Ada yang Tidak Senang Papua Damai

JAYAPURA [PAPOS] – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr.Drs.Syamsul Arief Rivai, MS mengajak kepada seluruh masyarakat Papua untuk tetap memelihara ketertiban dan menjaga keamanan di Papua, terutama untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016. Lantaran ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang tidak menginginkan tanah Papua damai.

“Kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua, mari kita semua pelihara ketertiban dan keamanan di Papua, terutama dalam menghadapi Pemilihan Gubernur yang akan datang,” ujar Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr.Drs.Syamsul Arief Rivai, MS kepada wartawan di Gedung Negara, belum lama ini.

Menurut Syamsul Arief Rivai, keamanan yang kondusif di Papua perlu terus dijaga dan dipertahankan. Kemanan ini bisa terwujud tentunya dengan pengendalian diri, sabar dan tidak mudah terprovokasi dalam menjelang pekansaaan dalam menghadapi persiapan Pemilihan Gubernur.“Ya, kita berharap pemilihan Gubernur yang defenitif dapat terlaksanan secepatnya sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU,” tandasnya.

Dikatakan, gangguan keamanan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, merupakan perbuatan orang-orang tidak bertanggungjawab, mereka tidak suka suka apabila Papua damai. Nah, pada saat kedamaian dipelihara, pada saat itupula mereka mencoba melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di tanah Papua.

Namun demikian kata dia, hal-hal seperti itu pasti akan dihadang sendiri oleh-oleh saudara-saudara kita sendiri. ‘’Apakah itu pihak keamanan maupun saudara-saudara saya dari non muslim pasti ikut memelihara keamanan dan ketertiban Papua,”tuturnya.

Jadi pelaku tidak hanya berhadapan dengan aparat keamanan, tetapi juga akan berhadapan dengan seluruh rakyat Papua. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Papua, tanpa kecuali agar terus menjaga, memelihara dan menciptakan ketertiban dan keamanan di tanah Papua yang kita cintai ini.

“Mereka tidak suka melihat orang damai. Untuk itu, mereka akan selalu berupaya melakukan keributan-keributan. Nah pada saat damai, mereka akan mencoba mengganggu kedamaian itu,” tukasnya.[tho]

Written by Tho/Papos
Thursday, 08 September 2011 00:00

September 8, 2011 0

Masalah Puncak Tidak Bisa Dibiarkan Berlarut-larut

JAYAPURA [PAPOS] – Anggota DPR-RI asal pemilihan provinsi Papua Diaz Gwijangge mengaku prihatin atas terjadinya pertikaian masyarakat dua kubu pada saat pendaftaran calon Bupati Puncak periode 2011-2016 belum lama ini. Dengan adanya kejadian para pemimpin daerah baik kabupaten dan provinsi duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut nyawa manusia,” ujar Diaz kepada wartawan di rumah makan Rempah-Rempah Abepura, Rabu [7/9].

Terjadinya aksi kerusuhan ini menurut politisi ulung Demokrat ini merupakan sesuatu yang sangat memalukan karena tidak mencerminkan Papua sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Pemilukada adalah salah satu angenda penting nasional yang harus disukseskan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah maupun provinsi dan pusat untuk menyikapi konflik yang terjadi di Kabupaten Puncak dengan serius.

Kerusuhan disebabkan oleh para pendukung kedua kandidat, bukan masalah pribadi. Ini masalah Pemilihan kepala daerah dan merupakan skala nasional. Untuk itu ini menjadi masalah kita bersama baik di daerah maupun di provinsi.

“Saya sebagai wakil rakyat Papua yang duduk sebagai anggota DPR-RI merasa prihatin terhadap tindakan pembunuhan secara masal. Ini menurut saya masuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM],” terangnya.

Aksi ini menurutnya, bukan masalah perang antar suku yang nantinya dapat diselesaikan secara adat. Artinya, persoalan ini bukan diselesaikan di para-para adat, kemudian dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai dengan berbagai simbol seperti bakar batu maupun ‘patah panah’. Namun ini lebih kepada kepentingan kelompok. Oleh karean itu, ia mengharapkan para pemimpin daerah diantaranya, kepala daerah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua, Muspida, Kapolda Papua, DPRP Provinsi Papua maupun kabupaten serta berbagai element untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

Lanjutnya, secara organisasi, partai politik itu tidak berdiri sendiri-sendiri baik itu di DPC, DPD maupun di tingkap DPP. “Ini merupakan suatu mata rantai yang dipimpin langsung dari pusat, jadi segala sesuatu untuk masalah keputusan untuk menentukan partai tersebut berada pada calon mana itu ditentukan oleh pusat. Tinggal bagaimana tingkat koordinasi antara pengurus DPP, DPD hingga ke DPC,” terangnya.

