Ratusan masyarakat dari dua suku yang bertikai saat melakukan perdamaian di Wamena, Sabtu (10/9).Tampak Ketua LMA dan pihak kepolisian sedang menyampaikan arahan.
JAYAPURA- Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua beserta DPD LMA Wamena kabupaten Jayawijaya, Sabtu (10/9) berhasil melakukan perdamaian antara suku lawak dan suku kogoya, dimana sebulan yang lalu telah terjadi pertikaian antara dua suku tersebut.
Ketua LMA Provinsi Papua Lenis Kogoya , S.Th, M.Hum saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos membenarkan adanya perdamaian tersebut. “Perdamaian tersebut didampingi pihak kepolisian dan juga tokoh masyarakat serta dua suku yang bentrok, yang mana perdamaian tersebut berlangsung di Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” katanya saat di temui di ruang kerjanya.
Dimana Ketua LMA ini menyatakan kesepakatan telah berhasil dilangsungkan, sehinga berjanji tidak akan ada lagi bentrok yang terjadi antar dua suku. “Kami berhasil mendamaikan kedua suku tersebut. Sehingga kesepakatan yang baik kami dapat, yang mana kami kedua suku berjanji tidak melakukan bentrok lagi,” ungkapnya.
Dari perdamain itu juga, LMA berhasil mengajak delapan suku untuk bulan oktober nanti akan melakukan pertemuan tentang tradisi kepala bayar kepala atau kepala diganti dengan denda.
“Kami LMA bukan untuk merubah tradisi, tetapi bagaimana jika terjadi konflik untuk dibicarakan baik, dengan mencari pelakunya dan menghukumnya dengan jalur hukum, agar nantinya tidak banyak yang dirugikan,” terangnya dengan harapan persetujuan dicapai pada bulan oktober mendatang.
Dalam perdamai tersebut kedua suku juga menyerahkan ratusan babi dengan jumlah 276 ekor untuk tanda kesepakatan perdamaian.“Saya pinta kesepakatan ini bisa dipegang oleh kedua suku dan kedua suku semakin mempererat perdamaian dan juga berjabat tangan,” pinta Linius.
Sebatas diketahui pada tanggal 6 Agustus seorang supir di bunuh didaerah kabupaten Lannyjaya dare suku Kogoya yang saat ini menyenggol seorang menyenggol anak kecil saat mengendarain mobilnya dan seorang nenek luka-luka. Higga akhirnya Suku Kogoya juga membalas perbuatan Suku Walak yang sama-sama dare pegunungan tengah. (ro/nan)
JAYAPURA – Proses evakuasi terhadap bangkai pesawat Susi Air jenis Caravan C 208 B PK-VVE yang jatuh di sekitar Distrik Pasema, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, hingga Minggu (11/9) belum bisa dilakukan.
Sulitnya medan menuju lokasi dan hujan lebat membuat tim evakuasi tak bisa menembus tempat jatuhnya pesawat yang dipiloti Dave Cootes warga negara Australia dan Copilot Thomas Munk warga negara Slovakia itu. Hingga berita ini diturunkan, kondisi pilot dan copilot itu juga belum diketahui.
Kapolres Jayawijaya, AKBP I Gede Sumerta Jaya,SIK yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos mengatakan tim evakuasi yang terdiri dari 12 orang anggota SAR Jayapura, dan dua dari pilot Susi Air serta 1 polisi sebenarnya sudah berada di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Namun tim mengalami kendala untuk sampai ke lokasi jatuhnya pesawat. Sebab kondisinya bergunung-gunung serta hutannya masih lebat. Selain itu kondisi cuaca yang tertutup kabut juga menyulitkan tim untuk sampai ke lokasi, belum lagi hujan lebat.
Kapolres mengatakan, karena kondisi medan yang sangat berat dan hari sudah menjelang malam dan hujan, akhirnya tim evakuasi memutuskan untuk mengehentikan sementara pencarian dan bermalam di tengah hutan dan juga di kampung di daerah tersebut. “Kabar terakhir yang kami terima, untuk bisa sampai ke lokasi, tim masih harus berjalan kaki sekitar 4 jam,” terangnya.
Sulitnya medan menuju lokasi jatuhnya pesawat yang membuat tim evakuasi belum sampai di lokasi membuat informasi mengenai kondisi pilot dan copilot belum diketahui hingga saat ini. Kapolres mengatakan, lokasi jatuhnya pesawat hanya bisa dipantau dari udara, sehingga keberadaan pilot dan copilot belum diketahui secara pasti. “Kondisinya kami belum dapat informasi, sebab tim belum sampai ke lokasi,” tandasnya.
Sedangkan helicopter Air Fast yang direncanakan terbang untuk melakukan pencarian dibatalkan untuk terbang dan evakuasi melalui helicopter Mision sekitar pukul 15.45 telah kembali ke Wamena begitu juga dengan pesawat Susi Air kembali ke Wamena sekitar pukul 16.00 WIT. “Yang jelas evakuasi ini akan terus dilanjutkan hingga pilot dan copilot serta badan pesawat ditemukan. Selain itu juga kotak hitam yang mengetahui penyebab jatuhnya pesawat juga harus berhasil ditemukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bandara Wamena, Thomas Alfa Edison saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, juga mengakui kalau proses evakuasi belum bisa dilakukan. Sebab sampai saat ini tim yang diturunkan belum tiba di lokasi jatuhnya pesawat. “Kami masih menunggu kabar dari tim evakuasi yang saat ini sedang menuju lokasi jatuhnya pesawat. Jadi kami belum dapat kabar mengenai kondisi pesawat dan pilot serta copilotnya,” terangnya saat dihubungi Cenderawasih Pos, Sabtu (10/9) malam.
Selain itu Dandim Wamena Letkol Inf Eventius Teddy Danarto saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos juga mengakui masih melakukan pencarian terhadap evakuasi pesawat Susi Air itu. “Kami melibatkan diri sejak terjadinya kecelakaan Susi Air tersebut, sebanyak saru regu saya kerahkan yang berjumlah 10 orang, yang saat ini berada di perkampungan sekitar pesawat tersebut jatuh,” katanya saat dihubungi tadi malam.
Dandim juga mengakui bahwa jauh dan sulitnya medan ditambah juga cuaca yang tak bersahabat membuat tim evakuasi sangat sulit untuk sampai di tempat lokasi badan pesawat. “Yang jelas kami akan terus berupaya melakukan evakuasi sampai pada lokasi jatuhnya pesawat. Besok (hari ini,red) tim akan kembali melakukan pencarian,” ungkapnya.
Sementara itu, Helikopter jenis bell Seri HA-5113 milik TNI yang dioperasikan di Papua sempat dilaporkan kehilangan kontak saat terbang dari Timika, Kabupaten Mimika ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk membantu evakuasi pesawat Susi Air, Sabtu (10/9).
Informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos menyebutkan, helikopter yang dipiloti Kapten Cpn. E.L. Siagian dan copilot Lettu. Cpn. M. Fatoni, terbang dari Timika Sabtu (10/9) sekitar pukul 15.45 WIT, mulai kehilangan kontak sekitar 15 mil dari Wamena. Menurut sumber-sumber Cenderawasih Pos, helikopter tersebut berhasil mendarat di Wamena, Minggu (11/9) sekitar pukul 11.00 WIT.
