PESAWAT SUSI AIR JATUH

JAYAPURA—Awan mendung kembali menyelimuti dunia penerbangan di pegunungan rimba Papua. Kabar terbaru, pesawat Susi Air C 208 B PK – VVE jenis Caravan ditemukan jatuh di sekitar Silimo Area, Kabupaten Jayawijaya, Papua Provinsi pada Jumat (9/9) kemarin. Pesawat naas tersebut dikabarkan berangkat dari Bandara Wamena pada pukul 12.20 WIT dengan tujuan Keneyam, Kabupaten Nduga, tanpa penumpang dan membawa bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 4 drum dan barang campuran lainnya. Pilot Dave Cootes, warga negara Australia dan Co Pilot Thomas Munk, warga negara Slovakia, diduga tewas dalam tragedi tersebut.

Pesawat tersebut diperkirakan jatuh di koordinat 042497 lintang selatan (LS) pada bujur timur (BT) di daerah Silimo Area, South Gap.

Menurut Kabid Perhubungan Udara, Dinas Perhubungan dan Informasi dan telekomunikasi Kabupaten Mimika, Dpl. Ing John Rettob, S.Sos.MM, pihaknya belum tahu persis penyebab jatuhnya pesawat milik maskapai penerbangan Susi Air ini. Pesawat ini mengangkut 4 drum bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan 150 kg bahan makanan (bama). Tidak ada penumpang yang ikut dalam penerbangan tersebut.

Lokasi jatuhnya pesawat ini diperkirakan 9.000-10.000 feet, dengan kondisi cuaca ekstrim, angin bertiup cukup kencang, sehingga membutuhkan tenaga-tenaga evakuasi yang berpengalaman.

Menurut John kemarin sore sempat ada penerbangan dari Timika menuju lokasi jatuhnya pesawat , namun tidak bisa dilakukan evakuasi karena cuaca sangat buruk. Menurut rencana Sabtu (10/9/2011) sekitar pukul 05.30 wit helicopter mining sharf (Euro hely copter) akan diterbangkan ke lokasi jatuhnya pesawat untuk melakukan evakuasi. Selain itu juga ada helicopter milik PT Freeport Indinesia juga akan membantu upacara pencairan dan evakuasi pesawat. Selain itu pula pihak Basarnas akan membantu dengan penggunakan heli kopter milik TNI AD yang saat ini sudah stand by di Hanggar Helipad Timika.

Namun petugas terus berkoordinasi untuk penyiapan cadangan bahan bakar di arela terdekat seperti di Dekay atau di Wamena. Sementara itu, tim SAR dari Jayapura akan bertolak ke Wamena kemudian akan melanjutkan penerbangan ke lokasi evakuasi pesawat.

SAR Mimika Kirim 8 Tenaga Penyelamat
Untuk membantu pencarian dan evakuasi korban pesawat Susi Air yang jatuh di Silimo Area, pihak im Mimika akan mengirim 8 orang personil terlatih untuk bergabung bersama tim evakuasi lainnya. Sabtu (10/9/2011) sekitar pukul 05.30 wit personil SAR Timika stand by di Hanggar Bandara Iternasional Moses Kilangin untuk diberangkatkan ke lokasi jatuhnya pesawat.

“ Pusat pengendali ada di SAR Jayapura, SAR Mimika mengikuti petunjuk dari Jayapura. Untuk mempercepat proses evakuasi SAR Mimika mengirim 8 tenaga terlatih untuk bergabung bersama tim SAR lainnya. Tim SAR akan bekerja melakukan pencarian dan evakuasi korban,” kata Kepala SAR Mimika, Zulfikar, S.Sos kepada wartawan melalui telpon genggamnya malam tadi.

Zulfikar mengatakan pihaknya telah melapor ke SAR Jayapura, mengenai kesiapan tenaga SAR Mimika untuk membantu proses evakuasi di lokasi jatuhnya pesawat di Silimo Area. Basarnas sendiri telah berkoodinasi dengan pihak TNI ADa untuk menggunakan pesawat helicopternya yang dapat dipergunakan untuk mendukung proses evakuasi.

Pekerjaan yang dilakukan oleh SAR jelas sesuai protap melakukan tindakan penyelematan, pencairan dan evakuasi korban. Setelah evakuasi korban mau dibawah ke mana menjadi tanggungjawab pihak Susi Air. Sembari Zulfikar menjelaskan, selalu berkoodinasi terus menerus dengan Perhubungan Udara Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Mimika, pihak Lanud Timika, pihak Bandara Timika, dan Basarnas Jayapura. “ Evakuasi mulai besok, Timika terjunkan 8 personil sedangkan selebihnya dari SAR Jayapura dan personil penyelemat dari kesatuan-kesatuan lainnya,” jelas Zulfikar.

