Rakyat Papua Tidak Memperjuangkan Pemekaran Wilayah

Jubi — Komentar ketua panitia pemekaran provinsi Papua Tengah, Andreas Agalibek beberapa waktu lalu, yang mengatakan rakyat Papua menjadi korban karena memperjuangkan pemekaran provinsi Papua, sehingga pemerintah harus menjawab pengorbanan rakyat dengan memberikan provinsi Papua tengah itu dibantah oleh aktivis dan intelektual muda pengunungan tengah Papua, Dominikus Surabut.

[stickyleft]Akibatnya rakyat Papua Menjadi Korban, NKRI tertipu, atau kena tipu atau memang membiarkan tertipu asal pendudukannya di Tanah Papua paling tidak diperpanjang.
Perilaku tidak jujur kepada diri sendiri merupakan perbuatan manusia sampah, manusia bermental budak, manusia tidak berjatidiri, manusia yang tidak dipakai rakyat Papua, manusia sampah, yang dipungut NKRI dan dipakainya.[/stickyleft]Kepada tabloidjubi.com, melalui pesan singkat (25/08), Dominikus mengatakan pelangaran HAM yang terjadi terhadap orang Papua bukan karena memperjuangkan pemekaran. Dommy mengatakan rakyat Papua menjadi korban karena memperjuangkan agenda hak-hak rakyat Papua sebagai manusia. Rakyat Papua menjadi korban karena memperjuangkan kehidupan yang aman dan damai melalui dialog atau refrendum. Dommy meragukan bila pergorbanan itu akibat memperjuangkan pemekaran provinsi.

“Kekerasan akhir-akhir ini justru menolak pemekaran, minta dialog atau referendum. Dua agenda itu yang menjadi perjuangan rakyat Papua. Rakyat Papua tidak pernah memperjaungkan pemekaran. Perjuangan pemekaran itu hanyalah perjuangan kelompok elite politik yang gila dengan kedudukan dan kekayaan pribadi dan kelompoknya. Rakyat Papua tidak berkepentingan sama sekali dengan pemekaran.” tegas Dominikus.

Menurut Domi, pemekaran itu terjadi karena ada persaingan kepentingan antara elite politik tertentu dengan kaum pemodal domestik dan asing. Elite politik yang kalah bersaing lah yang memperjuangkan pemekaran agar bisa menjadi penguasa lagi. Perjuangan elite politik itu tidaklah sendiri. Di belakang pemekaran itu, menurut Dommy ada sejumlah pemodal yang berkepentingan di Papua. Pemodal yang berkepentingan itu mendorong pemekaran agar kemudian bisa masuk mengekplorasi alam Papua.

Aktivis muda yang berasal dari wilayah pengunungan ini menegaskan bahwa pemekaran tidak berasal dari niat murni Jakarta untuk membangun Papua. Pemekaran hanyalah bagian dari usaha menyukseskan kepentingan politik Jakarta di atas tanah Papua.
“Pemekaran tidak ada niat hukum tetapi semata-mata kepentingan politik Jakarta. Pemerintah memperlihatkan kepetingan melalui pemekaran-pemerkaran yang ada bertentangan dengan UU otonomi khusus.” kata Domi.

Domi menjelaskan, UU Otonomi khusus hanya mengamanatkan satu provinsi, kalaupun ada harus melalui persetujuan MRP. Namun semua ini tidak pernah jalan. Pemerintah malah mengandalkan keputusannya daripada amanat UU otonomi khusus. Menurut Dommy, sikap itulah yang menjadi masalah di Papua maupun Papua Barat. Masalah yang ada belum selesai, pemerintah mulai lagi mau mekarkan Papua tengah. Sikap ini yang akan membuat konflik Papua akan berkepanjangan. Lebih baik pemerintah berhenti lalu memikirkan solusi yang baik, ujar Dommy. (J/17)

THURSDAY, 25 AUGUST 2011 20:40 ADMINISTRATOR

August 25, 2011 1

Stop Kirim Militer ke Paniai!

JUBI — Pasca kontak senjata antara TNI/Polri dengan kelompok yang diduga TPN/OPM pimpinan John Magay Yogi serta rentetan penembakan misterius, Rabu (17/8), saat ini pemandangan umum Kota Enarotali dan Madi, Kabupaten Paniai, penuh dengan aparat militer “kiriman” luar Paniai. Meski situasi sudah mulai membaik, namun kehadiran pasukan militer makin meresahkan warga setempat.

Belum diketahui secara pasti penambahan pasukan militer ke Paniai, entah dalam rangka mengejar dua buah pucuk senjata yang dirampas oleh sekelompok orang tak dikenal di Kantor Polsek Komopa, Distrik Agadide, Selasa (16/8) dini hari, ataukah memang Paniai sudah daerah konflik yang mesti mendapat pengamanan superketat?

Terlepas dari dugaan tadi, masyarakat bersama para tokoh dan pejabat daerah yang menghendaki Paniai aman, mendesak segera menghentikan pengiriman militer. Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta harus segera menarik kembali pasukan militer dari wilayah Kabupaten Paniai.

“Paniai sudah aman, tapi banyak Tentara dan Polisi didatangkan ke sini. Memangnya ada perangkah?” ujar salah seorang tokoh masyarakat dalam sebuah diskusi di Enarotali, Rabu (24/8).

Kebijakan institusi negara mengirim militer dalam jumlah banyak ke Paniai sejak awal pekan ini, kata Kepala Suku Mee, Yafeth Y Kayame, telah mencederai ikrar damai yang dicetuskan Sabtu (20/8) di Aula Uwatawogi Yogi, Enarotali. Menurutnya, ketakutan warga masyarakat makin bertambah lagi gara-gara pasukan militer mulai didatangkan dari luar Kabupaten Paniai. Tak diketahui tujuannya, namun situasi yang mulai kondusif terusik dengan kehadiran pasukan militer.

Pergumulan umum saat ini di tengah publik, “Untuk apa mereka ke Paniai? Di sini, Enarotali dan Paniai secara umum bukan daerah konflik, jadi stop kirim pasukan militer. Selama empat hari terakhir ini ada gelombang pengiriman militer, mereka mau perang dengan siapa, mau bunuh kita masyarakat semua ini kah?.”

Pemerintah Kabupaten Paniai seharusnya tidak tinggal diam. Perlu kebijakan menyikapi hal ini. Selain tentunya menjamin keamanan bagi warga masyarakat, patut pula dipertanyakan sekaligus dipertegas, jika untuk mengejar dua pucuk senjata yang dirampas, cukup dengan aparat keamanan yang sudah ada di Paniai. Tak perlu lagi datangkan kekuatan tambahan dari luar Paniai.

Banyak kalangan menyebut dugaan sementara bahwa keberadaan TPN/OPM Devisi II Makodam IV Paniai di Eduda hanya menjustifikasi pendropan militer dari Jayapura maupun Nabire. Kesannya ada semacam satu skenario terselubung dibalik rentetan peristiwa yang berujung pengerahan kekuatan militer ke Paniai. Saat ini, menurut beberapa sumber, selain satu kompi Yonif 753/Arga Vira Tama Nabire, satu kompi Brimobda Papua juga dikabarkan sudah dikerahkan ke Paniai.

Kendati hal itu dibantah langsung oleh Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu saat ditanya wartawan di Nabire, Senin (22/8), namun kenyataan di Enarotali saat ini sudah terlihat pasukan militer “baru” dari luar Paniai. Lengkap dengan senjata, hampir setiap hari mereka menggelar konvoi di jalan raya.

Penambahan pasukan militer kabarnya untuk mengamankan daerah pasca perampasan senjata di Polsek Komopa dan kontak senjata pada dini hari serta rentetan tembakan saat merayakan hari bersejarah negara Indonesia, meski Bupati Paniai, Naftali Yogi, pada pertemuan perdamaian di Enarotali, telah menegaskan bahwa situasi keamanan di daerah ini secara umum sudah normal.

Kehadiran aparat gabungan itu membuat warga makin cemas, bahkan belum satu hari kembali ke rumah-rumah dari tempat pengungsian, gelombang eksodus kembali terjadi sejak Selasa (23/4) kemarin. (J/04)

THURSDAY, 25 AUGUST 2011 07:58 ADMINISTRATOR HITS: 191

August 25, 2011 0

Pemimpin Papua Hanya Mampu Menyukseskan Kebijakan Jakarta

Tanah Papua Dipotong-Potong Segelintir Elut Papua-Indonesia, Penghianat, Lalu Rakyat dan Bangsa ini Mau Dikemanakan???

Jubi — Pastor Yulianus Bidau Mote Pr, Vikaris Judicial (Wakil Uskup Jayapura yang membidangi hukum gereja) mengatakan belum ada pemimpin pemerintah di tanah Papua yang mampu menterjemahkan kebijakan pemerintah Jakarta sesuai dengan kebutuhan orang asli Papua. Sekarang ini, orang asli Papua memiliki pemerintah yang hanya mampu menyukseskan seluruh kebijakan Jakarta di Papua. Semua kebijakan yang tidak terkontrol dan merugikan rakyat Papua.

[stickyright]Yang mengurus Pemekaran itu bukan pemimpin Papua, mereka boneka NKRI di Tanah Papua. Pemimpin Papua saat ini ada di DAP, TRWP, OPM, AMWP, DeMMAK.
Pemimpin Papua tidak pernah dipilih lewat Pilkada/Pemilukada, itu yang dipilih ialah wakil NKRI untuk Tanah Papua, jadi memang pantas, malahan harus mereka urus kepentingan Jakarta.[/stickyright]Hal ini dikatakan oleh Pastor Yulianus Bidau Mote Pr kepada tabloidjubi.com (25/08) untuk menegaskan ketidakmampuan pemerintah Papua selama ini. Salah satunya adalah pemekaran wilayah yang merajalela di Papua.

“Kita lihat isu pemekaran provinsi Papua Tegah mulai mencuat ke permukaan dengan alasan kebijakan pemerintah provinsi Papua yang tidak berpihak kepada masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua. Rasa kecewa itu mendorong elite politik disana berjuang untuk pemekaran Papua Tengah. Perjuangan ini kelihatnya untuk menjawab kebutuhan rakyat namunitu hanyalah usaha terselubung pemerintah Jakarta dan elit politik di Papua.” kata Pastor Yulianus Bidau Mote Pr.

Menurut Pastor Yulianus Bidau Mote Pr, pemekaran itu tidak akan membawa perubahan atau menjawab kebutuhan rakyat. Perubahan itu akan terwujud atau tidak tergantung pemimpinnya nanti.

“Tidak ada pemimpin yang mampu menterjemahkan kepentingan orang Papua sesuai dengan kata-kata dan tindakan yang tepat.” tegas Mote. Lanjutnya, para pemimpin sekarang hanya mampu menerapkan kebijakan Jakarta demi kepentingannya di Papua. Sikap ini akan membahayakan orang papua ke depan.

Pastor Hakim Ketua pengadilan gereja Katolik keuskupan Jayapura ini menambahkan rakyat Papua agak sulit memiliki pemimpin yang mampu menjawab kebutuhannya. Kita akan mendapatkan pemimpin yang mampu bila pemimpin itu merasa terpanggil untuk melayani orang Papua.

Menurut Mote, pemimpin Papua, misalnya Pater Neles yang berusaha menterjemahkan kebutuhan rakyat Papua dengan kata-kata yang tepat. “Kata-kata Pater Neles untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya kata yang tepat. Kita bicara dialog bukan untuk otonomi dan merdeka. Kita bicara untuk menciptakan kehidupan yang dikehendaki orang Papua,” ujar pastor yang menyelesaikan master hukum gereja di Roma dua tahun lalu ini. (J/17)

THURSDAY, 25 AUGUST 2011 20:31 ADMINISTRATOR HITS: 189

August 25, 2011 0

Frans Wospakrik Berpulang

Mantan Rektor Uncen dan Wakil Ketua I MRP, Frans Alexander Wospakrik dipanggil Tuhan. Ia tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga pemikir dan pelayan yang rendah hati.

FRANS Alexander Wospakrik adalah putera kedua dari sepuluh bersaudara dari ayah Tom Wospakrik (alm) dan ibu Lidia Boekoersyom (alm). Lahir di Kampung Yoka, Jayapura pada 28 Januari 1947.

Dalam kehidupan sehari-hari, Frans dikenal sebagai sosok yang bekerja tanpa mengeluh, bekerja tanpa banyak bicara, bekerja secara profesional dan tekun, bekerja sampai tuntas serta bekerja sampai titik darah yang penghabisan. Ia memiliki kemampuan intelektualitas yang tinggi, tapi rendah hati, tidak emosional dalam pengabdiannya sebagai seorang guru bagi muridnya maupun pengabdiannya bagi rakyatnya.

Masa pendidikannya dimulai dari Lagere School-B (SLB) Serui, lulus 1960 dan melanjutkan ke Primaire Meddelbare School (PMS) Biak, lulus 1963 dan meneruskannya ke SMA YPK Biak, jurusan Pasti dan Pengetahuan Alam (PasPal), lulus 1966.

Karier sebagai seorang guru yang sejati dimulai Frans setamat SMA dan diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (FPPK) Universitas Cenderawasih Manokwari dan memperoleh gelar sarjana muda (B.Sc) pada 1970.

Saat itu, Universitas Cenderawsih baru berusia delapan tahun dan diperlukan banyak sumberdaya manusia untuk membangun Papua dan manusianya dari keterbelakangan, sosial, ekonomi dan budaya. Maka dalam kerangka pengembangan FPPK Uncen, Frans bersama beberapa dosen dikirim mengikuti pendidikan di Institut Pertanian Bogor dan pada saat itu juga dia diangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional RI mengabdi di FPPK Uncen Manokwari pada 1970. Ia menyelesaikan Program Afiliasi pada 1975.

Sekembalinya dari IPB, Frans menjadi dosen di FPPK Uncen Manokwari. Sepuluh tahun kemudian, Frans dan istrinya, Judya Marti Wospakrik, dikirim mengikuti pendidikan di Depertment of Wood Technology Washington State University (WSU) Amerika Serikat pada 1980 dan memperoleh gelar Master of Science (M.Sc) pada 1984.

Dalam meniti karier di dunia perguruan tinggi, Profesor Ir. Frans Alexander Wospakrik, M.Sc. pernah menduduki seluruh jenjang kepangkatan dan jabatan yang ada di pegawasi negeri sipil di lingkungan Universitas Cenderawasih Departemen Pendidikan Nasional RI. Jabatan terakhir yang disandang Frans adalah Guru Besar atau Profesor dengan pangkat Pembina Utama, dengan golongan ruang IV/e.

Selain prestasi di bidang akademik, Frans Wospakrik juga gemar musik, menyanyi dan berolahraga. Ia pernah menjadi anggota band musik Kampus FPPK Uncen Manokwari, dengan lagu kesukaannya â€œDi Taman Bunga yang Permai di ODO Serui Maniseâ€œ. Ia kerap membawakan lagu ini pada setiap kesempatan. Selama menjadi mahasiswa, Frans pernah mendapat predikat mahasiswa teladan FPPK Uncen Manokwari.

Selama 40 tahun masa karyanya, Frans Wospakrik, tidak hanya menjadi guru mengajar ilmu di dalam ruang kuliah, tetapi dia juga mengabdi diluar kampus. Ia banyak berperan penting dalam peletakan dasar-dasar pembangunan sumberdaya manusia Papua melalui pendidikan tinggi negeri dan swasta.

Riwayat sakitnya dimulai, Jumat 28 Juli 2011 lalu. Hari itu, dia mengalami serangan akut pernafasan sehingga dibawa ke RSU Abepura, dan menempati ruang rawat Intensive Care Unit (ICU). Berbagai upaya dilakukan para medis di rumah sakit itu, namun tidak tertolong. Prof. Ir. Frans Alexander Wospakrik, M.Sc. menghembuskan nafas terakhir dalam usia 64 tahun pada Minggu,Â 31 Juli 2011 pukul 23.10 malam.

Kematiannya mengagetkan seluruh masyarakat Papua yang berada di berbagai tempat dan berduka atas kepergian putera terbaik Papua. Frans Alexander Wospakrik, meninggalkan banyak hasil karya, teladan dan buah pikirannya di bidang pendidikan dan kehutanan bagi masa depan Papua yang lebih baik.

<><><>
FRANS ALEXANDER WOSPAKRIK. Lahir: Yoka, 28 Januari 1947. Agama: Protestan. Istri: Ir.Yudya Marti Wospakrik,M.Sc. Pendidikan: Lagere School-B di Serui, 1960. Primaire Middelbare School Biak, 1963. SMA YPK Biak, 1966. Sarjana Muda (B.Sc.) FPPK Uncen Manokwari 1970. Sarjana Penuh (Ir) Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Pasca Sarjana (M.Sc.) di Depatement of Wood Technology,Washington State University USA (Departemen of Materials Sciene & Engineering), 1984.

Jabatan: Ketua Komisi Pendidikan& Kemahasiswaan FKIP Uncen Manokwari, 1975 â€“ 1977. Kepala Unit Penelitian FPPK UncenÂ Â Â Manokwari, 1977 â€“ 1978. Ketua Subjurusan Pengelolaan Hutan FPPK Uncen Manokwari, 1978 â€“ 1980. Sekretaris Dekan FPPK Uncen Manokwari, 1978 â€“ 1979. Pembantu Dekan I FPPK Uncen Manokwari, 1979 â€“ 1980. Pembantu Dekan II Faperta Uncen Manokwari, 1984 â€“ 1987. Dekan Faperta Uncen Manokwari, 1987 â€“ 1992. Pembantu Rektor I Uncen Jayapura, 1992 â€“ 1996. Dekan Fakultas Ekonomi Uncen, 1993 â€“ 1994. Dekan Fakultas MIPA Uncen, 1998 â€“ 2003. Rektor Universitas Cenderawasih selama dua periode: 1996 â€“ 2005. Pendiri Fakultas Ekonomi & Fakultas Matematika dan IPA Uncen Jayapura, sekaligus menjadi dekan pertama di dua fakultas tersebut.

Jabatan Diluar Kampus: Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Utusan Daerah Irianjaya, 1997 â€“ 2005. Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, 2005 â€“ 2010. Ketua Intelektua Kristen Indonesia, 1998 â€“ 31 Juli 2011. Anggota Muspida Tk.II Kabupaten Manokwari, 1987 â€“ 1992. Anggota Muspida Tk. I Provinsi Papua, 1996 â€“ 2005.

Pengabdian Masyarakat: Ketua Tim Asistensi Penyusunan RUU Otonomi Khusus Papua, 1999 â€“ 2001. Anggota Tim Environment Advisory Committee PT. Freeport Indonesia, 2002 â€“ 2004. Anggota Tim Pendirian Universitas Ottow Geissler Jayapura. Ketua Panitia Peresmian Universitas Ottow dan Geissler Jayapura. Penasehat Panitian Pembangunan Gedung Gereja Sion Padangbulan 2002 â€“ 2007. Koordinator Bidang Pendidikan,Unsur PKB Sion Padangbulan 2002 â€“ 31 Juli 2011. Ketua Forum DAS Papua, 2005 â€“ 31 Juli 2011. Ketua Umum Persekutuan Intelektual Kristen Indonesia Daerah Papua, 1998 â€“ 31 Juli 2011.