Jadi menurut Diaz Gwijangge, koordinasi yang dibangun dalam tubuh partai tersebut kurang baik sehingga terjadi dualisme keputusan untuk memilih bakal calon tersebut. Untuk itu, disini yang harus berperan penting adalah pihak KPUD Kabupaten maupun di Provinsi untuk melakukan verifikasi berkas para calon. [roy]

Written by Roy/Papos
Thursday, 08 September 2011 00:00

September 8, 2011 0

Tidak Benar Penyisiran Resahkan Masyarakat

JAYAPURA [PAPOS] – Kepolisian Daerah [Polda] Papua membantah secara tegas isu bahwa penyisiran gabungan TNI-Polri di kabupaten Paniai meresahkan masyarakat, Papua Pos edisi Rabu [7/9].

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat [Humas] Polda Papua, Komisari Besar Polisi, Wachyono ketika dikonfirmasi Papua Pos lewat telepon selularnya, Rabu [7/9].’’Isu penyisiran meresahkan masyarakat Paniai, itu tidak benar. Sebab TNI-Polri melakukan penyisiran adalah untuk mencari dua senjata yang dirampas oleh kelompok kriminalitas berapa minggu lalu,” ujar Kabid Humas.

Menurut Kabid Humas, apakah benar isu penyisiran meresahkan masyarakat harus di cek dulu ke lokasi kejadian, tidak bisa hanya menerima informasi sepihak. “Penyisiran yang dilakukan TNI-Polri ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti masyarakat atau membuat supaya mereka panik hingga mereka tidak melakukan aktifitas, tetapi penyisiran dilakukan untuk menangkap pelaku perampasan senjata anggota Polri, itu saja,” tegasnya.

Justru kata dia, keberadaan TNI-Polri di Paniai disambut hangat oleh masyarakat. Masyarakat malah senang dan merasa tenang ketika TNI-Polri bersama warga. Demikian juga saat dilakukan penyisiran situasi di Kabupaten Pania berjalan aman dan tidak ada kepanikan.

Jika memang kata Kabid Humas penyisiran meresahkan masyarakat seyogianya disampaikan ke Kapolres. ‘’Justru saya jadi bertanya keresahan masyarakat itu bagaimana dan seperti apa,’’ imbuhnya.

Untuk itu, dia menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprofokasi oleh adanya isu-isu yang tidak bertanggungjawab. Bila memang ada informasi yang dapat mengancam nyawa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab agar segera disampaikan kepada petugas atau aparat kemanan untuk segera ditindaklanjuti.

Ketika disinggung apakah sudah ada titik terang pelaku perampasan senjata milik polri itu. Kabid Humas mengakui bahwa pelaku belum ditemukan. “ Pelaku akan tetap kita kejar dengan melakukan penyisiran guna menangkap pelaku, tetapi bukan untuk meresahkan masyarakat,” jelasnya. [loy]

Written by Loy/Papos
Thursday, 08 September 2011 00:00

September 8, 2011 0

BAPA – ANAK INI HARUS TNGGALKAN ANAK ISTRI DI KAMPUNG DAN HARUS MENGUNGSI KEHUTAN

“Dua orang (Ferdinan Tekege dan Siprianus Tekege) ini harus di tangkap, disiksa dan dibunuh atau di kubur hidup-hidup, karena mereka dua adalah TPN/OPM yang dengan bebasnya ke sana – ke mari di kota Enaro”. Pernyataan ini adalah sebuah sms yang dikirim oleh seorang pimpinan polisi di Paniai kepada seorang kepala dinas di Paniai. Ternyata kedua orang yang nama dan identitas lengkap yang tertera dalam sms tersebut sudah dikenal baik oleh kepala dinas itu dan rupanya mereka adalah bapak serta anak laki-lakinya yang pertama. Bapaknya adalah Ferdinan Tekege, seorang pegawai di Enarotali dan Siprianus Tekege adalah anak laki-laki pertama dari bapak Ferdinan Tekege. Anaknya baru diangkat pegawai, namun belum keluar SK-nya.

Segera menutup sms-nya dan pencet nomor HP dari kedua bapak-anak itu, langsung menghubunginya kepada mereka berdua. Namun, ternyata mereka dua tidak ada di sekitar kota Enarotali – Paniai, melainkan ada di kampung. Maklum, situasi keamanan pada tanggal 17/08-11 di sekitar kota Madi dan Enarotali, membuat masyarakat semua harus mengungsi ke kampung-kampung untuk menyelamatkan diri dan keluarganya di sana. Kepala dinas itu dengan tergesa-gesa mencari orang yang akan pergi ke kampung kedua bapak-anak itu berada dan menyampaikan infomasi itu kepada mereka dua.