Sementara itu Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wachyono yang dikonfirmasi Bintang Papua semalam terkait tragedi pesawat ini mengatakan bahwa,” Sementara ini Tim SAR dari Susi Air bekerja sama dengan Polres Jayawijaya sedang melakukan evakuasi korban pesawat naas tersebut,” jelasnya.

Wachyono juga menyatakan,”Sejauh ini belum ada persiapan dan rencana dari Tim SAR Polda Papua untuk naik ke Wamena, namun, apabila pada perkembangannya ternyata dibutuhkan, pihaknya pasti akan melakukan persiapan dan memberikan dukungan guna membantu dan mengevakuasi korban serta mencari black box (kotak hitam),” tambahnya. (hdm/cr-32/don/l03)

BP, Jumat, 09 September 2011 19:33

September 9, 2011 0

KASAD Kunjungi Prajurit Terdepan NKRI

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat diawawancarai wartawan

JAYAPURA—Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Jumat (09/09) kemarin mulai melakukan kunjungan ke wilayah Papua. Pada hari pertama Kasad menyempatkan diri menemui seluruh perwira segarnisun Jayapura dan memberikan arahan. KASAD tiba di Markas Kodam XVII/Cenderawasih sekitar pukul 10.00 WIT. Kedatangan KASAD ke Papua untuk mengetahui langsung kondisi prajurit yang saat ini sedang bertugas di garis depan NKRI wilayah Timur. Kasad juga ingin mengetahui kendala-kendala dan kekurangan yang dialami prajurit selama menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawab di masing-masing satuan.

“Keberadaan saya di Papua ini adalah wujud keinginan saya sejak saya diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yaitu tatap muka dengan prajurit saya yang terdepan. Saya akan mendukung habis-habisan prajurit saya disini yang dalam tugas pokoknya menjaga tetap tegaknya NKRI,” kata KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat memberi arahan didepan prajurit Kodam XVII/Cenderawasih.

Selain itu, kedatangan KASAD ke Papua juga untuk mengetahui prajurit yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di perbatasan , bagaimana kondisi terakhirnya. Langkah ini sebagai bentuk pembinaan khususnya bagi prajurit penjaga perbatasan. Kedatangan KASAD ini, juga sebagai bentuk pemberian motivasi bagi prajurit TNI yang selama ini bertugas wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan menjaga pos-pos di perbatasan. Namun yang paling ditekankan adalah, agar prajurit TNI terdepan ini tidak melakukan pelanggaran-pelangaran yang dapat mengganggu tugas negara .

“Diharapkan supaya prajurit penjaga perbatasan tidak melakukan pelanggaran-pelangaran atau mengulangi hal yang sama pada masa yang akan datang. Sebab apabila prajurit terdepan penjaga perbatasan selalu melakukan pelanggaran maka akan mempengaruhi tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada negara,” tekan KASAD.

Pada kunjungan hari pertama di Jayapura, setelah memberikan arahan kepada prajurit di Makodam. KASAD dan rombongan menuju pos Kaliasin untuk menerima paparan Dankolakopsrem 172/PWY dan dilanjutkan meninjau pos perbatasan. Pada sore hari Kasad meninjau pembangunan musium Kodam yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.
Sedangkan pada malam hari KASAD melakukan tatap muka dengan Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan muspida propinsi Papua. Dalam kunjungan kerja di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih yang direncanakan 3 (tiga) hari ini , selain Jayapura KASAD juga akan menemui prajuritnya yang berada di Wamena, Timika dan Merauke pada kunjungan ini KASAD didampingi Aspam, Asops dan Kadispenad. (dee/don/l03)

