Dicurigai OPM, 13 Orang Ditangkap di Perbukitan Skyland

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wachayono saat menunjukkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan aparat saat penyergapan 13 orang yang dicurigai sebagai anggota TPN/OPM di perbukitan skyland, Rabu (31/8).

Jayapura- Aparat gabungan TNI/Polri beranggotakan 115 personil berhasil menangkap 13 orang yang dicurigai sebagai kelompok TPN/OPM. Dari 13 orang tersebut, dua di antaranya dipastikan sebagai tersangka kasus penembakan dan pembunuhan di kampung Nafri, Distrik Abepura, Jayapura, beberapa waktu lalu. Penyergapan 13 orang yang dicurigai sebagai TPN/OPM ini dilakukan Rabu (31/8) saat umat muslim sedang melaksanakan hari raya Idul Fitri. Tiga belas orang tersebut berhasil disergap tim gabungan yang dipimpin langsung Kapolres Jayapura Kota, AKBP Imam Setyawan. Dari 13 orang tersebut terungkap dua diantaranya diduga kuat sebagai pelaku utama tindak kekerasan dan penembakan yang terjadi di skyland dan tanjakan kampung Nafri beberapa waktu lalu.

Kedua pelaku yakni PK dan EK. Awalnya keduanya dikatahui sebagai pelaku pembakaran mobil di Skyland pada (7/6), namun dari pengembangan penyelidikan, ternyata PK juga adalah pelaku penembakan serta pembunuhan di Nafri .

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kapolda Papua IRJEN POL Drs BL TOBING kepada sejumlah wartawan Rabu (31/8) di ruang Cendrawasih Polda Papua. Dikatakan , jika pelaku adalah target lama, namun baru dapat diungkap dari saksi yang berhasil diamankan di Polresta Jayapura dalam operasi penangkapan tersebut.

Lebih lanjut Kapolda mengatakan, jika pihaknya masih terus akan melakukan penyidikan dan juga pengusutan kasus- kasus kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura dan Papua umumnya.
Sementara dari hasil penyergapan tersebut, juga berhasil ditemukan barang bukti berupa dokumen TPN/OPM yang ditanam di dalam tanah, peluru doble loop, cap , anak panah, parang , busur, linggis , mesin ketik , sepatu PDL, tulang kasuari, buku diari milik DK pimpinan TPN/OPM, dompet milik OK wakil dewan revolusi TPN/OPM,serta beberapa HP dan dompet milik saksi.

Sementara pantauan ANTARA Jayapura, Rabu siang, di bukit belakang kompleks Vuria, Kotaraja, lokasi pengejaran dan penangkapan, sempat terjadi baku tembak sebelum akhirnya para pelaku diringkus.

Sementara Dani Kogoya yang oleh pihak kepolisian setempat dianggap sebagai otak serangkaian aksi teror di Kota Jayapura, berhasil meloloskan diri dalam penyergapan itu. Mereka yang ditangkap masing-masing-masing-masing, TW, AW, MK, BK, DK, SK, YK, YKO, YuK, WW, EK dan PKo.

AK dan PK yang sudah dijadikan sebagai tersangka sebelum penyergapan itu dilakukan aparat.

Lebaran BERJALAN AMAN
Sementara itu, mesikipun kota Jayapura akhir – akhir ini di kejutkan dengan serangkaian kejadian pembunuhan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu yang ingin mengacaukan keamanan,

namun saat pelaksanaan hari raya Idul Fitri tetap berjalan dengan baik dan kondusif. Hal ini di tegaskan Kapolda Papua IRJEN POL Drs BL TOBING saat gelar jumpa pers sekaligus halal bihalal dengan wartawan di ruang Cenderawasih Polda Papua Rabu (31/8) .

“Sampai saat ini situasi Papua kususnya Kota Jayapura menjelang dan saat hari raya Idul Fitri kondusif,”katanya. Lebih lanjut BL TOBING menegaskan kalau aparat keamanan TNI/POLRI akan selalu memberikan pelayanan keamanan terhadap masyarakat Papua khususnya Kota Jayapura sebagai barometer kamtibmas di Tanah Papua, oleh karena itu BL Tobing meminta agar masyarakat selalu menciptakan suasana yang aman dan jangan cepat terprovokasi oleh segalah bentuk isu yang tidak bertanggung jawab. (cr32/ant/don/l03)

Kamis, 01 September 2011 16:34
BintangPapua.com

September 1, 2011 2

KONGRES YANG BIACARA MAKAN-MINUM LEBIH BAIK TIDAK USAH

Dari: nungga penggu
Kepada: “satu-kata-lawan@yahoogroups.com”
Dikirim: Sabtu, 27 Agustus 2011 8:05
Judul: Re: [satu-kata–lawan] SURAT TUGAS PANITIA KONGRES BANGSA PAPUA III

Menurut saya kongress bukan KEHENDAK RAKYAT PB TETAPI KEINGINAN OKNUM 50-50 TETAPI YANG RAKYAT KEHENDAKI ADALAH PEMBEBASAN DAN APAKAH KONGRES INI AKAN MENJAMIN KEBEBASAN BANGSA DAN TANAH LELUHUR?????? I DON’T THINK SO……….

SAYA HANYA MAU PREDIKSI DISINI KALAUPUN KP III DILAKSANAKAN MAKA HASILNYA SBB:

1. BENDERA BANGSA (MORNING START) AKAN MENJADI BENDERA CULTURE DAN BUKAN BENDERA NEGARA MAKA KITA HARUS PIKIR LAGI SATU BENDERA BARU YANG AKAN MENJADI BENDERA BANGSA SEBAGAI SIMBOL PERLAWANAN

2. MENGUATKAN UU OTONOMI KHUSUS DAN UPB4P

3. AKAN MEMPERKUAT JARINGAN KELOMPOK 20-50 UNTUK (20 ARTINYA SEBENTAR PAKAI NAMA PERJUANGAN KETEMU NKRI DAN 50 KERJA UTK NKRI) MEMPERTAHANKAN AGENDA NKRI.

