Referendum Diberikan, Papua Dipastikan Lepas

Jakarta – Masyarakat asli Papua merasa tidak mendapat banyak manfaat dengan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah setengah abad lebih bergabung, kehidupan mereka tetap tertinggal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua pada 2010, menyebutkan, sekitar 80 persen penduduk asli Papua hidup dalam keterbelakangan, miskin, dan sangat tertinggal dalam pendidikan. Rumah tangga miskin mencapai 83,04 persen atau 482.184 rumah tangga.

Padahal lebih Rp 30 triliun dana dari pemerintah telah dikucurkan untuk otonomi khusus (otsus) di Papua. Dana Otsus dikucurkan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat setempat, yang relatif tertinggal dibanding daerah lainnya. Tapi kondisi Papua membuktikan dana Otsus tidak mengenai sasaran atau menyimpang.

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Maco Tabuni menilai UU Otsus Papua sudah tidak tepat sejak awal. UU Otsus Papua dianggap sebagai upaya pemerintah RI untuk memaksakan kehendaknya terhadap rakyat Papua. Dana otsus Papua, bagi Maco, hanya upaya win-win solution antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan pemerintah.

“Jadi bukan bagian penyelesaian masalah Papua. Sebab sampai saat ini banyak masyarakat Papua merasa sebagai masyarakat yang terjajah oleh RI sejak tahun 1961,” kata Tabuni kepada detik+.

Karena dana otsus itu hanya bersifat win-win solution jangan heran kalau uang triliunan tersebut digunakan tidak dengan semestinya. Dana Otsus itu hanya dijadikan bancakan oleh elit-elit di Papua untuk kepentingan ekonomi belaka. Sementara untuk kesejahteraan rakyat sama sekali tidak menyentuh.

Tabuni bahkan mengatakan pernyataan pejabat Pemda yang menyatakan orang asli Papua sudah minum susu, merupakan kebohongan besar. Sebab kenyataanya, masyarakat Papua masih menderita.

Karena alasan itu, Tabuni dan sejumlah aktivis yang tergabung dengan KNPB mendesak diadakannya referendum bagi masyarakat Papua. Pada 2 Agustus 2011 lalu, KNPB menggelar demo yang diikuti ribuan orang Papua asli di sejumlah kota untuk menyuarakan tuntutan referendum ini.

Referendum dinilai merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan di Papua yang sudah terjadi sejak 1961. Dengan cara itu bisa diketahui apa keinginan masyarakat Papua sebenarnya, mau gabung dengan pemerintah RI atau Merdeka

“Tidak ada jalan lain,” gugat Tabuni yang sempat kuliah di Manado tapi berhenti di tengah jalan.

Meski demikian saat ditanya soal seberapa banyak masyarakat Papua menginginkan referendum, Tabuni menyatakan justru dengan referendum bisa diketahui masyarakat Papua ingin bergabung dengan RI atau berdiri sendiri alias merdeka.

Sementara pengamat sosial Thamrin Amal Tamagola menyatakan, saat ini sebagian besar masyarakat Papua memang menginginkan referendum. Peta masyarakat yang menginginkan referendum ini berasal dari masyarakat Papua yang melek pendidikan dan kepala-kepala suku atau adat. Sementara untuk tokoh agama terpecah. Sebab sebagian kecil tokoh agama merasa khawatir jika diterapkan referendum di Papua. Sedangkan tokoh masyarakat yang ada di birokrasi tentu saja akan menentang referendum.

“Kalau dikalkulasi saat ini sepertinya sebagian besar masyarakat memang menginginkan referendum. Sebab sebagian besar masyarakat Papua menganggap Otsus Papua telah gagal. Petanya, referendum bakal menang,” kata Thamrin.

Kondisi ini tentu saja harus diwaspadai pemerintah pusat. Bila setuju digelar referendum, sudah hamper dipastikan Papua akan lepas seperti yang terjadi dengan Timor Leste. Untuk mengatasi desakan referendum ini, Thamrin menyarankan adanya dialog antara tokoh-tokoh Papua dan pemerintah yang dimediasi pihak ketiga.

Tapi kalau pihak ketiganya dari asing tentu saja pemerintah akan menolak. Jadi pemerintah sebaiknya meminta LIPI menjadi pihak ketiga untuk memediasi dialog tersebut. Sebab lembaga kajian ini dianggap netral, baik oleh masyarakat Papua maupun pemerintah. Apalagi LIPI memiliki roadmap soal Papua.

Bagi Thamrin, sikap masyarakat Papua yang menganggap Otsus gagal disebabkan banyaknya tindakan korup yang dilakukan elit Papua atau pejabat Pemda. Akibatnya masyarakat Papua merasa kesal dan menganggap pejabat Pemda hanya kaki tangan pemerintah pusat. Kekecewaan masyarakat Papua terhadap Pemda kemudian menimbulkan kekesalan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

“Jadi solusinya menghilangkan dulu keengganan atau sikap apriori masyarakat Papua terhadap Otsus,” kata Thamrin.

