Terkait polemik dalam politik Papua Merdeka yang berkembang belakangan ini sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua III, 2011, menyusul tanggapan dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda, maka kini giliran Sec-Gen. TRP Leut. Col. Amunggut Tabi menanggapinya dengan nada jelas dan tegas, lebih tegas lagi dari penegasan General Wenda bahwa KRP III, 2001 itu pasti dan jelas bertujuan Menggantikan Peran dan Status Organisasi Politik bangsa Papua untuk kemerdekaannya bernama “OPM” digantikan oleh organisasi bentukan kelompok Bintang-14 bernama West Papua National Authority (WPNA), didukung oleh elemen kekuatan yang ada di berbagai tempat, yang tujuan akhirnya untuk mendorong agar Otsus Jilid berikut segera diluncurkan.

Berikut petikan wawancara per telepon sebanyak tiga kali.

PMNews: Salam Merdeka! Permisi, kami mau bertanya sedikit saja tentang Kongres Rakyat Papua III, 2011 yang rencananya segera diselenggarakan. General Wenda sudah menolak, lalu orang-orang di dalam negeri yang mewakili OPM menolaknya, tetapi bagaimana penegasan kembali dari TRWP?

TRWP: Kebijakan umum organisasi kami sudah jelas disampaikan oleh Panglima saya, bahwa TRWP tidak mendukung pelaksanaan kongres itu. Alasannya juga sudah jelas di situ, PMNews sendiri yang mewawancarai.

PMNews: Kami membaca belakangan ini, khususnya tokoh OPM yang ada di dalam negeri, selalu menanggapi rencana ini dikaitkan dengan proses yang sedang berlangsung khususnya di Inggris dengan KTT ILWP I, 2 Agustus lalu. Apakah TRWP punya jalan pemikiran yang sama?

TRWP: Kami tidak mengembangkan pemikiran ke sana. Yang kami fokuskan di sini ialah, “Yang bikin Kongres itu siapa, siapa yang membiayai dan tujuannya apa?” Itu tiga pertanyaan pokok, kita jangan mengembara dalam pikiran dan harapan di luar dari tiga pokok pikiran ini. Jadi, kalau ada pertanyaan mengenai KRP ini ya bagus, tetapi kalau pertanyaan mengenai tanggapan-tanggapan terhadapnya, mungkin bukan saatnya sekarang.

PMNews: Ok, mohon maaf, kalau begitu kami kembali kepada pertanyaan ke tiga pokok tadi. Kira-kira dari TRWP, siapa penyelenggara Kongres ini?

TRWP: Kalau pertanyaan itu jawabannya jelas, penyelenggara ialah “Dewan Adat Papua”. Itumotornya. Motor ini dibelikan bensin oleh pihak lain yang tidak punya motor. Lalu lantaran dia sudah beli bensin, dia mentang-mentang bilang, “Saya beli bensin jadi saya pake dulu kendaraan ini.” Kira-kra begitu. Tidak tahu apakah mereka beli bensin itu di pompa bensin atau di tempat lain. yang jelas mereka itu yang punya bensin.

Mereka sementara mau beli motor sendiri, tetapi pemilik motor tidak mau jual kepada mereka, karena penjual itu tahu dia tidak punya uang. Nah, karena itu mereka sudah pinjam motor orang lain, sementara pakai baru mereka bilang itu mereka beli. Tetapi tidak ada orang akui bahwa itu motor mereka. Mereka dianggap mencuri motor itu. Makanya mereka mau ke kampung untuk minta supaya lapor ke polisi bilang itu benar-benar motor mereka. Untuk tujuan itu mereka harus diantar ke tempat di mana mereka dapat pengakuan, makanya mereka pinjam motor orang lain untuk tujuan mereka.

PMNews: Minta maaf sekali lagi. Kami tanya sekali lagi dan mohon jawaban yang tegas dan jelas, “Siapa penyelenggara yang sebenarnya, kalau bukan DAP?”

TRWP: Ah, sudah tahu. Sudah jelas itu. yang jelas, ini orang-orang berbintang lebih dari satu, alias orang-orang bukan Brig.Gend, dan juga bukan General, juga bukan orang Bintang Besar seperti Suharto (red: berbintang lima), ini berpangkat lebih dari itu.

