Tuntutan Referendum Papua (Antara Problem Domestik & Kepentingan Asing)

Oleh : Harits Abu Ulya, Direktur The CIIA -Community Of Ideological Islamic Analyst-

Papua kembali memanas, dua peristiwa terpisah telah meletup. Pertama, bentrokan berdarah di kabupaten Puncak yang dipicu masalah Pilkada, hampir 20 orang tewas sia-sia.

Kedua, serangan yang diduga dilakukan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka). Pertama di wilayah Pinai, kedua di wilayah Nafri (1/8) akibatnya, empat orang tewas, tiga luka berat dan dua luka ringan. Peristiwa kedua diduga terkait seminar di London oleh ILWP (International Lawyer for West Papua).

Penyerangan itu diduga sebagai dukungan terhadap seminar yang diselenggarakan oleh ILWP, dengan targetnya untuk mengangkat masalah kemerdekaan Papua pada tingkat internasional (internasionalisasi). Dan hingga kini, sikon sosial politik cukup rentan kontraksi melalui riak-riak kecil kekerasan.

Sementara itu pada 1 Agustus di beberapa kota di Papua seperti di Jayapura, Nabire, Timika dan Manokwari terjadi demontrasi mendukung kemerdekaan Papua yang konon diikuti oleh ribuan orang dari berbagai kota itu.Komite Nasional untuk Papua Barat (KNPB) yang mengkoordinasikan demonstrasi itu menyatakan dengan jelas bahwa demonstrasi itu dimaksudkan sebagai dukungan terhadap konferensi yang dilakukan di London oleh ILWP. Konferensi itu sendiri diselenggarakan di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford. Tema yang diusung tentang kemerdekaan Papua: “West Papua ? The Road to Freedom”. Diantara pembicaranya adalah John Saltford, akademisi Inggris pengarang buku “Autonomy of Betrayal”, Benny Wenda pemimpin FWPC yang tinggal di Inggris, Ralph Regenvaru, Menteri Kehakiman Vanuatu, saksi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 Clement Ronawery dan Anggota Ahli Komite PBB untuk Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan Frances Raday. Sementara dari Provinsi Papua telah diundang untuk berbicara melalui video-link di konferensi tersebut yaitu Dr. Benny Giay dan Pendeta Sofyan Yoman.

Jika diklaim bahwa konferensi itu dilakukan untuk mencari formula penyelesaian masalah Papua, terkesan timpang. Sebab yang diundang hanya pembicara yang pro kemerdekaan. Sementara tokoh yang berbeda pendapat seperti Franz Albert Joku dan Nick Messet di Papua yang jelas-jelas mempunyai perhatian yang besar terhadap kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan lainnya malahan tidak diberi kesempatan untuk bicara.

Internasionalisasi Paket Referendum

Upaya Internasionalisasi masalah Papua bukan kali ini saja tapi sudah berlangsung lama. Konferensi oleh ILWP itu diadakan seiap tahun. Tahun lalu juga diadakan di Inggris. Misalnya pada 25 Oktober 2000, Direktur Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, John Rumbiak menandatangani Momerandum of Understanding (MoU) dengan Greg Sword, anggota parlemen tingkat negara bagian Melbourne dari Partai Buruh. Sejak tahun 2000, Bob Brown dari partai Hijau dan senator aktif memotori terbentuknya Parliamentary Group on West Papua. Ada juga Senator Kerry Nettle dari Partai Hijau terlibat memperjuangkan suaka politik bagi 42 warga Papua. Bahkan, pada 2 April 2006 Nettle mendapatkan penghargaan “Mahkota Papua” dari kelompok pro-separatis di Sydney. Selain itu ada juga, Senator Andrew Barlet dari Partai Demokrat Australia, ia mendukung kampanye penentuan nasib (self determination) bagi rakyat Irian Jaya. Barlet juga pernah mengirimkan surat kepada Sekjen PBB untuk meninjau kembali keabsahan Pepera 1969.

Parliamentary Group on West Papua yang dimotori oleh Bob Brown juga didukung oleh organisasi internasional seperti Asia Pacific Human Rights Network (APHRN), West Papua Action Australia (WPA-A), Action in Solidarity With East Timor (ASIET), Australian Council for Overseas Aid (ACFOA), East Timor Action Network (ETAN) dan The Centre for People and Conflict Studies The Unversity of Sydney. Lembaga yang terakhir itu memiliki proyek yang disebut West Papua Project (WPP) dan dipimpin oleh Prof Stuart Rees, seorang peneliti dan penulis tentang Indonesia.

Kalau kali ini pemerintah juga mensinyalir ada pihak asing yang bermain (melalui Menhan Purnomo), bisa jadi data mereka benar. Kalau kita kaji, langkah internasionalisasi masalah Papua oleh sebagian pihak memiliki substansi; mendorong PBB atau dunia internasional untuk meninjau kembali bergabungnya Papua dengan Indonesia. Dan harus menyatakan Pepera 1969 sebagai sesuatu yang tidak sah. Berikutnya, jika hal itu diterima oleh PBB dan dunia internasional, konsekuensinya adalah rakyat Papua harus diberikan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan itu artinya harus dilaksanakan referendum.

Pemerintah RI Masih Ambigu?

Pemerintah RI seharusnya harus cepat bergerak dan mengambil sikap kongkrit. Kasus Papua tidak membutuhkan retorika, bahkan yang lebih picik di jadikan kosumsi politik untuk kepentingan partai dan kelompok tertentu. Orang yang melek politik akan membaca, betapa Demokrasi yang dianut dan diagung-agungkan sangat niscaya mempersembahkan buah simalakama yang kesekian kalinya untuk Indonesia; dengan lepasnya Papua dari NKRI. Kenapa tidak?, variable-variabel yang menjadi stimulant ke arah sana lebih dominant dibanding tindakan dan kebijakan riil politik pemerintah RI yang bisa mengikat Papua dalam kesetaraan (ekonomi, politik, social budaya, hukum dan pendidikan) sebagaimana bagian dan wilayah yang ada di pulau Jawa.

Referendum adalah metode yang efektif dan mampu meminimalisir resiko korban untuk meraih “kemerdekaan” dalam ruang dan koridor demokrasi. Langkah internasionalisasi, di dukung langkah soft strategi di lokal Papua seperti stimulus kepada masyarakat dalam bentuk aksi damai, kemudian dewan perwakilan rakyat Papua atau semisalnya mengakomodir dan mendorong lahirnya regulasi yang memayungi “referendum”. Di sisi lain, isu tentang penegakkan HAM dan demokrasi akan terus di kumandangkan oleh para penjaganya (LSM-LSM komprador), di tambah opini dilevel internasional dan keterlibatan negara Asing dalam isu Papua, maka inilah jalan lempang kepada tatanan NKRI dalam geografis yang lebih sempit lagi.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah RI dengan menggelontorkan dana Otsus besar-besaran tidak merubah kondisi apapun. Karena suntikan dana ada di cawan yang bocor sana-sini. Korupsi juga sudah membudaya diberbagai level, kondisi masyarakat Papua selama bergabung dengan Indonesia yang 65 tahun lebih merdeka ternyata juga belum merdeka dari “keterbelakangan” diberbagai sektor dan aspek. Pendekatan-pendekatan militeristik oleh RI makin menambah luka dan luka disekujur tubuh masyarakat Papua. Pendekatan yang tidak memanusiakan manusia Papua, tanpa berusahan intropeksi diri dengan memperketat pembenahan infrastruktur dan kinerja struktur pemerintahan daerah yang betul-betul mampu melahirkan dampak riil pada perubahan nasib kehidupan ekonomi, social, politik, pendidikan dan budayanya.Bahkan yang lebih krusial adalah pengelolaan SDA yang wajib mencerminkan pemerintah RI bukan lintah penghisab kekayaan masyarakat Papua, atau bukan hanya sebagai broker dengan secuil keuntungan dan membiarkan para perampok (pihak Asing) dengan tamaknya mengeksploitasi habis-habisan kekayaan Papua. Fakta berbicara sebaliknya, sangat memprihatinkan, bahkan semua legal dibawah Undang-Undang.

Belajar dari Eksistensi Freeport (PT FI)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kontrak Karya atau Contract of Work Area yang ditangani pemerintah Orba yang serbakorup telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Sejak awal kehadiran PT FI di Mimika (Kontrak Karya I, 7 April 1967) telah memicu konflik-konflik baru, utamanya dengan masyarakat adat setempat (Suku Amungme dan Komoro).

Perlakuan yang tidak akomodatif dari pemerintah dan PT FI terhadap tuntutan masyarakat setempat mengakibatkan protes-protes yang terus-menerus baik dilakukan secara terbuka maupun secara laten. Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Dan di tahun 2041, barulah PT FI kembali menjadi “milik” NKRI.

Lalu siapa yang menikmati hasil dari PT FI selama ini? Negara tidak memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut.

Untuk tembaga, royalty sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% dari harga jual (jika harga US$ 1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1% dari harga jual.

Lalu siapa yang mendapat keuntungan lebih besar dari semua itu? Tentu saja yang mendapat “kue raksasa” ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengeleolaan pertambangan ini. Menurut kantor berita Reuters (“PR”, 18/3 2006) dinyatakan bahwa empat Big Boss PT FI paling tidak menerima Rp 126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman of the Board, James R Moffet menerima sekira Rp 87,5 miliar lebih perbulan dan President Director PT FI, Andrianto Machribie menerima Rp. 15,1 miliar per bulan.
Sementara PTFI sendiri mendapat sepuluh kali lipat dari jumlah bagian deviden yang diterima pemerintah RI. Jika sebagai pemegang saham 9,36% saja pemerintah mendapatkan deviden Rp 2 Triliun, maka Freeport McMoran sebagai induk dari PTFI (pemegang 90,64% saham PTFI) akan mendapat deviden +/- Rp 20 Triliun di tahun 2009.