“Namun hingga saat ini saya belum mengetahui sebelumnya helikopter tersebut sempat mendarat dimana hingga mencemaskan pihak TNI AD yang tak mendapat keberadaannya,” ungkap sumber itu.
Sebelum hilang kontak, helikopter tersebut terbang pada ketinggian 060 altitude runway 12 Wamena. Karena menghindari cuaca yang saat itu sangat buruk. Heli mendarat pada posisi E 04 18′ 027 S 138 52′ 45 di sekitar Pegunungan Rumpius Kabupaten Wamena sekitar pukul 17.50 WIT Sabtu kemarin.
Sementara itu Heli baru bertolak dari lokasi pendaratan, Minggu 11 September sekitar 12.40 WIT dan 10 menit kemudian berhasil mendarat di Makodim 1702/JWY, Minggu (11/9) sekitar pukul 11.00 WIT kemarin.
Pilot Kapten Cpn. E.L Siagian, Copilot, Lettu. Cpn. M Fatoni bersama tiga orang kru antara lain, Pelda. Eko, Serka Yafet dan Praka Heru dilaporkan selamat dan tidak mengalami gangguan apapun, termasuk helikopter tersebut ketika mendarat di Makodim 1702/JWY juga tidak mengalami gangguan.
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. Erfi Triassunu ketika ditemui wartawan di Bandara Sentani usai mendampingi kunjungan KSAD di Timika, Minggu (11/9) kemarin mengatakan, helikopter tersebut telah mendarat mulus di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dimana sebelumnya diketahui mendarat darurat di tempat datar tepatnya di pegunungan Rumpius karena cuaca saat itu buruk.
”Helikopter itu hilang kontak dan berupaya mendarat darurat kurang lebih 25 menit sampai di Bandara Wamena akhirnya keputusan pilotnya untuk mendarat di lokasi datar sehingga mendarat darurat. Pilot ketika itu sempat berupaya berkomunikasi baik itu ke Wamena maupun ke Timika namun karena cuaca buruk kemudian pilot mengambil keputusan untuk bermalam di tempat itu selanjutnya pagi harinya hendak terbang namun karena cuaca masih buruk sehingga sekitar pukul 11.00 WIT melihat cuaca baik akhirnya terbang menuju Wamena,” katanya.
Ditanya kenapa helicopter tersebut memilih terbang sore hari, Pangdam menjelaskan, sebenarnya heli tersebut berangkat sekitar pukul 15.40 WIT dan cuaca saat itu masih bagus karena perhitungan waktu sudah bisa mendarat di Wamena sekitar pukul 17.20 WIT. ”Memang cuaca di Papua ini tidak bisa diperkirakan bahkan terkadang berubah secara mendadak. Namun karena sesuai koordinasi dengan Basarnas untuk membantu pencarian korban Susi Air maka titik kumpulnya di Wamena, akhirnya heli itu berangkat ke Wamena,” paparnya.
Meskipun demikian, lanjut Pangdam, pihaknya telah berkoordinasi dengan Basarnas untuk tetap membantu dan melaksanakan proses evaluasi korban jatuhnya pesawat Susi Air namun melihat kondisi cuaca. Menurut Pangdam, karena berada di lembah dan kondisi geografis wilayah pegunungan tengah yang ekstrem membuat upaya helikopter hendak berangkat terpaksa gagal.
Sekedar diketahui, sesuai laporan dari Tower Bandara di Timika, bahwa Helikopter berangkat sekitar pukul 15.45 WIT menuju Wamena namun hanya beberapa menit kemudian langsung hilang kontak. Helikopter kehilangan kontak tepat pukul 15.52 WIT dimana 15 mil sebelum tiba di Bandara Wamena dan helikopter tersebut sempat diduga jatuh. Kemudian dari Bandara Timika bahwa Helikopter terbang dari Runway 12 dengan ketinggian 060 altitude dan Endurance 0230 Radial 090. (ro/nal/fud)
JAYAPURA—Pada setiap dada prajurit harus selalu terpatri jiwa juang, jiwa dan semangat pengabdian pada bangsa dimanapun dia bertugas. Karena ketika jiwa juang yang dilandasi semangat juang secara sinergis di laksanakan dalam setiap pelaksanaan tugas maka dapat dipastikan prestasi yang optimal akan didapatkan. Hal tersebut disampaikan KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo usai memberikan arahan kepada prajurit Batalyon Infanteri 756/WMS kemarin. “Sedangkan pada posisi yang tidak kalah pentingnya, adalah landasan keimanan yang kuat setiap prajurit, dengan landasan keimanan yang baik, maka akan dapat menghindarkan setiap bentuk pelanggaran, karena hanya tuntunan yang baik dan benar yang akan selalu menjadi pedoman prajurit dalam setiap kehidupannya,” tandasnya.
Sementara itu menyangkut kebersihan pangkalan, Jenderal bintang empat inipun tak segan-segan memberikan arahan kepada prajuritnya, karena dengan pangkalan yang bersih terawat, maka segala penyakit akan menjauh dari prajurit dan keluarganya, yang tentu pada gilirannya akan terbentuk prajurit yang sehat jasmani maupun rohani dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok.
Dalam pengarahan yang digelar dilapangan Batalyon Infanteri 756/WMS tersebut KASAD didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu. Hadir juga dalam pengarahan tersebut seluruh anggota persit dan anak-anaknya. Hal ini tentu sebagai ungkapan rasa kegembiraan seluruh prajurit dan keluarganya karena dikunjungi pimpinan tertinggi di Angkatan Darat. Merespon sambutan luar biasa dari prajurit dan keluarganya, KASAD menyampaikan bahwa hal tersebut juga menunjukkan semangat juang yang tinggi dari persit, yang mana ibu-ibu masih sempat meluangkan waktu untuk datang kendati harus repot dengan urusan anak, sehingga secara sepontan KASAD memberikan bingkisan kepada ibu persit yang datang ke pengarahan dengan membawa buah hatinya.
Dalam kunjungan hari kedua di wilayah Kodam XVII/Cenderawsih tersebut, selain menyambangi prajurit terdepannya di Batalyon 756/WMS Wamena, KASAD juga berkunjung ke Timika. Di Brigade Infanteri 20/IJK setelah menerima Papara Komandan Brigif 20/IJK Kol Inf Herman Asaribab, KASAD kembali bertatap muka dengan prajurit se-Garisun Mimika.
Sebagai pimpinan tertinggi di Angkatan Darat KASAD memberi pesan khusus pada prajuritnya agar tetap menjaga semangat juang, karena jiwa kejuangan memang harus selalu ada pada dada setiap prajurit.
“Kebersamaan antara atasan bawahan harus tetap terpelihara sehingga akan terwujud kekompakan dalam pelaksanaan tugas, karena tugas seberat apapun harus dapat dilaksanakan dengan baik,” lanjutnya.