BP, Jumat, 09 September 2011 19:33

September 9, 2011 0

KNPB Klaim Ada Skenario Dalam Berbagai Peristiwa Kekerasan yang Sering Terjadi

Mako Tabuni, Buchtar Tabuni, dan Victor Kogoya saat member keterangan pers

JAYAPURA – Munculnya aksi kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa yang belakangan sering terjadi di Papua, dan bahkan menjurus pada issu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), diklaim oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebagai sebuah scenario pihak tertentu. “Ini sebuah sekenario pihak tertentu, supaya dana itu cair. Ini bagian teror atau intimidasi supaya rakyat sipil tidak mengungkapkan hak-hak dasarnya,” ungkap Ketua I KNPB, Mako Tabuni didampingi Ketua Umumnya, Buchtar Tabuni dan Ketua KNPB Konsulat Indonesia, Victor Kogoya, saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, Selasa (6/9). Meskipun demikian, diyatakan bahwa pihak KNPB tidak akan terpengaruh. “Kami sebagai media rakyat Papua Barat akan tetap terus menyuarakan hak-hak yang menjadi aspirasi murni rakyat Papua Barat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga diungkapkan terkait penangkapan oleh aparat gabungan TNI dan Polri dan penahanan 15 orang (13 sudah dilepas) oleh aparat kepolisian di Mapolresta Jayapura, yang menurutnya adalah jemaat Baptis Wahno, Kelurahan Wahno, Distrik Jayapura Selatan.

Dikatakan bahwa proses penangkapan dan pemeriksaan yang berlangsung di Mapolresta Jayapura dilakukan tanpa prosedur dan juga dilakukan dengan cara kekerasan. “Alasan penangkapan dan penyiksaan belum jelas, sementara dugaan terkait dengan penyerangan yang terjadi di Kampung Nafri 1 Agustus lalu, aparat belum mampu menangkap pelaku sebenarnya,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya juga ada anak berusia 9 tahun bernama Dessy Kogoya yang menghilang bersamaan penggrebekan dan penangkapan 15 orang di rumah Biben Kogoya (Ketua RT 08) Kelurahan Wahno Rabu (31 Agustus 2011) sekitar pukul 05.00 WIT.

“Indikasinya anak tersebut diculik saat aparat gabungan melakukan penyerangan. Sampai saat ini pihak orang tua korban masih melakukan pencarian di seluruh wilayah Jayapura,” ungkapnya.

Atas kekerasan dan hilangnya seorang anak dibawah umur tesebut, KNPB berharap dibentuk sebuah tim khusus oleh DPRP bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertugas menyelidiki dan mengungkap secara menyeluruh. Sehingga dapat diketahui kasus yang sebenarnya.(aj/don/l03)

BintangPapua.com, Selasa, 06 September 2011 16:25

September 8, 2011 0

TPN/OPM Dideadline Kembalikan 2 Pucuk Senjata

Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Benny Giay didampingi Pdt. Albert Kesya, Wakil Ketua Komnas HAM Papua Matius Murib serta Ketua Komisi A DPRP Ruben Magay menyikapi rencana operasi pengejaran dan penyisiran TPN/OPM di DPRP, Jayapura, Selasa (6/9).

JAYAPURA—Adanya ancaman dari aparat Polres Paniai agar Panglima TPN/OPM John Yogi segera menyerahkan dua pucuk senjata api hingga batas akhir Rabu (7/9) dan apabila tak diindahkan, aparat kepolisian akan melakukan operasi pengejaran dan penyisiran, mendapat penolakan dari Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua. Pasalnya, apabila dilakukan operasi pengejaran dan penyisiran terhadap TPN/OPM pimpinan John Yogi yang membawa lari dua pucuk senjata, maka dikhawatirkan akan mengorbankan ratusan bahkan ribuan warga sipil yang tak berdosa. Demikian disampaikan Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Dr. Benny Giay didampingi Ketua Departemen Litbang KINGMI di Tanah Papua Pdt. Albert Kesya MA, Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib ketika melakukan audiensi dengan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP, guna menyikapi isu rencana operasi pengejaran dan penyisiran terhadap TPN/OPM pimpinan John Yogi yang membawa lari dua pucuk senjata.

Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Dr. Benny Giay menegaskan menyikapi isu rencana operasi penyisiran dan pengejaran TPN/OPM sebagaimana terjadi di seluruh Gereja di Paniai bahwa Polres setempat telah menyampaikan pengumuman pada Rabu (7/9) akan dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM untuk mengembalikan dua pucuk senjata yang dirampasnya.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya meminta Komisi A DPRP, Polda Papua memberikan ruang kepada pimpinan masyarakat dan Gereja untuk melakukan negosiasi dan berbicara dengan John Yogi dan kawan kawan. Pasalnya, sesuai laporan umat di Paniai bahwa Selasa (6/9) aktivitas pemerintah dan warga lumpuh dan cukup banyak warga yang terpaksa mengungsi lantaran trauma. Hal ini menyusul isu rencana operasi penyisiran dan pengejaran TPN/OPM di Paniai.