Lalu apa yang diperoleh masyarakat Papua? Keberadaan PTFI ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat Papua, sebaliknya banyak mendatangkan petaka. Sejak awal keberadaan PTFI, penguasaan tanah adat oleh masyarakat Papua terancam. Dalam satu klausul KK nya, Freeport diperkenankan untuk memindahkan penduduk yang berada dalam area KK nya. Itu artinya, Freeport dibenarkan untuk menguasai tanah adat dan memindahkan penduduk yang ada di area yang dikuasainya. Padahal ketentuan itu bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Namun nyatanya ketentuan KK itu lah yang dilaksanakan.

Masalah berikutnya dalah masalah lingkungan. Diataranya, “tanah adat 7 suku, diantaranya amungme, diambil dan dihancurkan pada saat awal beroperasi PTFI. Limbah tailing PT FI telah menimbun sekitar 110 km2 wilayah estuari tercemar, sedangkan 20 – 40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur. Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan suburpun tercemar Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran hutan hujan tropis (21 km2), dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa. Para ibu tak lagi bisa mencari siput di sekitar sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga. Gangguan kesehatan juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Timika, kota tambang PT FI , adalah kota dengan penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia” (www.jatam.org).

Masalah lain adalah masalah HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah kerja Freeport yang ditengarai dilakukan untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan.

August 8, 2011 0

Sejumlah Wilayah akan Merdeka?

Sepuluh tahun lebih saya berkawan dengan para sahabat dari beberapa wilayah. Dari pembicaraan mereka jelas nampak sekali ketidak puasan mereka terhadap management dan kepemimpinan Jakarta tidak dapat disembunyikan.

Saya memprediksikan kalau seandainya berlaku perang antara Malaysia dengan Indonesia, maka yang sangat rugi itu adalah Indonesia. Sejumlah wilayah Indonesia yang memiliki dendam lama dengan pemerintah pusat karena pelanggaran HAM, ketidak adilan, ketidak profesionalismean dan sebagainya akan memanfaatkan situasi ini untuk memerdekakan diri serta keluar dari NKRI atau setidaknya menggabungkan diri atau membuat perjanjian kerjasama ekonomi dan militer dengan negara Singapura atau Malaysia. Biarlah kita dikatakan berafiliasi dengan Inggris, karena memang terbukti bahwa Inggris memang ingin semua manusia jadi makmur dan bahagia.

Negara-negara yang terbentuk setelah kemerdekaan saat ini seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak menunjukkan teritori dan kekuasaan raja-raja melayu Islam silam. Kerajaan Aceh Darussalam (1607-1936) dengan rajanya yang terkenal Iskandar Muda wilayah kekuasaannya meliputi Aceh, Deli, Johor, Bintan, Selangor, Kedah, Pahang sampai ke Semenanjung Malaka. Sebuah kerajaan Melayu Riau Lingga (Abad ke 19) wilayah kekuasaannya meliputi Deli, Johor, dan Pahang. Setelah merdeka bangsa Melayu dipisahkan menjadi warga negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Apa yang pasti, dalam istilah ilmu tidak mengenal adanya bangsa Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Karena bangsa bermaksud race. Istilah bangsa Brunei, Thailand, Malaysia dan sebagainya adalah istilah politik saja, yang benar adalah warganegara atau rakyat.

Parameswara raja Malaka yang pertama adalah berasal dari Palembang. Kerajaan Aceh Darus Salam memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kerajaan pahang, Malaka dan Johor. Keluarga Diraja Negeri Sembilan yaitu Yang Dipertuan Agung Malaysia yang pertama, yang sampai sekarang menjadi lambang mata uang Malaysia berasal dari Minangkabau. Kerajaan Johor Memiliki hubungan kekeluargaan yang rapat dengan Kerajaan Riau Lingga. Para Menteri dan pejabat tinggi lainnnya di Malaysia banyak yang memiliki darah Rao, Aceh, Riau, Minangkabau, Palembang, Jambi, kerinci.

Kalau beberapa wilayah ini bersatu menghancurkan istana negara, gedung dpr/mpr, markaz besar TNI/Polri di Jakarta, maka secara otomatis negara Indonesia akan bubar dengan sendirinya. Ide-ide lama membentuk Sumatera Merdeka (Andalas), Kalimantan Merdeka, Sulawesi merdeka dll. akan memanfaatkan situasi ini untuk merealisasikan impian mereka. Para prajurit yang berasal dari daerah ini tidak mungkin akan menghancurkan kampung mereka sendiri.

Membiarkan Jawa menjadi sebuah negara merdeka dengan Surabaya sebagai ibu kota negaranya dan sby sebagai Presiden seumur hidup atau menjadi sebuah kerajaan dengan Sultan Jogja menjadi pemerintahan yang tersendiri, terserahlah pada mereka

Dari sini akan terlihat nantinya, kepemimpinan dari suku manakah yang paling berhasil memajukan negaranya masing-masing tersebut.

Isu sejumlah wilayah mau keluar dari Indonesia sebenarnya bukan cerita baru dalam sejarah Indonesia. Gerakan Riau merdeka, Gerakan Aceh Merdeka dan sebagainya masih tersimpan dalam catatan sejarah yang soheh. Menurut Anhar Gonggong dan Arbi Sanit, hampir separo daerah di Indonesia menuntut kemerdekaan saat ini.

Ada beberapa alasan mengapa sejumlah wilayah mau merdeka;

1. Kekayaan Alam, Mereka memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi kekayaan itu tidak dirasakan sama sekali oleh rakyatnya. Kemiskinan, buta huruf, pengangguran, bertambah, sementara pembangunan infrastruktur hampir tidak terlihat. Mereka hanya mendapatkan resiko saja seperti kerusakan alam, global warming, bencana alam dan sebagainya. Ini terutama berlaku di Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera secara keseluruhan.

2. Dendam lama, Peristiwa APRA, Andi Aziz, Darul Islam, PRRI, Permesta di orde lama. Beberapa bekas daerah operasi militer (DOM), kezaliman dan penindasan hak-hak asasi mereka dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan pembangunan di zaman orde baru. Pembantaian di Psantren Tengku Bantaqiyah, peristiwa KKA, DOM, Pemberhentian Jedah Kemanusiaan & kekerasan di Aceh, peristiwa Ummi Makasar, peristiwa Balukumba di Sulawesi di era reformasi dan sebagainya.

3. Muak, dengan berbagai macam skandal perampokan uang rakyat yang semakin hari semakin menjadi-jadi dan tidak menemukan jalan penyelesaian. Seperti lingkaran setan yang tidak diketahui kapan bermula dan bila akan berakhir segala penyalahgunaan kuasa di negara ini. Skandal BLBI, Century, Rekening Gendut Polisi, Brunei Gate, Bulog Gate, Mafia pajak dan berbagai penyalahgunaan kuasa lainnya.

4. Bosan, dengan tidak dirasakannya fungsi pemerintah oleh rakyat, sehingga keberadaan dengan ketiadaan pemerintah sama saja atau malah memperburuk keadaan saja. Ketidak pastian hukum dinegara ini seperti kasus Ibu Prita, Antasari, Susno Duadji, Sri Mulyani, kasus koruptor dan sebagainya.

5. Capek, selalu menderita akibat ulah dan perangai pejabat negara yang bertindak seperti keparat yang menjajah, seperti preman yang menindas, seperti gangstar yang menggelisahkan. Public service yang tidak mesra pengunjung, fungsi keberadaan instansi pemerintah yang tidak terasa bahkan menindas rakyat, pembangunan infrastruktur yang lambat melempem dll.

Tentu saja saya tidak mengharapkan semua ini berlaku karena ongkosnya terlalu mahal, apalagi kalau proses kemerdekaan itu memakan masa yang lama. Yang rugi adalah umat Islam juga tentunya. Keadaan akan kacau balau, pendidikan anak-anak akan terganggu, keamanan akan tergugat, kuasa besar akan memanfaatkan keadaan.

Tetapi mungkin juga cita-cita untuk mendapatkan pemerintah yang baik, bersih, profesional, merakyat, kemakmuran, kebahagian, kesenangan hanya akan tercapai melalui jalan ini saja…

Logika sederhana

Bergabung dengan Malaysia atau Singapura, rakyat mereka bisa menikmati layanan kesehatan dari dokter yang ahli dengan peralatan rumah sakit yang canggih, anak-anak mereka akan bisa sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik, murah, rakyatnya bisa menikmati terangnya lampu listrik yang tidak sering mati seperti PLN, dapat minum air bersih PAM, bisa membeli kenderaan.

Bisa makan daging setiap hari, makanan lima sempurna mudah dan murah didapati. Transportasi yang lancar dan berkualitas, publik servis yang ramah, pegawai negara yang merakyat, mesra. ramah dan tidak korupsi, kebersihan yang selalu dijaga, kemakmuran, keamanan dan ketentraman yang selalu ada, kekayaan negara yang dimiliki dan dinikmati secara bersama.