RIWAYAT KEPANGKATANNo. Pangkat Jabatan Fungsional Gol/Ruang TMT
1. Asisten Perguruan Tinggi – II/B 1 Mei 1973
2. Pengatur – IIC 1 Maret 1976
3. Penata Muda Asisten Ahli Madya III/A 1 Oktober 1976
4. Penata Muda Tk.I Asisten Ahli III/C 1 Oktober 1978
5. Pembina Lektor Muda III/D 1 Oktober 1980
6. Pembina Tk.I Lektor Madya IV/A 1 Maret 1985
7. Pembina Lektor IV/D 1 Oktober 1987
8. Pembina Tk.I Lektor Kepala Madya IV/B 1 Oktober 1993
9. Pembina Utama Muda Lektor Kepala IV/CÂ 1 Oktober 1995
10. Pembina Utama Madya Guru Besar Madya IV/D 1 Oktober 1998
11. Pembina Utama Guru besar IV/EÂ 1 Oktober 2003

Sumber. Universitas Negeri Papua Manokwari, 11 Agustus 2011
Oleh Paskalis Keagop, Alfonsa Wayap, SuaraPerempuanPapua.orb, Kamis, 25 Agustus 2011 07:19

August 25, 2011 0

Polisi Usut Pembunuhan Anggota TNI di Papua

Jayapura, Kompas – Polisi terus mengembangkan penyidikan terhadap kasus penganiayaan terhadap Kapten Tasman M Nur (54), perwira pertama Bintal Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih. Anggota TNI Angkatan Darat tersebut ditemukan tewas pada Selasa pagi dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Wachyono, Selasa (23/8) malam, mengatakan, pihaknya terus mengusut menangani kasus ini, menyusul tertangkapnya dua tersangka pelaku.

Sebagaimana diberitakan, Kapten Tasman M Nur pada Selasa pagi ditemukan tewas di Jalan Baru, Kampwalker, Waena, Jayapura, Papua. Korban diduga dianiaya dua pemalak di kawasan itu.

Menurut keterangan yang dihimpun, kejadian itu berlangsung ketika korban hendak melintas di jalan itu menuju tempatnya berdinas, dengan sepeda motor bernomor polisi DS 2605 AY. Tiba-tiba, dua pemalak menahan korban dan tanpa banyak bertanya langsung menikam korban dengan senjata tajam.

Korban sempat berusaha melarikan diri, tetapi pelaku kembali menyerang hingga korban pun tersungkur dan meninggal di tempat, sekitar 30 meter dari posisi kendaraannya.

Saksi mata segera melaporkan kejadian itu kepada patroli polisi di Perumnas 3 Waena. Polisi segera mengejar pelaku dengan menyisir lokasi kejadian. Polisi akhirnya menangkap YW dan AT, yang diduga pelaku penganiayaan itu.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letkol Ali H Bogra mengatakan, pihaknya menyerahkan seluruh penyidikan kasus itu kepada polisi. Selasa sekitar pukul 16.00 WIT, jenazah Tasman diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat Merpati. Menurut Bogra, jenazah akan dikebumikan di Jakarta.

Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen Erfi Triassunu, melalui Bogra, menyatakan prihatin atas kejadian tersebut. Pangdam berharap kejadian itu tidak terulang kembali.

”Kami menyerahkan kepada polda dan pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Bogra mengutip Pangdam Cenderawasih. (JOS)

August 24, 2011 0

Presiden, Situasi di Papua Sudah Darurat!

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis hak asasi manusia yang juga mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mendesak pemerintah segera mengusut pelaku-pelaku kekerasan baik terhadap warga sipil, polisi, maupun TNI di Papua. Menurut dia, tingkat keamanan di Papua saat ini sudah semakin mencekam dan darurat.

“Harus diungkap dari sekarang sebelum pelakunya sulit dideteksi. Kemarin, kami baru dapat laporan terbaru, di sana situasinya semakin mencekam dan darurat. Warga semakin khawatir dengan semua kejadian penembakan selama dua bulan terakhir, Juli dan Agustus,” ujar Usman saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Usman dimintai pendapat tentang kasus pembunuhan anggota TNI, Kapten Inf Tasman bin Noer, yang tewas dengan kondisi mengenaskan, yakni leher belakang ditebas dengan parang oleh dua orang tak dikenal di Papua, Selasa. Jenazah Tasman sudah dibawa ke Jakarta untuk dikebumikan.

Menurut Usman, dari berbagai aksi kekerasan tersebut, sulit menduga siapa pelakunya. Ia mengatakan, kalangan agamawan, tokoh pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat kini merasa situasi di Papua semakin memburuk. Mereka, kata Usman, merasa kelompok-kelompok bersenjata di Papua seperti sudah ada di mana-mana.