Pada 17/08-2011, pukul 16.15 itu, orang yang membawa berita itu tiba dengan selamat di kediaman bapak-anak tersebut. Berita itu segera di sampaikannya dengan menyodorkan sepotong kertas kepada mereka berdua. Untuk meyakinkan kepada mereka dua, kepala dinas itu selain mengirim berita, isi sms-nya ditulis di atas kertas dengan tanda tangan sendiri kepada mereka dua. Isi sms yang ditulis kembali di atas kertas oleh kepala dinas itu dibaca dengan suara lantang oleh bapaknya di hadapan semua anggota keluarga. Suasana isa tangis pun tercipta di sana stelah bapaknya membaca sepucuk surat dari kepala dinas yang dialamatkan kepada bapak dan anak laki-laki pertama tersebut.

Setelah menanggis, pada kemarin sore itu juga bapak-anak langsung pamit sama keluarganya dan meninggalkan kampung halaman serta segalanya lalu mengungsi ke hutan. Tahan dingin, hujan dan lapar, sepanjang malam dan sepanjang hari ini mereka dua ada di hutan sampai berita ini diturunkan.

“Sobat; sekarang (siang, 18/08-2011) ini kami dua ada sedang menderita kelaparan, perut kami kosong; dari kemarin kami kami dua tidak makan – minum sampai detik ini. Namun demikian, bapak sedang mempersiakan kayu buah untuk buat pondok. Aku, karena lapar, aku hanya duduk di atas kayu sambil mengusir nyamuk-nyamuk hutan yang memngigit kami kulitku. Aku ingin pulang ke rumah, bertemu dengan sanak saudara di sana, namun kenapa semuanya ini terjadi pada kami berdua”, nada rindu bercampun kecewa Sipri dari hutan MIYEIDA melalu via telpon kepada aku pada 11.46 waktu Papua.

“Aku bersama bapakku hanya selalu mengurus ternak sapi kami, mencari nafka keluarga dengan susah payah. Tapi, hanya masalah kecil di kampung orang sekampungnya (Kampung Epouto) pergi lapor kepada pihak polisi bahwa bapak-anak itu adalah masuk dalam anggota Yogi di Eduda. Mereka katakan itu karena mereka iri hati atas sapi kami ada di kampung Epouto – Distrik Yatamo – Kabupaten Paniai. Dan, kami dua lari kehutan ini karena kemarin situasi di Enaro – Madi tidak kondusif, maka jangan sampai sesuatu yang tidak diinginkan menimpa kepada kami berdua dari pihak keamanan yang mempercayai omongan orang tetang kami dua kepada mereka, maka kami dua harus mengungsi ke hutan untuk mencari keselamat diri. Jadi, aku sendiri tidak tahu kapan kami dua akan kmbali ke kampung untuk berjumpa dengan keluarga di sana dan melanjutkan hidup kami di kampung”; Sipri, menambahkannya.

Di kampung ada banyak masalah yang perlu diselesaikan secara keluarga. Namun, banyak orang yang tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu secara keluarga, tapi demi mencari sepontong rokok mencari pihak ketiga, biar masalah itu tambah rumit. Mereka melaporkan kepada pihak ketiga dengan bahasa yang bukan-bukan. Dan, pihak ketiga-pun mempercayai omongan itu dan mencari orang tersebut dengan menyebarkan kata/pernyataan yang membuat masyarakat kampung panik dan takut. Seperti yang sedang dilanda oleh bapak Ferdinan dan Saudara Siprianus anaknya itu.

Kami beritahu kepada pihak kepolisian indonesia bahwa yang namanya POLISI maupun TNI adalah keamanan / pelindung masyarakat, bukan pecandu masyarakat. Oleh karena itu, janganlah membuat masyarakat tidak tenang – hidup gelisa dan takut dengan segala kata terror dan intimidasi itu. Berilah kedamaian, ketenagan kepada masyarakat, biar dalam suana aman merekapun mengejar hidup harmonis yang mereka dambahkan.

Kepada pimpinan kepolisian Indonesia di Paniai, segera menarik kembali kata terror dan intimidasi yang kemarin dikeluarkan untuk bapak Ferdinan Tekege dan Siprianus Tekege itu. Mereka dua adalah kepala keluarga dari keluarga mereka. Kalau terjadi apa-apa sama mereka dua, apakah pihak kepolisian daerah Paniai menjamin kehidupan keluarga mereka di kampung? Apa yang dilaporkan orang kepada pihak kepolisian tentang mereka dua itu tidak benar. Hari-harinya mereka itu, selalu mengurus nafka keluarga saja. Jadi, kami minta segera tarik kembali pernyataan terror yang disebarkan itu dan segera menghentikan pengejarannya kepada mereka dua. Mereka dua itu masyarakat biasa, mereka bukan orang seperti yang dilaporkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jwab itu. Mereka dipolisikan oleh orang sekampungnya hanya karena iri hati saja, bukan karena masalah lain.