Disaat itu anda akan merasa lucu dan ketawa mendengar lagu Iwan Fals & Ebid G Ade tentang seorang anak yang mengais sampah untuk mencari sisa makanan yang dibuang, tentang orang tua yang terbakar melecur sekujur tubuhnya tetapi tidak dilayani rumah sakit karena tidak memiliki uang, tentang Umar Bakri guru SD yang memakai sepeda tua, tentang jadwal kereta api yang selalu terlambat, tentang pengemis tua dan pencopet muda mati berpelukan karena kelaparan, tentang bantuan keselamatan negara (SAR, Polisi, Pemadam kebakaran) yang datang lambat setelah semua korban meninggal dunia, tentang orang tua yang tidak mampu membeli susu untuk pertumbuhan anaknya menjadi sehat dan pintar, tentang bocah tukang semir dan penjaja koran yang berpacu dengan waktu antara sekolah dengan mencari sesuap nasi, tentang orang tua yang menggendong mayat anaknya ke kampung karena tidak mampu membayar ongkos kenderaan, tentang wakil rakyat yang tidak merakyat, tentang tikus-tikus kantor yang selalu menggerogoti uang rakyat, tentang polisi yang memperkaya diri dengan tawar menawar harga pas tancap gas.

Waktu itu anda mungkin tak akan pernah mendengar lagi tentang rakyatmu yang mati bunuh diri karena kemiskinan, tentang orang miskin yang sanggup menunggu berjam-jam sampai ada yang mati rebutan pembagian zakat Rp 35.000/keluarga, tentang rakyat yang hanya makan nasi dengan garam atau sayur tempe setiap hari, tentang rakyat yang hanya makan daging setahun sekali waktu hari raya haji saja. Karena dana bantuan sosial yang cukup untuk membeli rumah dan kenderaan sudah dimasukkan kedalam rekening mereka setiap bulannya.

Waktu itu anda akan terbiasa mendengar berita tentang aparat negara yang dipenjara dan diberhentikan kerja karena hanya meminta uang sogokan Rp. 1 Juta saja. Tentang PNS yang dipecat karena selalu terlambat masuk kantor. Tentang polisi yang dipecat karena hanya meminta uang damai ditengah jalan. Tentang camat yang dipecat karena tidak pernah tahu keadaan rakyat. Tentang tentara yang dipecat dan menjadi hansip dan satpam karena melanggar undang-undang. Tentang Direktur, menteri, kepala bagian, rektor, manager yang diganti karena gagal memajukan institusinya.

Kala itu jika anda mau mengenang masa lalu atau ingin mensyukuri nikmat Allah SWT. Ajaklah keluargamu berjalan-jalan ke Jawa sebagai seorang turist. Untuk melihat para pengemis dan pengamen di dalam angkutan umum yang padat dan tidak nyaman. Untuk melihat para penjual barangan yang terkesan memaksakan kehendaknya. Untuk melihat anak-anak jalanan dan gelandangan yang berkeliaran ditengah jalan dan tidur diemperan toko. Untuk melihat penempatan kumuh yang tidak layak huni untuk standart manusia yang berakal. Untuk melihat preman-preman di pasar, terminal, bandara, pelabuhan yang menunggu mangsa. Untuk melihat jalan-jalan berlubang dan berliku yang membuat pening kepala. Untuk membuat sebuah negara koboi yang berlaku hukum rimba, dimana siapa yang kuat, berharta dan bertahta dialah sebagai raja. Untuk melihat negara preman dimana kebenaran diukur dengan keuangan, kekuasaan dan kekuatan.

Bersama Indonesia selamanya kita akan menderita, karena di negara ini kepentingan politik partai mengalahkan segalanya. Sementara bersama negara lain masa depan anak cucu kita akan menemui cahaya terang dan akan lebih terjamin…***

OPINI | 08 April 2011 | 16:27 Adirao: 08/04/2011, Kompasiana

August 8, 2011 0

Besok, DAP Peringati Hari Pribumi

JUBI — Dewan Adat Papua (DAP), Selasa (9/8) akan memperingati hari pribumi internasional. Rencananya peringatan hari pribumi ini akan diikuti masyarakat Papua di kota Jayapura.

“Besok DAP akan peringati hari pribumi internasional. Peringatan ini direncakan akan berlangsung di Desa Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Papua,” kata Dominikus Sorabut sari DAP Papua kepada tabloidjubi.com di Abepura, Senin (8/8).

Dominikus mengaku, peringatan akan dilakukan dalam bentuk doa syukur. “Besok semua orang Papua diharapkan hadir. Karena hari itu merupakan hak bagi semua,” tandasnya.

Peringatan hari pribumi ini juga ternyata didukung oleh elemen intelektual muda pribumi Papua, diantaranya Asosiasi Mahasiswa Pengunungan Tengah Papua se Indonesia (AMPTPI).

“Besok ada peringatan hari Pribumi internasional. Ada doa dari bangsa Papua untuk memperingati hari ini. Doa bersama ini difasilitasi DAP,” kata Ketua AMPTPI, Markus Haluk saat dikonfirmasi via ponselnya.

Hari pribumi internasional lahir dari Deklarasi PBB 13 September 2007 tentang Perlindungan Bangsa Pribumi Internasional (United Nations Declaration on the Rights Indigenous Peoples). (J/06)

TABLOID JUBI:

http://tabloidjubi.com/daily-news/jayapura/13581-besok-dap-peringati-hari-pribumi-.html

August 8, 2011 0

kKTT ILWP I: Oxford 2 Agustus 2011: Apakah Untuk Mengacaukan Papua? Siapa yang Salah?

Sudah berulang kali, dalam berbagai hal, di berbagai tempat, NKRI dan orang Indonesia terkurung dalam budaya “mengkambing-hitangkan” orang lain. Itu pokok pertama. Berikutnya Indonesia di manapun, kapanpun, kita tidak pernah dengan orang Indonesia pernah meminta maaf atas perbuatannya. Kedua sisi mata uang ini berasal dari satu “oknum” bernama “Manusia Indonesia”. Indonesia memang identik dengan penipuan, manipulasi, sok ramah-tamah di pidato dan khotbah, sok negara hukum. Padahal fakta di lapangan jelas-jelas menunjukkan justru hal-hal yang terbalik.

Presiden NKRI mengatakan “I Love Papua!”, padahal ia sementara itu telah menyuruh panglima tentara dan polisinya mengirim pasukan untuk operasi terselubung di Tanah Papua. Saat ada isu KTT ILWP dan demonstrasi di berbagai tempat di Indonesia menuntut kemerdekaan (referendum), Indonesia malahan menunjuk jari kepada pihak asing.

Lihat saja kasus serupa di tempat dan kasus lain, yang terjadi di Indonesia. Satu kasus yang memanas di Indonesia saat ini. Nazaruddin dijadikan tersangka oleh KPK, tetapi ia tidak pernah merasa bersalah. Malahan ia menunjuk jari kepada pihak lain, seperti Andi Malaranggeng, dan Ketua Partai Demokrat. Sementara itu, walaupun banyak saksi menyatakan Nazaruddin memang teman dekat dan sejumlah tuduhan Nazaruddin benar adanya, malah Anas melaporkan Nazaruddin ke Mabes POlri dengan tuntutan pencemaran nama baik. Petinggi Partai Demokrat mengatakan “KATAKAN TIDAK, kepada KORUPSI!”, tetapi dalam faktanya justru korupski terbanyak terjadi setelah era orde baru ialah korupsi orang-orang di dalam dan partai Demokrat itu sendiri. Itu sudah pengetahuan umum, tidak perlu menunggu proses hukum untuk membuktikannya.

Contoh lain lagi. Ada banyak pernyataan Presiden NKRI dan anggota Dewan, Ketua DPR RI, pejabat di Papua juga menyampaikan informasi dan tanggapan yang salah, malahan tidak mendidik secara politik, tidak tepat secara moral politik. Mendengar itu, rakyat lalu mengumpulkan dukungan untuk mendesak para pejabat minta maaf.

Yang satu lagi, dan ini penting. Saat Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) berkonferensi di Geneva, Markas Pusatnya, tahun 2011 ini Presiden kolonial NKRI memberikan pidato yang menggebu-gebu sampai mendebarkan para peserta konferensi tentang bagaimana Indonesia dan khususnya Presiden kolonial RI telah berupaya mengatasi kaum buruh migran (TKI/TKW) dan telah sukses dengan berbagai program dan upaya yang perlu ditiru oleh negara-negara lain dalam melindungi kaum buruh migran. Hampir setiap kalimat disusul dengan tepuk tangan yang meriah. Sang Presiden kolonial tiba-tiba berada di udara, tetapi tidak tahu di atas udara mana.

Begitu dari udara dia turun ke darat, persis di tempat bernama Bandara Soekarno-Hatta, wajah yang tambun itu tertampar. Bukan tertampar tetapi ditampar. Bukan juga ditampar tetapi menampar dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan TKI/TKW? Terbukti dan ternyata sejumlah orang TKW telah dibunuh gantung di Arab Saudi.

Inikah program dan upaya yang bagus, yang mendapat tepuk tangan riuh di Geneva itu?

Apa yang Presiden kolonial lakukan? TIDAK SAMA SEKALI. Tida ada minta maaf kepada peserta kongres yang sudah lelah dan sakit telapak tangannya karena menepuk tangan waktu ia sampaikan pidatonya itu.

Waktu itu “Imigrant Care” sebuah LSM pinggiran yang melaporkan bahwa ada orang Indonesia dibunuh gantung di Arab Saudi. Kalau seandainya itu presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris atau Jepang, apa yang seharusnya terjadi????