Selesai memberi pengarahan kepada prajurit, KASAD menyempatkan mengunjungi Detasemen Kavaleri 3/SC. Di satuan ini KASAD memerintahkan kepada Komandan Detasemen Kavaleri 3/SC untuk tetap menjaga moril anggota, kemudian KASAD meninjau Panser dan menyempatkan diri melihat kesiapan kendaraan tersebut. Mengakhiri kunjungan hari kedua tersebut, KASAD yang didampingi ASPAM, ASOPS, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu pada malam harinya menghadiri jamuan makan malam dan tatap muka dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan PT Freeport Indonesia. (dee/don/l03)
Situasi PembakaranJAYAPURA – Diduga buntut dari kisruh pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Kabupaten Lanny Jaya, Sabtu (10/9) sekitar pukul 13.30 WIT, ratusan masyarakat Tiom mengamuk dan melakukan pengrusakan serta pembakaran beberapa bangunan mulai dari perkantoran, sekolah dan honai di daerah distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya.
Dari data yang berhasil dihimpun Cenderawasih Pos, bangunan yang dibakar itu adalah Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya, kemudian bangunan sekolah SMP Negri 4 Tiom, sebuah rumah milik warga serta 2 honai. Akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut kerugian material diperkirakan mencapai Rp 1 miliar lebih.
Tak hanya itu, akibat itu banyak juga warga yang mengungsi ke daerah lainnya untuk mengantisipasi adanya pengrusakan dan pembakaran berikutnya.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Kombes Pol. Wachyono menjelaskan, kejadian itu bermula dari rencana unjuk rasa masyarakat tentang hasil pemilukada di Kabupaten Lannyjaya. Namun kemudian massa tersebut mengamuk dan merusak serta membakar beberapa bangunan dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui pelakunya. Selain aparat kepolisian, pihak TNI juga masih melakukan penjagaan di sekitar wilayah Distrik Tiom.
Sementara Kapolres Jayawijaya AKBP I Gede Sumerta Jaya,SIK saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah TKP serta memeriksa saksi-saksi setelah amukan warga tersebut. “Delapan saksi telah kami amankan dari TKP ke Mapolres Wamena untuk dilakukan pemeriksaan,” ungkapnya melalui telepon selulernya tadi malam.
Kapolres menjelaskan asal muasal bentrok tersebut berawal saat ratusan masyarakat yang diperkirakan berjumlah 500 orang tersebut meminta Kapolsek Tiom untuk mengizinkan mereka berdemo. Namun Kapolsek yang merasa tidak memiliki hak untuk membuat surat izin tersebut akhirnya tak membuatkan surat izin, sehingga warga mengamuk dengan membawa parang, panah, jubi, badik dan alat sajam lainnya.
“Jelas bahwa (untuk mengeluarkan) izin berdemo tersebut tidak dimiliki polsek jajaran, sebab izin tersebut dikeluarkan oleh Polres. Di mana bahwa izin tersebut adalah izin demo paska pemilukada di Lanny Jaya yang memenangkan Befa Yigibalon,SE,M.Si dan Berthus Kogoya,SH. Kemudian warga mengklaim bahwa suaranya telah dimanipulasi sehingga meminta haknya untuk dipulangkan,” ujarnya.
Menurut Kapolres, amukan warga tersebut megakibatkan 4 bangunan dan honei terbakar, di mana bangunan tersebut milik dinas pertanian dan kehutanan serta sekolah SMP 4 Tiom dan Honey masyarakat yang salah satunya milik tim Befa Yigibalon SE,M.Si dan Berthus Kogoya SH.
“Selain pembakaran, banyak gedung yang seluruh kacanya dihancurkan serta isinya diobrak-abrik dan banyak percobaan pembakaran yang berhasil kami hentikan,” katanya.
Saat masyarakat turun ke pemukiman, sebanyak 20 anggota Polsek Tiom, Mapolres Wamena dan 1 pleton Brimob serta dari posko TNI 756/WMS Wamena Kabupaten Jayawijaya dan Koramil langsung melakukan pengamanan, hingga beberapa kali tembakan ke udara dilakukan.
Hingga saat ini situasi di distrik Tiom yang TKP-nya sekitar 1 KM dari pusat kota tersebut telah membaik dan kondusif. ”Namun hingga saat ini kami masih melakukan olah TKP dan juga berjaga-jaga di sekitar TKP,” ucapnya.
Saat disinggung tentang kantor KPU Lanny Jaya apakah rusak atau tidak? Kapolres menjawab bahwa pihak kepolisian selama ini menjaga ketat gedung-gedung di pusat kota. ”Kejadian ini terjadi cukup jauh dari kota. Sedangkan gedung-gedung pemerintah selama ini selalu dijaga pihak kepolisian,” kata Kapolres.
Namun menurut Yulius Wanimbo yang merupakan warga di distrik Tiom, bahwa amukan ini dilakukan semata menuntut suara dikembalikan. ”Suara kami di distrik Tiom saat pemilukada banyak yang dimanipulasi, jadi itulah sebab warga mengamuk,” ucapnya.
Menurutnya, setelah kejadian ini banyak warga yang melakukan pengungsian dari Lanny Jaya, Sebab takut akan terulangnya amukan warga tersebut. ”Para masyarakat yang berkumpul di sudut kota Tiom tersebut dengan membawa parang panah, jubi, badik ditangannya sertah alat sajam lainnya membuat masyarakat takut.
Kini masyarakat telah membubarkan diri setelah tembakan demi tembakan terus mengudara oleh pihak kepolisian dan juga TNI. “Saat ini pihak Polisi dan TNI berhasil meredakan amukan masyarakat dengan melakukan penembakan peringatan,” ungkapnya.
Yulius Wanimbo yang merupakan aksi yang mengikuti aksi tersebut mengklaim akan terus melakukan aksinya jika suara tidak dipulangkan. “Kami akan terus melakukan aksi demo sebelum suara atau hak kami dipulangkan,” tegasnya.
Untuk diketahui bahwa pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya berlangsung pada 24 Juni 2011 dan Ketua KPU Kabupaten Lani Jaya Yosias Radjabaycole,S.Sos didampingi para anggota melaksanakan Pleno di Swisbelhotel Jayapura, 29 Juli. Kemudian para kandidat melakukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi dan di Mahkamah Kontitusi (MK), di Jakarta, 23 Agustus menolak gugatan para pemohon. Hingga akhirnya KPU Lannyjaya dinilai tak bersalah dan Bupati Terpilih Lanny Jaya adalah Befa Yigibalon SE,M.Si dan Berthus Kogoya,SH.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Paulus Kogoya, S.Sos, mengatakan pada dasarnya Pemilukada Lanny Jaya sudah diselesaikan pada 24 Juli 2011 dan 29 Juli 2011 lalu, sebagai mana adanya putusan MK yang memenangkan Befa Yigibalon,SE,M.Si dan Bertus Kogoya menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 dan kini menunggu pelantikannya. Tetapi ternyata ada oknum-oknum yang tidak puas dengan putusan MK tersebut, lalu dengan sengaja mengacaukan situasi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Lanny Jaya.
Atas hal itu, semua anggota dewan DPRD Kabupaten Lanny Jaya berharap dan meminta aparat kepolisian bertindak tegas, dengan melakukan penangkapan terhadap siapa aktor dibalik aksi pembakaran itu.