Selain itu, Thamrin kemudian memberikan saran solusi yang diusung Frans Seda. Solusi itu berupa memberikan pendidikan kepada masyarakat Papua untuk menjadi guru atau perawat. Sebab dari penelitian yang dilakukan Frans Seda, masyarakat Papua sangat bangga bisa berkiprah langsung di masyarakat misalnya dengan berprofesi sebagai guru atau perawat.

Tapi sayangnya, gagasan yang diusung Frans Seda sama sekali tidak dipakai. Yang ada dana Otsus Papua yang digelontorkan pemerintah yang mencapai puluhan triliun rupiah lebih banyak dikorup oleh elit politik di Papua maupun pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah diminta mereformasi pejabat-pejabat pemda Papua.

“Jangan sampai masyarakat Papua saat ini merasa dirinya terjajah. Mereka mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah, baik dari segi hukum, pendidikan, sosial, dan ekonomi,” ujar Thamrin.

(ddg/nrl)
DetikNews.com

August 12, 2011 0

Gerakan Baru Papua Merdeka Tenang-tenang Hadapi Gugatan Pepera

Jakarta – Keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 kembali digugat. Asal muasal landasan bersatunya Papua dengan Indonesia itu dianggap cacat dan tidak sah berdasarkan hukum internasional.

Gugatan dilakukan ribuan masyarakat asli Papua saat menggelar demo di sejumlah kota pada 2 Agustus 2011. Soal tidak sahnya Pepera juga dibahas dalam konferensi International Lawyers for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford, London, pada hari yang sama.

Kelompok yang menuntut referendum ini menilai Pepera dilakukan secara sepihak oleh Indonesia. “Bukti-bukti sejarah Pepera 1969 dari dokumen PBB benar-benar mencoreng wajah PBB,” kata Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Maco Tabuni.

Seperti apa sebenarnya Pepera 1969? Pepera sendiri digelar dari 24 Juli sampai dengan Agustus 1969. Pepera ini digelar di bawah pengawasan PBB. Sekjen PBB adalah Dubes Bolivia, Fernando Ortiz Sanz bersama-sama 16 orang pengawas PBB lainnya mengawasi Pepera ini.

Pada 23 Agustus 1968, Ortiz Sanz tiba di Papua. Ditemani 8 Pejabat resmi Indonesia yang dipimpin oleh Sudjarwo Tjondronegoro, perwakilan Jakarta untuk Papua itu, Ortiz San berkeliling Papua selama 10 hari.

Usai pengawasan ke Papua, Ortiz membuat laporan untuk Sekjen PBB U Thant, yang isinya memuji Indonesia atas usaha yang dilakukan untuk memajukan Papua. Ia juga melaporkan prinsip “satu orang satu suara” dalam referendum tidak dapat dilaksanakan di semua daerah Papua, karena kurangnya pengalaman luar dari penduduk asli Papua.

Pepera akhirnya dilaksanakan di 8 Kabupaten, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Peserta Pepera adalah 1.026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) mewakili jumlah penduduk Papua yang berjumlah 809.327 jiwa.

Hasil dari Pepera semua peserta memilih dan menandatangani dengan suara bulat Papua merupakan bagian mutlak dari Indonesia.

Keabsahan Pepera juga diakui dunia dengan keluarnya Resolusi PBB nomor 2504 pada Sidang Umum PBB 19 November 1969. Dalam sidang itu, 82 negara setuju, 30 negara abstain dan tidak ada yang tidak setuju menyatakan tidak setuju atas keabsahan Pepera Papua.

“Hasil Pepera itu sah sesuai New York Agreement 1962 dan Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505,” tegas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Bila kini masalah Pepera kembali dipersoalkan, bangsa di Indonesia semestinya bersikap tenang dan tidak perlu bersikap terlalu reaktif. Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengungkapkan Papua hanya merupakan salah satu dari puluhan masalah demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di dunia yang kerap dipermasalahkan dalam diskusi ataupun seminar.

Selain Papua juga yang selalu disorot adalah masalah suku Amazon di Brasil, Kashmir di India yang digugat Pakistan sejak tahun 1947, konflik Palestina dan Israel dan soal Tibet di Republik Rakyat Tiongkok ata China (RRT).

“Papua itu selalu menjadi masalah aktual dari waktu ke waktu, mulai tahun 1960-an dari Soekarno sampai dengan sekarang. Akan terus terjadi gejolak sewaktu-waktu, betapapun bagusnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” kata Juwono.

TB Silalahi yang pernah menangani Papua di masa Soeharto selama lima tahun mengungkapkan internasionalisasi masalah Papua dilakukan segelintir orang saja. Pelakunya adalah orang Papua di luar negeri, baik secara sendiri atau melalui Melanesian Brotherhood, suatu kelompok yang menghimpun etnis Melanesia di Pasisfik Selatan, seperti PNG, Fiji, Vanuatu dan Kepulauan Samoa atau Samoa Amerika.