SEMUA PEMBACA INI HANYA PREDIKSI TETAPI PANITIA PASTI PUNYA AGENDA TERSELUBUNG SAYA TERKA KALAU AGENDA TERSELUBUNG ITU TERLAKSANA MAKA WAKTU ITU ADALAH WAKTU UNTUK MENYATAKAN PERANG DENGAN NKRI KALAU SAMPAI PERANG DENGAN NKRI APAKAH PANITIA DAN MEREKA YG KLIM PEMIMPIN NASIONAL SUDAH SIAP???? BERAPA DUKUNGAN LOGISTICT BUAT MEREKA YANG ADA DIBANDAR???? KALAU HANYA MENGANDALKAN PENJAGA DUSUN (PETAPA) DENGAN PAKAIAN SERAGAM BIRU!!!! BEERHATI-HATI.

KAMI DARI DM-TPN-PB UNTUK SEMENTARA TIDAK MENDUKUNG KP III SAMPAI ADA KOMUNIKASI YG KONSTRUKTIF.

JONAH WENDA
JUBIR TPN-PB

September 1, 2011 5

Ketua MRP: ‘Cagub Papua Harus Orang Asli Bukan “Gado-Gado”

Tanggal 7 Juli barusan diulas tentang siapa orang Asli Papua dan siapa yang bukan asli Papua.Wacana ini berbeda dari siapa orang Papua dan siapa bukan orang Papua. Penambahan kata “asli” memberi penekanan khusus. Dan dalam catatan ini hendak kita tegaskan kembali ukuran yang dinyatakan oleh Ketua MRP baru-baru ini sebagaimana dilansir dalam Tabloid Jubi, SATURDAY, 27 AUGUST 2011 00:12 dengan judul berita: Ketua MRP: ‘Cagub Papua Harus Orang Asli Bukan “Gado-Gado”.

Kita mulai dari kata “Bukan Gado-Gado”. Kalau kita kaitkan pembedaan antara orang Papua dan orang Asli Papua menurut pengertian secara sosiobudaya dan sosiopolitik seperti pernah dikomentari sebelumnya, maka penegasan Ketua MRP ini memutuskan dengan tegas, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Asli Papua” ialah:
[info]1. Bapak berasal dari salah satu suku di Tanah Papua;
2. Ibunya berasal dari salah satu suku di Tanah Papua;
3. Ia tidak termasuk yang diterima secara adat oleh salah suku di Papua;
4. Tidak termasuk yang salah satu orang tuanya non-Papua, atau istilah umumnya bukan peranakan.
[/info]
Menurut Murib, yang bukan gado-gado itu menurut ukuran orang Papua ialah yang Asli. Kalau kita berpatokan kepada prinsip ini, maka jelas-jelas Dr. Hon. John Tabo gugur dengan sendirinya, karena secara adat John Tabo sementara ini meminjam marga Tabo, karena ayahnya bukan orang Papua, dan sementara ini juga ia tahu persis masa tuanya bukan dihabiskan di Tanah Papua, tetapi di tanah ayah dan tanah ulayatnya di Tana Toraja.

Kalau ini patokannya, maka JUdicial Review yang dimenangkan Resubun tidak berlaku bagi hukum adat dan kacamata orang Papua. Boleh-boleh saja, sebagai orang yang mencari makan di Tanah Papua, karena telah lama hidup, dilahirkan atau dibesarkan di Tanah ini atau diterima oleh salah-satu suku mencari identitasnya dengan menggugat ke mana saja, tetapi menurut ketegasan ini, jelas Resubun juga gugur demi hukum adat Papua.
[stickyright]Catatan: Hukum Adat Papua di sini dimaksudkan sebagai pandangan, patokan atau penilaian orang Papua terhadap wacana “orang asli Papua”.[/stickyright]
Ini yang ditegaskan oleh Wakil Ketua II MRP: “Kotorok menilai, jangan membuat arti baru atau menafsirkan hal baru dalam aturan baku yang sudah. Sebab dalam UU Otsus Papua adalah keaslian dan bukan campur-campur atau peranakan.”

Kita lanjut ke pokok kedua, “Bagi Cagub Papua, kata Timotius, mama dan bapanya juga harus asli Papua, rambut keriting dan berkulit hitam” demikian kata Murib. Jadi, ada harus dan ada bukan. Yang bukan gado-gado sudah jelas, sekarang yang harus, yaitu “berambut keriting dan berkulit hitam” (ya, sebenarnya warna kulit orang Papua bukan hitam, tetapi cokelat).

Kalau kita lihat pandangan kedua pemimimpin MRP ini terlihat jelas bahwa “seolah-olah UU Otsus itu telah sepenuhnya menjamin keaslian orang Papua itu dalam UU Otsus 21/2001.” Padahal justru tidak. Justru UU Otsus inilah yang dipakai Resubun mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan justru berdasarkan UU Otsus itulah dia telah menang. Artinya apa? Itu berarti justru UU Otsus itulah yang perlu diperjelas dan dipertegas dan Perda/ Perdasus Provinsi sehingga penjelasan keaslian orang Papua itu ditegaskan dengan ciri dan garis yang jelas.

Yang jelas orang Papua yang diwakili oleh MRP dengan terus-terang mengatakan orang asli Papua ialah:
[news]
1. Bukan peranakan;
2. Bukan orang asing yang lahir-tinggal di Tanah Papua;
3. Bukan orang yang mengaku diri orang Papua yang berambut lurus dan berkulit bukan cokelat.
[/news]
Barangkali perlu ditambahkan disini, tentu secara hukum adat, bahwa orang asli Papua ialah “Anak yang dilahirkan oleh ayahnya dan ibunya di mana keduanya berasal dari salah-satu suku yang telah ada sejak nenek-moyang. Jadi, bukan sejak Belanda ada, bukan juga sejak Indonesia ada di Tanah Papua.

Kalau ini yang diberlakukan, maka jelas-jelas mendatangkan bahan renungan khusus bagi orang Papua yang telah bersuamikan atau beristerikan non-Papua. Maka jelas nasib anak yang mereka kandung/ lahirkan itu dalam politik West Papua secara otomatis menjadi
1. orang Papua”gado-gado” dan/atau
2. orang “bukan asli Papua”.

Kalau begitu jadinya, maka kita sedang membangun sebuah konstelasi sosial-budaya yang baru, entah itu akan berakhir kepada sebuah happy-ending atau sad-ending, atau unpredictable-ending, kita semua sebagai manusia yang sedang bersosialiassi dengan sesama manusia dalam politik plurailsme, multikulturalisme, demokratisasi yang semakin mengglobal ini akan menyaksikannya. Dan kita semua pasti punya kesimpulan yang beraneka ragam, pro dan kontra, dan ada juga question-mark. Ketegasan pemimpin MRP sebagai satu-satunya wakil rakyat Papua, walaupun tidak memiliki wewenang apapun dalam politik NKRI, barangkali perlu terus dikumamdangkan, toh nantinya ada orang berwenang akan mendengarkannya, kalau bukan di Jakarta, di London juga ada, di Canberra juga ada, di Port Moresby juga ada.
[pmquote]
Tidak perduli Jakarta tidak perduli, orang Papua tidak perlu memperdulikannya. Kita perlu memperdulikan bahwa nasib dan masa depan bangsa dan ras ini sedang menuju kepunahan. Itu pasti walaupun barangkali kita menolak untuk menerimanya sekarang. Dan kita orang Papua sendiri telah mengambil bagian secara aktiv dan pro-aktiv dalam proses pemunahan itu, bukan?[/pmquote]

August 31, 2011 6

Kongres Rakyat Papua III atau Kongres WPNA/Bintang-14 Pertama itu?

Terkait dengan isu-isu yang berkembang di tanah air belakangan ini, terutama rencana Kongres Rakyat Papua III, 2011 yang telah PMNews muat secara berturut-turut selama seminggu belakangan, maka Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua, Gen. Mathias Wenda sebagai penasehat WPNews Group Online Services menyampaikan teguran keras kepada PMNews dengan mempertanyakan, “Apa itu Kongres Rakyat Papua III, atau itu Kongres WPNA/Bintang-14 Pertama?”

—-

Untuk Informasi Penyelenggara Silahkan Click di SINI

Tidak seperti biasanya, WPNews yang selalu menghubungi Gen. Wenda untuk meminta pendapat, tetapi kali ini secara langsung Gen. Wenda menyampaikan pesan dengan nada keras dan penuh tanda-tanya menyangkut rencana penyelenggaraan Kongress Rakyat Papua III, 2011, yang menurut Ketua Panitia Selvius Bobby akan diselenggarakan bulan September 2011.

Berikut petikan pesan (sebenarnya ini bukan wawancara, tetapi petikan pesan dan pertanyaan PMNews):

Gen. TRWP Mathias Wenda (TRWP): Selamat malam anak-anak, bapak minta permisi, mau bicara sedikit saja, tidak terlalu penting tetapi mungkin ini penting untuk rakyat seluruhnya.

Papua Merdeka! News (PMNews): Selamat malam. Salam Hormat, Terimakasih untuk menghubungi kami. Kami siap mendengar.

TRWP: Begini, saya baca berita-berita yang anak-anak kasih naik itu berita tentang Kongres Rakyat Papua yang ketiga. OK, itu baik sekali. Tetapi saya sebagai orang tua yang melahirkan dan membesarkan kalian merasa menyesal karena ternyata anak-anak yang saya lahirkan itu berpolitik seperti ini? Saya duduk pikir, “Kenapa anak-anak ini punya model politik masih begini terus? Kenapa tambah tahun tambah dewasa, tambah modern, tambah pandai berpolitik itu tidak terjadi? Yang terjadi, tambah umum, tambah sekolah, tambah modern, tambah pandai,politiknya masih tinggal di tempat. Bukan tinggal di tempat lagi, mundur kebelakang.

Kenapa anak-anak main politik mundur ke belakang begitu?

PMNews: Minta maaf, sekali lagi minta maaf. Apakah kami salah memuat berita tentang Kongres Rakyat Papua III, 2011 ini?

TRWP: Bukan salah muat, memang harus dimuat. Tetapi bapak menyesalnya kenapa sampai berita politik Papua Merdeka masih bernada sumbang seperti itu? Kenapa nadanya tidak pas dengan irama politik sekarang? Kenapa menyanyikan lagu-lagu lama? Kenapa nadanya nada-nada lama? Kenapa anak-anak main politik sporadis seperti ini? Ini politik orang-orang abad lalu, orang-orang tua saya punya politik, bukan politik era pascamodern.

PMNews: Bapak, ini anak-anak yang bergelar Doktor dari Papua seperti Pater Neles Tebay, Dr. Jack Rumbiak, dan orang Papua terpelajar yang ada bikin.

TRWP: Itu doktor yang orang barat kasih mereka, lihat cara mereka main, saya akan cabut gelar-gelar doktor itu karena politik yang mereka main dengan gelar mereka tidak pas, meleset jauh sekali.

PMNews: Apakah ini artinya Bapak tidak setuju dengan rencana Kongres ini?

TRWP: Masalahnya bukan segampang tanya setuju-tidak setuju begitu. Masalahnya tadi, kenapa orang Papua masih putar lagu lama?

PMNews: Maksud lagu lama?

TRWP: Lagu lama artinya, cara, pendekatan, gerakan, format, tujuan, sponsor, penggagas, penanggungjawab, semuanya berputar pada lingkaran setan yang sama, lingkaran yang bertujuan MEMATIKAN PERJUANGAN PAPUA MERDEKA.

PMNews: Berarti Komando yang Bapak pimpin menolak dan menganggap Kongres Rakyat Papua III ini? Alasan dasasrnya karena orang-orang yang terlibat dalam persiapan ini tidak mendukung Papua Merdeka?

TRWP: Jangan ambil kesimpulan terlalu jauh dan paksa saya untuk setuju begitu. Saya tidak bicara mengenai orang per orang. Yang saya maksudkan ialah cara, pendekatan, gerakan, format dan seterusnya tadi. Saya dari sejak muda terlibat dalam perjuangan ini, dan saya tahu persis gejala seperti ini sudah melibatkan saya berulang-ulang, ulang dan ulang.

Ada yang pernah datang ke Markas Pusat Pertahanan, minta saya bikin Kongres di hutan, lalu mereka bilang “Kami bersatu menjadi satu barisan. Saya tidak ikut, saya bubarkan mereka. Tetapi mereka ke luar negeri, mereka bilang kami sudah bersatu, mereka umumkan nama-nama orang dengan tugas-tugas yang mereka buat sendiri di jalan-jalan, lalu mereka bialng saya sudah setuju.” Ini kelakuan nenek-moyang tetek-bengek dari mana?

Ini anak-anak muda, tetapi sedang memainkan politik yang tidak tahu berasal dari ajaran guru siapa. Orang tua tidak pernah begini, nenek-moyang tidak pernah begini, kami sekarang juga tidak begitu. Ini anak-anak siapa yang ajar mereka main politik seperti ini?