SUMBER CERITA

September 6, 2011 0

JDP Segera Gagas Konsultasi Publik Orang Pendatang di Papua

JAYAPURA- Koordinator Jaringan Damai Papua( JDP),Pastor Neles Tebay mengungkapkan, untuk segera mewujudkan Papua Tanah Damai, dibutuhkan keterlibatan bersama antara semua aktor di masyarakat Papua, eksekutif, legislatif hingga aktor TPN- OPM. Bahkan Orang Papua di luar Negeri, meski dimintai juga pendapatnya tentang bagaimana mewujudkan Papua Tanah Damai. Selain itu, keterlibatan 9 aktor diantaranya, Polisi, TNI dan media merupakan aktor yang dianggap mesti dilibatkan dalam mewujudkan Papua Tanah Damai. Dengan demikian 9 aktor ini setelah dilibatkan, akan memberikan sumbangan yang khas, spesifik, khusus.” Saya pikir untuk mewujudkan Papua Tanah Damai, “kita perlu perjuangkan”,” ujar Neles.

Keterangan Neles Tebay itu disampaikannya kepada Wartawan dalam sebuah Diskusi tentang upaya upaya mengatasi kekerasan oleh Aparat Kepolisian Polda Papua dan Kodam XVII/ Cenderawasih, yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, pekan kemarin.

Neles Tebay mengungkapkan, Jaringan Damai Papua ( JDP)akan membuat konsultasi publik untuk kelompok kedua, yakni warga negara Indonesia di Tanah Papua. “Ini yang akan kami dorong kedepan, dan kami akan mendekati 10 aktor untuk memberikan pikiran mereka terkait indikator membangun Damai di Papua lintas sektor, Politik, Hukum dan HAM, ekonomi serta sektor strategis lainya, termasuk masalah lingkungan,” ungkapnya.

Kehadiran 9 aktor ditambah media sebagai aktor kesepuluh, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikirannya dalam mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam Konsultasi Publik, khusus orang Indonesia di Papua atau para pendatang di Tanah Papua, setelah konferensi pertama yang menghimpun semua orang asli Papua digelar, maka konsultasi dengan para Pendatang di Papua merupakan konsultasi publik kedua yang akan segera digelar pula.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Wahyono mengungkapkan, untuk membangun Damai di Papua, kita sangat membutuhkan media, sebab media akan membantu menginformasikan segala hal termasuk suasana keamanan, Kedamaian diPapua.

Wahyono mengigatkan agar media tidak selalu mengekpos masalah kekerasan melulu, apalagi kondisi berdarah darah, sebab hal itu akan terpatri di pikiran masyarakat. Maka yang dicari masyarakat kekerasan saja
“ Kalau boleh jangan kekerasanlah, jangan yang mengerikanlah”, ujarnya kepada Wartawan di Hotel Aston Sabtu,(27/8)pekan kemarin. Dirinya mencontohkan, penanyangan media luar negeri yang tak pernah menayangkan kondisi kekerasan fisik dengan leher terpotong misalnya, diluar negeri hal seperti itu, tidak ada, katanya. Kedepan funsi media sangat penting sekali dalam mewujudkan suasana Damai. Ia menambahkan, “ kita yang katanya bangsa beradab, kok yang disuguhkan kepada masyarakat yang berdarah darah, saya rasa hal itu kurang sempurna, untuk itu dirinya berharap kedepan media begitu penting, pesannya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa sistim Keamanan Lingkungan seperti Pos Kambling perlu diaktifkan kembali di Kota Jayapura sebab Pos Kambling sangat membantu masyarakat untuk menjaga Keamanan dan masayarakat juga terlibat didalam menjaga kemanan tersebut.

Hal itu diungkapkannya sehubungan dengan kondisi Keamanan di Kota Jayapura. Menanggapi perlunya Pos Kamling, Kombes Pol Wahyono memastikan pembicaan kearah itu akan dilakukan Pihak Polda melalui Bina Mitra dengan Wali Kota Jayapura.( Ven/don/l03)

BitangPapua.com, Jumat, 02 September 2011 17:10

September 2, 2011 1

Aparat Dinilai Salah Tangkap

JAYAPURA- Sementara itu, Socratez Sofyan Yoman dalam press releasenya yang diterima Bintang Papua menilai penangkapan yang dilakukan aparat gabungan TNI/Polri pada tanggal 31 Agustus 2011, salah sasaran, sebab yang ditangkap adalah masyarakat sipil yang ditangkap bukan pelaku pembakaran mobil di Skyline pada 6 Juli 2011 dan pelaku pembunuhan masyarakat sipil di Nafri, 1 Agustus 2011. “ Ini upaya-upaya aparat Negara untuk mengintimidasi, meng-kriminalisasi Gereja Baptis Papua yang selama ini dengan konsisten dan konseskwen menyuarakan penderitaan umat dan melawan kekerasan dan ketidakadilan di Tanah Papua. Kami sudah bertemu dengan dua orang yang ditahan pada tanggal 31 Agustus 2011 di ruang tahanan Polresta Jayapura dan mereka yang disangkakan pelaku ini mengaku kepada saya bahwa mereka tidak terlibat dan mereka dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku. Tetapi, kami dari pihak Gereja tidak mau membuka semua laporan kami dan kami akan mengumumkan laporan kami secara resmi kepada publik minggu depan,jelasnya.