“Mereka ini sebenarnya kecil kelompoknya, tapi selalu lobbying di kongres AS, Inggris dan negara Eropa lainnya. Tapi memang dulu sampai sekarang sebatas wacana, gitu-gitu aja,” kata TB Silalahi yang kini menjadi staf khusus SBY untuk Timur Tengah dan Negara Pasifik Selatan itu.

Pemerintah sendiri mengutamakan prinsip tidak mau NKRI terpecah dalam menghadapi tuntutan referendum Papua. “Jadi kita ingatkan kepada siapa saja jangan sekali-kali ingin mengubah NKRI,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Purnomo menyatakan, proses hukum tetap menjadi acuan utama dalam menyelesaikan masalah Papua. Yang terbukti makar akan ditindak.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah antisipasi yang tepat terhadap gerakan prokemerdekaan Papua.

Gerakan prokemerdekaan Papua saat ini mulai bermain cantik. Mereka tidak lagi menggunakan cara kekerasan, tapi sudah menggunakan cara politik dan diplomasi internasional.

Pemerintah pusat hendaknya tidak menganggap sepele persoalan gerakan separatisme di Papua dengan anggapan bisa diselesaikan dengan pendekatan hubungan antarnegara, seperti Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, atau dengan Pemerintah Inggris dan Pemerintah Australia.

“Politik internasional itu tidak hanya ditentukan oleh hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, tapi juga oleh aktor-aktor nonnegara yang turut berperan,” kritik Ikrar.

(iy/nrl)

August 12, 2011 0

Penembakan Kembali Terjadi di Jayapura

JUBI — Lagi, penembakan kembali terjadi di Abepura, Jayapura, Papua. Kali ini, penembakan oleh kelompok tak dikenal di Abe Pantai, Distrik Abepura, tepatnya didepan sebuah Gereja Katolik, Kamis (11/9) malam sekitar pukul 18.30 WIT.

Dari informasi yang berhasil dihimpun tabloidjubi.com, Eti Suebu (48) dan Jhon Yoku (38) sebagai sopir mobil mitsubishi dengan nomor polisi DS 1897 AG melintas dari arah Kabupaten Keerom hendak menuju Abepura. Ketika berada tepat didepan Gereja Katholik, mobil yang dutumpangi ditembaki kelompok bersenjata.

Tembakan yang dilontarkan kearah mobil itu sebanyak delapan kali. Mendengar tembakan itu, Eti Suebu pemilik mobil, memaksa sopirnya mencap gas menuju Mapolsek Abepura untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya bersama si sopir. “Mobil ditembak sebanyak delapan kali. Dua orang yang ada dalam mobil ini tidak papa. Mereka tidak terkena tembakan,” kata sumber terpercaya tabloidjubi.com.

Dari laporan yang diajukan dua korban, tim gabungan dari polsek Abepura dan Polres Jayapura langsung menuju lokasi untuk menyisir lokasi sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kapolresta Jayapura, AKBP Imam Setiawan, SIK, menjelaskan kepada sejumlah wartawan bahwa,”Kejadian itu terjadi pada pukul 18.30 WIT, seorang pengendara kendaraan roda empat dengan jenis Mitsubishi Kuda dari arah Koya menuju ke Jayapura, saat melintas di Abe Pantai, mendapatkan serangan mendadak dari orang yang tidak dikenal, berupa serangan tembakan senjata api sebanyak delapan tembakan,” jelas Kapolresta. (J/06)

August 12, 2011 0

Forum Akademisi untuk Papua Damai Dorong Dialog Papua

Jakarta – Sebanyak 18 akademisi dari beberapa Universitas di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) Kamis (11/8) kemarin di Hotel Ibis Jakarta mengeluarkan pernyataan sikapnya, yang meminta agar penyelesaian masalah Papua di lakukan lewat jalan damai, dengan menggelar dialog bagi pihak – pihak terkait dengan Pemerintah.

“ini bentuk kepedulian kami para akademisi untuk ikut ambil bagian dalam proses resolusi konflik yang terjadi di Indonesia secara umum, dan momentumnya pas untuk kita mulai dari Papua,” kata Koordinator FAPD Dr. Otto Syamsuddin Ishak salah satu perwakilan dosen dari Universitas Syiah Kuala kepada Bintang Papua via telepon semalam. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kerja – kerja dari FAPD ini nantnya akan mencoba membuat kajian – kajian akademis guna menolong percepatan proses resolusi konflik secara damai, bukan hanya di Papya namun di seluruh Indonesia nantnya.