“Inilah yang kita harapkan, pemerintah, khususnya Presiden, dapat segera menjawab tuntutan dialog di Papua karena kondisinya sudah sangat darurat. Mereka bisa tanggapi hal itu dengan mengatakan pemerintah meminta TNI dan Polri cegah kekerasan,” kata Usman.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden dapat segera menandatangani Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai bentuk keseriusan pemerintah membenahi sistem di Papua.

Dalam pengusutan kekerasan, termasuk kasus pembunuhan Tasman, menurut Usman, pemerintah harus melibatkan Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah juga dapat menindaklanjuti hasil Konferensi Damai Papua, 5-7 Juli lalu, yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Menurut Usman, langkah itu lebih konstruktif untuk dijalankan dalam situasi darurat di Papua.

“Panggil juga Kepala BIN dan Kepala BAIS untuk jelaskan kondisi terakhir di sana. Ini harus segera dilakukan karena propaganda yang beredar di Papua semakin hari kian tidak konstruktif, bisa memicu kontak senjata antara kelompok OPM dan tentara,” katanya.

August 24, 2011 0

Belum Ada Parlemen Didunia Dukung Papua Merdeka

Weynand Watori – Budi Setyanto – Yohanes Sumarto

JAYAPURA—Pernyataan Beny Wenda melalui telepon sambungan langsung internasional dari Oxford, Inggris yang di perdengarkan dalam kegiatan pengumuman hasil Konferensi International Lawyers for West Papua (ILWP) di Makam Theys, Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (20/8) kemarin yang menghimbau kepada bangsa Indonesia untuk segera mengakui kedaulatan Bangsa Papua yang sudah merdeka sejak 45 tahun yang lalu karena sesuai dengan fakta yang ada PEPERA 1969 adalah cacat hukum menuai tanggapan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Selasa (23/8). Anggota Komisi A DPRP dr. Yohanes Sumarto menegaskan belum ada parlemen di dunia ini yang mendukung Papua merdeka, tapi justru mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kesatuan termasuk didalamnya Papua.
“Apabila anggota parlemen secara perorangan di negara yang mendukung Papua merdeka secara pribadi itu ada, tapi tak boleh menamakan dirinya International Parlemen for West Papua (IPWP),” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan apakah International Parliament West Papua (IPWP) maupun International Lawyer West Papua (ILWP) yang di gagas oleh Benny Wenda di London dan beberapa Negara lainnya di luar negeri bisa menggugat PEPERA di Mahkamah Internasional, dia menandaskan, IPWP maupun ILWP tak mempunyai organisasi yang resmi mana mungkin bisa menggugat PEPERA 1969.

Menurutnya, Mahkamah Internasional hanya menyelenggarakan gugatan antara satu negara dengan negara lain. Mahkamah Internasional tak mungkin melayani gugatan diluar negara.

ILWP baru mempunyai arti apabila ada orang yang memberi kuasa kepadanya untuk melakukan gugatan.
Disinggung ILWP mengklaim rakyat Papua yang memberikan kuasa untuk menggugat PEPERA ke Mahkamah Internasional, dia mengatakan, pihaknya justru mempertanyakan rakyat Papua yang mana.

ILWP membuat strategi untuk memenangkan gugatan terhadap PEPERA di Mahkamah Internasional. Padahal ILWP tak mempunyai kekuatan hukum apa apa.

Secara terpisah, Weynand Watori mengatakan proses integrasi itu bermasalah, walaupun pemerintah mengatakan proses integrasi itu sudah selesai setelah dikeluarkan resolusi PBB 1969. Tapi bagi rakyat Papua proses itu cacat hukum karena ada praktek internasional yang tak sesuai.

“Pasalnya, orang Papua menganggap sejarah di masa lalu dibengkokan. Karena itu mau digugat kembali sejarahnya untuk membuktikan ada sebuah penelitian yang sah bahwa proses PEPERA tak sah”, katanya menjelaskan.

Dikatakannya, ILWP ingin membuktikan bahwa proses itu tak benar. Untuk itu dibentuk ILWP untuk menggugat PEPERA di Mahkamah Internasional.

“Di era reformasi ini ada pihak yang mempunyai argumentasi kuat sah saja dan pihak pemerintah juga punya hak untuk mengcounter terhadap claim itu karena ini adalah sebuah proses politik didalam negara demokrasi,” tegas Weynand lagi.
Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) Papua Budi Setyanto SH yang juga merupakan salah satu pengacara kondang di Papua menandaskan, secara politis maupun hukum rencana gugatan yang diajukan oleh ILWP sah – sah saja, tapi Mahkamah Internasional akan mendasari prinsip prinsip hukum internasional sebagai landasan untuk memeriksa gugatan yang diajukan.

“Jika nanti ILWP secara hukum internasional tak memenuhi syarat tentu akan ditolak, tapi kalau menurut Mahkamah Internasional ILWP dasar hukum untuk mengajukan gugatan terpenuhi, akan dilanjutkan dengan pemeriksan materi gugatan,” tukasnya.