“Kami minta Komisi A DPRP dan Kapolda dapat mengambil langkah langkah guna mencegah jatuhnya banyak korban warga sipil,” katanya kepada Bintang Papua di Ruang Kerja Ketua Komisi A DPRP, Jayapura, Selasa (6/9).

Ketua Departemen Litbang KINGMI di Tanah Papua Pdt. Albert Kesya MA menegaskan, isu rencana penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM diawali ketika umat tengah melakukan Camping Rohani di Kampung Madi, Distrik Enaro, Kabupaten Paniai pada tanggal 26 Juli 2011 yang tak jauh dari lokasi yang diduga markas TPN/OPM. Tapi tiba tiba aparat Brimob Paniai menyerbu dan merampas barang barang termasuk 40.000 butir peluru, uang cash Rp 50 Juta, 12 Hand Phone, 10 pasang anak panah, 1 unit sepeda motor Yamaha RX King dirampas aparat Brimob.

Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib terkait hal ini menegaskan 3 hal yang perlu diperhatikan baik aparat pemerintah, aparat keamanan serta elemen masyarakat. Pertama, tak ada lagi pembenaran yang digunakan siapapun sipil atau militer untuk melakukan kekerasan dan jatuh korban. Pasalnya, perlakuan kekerasan dan penyiksaan ditolak lembaga HAM diseluruh dunia termasuk di Indonesia yang sudah meratifikasi tentang kekerasan dan penyiksaan.

Kedua, untuk menghindari jatuhnya korban warga sipil perlu dilakukan negosiasi yang membutuhkan waktu lama dan tak bisa didead line seperti itu.

Karena itu, tambahnya, semua pihak yang berkepentingan polisi, tokoh tokoh yang ada harus sabar dan melakukan fungsi negosiasi dengan pimpinan TPN/OPM.

“Bagaimanapun juga warga disana seperti John Yogi dan rombongan masih bisa mendengar dan mengerti,” tukasnya.

Dijelaskannya, tak ada alasan yang bisa dipakai untuk memaksa, hari ini Rabu (7/9) dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM di Paniai. Konteksnya harus lebih luas dan senjata milik negara harus berada di tangan negara. Tapi tak bisa dipakai sebagai justifikasi untuk dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM.

“Kalau mau lihat ini tak relevan. Kalau mau melihat masalah senjata secara keseluruhan. Ada puluhan pucuk senjata yang ada di pihak yang tak berwewenang untuk memegang senjata,” tukasnya.
“Karena itu tak bisa memaksakan kehendak yang pada akhirnya mengorbankan warga sipil. Itu tak diharapkan.

Menurutnya, semua orang akan menggunakan senjata ataupun barang lain sebagai alat bargaining untuk tujuan tertentu. Tapi apabila memaksanya untuk mengembalikan senjata tak pernah menyelesaikan soal.
Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP menandaskan pihaknya menghimbau kepada Kapolda Papua Irjen Drs BL Tobing untuk melakukan pendekatan kemasyarakatan dan bukan pendekatan militerisme yang justru membuat masyarakat ketakutan dan traumatis. (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Selasa, 06 September 2011 16:25

September 8, 2011 0

Sipil Tak Berhak Menyimpan Senjata

JAYAPURA—Anggota Komisi A DPRP dr Johanes Sumarto menegaskan, pihaknya membenarkan tindakan aparat Polres Paniai yang memberikan batas waktu atau deadline kepada Panglima TPN/OPM John Yogi di Paniai untuk segera mengembalikan dua pucuk senjata yang diduga dirampasnya dari tangan aparat pada 26 Juni 2011 lalu.

Apabila dua pucuk senjata ternyata belum dikembalikan sesuai batas waktu yang diberikan, maka aparat Polres Paniai akan melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM tersebut. Demikian disampaikan Johanes Sumarto ketika dihubungi Bintang Papua diruang kerjanya, Rabu (7/9). Dia mengatakan, seorang warga sipil seperti John Yogi tak berhak memiliki atau menyimpan senjata. Apalagi senjata tersebut dirampasnya dari tangan aparat yang tengah melakukan tugas keamanan.
“Itu adalah tindakan pidana yang hukumannya sangat berat,” tandasnya.

Namun demikian, lanjutnya, pihaknya juga mendukung upaya Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua Pdt. Dr Benny Giay melakukan negosiasi dengan warga sipil untuk mengembalikan dua pucuk senjata itu.