Dr. Pater Neles Tebay yang juga salah satu penggagas FAPD kepada Bintang Papua via telepon semalam menjelaskan, gagasan pembentukan dan deklarasi Forum Akademisi untuk Papua Damai ini berangkat dari sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang di gagas oleh Imparsial Jakarta dengan mengundang perwakilan akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Jayapura.
“Jadi kami diskusi 2 hari, dimana kami semua di minta membuat paper dengan thema “Partisipasi masyarakat kecil dalam mendorong dialog dalam menyelesaikan konflik di Papua” dan mempresentasikannya, berangkat dari FGD kemarin itulah kami hari ini Deklarasikan FAPD ini”, katanya.
Dalam pernyataan sikapnya FAPD, menyampaikan 3 point penting yakni, (1) FAPD prihatin terhadap berlarutnya konflik di Papua, (2) FAPD berkeyakinan bahwa konflik di Papua dapat di selesaikan melalui dialog damai, (3) untuk itu FAPD mendesak para pihak untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

FAPD terdiri dari 18 akademisi diantaranya Prof. Dr. Mestika Zed (Universitas Negri Padang), Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H., M.H (Universitas Hasanuddin), Prof. Purwo Santoso, M.A., Ph.D (Universitas Gajah Mada), Dr. Muridan S. Widjojo (Universitas Indonesia), Dr. Mangadar Situmorang (Universitas Parahyangan), Dr. I Nyoman Sudira (Universitas Parahyangan), Dr. M. Ali Syafa’at (Universitas Brawijaya), Dr. Rahayu, S.H., M. Hum (Universitas Diponegoro), Dr. Otto Syamsuddin Ishak (Universitas Syiah Kuala), Dr. Pater Neles Tebay (Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur).
Selain itu juga ada Dr. Antie Solaiman, M.A (Universitas Kristen Indonesia), Ir. Sahat Marojahan Doloksaribu, M.Ing (Universitas Kristen Indonesia), R. Herlambang Perdana W, S.H., M.A (Universitas Airlangga), Shiskha Prabawaningtyas, M.A (Universitas Paramadina), Sholehudin A. Aziz, MA (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah), Munafrizal Manan, S.Sos, M.Si (Universitas Al-Azhar Jakarta), Vience Tebay, S.Sos, M. Si (Universitas Cendrawasih), dan Anton Aliabbas, M.Si., MDM (Universitas Pertahanan Indonesia).

Menurut FAPD Papua terus dilanda konflik sejak awal integrasi hingga saat ini dan persoalan ketidakadilan tidak teratasi. Penggunaan pendekatan keamanan selama ini terbukti tidak menyelesaikan persoalan konflik.

Akibatnya Konflik Papua justru terus langgeng dan kian mengakar dimana para pelakunya yang terus beregenerasi dari tahun ke tahun. Di lapangan, upaya penekanan pola pendekatan militeristik atau jalan kekerasan terus menimbulkan korban warga sipil di Papua, sebagai akibat dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan kerap dilakukan oleh aparat keamanan di Papua.

Dalam konteks lainnya, Negara telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan Otonomi Khusus (Otsus) terhadap Papua yakni sejak tahun 2001. Kendati demikian, pemerintah pusat juga dinilai tidak konsisten dalam penerapannya sehingga gagal khususnya dalam menyejahterakan rakyat Papua.

Dengan mencermati perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap upaya penyelesaian konflik Papua dengan tanpa menggunakan pendekatan militeristik sangat penting untuk mewujudkan Papua tanah damai.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendorong terjadinya dialog Jakarta-Papua sebagai jalan menuju penyelesaian konflik Papua.

Lebih jauh, penggunaan jalan dialog ini juga penting jika mempertimbangkan adanya kompleksitas persoalan yang menjadi akar konflik Papua. Di titik ini, harus dipahami bahwa persoalan akar konflik Papua ini bukan semata urusan keamanan, atau secara spesifik terkait munculnya separatisme Papua.

Jika dicermati lebih jauh, bahwa akar persoalan konflik Papua sesungguhnya begitu kompleks yang meliputi berbagai sektor kehidupan di Papua: persoalan sejarah, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesejahteraan, dan lain-lain. Oleh karena itu keliru bila konflik Papua disederhanakan menjadi persoalan separatisme semata.

Kompleksitas persoalan menuntut penyelesaian konflik Papua secara komprehensif. Upaya itu dapat dirintis melalui dialog damai. Jalan dialog damai bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai proses awal untuk bisa menyepakati berbagai akar masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya. (amr/don/l03)

BintangPapua.com Kamis, 11 Agustus 2011 19:50

August 11, 2011 1

Di Abe Pantai, Mobil Kuda Diberondong Tembakan

Kapolres Jayapura Kota, AKBP, Imam Setiawan, SIK, saat melihat barang bukti, mobil jenis Kuda, yang ditembak oleh Orang Tak diKenal.

JAYAPURA – Lagi-lagi aksi penembakan mengejutkan warga Kota Jayapura dan sekitarnya. Belum hilang dari ingatan kita, kejadian penembakan dan aksi pembantaian yang terjadi tanjakan Kampung Nafri beberapa waktu lalu, maka Kamis (11/8) kemarin, sekitar pukul 18.30 WIT, aksi penembakan kembal terjadi. Kali ini, menimpa sebuah kendaraan jenis Kuda, dilakukan oleh Orang Tak di Kenal di kawasan Abe Pantai. Mobil jenis kuda berwarna biru yang dikendarai oleh John Yoku, tersebut dihadang oleh Orang Tak di Kenal dan dihujani tembakan yang mengenai bagian depan kanan bawah mobil.
Setidaknya 8 peluru berhasil mengenai bagian mobil tersebut. Selanjutnya mobil dengan plat nomor DS 1897 AG tersebut diamankan di Mapolsek Abepura. Peristiwa penembakan ini tidak menimbulkan korban jiwa, sementara seorang sopir, John Yoku dan seorang penumpang wanita bernama, Ety Suebu, hingga berita ini dicetak, masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian di Polsekta Abepura. Kapolres Jayapura Kota, AKBP Imam Setiawan, SIK, yang langsung meluncur ke Tempat Kejadian Perkara, sesaat setelah kejadian, menjelaskan kepada sejumlah wartawan bahwa,”Kejadian itu terjadi pada pukul 18.30 WIT, seorang pengendara kendaraan roda empat dengan jenis Mitsubishi Kuda dari arah Koya menuju ke Jayapura, saat melintas di Abe Pantai, mendapatkan serangan mendadak dari orang yang tidak dikenal, atau OTK, berupa serangan tembakan senjata api sebanyak delapan tembakan atau delapan sasaran perkenaan,” jelas Kapolres Jayapura Kota.

Ditambahkan, bahwa,”Pelaku penembakan itu adalah orang yang terdidik, atau biasa berlatih menggunakan senjata, hal itu bisa disimpulkan dari perkenaan tembakan yang betul-betul terbidik, dan saya juga memprediksi bahwa, itu adalah aksi dari kelompok yang mungkin terdesak, karena hari ini (kemarin) juga kita sedang melakukan pencarian pelaku kasus Nafri di Tanah Hitam dan sekitarnya, dan hingga saat ini, kami, sekitar 300 personil masih berada disekitar gunung Abe dan Tanah Hitam,” tambah AKBP, Imam Setiawan, SIK.s

Berdasarkan barang bukti dan keterangan pengendara mobil, pihak Kepolisian Resort Jayapura Kota, akan terus melakukan penyelidikan,”Karena kejadian ini dekat dengan pemukiman penduduk, jadi kami akan coba menggali informasi dari warga setempat, mungkin ada diantara mereka yang sempat melihat dan mengenali pelaku, siapapun itu pelakuknya, akan terus saya kejar dan saya akan mengambil langkah tegas, untuk itu kami juga akan bekerja sama dengan pihak TNI,”tegas Kapolres Jayapura Kota.

Sementara barang bukti yang telah berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian adalah, beberapa proyektil yang menempel di badan atau body kendaraan, kemudian kendaraan atau mobil itu, dan dari proyektil yang sudah diamankan pihak Kepolisian, dan perkenaan sasaran tembak, Kapolres Jayapura Kota, memprediksi bahwa besar kemungkinan dari kaliber 56, dan kaliber 65 tersebut bisa dipakai di senjata api dengan jenis M16, dan bisa juga jenis SS1,” jelasnya. (cr-28/don/l03)

Kamis, 11 Agustus 2011 19:53
BintangPapua

August 11, 2011 0

Kapolres Salut dengan Massa KNPB

Imam SetiawanJayapura- Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan mengaku sangat menghargai kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat KNPB, pasalnya selama dirinya menjabat sebagai Kapolresta Jayapura, massa KNPB selama melakukan aksi demo belum pernah melakukan tindakan –tindakan yang anarkis.

“ Selama hampir 2 tahun saya menjabat Kapolresta Jayapura KNPB belum pernah melakukan tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa,” tegas AKBP Imam Setiawan saat diwawancarai wartawan di Jayapura, Rabu (10/8), kemarin. Terakhir kata Kapolres, saat aksi demo 2 Agustus, tiga hari sebelumnya dirinya sudah menghimbau agar massa tidak membawa senjata tajam dan tidak miras, dan itu terbukti terlihat mereka sangat tertib dalam melakukan aksi demo damai. “Saat kami batasi hanya di bundaran taman Imbi mereka pun tertib menggelar aksi di Taman Imbi dan bergerak ke arah Abe pun dengan tertib sampai selesai pun dengan tertib ,”kata Kapolres memberikan apresiasi.

Di singgung masalah aksi demo damai KNPB (2/8) yang dinodai adanya aksi penikaman , Kapolresta Imam Setiawan mengatakan “kalau sampai sekarang kami belum bisa ungkap siapa pelaku penikaman, oleh sebab itu kami meminta kerja sama dengan MakoTabuni Cs untuk dapat membantu mengusut kasus ini bersama sama dan dalam waktu dekat akan kami panggil pihak korban untuk bertemu lansung dengan Mako Tabuni,” tegas Imam Setiawan. (cr-32/don/l03)

Rabu, 10 Agustus 2011 23:21
http://bintangpapua.com/headline/13567-kapolres-salut-dengan-massa-knpb

August 11, 2011 0

Poengky Indarti: Gugat Pepera, Syaratnya Harus Negara

Jayapura – Kendati sampai saat ini belum ada laporan hasil resmi dari penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyer West Papua (ILWP) yang digelar di Oxford 2 Agustus lalu, terkait rencana menggugat pelaksanaan Pepera 1969 ke Mahkamah Internasional, namun menurut Imparsial Jakarta, upaya untuk menggugat Pepera ke Mahkamah Internasional tidak akan berhasil bila dilakukan oleh ILWP. Alasannya karena syarat untuk menggungat ke Mahkamah Internasional adalah sebuah negara, sementara ILWP sendiri bukanlah suatu negara. “Pertama, ILWP itu bukanlah sebuah negara, karena yang bisa mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Internasional harus sebuah Negara. Kedua, Pepera sudah disahkan oleh PBB, dan hampir semua negara mengakui bahwa Papua berada dalam NKRI, jadi saya rasa apa yang di perjuangkan oleh ILWP hanyalah “janji kosong,” karena ILWP tidak bisa melakukan itu,” kata Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial Jakarta yang juga getol menyoroti sepak terjang militer di Papua maupun sejumlah persoalan HAM di Papua via telepon Rabu (10/8) semalam.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Benny Wenda melalui ILWP maupun IPWP sebenarnya merupakan sebuah upaya untuk mencari dukungan dari negara – negara yang merasa berkepentingan dengan lepasnya Papua dari NKRI, tapi rasanya hal tersebut sulit, karena semua negara kecuali Vanuatu setahu saya sudah bulat mendukung kedaulatan Papua ke dalam NKRI.

“Aksi mereka kemarin tidak lebih upaya mencari dukungan dari beberapa negara yang diharapkan simpatik, kalau sekiranya Pemerintah sudah merasa yakin, bahwa keputusan PBB itu sudah sah, saya pikir tidak perlu terlalu bereaksi yang berlebihan terhadap Konferensi ILWP itu, jadi pemerintah harus fokus bagaimana menjawab apa yang menjadi akar masalah di Papua selama ini”, tandasnya lagi.

Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Yan Christian Warinussy, SH mengatakan bahwa bicara “Legal standing” atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan yang menentukan adalah aturan hukum dan penafsiran Hakim yang akan menangani perkara dimaksud.

“Dalam kaitannya dengan upaya menggugat PEPERA yang tengah di upayakan oleh ILWP, atau siapa saja, apalagi masyarakat Papua bisa mengajukan gugatan, karena terkait dengan hak-hak mereka sebagai rakyat Papua, jadi Hakim yang akan memutuskan nantinya, kalau menurut Hakim yang menangani perkara yang akan di gugat, ILWP mendapat kuasa dari rakyat Papua, bisa saja diterima”, katanya via telepon Rabu (10/8) semalam

Ia menambahkan, namun jauh lebih strategis kalau gugatan dilakukan di tingkat nasional terlebih dahulu, karena Indonesia punya sistem hukum sendiri, karena belum tentu keputusan Hakim di tingkat Mahkamah Internasional bisa serta merta di terapkan ke dalam negara berdaulat seperti Indonesia.

“Jadi saya lebih mendorong untuk dilakukan gugatan ke dalam sistem peradilan Indonesia dahulu, yang ajukan bisa saja Dewan Adat Papua, atau lembaga yang mendapat kuasa hukum dari rakyat Papua, itu prosedur yang jauh lebih tepat”, kata Advokat yang pernah meraih Penghargaan Internasional Jhon Humphrey Award dari Canada di tahun 2005 dalam bidang HAM.

Masih menurut Direktur Imparsial Jakarta, ia berharap semua stakeholder yang ada di Papua mengedepankan upaya – upaya damai dan dialog untuk mencari “jalan tengah”, kalau masing – masing pihak bersikukuh pada pendirian masing – masing, nantinya yang akan di rugikan adalah rakyat Papua yang tidak terlalu memahami masalah politik.

Sementara itu, sehubungan dengan masih berlarut – larutnya masalah di Papua, mulai dari impelementasi Otsus yang tidak berjalan sesuai keinginan rakyat banyak, maraknya aksi kekerasan yang merenggut nyawa warga sipil, serta semakin meningkatnya eskalasi politik dan aspirasi “M”, di nilai sebagai buah dari ketidak seriusan Pemerintah pusat maupun daerah untuk menuntaskan masalah di Papua.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Imparsial Jakarta, Poengky Indarti selaku Direktur Eksekutif kepada Bintang Papua via telepon Rabu (10/8) kemarin, menurutnya Pemerintah masih “setengah hati menuntaskan masalah Papua, bahkan terkesan memang ada upaya pembiaran agar situasi di Papua tetap dalam kondisi saat ini, kisruh.