PMNews: Bisa bapak kasih contoh, cara atau pendekatan dan sebagainya yang Bapak sebut tadi yang perlu kita cermati dengan baik?

TRWP: Baik, sudah jelas itu. Tetapi saya kasih tahu satu saja. Ada saja orang Papua, tua atau muda, di dalam atau di luar negeri, di kampung atau di hutan, ada saja yang tiba-tiba muncul, tidak tahu dari mana asal-usul idenya, tiba-tiba langsung bilang, “Kita mau bikin kongress bulan depan!” Wah-wah, wah, ini acara bayar maskawin, atau acara tukar-cincin?

Generasi sekarang dan ke depan jangan sama dengan generesi saya. Generasi saya pantas. Bapak Nicolaas Jouwe dulu main politik lebih bagus, tidak sama dengan dia pu cucu-cucu sekarang. Sebuah acara yang diselenggarakan untuk nasib sebuah bangsa dan Tanah yang besar ini tidak bisa seorang anak tiba-tiba muncul di panggung politik lalu bicara, “Saya mau bikin kongress!” Eh, eh, eh, ini bukan barang main-main. Ini nasib sebuah bangsa dan sebuah Tanah yang besar.

Itu baru dari segi politik, saya tidak masuk ke aspek hukum, dari hukum revolusi. Kalau hukum revolusi, maka memang siapa saja boleh berbicara, tetapi semuanya harus diatur menurut alunan suara yang sedang berkembang, bukan mengeluarkan nada-nada sumbang di tengah-tengah paduan suara yang sedang bernyanyi. Artinya, jangan bikin panggung terlepas satu dengan lain, jangan juga bernyanyi di atas panggung orang lain, seolah-olah itu panggungmu, padahal tidak. Jangan juga membiarkan orang sembarangan datang naik panggungmu dan bernyanyi semaunya.

Itu maksudnya, sudah jelas?

PMNews: Kami coba simpulkan dulu. Apakah bapak maksudkan bahwa KRP III, 20111 ini tidak sah? Atau supaya orang Papua tidak ikut?

TRWP: Tadi kalau sudah catat kalimat saya, baca baik-baik, saya tidak katakan begitu sama sekali. Yang saya bilang itu bahwa [stickyright]”Hai anak-anak, mari kita mainkan politik bangsa dan Tanah Papua sesuai irama politik global, jangan putar lagu lama, jangan putar lagu sendiri dan berpaduan sendiri. Kita ada dalam sebuah dan sekali lagi satu panggung. Panggung itu namanya panggung politik global. Ini era globalisasi. Semua yang terjadi di manapun di dunia, berada dalam satu irama.[/stickyright]Lain dengan waktu Indonesia merdeka. Waktu itu ada dua paduan suara, yang satu dipandu Amerika Serikat, lainnya dipandu Uni Soviet. Jadi, kita bisa menyanyi semau kita, sambil tunggu siapa yang menyambut lagu kami. Makanya permainan politik agak mudah waktu itu. Sekarang semuanya jadi satu, selagu, senada, sepanggung, seirama. Nah di tengah-tengah ini, politik orang Papua selalu menyanyikan lagu-lagu sumbang. Itu yang saya maksud. Kami di hutan saja sudah ikit paduan suara global itu, kamu di kota tinggal bikin apa? Mata buta?”

Kamu yang sekolah belajar apa? Belajar politik dan praktekkan dalam konteks politik global. Bukan politik untuk kepentingan golongan atau kelompok, tetapi mengatasnamakan bangsa. Ini politik yang sudah basi, tidak perlu dipakai, buang ke tong sampah saja.

PMNews: Kami mau mengakhiri tetapi mau tanya sekali lagi. “Jadi kesimpulannya, apakah KRP III, 2011 ini merupakan lanjutan dari KRP II, 2000? Dan apakah dengan demikian Bapak mendukung?”

TRWP: Jangan tanya saya, tanyakan kepada rakyat. Saya bicara di sini sebagai orang yang sudah hampir setengah abad ikut dan memimpin dalam perjuangan ini. Bukan seperti orang-orang yang baru muncul menjadi pahlawan siang-bolong. Saya bicara bukan untuk saya, karena saya sudah tua, jadi apa gunanya saya manfaatkan politik ini untuk kepentingan saya. Sama sekali tidak ada. Saya telah bersumpah dan menyerahkan hidup saya untuk perjuangan ini. Oleh karena itu, kalau ada anak-anak yang mempermainkannya, saya muncul untuk menegur. Itupun sebatas suara orang tua kepada anaknya. Kalaupun anak itu mau dengar atau tidak, itu urusannya. Tetapi akhirnya vonis benar dan salah akan dijatuhkan oleh tanah dan bangsa Papua. Sejarah akan mencatat. Dan bapak bicara di sini tidak mewakili kepentingan orang atau organisasi, tetapi mewakil Revolusi West Papua Merdeka.

August 29, 2011 12

Konsultasi Publik Langkah Awal Konferensi Damai Papua

JUBI — Konferensi Perdamaian Tanah Papua (KPTP) akan diawali dengan adanya konsultasi publik kepada masyarakat asli Papua dan masyarakat Indonesia yang ada di Papua serta melibatkan kesepuluh (10) aktor yang ada, seperti TNI, Polisi, TPN/OPM, investor atau pengusaha, pemerintah pusat serta pers atau media.

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay

“Sebelum adanya konferensi perdamaian Tanah Papua, maka langkah awal dilakukan konsultasi publik, dan semua aktor akan dilibatkan untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik dalam penyelesaian masalah-masalah di Papua,” ujar Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay, kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (27/8).

Pastor Neles yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi panel yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura pada Sabtu (27/8) mala kemarin, mengakui bahwa rencana pelaksanaan KPTP bagi warga Papua lebih condong membahas dan mencari indikator – indikator dari lima bidang yakni politik, ekonomi, sosial budaya – lingkungan, keamanan serta Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Posisi JDP dalam konfrensi perdamian itu hanya sebagai fasilitator, yang mengedepankan perjuangan bagaimana menciptakan Papua sebagai Tanah yang damai bagi semua orang, terutama Orang Asli Papua (OAP). Selain konsultasi publik rencananya KPTP akan digelar setelah hasil KPTP pada awal bulan Juli 2011 lalu dibagikan hasilnya kepada peserta.