Dalam pernyataannya melalui telepon di Lapangan They Eluay Sentani kemarin, Beny Wenda menyampaikan 4 (empat) point hasil Konferensi ILWP. Pertama, kami telah mendengar sekarang situasi yang paling buruk dan serius di Papua Barat. Kedua, akar masalah peristiwa ini terletak pada kegagalan hak penentuan nasib sendiri PEPERA atau Act of Free Choice pada tahun 1969. Ketiga, oleh karena itu kami kembali mendeklarasikan Pengacara Internasional Papua Barat, secara khusus bahwa orang Papua Barat memiliki hak mendasar untuk menentukan nasib sendiri dibawa hukum internasional bahwa hak itu masih belum dilakukan. Keempat Kami menyerukan kepada semua negara untuk bertindak kepada ketingkatan yang lebih tinggi dan dengan darurat mendesak kepada PBB menuntut orang-orang Papua Barat agar diberikan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri. (mdc/amr/l03)

August 24, 2011 1

Satu Anggota TNI-AD Tewas Dibacok, Dua Tersangka Ditangkap

Kapten (Inf) Tasman, anggota TNI AD dari Satuan Bintal Kodam XVII/Cenderawasih

Jayapura — Tindak kekerasan dan kejahatan di Kota Jayapura yang memakan korban jiwa kembali terjadi, kali ini nasib naas menimpa Kapten (Inf) Tasman, anggota TNI AD dari Satuan Bintal Kodam XVII/Cenderawasih.

Selasa (23/8) pukul 07.00 WIT bertempat di Jalan Baru Camp Wolker Perumnas III Kelurahan Yabansai Distrik Heram telah terjadi penikaman dan pembacokan terhadap anggota TNI-AD atas nama Kapten (Inf) Tasman Perwira Pembinaan dan Mental (Bintal) Kodam XVII Cenderawasih oleh dua orang pelaku yang tak di kenal. Menurut keterangan salah seorang saksi kepada polisi, sekitar pukul 07.00 WIT saksi melintasi daerah jalan baru dari arah Kotaraja menuju Perumnas III Waena, namun beberapa meter di depannya saksi melihat korban dengan seragam dinas lengkap menggunakan sepeda motor Honda Vario DS 2605 AY yang saat itu berada di depannya di datangi oleh dua orang tak di kenal.

Kemudian kedua pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menikam korban dengan menggunakan pisau di bagian perut juga di bacok oleh pelaku dengan menggunakan parang, saat itu juga korban terjatuh setelah kedua pelaku melihat korban jatuh dan tak berdaya lagi kedua pelaku langsung melarikan diri.

karena kaget dan terkejut setelah melihat kejadian tersebut saksi putar arah kembali kea rah kantor Walikota untuk mengamankan diri, namun selang beberapa waktu setelah menenangkan dirinya dan merasa situasi aman saksi kembali kearah Waena dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pos polisi di Perumnas III.

Setelah itu pukul 07.00 WIT anggota Patroli Motor (PATMOR) Perumnas III langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan terdapat korban telah dalam keadaan tak bernyawa lagi .

Korban meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk di bagian di perut, luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri, serta ibu jari sebelah kiri tergores .

Kapolresta Jayapura AKBP H Imam Setiawan kepada wartawan membenarkan kejadian tersebut, menindaklanjuti laporan saksi, polisi langsung menutup jalan masuk dan keluar ke lokasi untuk mencari pelaku dan, seorang berinisial JW yang di duga kuat sebagai pelakunya berhasil di amankan polisi.

“pelaku yang satunya lagi masih dalam pengejaran oleh aparat kepolisisan” kata Kapolresta kepada wartawan kemarin siang di Mapolresta Jayapura.

Namun berdasarkan release yang diterima Bintang Papua dari Kodam XVII Cenderawasih semalam, disampaikan dua orang yang di duga kuat sebagai tersangka telah berhasil di amankan hasil pengembangan penyelidikan terhadap JW.

“tim gabungan TNI dan Brimobda Papua mendatangi salah satu rumah yang diduga sebagai rumah pelaku di belakang Bhayangkara, seorang berinisial AT (28 tahun) di tangkap dengan barang bukti dua kaos putih dan biru satu jean biru yang diduga digunakan pelaku”, kata Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal (Mayjend) TNI Erfi Triassunu dalam releasenya semalam.
Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan via SMS sekitar pukul 22.00 WIT mengatakan hingga kini baru 1 orang tersangka yang di tahan, menurutnya dugaan sementara motif pembacokan adalah kriminal murni, dimana pelaku sempat “memalak” korban namun kemungkinan karena korban melawan atau menolak permintaan pelaku sehingga pelaku nekat membacok korban hingga tewas.