Yang seharusnya dan pasti terjadi di sana ialah, “Presiden meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dengan pidato tertulis yang disebarluaskan ke seluruh media, dan menyatakan turut berbelasungkawa atas pembunuhan itu. Lalu ia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara pembunuh dimaksud.” ITUKAH yang terjadi?

TIDAK, BUKAN BEGITU YANG TERJADI.

Yang terjadi ialah Presiden menyalahkan Kedubes RI di negara pembunuh itu. Menlu menyalahkan pemerintah yang tidak memberitahuna proses peradilan sampai vonis mati dimaksud. Lalu malahan Menteri Tengara Kerja menyatakan, “Siapa suruh cari mati di sana? Kalau ia membunuh, yang itulah hukumnya!”

Ini contoh yang baru saja terjadi, maka bisa kita ingat.

Kalau kita kembali kepada tuduhan “PIHAK ASING YANG MEMANAS-MANASI SITUASI PAPUA, ORANG PAPUA CINTAI NKRI!, HANYA SEGELINTIR ORANG MAU MERDEKA, MAYORITAS MENOLAK MERDEKA!”

Yah, jawabanya janngan setengah mati sob, jawabannya mudah saja sob, jawabannya, “DASAR INDONESIA!”

Ya, memang Indonesia memang begitu! Indonesia memang tidak akan pernah mengakui kesalahan dan dosanya. Indonesia memang tidak tahu malu. Indonesia memang selalu mencari kambinghhitam. Nah kalau kambing- hitamn-ya tidak ada, kambing putih diambilnya dicatnya menjadi kambing hitam. Atau lebih tepat, kambing berbelang saja dimatanya berwarna hitam.

Ya, itulah Indonesia.

Sibuk-sibuknya mencari kambinghitam dan menyulap kambing warna lain menjadi kambing hitam, lupa juga bahwa dirinya sendiri sedang dikambinghitamkan oleh orang lain juga. Ya, karena kerjanya mencari kambinghitam, jadi saat ia dikambinghitamkan ia tidak tahu.

Bukan saja orang Indonesia, kaum Papindo (Papua-Indonesia), dasar karena memang setengah hidup dan nafasnya sudah Indonesia walaupun rambutnya keriting ikut-ikutan mencari kambinghitam itu, karena Ibutiri Pertiwi mencari kambinghitam, ia sudah tempo-tempo menunjuk kambinghitam itu. “Ada Skenario Besar untuk Kacaukan Papua,” begitu ungkap sang Papindo Diaz Gwijangge.

Jauh sebelum itu, sang penghianat bangsa dan penghianat perjuangan aspirasi bangsa Papua Fransalbert Joku mendahului Ibutiri Pertiwinya telah mengkambinghitamkan Benny Wenda sebagai bahwa KTT ILWP Itu hanya usaha mencari makan, bukan untuk Papua Merdeka seperti disangka orang Papua.

Orang Papua tidak bertanya begini: Et, atau jangan-jangan Pak Joku sendiri sedang bernostalgia dengan pengalaman pribadinya di sini?” Pantaslah dicurigai karena hampir empat dekade mereka berada di luar negeri, belum pernah ada kelompok sekecil apapun yang pernah terbentuk, yang menyuarakan dukungan, keprihatinan, kecenderungan mendengar isu-isu dan kondisi Papua atau juga aspirasi bangsa Papua. Kalaupun ada, apa yang mereka lakukan di sana juga tidak pernah didengar lewat media apapun, entah telepon, surat, orang, atau entah kabar burungpun tak pernah terdengar. Yang pernah kami dengar adalah justru mereka memperdagangkan, bukan sekedar mencari makan dan kumpul orang, tetapi memperjual-belikan aspirasi bangsa Papua untuk keperluan pribadi.

Tetapi itu semua cerita lama, barang basi. Orang Papua perlu terfokus kepada apa yang terjadi saat ini. Ini bukan politik ala ‘buru-pungut’ (hunter-gathering politics), tetapi ia politik ‘tanam-pungut’ (plant-harvest politics), seperti sudah banyak kali ditulis Sem Karoba, dkk dalam buku mereka. Kita tidak perlu berlari-lari ke hutan tanpa kita tahu hewan buruan ada di mana atau berlayar tanpa tahu ikan ada di mana. Kita tidak perlu anjing buruan untuk mengejar dan menggonggong, yang menyebabkan sang tuan harus lari tanpa tahu pasti obyek buruan lari ke mana. Mari kita sebentar saja berpatok kepada plant-harvest politics. Perlu dicatat, tempo dan propaganda kedua jenis politik yang ada di Tanah Papua ini. Oleh karena itu, kita serahkan semua ini kepada Sang Khalik Langit dan Bumi, Pencipta Bumi Cenderawasih, pencipta Bangsa Papua. Dialah yang pada akhirnya menghakimi, “apakah yang mau merdeka itu mayoritas atau minoritas orang Papua?Apakah ada skenario di balik semua ini? Apakah orang luar negeri yang salah sehingga Papua mau merdeka? Apakah orang Papua lapar nasi sehingga berteriak merdeka? Apakah yang dituntut ialah keadilan dan kesejahteraan? Apakah dengan uang yang banyak ditumpukkan ke Tanah Papua mematikan aspirasi dan perjuangan Papua Merdeka?

APAKAH BETUL BENNY WENDA HANYA CARI MAKAN? Ataukah justru Fransalbert Joku dan Diaz Gwijangge yang begitu?

August 7, 2011 1

Yan Christian: Hasil KTT London Harus Disosialisasikan

umat, 05 Agustus 2011 17:23 Yan Christian: Hasil KTT London Harus Disosialisasikan Berita yang Melansir BBC London Diragukan Kebenarannya

JAYAPURA- Salah seorang Aktivis Pembela HAM dan Praktisi Hukum Papua, Yan Christian Warinussy SH, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan aksi demo yang didorong oleh aktivis politik Papua di Sorong, Manokwari, Jayapura dan Biak yang mengedepankan prinsip-prinsip damai. Kata Warinussy, satu hal yang penting adalah semua pihak, terutama Dewan Adat Papua (DAP), salah satu lembaga kultur yang memiliki legitimasi kuat di rakyat sipil Papua, perlu segera memiliki catatan berupa dokumen dan audio visual mengenai Konferensi Tingkat (KTT) ILWP yang berlangsung di London-Inggris Rabu (3/8) lalu.

Dokumen dan bahan audio visual tersebut kata Warinussy perlu dianalisis dan dibuat pengantar yang baik untuk disosialisasikan kepada seluruh rakyat Papua dan pemerintah di daerah ini, termasuk institusi keamanan (TNI/POLRI). Hal ini bertujuan agar semua pihak memperoleh pemahaman yang sama tentang kegiatan itu, serta dampak-dampaknya bagi nasib rakyat dan tanah Papua kedepan. “Soal apakah ide tentang referendum itu telah atau akan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, itu adalah urusan nanti, sebab hal itu tentunya diperlukan tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun yang kontra dengan ide penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua ini,”jelasnya kepada Koran ini Jumat (5/8) kemarin, Menurutnya, Satu hal yang patut diingat bahwa hak menentukan nasib sendiri terletak pada semua rakyat di muka bumi, termasuk orang-orang asli Papua.

[stickyleft]PMNews:: Hasil KTT harus disosialisasikan kepada pihak yang terkait, yaitu pihak yang terkait dengan kasus hukum dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Tanah Air, pihak yang menandatangani dan mensahkan aturan tentang Pepera dan melaksanakannya. Bangsa Papua sebagai korban sudah tahu masalahnya.[/stickyleft]Hal itu lanjutnya sudah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Masyarakat adat dan penduduk asli di dunia. Dia juga mengingatkan, langkah demokratis yang telah dicapai rakyat Papua melalui penyelenggaraan Konperensi Perdamaian Papua [KPP} 5-7 Juli 2011 lalu adalah bukti dan sebuah langkah maju yang luar biasa dan tidak pernah diprediksi sejak semula oleh banyak kalangan Karena dari KPP tersebut, semua masalah yang selama hampir 10 tahun terakhir ini menjadi pergumulan semua orang Papua dan turut dipelajari, dianalisis dan dikaji oleh berbagai kalangan dan ditulis secara ilmiah. Selanjutnya hal itu ternyata dapat didiskusikan dengan sangat tajam dan mendalam hingga nanti menghasilkan kesimpulan yang tajam dan rekomendasi yang sangat teknis oleh wakil-wakil orang Papua yang ikut sebagai peserta dalam KPP selama 3 hari tersebut. DAP seharusnya segera melakukan konsolidasi pada selururh jajarannya di Tanah Papua dan mengambil prakarsa bersama semua komponen rakyat Papua untuk mempersiapkan langkah konkrit kearah tercapainya penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia dalam tahun 2011 ini.

