di tanah Papua merupakan bentuk perampasan berdasarkan ambisi keserahkaan yang dikemas degan politik, maka bentuk dan praktek ini merupakan PENJAJAHAN MODEL MUTAKHIR/NEO-KOLONIALISME sebagai pelanggaran dan Dosa besar untuk bangsa melayu terhadap bangsa Melanesia di tanahnya sendiri.

Perlu kita manusia sebagai makluk berbudaya luhur tahu dan sadar bahwa segala sesuatu yang dimulai degan cara yang tidak jujur, tidak benar akan dan tetap hancur apapun kekuatanya, bagaimanapun caranya jika kebenaran ditutup tetap akan membela dirinya sendiri degan cara dan gayanya sendiri bahkan manusia sendiri tidak dapat dibendung.

Kami masyaraka pewaris dan penghuni tanah Papua dari Sorong sampai Samarai menghimbau kepada bangsa melayu Indonesia yang menduduki pulau New Guinea secara hukum adat suda tidak benar karena permulaan masuknya degan cara-cara tidak sopan kepada penghuni pulau New Guinea bahkan mencuri dan merampok sebagaian dari kami dan dibawa pergi dan dipenjarahkan, maka dalam kesempatan ini kami sebagian dari Penghuni dan pewaris tanah ini menghimbau untuk segerah pulang dari tempat dimana anda disembunyikan bahkan keluar dari setiap kurungan dan penjara dimana anda dikurung dan dibawa pergi.

Kami juga menghimbau kepada setiap anak bangsa Papua yang ingin menjadi dan paksakan diri menjadi bagian dari NKRI dan mebelah dan degan membunuh saudaranya adalah tidakan menyerahkan hak wasisan hanya karena kebutuhan sesaat secara hukum Alam dan Adat Papua tidak dapat dibenarkan dan ditolerir karena hukum adat dan alam akan membelah dirinya degan cara tersendiri baik kepada pribadinya sampai kepada keluarganya dimana lingkungan dia berada.

Semua upaya dan bentuk integrasi degan cara menteror, membunuh dan degan cara politik secara hukum Alam dan Adat tidak benar maka kami menolak semua bentuk kemasan apapun adalah TIPU MUSLIHAT maka kami menolak keluar dari tanah Papua.

Atas Perhatian Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih.
Dikeluarkan di : Sekretariat Dewan Allah, Alam dan Adat Tanah Leluhur Papua

Etarugwe Munni
Sekretaris General Dewan A3

Enhanced by Zemanta

Kepala UP4B datang mendengarkan aspirasi Masyarakat Nabire

Jayapura, 10 Mei 2012, 15.00 WIT
Hari ini tanggal 10 Mei 2012 dalam perjalanan dari Kota Sorong menuju Kota Jayapura Kepala UP4B Bambang Darmono menyempatkan diri singgah di Kota Nabire untuk memenuhi undangan masyarakat dan bertemu dengan Muspida Nabire.

Menjelang mendarat, Kepala UP4B Bambang Darmono mendapat informasi ada sekitar 50an orang demonstrasi kedatangannya di Bandara Nabire. Meskipun sebelumnya mendapatkan informasi adanya demo massa tersebut, Bambang Darmono setelah mendarat menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Demonstrasi massa dipandang oleh Pimpinan UP4B sebagai salah satu bentuk cara penyampaian aspirasi. Setelah massa berbicara, Bambang Darmono menanyakan “Apakah saya perlu menjawab aspirasi yang telah disampaikan?” Massa menjawab “tidak perlu.” dan terus berbicara. Bambang Darmono tetap berdiri dengan tenang mendengarkan. Disayangkan, massa sendirilah yang menutup “ruang dialog”.

Atas arahan Kapolres akhirnya massa mulai tenang. Kepala UP4B melanjutkan pertemuan dengan Ketua DPRD, Bupati, dan unsur Muspida lainnya, pendeta serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Jadi berdasarkan fakta di atas, jumlah peserta demo tidak mencapai sampai ribuan massa hanyalah 50an tidak seperti yang dilansir oleh beberapa situs, juga tidak ada peristiwa penahanan dan pengusiran terhadap pimpinan dan rombongan UP4B di Bandara Nabire.

Rombongan UP4B meninggalkan Bandara Nabire setelah selesai pertemuan dengan unsur Muspida dan tokoh masyarakat lainnya yang hadir dalam suasana yang mulai tenang. Sebelum naik ke pesawat, Kepala UP4B menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Nabire atas adanya kejadian yang kurang mengenakan atas kedatangannya di Nabire.

Pihak-pihak yang menyebarkan isu atau berita bahwa Kepala UP4B ditahan dan diusir dari Bandara Nabire oleh ribuan massa hanyalah upaya mencari sensasi. Oleh karena itu jangan tipu masyarakat Papuan dengan berita-berita sensasional yang tidak berdasar.

oleh : Yupi Fourbi pada 10 Mei 2012 pukul 17:37

Kepala UP4B datang mendengarkan aspirasi Masyarakat Nabire

Jayapura, 10 Mei 2012, 15.00 WIT

Hari ini tanggal 10 Mei 2012 dalam perjalanan dari Kota Sorong menuju Kota Jayapura Kepala UP4B Bambang Darmono menyempatkan diri singgah di Kota Nabire untuk memenuhi undangan masyarakat dan bertemu dengan Muspida Nabire.

 

Menjelang mendarat, Kepala UP4B Bambang Darmono mendapat informasi ada sekitar 50an orang demonstrasi kedatangannya di Bandara Nabire. Meskipun sebelumnya mendapatkan informasi adanya demo massa tersebut, Bambang Darmono setelah mendarat menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Demonstrasi massa dipandang oleh Pimpinan UP4B sebagai salah satu bentuk cara penyampaian aspirasi. Setelah massa berbicara, Bambang Darmono menanyakan “Apakah saya perlu menjawab aspirasi yang telah disampaikan?” Massa menjawab “tidak perlu.” dan terus berbicara. Bambang Darmono tetap berdiri dengan tenang mendengarkan. Disayangkan,  massa sendirilah yang menutup “ruang dialog”.

 

Atas arahan Kapolres akhirnya massa mulai tenang. Kepala UP4B melanjutkan pertemuan dengan Ketua DPRD, Bupati, dan unsur Muspida lainnya, pendeta serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

 

Jadi berdasarkan fakta di atas, jumlah peserta demo tidak mencapai sampai ribuan massa hanyalah 50an tidak seperti yang dilansir oleh beberapa situs, juga tidak ada peristiwa penahanan dan pengusiran terhadap pimpinan dan rombongan UP4B di Bandara Nabire.

 

Rombongan UP4B meninggalkan Bandara Nabire setelah selesai pertemuan dengan unsur Muspida dan tokoh masyarakat lainnya yang hadir dalam suasana yang mulai tenang. Sebelum naik ke pesawat, Kepala UP4B menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Nabire atas adanya kejadian yang kurang mengenakan atas kedatangannya di Nabire.

 

Pihak-pihak yang menyebarkan isu atau berita bahwa Kepala UP4B ditahan dan diusir dari Bandara Nabire oleh ribuan massa hanyalah upaya mencari sensasi. Oleh karena itu jangan tipu masyarakat Papuan dengan berita-berita sensasional yang tidak berdasar.

<

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny