Hasil Kongres Harus Dihargai

JAYAPURA – Kongres Papua III (16-19 Oktober) yang persiapannya semakin matang, menurut Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut,S.Pd nantinya adalah akan menghasilkan apa yang murni menjadi keinginan masyarakat di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat).

Ditekankan, apapun hasil dari Kongres Papua III nanti harus diakui dan dilaksanakan oleh pemerintah RI yang juga harus diakui oleh Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Apa yang diakomodir di Kongres, itu yang harus diakomodir oleh negara.

Apa yang diputuskan di kongres, harus diikuti oleh seluruh negara anggota PBB,” tandasnya saat menggelar jumpa pers di kantor DAP, Waena.

Terkait hal itu, Ia menghimbau kepada Pemerntah Indonesia, di era demokrasi apapun hasilnya harus dihargai. “Kalau betul kita mejunjung tinggi demokrasi, apapun yang diputuskan dalam kongres meskipun itu mungkin menyakitkan, Pemerintah Indonsia harus menerima,” tandasnya lagi.

Disinggung apabila tidak diakui dan tidak dilaksankaan Pemerintah Indonesia, dan juga tidak diakui Negara-negara anggota PBB, menurutnya hal itu adalah hal biasa.
“Ada yang senang mapun tidak senang, itu biasa. Kita akan terus berupaya untuk meyakinkan mereka bahwa ini benar,” jelasnya.

Disinggung masalah lokasi konggres, dikatakan bahwa pihaknya sudah membicarakannya dengan pihak Uncen untuk menggunakan Auditorium. “Namun Uncen minta STTP dari kepolisian. Karena kapolda kemarin (Senin 10/10) baru tiba di Kota Jayapura, maka hari ini (10/10) .(aj/don/l03)

October 10, 2011 4

Dari Rekonstruksi Kasus Pembunuhan di Nafri

Suasana rekonstruksi kasus pembunuhan Nafri, tanggal 2 Agustus 2011.

JAYAPURA- Masih ingat dengan kasus penghadangan disertai pembunuhan yang diduga dilakukan kelompok TPN/OPM dengan menewaskan 5 orang, termasuk salah satunya anggota TNI di Tanjankan Kampung Nafri, 2 Agustus lalu? Kasus yang sempat membuat situasi kurang kondusif saat itu, kini masih dalam proses penyidikan oleh kepolisian Polres Kota Jayapura. Untuk melengkapi BAP, Senin (10/10) kemarin dilakukan rekonstruksi (reka ulang) kejadian tersebut di Tempat Kejadian Peristiwa (TKP). Rekonstruksi dimulai sekitar pukul 14.30 WITdi Gunung Nafri dan sempat memacetkan lalulintas, lantaran perhatian warga tertuju pada rekostruksi pembunuhan dan penikaman sadis tersebut.

Dalam rekonstruksi ini melibatkan 18 tersangka dengan 25 adegan yang diperagakan anggota Reskrim Polres Jayapura Kota dengan keterangan langsung dari salah satu tersangka berinisial PK, yang saat itu dibawa ke TKP.

Dalam rekonstruksi, 18 anggota Reskrim Polres Jayapura Kota melakukan adegan mulai dari awal tersangka masih berada di dalam semak- semak dan merencanakan sampai akhirnya melancarkan aksinya dengan melakukan pembacokan dan penembakan terhadap warga dan anggota TNI yang sementara melintasi jalan Gunung Nafri tersebut.

Rekonstruksi tersebut berlangsung selama dua jam dengan 25 adegan , melibatkan badan jalan utama Koya ke Kota di gunung Nafri yang mengakibatkan kemacetan dari arah Nafri ke Koya dan juga sebaliknya . Lalulinta sjadi macet, karena ada beberapa adegan harus dilakukan dengan memalang jalan menggunakan batang pohon kayu, sebagaimana aksi para pelaku yang sebenarnya.

Rekonstruksi ini dipimpin Kabag OPS Kompol Junoto SIK, Kasat Reskrim Polres Jayapura Kota, AKP I Gusti Gede Era Adhinata, serta Kapolsek Abepura, Kompol Ari Sandy Sirait . Sayang mereka enggan memberikan keterangan kepada wartawan seputar rekonstruksi tersebut.(cr32/don/l03)

October 10, 2011 0

KRP III Bicarakan Hak Dasar Orang Asli Papua

JAYAPURA [PAPOS] – Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang akan berlangsung di Jayapura, Papua, pada 16 – 19 Oktober 2011, juga akan mengagendakan upaya pelestarian bahasa daerah di wilayah tersebut.

“Selain bicara tentang hal politik, kami akan membicarakan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk membahas pelestarian bahasa daerah asli Papua yang terancam punah,” kata Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut S.Pd di Jayapura, Papua, Jumat.

Selain masalah bagaimana pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua yang akan dibahas dalam KRP III 2011, pelestarian bahasa daerah Papua juga perlu mendapatkan porsi yang lebih baik,

Menurutnya, ada peserta asli Papua, peninjau dan penggembira yang akan hadir dalam kongres tersebut.”Pada kesempatan itu adalah hal yang baik dan tepat untuk membahas itu,” kata Yaboisembut yang juga merupakan penanggung jawab pelaksanaan KRP III.

Sementara itu, Ketua Panitia KRP III dan Ketua Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) Selpius Bobii juga mengatakan, tujuan KRP III yakni ingin mengemukakan penilaian yang adil dan jujur terhadap realitas dalam berbagai bidang kehidupan rakyat di Tanah Papua secara menyeluruh.”Lebih khusus perlindungan, pemberdayaan dan pengutamaan hak-hak dasar orang asli Papua (keberpihakan) yang diatur dalam undang-undang Otsus,” katanya.

Selain itu, juga bertujuan menemukan sejauh mana pemerintah dan negara berkomitmen membangun Papua yang bermartabat.

“Intinya mencari mekanisme dan langkah-langkah yang tepat bagi penyelesaian masalah Papua yang lebih demokratis, aman, sejahtera, dan bermartabat dalam kerangka masyarakat global yang lebih maju dan lebih baik,” katanya.

Sebelumnya, pada Kamis (6/10) bertempat di Kantor Dewan Adat Papua di Expo-Waena telah TKNRPB dan kepemimpinan nasional Papua telah melaksanakan jumpa pers terkait pelaksanaan dan perancanaan KRP III, salah satunya membahas tentang jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dan ditetapkan sesuai jadwal. Yang diperkirakan ribuan masyarakat asli Papua dari 39 kabupaten/kota akan hadir. Dari informasi yang didapatkan, KRP III direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah pejabat petinggi negara lainnya. [bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Saturday, 08 October 2011 00:00

October 9, 2011 1

ILWP Gelar Pertemuan, KNPB Demo Lagi

JAYAPURA – Nampaknya setiap momen yang diselenggaran International Lawyers for West Papua (ILWP) mendapat sambutan hangat dari kelompok yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Bahkan pertemuan yang rencana dilaksanakan Rabu (12/10) di Inggris, oleh KNPB dengan dikoordinir Ketua KNPB Konsulat Indonesia, Victor Kogoya kembali melakukan aksi dukungan dengan berencana menggelar aksi demo damai.

Demo damai tersebut, sebagaimana dikatakanannya saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Kamis (16/10), akan dilaksanakan dengan tempat tujuan Kantor Gubernur Papua, di Dok II, Jayapura. “Kami pilih tempat itu bukan kami mau membawa aspirasi atau minta dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua maupun kepada DPRP, juga tidak kepada MRP,” jelasnya dalam jumpa pers yang dihadiri dua pucuk pimpinan KNPB, Buchtar Tabuni dan Mako Tabuni tersebut.

Ditegaskan, aksi demo nanti adalah aksi nasional untuk mendukung pertemuan ILWP yang akan membahas proses dan pengujian terhadap penguatan materi gugatan secara kongkrit dan objektif sebagai bahan persiapan gugatan International Court of Justice ( ICJ)/ Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.

“Selain itu guna menindaklanjuti pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Ban Ki-moon setelah menghadiri Pacific Island Forum atau forum Negara-Negara Pasifik di Auckland-Selandia Baru, yang dalam konferensi perssnya, Ban Ki-moon menegasakan bahwa masalah Papua Barat tersebut akan dibicarakan dalam komite dekolonisasi Majelis Umum PBB,” ungkapnya.

Dalam kesempaatn tersebut juga dikatakan bahwa pihaknya mendesak Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan segala bentuk kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat dalam bentuk apapun.

“Dan segera menarik seluruh pasukan militer baik organik maupun non-organik dari seluruh wilayah Papua Barat. Karena penyelesaian masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara militer,” desaknya.(aj/don/l03)

October 6, 2011 3

Koffi Anan Juga Diundang

Ketua DAP Forkorus Yaboisembut dan Ketua KRP III, 2011, Selvius Bobby

JAYAPURA – Kongres Rakyat Papua III yang tinggal satu minggu lagi digelar, menurut Ketua Panitia Pelaksana, Selpius Bobii dan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut, juga mengundang sejumlah tokoh internasional, termasuk Wartawan dari Luar Negeri (LN). “Undangan sudah kita sampaikan ke Koffi Anan, Ketua Sub Komisi Asia Pasifik Konggres AS, Eni Valeo Mavaega, Drough Lefer, juga sejumlah Wartawan Internasional,” jelasnya saat menggelar jumpa pers di kantor DAP, di Waena, Kamis (6/10). Namun, hingga digelarnya konferensi pers sore kemarin, menurutnya belum ada satupun yang posotif bisa datang. “Kalau Eni Valeo Mafaega sudah pastikan tidak datang, dia kasih saran untuk menyurat ke Ban Ki Moon, dan itu sudah kita lakukan,” jelasnya.

Sedangkan undangan dari luar negeri yang lain, saat ini masih menunggu kepastian terkait visa kunjungannya diberi atau tidak oleh Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara asal masing-masing.

Sementara itu, makin dekatnya ivent yang merupakan forum tertinggi rakyat Papua dalam mengambil keputusan terkait agenda rakyat Papua tersebut, menurut Selpius Bobii sebagian peserta telah datang. Yakni dari komponen atau organisasi- organisasi, kelompok pemuda, perempuan, TPN/OPM, adat dan organisasi – organisasi lain. “Itu yg memiliki hak suara,” jelasnya.

Sedangkan mengenai tempat diselenggarakannya ivent yang diperkirakan dihadiri puluhan ribu orang, baik itu perserta, peninjau maupun penggembira, belum mendapat kepastian mengenai tempat.

“Kalau di tiga tempat itu tidak bisa, terpaksa kita gunakan Lapangan Theys,” jelasnya.

Disinggung antisipasi panitia terhadap kemungkinan akan adanya pengibaran bendera bintang kejora dalam ivent tersebut, menurut Forkorus pihaknya hanya bisa member himbauan.

“Kita sudah meminta, supaya hal itu (pengibaran Bendera Bintang Kejora) jangan dulu. Nanti kalau sudah ada pengakuan, sekalian lah. Mudah-mudahan mereka bisa mendengar,” jelasnya.(aj/don/l03)

October 6, 2011 4

TNI Gagal Melindungi Dan Menjaga Integritas Manusia di Tanah Papua

Pada media lokal Cenderawasih Pos, Rabu, 05 Oktober 2011, Saudara Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu dengan bangga menyatakan: “ Tugas pokok yang kami emban adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. …Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela, siapapun lawan aku hadapi”.

Pada umumnya Pemerintah Indonesia dan khususnya aparat keamanan TNI belum mempunyai konsep bernegara dan berbangsa yang benar dan baik. Itu terbukti dengan wajah Pemerintah dan aparat keamanan yang menduduki dan menjajah penduduk asli Papua sejak tahun 1961 sampai di era Otonomi Khusus sekarang ini. Cita-cita TNI sebagai pelindung hidup bersama yang beradab, telah hancur. Tidak disangkal lagi bahwa di Tanah Papua Barat dari Sorong-Merauke telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman luar biasa yang dilakukan oleh TNI atas nama kepentingan NKRI. Umat Tuhan, pemilik negeri dan ahli waris Tanah ini dibantai seperti hewan buruan dengan stigma anggota OPM, separatis dan makar. Apa yang harus dibanggakan oleh penduduk asli Papua dari namanya TNI yang mengkleim diri bahwa ia adalah pelindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah?

Yang selama ini Pemerintah dan TNI tunjukkan kepada rakyat Papua adalah wajah dan watak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Romo Franz Magnis-Suseno dalam bukunya: “Merebut Jiwa Bangsa” dalam konteks Timor-Timur ia menyatakan dengan tegas: “Yang bertanggungjawab atas genosida di Timor Timur ini maupun atas hancurnya kehormatan Indonesia di mata dunia internasional adalah TNI” ( 2007:hal. 33).

Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan tidak pernah menjelaskan dan bahkan mereka sendiri tidak mengerti definisi “kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI” seperti apa bentuk, model dan wujudnya. Jargon yang diperlihatkan dan diwujudkan selama ini adalah “NKRI Harga Mati”, maka siapa yang melawan akan kami tumpas. Seperti diungkapkan Saudara Kol. Kav. Burhanuddin, waktu menjadi Danrem 172/PWY Jayapura pada 12 Mei 2007 di Cenderawasih Pos, “Pengkhianat Negara Harus Ditumpas. Jika saya temukan ada oknum-oknum orang yang sudah menikmati fasilitas Negara, tetapi masih saja mengkhianati bangsa, maka terus terang saya akan tumpas. Tidak usah demonstrasi-demonstrasi atau kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Jangan lagi mengungkit-ungkit sejarah masa lalu”.(Baca: Socratez Sofyan Yoman: Pemusnahan Etnis Melanesia, Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat: 2007:hal. 346). Sedangkan Saudara Pangdam XVII, Mayjen Erfi menyatakan: “Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela, siapapun lawan aku hadapi”.

Apa yang diungkapkan oleh kedua Saudara ini, memang benar karena mereka diajarkan dengan doktrin seperti itu. Doktrin itu tercermin melalui perilaku dan watak aparat keamanan selama ini dan telah melahirkan kebencian, kemarahan dan ketidaksenangan terhadap TNI dari rakyat. Jujur saja, aparat keamanan TNI sesungguhnya telah menjadi musuh rakyat bukan pelindung rakyat. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh TNI di Timor Timur (sekarang: Timor Leste), Aceh, Papua Barat ini, menyatakan bahwa TNI berperan aktif membunuh warga sipil dan pelaku kejahatan dan kekerasan di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan TNI ini adalah meruntuhkan dan menghilangkan kecintaan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Indonesia dan TNI. Ternyata doktrin yang dimiliki aparat TNI selama ini seperti: tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, sudah tidak relevan lagi dalam era demokrasi dan globalisasi dewasa ini. Doktrin seperti itu sudah usang tidak cocok lagi dengan dunia modern sekarang ini.

Jadi, dalam usia TNI yang ke-66 ini, diharapkan TNI tinggalkan paradigma lama ini dan mengubah ke paradigma baru. Setidak-tidaknya TNI menegakkan kedaulatan manusia Indonesia dan mempertahankan kehormatan, hak asasi manusia, dan kesamaan derajat seluruh segenap rakyat Indonesia. Mengapa saya menyatakan demikian? Karena, Negara Indonesia ada atas dasar kepercayaan dan kesepakatan rakyat. Negara Indonesia akan kuat dan kokoh kalau kedaulatan manusia ditegakkan. Negara Indonesia kuat dan kokoh kalau integritas manusia mendapat kehormatan. Negara Indonesia kuat dan kokoh kalau kesamaan derajat dijunjung tinggi. Negara Indonesia kuatdan kokoh kalau perbedaan agama, bahasa, ras dan etnis benar-benar mendapat perlindungan dan tempat yang setara di dalam rumah namanya Indonesia.

Yang perlu diingat selalu oleh Pemerintah Indonesia dan TNI adalah manusia adalah gambar dan rupa Allah. Allah berfirman: “Marilah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah” (Kejadian 1: 26). Selanjutnya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya dan kepada kita sekarang ini. “ Pencuri datang hanya untuk mecuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan” (Yohanes 10:10). “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” (Yoh.10:11). “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” (Yoh. 10:14).

Pemerintah Indonesia dan TNI sebaiknya menempatkan diri sebagai gembala yang melindungi dan menjaga domba-domba yang ada di Indonesia ini. Pemerintah Indonesia dan TNI jangan berwatak pencuri, pembunuh dan pembinasa. Pemerintah dan TNI sebagai gembala sebaiknya mengenal domba-domba dan mendengar suara mereka. Sebab, percaya atau tidak .Akui atau tidak tidak. Yang sesungguhnya bahwa benteng kekuatan dan pertahanan Negara Indonesia adalah rakyat Indonesia, bukan TNI. TNI tanpa dukungan kekuatan rakyat sama dengan sebuah pohon tanpa akar yang kuat. Atau TNI hidup tanpa roh. TNI bukan satu-satunya kekuatan Negara Indonesia. TNI adalah salah satu kekutan bangsa dan Negara Indonesia. Kalau keyakinan seperti ini tidak diterima, maka pertanyaannya ialah apakah Negera Indonesia harus dipertahankan dengan menumpahkan darah rakyatnya sendiri? Apakah Negara Indonesia harus dipertahankan dengan menginjak-injak kehormatan dan hak asasi rakyat Indonesia?

Dalam konteks Papua, selama ini, Pemerintah Indonesia dan TNI telah sukses dengan gemilang mengintegrasikan wilayah dan ekonomi dengan kekuatan politik dan keamanan ke dalam wilayah Indonesia. Tetapi, Pemerintah Indonesia dan TNI telah gagal total mengintegrasikan orang asli Papua ke dalam wilayah Indonesia dan gagal membangun nasionalisme Indonesia bagi penduduk asli Papua. Yang diajarkan adalah kekerasan dan kejahatan yang dapat menjauhkan hati rakyat Papua dari Indonesia. Akibatnya hilanglah trust (kepercayaan) kepada TNI. Pemerintah Indonesia dan TNI membutuhkan 40 tahun lagi untuk membangun kepercayaan rakyat Papua.

Akhirnya, saya menyampaikan selamat kepada TNI yang melaksanakan HUT yang ke-66 pada 5 Oktober 2011. Semoga tulisan ini menjadi koreksi dan harapan saya, teman-teman dari TNI tidak akan menyulut emosi dan kemarahan besar kepada saya. Tetapi, saya mau katakan: “bersahabatlah dengan teman yang selalu mengritik dengan terbuka dan jujur kepada Anda dan berhatilah-hatilah dengan teman yang mendekat dan selalu menjilat” Seperti ada nasihat dalam Kitab Suci: “ Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi dari pada orang yang menjilat” (Amsal 28:23). Shalom. Tuhan memberkati dan melindungi para prajurit TNI dan Prajurit Kristus dalam tugas kemiliteran.

Penulis: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.

October 6, 2011 0

KSU Nit Hasik Untuk Stabilkan Harga

WAMENA – Kehadiran Koperasi Serba Usaha (KSU) Nit Hasik yang dikeloa Pemerintah Jayawijaya, adalah untuk menekan harga barang yang selama ini menjadi beban masyarakat ekonomi lemah. Bukan saja itu, yakni juga dapat menstabilkan harga barang, terutama Sembako. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Jayawijaya, Nikson Wetipo,S.Sos kepada Wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/10) Dikatakan, karena selama ini pemerintah daerah melihat kondisi harga-harga barang yang tidak seimbang antara pendapatan masyarkat dan harga yang terus meningkat tinggi tanpa terkendali, sehingga dengan kehadiran koperasi ini kebutuhan masyarakat terutama keperluan sembilan bahan ppokok dapat dijangkau dengan harga yang wajar.

Sehingga, dengan begitu para pedagang juga dapat menyesuaikan harga dengan koperasi Nit Hasik. “Memang hampir di seluruh Papua harga barang di daerah pegunungan tengah sangat mahal. Itu dikarenakan transpotasi yang digunakan hanya melalui pesawat terbang saja, sehinga barang-barang yang didatangkan sangat terbatas dan itulah yang memicu harga barang yang mahal,” terangnya.