Sementara itu terkait pemberitaan Bintang Papua edisi,Kamis 4/8 dengan judul “KTT ILWP Gagal Sepakati Beberapa Agenda” yang ditulis oleh salah satu Kontributor Bintang Papua yang seolah – olah mengutip Breaking News BBC London berdasarkan penelusuran Pimpinan Redaksi Harian Bintang Papua di Jayapura diragukan kebenarannya. “kami menyadari ada kekurang telitian dan kesalahan kami dalam melakukan verifikasi dan konfirmasi terkait sumber berita tersebut, karena berdasarkan penelusuran sementara sumber dari berita tersebut diragukan kebenarannya, dan bukan resmi dari BBC London, Redaksi telah memberikan sanksi terhadap kontributor yang bersangkutan sejak besok Sabtu (6/8) atas ketidak jujurannya”, kata Pimred Bintang Papua semalam. Walhamri Wahid selaku Pemimpin Redaksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Kontributor yang mengirimkan berita tersebut kepada Redaksi Bintang Papua, bahwa sumbernya berasal dari sebuah pesan singkat (SMS) yang disebar luaskan oleh salah satu petinggi Kodam XVII/Cenderawasih yang berdasarkan hasil penelusuran sementara SMS tersebut bersumber dari salah satu pentolan OPM yang sudah “bertobat” dan pada saat Konferensi ILWP dilangsungkan yang bersangkutan sedang berada di London Inggris. “Penelusuran sementara SMS yang diawali tulisan “BREAKING NEWS BBC LONDON” dengan huruf kapital itu di kirimkan oleh Frans Alberth Joku sebagai laporan kepada petinggi Kodam dimaksud, dan SMS dari Frans Alberth Joku tersebut langsung diforward oleh petinggi Kodam XVII/Cenderawasih kepada kontributor Bintang Papua, kesalahan kontributor kami tidak jujur menyebutkan dengan terang dari mana informasi tersebut ia peroleh, juga tidak melakukan cek dan ricek kebenaran info tersebut, justru menulis seakan – akan itu lansirannya dari BBC London”, jelas Walhamri Wahid. Menurutnya didalam keredaksian Bintang Papua selain merujuk pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia, sudah ada Kode Etik Wartawan Bintang Papua yang mengatur dengan jelas teknis penulisan berita dan etika bagaimana menggunakan sumber anonim, namun sebagai manusia ia mengakui bahwa Redaktur di tengah kejaran waktu dan deadline menggantungkan sepenuhnya kepada kejujuran dan kredibilitas wartawan di lapangan. “penilaian kami sementara ini kuat dugaan kontributor kami melanggar Kode Etik Jurnalis Indonesia maupun Kode Etik Wartawan Bintang Papua, dengan membuat berita bohong dan mencatut nama media lain sebagai sumbernya, tidak ada unsur kesengajaan dan maksud tertentu”, tandasnya. Untuk itu selaku Pemred, ia meminta maaf kepada pembaca Bintang Papua terkait “berita bohong” tersebut dan menyatakan mencabut berita yang dikatakan mengutip dari BBC London itu, dan kepada pihak BBC London dirinya mengaku besok (hari ini –Red) akan meyurat resmi untuk mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi dan meminta maaf seandainya benar adanya berita tersebut bukan dari BBC London. “kami belum dapat bantahan resmi dari BBC London terkait berita yang dikatakan mengutip BBC London itu, tapi berdasarkan penelusuran kami, diduga kuat sumber berita itu bukan dari BBC London, karena begitu berita itu naik di website kami, saya sudah browsing ke internet tapi tidak menemukan breaking news dimaksud dalam semua situs berita BBC London”, tandas Pimred yang mengaku sedang tidak mengawal Redaksi saat berita tersebut dinaikkan.

Kutipan asli SMS yang dterima oleh Kontributor Bintang Papua tersebut adalah sebagai berikut: BREAKING NEWS BBC LONDON : Pagi ini di London menunjukkan pukul 2.00, tepat tanggal 3 Agustus 2011, dimana waktu – waktu yang sangat di tunggu – tunggu oleh masyarakat Papua, karena ada hari penting berlangsungnya KTT ILWP untuk menentukan hari mendatang bangsa Papua, berpisah dengan bangsa Melayu yang sudah dianggap sebagai saudara sekandungnya. Dari lokasi KTT secara langsung sulit di laporkan wartawan kami, sepertinya jalur info sengaja di blokir supaya unsur pembohongan dan sandiwara politik murahan tidak tersebar keluar. Tampaknya pemerintah Inggris juga tidak terpengaruh oleh KTT ilegal dan sama sekali tidak menanggapi serius, karena faham demokrasi liberal yang sudah ratusan tahun dibangun. Liputan BBC pun akhirnya memperoleh masukan dari Mr. Andrew Smith bahwa bahwa KTT ILWP gagal mensepakati berbagai agenda yang sudah dirancang sebelumnya, penyebab kegagalan karena Mr. Jhon Saltford dari AS selaku saksi Pepera 1969 menganggap Act of Free Choice 1969 sudah sah sebagaimana Resolusi PBB 2504, sulit kami menentangnya sebagai kebijakan final, nanti banyak wilayah – wilayah pada saat itu meminta lepas, akan mempersulit keputusan PBB. Sedangkan Mr. Clement Ronawery selaku narasumber yang di undang membenarkan pernyataan Jhon. Sementara itu saat di konfirmasi wartawan kami, Mr. Benny Wenda sebagai pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris tampak kecewa berat dan menghindar dari kejaran wartawan kami. Kasihan orang Papua tertipu lagi dan terus mengharap mimpi – mimpi yang sulit nyata, demikian Liputan BBC London dari Oxford, UK.

Sementara Frans Alberth Joku ketika dihubungi di nomor 44778013xxxx (nomor register Inggris) hapenya sedang tidak aktif, namun dari keterangan pihak KBRI di London memang yang bersangkutan saat Konferensi ILWP tengah berada di London, namun tidak menghadiri Konferensi tersebut namun melakukan serangkaian pertemuan lainnya, dan kehadirannya diketahui oleh KBRI. “Kalau Nick Messet saya kurang tahu pasti, kalau Pak Frans Alberth Joku memang datang ke London, beritanya ada di Antara, tapi beliau tidak ke tempat Konferensi, lebih memilih untuk lakukan pembicaraan dengan kalangan anggota parlemen Inggris dan LSM di sini”, kata Herry Sudrajat selaku Kepala Fungsi Penerangan KBRI London via SMS kepada Pemimpin Redaksi Bintang Papua semalam. Dari pihak KBRI sendiri mengakui bahwa mereka tidak melihat liputan tentang konferensi tersebut di TV – TV di Inggris, maupun media – media terkemuka, termasuk BBC London. (cr-30/don/l03)

http://www.bintangpapua.com/headline/13353-yan-christian-hasil-ktt-london-harus-disosialisasikan

Jumat, 05 Agustus 2011 17:23

August 7, 2011 16

OPM Klaim Bertanggung Jawab

Suasana pembacaan surat pernyataan di markas OPM pimpinan Goliat Tabuni yang mengklaim bertanggung jawab atas serangkaian penembakan terhadap anggota TNI di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

JAYAPURA — Kelompok Separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Pegunungan Tengah Papua mengklaim bertanggung jawab atas serangkaian penembakan terhadap pos dan anggota TNI yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya. Bahkan, kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu juga bertanggung jawab atas penembakan helikopter milik TNI. Klaim itu seperti diungkapkan Sekjen OPM Wilayah Pegunungan tengah Papua, Anton Tabuni. “Kami bertanggung jawab dengan serangkaian aksi penembakan terhadap prajurit TNI dan posnya, juga termasuk helikopter mereka Selasa kemarin. Aksi itu sebagai bentuk kami tidak mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI,” ujar Anton Tabuni kepada wartawan, Jumat 5 Agustus. Dikatakan, pihaknya menolak niat Pemerintah Indonesia untuk merangkul kelompoknya, untuk bergabung dengan NKRI. “Kami sudah putuskan, Papua merdeka adalah harga mati, jadi kami akan terus berjuang demi kemerdekaan Papua,” tegas Anton.
Ia mengancam akan terus bergerilya dengan kelompoknya memerangai pasukan TNI dan Polri, yang berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua. “Kami akan terus berjuang dan memerangi pasukan Indonesia yang berada di Papua, demi kemerdekaan yang diimpikan rakyat Papua,” terangnya.

Anton Tabuni juga mengklaim telah membakar sejuumlah bendera merah putih yang dikibarkan di wilayah Puncak Jaya. “Kami akan musnahkan semua bendera di luar bintang kejora,” kata dia.

Cari Perhatian

Serangkaian aksi yang dilakukan, jelas Anton Tabuni, bertujuan agar masyarakat internasional, baik itu Amerika Serikat maupun PBB, melihat bahwa perjuangan Papua Merdeka belum surut dan akan terus berjuang. “Perjuangan kami tidak akan berhenti, akan terus hingga cita-cita Papua merdeka tercapai,” imbuhnya.

Anton juga mengatakan, OPM akan mengirimkan surat resmi ke pemerintah Indonesia, Amerika Serikat dan PBB, bahwa perjuangan Papua Merdeka tidak akan pernah surut, hingga obsesi dan cita-cita kemerdekaan Papua tercapai.
Untuk diketahui, TNI saat ini sedang melakukan bakti sosial di Puncak Jaya, sebagai upaya merangkul kelompok yang berseberangan untuk kembali bergabung dengan NKRI. Tapi, kelompok bersenjata OPM bergeming. Dua prajurit TNI sudah tewas dan tujuh lainnya luka-luka ditembaki OPM.

Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen Erfi Triassunu mengaku kesulitan mengahalau kelompok separatis. Pasalnya, mereka sangat menguasai medan Puncak Jaya. “ Kami kewalahan, mereka sangat kuasai alam Puncak Jaya,” kata Pangdam. (jir/don/l03)

Jumat, 05 Agustus 2011 17:26
http://www.bintangpapua.com/headline/13356-opm-klaim-bertanggung-jawab

August 7, 2011 0

Diplomasi Indonesia Yang Tidak Elegan : Siapa Memprovokasi dan Siapa Yang Terprovokasi?