Pertanyaan kami adalah apakah dua orang yang dipaksa mengaku pelaku ini mempunyai kemampuan untuk membunuh empat orang dan melukai hampir delapan orang di Nafri pada 1 Agustus 2011? Bagaimana penyerangan dan pembunuhan dengan teknik yang cepat dan rapi itu dilakukan oleh dua orang sipil ini? Logikanya ialah dua orang ini bisa ditangkap oleh banyak orang penumpang yang ada di dalam mobil waktu penyerangan itu? Tidak susah dari banyak orang penumpang itu untuk menghadapi dua orang ini?

Saya sampaikan kepada aparat keamanan mencari dan menangkap pelaku yang sesungguhya. Orang Tak dikenal (OTK) itu harus dicari dan ditangkap bukan rakyat kecil yang dikambinghitamkan. Sandiwara dan rekayasa seperti ini harus dihentikan, karena hanya menghancurkan wibawa Pemerintah dan aparat keamanan itu sendiri di mata publik Indonesia dan masyarakat Internasional. Aparat telah gagal mengayomi rakyatnya. Aparat keamanan sedang berperang melawan rakyatnya sendiri. Aparat keamanan sedang berperang dengan OTK. OTK itu siapa? OTK itu dari mana? OTK itu ada di mana?

Saya juga sangat heran kepada perilaku aparat keamanan. Bagaimana datang menangkap masyarakat sipil dengan perlengkapan senjata lengkap. Dan yang paling menakutkan adalah dua mobil datang dengan orang-orang memakai topeng. Maksud apa dan mengapa harus memakai topeng? Apakah yang menggunakan topeng ini bisa dikategorikan Orang-Orang Tak di Kenal (OTK) itu???

Perilaku aparat yang sangat tidak terpuji. Sikap yang sangat memalukan. Maaf, Anda sekalian, aparat keamanan, Anda tidak akan menghentikan suara Gereja Baptis Papua. Kami tidak sendirian di Tanah ini. Kami tidak sendirian di planet ini. Umat Tuhan di planet ini sedang melihat dan menyaksikan apa yang Anda lakukan di atas Tanah Papua ini.

Kami harap dan kami minta kepada aparat keamanan bebaskan dua orang sipil yang ditahan itu. Jangan menyakiti dan melukai hati nurani umat Tuhan.

Saya menutup press release ini dengan mengutip pengakuan aparat kepolisian bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku.

“Polisi tidak memiliki saksi sehingga kesulitan mengungkap pelaku kekerasan karena tidak ada saksi. Kita mau dapat informasi dari mana kalau tidak ada saksi. Kalau pun ada yang tahu peristiwa tersebut, tapi tidak mau memberikan kesaksiannya karena takut terhadap pelaku. Kita ketahui itu faktor-faktor luar yang menyebabkan pihak kepolisian kewalahan mengungkap pelaku kekerasan beruntun di kota Jaya dua bulan terakhir ini” ( Kabid. Humas Polda Papua, Kombes Polisi Wachyono, 27 Agustus 2011, di Hotel Aston Jayapura).

Aparat keamanan lebih mudah dan gampang menangkap penduduk sipil karena memang misi dan tujuan Pemerintah Indonesia ada di menduduki Papua adalah menjajah secara ekonomi, politik, keamanan dan pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis, terprogram dan struktural.

Kekerasan, Kejahatan dan rekayasa, ketidakadilan, penindasan, diskriminasi dan eksploitasi seperti yang terjadi terhadap umat Tuhan atas nama keamanan Negara di Tanah Papua tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa ditoleransi. Kehormatan dan integritas umat manusia harus dijaga.