PMNews: Apakah bisa konfirmasi secara jelas benar bahwa orang-orang berbintang yang menyelenggarakan ini?

TRWP: Makanya, Anda harus tanya, Surat Kabar Bintang Papua itu berbintang berapa? Anda sendiri berbintang berapa? Jenderal Besar Suharto berbintang berapa? Lalu yang tadi berbintang berapa? Lalu tanya lagi, “Bintang-bintang ini artinya apa?” Satu artinya apa, dua artinya apa, tiga artinya apa, dan seterusnya. Jangan kita bangun ideologi di atas fondasi orang lain. Masing-masing suku-bangsa di muka bumi membangun ideologinya atas dasar budayanya sendiri. Kita tidak membangun Papua dengan ideologi asing. Apalagi memperjuangkan kemerdekaannya dengan ideologi dan ajaran luar?

[news]Ideologi Bintang Satu itu sudah jelas, tanya kepada teman-teman dari pesisir pantai, “Apa artinya bintang Satu, Bintang Fajar itu saat mereka melaut?” Jangan masukkan kitab-kitab lain mengartikan bintang! Itu ajaran sesat! Ideologi pembodohan! Ideologi pemandulan sebuah bangsa. Ideologi tanpa akar. Makanya dia mau bikin kongres untuk coba-coba berakar ke bawah setelah dia bertumbuh. Entah tidak tahu dia bertumbuh di atas tanah mana atau di udara mungkin? Ini ilmu alam ajaib yang orang Papua sedang mainkan, tanaman bertumbuh di udara, lalu kemudian mencari tanah untuk berakar. Logikanya bagaimana dia sudah tumbuh padahal tanpa tanah? Tentu saja menurut logika itu dia ditanam di tanah lain, dia berakar di sana, tetapi sekarang mau dicangkokkan ke dalam Tanah Papua, bukan?[/news]

Secara Teori, Ideologi Satu Bintang dengan Ideologi Bintang Satu jangan disamakan. Jangan-jangan kita sudah salah jalan, alias tersesat!

PMNews: Sekarang semakin jelas, maksudnya kelompok Anti-Bintang Satu yang menyelenggarakan kongres ini?

TRWP: Terserah Anda mau katakan mereka anti atau tidak. Itu bukan jalan pikiran yang saya kembangkan tadi. Lihat masalah ini lebih luas dari apa yang terjadi di tanah air. Apa yang terjadi itu hanyalah setitik cahaya dari sejumlah persoalan politik Papua Merdeka. Ingat motor tadi. Kenapa Dewan Adat Papua yang katanya mengurus Adat Papua sudah masuk dipakai oleh orang yang tidak punya motor ini? Kenapa semua barang kita jadikan alat politik. Barang untuk urus adat, ya dia urus adat, barang untuk urus perang, ya dia urus perang, barang untuk urus politik ya begitu juga. Kita tidak pernah belajar dari pengalaman orang tua. Kita selalu mencampur-aduk semua urusan, jadi orang menilai kita tidak tahu berpolitik di abad ini. Kita pantas disebut Masyarakat Adat, tetapi jangan kita disebut masyarakat adat zaman batu yang ada saat ini. Kita masyarakat adat modern, jadi kita tahu main politik. Itu maksudnya.

Kita harus punya prinsip, ideologi, garis kebijakan, ruang lingkup kegiatan, yang jelas dan tegas. Kalau kita gunakan Dewan Adat Papua, Majels Rakyat Papua semuanya untuk politik Papua Merdeka, lalu orang bilang kita apa? Apakah itu kelihaian kita? Bukan, justru sebaliknya. Jangan pakai motor orang lain untuk tujuan orang lain. Itu kira-kira maksudnya.

PMNews: Semakin kami tanya, semakin meluas jalan pemikiran kami, tetapi kami tetap kembali ke pokok awal. Kalau orang lain meminjam motor tadi, “apa tujuannya?”

TRWP: Tujuan sudah bilang tadi. Supaya dia punya tujuan mau beli motor itu bisa jadi. Dia sendiri mau miliki kendaraan, tetapi dia tidak mendapatkan kepercayaan, makanya dia pake kendaraan orang lain untuk tujuannya. Tetapi masalahnya kendaraan yang dia pinjam itu yang jadi masalah, karena masalahnya tidak semakin terselesaikan, tetapi semakin memperumit secara strategis jangka panjang.