Komentar tiga pejabat luar negeri Indonesia menanggapi aksi International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, London dan aksi ribuan massa di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat menarik untuk disimak dan dicermati. Mengapa? Sederhananya, sebagai pejabat negara yang merupakan representasi negara di luar negeri, komentar mereka bisa dinyatakan sebagai pernyataan resmi negara untuk memberikan reaksi terhadap sebuah aksi warganya pada dunia internasional. Sedikit lebih kompleks, pernyataan mereka setidaknya menggambarkan pada kita bagaimana sebenarnya cara pandang negara Indonesia ini terhadap persoalan Papua.

Mentri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Inggris.
“Orang-orangnya itu-itu juga, saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, jadi saya tahu siapa orang-orangnya. Upaya-upaya mereka selama ini tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris,” kata Marty kepada media. (http://tinyurl.com/3t8ywcw)

Kemudian, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaaan Inggris Yuri Thamrin menyebutkan, KTT ILWP sebagai salah satu upaya pencitraan kepada masyarakat internasional seakan akan ada dukungan dari pemerintah Inggris serta untuk menyudutkan Indonesia di dunia internasional. (http://tinyurl.com/3lan35k)

Pernyataan lainnya muncul dari Kepala Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI London, Herry Sudradjat yang mengatakan bahwa seminar itu (KTT ILWP) hanya untuk media provokasi ke dalam negeri di Papua. Tujuannya adalah mengusung agenda pemisahan kedua propinsi di Papua dari Indonesia, dan bukan diskusi ilmiah terbuka. Menurut Herry Sudradjat, para pembicara yang diundang pada konferensi tersebut dipilih secara selektif guna mengusung agenda separatisme di Papua ketimbang perdamaian dan kesejahteraan di Papua. Sedangkan tokoh-tokoh di Papua yang mempunyai pandangan berbeda, tidak di undang untuk berbicara di forum tersebut. (http://tinyurl.com/3smvoer)

Substansi komentar dari tiga pejabat negara ini adalah telah terjadi upaya provokasi dari masyarakat Papua di Eropa melalui agenda ILWP. Ini tentunya sedikit aneh. Siapa yang memprovokasi siapa dan siapa yang terprovokasi? Tiga komentar diatas menjelaskan bahwa ketiga pejabat negara inilah yang sebenarnya memprovokasi dan terprovokasi. Ketiganya hanya berkutat pada bagaimana membangun opini tandingan terhadap opini mengenai KTT ILWP. Layaknya sebuah debat kusir, ketiganya terpancing oleh media untuk memberikan komentar dangkal dan bukan pada substansi persoalan Papua yang selama ini diakui oleh Indonesia sedang dalam perubahan melalui kebijakan-kebijakan yang konstruktif dan membangun.

Romantisme Menlu Marti Natalegawa bahkan hanya berhitung soal kuantitas orang-orang yang terlibat dalam isu Papua pada masa dia menjadi Duta Besar di Inggris. Dia bahkan tidak berhitung pada kualitas Oxford University yang menjadi venue kegiatan ILWP tersebut. Sekalipun hanya sekelompok kecil orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Oxford University adalah jaminan sebuah pencitraan untuk sebuah dukungan. Betul bahwa Marty juga menyebutkan Pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia di Papua. Namun Marty lupa memaparkan fakta yang sesungguhnya terjadi di Papua. Mengapa ada aksi ribuan orang pada tanggal 2 Agustus kemarin di berbagai daerah di Papua? Mengapa juga terjadi penembakan warga sipil di Nafri dan Puncak Jaya? Itulah dampak nyata dari kebijakan Indonesia di Papua.

Politik Pencitraan menjadi tameng Dubes Indonesia untuk Inggris, Yuri Thamrin. Katakanlah, masyarakat Inggris yang mendukung ILWP hanya datang dari segelintir orang. Tapi apakah coverage media di zaman multimedia seperti sekarang ini bisa membatasi fisik manusia dalam memberikan dukungannya? Faktanya, berbagai media online melaporkan KTT ILWP tersebut tidak terlepas dari berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua. Komentar Dubes Indonesia untuk Kerajaan Inggris inipun terdengar sangat dangkal, sebab hanya mempersoalkan politik pencitraan saja. Selayaknya seorang Duta Besar, Yuri semestinya mampu memaparkan substansi persoalan Papua menurut perspektif Indonesia. Bukannya mengelak dengan kata-kata “Menyudutkan Indonesia di Dunia Internasional.” Yang dilakukan oleh Kedubes Indonesia di Inggris ini cenderung terlihat sebagai sebuah reaksi yang tidak mencerminkan pemahaman terhadap substansi persoalan Papua oleh pejabat negara. Mereka lupa bahwa generasi muda Papua saat ini memiliki cara pandang berbeda dengan generasi terdahulu yang tentunya lebih maju dalam menyikapi persoalan orang Papua. Mereka malah pura-pura buta juga karena di Tanah Papua, pada saat yang bersamaan, ribuan generasi muda Papua mampu berkoordinasi dengan baik untuk menyampaikan aspirasi politik mereka yang sekaligus menjadi pencitraan generasi muda Papua ini.

Selain itu, stigma separatis yang digunakan untuk menghadang sebuah forum diskusi ilmiah (terlepas dari apakah KTT ILWP murni sebagai sebuah forum ilmiah atau tidak) justru menjadi antitesis dari agenda perdamaian dan kesejahteraan yang disebutkan menjadi agenda Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya di Papua. Bagaimana mungkin kita membangun perdamaian dan kesejahteraan dalam sebuah masyarakat yang terus menerus mendapatkan stigma sebagai separatis? Stigma seperti ini terang-terangan membangun jurang pemisah antara Indonesia dan rakyat Papua, dimana rakyat diposisikan sebagai lawan negara.

Singkatnya, diplomasi yang dilakukan oleh ketiga pejabat negara ini dalam menghadapi opini publik terhadap persoalan Papua, jauh dari sebuah diplomasi internasional yang elegan. Ketiganya justru mempertebal nasionalisme bangsa Papua sebagai sebuah bangsa yang mengalami penindasan, dimana hak-hak politik warga negara dikerdilkan melalui romantisme dan stigma. Jika upaya diplomasi ini dikaitkan dengan berita di salah satu media lokal (http://tinyurl.com/4495ss7) yang menyebutkan kegagalan KTT ILWP dengan mengutip sumber dari breaking News BBC London, kita bisa menambahkan penipuan publik sebagai upaya mengkerdilkan hak-hak warga negara. Karena belakangan diakui sendiri oleh Pemimpin Redaksi media tersebut sebagai sebuah berita bohong dan berasal dari Frans Alberth Joku sebagai laporan kepada petinggi Kodam XVII Cenderawasih yang diteruskan via sms kepada wartawan media tersebut, rasanya kita sulit mengelak bahwa diplomasi yang dilakukan oleh negara Indonesia ini untuk mendeskripsikan persoalan Papua, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, bukan saja tidak elegan tapi merupakan sebuah diplomasi yang kotor. ***

SUNDAY, 07 AUGUST 2011 14:33 ADMINISTRATOR HITS: 871
Victor Mambor (Pemimpin Redaksi tabloidjubi.com)

August 7, 2011 0

Papua Memanas, Ini Penjelasan TNI dan OPM

Warga Papua tergabung Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tuntut referendum (Antara/ Spedy Paereng)
VIVAnews – Tiga prajurit itu terkulai lemah. Di rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kamis 4 Agustus 2011 mereka dijenguk tamu penting. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo. Banyak wartawan ikut menjenguk.
Derita tiga prajurit itu dibawa jauh dari Papua, wilayah yang belakangan ini kian memanas. Baku tembak antara sekelompok orang, yang diduga Tentara Pembebasan Nasional — divisi militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi di sejumlah tempat.
Sejumlah kalangan menduga bahwa aksi-aksi yang belakangan marak itu disiapkan guna memberi bobot kepada pertemuan sejumlah pengacara internasional yang digelar di London, Inggris tanggal 3 Agustus 2011. Para pengacara yang dihimpun aktivis OPM di luar negeri itu, sedang menyusun argumentasi hukum internasional atas tuntutan referendum di wilayah itu.
Tuntutan referendum itu menjadi tema utama yang diusung para pengunjuk rasa di sejumlah kota di Papua. Dan unjuk rasa itu hampir terjadi bersamaan dengan aksi penembakan sporadis yang berlangsung di sejumlah tempat. Tiga prajurit yang terkulai di Gatot Subroto itu ditembak di tempat dan waktu yang berbeda.
Pertama, pada 25 Mei di Pasar Distrik Illu, Puncak Jaya, korbannya adalah Sertu Kamaruzzaman. Kamaruzzaman mengalami luka di kepala. Lalu, Pratu Kadek Widana ditembak orang tak dikenal yang diduga OPM pada 5 Juli 2011. Terakhir adalah Pratu Heiberde menjadi korban penembakan pada 12 Juli 2011 di Puncak Jaya.

“Saya tertembak saat melakukan pemantauan pasar di Distrik Illu, Puncak Jaya. Saya tertembak di bagian kepala menembus ke pelipis,” kata Kamaruzzaman usai dijenguk Purnomo dan Jenderal Edhie.