Hal ini supaya situasi keamanan dan ketertiban di Lanny Jaya kembali berjalan dengan normal, supaya masyarakat bisa tenang beraktivitas di dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya, termasuk di sini bagaimana Bupati/Wakil Bupati Lanny Jaya terpilih segera dilantik dan melaksanakan kegiatan pembangunan bagi masyarakatnya yang sudah merindukan seorang bupati/wakil bupati defenitifnya untuk membangun dan mengatasi segala persoalan kebutuhan hidup mereka.
“Harus ditangkap pelakunya, keamanan dalam hal ini Polres Jayawijaya dan Polsek Tiom jangan biarkan masalah ini terus terjadi, karena masyarakat membutuhkan pembangunan dalam memandirikan kehidupannya,” tegasnya saat jumpa pers di Jayapura, kemarin.
Ditegaskannya, jika Polres Jayawijaya dan Polsek Tiom tidak segera mengusut tuntas kasus tersebut, maka semua anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya mendatangani Kapolda Papua untuk bertemu dan meminta ketegasan Kapolda Papua dalam menangani kasus pembakaran itu.
Karena selaku wakil rakyat tidak mau masalah ini berlarut-larut yang mana membuat masyaralakat hidup dalam ketidaktenangan. Apalagi itu jelas-jelas sebuah tindakan kriminal.
Senada dengan itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Laurens Wenda, menyatakan, persoalan Pemilukada Lanny Jaya sudah selesai dengan ditandai dengan gugatan dari yang puas dan tidak puas terhadap hasil Pemilukada itu juga sudah diputuskan MK, dan hasilnya Befa Jigibalon dengan pasangannya dinyatakan menang dalam Pemilukada Lanny Jaya itu.
Dengan demikian tidak menjadi suatu persoalan lagi, karena DPRD Kabupaten Lanny Jaya dalam dua minggu depannya sedang menunggu proses SK Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Lanny Jaya terpilih.
Untuk itu, jika ada orang yang tidak puas dengan hasil pemilukada itu, dan kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran itu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak manusiawi, dan bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran HAM, karena membuat hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dari pemerintah tidak terlaksana dengan baik, juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga tidak terlayani dengan baik pula karena gedung sekolah dibakar itu.
Dengan tindakan seperti itu, pihaknya juga meminta kepada kepolisian Jayawijaya dan Polsek Tiom bertindak tegas, dan menangkap pelakunya.
Sementara itu, Ketua Pansus Pemilukada DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Wundien Yikwa, menandasakan, dari hasil informasi yang didapat, ternyata aksi pembakaran itu dipicu dengan adanya oknum yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilukada Lanny Jaya itu sendiri.
Menurutnya, ada aktor intelektual di balik beberapa pembakaran di Tiom. Untuk itu, dirinya mengharapkan aparat kepolisian segera menangkap baik mereka yang memimpin di lapangan maupun aktor yang lagi berkeliaran di Jayapura atau Jakarta.
Di tempat terpisah, anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Terius Jigibalom ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu malam sangat menyayangkan kejadian tersebut. Bahkan pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk segera menangkap pelaku-pelaku pembakaran sejumlah fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. “Yang dibakar itu kan milik pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat jadi sangat disayangkan bisa terjadi,”ungkapnya.
Lebih jauh Terius mengungkapkan, aksi pembakaran ini benar-benar telah mencoreng wajah Kabupaten Lanny Jaya karena sebagai kabupaten pemekaran di wilayah pegunungan maka Lanny Jaya tergolong kabupaten yang sudah mulai maju.
“Sebenarnya proses pemilukada di Lanny Jaya sudah tuntas artinya sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Bupati Lanny Jaya sehingga seharusnya dan diharapkan kepada masyarakat Lanny Jaya untuk menerima dengan lapang dada. Selain itu, pihak-pihak terkait termasuk masyarakat juga diharapkan menghormati apa yang telah diputuskan oleh hukum dan tidak membuat tindakan-tindakan di luar jalur hukum,” tandasnya. (ro/nls/nal/fud)
BANGUNAN YANG DIBAKAR
1. Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya
2. Sekolah SMP Negri 4 Tiom.
3. Dua Honai Milik Warga.
4. Sejumlah bangunan lainnya dirusak.
Kronologi:
Awalnya ratusan warga hendak melakukan unjuk rasa terkait hasil pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya. Massa tersebut meminta Kapolsek Tiom untuk mengizinkan mereka berdemo. Namun Kapolsek yang merasa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin akhirnya tak membuatkan surat izin itu.
Demo itu bermaksud untuk menuntut pengembalian suara yang mereka sebut telah dimanipulasi oleh pasangan pemenang pemilukada di Lanny Jaya. Namun karena tak mendapatkan izin, warga yang hendak berdemo itu kemudian mengamuk dengan membawa parang, panah, jubi, badik dan alat sajam lainnya.
Massa tersebut terus berupaya merusak dan membakar beberapa bangunan di Tiom. Untungnya aparat berhasil mencegah upaya pembakaran sejumlah bangunan lainnya, sehingga bangunan yang dibakar itu tidak bertambah banyak dan tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selain itu, aparat juga telah mengamankan 8 orang untuk dimintai keterangannya.
JUBI — “Aparat keamanan katakan tidak ada penyiksaan dan penganiayaan. Aparat keamanan mengatakan memberikan mereka makan. Mendapat pelayanan yang baik. Tetapi, saya melihat dari laporan itu bahwa semua yang dikatakan oleh aparat keamanan di media masa adalah pembohongan besar dan kejahatan aparat Negara di media.” demikian pernyataan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP) melalui siaran pers yang diterima redaksi tabloidjubi.com, Kamis (08/09) malam.
Siaran pers ini dimaksudkan untuk menanggapi pernyataan Kapolresta Jayapura, Imam Setiawan, disalah satu media lokal (08/09/2011) yang menyatakan: “Saat mereka diamankan, kami tidak melakukan pemukulan. Kami hanya mengamankan mereka untuk membantu proses penyelidikan.Mereka tidak diamankan tidak lebih satu hari dan selama berada di Mapolres mereka diperlakukan dengan baik dan diberi makan.Jadi kalau ada yang menuduh aparat melakukan pemukulan, diberitahu siapa oknum anggota.”
Dalam pandangan PGBP, fakta dari peristiwa penangkapan pada tanggal 31 Agustus 2011, jam 05.00 pagi oleh aparat gabungan TNI dan POLRI yang melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap penduduk sipil yang berada di Kotaraja Gunung sangat memilukan hati dan banyak bukti penyiksaan yang tidak manusiawi.
Kapolresta juga diminta untuk tidak berdalih dengan menyebutkan “oknum”, karena yang terjadi adalah kekerasan dan kejahatan aparat Negara terhadap penduduk sipil di Papua. Aparat kepolisian jangan berani menangkap rakyat kecil tapi tidak berani menyentuh wilayah Orang Tak di Kenal (OTK). Peristiwa seperti ini sangat memalukan aparat keamanan TNI dan POLRI karena berperang melawan rakyatnya sendiri. Berperang melawan penduduk sipil dengan stigma-stigma dan melakukan pembohongan publik.
