Disinyalir, Ada 100 Distrik ‘Siluman’ di Papua

Elieser RenmaurJAYAPURA—Disinyalir muncul 100 distrik siluman di Provinsi Papua. Wacana ini terkuak setelah adanya perbedaan data antara Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua sebanyak 414 distrik, sedangkan data Dirjenkum Kemendagri tercatat sebanyak 314 distrik.

Asisten I Setda Provinsi Papua Drs. Elieser Renmaur mengungkapkan bahwa selisih 100 distrik ini disebabkan karena ada beberapa kabupaten yang memekarkan distrik, tetapi tidak menyampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah provinsi untuk membuat evaluasi. “Meskipun suatu kabupaten tidak menyampaikan soal distrik pemekaran ini, mereka sudah berlakukan aturan berdasarkan perda yang ditetapkan, sehingga distrik ini mendapatkan pengakuan sah sehingga diberikan kewenangan dan dana,” jelasnya. Renmaur mengatakan bahwa 100 distrik ini tetap dimasukkan dalam catatan jumlah distrik. Pasalnya, kesalahan sebenarnya berada pada proses perdanya, dimana perda belum dievaluasi baik oleh provinsi, lalu oleh pemerintah kabupaten sudah langsung terapkan. “Kondisi ini kalau kita tolak , maka akan berbenturan dengan masyarakat setempat. Distrik yang belum terdaftar ini bisa dikatakan siluman dan bisa tidak siluman,” tandasnya.

Lanjutnya, pemekaran distrik dalam satu daerah baik itu masalah kampung, distrik, kabupaten itu mestinya melalui satu kajian yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan antara lain luas wilayah, jumlah penduduk. Kriteria-kriteria ini harus dilihat, tetapi yang terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut adalah ada kepentingan DPR yang mendesak pemekaran di kabupaten dengan alasan karena dipilih rakyat.

“Jadi pemekaran distrik ini lebih banyak kepentingan pribadi atau masuk dalam politik, karena kepentingan politik ada di dalamnya. Bagi kabupaten yang memekarkan distrik tidak melaporkan ke provinsi sudah diberikan surat teguran, namun kabupaten merasa mereka sudah otonomi sehingga mereka atur saja sesukanya, tetapi setelah dia terbentur dengan aturan dipusat baru dia kembali,” urainya.

Dilanjutkannya, pemekaran distrik ini ada di beberapa kabupaten, tetapi tidak usah disebutkan karena kurang etis, tetapi pemekaran distrik itu kebanyakan terjadi di pantai, pegunungan. Sementara untuk anggaran dana distrik yang dimekarkan itu ditanggung kabupaten itu sendiri, karena sekarang ini distrik-distrik tersebut anggarannya ada di APBD masing-masing daerah. Sehingga honor aparat distrik, kepala distrik bervariasi tergantung kemampuan daerah masing-masing. Yang mana dulu honor aparat distrik itu sama dalam satu aturan yang berlaku untuk semua kabupaten.
“Sekarang masing-masing kabupaten yang membuat aturan anggaran distrik sesuai otonomi dan kemampuan daerah. Otonomi daerah ini bebas tetapi harus diikuti dengan aturan dan jika dibebaskan maka itu persoalan muncul,” ujarnya. (dee/don/l03)

BintangPapua.com Rabu, 10 Agustus 2011 23:21

August 11, 2011 0

TNI Penyiksa Warga Divonis Tujuh Bulan Sampai Satu Tahun Tiga Bulan Penjara

JUBI — Siang tadi, Kamis (11/8) majelis hakim Pengadilan Oditur Militer III-19 Jayapura, Papua memvonis tiga orang anggotanya. Tiga oknum anggota TNI itu dihukum penjara lantaran menyiksa Ginderman Gire, warga Puncak Jaya hingga tewas.

Dalam sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Letkol Adil Karo-Karo dan Mayor CHK Suyitno, Kamis, masing-masing terdakwa divonis tujuh sampai satu tahun tiga bulan penjara. Mereka adalah Sertu Saut Tong Sihombing, Pratu Hasirun dan Prada Hery Purwanto. Sertu Saut Tong Sihombing divonis 7 bulan penjara, Pratu Hasirun dijatuhkan hukuman selama 6 bulan penjara. Sementara, prada Hery Purwanto dihukum selama satu tahun tiga bulan penjara.

“Prada Hery Purwanto terpaksa harus dijatuhi hukuman berat karena sudah melanggar perintah dins tapi juga melakukan penganiayaan hingga pembunuhan dengan sengaja. Sementara dua rekannya dihukum ringan lantaran terlibat dalam penganiayaan,” kata panitera Pengadilan Militer Jayapura, Kapten Mahmud Saleh saat diwawancarai pers di Jayapura.

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada Jumat, 27 Juli lalu, Prada Hery Purwanto yang menembak pendeta Gire dituntut Oditur dengan kurungan badan 12 bulan penjara. Sertu Saut Tong Sihombing dituntut 7 bulan penjara. Selanjutnya, terdakwa Pratu Hasirun mendapat tuntutan 6 bulan kurungan badan.

Terdakwa Sertu Saut Tong Sihombing dituding melanggar pasal 103 junto ayat 1 KUHP Militer dan pasal 351 KUHP yakni melanggar perintah dinas. Kemudian, melakukan penganiayaan. Pratu Hasirun melanggar pasal 103 KUHP Militer. Sementara, Prada Hery Purwanto diikat dengan pasal 103 KUP Militer dan pasal 359 KUHP yaitu tak melaksanakan perintah dinas sekaligus melakukan penganiayaan secara sengaja hingga seorang warga tewas. (J/06)

August 11, 2011 0

Belasungkawa untuk Leut. Col. TRWP Demianus Wanimo

[textbox]Setelah mendengar kasus penembakan Leut. Col. TRWP Demianus Tary Wanimbo di Ilaga, Kab. Puncak, oleh pihak Polri/ TNI,[/textbox] dengan memanfaatkan konflik antara masyarakat yang sedang terjadi setelah pelaksanaan Otsus dan kegagaln demi kegagalannya, maka dengan sungguh sedih dan dengan mengucapkan doa kepada Tuhan Pencipta dan Pemilik Tunggal Tanah Papua, dengan ini PAnglima Tertinggi Komando Revolusi, TRWP, Gen. TRWP Mathias Wenda bersama segenap perwira dan pasukan Markas Pusat Pertahanan, dan atas nama seluruh panglima Revolusi Daerah, atas nama moyang dan segenap tanah air dan segala isinya, atas nama Tuhan Pencipta dan Pelindung kita semua, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya

BERDUKA SEDALAM-DALAMNYA

atas tertembaknya Leut. Col Demianus Wanimbo di Ilaga, Kabupaten Puncak.

Markas Pusat Pertahanam,
Panglima Tertinggi,

================
Gen. Mathias Wenda

BRN: A.001076

Leut Gen. A. Tabi

Sec.- Geneneral

August 10, 2011 0

TNI/Polri Harus Hindari Pendekatan Represif

JAYAPURA—Wakil Ketua Komisi A DPRP yang membidangi masalah politik, hukum dan HAM, Ir Weynand B Watori menegaskan, TNI dan Polri harus menghindari pendekatan represif, tetapi mengedepankan persuasif dalam rangka menjaga keamanan masyarakat di Papua.

Hal ini disampaikan Weynand Watori menjawab Bintang Papua di ruang kerjanya, Selasa (9/8) terkait maraknya aksi kekerasan belakangan ini di Provinsi Papua Menurut salah satu bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua ini, sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab menyangkut masalah keamanan untuk mereposisi diri, serta memperbaiki cara- cara pendekatan dengan mengedepankan persuasif yang menunjukkan wajah keindonesiaan, yang telah direformasi.

Menurut Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Papua ini, apabila TNI dan Polri masih terus mempertahankan pendekatan represif, maka rakyat Papua dapat melihat ternyata wajah militer yang selalu dipertontonkan seperti sebelumnya. Pasalnya, rakyat Indonesia tak lagi hidup di dalam rezim Soeharto, tapi di era reformasi yang mestinya lebih baik penanganan kasus kasus seperti ini supaya ada simpatik dari rakyat kepada TNI dan Polri. “Apakah kejadian ini sedang dirancang untuk menjadikan Papua seperti Poso dan Ambon,” katanya.

Karena itu, tandasnya, Komisi A DPRP akan menyurati TNI dan Polri yang bertanggungjawab soal keamanan khususnya di Papua.
“Apakah ini hanya karena kreatifitas para elite yang ada di Papua yang bertanggungjawab atau ada perintah dari pusat. Kalau betul patut mempertanyakan semua itu,” ungkapnya. (mdc/don/l03)

Selasa, 09 Agustus 2011 21:43

August 10, 2011 0

Dialog Sarana Terbaik !

JAYAPURA – Wacana dialog untuk menyelesaikan konflik-konflik di Papua dengan melibatkan seluruh komponen yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP), rupanya sejalan dengan pemikiran Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut,S.Pd.

Menurutnya, dialog merupakan sarana terbaik untuk mencari solusi yang tepat penyelesaian konflik antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

“Kami bertekad untuk mencari solusi atas berbagai persoalan politik, keamanan, hukum dan HAM, Ekonomi dan lingkungan hidup serta sosial budaya di Tanah Papua melalui suatu Dialog antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia, yang dimediasi pihak ketiga yang netral,” tandasnya. Hal itu diungkapkan Forkorus dalam salah satu pidatonyapada perayaan hari Pribumi Internasional yang dilakukan DAP di Kampung Sabron Yaru, Distrik Sentani Selatan.

Dalam pidato Ketua DAP yang diterima Bintang Papua dari Satf Khusus DAP Dominikus, selain menyebutkan tujuh poin seruan dan 4 poin pernyataan, juga menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak bangsa pribumi maupun UU Dasar 1945.

“Dalam Sidang Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2006 di Kota Jeneva, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi PBB tentang Bangsa Pribumi. Pemerintah Indonesia juga telah menandatanggani Dokumen yang sama di Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007. Dengan demikian, telah jelas bahwa Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bukan saja menyetujui atau mendukung Deklarasi PBB, tetapi dengan sendirinya terikat dan berkewajiban melaksanakan setiap butir dari Deklarasi PBB tentang Bangsa Pribumi.

Dikatakan, meskipun pemerintah Indonesia telah melaksanakan kewajiban dan komitmennya untuk membangun masyarakat adat Papua lewat UU Otonomi Khusus, menurut Forkorus bahwa kenyataannya hingga saat ini, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta sipil politik masyarakat adat Papua semakin buruk dan termarjinalkan. “Ketika hak-hak masyarakat adat Papua tidak terpenuhi, maka pemerintah telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak bangsa pribumi maupun UU Dasar 1945,” tandasnya.

Dalam seruannya yang terdiri 7 poin, ia meminta kepada seluruh masyarakat adat Papua untuk membangun persatuan dan kekuatan bersama sebagai satu bangunan yang kokoh.

“Jangan terus memberi diri untuk dipecah belah dengan kampanye PILKADA yang cenderung mengadu domba sesama masyarakat adat, atau isu-isu dan cara-cara yang menciptakan konflik diantara masyarakat adat Papua, atau antara masyarakat adat Papua dengan pihak lain sebagai mitra yang setara dan yang saling menguntungkan,” serunya.

Seruan berikut, yakni menyatakan bahwa tanah Papua harus dibebaskan dari tindakan kekerasan dan penindasan dan harus dibangun sebagai Tanah Damai, Tanah yang penuh Berkat.

“Karena itu Dewan Adat Papua juga menyerukan pentingnya satu para-para dialog internal antara Pimpinan adat, Pemimpin gereja dan para Pimpinan Agama, politisi Papua, para birokrat Papua, anggota parlemen maupun LSM guna bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi persoalan masyarakat adat Papua yang dari hari ke hari justru semakin memperihatinkan,” jelasnya.

Poin berikut, forkorus menyebutkan bahwa pihaknya memandang bahwa pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan gagal melakukan perlindungan dan pengoyaman serta ketrentraman warga sipil di Tanah Papua tanpa terkecuali. “Untuk itu, kami menghimbau kepada pemerintah untuk secara proaktif dan professional menanganinya,” lanjutnya.

Selanjutnya, dinyatakan bahwa tanah adalah Ibu dan warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dirawat dengan baik untuk kebahagiaan kita dan anak cucu masyarakat adat Papua.

“Karena itu, Dewan Adat Papua menyerukan kepada seluruh tokoh adat dan anak adat Papua untuk tidak menjual tanah-tanah adat. Pembangunan investasi di Papua tidak boleh menghilangkan hak masyarakat adat atas tanahnya,” tandasnya.

Dewan Adat Papua, juga menyerukan kepada seluruh masyarakat adat Papua untuk secara aktif membantu dan atau mengambil inisiatif dalam melestarikan bahasa ibu, mengembangkan pendidikan tradisional secara landasan yang kokoh bangunan nilai dan tatanan kehidupan bangsa yang bermartabat. Selain itu, kita meningkatkan ketahanan panganan berbasis tanaman makanan lokal masyarakat adat Papua.

Masih dalam seruan Dewan Adat Papua, dinyatakan bahwa DAP mendesak Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Lembaga-lembaga Internasional yang berada di Tanah Papua serta seluruh masyarakat adat di Tanah Papua dan diluar Tanah Papua untuk membantu penyelesaian Konflik Kekerasan di Tanah Papua dengan jalan dialog sebagai sarana terbaik;

Sedangkan dalam seruan terakhirnya (ke tujuh), DAP mendesak aparat kepolisian tidak melupakan dan terus berupaya mengungkap dibalik penembakan terhadap Aktivis HAM alharhum Opinus Tabuni.

Di akhir pidatonya, Forkorus menegaskan tentang pandangannya DAP, bahwa sampai saat ini, eksistensi Masyarakat Adat Papua tidak diakui oleh pemerintah Indonesia.

“Eksistensi dan perjuangan masyarakat adat Papua masih sering dilihat dalam perspektif politik sehingga dengan mudah memunculkan justifikasi yang mengarah pada aktifitas separatis dan makar,” ungkapnhya.
Sementara itu, Perayaan Hari Pribumi Internasional Tahun 2011 yang jatuh pada Selasa (9/8) bisa menjadi refleksi terhadap prilaku kekerasan yang terus dialami warga pribumi atau orang asli untuk memikirkan strategi melindungi diri dari semua ancaman dari luar dan bertahan hidup pada nilai nilai kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun, dengan begitu bisa bertahan hidup di era transformasi saat ini.

“Kami menyampaikan selamat bagi mereka yang merayakannnya,” Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib menegaskan via ponsel kepada Bintang Papua, Selasa (9/8) malam.

Menurut dia, terkait dengan tanggal 9 Agustus adalah Hari Pribumi Internasional, masyarakat Papua bisa rayakan, hanya masih trauma dengan tahun 2008 ketika perayaan itu terjadi insiden penembakan terhadap seorang warga sipil Opinus Tabuni di Wamena, yang belum juga terungkap aparat kepolisan hingga saat ini.

“Komisi untuk masyarakat pribumi di PBB tentu memantau perkembangan kasus kasus yang dialami warga termasuk orang asli Papua dan lain lain,” ujarnya. (aj/mdc/don/l03)

Selasa, 09 Agustus 2011 21:44
http://bintangpapua.com/headline/13523-dialog-sarana-terbaik-

August 10, 2011 0

Mako Tabuni Siap Penuhi Panggilan Polisi

Mako Tabuni (jalan paling depan) saat memimpin massa KNPB menggelar aksi demo pada hari Selasa (2/8) mendukung KTT ILWP, di London.

JAYAPURA – Upaya polisi mengungkap kasus penikaman yang menimpa seorang mahasiswa, USTJ (Universitas Sain dan Teknologi Jayapura) bernama La Ode Rusdian (20), di sela-sela aksi demo KNPB tanggal 2 Agustus 211 untuk mendukung pelaksanaan KTT I ILWP di London, Inggris, terus dilakukan. Salah satunya dengan telah mengagendakan pemanggilan Mako Tabuni selaku penanggungjawab.

Terkait panggilan itu, Mako Tabuni mengaku siap memenuhi panggilan polisi tersebut. Hanya saja dirinya menuding jika pelaku penikaman itu adalah pihak ketiga. “Saya tahu itu perbuatan pihak ke tiga, maka saya akan mambantu pihak keamanan untuk bersama menegakkan hukum bagi rakyat Papua,” ungkap Mako Tabuni melalui SMS yang diterima Bintang Papua Selasa (9/8).

Sementara itu, tentang pemanggilannya oleh kepolisian terkait peristiwa tersebut, Mako Tabuni memastikan akan menghadiri panggilan tersebut hari ini Rabu (10/8). “Iya, saya sudah menerima undangan. Saya akan memenuhi undangan Kapolres besok (Hari ini Rabu 10/8),” ungkapnya.
Namun Ia menyatakan belum memahami panggilan yang dimaksud, diirnya sudah menerima undangan bukan panggilan. “Ini saya belum mengerti praktek hukum NKRI di Papua. Sebaiknya terus terang kalau panggilnya bilang atau undangan ya bilang undangan,” ungkapnya.(aj/don/l03)

http://bintangpapua.com/headline/13522-mako-tabuni-siap-penuhi-panggilan-polisi

August 10, 2011 0

Ancaman Goliat Tabuni Cs, Bentuk Propaganda

JAYAPURA—Ancaman siap perang melawan TNI/Polri yang dilancarkan Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat TPN/OPM ‘Jenderal’ (TPN) Goliat Tabuni dari markas di Tingginambut, Puncak Jaya melalui suratnya, ternyata ditanggapi sebagai hal biasa oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu . Pangdam, bahkan menilai surat ancaman OPM itu hanya sebatas suatu isu dan bentuk propaganda Goliat Tabuini CS yang tidak perlu dirisaukan oleh TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negera. “Itu isu dan propaganda mereka. Kita hanya melaksanakan sesuai tupoksi TNI secara profesional saja. Masyarakat yang menilai,” tukas Pangdam dalam SMS (Short Message Service) menjawab Bintang Papua, Senin (8/8), kemarin. Saat itu Pangdam, dikonfirmasih terkait beredarnya surat ancaman milik OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang mengancam akan siap berperang melawan TNI-Polri jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Secara lebih lanjut, ketika ditanyai himbauannya bagi masyarakat, Pangdam menuturkan bahwa masyarakat diharapkan tetap tenang dan dapat bekerja sama dengan aparat TNI dan waspada. “Saya harap kita dapat mempertahankan suasana yang kondusif. Kasih dan damai itu indah,” tandasnya dalam SMS Pangdam selanjutnya yang juga mengakhiri pembicaraan.
Soal pertanyaan apakah dengan ancaman ini, mungkin saatnya TNI melakukan operasi militer di sekitar lokasi yang dianggap Markas OPM, Pangdam tidak menjawabnya.

Sebelumnya, Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat (TPN/OPM) ‘Jend’ (TPN) Goliath Tabuni dari markasnya di Tingginambut Puncak Jaya dengan seorang perantara seorang kurirnya Jumat (07/08) mengirimkan surat terbuka dan pernyataan resminya ke email Redaksi Bintang Papua. Dalam suratnya itu, Goliat menebar ancaman siap angkat senjata melawan TNI/Polri jika sejumlah permintaan mereka tidak dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPR Papua yang membidangi masalah politik dan HAM Ir Weynand B Watori menegaskan, ancaman dari Goliath Tabuni Cs tersebut adalah bagian dari akumulasi tidak terbukanya ruang dialog antara orang asli Papua dan pemerintah Indonesia.

“Jadi akhirnya orang kemudian merasa terancam ya dia juga melakukan ancaman karena ruang dialog itu tak ada,” katanya.
Karena itu, lanjutnya , ancaman siap angkat senjata melawan TNI/Polri jika sejumlah permintaan mereka tak dipenuhi bukan hanya dilakukan Goliath Tabuni Cs, tapi ada kelompok atau orang lain akan melakukan ancaman serupa, apabila dia merasa tak adanya ruang dialog untuk menyelesaikan suatu masalah.

Menurutnya, di era demokrasi ini setiap orang boleh menyampaikan pendapat termasuk Goliath Tabuni.

“Jadi bagi saya silahkan saja kalau beliau berpendapat seperti itu. Itu kan pandangan dan pikirannya bahwa beliau akan mengancam perang melawan TNI/Polri apabila tuntutan mereka tak dipenuhi,” katanya. Mathius Murib berpendapat munculnya ancaman Goliat Tabuni CS ini dilatari beberapa hal. Pertama, ia semakin berani mengkampanyekan niat dan rencana serta strateginya secara terbuka di media massa, setelah membisu puluhan tahun lalu. Di era demokrasi ini memang setiap orang bisa dan berhak menyampaikan pendapat, termasil aspirasi politiknya.

Kedua, perjuangan apapun seharusnya masuk dalam mekanisme hukum nasional dan internasional, secara bermartabat dan simpatik. Ketiga, keputusan angkat senjata dan perang tentu berpotensi melanggar HAM itu tentu ada mekanismenya, dan tak relevan dan tidak simpatik untuk saat ini.

Untuk itu ia menyarankan kepada TPN/OPM segera gencatan senjata lalu harus bisa berdialog atau gelar perundingan dengan pemerintah Indonesia secara damai. (dee/mdc/don/l03)

Senin, 08 Agustus 2011 23:33

August 10, 2011 8

Polisi Akan Panggil Mako Tabuni

Jayapura-Kasus penikaman yang menimpa korbannya, Laode Rusdian (20), mahasiswa Unuversitas Sains Dan Teknologi USTJ Jayapura di depan kampus Universitas Cenderawasi saat aksi demo damai Komite Nesional Papua Barat (KNPB), untuk mendukung KTT ILWP , Selasa (2/8), ditindaklanjuti aparat kepolisian.

Kapolres Kota Jayapura, AKBP Imam Setiawan, mengatakan, untuk penyelidikan kasus tersebut, pihak kepolisian akan segera memanggil Mako Tabuni selaku penanggungjawab aksi demo tersebut. Pemanggilan Mako Tabuni ini sebagai saksi untuk membantu kepolisian mengungkap pelaku penganiayaan yang disertai penikaman terhadap korbannya.

Pasalnya diduga oknum yang melakukan penikaman serta penganiyaan terhadap korban berasal dari massa yang melakukan aksi demo damai tersebut. “Rencana hari ini Senin (kemarin, red) kami akan panggil Mako Tabuni sebagai kordinator lapangan saat aksi demo damai KNPB terkait laporan Rusdian mahasiswa USTJ Jayapura korban penikaman,” tegas Kapolresta Jayapura saat dikonfirmasi BIntang Papua di ruang kerjanya kemarin.

Sementara itu, keluarga korban berharap agar kasus ini mendapat tanggapan yang serius dari pihak kepolisisan serta mengadakan penyelidikan lebih lanjut, agar pelakunya dapat proses sesuai dengan aturan yang berlaku. “ seperti yang diutarakan oleh kakak korban Laode M Rusliadi.

Lebih lanjut di katakan Rusliadi segera usut kasus ini secara adil sampai tuntas tanpa memilah –milah kasus yang ada,” kata kaka korban Laode M Rusliadi saat bertandang ke redaksi Bintang Papua .(cr- 32/don/l03)

Senin, 08 Agustus 2011 23:21

August 10, 2011 0

Setiap Aksi Kekerasan, Orang Papua Paling Dirugikan

JAYAPURA–MICOM: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sophia Maypauw mengatakan serangkaian aksi kekerasan yang terus terjadi di Papua belakangan ini menjadikan penduduk setempat sebagai orang yang paling dirugikan dan selalu jadi korban.

“Saya berharap semua pihak yang selama ini pakai kekerasan segera menghentikan, sebab yang paling dirugikan dari seluruh peristiwa yang terjadi di tanah Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua sendiri,” ujarnya, di Jayapura, Selasa (9/8).

Ia menjelaskan semua kejadian kekerasan dan penembakan memberikan dampak buruk bagi orang asli Papua, seperti sangat berdampak pada ekonomi.

Sophia mencontohkan kejadian di Ilaga, Kabupaten Puncak, dan penembakan di Kampung Nafri, Kota Jayapura, pekan lalu, menyebabkan harga barang langsung naik drastis, dan orang asli Papua paling menderita karena berada dalam posisi ekonomi yang paling rendah di tanah ini.

“Harga barang melambung tinggi di Ilaga. Sementara di Jayapura sama juga, karena para pedagang dan pemasok sayuran dan buah terbesar dari Koya, yang harus lewat Kampung Nafri sebelum ke pasar. Mereka sudah takut akibat penembakan itu. Kasihan orang asli Papua akibat naiknya harga-harga barang itu,” jelasnya.

Kerugian dan beban paling berat lainnya yang harus dialami orang asli Papua sebagai konsekuensi kekerasan yang terjadi tanpa keinginan mereka itu adalah dengan peristiwa itu, stigma separatis dan lainnya akan terus dilabelkan pada orang Papua dari waktu ke waktu.

“Padahal kami terus berjuang di pusat agar pelabelan stigma ini harus dicabut dari orang asli Papua, agar perlahan mereka merasa menepuk dada sebagai Warga Negara Indonesia yang baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Sophia Maypauw juga meminta kepada aparat yang berwenang, agar segera mengungkap tuntas serangkaian kasus kekerasan di provinsi paling timur Indonesia itu. (Ant/OL-10)

MediaIndonesia.com
Selasa, 09 Agustus 2011 12:00 WIB

August 9, 2011 0

Tolak Intervensi Asing untuk Papua

Jakarta (ANTARA News) – Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Yusriyanto, yang kini mengelola kelompok Barisan Pergerakan Rakyat Nasionalis menyatakan menolak segala bentuk intervensi asing untuk Papua.

“Rakyat Papua tak menghendaki referendum. Aksi memperjuangkan referendum ulang itu digerakkan oleh antek-antek asing dengan memanfaatkan elite tertentu yang gila kekuasaan,” katanya di Jakarta, Selasa.

Karena itu, ia mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk kaum nasionalis di Tanah Papua agar bersama-sama merapatkan barisan menghadapi berbagai serbuan jejaring neokolonialisme-imperialisme (Nekolim) yang semakin serakah, dan tidak puas menghisap kekayaan Indonesia.

“Pemerintah jangan hanya gemar berwacana, sementara rakyat Indonesia di Bumi Papua dihadapkan dengan jejaring Nekolim untuk saling bunuh. Juga, Pemerintah Pusat jangan suka mengkambinghitamkan, seolah segala gejolak bersenjata di sana, karena aksi separatis,” tandasnya.

Dikatakannya, Orang Papua, terutama yang masuk dalam Barisan Pergerakan Rakyat Nasionalis benar-benar merasa kecewa dengan stigma negatif Pemerintah Pusat atas mereka, apalagi sering dikait-kaitkan dengan `gerakan separatis`.

“Mereka warga sipil yang selama ini hanya kenal budaya panah, bukan senjata api. Siapa yang jago menembak dan pandai memegang senjata? Lalu dari mana senjata-senjata itu? Ini yang perlu diselidiki, bukan sembarangan menuduh ada `gerakan separatis` dibalik berbagai gejolak kerusuhan,” tegasnya.

Ia menyatakan, semua ini merespons beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Papua, seperti aksi unjuk rasa menuntut referendum di Jayapura (ibukota Provinsi Papua) dan di Manokwari (ibukota Provinsi Papua Barat).

Sementara itu, di London berlangsung sebuah seminar, dimotori oleh Benny Wenda, Jennifer Robinson dan Melinda Jankie yang membahas keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Benny Wenda dan kawan-kawan tergabung dalam `International Parliementarian for West Papua (IPWP) dan `International Lawyer for West Papua (ILWP), yang kemudian sering menjadikan isu Papua untuk kepentingan pribadi kelompok mereka.

Sebagian peserta seminar yang merupakan simpatisan separatisme beranggapan, Pepera ini tidak sah dan perlu diulang karena tak dilakukan sesuai standar internasional (`one man one vote`).

“Mengenai yang terjadi di Inggris, mestinya Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera bertindak tegas, misalnya dengan memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, guna menyatakan protes keras kita. Jangan `melongo` dan berwacana saja,” katanya.

Ia menilai, Inggris dan juga Amerika sangat licik memainkan peran dibalik semua aksi memprakarsai referendum Papua itu.

“Dulu Bung Karno sudah mengingatkan kita semua, bahwa dua negeri yang banyak memproduksi antek-antek Nekolim tersebut harus diwaspadai,” tuturnya.

Sah Bersama RI

Yusriyanto menyatakan pula, Amerika, Inggris dan jejaring Nekolimnya memang belum puas menggaruk kekayaan alam Indonesia, terutama di Papua.

“Apalagi di sana masih ada Freeport yang menjadi `penghisap` utama kekayaan tembaga, emas bahkan uranium kita, juga BP dari Inggris yang memperoleh lisensi mengelola salah satu sumber gas alam terbesar di dunia,” katanya.

Tetapi yang perlu dinyatakan secara tegas, menurutnya, Papua itu sah bersama RI dan mendapat pengakuan yuridis konstitusional secara internasional (melalui PBB).

Posisi Indonesia tak akan berubah mengenai wilayah Papua sebagai bagian dari NKRI, karena antara lain berbasis kepada Pepera yang sudah disahkan berdasar resolusi PBB.

“Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) akhir 1960-an yang coba digugat segelentir elite mengatasnamakan Papua itu, sah sesuai `New York Agreement` 1962,” tandasnya.

Pepera ini pun, menurutnya, sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, pada tanggal 19 November 1969.

“Artinya, kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia sudah didukung penuh oleh masyarakat internasional dan PBB. Karena itu, kita harus berpendapat dengan tegas tentang posisi Indonesia, yakni, Pepera itu sah sesuai `New York Agreement` 1962,” kata Yusriyanto.

(M036/I007)
Editor: Suryanto

August 9, 2011 0