Karena itu, ucapnya, pihaknya menyarankan agar pihak Gereja mengadakan negosiasi kepada John Yogi agar ia mengembalikan senjata yang dirampasnya kepada pemerintah. Perlu juga dilakukan pendekatan dengan pihak Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing. Apabila Kapolda setuju atau tidak dilakukan penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM. Tapi dua pucuk senjata itu harus segera kembali menyangkut keamanan dan ketertiban di daerah.

Dia menyampaikan beberapa alternatif yang bisa digunakan terkait rencana penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM. Pertama, negosiasi dilakukan pihak Gereja yang difasilitasi Polri. Kedua, tetap dilakukan penyisiran sesuai aturan diperbolehkan. Tapi pihak Gereja atau Komnas HAM Perwakilan Papua diikutsertakan untuk menghindari kekerasan, penyiksaan terhadap warga sipil dan lain lain. “Apabila mereka ikut pasti lebih terjamin,” katanya.

Ketiga, pihak Gereja tak boleh menghalangi John Yogi diproses hukum karena siapapun warga negara mempunyai kedudukan sama dihadapan hukum agar orang juga jera melakukan tindak pidana.
“Kalau tak dilakukan tindakan hukum maka orang akan seenaknya sedikit sedikit melakukan negosiasi padahal pidana itu tak ada negosiasi,” tukasnya.

Terpisah, Angota Komisi C DPRP Albert Bolang SH menegaskan, pihaknya menentang tindakan polisi yang melakukan penyisiran. Pasalnya, hukum di Indonesia tak mengenal adanya penyisiran. Kata kata penyisiran yang kini menjadi bahasa bahasa yang seolah olah gampang dibuat itu sebenarnya mengundang ketakutan kepada masyarakat karena traumatik masyarakat di daerah Pegunungan cukup besar dengan kata kata penyisiran.

Alangkah eloknya, urai pakar hukum ini, apabila tak dilakukan penyisiran, tapi kembalikan kepada aturan hukum. Kalau ada pelaku tindak pidana silakan dikeluarkan surat penangkapan dan kemudian bisa melakukan penangkapan terhadap siapa pelaku tindak pidana karena pelaku tindakan pidana itu tanggungjawabnya adalah orang perorangan bukan dikolektifkan. Sehingga harus ada bahasa yang enak didengar dan tak membuat masyarakat terkungkung dari bahasa yang menakutkan itu. “Di wilayah Pegunungan sudah traumatik terhadap kata kata yang sifatnya akan melibatkan seluruh masyarakat disana,” ungkapnnya. “Kalaupun polisi mengambil langkah ambilah langkah hukum misalnya dijadikan tersangka kemudian kalau dia sudah tertangkap jadikanlah dia terdakwa dan dihukum sesuai aturan hukum.” (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 08 September 2011 00:11

September 8, 2011 2

Pelaku Skenario Dimaksud KNPB, Aparat TNI/Polri

JAYAPURA—Klaim yang disampaikan Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni bahwa munculnya serangkaian aksi kekerasan dan penembakan di Papua dan Jayapura khususnya hingga merengut nyawa manusia baik warga sipil maupun aparat TNI/Polri bahkan menjurus ke isu SARA diklaim sebagai suatu skenario pihak pihak tertentu mendapat tanggapan dari Anggota Komisi A DPRP dr Johanes Sumarto ketika dihubungi diruang kerjanya, Kamis (8/9). Dia menegaskan, peristiwa kekerasan dan penembakan disejumlah wilayah di Provinsi Papua dan Kota Jayapura adalah suatu tindak pidana kriminal oleh warga yang mungkin kurang sadar atau dilakukan warga yang kesejahteraannya belum cukup.

Karena itu, tambahnya, pihaknya menyarankan kepada KNPB apabila belum ada bukti bukti yang pasti menyangkut klaim tersebut jangan menebak-nebak yang pada akhirnya menimbulkan masalah.

Meskipun tak menyebut dengan jelas pihak yang diklaim melakukan skenario serangkaian aksi kekerasan dan penembakan, tapi pihaknya mengatakan bahwa yang dimaksud skenario itu dilakukan aparat TNI/Polri. Hanya saja KNPB tak berani terus terang pihak pihak yang melakukan skenario itu.

“Apabila belum ada bukti yang mengarah pada pelaku jangan ngomong dan menduga-duga serta menebak-nebak pelakunya,” tandasnya.