Socratez Yoman, Ketua PGBP dalam siaran pers tersebut kembali meminta Aparat kepolisian segera membongkar dan menangkap dalang kasus yang sebenarnya. Aparat kepolisian jangan meng-kambing-hitamkan rakyat sipil. (J/01)
Like the General Petraeus said, “ There’s all sort of stuff going on, The cowboys are straining to keep up, to restore control and that’s the most important quality that our troopers need going into asymmetric combat situations; they’ve got to be comfortable in the chaos.”
This is the trend of the global strategy. Something that every country must deal with it, in order to keep up and gain control to adapted (more likely to be than comforted) in the chaos. As we all aware, Papua as a part of the unitary of the Republic of Indonesia since 1962, have fought years for being remained in Indonesia or repeat the act of free choice (referendum) in order of self-determination as independent nation. Obviously, the government of Indonesia wouldn’t very much enjoy on the term of referendum since the traumatic event on East Timor. But domestically, the government has be up against the pro independence movements and the separatist as its supporters. Nowadays, those movements have become larger as the international community start to take notice on what happen in Papua.
What Happen?
The changes of global situations which follow by the issues of the human rights, global environment and law enforcement have changed the face of the world, it became the world in order, which West and its allies have became the world domination. But that won’t last for long, since the collapse of the west economic in 2008, an exhausting war on terror, the pursuit of World’s oil resources that lead them sink in their own greed and the Middle-East has start to leave them. The current situations have mentioned that the west economic union is unraveling, London is in blaze because of social gap and its own vanity, Germany and France as the two strongest in the Euro zone don’t yet have the stomach to commit to saving the common currency and the continental’s once dependable trading partner the “Uncle Sam” is too feeble to save the day or the euro since the Obama administration has asked to downgrade the US debt by standard & Poor’s. According to the situations, the west and its allies has started a new strategy by implement the asymmetric global war strategy in order to regain their domination after those shortfall. Meanwhile, the third world has started to gain its own development. Brazil, Russia, India and China (BRIC) have started to take the lead in global economy and soon will become “the new world domination”.
Furthermore, Indonesia as the world new economy, start to savor its economic advancement in global free market. Indonesian production competitiveness in the world trading has become increase in quality and price. This is in line with the step-up of the public consumption. The World Bank noted that Indonesia’s economic growth has reached 6,5% per year and might be increase in the next term. This economic growth has even bigger than the Russia as BRIC countries which only 4% per year. On the other hand, Papua as one of the richest territory in Indonesia which has contribute to the economic growth with its abundance natural resources, has become a target by the west union as one of the “imminent resources” while the middle-east has no longer benefit to the west. The US has started to realize this earlier since 1960s-1970s and so its colleagues in the region Australia. Historically, Australia was one of the countries that supported the Dutch for giving the Papuan independence. It has become obvious, since Australia pre-assumed that Indonesia is the “forthcoming threat” to its national interest, and the perimeter is going to be Papua.
Managing the Conflict in Papua
For so long, Australian has been trying to manage the Oceania under its controlled to secure the west interest in the region. The Australian’s effort has supported by the United States Pacific Command (US PACOM) in Hawaii to make sure the geo-strategy in the region will be on track. But the world has changed recently, the “old” west seems no longer dominate the region caused by its lack on economy, so that’s why they’ve started with a new pack of strategy by using “new soldier” which comfortable with the trend issues of the world. Since then, the “new soldier” has spread all over the world with the cover of NGOs, Human Rights personals and associations, democracy activists, environment activists, workers, artists, missionaries and many others. They have brought each of their national interest to the target countries all over the world. Nowadays, it seems they’ve become “the spearhead” of the West countries and its allies to implement their global strategy. In Papua, those foreigners have snatched and scrambled Papua to their own national interest. They have played outside their own territory even region to taste and even dominate Papua natural resources in order to secure their countries from more damage. According to the wikiLeaks, Australian has sent more than 6000 intelligence-trained civilians since 1970s to Papua and Indonesia as missionaries, activists, journalists and many other professions for a primary task to monitor, sponsor, doctrine and recruit local activist against the government of Indonesia. This is the clandestine operation that has arranged systematically for years. According to that, I believe, by supporting the separatist and pro independence movements, they have deliberated to manage the conflict in order to keep their interest secure in Indonesia especially Papua. For instance, Freeport Mc Moran company have been operated in Papua since 1974, in that period, the company had been maintained the separatist by funding them with proper budget. Why? They’ve realized that the government of Indonesia has discover the unbalanced of the mine’s profit. And the possibility the Government of Indonesia to call off the contract or even worse to nationalize the mine and all the US companies in Indonesia. By funding the separatist properly, the separatist in Papua were kept to remain small force and so the pro independence movements. They can live but remain minor in order to easily controlled. At this term, the company (US) has a bargaining position to Indonesia, by managing the conflict they can assure the profit will benefit the country and keep the Indonesian steady, otherwise they could revoke they endorsement to Indonesia and with its power, bring the issue of Papua to the international community.
In overseas, those “new soldier” also featured their role in supporting the pro independence activist by uplifting the issue of human right violation. As the conference held in Oxford, England few weeks before, the pro independence activist Benny Wenda and friends were helped by the international activists such as an Australian lawyer, Jennifer Robinson, a British Doctor of Philosophy, John Saltford and Lecturer in Oxford University, Charles Foster that also the co founder of International Lawyers For West Papua (ILWP). They have appointed the Papua matters on human rights violation and invalid of Papuan Self- Determination in 1969 even though it has been decided by the UN resolution under the UN assembly number 2504. By blurring the facts and covering up with deceit and deception they have confidently convinced Benny Wenda and friends to become their puppet by luring them with freedom or more budget of their action. I believe, Benny itself has difficult position since he was arrived in Britain as asylum seeker, he has no status as a permanent citizens in Britain and no longer admit as Indonesia. The uncertain status of Benny has become bargaining by the international activists “to employ” him in addressing the messages. This low behavior not to different with how the Australian has been done to Aborigin for years. They lured them with money, housing, and a few square field each, but keep remain them illiterate, uneducated and unbreed/barren. This is how the west did and still do and will be in the future as their long term strategy, if you can’t outrun them, then outsmart them.
Distinguished Readers,
I would say that this situation must be response wisely and carefully since we’ve realized this conspiracy have been largely involve well-known countries that once dominated the world since years ago. In doing so, Indonesia should forward oncoming persuasive with combined match with comprehensive internal security by way of early detection and early prevention. Since we realized that Papua has become one of the international’s objects of natural resources, we need to deal with this problem properly without damaging relationship with the international community.
At last but not least, it might be inferiority wishful to the west and those “new soldier” that has been created, let the Papuan resolve their own problems within Indonesia without interfering from other countries especially the west and its allies. And try to learn to launch a good relationship bilaterally or multilaterally based on mutual trust and respect. It might be changed the way we think about the west all this time.
A report by the Brussels-based think tank, the International Crisis Group (ICG), has shed some light on the sharp ongoing tensions within the Indonesian provinces of Papua and West Papua. The Indonesian armed forces, which have a heavy presence to suppress political opposition and separatist Free Papua Movement (OPM) guerrillas, maintain a tight control over the media.