Semua pihak, ada di Tanah Papua, kita bersama-sama hidup saling menghormati dan menjaga Papua sebagai rumah kita. Kita harus melawan kekerasan dan ketikadilan. Kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilawan di atas Tanah ini.(*/don/l03)

BintangPapua.com, Jumat, 02 September 2011 17:10

September 2, 2011 1

Penolakan Pihak OPM ‘Dimentahkan’

JAYAPURA—Pernyataan Ketua Dewan Tertinggi Revolusi OPM, Lambertus Pekikir yang menolak Kongres Rakyat Papua III dan cenderung menyepakati Referendum yang dilakukan International Lawyers for West Papua (ILWP) untuk menggugat PEPERA 1969 di Mahkamah Internasional, ditanggapi dingin Penanggungjawab Kongres Rakyat Papua III Selpius Bobbi ketika dihubungi di Jayapura, Jumat (2/9). Dia menegaskan, pihaknya menerima dan menghargai pernyataan yang disampaikannya sebagai bagian dari demokrasi. Tapi Kongres Rakyat Papua III tetap jalan sesuai agenda yakni di Jayapura pada 16-19 Oktober 2011. Pernyataan Lambertus Pekikir tersebut bukan mewakili TPN/OPM. Pasalnya, struktur organisasi TPN/OPM belum tertata rapi. Tapi apabila stukturnya telah ditata rapi dan ternyata Panglima Tertinggi TPN/OPM mengatakan menolak rencana Kongres Rakyat Papua III itu sah sah saja.

Menurutnya, sayap sayap perjuangan dan pergerakan rakyat Papua Barat terdiri dari sayap sipil, sayap diplomasi dan sayap militer. Kongres Rakyat Papua III adalah konsolidasi sipil. Apabila Lambertus Pekikir merasa perjuangan rakyat Papua penting dan bermanfaat bagi masa depan Papua dia juga bisa melakukan konsolidasi diri.

Dia mengatakan, Lambertus Pekikir sejatinya harus memberikan apresiasi bahwa sipil terus berjuang dan bukan diam. “Kami juga tak mengganggu agenda yang mereka usung. Jadi sama sama menghargai agar penegakan kebenaran dan keadilan berjalan secara baik,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum Badan Otorita Adat Sentani Franzalbert Joku menyatakan, rencana menggelar suatu pertemuan akbar dalam bentuk apapun untuk membahas kepentingan masyarakat Papua bukanlah sesuatu hal yang gampang atau bisa dilakukan secara sepihak oleh para kelompok yang mewakili aliran tertentu.

Menurutnya, pertemuan seperti itu bila dipandang perlu harus melibatkan seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku di negara ini dan seizin pemerintah pusat dengan Term of Reference (TOR) dan dasar hukum yang jelas dan minimal disepakati semua pihak.

“Diluar dari ini semuanya akan jadi sia sia dan counter productive bagi siapa saja,” ungkapnya. (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Jumat, 02 September 2011 17:10

September 2, 2011 0

Danny Kogoya Jadi Target

Orang Papua Mengibarkan Bendera Mereka Sendiri, Mengapa Indonesia Terpukul?

Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing saat memberikan keterangan pers

JAYAPURA—Danny Kogoya, yang disebut-sebut sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), kini menjadi target penyergapan aparat. Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing menegaskan, estimasi yang dilakukan pihaknya untuk memburu dan menangkap Danny Kogoya yang kini buron perlahan terkuak pasca penangkapan 21 orang (bukan 13 orang, Red) yang diduga pelaku penembakan di Tanjakan Kampung Nafri, Selasa (2/8) yang menewaskan seorang anggota TNI dan 3 warga sipil, serta pembunuhan terhadap seorang sopir angkutan sekaligus pembakaran kendaraan di Skyland pada 7 Juni 2011. Dari jumlah tersebut 2 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka masing masing EK dan PK melalui operasi Gabungan TNI/Polri di Kampung Horas Gunung Skyland, Jayapura, Selasa (30/8) pukul 05.30 WIT.

Danny Kogoya selama ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Papua. Pasalnya, pada suatu kesempatan ia mengaku sebagai pelaku penembakan di Tanjakan Kampung Nafri.

Demikian Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing ketika menyampaikan keterangan di Aula Cenderawasih, Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (31/8). Kapolda menandaskan, saat diperiksa aparat PK mengaku terlibat aksi penembakan di Kampung Nafri dan pembunuhan seorang sopir taksi dan pembakaran kendaraan di Skyland.
Kapolda menjelaskan, pihaknya telah memeriksa 21 saksi dan menyita sejumlah dokumen. “Tunggu aja nanti kalau ketemu lagi yang berikutnya. Saya baru melangkah,” tandasnya.
Karena itu, lanjutnya, pasca penanggakan 2 pelaku ini dapat mengungkap pelaku pelaku yang lain.
“Kita akan terus melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku yang lain. Saya selalu katakan sabar menunggu,” urainya sembari memohon agar media massa menyampaikan informasi terkait drama penangkapan ini secara obyektif dan positif.

“Dari satu ini mudah mudahan lebih cepat kita menguraikan, sehingga apa apa yang didambahkan masyarakat bisa dilakukan dengan baik.”

Dijelaskan, pihaknya tak mentolerir setiap peristiwa kejahatan yang melibatkan siapapun di Tanah Papua ini, apalagi tindakan melanggar hukum.