Dikatakan, bahwa pihaknya juga sangat mendukung PNPM Respek yang sudah membantu masyarakat, terutama kebutuhan yang mendasar, termasuk permodalan usaha. Sehingga dengan adanya bantuan Respek, masyarakat dapat membeli di KSU dengan harga wajar dan dapat menjualnya atau berdagang di kampung atau distrik denga harga yang wajar. “Sehingga harga di disrik maupun dikota sama saja,” terangnya.(cr-25/aj/l03)

October 5, 2011 0

4000 Satgas Papua Akan Amankan Kongres

Jayapura- Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang berencana akan dilaksanakan tanggal 16-19 bulan ini akan diamankan oleh Satgas Papua sebanyak 4000 orang. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua (KRP) III Selpius Boby melalui panduan Kongres yang diserakan kepada Bintang Papua. Sedangkan tujuannya adalah mengemukakan penilaian jujur terhadap realitas dalam berbagai bidang kehidupan Rakyat di tanah Papua secara menyeluruh, dan lebih khusus perlindungan dan pemberdayaan dan keberpihakan pengutamaan hak-hak dasar orang asli Papua yang diatur di dalam UU Otsus dan menemukan sejauh mana kesungguhan Negara melalui Indonesia dalam membangun Papua dalam kemartabatan manusia.

Selain itu mencari mekanisme dan langkah-langkah yang tepat bagi penyelesaian masalah Papua yang lebih adil, demokratis, aman, damai, sejahterah dan bermartabat yang lebih maju dan bermartabat ini persiapanya dari sisi materi maupun keamanan suda siap.

Menurutnya, kegiatan Kongres Rakyat Papua (KRP) merupakan pesta demokrasi rakyat Papua yang terbesar, sehingga untuk mencapai dari hasil pesta demokrasi yang diharapkan yaitu dapat terbangun melalui pemahaman bersama realitas dalam berbagai bidang kehidupan rakyat di tanah Papua dan memahami secara seksama kemauan Negara Indonesia dalam menegakkan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk politik dan menemukan mekanisme serta langka-langka yang tepat bagi penyelesaian masalah papua yang lebih aman, damai, sejahterah dan bermartabat dalam kerangka masyarakat gelobal yang lebih maju dan lebih baik.

“Maka untuk mencapai hal tersebut ini kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat dan organ-organ untuk menjaga suasana yang konduktif, kemudian saat kongres berlangsung yang ada adalah konsolidasi internal pada organ-organ dan konsolidasi basis, kemudian untuk keamanan saat kegiatan berlangsungpun panitia sudah sediakan satgas Papua sebanyak 4000 pengaman. (CR 31/don/l03)

October 5, 2011 0

KNPB Tuding Pihak Ketiga Bermain

JAYAPURA – Terkait statement yang menyebutkan Komite Nasional Papua Barat, ada kompromi politik antara KNPB dengan Petinggi Polkam, menurut Ketua I KNPB, Mako Tabuni, ada pihak ketiga yang bermain. “Ini hanya wacana yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena melihat, atau karena disoroti, karena kalah politik. Kalah saing, akhirnya dorang menuduh KNPB dengan hal-hal yang tidak benar. Kami akan tunjukkan itu dengan kerja-kerja di lapangan,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Prima Garden Abepura, Rabu (5/10).

Ditegaskan, tidak ada satu organisasi ataupun lembaga di Negara ini yang bisa membubarkan KNPB. “KNPB hanya akan terpengaruh kalau rakyat Papua bangkit dan minta KNPB bubar. Tidak ada satu organisasipun yang bisa bubarkan KNPB,” tegasnya.

Terkait kontrak politik, ditegaskan bahwa tidak ada organisasi di Jakarta yang punya kontrak politik dengan KNPB. “KNPB hanya punya konrak politik dengan rakyat Papua, untuk membawa aspirasi guna menentukan sah tidaknya Papua di dalam NKRI,” lanjutnya.

Ketika Bintang papua berusaha meyakinkan tentang posisinya di Tanggal 21 September yang dikabarkan berada di Jakarta bersama Deny Wenda mengadakan kontrak politik dengan petinggi Polkam, ditegaskan bahwa ia saat itu tidak ke Jakarta.

“Tidak di Jakarta. Walaupun saya harus ke Jakarta, ketemu dengan siapa, itu kawan-kawan tidak perlu tau,” jelasnya.

Menurutnya hanya rakyat yang berhak mengetahui posisinya.” Karena saya hanya berjuang membawa aspirasi murni rakyat,” tegasnya.