The August 22 report entitled “Indonesia: Hope and Hard Reality in Papua” focussed on the events surrounding a so-called peace conference held in Abepura near the Papuan capital of Jayapura on July 5-7. Organised by the Papua Peace Network, it was attended by some 800 delegates, with twice the number of Melanesian Papuans than expected by organisers. Jakarta was represented by a high-level delegation led by the co-ordinating minister for political and security affairs, Djoko Suyanto, who is one of President Susilo Bambang Yudhoyono’s top ministers.
According to the ICG, the organisers aimed to use the conference to facilitate dialogue with the Indonesian government, “in a way that some thought might keep the “M” word—merdeka (independence) at bay.” Indonesian officials offered informal “constructive communication,” but matters quickly got out of hand. Various Papuan representatives called for formal dialogue with an international mediator—along the lines of talks held in Aceh with the separatist GAM (Free Aceh Movement) leadership that, in the wake of the devastating 2004 tsunami, led to an autonomy settlement. “Instead of building bridges, the conference underscored the depth of the gulf in perceptions between Jakarta-based officials and Papuan civil society about the nature of the conflict,” the report stated.
At this stage, Yudhoyono, who as coordinating security minister under President Megawati Sukarnoputri launched a military offensive against GAM in 2002, has expressed no interest in formal peace negotiations. As the ICG noted, no action has been taken on a proposal to set up a “Unit for the Acceleration of Development in Papua and West Papua” to establish “quick win” development projects. The two provinces are among the most economically backward and impoverished in Indonesia, despite having significant natural resources, including the massive Freeport gold and copper mine.
The lack of any agreement at the conference between Jakarta and various Papuan organisations was quickly underscored by a spate of violence and protest rallies in the provincial capital Jayapura and other towns on August 2, demanding a referendum on independence for the Papuan provinces. The demonstrations were organised by the West Papua National Committee, which had refused to take part in the Abepura meeting.
According to the international media, more than 10,000 people participated in the rallies in Papua, with the largest in Jayapura. The West Papua Advocacy Team reported a heavy police presence at the rallies, with members of the army’s notorious Kopassus special forces in plain clothes and thugs from two Jakarta-backed militias among the crowds in Jayapura.
On the day before the protests, three civilians and a soldier were killed and nine wounded in a night-time attack in the village of Nafri, near Jayapura. The three civilians were so-called transmigrants from non-Melanesian parts of Indonesia. Local OPM leader Lambert Pekikir denied any involvement and accused the military of staging a provocation. Whether that was the case or not, the army has in the past exploited such incidents to justify repression.
The previous day, 19 people were killed in clashes between rival Papuan groups in the central highlands area of Puncak Jaya. According to police, the conflict erupted over competing candidates in an election for district chief scheduled for November 9. Central Highlands Papuan Student Association general secretary Markus Haluk accused the police of exacerbating the violence by firing into the crowd and killing three people.
The Puncak Jaya district is one of the poorest districts in the Papuan provinces—along with five others it is categorised by the Home Affairs Ministry as “failed.” There is no road from Jayapura to the district capital of Mulia. The ICG report paints a picture of endemic corruption and a lack of administration and basic services. The district is one of the strongholds of the OPM, which carries out sporadic ambushes of soldiers. According to estimates cited by the ICG, the combined strength of all OPM factions in the district is about 200 fighters armed with some 30 guns.
The heavily-armed military, with an estimated 15,000 personnel in Papua, maintains a reign of terror against the local population. “The pattern of OPM ambushes followed by counter-insurgency operations by police, military or joint forces has taken its toll on the population,” the IGC report states, “in the form of frequent ‘sweepings’ (searches for perpetrators) and serious human rights violations, deepening local resentment. Gratuitous abuse is more common than the security forces will admit and it goes largely unpunished.”
Last year, a video posted on YouTube, showing the torture of two men from the district by Indonesian soldiers, created a furore (see: “Indonesian government dismisses evidence of torture in Papua”). The men had knives held to their throats and lighted cigarettes applied to their genitals. The soldiers were eventually convicted, but received what amounted to a slap on the wrist—prison terms of between eight to ten months with time off for time served.
Articles in the Australian-based Age newspaper last month, based on leaked Kopassus documents from 2006 to 2009, revealed massive spying and surveillance operations in Papua not only against anyone suspected of harbouring separatist sentiments but those critical of the heavy-handed rule of the army in the provinces.
The army, which is routinely accused of running illegal logging, protection and other rackets in Papua, clearly has its own agenda. As the Age explained, Kopassus sought to discredit the institutions and arrangements established under the special autonomy deal given to the province in 2001. The limited powers given to Papuans would undermine the military’s own authority in the region.
Shortly after last month’s rallies, the military announced another crackdown. Speaking on August 4, army chief General Pramono Edhie Wibowo promised that the OPM rebels would be “chased down” and “cleaned up” by local military units. He was responding to an incident that allegedly involved OPM fighters firing on an army helicopter the previous day.
The involvement of top-level government ministers and officials in the so-called peace conference in Papua was no doubt with a view to giving a “democratic” face-lift to the Yudhoyono administration before the visit of US President Barack Obama in November.
Obama, however, has already strengthened ties with Indonesia and will continue to do so regardless of the government’s anti-democratic practices—as part of Washington’s broader efforts to undermine Chinese influence in South East Asia. Last year, the Obama administration ended a decade-long ban on US military contact with the Kopassus special forces, which are central to the ongoing repression in Papua.
JAYAPURA [PAPOS]- Kurang lebih 120 repatrian PNG mengeluhkan kondisi yang dialami mereka selama dua tahun hidup di kota Jayapura. Sanak keluarga di kota Jayapura mengabaikan keberadaan repatrian PNG ini. Program pemerintah melalui dana Otsus bagi mereka hanya sebagai gula-gula. Karena merasa diabaikan, tiga repatrian mendatangi Kantor Walikota Jayapura, Jumat [9/9] kemarin. Kehadiran mereka untuk menyampaikan permasalahan yang dialamai selama ini hidup di kota Jayapura.
Usai pertemua yang dilakukan secara tertutup di ruang kerja Walikota Jayapura. Salah satu repatrian PNG, Cosmos Pakay mengaku sangat…sangat kecewa sekali dengan program Pemerintahan Otonomi Khusus. Rasa kecewa ini bukan tidak beralasan, ketika tahun 2006 saat Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH mengunjungi repatrian di PNG. Barnabas mengatakan seluruh anak-anak Papua sudah tidak dibebani biaya uang sekolah.
Namun kenyataannya kata dia, sudah dua tahun hidup di Kota Jayapura, anak-anak mereka wajib bayar uang sekolah sebesar Rp.2 juta. ‘’Jadi sampai saat ini anak-anak kami belum menikmati dana BOS. Padahal mereka sudah bersekolah selama 2 tahun di Kota Jayapura,’’ ujar Cosmos lirih kepada wartawan usai bertemu dengan wartawan, kemarin.
Parahnya, tandasnya, tempat tinggal para repatrian ini tidak menentu. Lantaran hampir semua kerabat yang tinggal di kota Jayapura tidak mau menerima keberadaan mereka. “Sering timbul ketidak cocokan, bahkan anak-anak kami sering sekali bertengkar hanya masalah kecil entah itu makan dan kebutuhan lainya,” katanya.