Yang jelas dalam kacamata NKRI Dewan Adat Papua itu sudah termasuk organisasi politik Papua Merdeka, jadi jangan menyangkal realitas yang diciptakannya sendiri. Lalu siapa yang harus urus Adat Papua?

Kalau mau bikin kongres, silahkan saja, tetapi jangan dengan cara merusak barang yang sudah ada. Kita justru harus memelihara semua perangkat sosial, politik dan kemasyarakatan yang ada supaya semuanya berfungsi menurut ruang-lingkupnya.

PMNews: Tujuannya belum dijawab?

TRWP: Sudah dijawab tadi, tujuannya sudah jelas.

PMNews: Tujuan terkait dengan Papua Merdeka?

TRWP: Jangan bawa-bawa isu itu ke dalam. Dewan Adat Papua urus apa? Dia mengurus Hak-Hak Dasar bangsa Papua, kapanpun, di manapun, di dalam NKRI ataupun di luar NKRI. Itu tugas yang diembannya. Dari Surat Edaran yang disebarkan oleh sponsor tadi, kelihatannya memang mereka mau menyelenggarakan Kongres untuk Hak-Hak Dasar bangsa Papua, jadi memang sesuai dengan ruang kerja DAP

Tetapi tujuan di luar dari yang ada di atas kertas itu yang membahayakan DAP sendiri. DAP saat ini sudah masuk jeratnya orang-orang berbintang tadi, sekarang dia tinggal hitung bintang. Ini cara main orang politik hukum rimba, yang satu dimatikan untuk menghidupkan yang lain, ini sangat menyakitkan.

PMNews: Jadi sebenarnya pada prinsipnya Anda tidak menolak penyelenggaraan KRP III, 2011?

TRWP: Semua orang Papua, setiap organisasi kemasyarakatan di Tanah Papua berhak menyelenggarakan Kongres, entah itu sampai ke berapa ratus terserah. Itu bukan masalah. Tetapi jangan bawa-bawa masalah Papua Merdeka ke dalamnya. Ini kongres kan untuk “Hak-Hak Dasar orang Papua”, yang bisa diperjuangkan di dalam NKRI maupun di luar NKRI, hak-hak dasar tidak tergantung kepada negara. Jadi, tidak dilarang.

Yang dilarang itu jangan bawa masuk isu-isu yang tidak masuk dalam ruang-lingkup kegiatan organisasi. Bukannya karena itu salah, tetapi karena kita akan ditertawakan dan dianggap tidak tahu apa yang kita buat. “Apa yang terjadi kalau Boaz Solossa tiba-tiba tidak main di depan lawan, tetapi setiap menit dia berdiri dekat penjaga gawangnya terus? Dia sebagai striker bukan tempatnya di situ dong” Orang disuruh jaga adat, malahan urus politik, ini yang jadi masalah, bukan masalah kongresnya.

PMNews: Kami prediksi kelihatannya tujuannya dua. Pertama, orang yang mau pakai motor tadi untuk miliki motor sendiri. Dan kedua, akhirnya Otsus Jilid berikut akan diguliarkan.

TRWP: [warning]Kami tambahkan tujuan ketiga, “Mematikan Dewan Adat Papua”[/warning] Itu juga merupakan tujuannya. Jadi dengan penyelenggaraan Kongres ini, Dewan Adat Papua bukan lagi Dewan Adat tetapi Dewan Politik Papua (DPP), dan kalau dia DPP, maka bukan lagi bicara hak-hak dasar, tetapi hak-hak politik bangsa Papua. Ini politik apa yang kita sedang mainkan?

PMNews: Anda memandang ini juga salah langkah DAP?

TRWP: Tidak tahu persis. Mungkin ini usaha DAP, yang berarti DAP sekarang sudah menghianati amanat rakyat Papua. Mungkin juga DAP dijebak oleh pihak musuh, maka itu merupakan kekalahan telak bagi bangsa ini. Bisa juga baik DAP maupun si peminjam tadi dua-duanya tidak tahu main, jadi akibatnya mengorbankan salah satunya. Maka ini yang tadi saya sebut dasar orang Papua tidak tahu main.