Release yang menyudutkan KNPB, menurutnya sudah terjadi beberapa kali. “Apakah minta untuk membekukan KNPB, untuk membubarkan KNPB, itu bukan hal baru. Karena beberapa waktu lalu teman-teman ini ada gelar jumpa pers, dan mereka mendesak presiden untuk segera membubarkan KNPB karena dikatakan illegal, organisasi sparatis, itu pernah ada,” jelasnya.

Ditegaskan bahwa KNPB menilai pernyataan itu pernyataan murah. “Terlalu murah sekali. Kalau memang mereka betul mau membangun rakyat sesuai dengan daya atau cara mreka, kenapa tidak tunjukkan di lapangan.Hanya menyatakan sikap-sikap yang terlalu murah di media massa. Itu tidak akan pernah mempengaruhi perjuangan KNPB. Itu hal biasa,” jelasnya lagi..

Hal itu, menurutnya dianggap sebagai kerikil-kerikil kecil yang menghambat proses untuk mendorong aspirasi rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

“Kenapa harus tuding-menuding. Itu hal biasa. Perbedaan pendapat itu hal biasa. Yang penting kami mau kalau mereka betul anak papua yang punya hati dan punya kesungguhan membangun rakyat papua, tolong tunjukkan dengn dorang punya gaya dan cara mereka, tunjukkan, bahwa ini kami punya gambaran tentang membangun Papua seperti ini,” jelasnya.

Sebaliknya, menurutnya pihak yang membuat release yang menyudutkan KNPB harus mengakui bahwa dengan keberadaan organisasi separatislah Pemerintah Pusat memeberi perhatian lebih ke Papua. “Semua proses kebijakan Jakarta ini jalan, karena ada perjuangan aspirasi merdeka. Tanpa itu tidak pernah ada. Jadi apapun itu tidak perlu mereka menuding organisasi-organisasi yang ada,” harapnya.

Mako menyatakan bahwa atas nama KNPB dengan tegas bahwa hal semacam itu tidak akan pernah mempengaruhi pihaknya untuk membawa aspirasi rakyat Papua untuk menetukan nasib sendiri di atas tanah airnya. “Kami tidak pernah egois untuk meminta pengakuan. Kami memperjuangkan melalui PBB untuk menentukan apakah benar Papua ini sebagai bagian NKRI atau tidak. Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang mengakui demokrasi pancasila harus mengakui itu,” tegasnya lagi.(aj/don/l03)

October 5, 2011 0

Kongres Nasional Papua Barat Gelar Pertemuan 16 – 19 Oktober

KBR68H, Manokwari – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak digelarnya Kongres Papua III jika tidak melibatkan rakyat. Rencananya pertemuan tersebut akan digelar 16 – 19 Oktober mendatang. Aktivis KNPB Ones Suhun mengatakan wakil rakyat Papua Barat penting dilibatkan saat berdialog dengan wakil Pemerintah Pusat.

“Kami KNPB tidak menolak Kongres Papua III, tapi kami KNPB mengatakan Kongres Papua III bukan saatnya. Fungsi, peran, program, tujuan, target dari masing-masing elemen pergerakan di papua walau pun tujuan itu Papua Merdeka, tapi pergerakan kita, langkah kita itu kan beda-beda apakah kawan-kawan mendorong atau tidak silahkan, tapi satu hal peran kenapa kalian meminta doa restu kepada Presiden republik Indonesia,ada apa ini ??? Kenapa menghadirkan Presiden di dalam kongres itu yg kami mensesalkan terhadap kawan-kawan seakan macam buru-buru mendorong. Kalau PDP-(Presidium Dewan Papua) mau dorong silahkan mempertanggungjawabkan hasil kongres 2000 tuh kepada rakyat yg punya mandat yang diberi.”

Sekertaris KNPB Ones Suhun menambahkan perlu persiapan matang sebelum acara tersebut digelar. Dia mengusulkan agar Kongres Papua III digelar awal tahun depan. Sebelumnya, para aktivis kemerdekaan Papua Barat besok rencananya bakal mengumumkan hasil pertemuan di London, Inggris pada awal Agustus lalu. Hasil pertemuan itu akan diumumkan kepada masyarakat secara terbuka di Lapangan Borarsi, Manokwari.

September 30, 2011 6