Hal senada pula dikatakan, Fery Tan selama mereka hidup di kota Jayapura hidup mereka tidak menentu. Untuk itu, pihaknya mengharapkan Pemerintah dapat memperhatian masalah ini sebab repatrian merupakan warga masyarakat NKRI. ‘’Kita berharap ada perhatian pihak Pemerintah kota maupun Perintah Provinsi,’’ imbuhnya.
Permasalahan ini menurut dia, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Justru jika dibiarkan terus menerus maka dampaknya kurang baik bagi anak dan cucu. “Masalah kami minta segera sidikapi pemerintah. Jika tidak akan menimbulkan kecemburan dan kriminalitas dikalangan masyarakat luas karena tidak ada perhatian dari Pemerintah,”tukasnya.
Terketuk Hati
Ketua Kerukunan Masyarakat Jawa Mandura Jayapura H. Serminato mengatakan dirinya merasa terpanggil atas nasib yang dilamai oleh para repatrian ini. Mereka terlantar tidak ada perhatian dari pemerintah. Karena terpanggilsehingga ia mempertemukan mereka dengan Walikota Jayapura Drs Benhur Tommy Mano MM.
Ia pun mengaku sangat bersyukur karena Walikota Jayapura mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan mereka. Dalam pertemua ini Walikota menyampaikan, ia akan berusaha memberikan membantu demi masyarakat. “Walikota akan berupaya semaksimal mungkin untuk kordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam menangani permasalahan ini,”katanya.
Walikota Jayapura Drs Benhur Tommy Mano MM mengatakan bahwa dirinya baru menerima keluhan yang dilamai saudara-saudara kita yang sebelumnya hidup di PNG. “Saya baru saja menerima laporan bahwa repatrian hidup terombang-ambing di kota Jayapura. Untuk itu, kami dari Pemkot tetap akan mempelajari permasalahan ini secara mendalam,”ujarnya.
‘’Secara jujur saya prihatin. Sebagai bentuk keprihatinan, Pemkot akan kordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi. Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua,’’ tambahnya. [dhany]
Written by Dhany/Papos Saturday, 10 September 2011 05:34
Orang Papua telah lama dikenal dunia sebagai manusia “panas-panas tahi ayam”, sebentar marah, sebentar lagi baik, sebentar ingat, tak lama juga lupa, begitu cepat bereaksi, secepat itupula kembali ke situasi seolah-olah tidak ada apa-apa sama sekali.
Itulah pandangan umum orang lain terhadap bangsa yang bernama “Papua” entah yang ada di sebelah Timur ataupun Barat Pulau New Guiena. “Mereka tampak menyeramkan, tetapi sebenarnya berhati lembut dan sangat memenuhi syarat dijajah dan ditindas,” begitu kata mereka.
Kelakuan itu terwujud dalam berbagai tindak-laku, tutur-kata dan gelagat yang ditampilkan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan itu ialah Kampanye Papua Merdeka. Kalau lebih khusus kita fokuskan perhatian kepada politik, maka tampak sekali kelakuan yang telah lama dicap itu mengemuka, “Sebentar tuntut merdeka, sebentar lagi ikut kampanye Pemilukada, sebentar lagi minta posisi di OPM, tak lama kemudian meminta posisi di pemerintah kolonial.” Bukankah itu kelakuan para pejabat, aktivis, mahasiswa Papua selama ini?
Lebih khusus lagi kita perhatikan isu-isu politik dan gelagat politik Papua Merdeka. Tahun 1961 orang Papua selenggarakan Kongres Rakyat Paupa I, 1961. Tahun 2000 bangsa yang sama, di tempat yang sama diselenggarakan KRP II, 2000. Kini telah muncul lagi wacana penyelenggaraan KRP III, 2011.
Orang yang pandai berpolitik, atau paling tidak belajar tentang atau memperhatikan politik serta secara khusus mengamati politik Papua Merdeka tidak akan bingung dan tidak akan kebakaran jenggot kalau orang Papua mau bikin Kongress setiap hari, atau sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali setahun, dan seterusnya. Mereka tidak terlalu pusing. Reaksi mereka justru “Tertawa disertai kasihan!” Mereka bilang,
“Biarin aja, kokh sebentar lagi lupa. Sebentar lagi lupa apa yang dia minta. Sebentar lagi dia lupa diri, kokh. Biarin aja! Lha, nanti besok dia datang minta duit kemari untuk kepentingan politik, biarin dia jungkir-balik. Wong sebentar dia bikin kongres Papua Merdeka, orang yang sama pada hari yang sama akan bikin kogres NKRI harga mati kokh!”
Mau tahu buktinya? Jawabannya kita harus bertanya, “Apa hasil KRP I, 1961? Apa tindak lanjut dariapda hasil itu? Apa yang telah dilakukan para pejabat di dalam Niuew Guinea Raad?” Pertanyaan yang sama untuk KRP II, 2000, “Apa hasil KRP II, 2000? Apa tindak lanjut daripada hasilnya? Apa yang telah dilakukan PDP sebagai pemegang mandat?” Lalu untuk rencana KRP III, 2011 ini juga kita ajukan pertanyaan yang sama, tetapi dengan kalimat pertanyaan tentang yang akan datang, “Apa hasil KRP III, 2011 yang diharapkan? Apa tindak lanjutnya nanti sesudah kongres? Siapa yang akan menindaklanjutinya? Siapa yang akan memegang mandat dan apa yang akan dilakukannya?
Di atas semuanya, perlu kita tanya, “Orang Papua maunya apa sih? Bikin kongres yang bikin kongres, tetapi hasilnya diapakan? Lalu mau bikin kongress lagi, lalu apa hasil dari yang sudah-sudah? Atau sebenarnya orang Papua memang suka berkongres?
Ada tiga versi jawaban, pertama dari orang Papua sendiri, kedua dari orang asing (barat), ketiga dari orang Indonesia. Pertama, orang Papua memang kelakuannya cepat minta merdeka, cepat lupa juga, jadi dia sebenarnya tidak mau tahu-menahu dengan apa bakalan hasilnya dan tindak lanjut daripada kongres itu nanti. Yang dia mau selenggarakan saja Kongres itu, entah itu malaikat atau iblis yang menjadi penyelenggara dia tidak perduli sama sekali. Yang dia pentingkan ialah kongres terjadi. Sampai di situ. Titik.
Kedua merupakan tanggapan dunia luar. Memang sejak lama, sebagaimana biasanya bagi sebuah politik, apalagi politik perjuangan dan politik pembebasan sebuah bangsa dari penjajahan, semua pihak memang sejak dulu menghendaki bangsa Papua mengorganisir diri secara baik, profesional dan modern, sehingga perjuangan ini menjadi layak untuk bermain dalam pentas politik global di era ini. Itu sebabnya sudah lama mereka selalu bertanya, “OPM itu organisasi politik atau militer? Kalau OPM itu bersenjata, siapa yang berpolitik? Kalau OPM itu sebuah organisasi, sebagaimana namanya, lalu sayap militernya apa?” Saat mereka lihat nama TPN dan OPM digabung menjadi TPN/OPM, malah lebih membuat dunia menjadi bingung. Mereka bilang, “Orang Papua ini sebenarnya layak bernegara apa tidak? Organiasi perjuangannya saja disatukan dengan tanda garis miring (/) begitu, nanti setelah jadi negara apa bisa atur negaranya apa tidak? Jangan-jangan pemerintah, militer, politik dan sipil semua diaduk jadi satu, sama dengan organisasi perjuangan mereka yang gado-gado alias banci itu? Apa betul Papua mau merdeka? Apa betul Papua layak merdeka? Apa betul Papua pantas merdeka?