Senada dengan itu, Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK menegaskan, Tim Gabungan TNI/Polri berjumlah 115 personil dipimpin Kapolresta Jayapura melakukan operasi pengejaran dan penangkapan terhadap kelompok TPN/OPM di Bukit Skyland yang diduga terlibat aksi penembakan dan kekerasan di Tanjakan Nafri pada 1 Agustus 2011 yang menewaskan 4 orang dan tindakan pidana pembunuhan serta pengrusakan sebuah kendaraan dengan cara dibakar yang terjadi di Tanjakan Skyland pada 7 Juni 2011 yang menewaskan seorang sopir taxi Anselmus Seran.

Dalam operasi tersebut dapat ditangkap salah satu dari 21 pelaku pembunuhan yang terjadi di Tanjakan Kampung Nafri dan pembunuhan di Tanjakan Skyland dengan inisial PK dan EK.

Dikatakan Kapolresta, dalam drama penangkapan tersebut selain barang bukti juga ditemukan dokumen yang jumlahnya sangat besar, tapi dokumen tersebut tak bisa disampaikan karena masih dipelajari. Barang bukti 4 peluru Jenis 12 Chaos yang identik dengan peluru yang digunakan saat insiden penembakan Nafri Jilid II serta sebuah buku diary kepunyaaan Danny Kogoya. (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Jumat, 02 September 2011 17:10

September 2, 2011 1

West Papua movement gains steam

MARK COLVIN: ABC News – It’s been over 40 years since the UN recognised Indonesia’s control over West Papua. But many West Papuans believe that recognition, that that recognition known as the Act of Free Choice, was a sham, and they’ve resisted the Indonesian military ever since.

It’s been a complicated and often ferocious resistance. Human rights groups say that over 400,000 people have been killed. But recently, the independence movement’s been gaining steam. Last month, thousands of West Papuans rallied for independence in the biggest protests in a decade.

Clemens Runawery is a former West Papuan politician, who’s been involved with the independence movement since it began. He’s lived in exile ever since 1969, when Australian officials stopped him leaving Papua New Guinea to press the UN for a fair vote on independence. He spoke to me from Brisbane.

CLEMENS RUNAWERY: The younger generations in Papua are now eagerly and forcefully wanting to get out from Indonesian rule.

MARK COLVIN: So they don’t just want autonomy within Indonesia?

CLEMENS RUNAWERY: They don’t want… Autonomy is not, it was just an appeasement strategy to show to the world ‘well yes we are offering an autonomy to Papuans’. But that is not what we wanted.

You know there are several types of autonomy that we look at. The Bougainville autonomy is coming up, the parliament of PNG have endorsed the referendum that will become in the next two or three years, in 2015. The people in Bougainville will say as to whether to remain within PNG or to cede from PNG.

MARK COLVIN: Do you think that Papuans want to be part of Papua New Guinea or do they want to be a completely independent state of their own; what do they want?

CLEMENS RUNAWERY: They want to be completely independent on their own. Not to be part of Papua New Guinea. But once we are independent West Papuans can forge closer relationship with PNG because we are geographically and culturally one island with one, more or less, cultural identity and position.

MARK COLVIN: The Indonesians have used what they called transmigrasi to change the demographics of Papua; are Papuans, native Papuans likely to be outnumbered?

CLEMENS RUNAWERY: Oh yes. Well there are about 1.7 million indigenous Papuans and about 1.8 million non-Papuans so…

MARK COLVIN: So is it possible they could have a referendum and you would be simply out-voted because of that?

CLEMENS RUNAWERY: Yes, but then we need to define who are to go to the poll? And in our view, in my view, and we’ve been addressing this one quietly, the Indonesians who came after 1963 and born and grow up there, they will not be party to the referendum.

MARK COLVIN: You can imagine that they would be very frightened then that, you say 1.8 million people, that they….

CLEMENS RUNAWERY: Yes …

MARK COLVIN: … might just have their homes taken away and be sent back to Java.

CLEMENS RUNAWERY: No, no, no. When the referendum takes place they will not be taking part with it, only the Melanesians, the Papuans, or Indigenous population will go to the poll. They will have to stay out. But after the referendum they have a choice to decide, either to remain or to go home. It’s up to them, we are not…

MARK COLVIN: Will they have …

CLEMENS RUNAWERY: …. going to change them.

MARK COLVIN: … the vote when you had an election, if you won the referendum?

CLEMENS RUNAWERY: Yes, if we won the referendum, or whichever way, but they will not be party or part of the referendum.

MARK COLVIN: Because there would be a danger of creating a new sort of Israel, a situation like Israel, wouldn’t there?

CLEMENS RUNAWERY: Oh not only that but we’re also observing what is happening in Fiji where the Indian Fijians are dominating the whole political and economical landscape there and we don’t want that to happen. So we need to address this issue right now and we have to talk openly about it.