“Kami juga tak pernah menebak bahwa pihak yang membuat kekerasan itu disuruh siapa kah atau apakah kami tak menebak tapi menunggu saja hasil pemeriksaan aparat polisi. Dengan begitu maka kita akan saling menjaga,” ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya sebetulnya bangga dengan KNPB karena memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, aktif organisasi, peka terhadap aspirasi masyarakat. Tapi hendaknya jangan menimbulkan saling curiga, mengira-ngira yang tak betul.

Apalagi mengatakan serangkaian aksi kekerasan dan penembakan yang dilakukan agar dana operasi pengamanan segera dicairkan. Pasalnya, dana cair itu dana itu setiap aparat itu sudah ada dananya. Ada kejadian ataupun tidak tetap dana itu ada untuk kegiatan.

“Kalau tak ada kejadian ya untuk menjaga keamanan. Kalau ada kejadian ya untuk mencari siapa pelakunya bukan mencari cari alasan ataupun kegiatan,” tukasnya. (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 08 September 2011 23:43

September 8, 2011 0

MRP Gugat Pengesahan Kantor MRPPB ke PTUN

Jayapura-Majelis Rakyat Papua (MRP) menggugat keputusan Gubernur Papua Barat tentang pengesahan kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) tertanggal 14 Juni 2011 nomor 161/101/VI.2011 di PTUN.

Gugatan tersebut resmi didaftarakan di PTUN pada pukul 10 pagi 8/9 dengan nomor pendaftaran 38/G.TUN/2011/PTUN.JPR. Hal tersebut disampaikan Tina Kogoya, koordinator tim penggugat dari gabungan anggota MRP dan MRPB dalam jumpa pers Kamis (8/9) di Prima Garden Abepura. Tina mengatakan “atas kesepakatan bersama antara anggota MRP dan MRPB kami mendaftar gugatan di PTUN,”katanya.

Lebih lanjut Tina mengatakan, “sesuai dengan amanat undang-undang otonomi khusus bahwa lembaga MRP adalah lembaga kultur dan lembaga kultur di Papua hanya satu, sehingga kalau belakangan ini kebijakan pemerintah diluar dari rel undang-undang otonomi khusus sperti ini, maka masyarakat papua merasa dirugikan, untuk itu kami yang sementara menduduki lembaga kultur atas kepercayaan masyarakat ini punya hak atas nama masyarakat menggugat guna mencerakan otonomi khusus yang sebenarnya,”katanya.

Ditambakannya lagi “dalam pembahasan tatip, kami sudah sepakati bahwa MRP di Papua satu dan di dalamnya ada tiga pimpinan yaitu ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 kemudian sesuai dengan tatip secara terbuka dan aklamasi sudah adakan pemilihan untuk memili tiga pimpinan dan hal itu sudah terlaksana bahwa dapat terpilih Ibu Ola Woramuri, Timotius Murip dan Herman Saud.

Menurutnya karena MRP sebagai lembaga kultur yang dibentuk sesuai amanat undang-undang otonomi kuhusus satu di Papua.

“Untuk itu kami juga menolak tegas kepentingan sekelompok orang membentuk MRP-MRP baru, kami bukan mengabaikan surat keputusan menteri dalam negeri tetapi, menteri dalam negeri melihat karena ada permintaan pemerintah daerah, sehingga kami berharap pemerintah daerah papua barat secara jeli melihat undang-undang otonomi khusus yang sebenarnya,”katanya. (CR 31/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 08 September 2011 23:43

September 8, 2011 0

Keaslian Orang Papua Jadi Fokus

JAYAPURA—Keaslian orang Papua sebagaimana diamanatkan UU No 21 Tahun 201 atau UU Otsus bahwa gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua harus orang asli Papua yang belakangan ini ramai diperdebatkan, menjadi fokus konsultasi publik Badan Legislasi (Baleg) DPRP di 4 wilayah di Provinsi Papua dalam pekan terakhir ini masing-masing Timika, Merauke, Biak dan Wamena. Pasalnya, konsultasi publik ini dalam rangka meminta masukan masyarakat untuk menyempurnakan Raperdasus Pilgub.

Demikian disampaikan Ketua Pansus Pilgub DPRP Ruben Magay usai rapat pembahasan Raperdasus Pilgub di Kantor DPRP, Jayapura, Kamis (8/9).

Dia mengatakan, masalah masalah krusial lainnya yang dibicarakan dalam konsultasi publik tersebut antara lain menyangkut masa jabatan gubernur bagi kandidat yang sudah dua kali memegang jabatan apakah memungkinkan untuk ketiga kalinya, kewenangan penyelenggara Pemilukada antara DPRP dan KPU, Calon Gubernur dari jalur independen yang telah mendaftar di KPU.