PMNews: Sejak pertama tadi banyak sekali wacana yang perlu digali, tetapi kami tetap mengarahkan pembaca kepada tiga pokok tadi, siapa penyelenggara, siapa sponsor dan apa tujuannya. Apakah bisa tegaskan kembali?

TRWP: Pertama, sponsornya ialah yang mau pakai motor Dewan Adat Papua tadi. Penyelenggaranya ialah Dewan Adat Papua. Tujuannya ialah Hak-Hak Dasar orang Papua. Itu menurut saya.

PMNews: Apakah Hak-Hak Dasar Orang Papua itu termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, yaitu Papua Merdeka?

TRWP: Kita harus bedakan Hak-Hak Dasar dari Hak Politik. Apakah Hak Politik merupakan bagian dari atau salah satu dari Hak-Hak Dasar? Kemudian orang Papua sendiri harus memahami untuk diri sendiri Apakah Hak-Hak Dasar itu sama dengan Hak Asasi? Apa bedanya Hak Asasi dengan Hak Dasar? Wacana Hak Asasi Manusia juga tidak jelas kita kembangkan “Apa bedanya Hak-Hak Dasar”, “Hak-Hak Asasi”, “Hak-Hak Fundamental” ini semua masih kabur bagi kita. Dalam kondisi kabur ini, semua pihak bisa saja memainkannya untuk kepentingan dia.

PMNews: Mungkin yang terakhir, “Apakah organisasi Anda mendukung KRP III, 2011 ini?”

TRWP: Saya bicara bukan atas nama pribadi, tetapi ini kebijakan organisasi, menurut Hukum Revolusi, bahwa:
1. Pertama, kalau DAP berbicara tentang Hak-Hak Dasar orang Papua, maka memang itu tugasnya. Tetapi kalau DAP dipakai oleh pihak lain, maka di situlah riwayatmu. Kalau begini sebaiknya Masyarakat Adat Papua perlu angkat Pengurus Dewan Adat Papua yang bisa membela Adat orang Papua, bukan yang bermain politik praktis seperti ini.
3. Kedua, untuk semua organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua, supaya kita tidak bermain politik ala generasi tua. Kita haruslah menjadi politisi Papua Merdeka yang maju dalam ilmunya dan maju dalam taktiknya. Jangan mengambil langkah yang dampaknya justru membuat banyak jiwa melayang atau yang menyebabkan organisasi yang sudah ada di dalam negeri yang sudah mendapat posisi tepat untuk membela Hak Dasar orang Papua itu menjadi hancur. Jangan kita lakukan praktek aborsi politik.
4. Terakhir, saat ini kita tidak mencari legitimasi. OPM sudah punya legitimasi sejak 40 tahun lebih. Siapapun yang meremehkannya, atau menganggapnya tidak mampu atau OPM tidak mampu lalu mau menggantikannya, maka jelas Anda berhadapan dengan nenek-moyang, jiwa-raga, nyawa tulang-belulang dan segenap kekuatan dari Tanah Papua.

Yang paling tepat ialah benahi Bintang yang satu ini dulu sebelum menambah bintang baru, entah sebanyak yang di pantai Base-G pun terserah. Kalau tidak sanggup membenahi yang satu ini, kenapa berani tambah-tambah? Kalau tidak mau OPM, kenapa tidak menolaknya saja secara terbuka dan mengkleim diri sebagai pengganti OPM? Kenapa kita bermain politik kucing-kucingan dalam memperjuangkan sebuah bangsa yangluas  wilayahnya sebesar tiga kali pulau Jawa ini seremeh begitu, yang begitu penting dalam politik global dalam dekade mendatang? Kenapa orang Papua selalu memainkan politik “buruh-pungut”, tanpa tahu menanam, menyiang, memagari dan memanen?

PMNews: Apakah mendukung?

TRWP: Terserah! Silahkan artikan tanggapan-tanggapan tadi. Nanti ketik baru akan dapat jawabannya. Yang Pasti, Dewan Adat Papua sudah masuk jerat, tinggal hitung bintang sekarang. Siapa yang salah? Ya, pengurusnya!

Yang jelas dan pasti, [stickyright]”Kongres ini bukan untuk bicara tentang Papua Merdeka dan tidak bertujuan untuk membantu perjuangan Papua Merdeka”, tetapi justru sebaliknya. Itu yang harus diketahui orang Papua semuanya.[/stickyright]