“Perjuangan JDP adalah bagaimana mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai, sehingga penting bagi masing-masing aktor memberikan sumbangan yang khas untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan indikator dan identifikasi persoalan yang ada dengan penyelesaiannya,” tandasnya. (J/O5)

Monday, 29 August 2011 08:30 administrator Hits: 15

August 29, 2011 0

Sepuluh Aktor Harus Bisa Ciptakan Tanah Damai di Papua

JUBI — Sedikitnya sepuluh aktor perlu terlibat dalam mendamaikan Papua. Mereka harus memberikan sumbangannya yang khas demi menciptakan Papua Tanah Damai.

Kordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pastor Neles Tebay Pr. mengatakan, pihaknya sedang mendorong agar Papua Tanah Damai tetap tercipta. Maka kesepuluh aktor tersebut harus duduk bersama dalam membahas dan menciptakan Papua yang damai. Pernyataan ini menyusul adanya berbagai aksi kekerasan yang tak kunjung redam, terutama selama satu bulan terakhir.

“Kita tetap mendorong agar Papua menjadi tanah damai karena itu perlu kita identifikasi aktor-aktor yang terlibat. Semua aktor terlibat dalam dan berupaya menciptakan tanah damai dengan sumbangannya masing-masing untuk menciptakan tanah damai,” kata Pastor Neles kepada pers saat diskusi panel di Jayapura, Sabtu (27/8) malam.

Dalam diskusi yang difasilitasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura dan dihadiri puluhan wartawan itu, rohaniwan Katolik ini berupaya agar sepuluh aktor duduk bersama dan berdialog untuk membicarakan Papua Tanah Damai.,

Kesepuluh aktor itu, di antaranya orang Papua di luar negeri, orang Indonesia di Papua, TNI, Polisi, TPN/OPM, investor atau pengusaha, pemerintah pusat dan media.

Menurut penulis buku ‘Dialog Jakarta-Papua’ ini, semua aktor harus terlibat. Jika salah satu aktor tidak terlibat, maka kekerasan akan terus berlangsung di bumi Cenderawasih ini. Jadi, perlu ditemukan indikator-indikator perdamaian menurut para aktor itu.

Setidaknya selama satu bulan terakhir konflik marak terjadi di Papua, seperti penembakan di Nafri, Puncak Jaya, Puncak, dan Paniai. Bebagai konflik dengan motif yang belum terungkap maksimal tersebut mendera warga Papua dan membuat masyarakat bertanya-tanya dan berharap agar kinerja kepolisian lebih maskimal.

Dalam kesempatan yang sama, Humas Polda Papua Kombes Wachyono mengaku polisi kewalahan menanganinya. Hal ini, kata dia, karena keterbatasan saksi-saksi di lapangan untuk memberikan keterangan. Selain itu, pada tingkatan reserse, polda Papua juga kekurangan tenaga. Karena itu, dia berharap, agar kinerja intelijen perlu dimaksimalkan.

“Saya menyesalkan kejadian-kejadian tersebut. Polisi juga kewalahan karena keterbatasan saksi-saksi di lapangan. Mestinya intelijen juga kerja masksimal, namun, kami tidak menyalahkan intelijen,” kata Wachyono.

Wachyono mengaku pihak kepolisian masih berupaya dalam menyelidiki kasus-kasus tersebut hingga tuntas.

Sedangkan Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII Cendrawasih Mayjend Erfi Triassunu melalui Kapendam Letnan Kolonel (Letkol) Ali Bogra mengatakan, pers semestinya bisa membantu aparat untuk menginvestigasi setiap kasus. Dengan itu, kata dia, pers dapat menginformasi fakta yang akurat dan tidak menimbulkannya pertanyaan dan ketakutan bagi masyarakat.

“Apabila ada peristiwa, jangan dulu dipublikasikan, jangan sampai ada penilaian negatif dari masyarakat. Perlu ada pemeriksaaan,” kata Letkol Ali.

Pater Neles menegaskan, sebagai salah tokoh Papua, ia juga sedang mendorong agar situasi damai tetap terjaga di Papua. (J/10)

Sunday, 28 August 2011 13:09 administrator Hits: 262

August 28, 2011 0

Pemilihan Lagi, Timotius Murib Pimpin MRP

JAYAPURA – Meski pada akhir Mei 2011 lalu unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah dipilih yaitu Dorkas Duaramuri sebagai ketua, Pdt. Herman Saud sebagai wakil ketua I dan Timotius Murib sebagai wakil ketua II, namun Jumat (26/8) kemarin pemilihan unsur pimpinan MRP itu dilakukan lagi alias diulang.
Dalam rapat pleno pemilihan tersebut akhirnya terpilih Timotius Murib sebagai ketua, Hofni Simbiak sebagai wakil ketua I, dan Engelbertha Kotorok sebagai wakil ketua II.

Ketua MRP Sementara Joram Wambrauw menjelaskan, pemilihan ulang unsur pimpinan MRP ini dilakukan menyusul adanya surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI pada 14 Agustus 2011 dan disusul kembali surat dari Mendagri pada 23 Agustus 2011 terkait pemilihan Ketua MRP Provinsi Papua yang baru.

“Dengan adanya dua surat dari Mendagri itu, maka pemilihan ketua MRP yang lalu dibatalkan dan kemudian dilakukan pemilihan ulang melalui pemungutan suara secara mufakat,” katanya.

Joram menjelaskan, mekanisme yang diatur dalam Peraturan MRP sebelumnya yaitu dalam Peraturan MRP No.1 tahun 2011 diulang lagi dengan Peraturan MRP No.2 Tahun 2011 yang kemudian diperbaharui lagi menjadi Peraturan MRP No.3 Tahun 2011 sehingga mekanismenya dengan mengajukan calon dimulai dari kelompok kerja (pokja) adat , pokja perempuan dan pokja agama.

“Dari masing-masing pokja diajukan sedikitnya 3 (tiga) orang sebagai bakal calon, kemudian hanya 1(satu) orang saja yang diikutkan dalam pemilihan, yang mana dari proses itu maka pokja adat yang keluar sebagai ketua yaitu Timotius Murib, pokja agama sebagai wakil ketua I yaitu Hofni Simbiak, dan pokja perempuan sebagai wakil ketua II yaitu Engelbertha Kotorok,” jelasnya.