And our position is…

MARK COLVIN: So you, just to be clear there, you approve of the political repression of Indian Fijians who have been there for generations?

CLEMENS RUNAWERY: Oh yes.

MARK COLVIN: You approve of that?

CLEMENS RUNAWERY: We don’t but we are learning from what is happening there. Demographic competition in Fiji is such that Fijians almost become minority, but what is happening there is that the Fijians still have a say, a lot of say, in the government bureaucracy and all that. But the natives…

MARK COLVIN: Fiji was working its way towards a fairly multicultural society and then there were a series of coups and the Fijians, as I say, repressed them.

CLEMENS RUNAWERY: That’s right but…

MARK COLVIN: But do you approve of that…

CLEMENS RUNAWERY: … that’s another angle.

MARK COLVIN: … do you think that’s how it ought to go?

CLEMENS RUNAWERY: No, no…

MARK COLVIN: …that Melanesian people should have more political rights than people who are not Melanesian?

CLEMENS RUNAWERY: That is a very contentious issue…

MARK COLVIN: That’s why I’m asking.

CLEMENS RUNAWERY: …we need to establish a clear political landscape whereby indigenous have a lot of say but we must also allow the non-indigenous, who have been in Papua for, say, four decades, they can stay.

But the problem is this: who brought them in? They themselves came in through transmigrasi, nobody asked them to come, West Papuans never asked them to come, we never invaded Java with the vast majority of Papuans, no. So they have to listen, they have to have respect to the local community because they own the land.

In Melanesia, in Papua people are attached to the land, land is the mother. If you kill the mother then you kill your life, you future.

MARK COLVIN: Exiled former West Papuan politician, Clemens Runawery, now an active member of the country’s independence movement.

September 2, 2011 0

OPM Tolak Rencana Kongres Papua III

JAYAPURA–Ketua Dewan Tertinggi Revolusi Organisasi Papua Merdeka, Lambertus Pekikir, mengatakan, Organisasi Papua Merdeka menolak rencana pelaksanaan kongres Papua III di Jayapura, yang akan digelar dari tanggal 16 hingga 19 Oktober 2011 mendatang. Kabarnya Kongres tersebut bakal didukung Presidium Dewan Papua, Yepena (Youth Papua National Authority), West Papua National for Leader Nation, dan Bintang 14 Melanesia Barat. “Kami dari markas besar OPM menolak tegas segala bentuk kongres maupun dialog yang bertujuan untuk membicarakan krisis Papua,” katanya Kamis (1/9).

Ia menegaskan, persoalan Papua harus dituntaskan melalui mekanisme internasional. Kongres tersebut tidak akan berarti apa-apa dan hanya akan menyisahkan kekecewaaan mendalam. “Masalah Papua sudah diserahkan pada mekanisme, tidak ada alasan untuk membuat kongres lanjutan dari kongres dua dulu,” tegasnya. Ia mengajak rakyat Papua agar tidak terpancing pada isu menyesatkan yang bertujuan sempit. “Kami menolak tegas, kalau kongres itu jadi, OPM tetap tidak akan mendukung,” ujar Pekikir.

Tema kongres tersebut adalah ‘Mari Kita Menegakkan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua di Masa Kini dan Masa Depan’. Kongres Papua III sebagai lanjutan dari Kongres Papua II tahun 2000 yang juga membahas aspirasi murni dan hak-hak dasar orang asli Papua.

Rencananya kongres tersebut akan mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai keynote speaker. Sedangkan agenda kongres antara lain membicarakan soal kesejahteraan, hak masyarakat Papua, dan penataan Papua ke depan. “Sudah berulang kali masalah Papua dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan, tapi tidak ada hasilnya, kami dari markas besar juga tidak melihat ada itikad baik dalam kongres tersebut, jangan hanya ini merupakan skenario yang sama yang kemudian membuat rakyat makin sengsara,” ucapnya.

Menurutnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyer for West Papua (ILWP) di London, Inggris, awal Agustus kemarin telah secara sah memutuskan masalah Papua bukan sesuatu yang sepele.

KTT dengan tema West Papua: the Road to Freedom itu digelar oleh dua lembaga solidaritas Papua – Free West Papua Campaign dan International Lawyers for West Papua – di Oxford, 2 Agustus. Sekurangnya 15 warga Papua di luar negeri mengikuti konferensi yang membahas proses integrasi tahun 1969 yang bermasalah secara hukum dan politik. “Semua sudah diputuskan disana, putusannya antara lain menyiapkan jalan bagi kemerdekaan, jadi tidak ada lagi kongres atau dialog,” katanya

” Dikatakan, pilihan utama untuk menyelesaikan problem Papua yakni dengan menggelar Referendum, bukan dengan kongres. (jer/don/l03)

Kamis, 01 September 2011 16:34
BintangPapua.com

September 1, 2011 5