Menurunya, DPRP mempunyai kewenangan untuk proses pendaftaran pencalonan dan proses verifikasi administrasi calon, mengajukan usulan kepada MRP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

Terkait tahapan verifikasi faktual pasangan calon gubernur perorangan (independen) pihaknya sudah menyerahkan kepada KPU selanjutnya KPU menyerahkan kepada DPRP. Setelah itu diplenokan di DPRP untuk calon calon yang lolos verifikasi.

“Jadi DPRP yang menentukan verifikasi pasangan calon mana yang lolos dan mana yang tak lolos verifikasi baik dari partai politik maupun perseorangan,” katanya.

Kata dia, setelah disahkan diserahkan kepada KPU untuk pencabutan No Urut peserta Pemilukada serta melaksanakan seluruh proses pemilihan dan penetapan pasangan calon gubernur.

Wakil Ketua Baleg DPRP Albert Bolang menandaskan menyangkut dua kali masa jabatan gubernur dinyatakan secara tegas dalam Raperdasus Pilgub ini.

“Jadi tak ada kata berturut turut. Pokoknya dia sudah menjabat gubernur sebanyak dua kali tak punya peluang lagi untuk maju ketiga kalinya,” imbuhnya.

Menurut dia, konsultasi publik di 4 wilayah di Provinsi Papua. Kemudian merampungkan hasil konsultasi publik pihaknya akan melakukan konsultasi publik di Jakarta pada pekan depan sekaligus menggelar pleno Baleg DPRP.

Selanjutnya melakukan pertemuan dengan eksekutif menyangkut kesepakatan bersama hasil pembahasan di Baleg DPRP dan eksekutif. Tahap akhir kesepakatan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPRP dan bersama Badan Musyawarah DPRP menetapkan jadwal paripurna. Didalam proses paripurna ada paripurna lanjutan, paripurna pembahasan di Fraksi DPRP, jawaban gubernur, tanggapan akhir Fraksi DPRP dan ditetapkan sebagai Perdasus Pilgub. (mdc/don/l03)

http://bintangpapua.com, Kamis, 08 September 2011 23:43

September 8, 2011 0

Komnas HAM Kumpulkan Data

JAYAPURA – Meskipun penahanannya sudah dilepas, namun proses penangkapan 15 orang di kawasan Skayland pada 31 Agustus lalu oleh aparat gabungan TNI dan Polri, yang kemudian 13 diantaranya dilepas, masih tetap menjadi perhatian serius Komnas HAM Perwakilan Papua. Hal itu setelah Komnas HAM menerima pengaduan dari keluarga Korban. “Perkembangan kasus 31 Agustus itu sedang dalam pemantauan, kami mengikutinya dari sejak peristiwa terjadi hingga sekarang,” ungkap Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Mathius Murib saat ditemui Bintang Papua di Waena, Kamis (8/9).

Menurutnya, ada yang menarik dalam proses penggrebekan dan penangkapan hingga pembebasan 13 diantaranya. “Menariknya tidak prosedural, ada penyiksaan, bahkan yang lebih ngeri itu ada anak sekitar 7 atau 8 tahun yang ternyata diculik pada waktu itu,” jelasnya. Sejak mendapat pengaduan dari keluarga korban, dikatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan. “Sejak peristiwa itu kami sudah mendapat pengaduan dari korban, dan kami sedang memantau sampai sekarang,” jelansya.

Dikatakan, dalam beberapa hari ke depan, hasil pemantauan dan pengumpulan data telah selesai. “Hasilnya belum bisa diungkapkan. Dalam beberapa hari ke depan mudah-mudahan selesai,” jelasnya lagi.

Disinggung tentang klaim KNPB bahwa ada rekayasa dalam sejumlah peristiwa yang terjadi di Papua dan khususnya di Kota Jayapura, menurutnya harus melalui pembuktian secara hukum. “Untuk mengarah ke pembuktian itu siapapun boleh memberikan pendapat, tapi hendaknya berdasarkan investigasi yang benar-benar, sehingga hasil investigasi itu bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Menurutnya, jika telah dilakukan investigasi, baru diketahui hasilnya. “Harusnya klaim bahwa siapa yang harus bertangungjawab, ini motifnya, ini rekayasa atau bukan. Semestinya begitu (berdasarkan data akurat). Kalau mau buat pernyataan saja boleh, itu hak, tetapi semestinya melalui prosedur yang baik,” ujarnya lagi.