Joram juga menjelaskan, dengan dilakukannya pemilihan ketua MRP yang baru, maka para anggota MRP yang berasal dari wilayah Provinsi Papua Barat akan dikembalikan ke daerahnya. “Dengan demikian pemilihan yang lalu luntur dengan sendirinya,” terangnya.

Di tempat yang sama, Timotius Murib selaku Ketua MRP terpilih periode 2011-2016 mengatakan ini tugas berat yang dipercayakan kepada dirinya, oleh sebab itu perlu kerjasama yang baik, sebab ada banyak persoalan yang harus dikerjakan.

Setelah dilantik nanti, dirinya akan melakukan pembenahan dalam berbagai program, baik pendek, menengah maupun panjang.

“Pemilihan gubernur dalam waktu dekat ini harus dilihat keaslian orang tua asli Papua dengan mengacu UU Otsus, sehingga bagi abang-abang atau bapak-bapak yang merasa dirinya gado-gado sebaiknya mengundurkan diri,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Program The Institut for Civil Strengthening (ICS) Papua, Yusak Reba menilai bahwa pemilihan ketua MRP yang dilakukan oleh anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) jilid II kemarin sore bakal membuat kredibilitas dan komitmen kerja dari anggota MRP itu dipertanyakan.

“Soal pemilihan itu oke-oke saja, namun bagi saya dengan pemilihan ulang seperti ini sudah membuktikan bahwa kinerja dari MRP diragukan. Apakah bisa menjalankan fungsi sebagai pengawal Otsus atau kah tidak,” tuturnya.

Sebab Kata Yusak, dari awal saja sebagian anggota MRP Papua Barat sudah ke provinsinya, hanya karena kepentingan politik, sehingga kinerja mereka sudah bisa dipertanyakan, karena kehadiran mereka ternyata bukan untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli, sebagaimana diatur dalam undang-undang Otsus, namun yang dilakukan sudah keluar jauh. “Hal ini harus menjadi catatan bagi anggota MRP di Papua. Jangan sampai hal yang sama lagi terjadi bagi anggota MRP di Papua,” tegasnya.

“Jika selama ini kita katakan Pusat yang tidak melaksanakan Otsus dengan baik di Papua, ternyata orang Papua sendiri yang malah merusak Otsus di Papua, ini bisa terlihat dari lembaga MRP,” sambungnya.
Yusak bahkan mengkritisi persoalan di dalam MRP jilid II kali ini, di mana waktunya hanya terbuang percuma untuk mengurusi persoaln internal MRP. Sementara banyak persoalan hak-hak dasar orang asli Papua yang harus dilihat oleh MRP ternyata banyak yang terlewat.

“Saya tidak persoalkan siapa yang menjadi Ketua MRP, hanya saja saya sangat mengharapkan agar ketua yang baru bisa menyusun agenda yang baik, sehingga MRP ke depan bekerja dengan program yang jelas. Jangan hanya kerja dengan moment saja,” tambahnya.

Yusak juga mengharapkan agar masyarakat asli Papua bisa ikut mengawasi kinerja anggota MRP ke depan. “Saya berharap masyarakat Papua harus ikut mengawal kinerja MRP,sehingga tugas dan tanggungjawabnya bisa dilaksanakan sesuai dengan amanat Otsus,”katanya.(ado/nal/cak/fud)

Sabtu, 27 Agustus 2011 , 05:26:00

August 27, 2011 1

Editorial: Siapa yang Seharusnya Mendukung Papua Merdeka?

Weynand Watori sebagai pemerhati nasib bangsa dan tanah airnya baru-baru ini menyatakan “Belum Ada Parlemen Didunia Dukung Papua Merdeka”. Apa artinya dan bagaimana seharusnya perjuangan ini diteruskan?

Itulah kira-kira pertanyaan yang timbul di benak orang Papua ketika membaca berita sampai detik ini belum ada parlemen yang mendukung Papua Merdeka. Pertama-tama barangkali Watori lupa bahwa Rakyat, seluruh Kepala Suku, Alam, Ada, Anggota Parlemen dan Pemerintah Republik Vanuatu telah lama menyampaikan dukungannya kepada perjuangan dan nasib bangsa dan Tanah Papua. Jadi, pertama-tama tidak benar kalau beliau katakan “belum ada”, seharusnya beliau katakan, “hanya satu” yang mendukung perjuangan Papua Merdeka.

Memang, manusia selalu meremehkan apa yang datang dari dalam dirinya sendiri. Jarang menghargai potensi dirinya dan bangsanya. Potensi dukungan yang terkuat dan terutama sebenarnya dan seharusnya serta akan terbukti berasal dari saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Papua Timur (PNG) dan saudara-suadara seras, sebudaya di Melanesia, Polynesia dan Micronesia. Permainan politik dan diplomasi yang terjadi non jauh sana merupakan bentuk mobilisasi dukungan antarbangsa. Sekali lagi, itu dukungan tambahan. Dukungan utama haruslah berasal dari sesuku, sebangsa, setanah air dan seras. Secara hukum internasional, secara sosio-budaya, secara aturan main dalam mekanisme PBB, memang inilah jalannya.

Sampai di sini kita bertanya, “Apakah kampanye di Eropa dan Amerika Serikat bertujuang mendapatkan dukungan dari Parlemen di sana?” Tentu saja tidak. Inilah yang disebut dengan politik “tanam-pungut”, kita tanam, lalu kita buat pagar, kita menyiangi, kita tunggu lalu kita pungut. Kalau kita berkebun tentu saja kita tidak membuat pagar kebun itu hanya seputar tanaman itu, kita membuatnya seluas-mungkin, jauh dan di luar dari tanaman.
***

Lalu kita tanya lagi, “Bagaimana dengan dukungan dari Papua New Guinea?”

Jawabannya tidak sulit tetapi membuktikannya tidak begitu mudah. Kalau kita bertanya kepada orang-orang sebangsa-setanah air di Papua New Guinea, “Apakah Anda mendukung Papua Merdeka?” Pertanyaan ini sama saja dengan kita orang Genyem bertanya kepada orang Arso, “Apakah Anda mendukung Papua Merdeka?” Artinya, kita sedang bertanya kepada diri sendiri. Kita seharusnya tidak bertanya kepada diri (bangsa dan tanah air) sendiri, karena dukungan itu ada secara otomatis dan pasti.