Atas kejadian tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu merasa prihatin dengan jatuhnya korban prajurit, sekaligus mengutuk tindakan biadab pelaku yang sama sekali tidak mengindahkan norma-norma agama dan kemanusiaan. Pangdam XVII/Cenderawasih menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut pada Polda Papua sehingga dapat diungkap motif tindakan pelaku. Kepada seluruh prajurit, Pangdam memerintahkan agar tidak terpancing aksi provokasi yang memang sedang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Papua sebagai tanah Damai, kendalikan diri dan hindari aksi balas dendam secara orang perorang maupun kelompok. Namun demikian seluruh prajurit harus terus waspada pada setiap kegiatan, dan lakukanlah tindakan yang mengancam diri maupun kelompok sesuai prosedur tetap yang telah digariskan.

Kepada seluruh elemen masyarakat pecinta damai, Pangdam XVII/Cenderawasih mengajak agar secara sinergis bekerjasama dengan aparat keamanan, untuk menciptakan rasa aman melalui pengamanan swakarsa dilingkungan masing-masing serta melaporkan kepada pihak berwajib atas terjadinya aksi kekerasan maupun segala gejala yang memungkinkan terjadinya aksi kekerasan. Pangdam juga menyampaikan terimakasih atas cepatnya saksi melapor kepada pihak berwajib sehingga para pelaku dengan cepat dapat tertangkap.

Sementara Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua menjawab pesan singkat yang di kirimkan Bintang Papua semalam mengatakan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa salah satu perwira Kodam tersebut dan mendesak kepada kepolisian untuk menangkap pelaku dan mengungkap motifnya. (cr-32/amr/l03)

Rabu, 24 Agustus 2011 01:19

August 24, 2011 2

Kekerasan di Papua Meningkat 10 Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Kekerasan di Papua meningkat dalam 10 hari terakhir ini. Demikian dikemukakan Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (23/8/2011).

Ia menjelaskan, peristiwa terakhir pada hari Minggu (21/8/2011) mengakibatkan seorang warga tewas di dekat kebunnya.

“Korban bernama Das Komba (30) ditemukan tewas di kebunnya. Pascaperistiwa itu, masyarakat menjadi ketakutan dan merasa tidak aman,” kata Indria.

Sepanjang bulan Agustus, sudah terjadi sembilan tindakan kekerasan di Papua.

Dalam catatan Kontras, rangkaian kekerasan tersebut adalah:

1. Penembakan terhadap warga sipil di Nafri (1 Agustus). Sebanyak empat orang meninggal dunia. Selanjutnya tanggal 4 Agustus, Dany Kogoya yang mengaku sebagai Panglima Perang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) mengaku bertanggung jawab.

2. Penusukan terhadap calon mahasiswa La Ode Rusdi di Jayapura (2 Agustus).

3. Rangkaian penembakan terhadap warga sipil (1 dan 16 Agustus) terjadi di pinggiran Kota Jayapura di perkampungan Nafri dan Abe Pantai, Tanah Hitam, dan Kamp Key.

4. Pembunuhan terhadap dua tenaga pengamanan Kantor Kwarda Pramuka (15 Agustus). Korban adalah Majib dan Abner Kambu.

5. Upaya pembunuhan terhadap Indra, mahasiswa STAIN Al Fatah, Jayapura (16 Agustus).

Sementara itu, di daerah pedalaman, seperti di Paniai, terjadi serangan atas Polsek Komofa (16 Agustus), rentetan tembakan di lapangan kantor Bupati Paniai (17 Agustus), kontak senjata di jalan trans-Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Paniai (17 Agustus) dengan korban tewas satu orang diduga anggota OPM, sementara dua polisi dan satu tukang ojek terluka.

Terdapat juga kontak senjata di Distrik Madi-Paniai (17 Agustus) yang mengakibatkan kendaraan pengangkut makanan tertahan. Lainnya, penembakan terhadap tukang ojek di Jalan Yamo Distrik Mulia di Kabupaten Puncak Jaya (20 Agustus). Korban tewas atas nama Buasan (40).

August 23, 2011 0

Hentikan Pembentukan Milisi di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Imparsial mendesak pemerintah menghentikan pembentukan milisi di Papua. Aktivis Imparsial Ardimanto dalam pertemuan di Kontras, Jakarta, Selasa (23/8/2011), mengatakan, mobilsasi warga sebagai milisi semakin mengkhawatirkan di Papua.

“Itu mengadu dan memecah belah warga,” kata Ardimanto.

Agus Kosay, mahasiswa Papua yang hadir dalam dialog tersebut, menambahkan, milisi membuat masyarakat terbelah. Adapun Kordinator Umum Komunitas Adat Masyarakat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) Dorus Wakum menegaskan, milisi dibentuk aparat dan rawan menimbulkan konflik warga luar Papua dengan warga Papua.

“Juga ada upaya mengadu sesama warga asli Papua dari daerah asal yang berbeda,” kata Wakum.

Ardimanto membenarkan ucapan Wakum dan menyatakan, milisi dan pos-pos TNI banyak dibentuk menempel komunitas pedagang dari luar Papua. Para aktivis melihat ada upaya mengadu domba masyarakat melalui keberadaan milisi-milisi tersebut.

Kompas.com

August 23, 2011 0