“ya, kita berharap ada kesungguhan Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk merangkul dan menggandeng semua pihak, khususnya mereka yang selama ini menyerukan aspirasi “M” baik secara terang – terangan “menantang” negara, maupun secara halus menggunakan isu – isu lainnya untuk duduk bersama, ada kepentingan yang lebih besar yang harus di utamakan, rakyat Papua”, ujarnya

Ia juga menegaskan bahwa selama ini Pemerintah terkesan sengaja memelihara konflik di Papua, dimana tidak ada kesungguhan untuk menegakkan aturan dan hukum, jadi pertentangan demi pertentangan kebijakan terus di buat oleh Pemerintah, sehingga acap kali pendekatan represif yang di kedepankan, meski pihak mliter sudah menegaskan bahwa mereka telah melakukan perubahan yang drastis dalam menangani masalah Papua, namun kenyataan masyarakat masih merasakan suasana yang tidak berbeda dengan masa – masa sebelumnya.

“Dalam banyak kasus kekerasan, tugas polisi harusnya mengungkap siapa dalang di balik peristiwa tersebut, tapi selama ini tidak ada hasil – hasil yang nyata, jadi masyarakat bertanya – tanya, apakah benar ulah OPM, ataukah OPM gadungan yang tidak bisa di pungkiri ada OPM yang memang di pelihara oleh alat negara untuk tujuan tertentu”, tandasnya.

Untuk itu, semua berpulang ke Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk memberikan pemahaman, menggandeng dan menuntaskan masalah di Papua, karena saat ini bisa di bilang belum tuntasnya masalah di Papua karena Pemerintah tidak pernah serius menuntaskan, alias hanya setengah hati saja.

Contoh kongkrit tidak keseriusan Pemerintah, adalah terkait kegiatan Benny Wenda di Inggris, yang merupakan salah satu daftar buron Interpol, tapi yang bersangkutan bebas menggalang dukungan di luar negeri, dan diketahui, tapi tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“ini patut dipertanyakan, saya buka di daftar buruan Interpol, selain Nunun Nurbaety, Nazaruddin yang sudah tertangkap, ada nama Benny Wenda juga di dalamnya terkait sejumlah kasus di Papua, tapi pemerintah (Polisi) sama sekali tidak ada upaya penegakan hukum, ini menjadi satu contoh nyata, betapa Pemerintah tidak serius menuntaskan masalah Papua”, jelas Poengky di ujung telepon.

Pemerintah menurutnya sengaja menggantung masalah yang ada di Papua, mulai dari polemik seputar kegagalan Otsus, gangguan kamtibmas dan penembakan yang meresahkan warga sipil, sampai kampanye “M”, sampai hari ini Pemerintah tidak melihat itu sebagai sebuah masalah yang harus di carikan solusinya.(amr/don/l03)

Rabu, 10 Agustus 2011 23:21
http://bintangpapua.com/headline/13571-gugat-pepera-syaratnya-harus-negara

August 11, 2011 4

Indonesia Diminta Akui Pemerintahan Kosovo

Jakarta (ANTARA News) – Mantan mufti Kosovo, Rexchep Boja, berkunjung ke Muhammadiyah dalam rangka meminta dukungan dan pengakuan dari pemerintah Indonesia atas kemerdekaan pemerintahan Kosovo di Jakarta, Rabu.

“Kedatangan kami di sini selain ingin mendapat keberkahan Ramadhan dan menjalin silaturrahim juga yang terutama adalah meminta dukungan Indonesia untuk mengakui dan mendukung kemerdekaan negara kami,” kata Rexchep.

Senada dengan itu, pimpinan ormas Islam juga meminta pemerintah Indonesia mengakui pemerintahan negara Kosovo yang telah lama dikuasai Serbia.

“Pimpinan ormas-ormas islam mendukung pemerintahan Kosovo dan meminta kepada pemerintah untuk mengakui kemerdekaan Kosovo sebagai bentuk solidaritas sesama negara muslim,” kata Ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin.

Kosovo merupakan negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim sebanyak 95 persen dari jumlah penduduk sekitar 2,5 juta orang.

Meskipun 77 negara telah mengakui pemerintahan Kosovo, namun Indonesia yang notabenenya sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia sampai saat ini belum mengakui pemerintahan negara yang pernah berada di bawah kekuasaan Serbia dari 1990-1999 tersebut.

Melihat keadaan pada tahun tersebut, banyak negara teluk yang membantu secara moril dan materil mulai saat Serbia berkuasa di Kosovo sampai sekarang sehingga kondisi kehidupan dan pemerintahan Kosovo sudah kembali stabil.

“Sekarang kondisi Kosovo sudah normal kembali bahkan lebih baik dari sebelumnya berkat bantuan dari negara-negara teluk seperti Arab yang memegang peranan utama di sini dan juga PBB,” demikian Rexchep. (*)
Editor: Priyambodo RH

Kamis, 11 Agustus 2011 12:56 WIB
http://antaranews.com/berita/271255/indonesia-diminta-akui-pemerintahan-kosovo

August 11, 2011 0

Forum Akademisi untuk Papua Damai Dideklarasikan

Jakarta (ANTARA News) – Forum Akademisi untuk Papua Damai dideklarasikan di Jakarta, Kamis, berinisiatif untuk membangun jalan dialog yang juga penting untuk dipertimbangkan adanya kompleksitas persoalan yang menjadi akar konflik Papua.