Kamaruzzaman sangat yakin bahwa orang yang menembaknya merupakan anggota OPM. Ada tiga orang yang menyerangnya saat Kamaruzzaman sedang berada di pasar. “Terjadi di pasar saat saya sedang patroli. Mereka tiga orang, dan saya pastikan itu dari OPM. Karena saya melihat mereka menyerang dan berusaha merampas senjata. Itu sudah pasti OPM,” kata dia.

Bedil Tanpa DOM
Usai menjenguk ketiga prajurit tadi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo menegaskan bahwa TNI akan ‘membersihkan’ basis Organisasi Papua Merdeka di seluruh wilayah Papua. Namun, TNI, kata Pramono belum akan memberlakukan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM).

“Hanya intensitas patroli yang kita tingkatkan,” ujar Pramono usai menjenguk tiga prajurit TNI yang tertembak di Papua. “Tidak ada operasi militer di sana. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan di sana untuk menjaga,” kata Pramono Edhie.

TNI, kata Pramono, juga tidak akan menambah pasukan di wilayah itu. Pasukan yang bertugas di Papua, katanya, masih cukup mengamankan wilayah itu.
Sementara, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menolerir kegiatan apapun yang dapat mengancam keutuhan NKRI. “Kami tidak akan menolerir gerakan separatisme,” ujarnya. Kementerian pertahanan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat di daerah untuk segera mengambil langkah seperlunya.
TMMD
Ada yang menduga bahwa aksi-aksi itu terkait dengan pertemuan para pengacara di London itu, tapi menurut KSAD Pramono Edhie, aksi-aksi itu terjadi karena intensitas TNI yang terus membangun wilayah Papua melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
“Saya merasa bahwa meningkatnya gangguan di daerah Puncak Jaya itu karena kegiatan TNI yang sukses merebut hati rakyat. Dan itu sudah mengganggu mereka,” katanya.
Dengan adanya TMMD itulah, Pramono menilai, separatis di Papua merasa terganggu. “Karena mereka selama ini menjanjikan adanya pembangunan, andai nanti sudah merdeka. Mereka itu sudah janji, sudah lama,” katanya.
Menurut Edhie, oknum OPM yang menyerang TNI di Papua tidak senang dengan kegiatan TMMD. Sejumlah personil TNI yang ditembak itu merupakan anggota yang melaksanakan program TMMD. TNI memang sengaja memilih daerah-daerah yang rawan terpengaruh oleh OPM dalam program ini.
Ia menduga OPM terganggu dengan kegiatan TMMD karena sebelumnya OPM telah menjanjikan kepada warga setempat akan dibangunkan rumah, namun kemudian TNI datang tanpa banyak janji dengan membangun rumah warga melalui TMMD.
Referendum
Aksi unjuk rasa Selasa 2 Agustus 2011 itu digelar serentak di tujuh kota di Papua. Ribuan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu menuntut referendum.

Di Jayapura unjuk rasa dipusatkan di Expo Waena dan Lingkaran Abepura Jayapura. Aksi itu membuat jalur Jayapura menuju Bandara Sentani lumpuh total. Suasana lengang juga terlihat di sepanjang Jalan Raya Abepura-Sentani. Sementara sejumlah toko memilih tutup, mengantisipasi kemungkinan rusuh.

Ketua KNPB, Maco Tabuni menegaskan bahwa dengan unjuk rasa di sejumlah kota itu, rakyat Papua hendak memperlihatkan kepada dunia maupun pemerintah Indonesia bahwa mereka ingin menentukan nasib sendiri, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal. “Ini pembuktian kepada dunia dan Indonesia, bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasibnya sendiri, melalui referendum yang digelar pihak ketiga, yakni dunia internasional,” tandasnya.

Apapun hasil referendum itu harus diakui oleh masyarakat Papua dan bangsa Indonesia. Maco Tabuni menambahkan, aksi demo damai ini berlangsung serempak di Jakarta dan 7 Kabupaten di Papua. Dalam aksi di Jayapura itu, massa berjalan kaki sejauh 5 kilometer dari arah Waena menuju Lingkaran Abepura. Mereka melakukan orasi politik tentang keinginan rakyat Papua, yakni referendum digelar di Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Marco Tabuni juga mengatakan, bahwa aksi penghadangan dan penembakan yang terjadi di Kampung Nafri Abepura, Senin 1 Agustus, bukan dilakukan kelompok OPM. “Saya berani jamin, pelaku penyerangan di Nafri bukan OPM,” ucapnya disela-sela aksi unjuk rasa.

Sementara Panglima OPM wilayah Perbatasan RI-PNG (Keerom), Lambert Pekikir melalui telepon selulernya, mengaku, OPM tidak bertanggung jawab atas penyerangan di Kampung Nafri. “Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka tidak bertanggung jawab atas penyerangan di Nafri, karena sementara ini OPM menurunkan senjata, menghormati unjuk rasa menuntut referendum hari ini. Sesuai perintah dari Petinggi OPM di Swedia, Yacob Pray,” ungkapnya.

Lambert Pekikir juga tidak mengetahui kelompok mana yang melakukan penghadangan dan penyerangan. “Saya tidak tahu ini kelompok mana, yang pasti bukan OPM,” paparnya.

Aksi penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata tak dikenal terjadi di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura, Papua, Senin 1 Agustus 2011, pukul 03.00 Waktu Indonesia Timur. Akibatnya 4 orang tewas dan 4 luka-luka. Di lokasi penghadangan itu ditemukan bendera OPM.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta masyarakat, khususnya masyarakat Papua tidak terprovokasi dengan tuntutan referendum. Menurut dia, pertemuan International Lawyer for West Papua di London, Inggris pada 3 Agustus 2011 yang meminta referendum di Papua, tidak populer di mata rakyat.

“Karena sebetulnya itu hanya dilakukan oleh segelintir orang saja,” kata Purnomo usai menjenguk tiga prajurit TNI yang tertembak di Papua, Kamis 4 Agustus 2011. Bahkan, menurut Purnomo, pertemuan tersebut tidak mendapat simpati dari Kerajaan Inggris. “Dan ternyata, responnya tidak begitu kuat di sana,” tambahnya.

Purnomo mengingatkan seluruh pihak, terus mewaspadai gerakan-gerakan separatis dan upaya memisahkan Papua dari NKRI yang dilakukan segelintir orang. “Kita terus pantau dari berbagai aparat dan juga dengan daerah,” ucapnya.

Laporan: Banjir Ambarita | Papua • VIVAnews

KAMIS, 4 AGUSTUS 2011, 21:05 WIB Edy Haryadi, Amal Nur Ngazis, Aries Setiawan
http://nasional.vivanews.com/news/read/238403-pengamat–aktivis-papua-tiru-gaya-timor-leste

August 5, 2011 0

Disinyalir Ada Skenario Kacaukan Papua

JAYAPURA—Sejumlah peristiwa di Papua terkesan menjadi sebuah skenario untuk mengacaukan Tanah Papua. Hal ini diungkapkan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dari Partai Demokrat, Diaz Dwijangge kepada Bintang Papua di Jayapura kemarin. “Saat ini pengkondisian sengaja diciptakan untuk mengacaukan keamanan di Papua dengan banyaknya rentetan kejadian di wilayah Papua akhir–akhir ini,” tandasnya. Diaz Dwijangge menuturkan bahwa terdapat situasi keamanan yang diciptakan untuk menakut-nakuti aktivitas warga Papua. Misalnya saja banyaknya SMS tak bertuan yang beredar menjelang demo besar-besaran hari Selasa (02 /08) lalu. “Walaupun KNPB mengklaim bertanggung jawab atas demo ini, tapi tidak jelas siapa pemimpinnya, siapa, tujuan apa. Berbeda dengan Jaringan Damai Papua yang jelas dikoordinir oleh tokoh agama, adat dan gereja, serta mendapat dukungan dari LSM di Papua,” jelasnya.

[stickyleft]PMNews: Sebenarnya siapa yang menyusun skenario? Kampanye Papua Merdeka bukan skenario, itu perjuangan terbuka. Yang ada justru skenario menumpas perjuangan bangsa Papua ada, termasuk bekerjasama dengan Partai Demokrat, termasuk penuding ini.[/stickyleft]Khususnya penembakan di Nafri, lokasi ini sering digunakan untuk menembak kepada warga setempat, dan bukanlah kejadian kali pertama. Namun sampai sekarang aparat tidak bisa menangkap pelakunya. “Jangan anggap main-main dengan masalah ini. Secara logika, kejadian di Gunung Nafri jaraknya hanya 2 kilometer dari pusat Kota Jayapura, dalam sekejap pelaku langsung hilang tanpa bekas,” imbuhnya.

Tetapi sampai saat ini lanjutnya, tidak ada pengakuan dari pihak manapun yang melakukan penembakan itu. “Ini kelompok misterius yang mau kacaukan Papua dan gagalkan proses Papua Tanah Damai,” tukasnya.

Dirinya menyesalkan para korban yang tewas tertembak adalah warga sipil. Namun sepertinya pemerintah mulai dari provinsi /daerah sampai pusat tidak peduli dengan keadaan ini. “Pemerintah sepertinya diam dengan masalah ini dan tidak ada tanggapan,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa kasus Nafri tidak bisa dikaitkan dengan kasus kerusuhan Pemilukada di Puncak – Papua. “Di Puncak Papua murni karena masalah pemilukada, hingga menewaskan belasan orang meninggal. Lokasinya pun Puncak dan Nafri sangat berbeda, jauh sekali. Kabupaten Puncak berada di daerah Pegunungan Tengah Papua, sementara penembakan di Nafri berada di wilayah Kota Jayapura. Tidak bisa disamakan,” jelasnya.

Diterangkannya, siklus kejadian di Papua ada pada tanggal-tanggal permanen yang disakralkan. Misalnya 1 juli yang diakui sebagai HUT OPM, 1 Desember sebagai HUT Papua Merdeka, dan kemarin juga ada kongres ILWP di London Inggris 2 Agustus. “Ini semua kejadian yang diciptakan menjelang tanggal – tanggal yang keramat bagi orang Papua. Ada ketakutan yang saya lihat disini pada tanggal itu digunakan bagi

orang-orang misterius yang tidak menginginkan Papua aman,” tuturnya.
Pihaknya juga mengklaim menjelang adanya kongres Jakarta – Papua, banyak kejadian yang mengkambing hitamkan warga Papua.

Lanjut Diaz, skenario semacam ini bukan musiman tetapi sudah diatur. Untuk itu dia menghimbau kepada masyarakat di Papua, agar jangan mudah terprovokasi. (dee/don/l03)

Jumat, 05 Agustus 2011 00:07
http://www.bintangpapua.com/headline/13344-disinyalir-ada-skenario-kacaukan-papua

August 5, 2011 2

KTT ILWP Dinilai ‘Sukses’ Bikin Resah Papua

Jayapura – Salah satu “keberhasilan” yang dicapai oleh Konferensi International Lawyer for West Papua (ILWP) yang digelar di Oxford, Inggris, pada tanggal 2 Agustus 2011 lalu adalah berhasil menyebarluaskan keresahan dan memprovokasi masyarakat di Papua Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Yuri Thamrin dalam releasenya yang di kirimkan ke Redaksi Bintang Papua semalam. Menurut mereka seminar tersebut ditengarai hanya untuk media provokasi ke dalam negeri di Papua dengan tujuan mengusung agenda pemisahan kedua Propinsi di Papua dari Indonesia ketimbang diskusi ilmiah yang terbuka. “Ada kesan juga mereka membesar – besarkan acara yang bertajuk “West Papua : the Road to Freedom” tersebut dengan istilah yang di gembar – gemborkan di Papua adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) , tidak ada KTT yang ada seminar biasa saja, bahkan terkesan tertutup untuk sebuah seminar di negara bebas seperti Inggrs ini”, kata Dubes RI Yuri Thamrin melalui release yang di kirimkan KBRI.

Ia juga menegaskan bahwa di Inggris saja istilah yang digunakan hanya “Konferensi” tidak pakai Tingkat Tinggi, karena penggunaan istilah KTT itu sengaja disebar luaskan ke Papua untuk mencitrakan bahwa ada pejabat negara atau tokoh internasional yang hadir atau merupakan upaya propaganda dan memberi bobot pada kegiatan tersebut guna mencari dukungan terselenggaranya acara dimaksud. “Kalau ditanya mengenai kesuksesan konferensi tersebut, ya.. penyelenggaraan konferensi tersebut bisa disebut telah sukses menyebarkan keresahan dan kegentingan bagi masyarakat umum di Provinsi Papua, beruntung masyarakat Papua tidak terpancing dengan provokasi tersebut walaupun sangat disesalkan telah ada korban empat orang meninggal akibat penembakan di Nafri, Papua dan penusukan mahasiswa yang agaknya terkait dengan upaya provokasi tersebut”, katanya mengaku memantau perkembangan di Papua lewat situs berita online media lokal Papua salah satunya Bintang Papua.

Herry Sudradjat Kepala Fungsi Penerangan KBRI London menjelaskan bahwa KBRI London memilih untuk tidak hadir pada konferensi tersebut, selain memang diselenggarakan secara tertutup, para pembicara yang diundang pada konferensi tersebut sudah sangat jelas dipilih secara selektif guna mengusung agenda separatisme di Papua ketimbang perdamaian dan kesejahteraan di Papua, sementara tokoh-tokoh di Papua yang mempunyai pandangan yang berbeda tidak di undang untuk berbicara di forum tersebut.

“Dalam sebuah forum diskusi ilmiah, tentunya perbedaan pandangan dan dialog merupakan suatu hal yang biasa. Namun penyelenggara forum ini sepertinya tidak terbiasa dengan diskursus ilmiah dan ingin menghindari pendapat yang berbeda dari agenda mereka”, katanya.

Dari laporan KBRI London penyelenggaraan konferensi yang diusung oleh kelompok Free West Papua Campaign (FWPC) tersebut telah menghadirkan pembicara-pembicara seperti John Saltford, akademisi Inggris pengarang buku ‘autonomy of betrayal’, Benny Wenda pemimpin FWPC, Ralph Regenvaru, Menteri Kehakiman Vanuatu serta beberapa pembicara lainnya, termasuk juga Gubernur dari PNG di nyatakan akan hadir. Sementara dari Propinsi Papua telah diundang untuk berbicara melalui video-link di konferensi tersebut yaitu Dr. Benny Giay dan Pendeta Sofyan Yoman.

Namun dari pantauan KBRI ternyata Menteri Kehakiman Vanuatu, Ralph Regenvaru dan Gubernur PNG tidak hadir dalam acara tersebut, sedangkan dua orang tokoh agama dari Papua yang di agendakan akan memberikan keterangan via teleconference juga khabarnya batal berbicara karena jaringan yang kurang bagus.

“laporan yang kami terima, penyelenggara mencoba menghubungkan dengan kedua tokoh dari Papua itu melalui Skype tetapi tampaknya salurannya kurang baik sehingga gagal video link, tapi sempat tersambung sekitar dua menit”, terang KBRI dalam releasenya.

Namun Dr. Benny Giay yang di hubungi semalam mengaku sedang berada di Jakarta dan membantah bila menjadi pembicara dalam hajatan tersebut, sedangkan Sofyan Yoman tidak membantah atau membenarkan secara tegas namun secara diplomsi ia mengaku bahwa adalah hal yang biasa bila dirinya di minta untuk menjadi pembicara di tingkat internasional, dan andaikan ia berbicara itu adalah “suara rakyat” yang di sampaikan lewat dirinya selaku hamba Tuhan.

Menurut KBRI berdasarkan sumber salah seorang peserta yang hadir pada konferensi tersebut, konferensi yang diselenggarakan di gedung East School of the Examination Schools yang merupakan bagian dari Universitas Oxford hanya dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta dari kapasistas gedung sekitar 200 orang.

Menurut sumber itu juga, para peserta yang hadir kebanyakan bukan mahasiswa, termasuk sekitar 15 orang Papua yang sebagian besar datang dari Belanda. Para pembicara pada umumnya menyampaikan pendapat yang senada yaitu menggugat keabsahan penyelenggaraan Pepera yang dianggap tidak sah berdasarkan hukum internasional mengenai referendum.

Disinggung mengenai upaya – upaya persuasif apa saja yang sudah dilakukan KBRI terhadap kelompok Benny Wenda Cs yang masih berpetualang mencari dukungan untuk kemerdekaan Papua di Inggris, Dubes Yuri Thamrin menjelaskan bahwa selama ini phaknya sudah berupaya mengajak dalog Benny Wenda cs, namun kubu mereka yang lebih memilih jalur konfrontatif ketimbang dialog.

“KBRI sudah melakukan pendekatan dengan panitia penyelenggara konferensi untuk ada supaya ada pembicara Papua yang punya pandangan berbeda tetapi tampaknya mereka ingin mengendalikan jalannya konferensi kemarin untuk kepentingan mereka sendiri”, tandas Dubes via SMS kemarin.

Dubes juga menambahkan bahwa selama ini “gaya” Beny Wenda sendiri yang lebih memilih konfrontatif ketimbang dialog, karena dalam beberapa kali demonstrasi di depan KBRI, menurut Dubes pihak KBRI telah mengundang mereka untuk masuk ke dalam KBRI untuk berdialog, tetapi mereka lebih memilih berteriak – teriak orasi di tepi jalan.
Hal ini juga tercermin dalam sikapnya untuk selalu memanfaatkan event di Inggris untuk memprovokasi situasi di Papua, termasuk pada konferensi ini.

“Berbeda dengan para pendukung Papua merdeka di Australia, walaupun lebih banyak koferensi di Australia, tetapi tidak di manfaatkan untuk provokasi situasi di Papua”, jelasnya (amr/don/l03)

Jumat, 05 Agustus 2011 00:07

August 5, 2011 4

Papua Merdeka News

Tuntutan Referendum Papua (Antara Problem Domestik & Kepentingan Asing)

Internasionalisasi Paket Referendum

Pemerintah RI Masih Ambigu?

Belajar dari Eksistensi Freeport (PT FI)

Sejumlah Wilayah akan Merdeka?

Besok, DAP Peringati Hari Pribumi

kKTT ILWP I: Oxford 2 Agustus 2011: Apakah Untuk Mengacaukan Papua? Siapa yang Salah?

Yan Christian: Hasil KTT London Harus Disosialisasikan

OPM Klaim Bertanggung Jawab

Cari Perhatian

Diplomasi Indonesia Yang Tidak Elegan : Siapa Memprovokasi dan Siapa Yang Terprovokasi?

Papua Memanas, Ini Penjelasan TNI dan OPM

Disinyalir Ada Skenario Kacaukan Papua

KTT ILWP Dinilai ‘Sukses’ Bikin Resah Papua

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?

Internasionalisasi Paket Referendum

Pemerintah RI Masih Ambigu?

Belajar dari Eksistensi Freeport (PT FI)

Related articles

Cari Perhatian

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?