Bukan itu saja, mereka juga memperhatikan gelagat Papua Merdeka yang dijalankan oleh berbagai tokoh, organisasi (faksi) dengan banyak sekali Presiden, banyak Menteri Luar Negeri, banyak Panglima, apalagi banyak Panglima Tertinggi, banyak juga nama organisasi. Tetapi sedihnya, semua organisai itu tidak tertata baik. Lebih sedih lagi, kebanyakan para pemimpin tidak memiliki legitimasi sejarah, pengalaman dan dukungan dari rakyat. Mereka hanya para aktivis, pelarian, pencari suaka, dan lebih parah lagi, banyak punya kasus hukum dan moral di perantauan sana.
Lalu kita lihat ketiga, tanggapan dari orang Indonesia. Orang Indonesia sebanarnya, sebetulnya dan sesungguhnya tidak pusing amat, tidak ambil pusing, masa bodoh dengan apapun yang terjadi di Tanah Papua dan apapun yang diminta, apapun yang dilakukan orang Papua. Alasan utamanya memang Indonesia itu sedang dalam proses pembentukan. Ke-Indonesia-an suku-bangsa di dalam NKRI sendiri masih dalam proses, belum terbentuk, belum lahir. Yang lahir negara Indonesia, tetapi “orang Indonesia” belum ada sampai sekarang. Orang Papua ada, bangsa Papua ada, negara Papua yang diperjuangkan. Sebaliknya, orang Indonesia tidak ada, negara Indonesia ada, bangsa Papua sedang dalam proses pembentukan. Itu sebabnya berapa kalipun kongres diselenggarakan orang Papua, itu tidak penting bagi NKRI.
Alasan kedua, perlu ditegaskan bahwa dalam pandangan Indonesia, Papua sebagai manusia itu tidak ada manfaatnya, tidak dihitung dan tidak dibutuhkan sama sekali, dan pada akhirnya harus punah dari muka bumi. Yang dibutuhkan ialah Papua sebagai tanah. Itulah sebabnya Ali Murtopo pernah bilang kepada Nicolaas Jouwe,
“Kami tidak perlu kamu orang-orang Papua, kami perlu tanah ini. Kalau kamu orang Papua mau bikin negara, bilang kepada Amerika buat carikan tanah di bulan untuk kalian bikin negara, atau minta kepada Tuhan untuk ciptakan Tanah buat kalian merdeka dan tinggal di sana.”
Mumpung Tete Jouwe sudah ada di Kayo Pulo, jadi sebaiknya kita pergi bertanya langsung kepadanya.
Alasan terakhir dari Indonesia ialah, memang Indonesia itu sendiri punya masalah yang sangat, sangat, jauh dan begitu rumit, dalam, luas, lebar, panjang, dan seterusnya. Kalau kita letakkan semua masalah yang ada di wilayah NKRI dan membandingkannya, maka sebenarnya masalah Papua dilihatnya hal sepele. Hal yang lebih parah, lebih berbahaya, lebih merugikan secara finansial dan politik ada di luar Tanah Papua. Dan dari semua itu, saat ini Indonesia sedang jatuh-bangun membenahinya. Belum sempat membenahi, Indonesia terlilit hutang luar negeri. Belum itu Indonesia dilanda masalah TKI, masalah transmigrasi, masalah Flu burung, masalah kebakaran, masalah pesawat jatuh, masalah kapal tenggelam, masalah korupsi, dan seterusnya, dan sebagainya. Di tengah-tengah itu, orang Papua non-jauh, orang telanjang yang politiknya juga panas-panas tahi ayam, yang sebentar minta merdeka lalu besok minta uang itu perlu diberi waktu untuk berpikir, dan berdialogue? Apalagi mempertimbangkan kemerdekaannya? Saaaaaaaabar dulu!
Di antara ketiga jawaban diserta alasan jawaban mereka serta latarbelakang pemikiran tadi, kita perlu tanyakan kepada penyelenggara KRP III, 2011:
1. Apa tujuan KRP III, 2011, minta hak-hak dasar? Hak-hak dasar apa? Tambah uang, tambah otsus, tambah pejabat, tambah tentara, tamba apa?
2. Siapa yang suruh bikin kongres ini? WPNA? PDP? Nieuw Guinea Raad? OPM? WPNCL? WESTPANYET? KNPB? Demmak? TPN.PB? TPN/OPM? TRWP?
3. Siapa yang berikan dana penyelenggaraan KRP: Indonesia, lewat Fransalbert Joku? Indonesia lewat Jaringan Damai Papua alias Neles Tebay?, orang asing?
4. Siapa yang akan menghadiri Kongres ini?
5. Apa tindak lanjutnya?
Kalau kita hanya bertujuan menuntut hak-hak dasar orang Papua, kalau kita hanya bertujuan mencari muka dan melegitimasi organisasi liar yang tidak punya catatan sejarah dan pengalaman dalam perjuangan Papua Merdeka, kalau kita hanya disuruh aktivis dan orang asing yang tidak bertempat-tinggal dan berjuang di atas Tanah New Guinea, maka jelas dan pasti, nasib KRP III, 2011 dan nasib KRP-KRP sebelumnya tidak akan berbeda. Semua kembali kepada penilaian orang lain terhadap bangsa ini, “Sebentar minta merdeka, sebentar minta posisi, kokh tidak lama lagi akan lupa, tidak lama lagi akan lupa diri.” Begitu, bukan? Pak Franslabert Joku?
Jayapura- Dalam dua malam berturut-turut, si Jago merah ngamuk di Kota Jayapura. Kebakaran pertama terjadi di jalan Manokwari no 14, tepatnya dibawa SMP Negeri 2 Jayapura Jumat (9/9) sekitar jam 001.00 wit . Tidak ada korban jiwa dalam dua kebakaran yang terjadi di dua tempat yang berdeda itu, kecuali hanya menimbulkan kerugian material. Kasus di Jalan Manokwari ini, berawal dari korban saat itu sedang tertidur dan ketika bangun api sudah meraja lela dengan besar di dalam rumah , saat itu korban langsung lari menyelamatkan diri namun saat itu api sudah merambat ke rumah tetangga dan menghanguskan 2 rumah .
Atas kejadian tersebut korban MS melaporkan ke mapolsek Abepura , dan untuk kerugian belum dapat di taksir .
Sementara itu di tempat lain juga, sehari sebelumnya si jago merah melahap gudang mainan di APO kali, Kamis ( 8/9) sekitar jam 02.30 wit .
Sedangkan gudang mainan tersebut itu disewakan kepada pemiliknya kepada MR.
Tentang kronologis menurut keterangan saksi bahwa gudang tersebut berisikan mainan – mainan dan sisa petasan milik MR. (cr32/don/l03)