Yang tersisah dan belum mengemuka itu sama saja dengan kondisi di West Papua, yaitu belum ada pemimpin PNG yang tampil dan secara terbuka berbicara dan memobilisasi masa. Sama saja di West Papua, dulu wakti Nicolaas Jouwe ada masa yang dikumpulkan, di era Theys Eluay juga ada masa yang hadir mendukung, kini di era Forkorus & Buktar Tabuni ada masa yang mendukung. Kita sedang tunggu tokoh Papua di PNG yang muncul dan bersuara untuk tanah leluhur dan bangsanya sendiri, “Bangsa Papua di Tanah New Guinea”.

Orang Papua memang sudah lama terkondisikan untuk bermental “mengemis”, selalu membuka telapak tangan dan mengharapkan uluran tangan orang asing, tidak pernah menghargai dirinya dan potensinya sendiri. Pantas saja, Timor Leste yang berjuang 10 tahun setelaeh Papua Merdeka diperjuangkan itu justru merdeka lebih duluan. Kita selalu melihat semua barang dari “kulit putih” dan “rambut lurus” itu lebih baik daripada yang berasal dari kita sendiri. Makanan pokok sagu dan ubi saja sudah kita buang karena kita anggap itu makanan kuno. Bahasa daerah sendiri sudah terhapus dari tanah Papua. Hal-hal hakiki dan fundamental sebenarnya sudah terkikis habis. Apalagi hal-hal politis seperti dukungan untuk Papua Merdeka. Kita selalu melihat keluar, kita menyangkal diri dan mengabaikan diri sendiri. Kita lalai menghargai dan mengelola kemampuan yang ada pada diri sendiri.

[stickyright]Sebodoh-bodohnya saudara-sedarah, ia tetap saudara, dialah yang akan datang dan bilang, “Saya ada” pada saat kita susah, dia yang akan datang dan “Menangis” saat kita menangis, dia juga yang akan datang berpesat saat kita berpesta.[/stickyright] Sebagus-bagusnya tawaran dan buah bibir orang lain, ia tetap orang lain, ia tidak akan hadir waktu kita susah, ia akan menyangkal waktu kita tersandera masalah, ia akan lari saat kita butuh dia untuk berduka bersama. Ia hanya mencari manisnya, sepahnya ia tidak butuh sama-sekali.

Memang dukungan parlemen dari negara-negara yang sudah merdeka non jauh sana itu penting, dan pasti menentukan dalam nasib bangsa Papua ke depan. Akan tetapi dalam praktek politik tetap berlaku prinsip “geopolitik”. Geopolitik terkait dengan letak wilayah yang disengketakan dengan wilayah yang sudah merdeka, dan pandangan dari kawasan di mana wilayah yang dipersengketakan itu berada sangat utama dalam pertimbangan-pertimbangan parlemen atau pemerintah negara di kawasan lain di seluruh belahan dunia. Pada akhirnya memang keputusan-keputusan kawasan dan saudara-saudara sebangsa-setanah air, baik yang ada di East maupun West Papua, sangat menentukan di antara semua yang lain. Kecuali itu, memang kita harus menggantungkan nasib ini kepada sang Ilahi, karena Dialah yang salah menciptakan tanah dan bangsa ini lalu menelantarkan mereka menderita di pangkuan Ibutiri Pertiwi. Begitukah? Barangkali begitu memang, karena banyak orang Papua sekarang berjuang di dalam hati, berjuang di dalam doa, padahal tidak pernah membaca Kitab Suci sang Ilahi, jangankan menaatinya.

August 26, 2011 11

DAP: Jangan Lagi Ada Pembunuhan

JAYAPURA – Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Kamis (25/8), mengeluarkan himbauan terkait sejumlah peristiwa yang beberapa minggu ini terjadi dan mengarah ke SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). “Kami menghimbau kepada semua orang Papua agar tidak melakukan hal-hal seperti yang beberapa waktu belakangan terjadi, seperti pembacokan, pembunuhan, dan lain-lain,” ungkapnya saal jumpa pers di Kantor DAP Waena. Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengungkapkan permohonan maafnya kepada umat Islam yang merasa terganggu dalam menjalankan ibadah selama Bulan Ramadhan. “Kami minta maaf kepada umat muslim, dimana pada saat melaksanakan ibadah terganggu dengan terjadinya berbagai kasus. Dalam hal ini apabila ada anak adat yang mungkin melakukannya,” lanjutnya.

Ia juga berharap agar kekhawatiran terjadinya konflik horizontal tidak terjjadi. “Karena hal itu tidak bisa diterima kita semua,” tandasnya

Sehingga sebagai Ketua DAP menghimbau supaya semua orang kembali ke jalan yang benar. “Apalagi menjelang perayaan hari besar agama,” ujarnya.

Dikatakan juga, kepada semua masyarakat untuk tidak berbuat melanggar hukum hanya karena diiming-iming dengan uang atau bujukan dari pihak tertentu. “Bukan tidak mungkin mereka melakukan itu karena mendapat imbalan atau keinginan untuk mendapat uang. Atau mungkin juga terbujuk oleh pihak tertentu bahwa dengan melakukan itu (kekerasan) dapat mempercepat keinginannya tercapai,” jelasnya.

Ditegaskan, apapun persoalan yang dihadapi, hendaklah dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. “Karena perjuangan orang Papua (untuk menuntut kemerdekaan, red) selama ini sudah benar. Sudah cukup bagus,” lanjutnya.

Disinggung seberapa besar optimisme himbauan tersebut dipatuhi pihak-pihak yang dalam beberapa minggu belakangan melakukan tindak kekerasan di Papua, dikatakan bahwa pihaknya tidak yakin terhadap pihak yang bermotif lain. “Kalau dia bermotif lain, saya kita pasti mereka akan bertahan pada prinsipnya,” jelasnya.