“Segala rekomendasi ini akan menjadi rekomendasi politik untuk menjadi kebijakan pemerintah, merentang antara yang semuanya inklusif sampai tingkat perundingan,” kata Otto Syamsudin, akademisi dari Universitas Syiah Kuala kepada ANTARANews.

Menurut dia, forum akedemisi ini merupakan cara bagaimana akademisi bertanggung jawab ikut berperan mengeksekusi tanggung jawab moralnya.

Di Aceh, Ambon, Poso akademisi tidak ikut berperan mengeksekusi tanggung jawab moralnya dan melahirkan dan hanya melakukan kajian konfliknya tapi melahirkan kebijakan itu yang belum, untuk itulah forum ini ada.

Sementara itu Mestika Zed, akademisi dari Universitas Negeri Padang mengatakan, perannya forum pada level akademik, pemikiran pada level akademik yang akan kita isi, dimana ada sebuah keterlibatan anak bangsa secara moral dan akademik dan harus ada jawaban baru untuk sebuah solusi kedepan.

Dan jika dicermati lebih dalam dan jauh, akar persoalan konflik Papua sesungguhnya begitu kompleks mencakup berbagai sektor kehidupan yang ada di Papua. Mulai menyangkut persoalan sejarah, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesejahteraan dan lain-lain.

“Karena itu adalah keliru dan tidak tepat bilamana konflik Papua hanya dibaca secara sederhana semata persoalan separatisme,” katanya.

Upaya penyelesaian konflik yang komprehensif itu dapat diawali dan dicapai melalui dialog damai, karena cara pendekatan militeristik hanya menambah dan memperumit masalah.

Jalan dialog damai bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai proses awal untuk bisa menyepakati berbagai akar masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Sebagai wadah akademisi yang dibentuk untuk tujuan mendorong terwujudnya perdamaian Papua yang didasarkan pada penghormatan HAM dan peningkatan kesejahteraan sosial maka Forum Akademisi Papua damai menyatakan 1. Keprihatinan forum terhadap berlarutnya konflik Papua; 2. Mendesak para pihak untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan di Papua; 3. Forum berkeyakinan bahwa konflik di Papua dapat diselesaikan melalui dialog damai.(*)
(yud)

Editor: Ruslan Burhani

August 11, 2011 0

LMA Merauke Desak PT Medco Bayar Rp45 Miliar

JAYAPURA–Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim di Merauke mendesak PT Medco Papua Industri Lestari segera membayar ganti rugi penggunaan lahan seluas 2.800 hektar yang dipakai sebagai hutan tanaman industri di Buepe, Distrik Okaba, sebesar Rp45 miliar.

Perusahaan milik Arifin Panigoro itu dinilai telah merampas hak masyarakat adat dan tidak menepati janji. “Ya mereka harus bayar, itu juga desakan dari masyarakat, jadi tidak boleh ada alasan lagi,” kata Albert Gebze Mouyend, Wakil Ketua LMA Malind Anim, Selasa (9/8).

Ia mengatakan, PT Medco yang sudah beroperasi selama dua tahun tidak pernah memberi peluang bagi pemilik tanah untuk berkembang. “Masyarakat sudah menunggu sangat lama, nilai ini juga sudah turun dari sebesar Rp65 miliar, seharusnya perusahaan tanggap dan melunasi,” ujarnya.

Menurutnya, tarik ulur pembayaran tanah dapat membuka pintu terjadinya konflik berkepanjangan. LMA kata dia juga mendukung seluruh upaya masyarakat yang berencana akan menyegel dan menyita barang milik perusahaan. “Pemilik perusahaan harus datang ke Merauke dan menyelesaikan masalah ini, kalau tidak bisa ada konflik,” kata Albert.
Tuntutan masyakarat kampung Sanggase, di Distrik Okaba diajukan semenjak tujuh bulan lalu. Alhasil, hingga kini perusahaan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan membayar. “Kami minta etikat baik dari perusahaan, jangan putar-putar lagi,” kata Amambol Balagaize, warga Sanggase. Sementara itu pihak Medco Papua menyatakan belum sanggup membayar sesuai permintaan warga. Tuntutan dirasa begitu besar dan tidak tepat. “Ini sangat berat,” kata Aradea Panigoro, pimpinan PT Medco Papua Industri Lestari di Merauke.

Aradea menuturkan, perusahaan hanya bisa menyelesaikan tanggungjawabnya sebesar Rp8 miliar yang diangsur bertahap. Pihaknya juga bersedia membangun fasilitas umum dan mendirikan tempat ibadah.

Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka menegaskan, pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam masalah tersebut. Pemerintah menginginkan polemik pembayaran ganti rugi bisa diselesaikan segera. “Kami hanya memediasi, tapi ini semua tergantung pada perusahaan, pemerintah juga tidak akan membuat masyarakat menunggu lama,” pungkasnya. (jer/roy/lo2)

Ditulis oleh redaksi binpa
Rabu, 10 Agustus 2011 15:30

August 11, 2011 0