Sedangkan saat disinggung apakah belum ada investigasi secara menyeluruh, dikatakan bahwa hal itu merupakan masalah tersendiri. Karena kejadian yang beruntun dan hamper setiap hari ada kasus yang harus ditangani polisi.

“Itu yang masalah kita. Seperti diakui oleh polisi bahwa kita kewalahan, insiden terjadi setiap hari, bahkan satu orang bisa lebih dari satu kasus. Dalam kondisi seperti itu, siapapun sebagai manusia biasa terbatas. Polisi ka, LSM ka, Komnas HAM ka, itu terbatas. Akan tetapi apapun alasannya peristiwa itu harus diungkap dan proses pengungkapannya kewenangannya lebih besar ke Polisi,” ungkapnya.

Saat ditanya tentang apakah Komnas HAM juga berupaya melakukan investigasi, dikatakan bahwa pihaknya terkendala oleh batasan kewenangan. “Prosedurnya harus ada pengaduan resmi. Kedua advis yang terbatas, sehingga kita hanya memantau, dan merekomendasikan,” hanya itu.

Sementara proses penegakan hukum hingga pengungkapan adalah menjadi tanggungjawab Polisi. Sedangkan terkait peran pemerintah, menurutnya sat ini eksekutif maupun legislative terkesan masih diam.

“Jadi selama ini yang sibuk itu NGO, gereja, Komanas HAM, Polisi, tapi elit politik ini diam saja. Ada beberapa kali mereka buat pernyataan. Yang dibutuhkan kan bukan hanya pernyataan-pernyataan. Tapi bisa mengunakan sesuai kewenangan untuk bertindak dalam merubah situasi untuk lebih baik. Itu fungsi legislasinya kan ada di DPR. DPR bisa menggunakan kewenangan itu,” jelasnya.(aj/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 08 September 2011 23:43

September 8, 2011 0

Tidak Benar Penyisiran Resahkan Masyarakat

JAYAPURA [PAPOS] – Kepolisian Daerah [Polda] Papua membantah secara tegas isu bahwa penyisiran gabungan TNI-Polri di kabupaten Paniai meresahkan masyarakat, Papua Pos edisi Rabu [7/9].

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat [Humas] Polda Papua, Komisari Besar Polisi, Wachyono ketika dikonfirmasi Papua Pos lewat telepon selularnya, Rabu [7/9].’’Isu penyisiran meresahkan masyarakat Paniai, itu tidak benar. Sebab TNI-Polri melakukan penyisiran adalah untuk mencari dua senjata yang dirampas oleh kelompok kriminalitas berapa minggu lalu,” ujar Kabid Humas.

Menurut Kabid Humas, apakah benar isu penyisiran meresahkan masyarakat harus di cek dulu ke lokasi kejadian, tidak bisa hanya menerima informasi sepihak. “Penyisiran yang dilakukan TNI-Polri ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti masyarakat atau membuat supaya mereka panik hingga mereka tidak melakukan aktifitas, tetapi penyisiran dilakukan untuk menangkap pelaku perampasan senjata anggota Polri, itu saja,” tegasnya.

Justru kata dia, keberadaan TNI-Polri di Paniai disambut hangat oleh masyarakat. Masyarakat malah senang dan merasa tenang ketika TNI-Polri bersama warga. Demikian juga saat dilakukan penyisiran situasi di Kabupaten Pania berjalan aman dan tidak ada kepanikan.

Jika memang kata Kabid Humas penyisiran meresahkan masyarakat seyogianya disampaikan ke Kapolres. ‘’Justru saya jadi bertanya keresahan masyarakat itu bagaimana dan seperti apa,’’ imbuhnya.

Untuk itu, dia menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprofokasi oleh adanya isu-isu yang tidak bertanggungjawab. Bila memang ada informasi yang dapat mengancam nyawa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab agar segera disampaikan kepada petugas atau aparat kemanan untuk segera ditindaklanjuti.

Ketika disinggung apakah sudah ada titik terang pelaku perampasan senjata milik polri itu. Kabid Humas mengakui bahwa pelaku belum ditemukan. “ Pelaku akan tetap kita kejar dengan melakukan penyisiran guna menangkap pelaku, tetapi bukan untuk meresahkan masyarakat,” jelasnya. [loy]

Written by Loy/Papos
Thursday, 08 September 2011 00:00

September 8, 2011 1