Pangdam: TNI Tak Hanya Tahu Perang

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan “Papua Tanah Damai”, Kamis (25/8) bertempat di Auditorium Poltekes Waena Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu menghadiri acara Forum Konsultasi Pemimpin Agama di Tanah Papua. Dalam kesempatan tersebut Pangdam memberikan Materi tentang “Kasih dan Damai Itu Indah”.
Pangdam mengatakan bahwa ungkapan kasih itu terdapat pada Hati nurani, sehingga jika kita sudah menjadi satu, semua itu menjadi indah dan damai. Adapun perwujudan Kasih dan Damai itu Indah yang telah dilaksanakan oleh Kodam XVII/ Cenderawasih berupa pelaksanaan Bhakti Sosial TNI di Kabupaten Puncak Jaya. Kegiatan itu bertujuan untuk membantu kesulitan masyarakat yang berada di Kabupaten Puncak Jaya dengan melaksanakan program fisik berupa pembangunan Honay, Posyandu, Balai Kampung, Rumah Hunian sementara, kandang babi dan masih banyak lagi.

Pangdam menghimbau kepada para tokoh agama agar jangan selalu menganggap TNI kerjanya hanya perang saja, melainkan tugas TNI sesuai dengan UU No.34 Tahun 2004 ada dua, yakni melaksanakan Tugas Operasi untuk Perang (OMP) dan melaksanakan Tugas Operasi Selain Perang (OMSP).

Terkait dengan beberapa kejadian yang telah meresahkan masyarakat seperti halnya tindak kekerasan yang bernuansa SARA dan penembakan terhadap masyarakat sipil maupun TNI-POLRI yang terjadi dibeberapa tempat di wilayah papua. Pangdam merasa prihatin dengan kejadian tersebut dan berharap tidak akan terulang lagi dimasa yang akan datang, dimanapun di wilayah papua yang sedang kita jaga sebagai tanah damai. Tindak kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok yang tidak menginginkan papua damai tersebut sungguh sangat merugikan seluruh elemen masyarakat papua yang saat ini sedang membangun.

Selanjutnya Pangdam juga menjelaskan bahwa status daerah Papua sekarang adalah tertib sipil, sehingga masalah penyelesaian berbagai kejadian yang ada di Tanah Papua menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, bukan serta merta semua mengarah pada tanggung jawab TNI.

Oleh karena itu, Pangdam menghimbau kepada Pemerintah Daerah serta seluruh komponen yang ada di Tanah Papua untuk bersama-sama menjaga Tanah Papua, terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang akan terjadi sehingga dapat terwujud Papua Tanah Damai. Hadir dalam acara tersebut para Asisten KasdamXVII/Cenderawasih. (aj/don/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 25 Agustus 2011 18:11

August 25, 2011 0

Amnesty Internasional serukan pembebasan aktivis Papua

London (ANTARA News) – Amnesty International menyerukan pembebasannya segera dan tanpa syarat untuk sekelompok aktivis termasuk mahasiswa yang ambil bagian dalam barisan damai di Manokwari, provinsi Papua Barat, memprotes ketidakadilan dan pelanggaran HAM pasukan keamanan Indonesia terhadap warga Papua.

Amnesty International juga mendesak pemerintah Indonesia mencabut peraturan pemerintah No 77/2007 melarang logo atau bendera daerah, digunakan organisasi separatis, demikian keterangan Josef Benedict dari Amnesty Internasional yang bermarkas di London , Kamis.

Amnesty International yakin peraturan ini bertentangan dengan semangat UU Otonomi Khusus tahun 2001 yang memberikan orang Papua hak untuk mengekspresikan identitas budaya mereka.

Larangan membentangkan bendera ini tidak bisa dianggap alasan yang sah untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berasosiasi seperti yang diatur dalam ICCPR.

Amnesty International menyadari sedikitnya 90 aktivis politik di propinsi Maluku dan Papua yang telah dipenjara semata-mata untuk kegiatan politik damai mereka.

Amnesty International menganggap mereka “tahanan hati nurani” ( prisoner of conscience ) dan menyeru untuk pembebasan mereka segera dan tanpa syarat.

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun mengenai status politik dari setiap provinsi Indonesia, termasuk desakan untuk kemerdekaan.

Namun mereka percaya hak untuk kebebasan berekspresi termasuk hak untuk melakukan advokasi secara damai referendum, kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Melkianus Bleskadit aktivis Papua dipenjarakan di provinsi Papua Barat atas keterlibatannya dalam protes damai dan pembentangan bendera kemerdekaan.

Hukumannya menyoroti penggunaan terus undang-undang represif untuk mengkriminalisasi aktivitas politik damai di provinsi ini.

Perjalanan berakhir di lapangan Penerangan di Manokwari di mana aktivis politik lainnya berkumpul untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan “Melanesia Barat”.

Selama upacara mereka membentangkan bendera “Bintang 14”, simbol kemerdekaan Melanesia Barat.

Unit Dalmas dari Polres Manokwari menangkap tujuh aktivis politik: Melkianus Bleskadit; Daniel Yenu, seorang pendeta, dan lima mahasiswa – Jhon Wilson Wader, Penehas Serongon, Yance Sekenyap, Alex Duwiri dan Jhon Raweyai.

Semua tujuh orang itu dituduh “makar” di bawah Pasal 106 KUHP Indonesia yang membawa hukuman maksimum penjara seumur hidup, dan dengan “menghasut” di bawah Pasal 160.

Pada 18 Agustus lalu, Melkianus Bleskadit dihukum dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Manokwari sementara Daniel Yenu dijatuhi hukuman tujuh bulan dan 16 hari penjara pada tanggal 23 Agustus 2011.

Daniel Yenu dibebaskan karena telah menghabiskan lebih dari delapan bulan dalam penahanan. Pengadilan lima mahasiswa sedang berlangsung. Pengacara Daniel Yenu menyuarakan keprihatinan tentang proses persidangan.

Pengacaranya menyatakan barang bukti tidak berasal dari lokasi kejadian diperkenalkan selama persidangan dan
Daniel Yenu dibawa ke pengadilan 16 Agustus lalu dan dipaksa oleh hakim untuk mengikuti persidangan tanpa kehadiran pengacara yang telah menyiapkan nota pembelaan tersebut.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dimana Indonesia merupakan negara anggota, serta Undang-undang Dasar Indonesia menjamin hak kebebasan berkumpul, berekspresi, pendapat dan berasosiasi secara damai.

Sementara pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan hak untuk mempertahankan ketertiban umum dan memastikan setiap pembatasan untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai tidak melebihi dari yang diizinkan di bawah hukum HAM internasional. (ZG/K004)
Editor: B Kunto Wibisono

Kamis, 25 Agustus 2011 06:20 WIB | 905 Views

August 25, 2011 6